DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Utara Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. pengelolaan keuangan, b. pengelolaan piutang dan utang/pinjaman, c. pengelolaan investasi, d. pengelolaan sisa lebih perhitungan dan defisit anggaran, e. pemanfaatan dana pendapatan, dan f. pelaporan keuangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 | tentang Badan Layanan Umum menyatakan bahwa | Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah | diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan Pengelolaan [ sisa lebih perhitungan anggaran Badan Layanan Umum | Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
c.bahwa agar pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis | Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Barito Utara berjalan dengan tertib, lancar, efisien, serta akuntabel, perlu diatur mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Barito Utara, c pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan, .Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik Indonesia, . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4400), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887), 10. 11. 12. 13. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322): Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781): Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039), Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 6),

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturan Bupatiiniyangdimaksuddengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Utara
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4.Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara.
6.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau valiatif dengan mengutamakan promotifdan preventif di wilayah kerjanya. | 7. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah | Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas | operasional pelayanan kesehatan Laboratorium. | 8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD. ; 11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan | APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 14. 15. 16. 17. 18. 19: 20. 21. 22 23. 24. 25. Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD Puskesmas dan Labkesda. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapat daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada BLUD Puskesmas dan Labkesda. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD BLUD Puskesmas dan Labkesda. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas yang selanjutnya disingkat RKA Dinas adalah dokumen perencanaan dan pengganggaran yang berisi pendapatan, rencana belanja, program, dan kegiatan Dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Program adalah penjabaran kebijakan Dinas Kesehatan dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai RenstraDinasKesehatan. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja pada Dinas sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dan, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD Puskesmas dan Labkesda yang menambah ekuitas dana lancar dalamperiode anggaran bersangkutan yangtidak perlu dibayar kembali. 26. 27. 28. 29 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitasdanalancardalamperiodetahunanggaran bersangkutanyang tidakakandiperolehpembayarannyakembaliolehBLUDPuskesmas dan Labkesda. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUDPuskesmasdanLabkesda. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk Kepala Daerah. Penerimaan BLUD adalah uang yang masuk ke kas BLUD Puskesmas dan Labkesda. Pengeluaran BLUD Puskesmas dan Labkesda adalah uang yang keluar dari kas BLUD Puskesmas dan Labkesda. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan, yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-BLUD Puskesmas dan Labkesda. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara. Tarif adalah imbalan atas barang dan/jasa yang diberikan oleh BLUD Puskesmas dan Labkesda termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagaian biaya per unit layanan. Besaran persentase ambang batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan Ooperasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD Puskesmas dan Labkesda. 40. 41. 42.

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)StandarAkuntansi PemerintahyangselanjutnyadisingkatSAPadalah prinsip-prinsipakuntansiyangditerapkandalammenyusundan menyajikanlaporankeuanganpemerintah. Penerimaanpembiayaanadalahpenerimaanyangperludibayarkembali. Pengeluaranpembiayaanadalah pengeluaranyang akanditerima kembali.

Pasal 2

MaksuddibentuknyaPeraturan Bupatiiniadalahsebagaipedomanbagi Puskesmas dan Labkesda dalam melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD mulai dari perencanaan, sampai dengan penyusunan laporan keuangansebagaibentukpertanggungjawaban. Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan keuangan pada BLUD Puskesmas dan Labkesda dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: pengelolaankeuangan,a

b.pengelolaan piutang dan utang/pinjaman,
c.pengelolaan investasi,
d.pengelolaan sisa lebih perhitungan dan defisit anggaran,
e.pemanfaatan dana pendapatan, dan
f.pelaporan keuangan. Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangan pengelolaan keuangan Daerah kepada pejabat pengelola BLUD Puskesmas dan Labkesda. Penentuan pelimpahan sebagian atau seluruh kewenangan pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Oleh pejabat pengelola BLUD Puskesmas dan Labkesda.

(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)Paragraf2 Pejabat Pengelola Pasal 4 Pejabat pengelolaBLUDPuskesmas danLabkesdaterdiridari: a.pemimpin, b.pejabatkeuangan,dan c.pejabatteknis. Pejabat pengelolaBLUDPuskesmas danLabkesda sebagaimanadimaksud padaayat(1)diangkatdandiberhentikanolehBupatiatasusulKepala Dinas. Pemimpin sebagaimanadimaksud padaayat(1)hurufabertanggungjawab kepadaBupatimelaluiKepalaDinas. Pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bdanhurufcbertanggungjawabkepadapemimpin.

BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 5

Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan kewajiban:

a.memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Kegiatan BLUD Puskesmas dan Labkesda agar lebih efisien dan produktivitas,
b.merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD Puskesmas dan Labkesda serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati, menyusun Renstra,
d.menyiapkan RBA,
e.mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan,
f.menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD Puskesmas dan Labkesda selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan,
g.mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD Puskesmas dan Labkesda yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD Puskesmas dan Labkesda kepada Bupati: dan
h.tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

(3)
(4)
(1)
(2)
(4)
(1)Pemimpinbertindakselakukuasa penggunaanggaran/kuasapengguna barang. Dalamhalpemimpinsebagaimanadimaksudpadaayat(3)tidak berasal daripegawainegerisipil,pejabatkeuanganditunjuksebagaikuasa penggunaanggaran/kuasapenggunabarang.

Pasal 6

Pejabatkeuangan sebagaimanadimaksud dalamPasal4ayat(1)huruf b mempunyaitugasdankewajiban: merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan,a. b.mengkoordinasikanpenyusunanRBA, c.menyiapkanDPA,

d.melakukan pengelolaan Pendapatan dan Belanja
e.menyelenggarakan pengelolaan kas,
f.melakukan pengelolaan utang/pinjaman, piutang, dan investasi,
g.menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya,
h.menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan,
i.menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, dan
j.tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya. Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan. Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Pejabat keuangan, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 7

Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan kewajiban:

a.menyusun perencanaan Kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.:
b.melaksanakan Kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA,
c.memimpin dan mengendalikan Kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya, dan

(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)Pejabat teknisdalam melaksanakantugasdankewajibansebagaimana dimaksudpadaayat(1)mempunyaifungsisebagaipenanggungjawab Kegiatanteknisoperasionaldanpelayanandibidangnya. Pelaksanaantugaspejabatteknissebagaimanadimaksudpadaayat(1) berkaitandengan mutu,standarisasi,administrasi,peningkatankualitas sumberdaya manusia,danpeningkatansumberdayalainnya. Paragraf3 Pejabat Penatausahaan Keuangan

Pasal 8

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam RBA, DPA-BLUD Puskesmas dan Labkesda, pemimpin menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD Puskesmas dan Labkesda. Dalam melaksanakan fungsinya, Pejabat Penatausahaan Keuangan dapat dibantu oleh pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, yang terdiri dari:

a.peneliti kelengkapan SPP,
b.penyiapan SPM,
c.verifikasi penerimaan,
d.verifikasi pengeluaran,
e.petugas akuntansi, dan
f.penyusun laporan keuangan. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemimpin. Syarat bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.pegawai negeri sipil minimal golongan II,
b.tidak sedang menduduki jabatan struktural,
c.belum pernah atau tidak sedang terlibat dalam masalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, dan

(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)Bendaharasebagaimanadimaksud padaayat(1)dilarangmelakukan langsungatautidaklangsung, kegiatanperdagangan,pekerjaan pemborongandanpenjualanjasa atau bertindaksebagaipenjaminatas Kegiatan/pekerjaan/penjualantersebut, sertamenyimpanuangBLUD Puskesmas danLabkesdapadasuatubankataulembagakeuangan lainnnyaatasnamapribadi. Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemimpin dan secara fungsionalkepada PPKD.

Pasal 10

Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan Pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Penerimaan mempunyai wewenang:

a.menerima seluruh Penerimaan BLUD Puskesmas dan Labkesda,
b.menyimpan seluruh Penerimaan BLUD Puskesmas dan Labkesda:
c.menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas BLUD Puskesmas dan Labkesda, dan
d.mendapatkan bukti transaksi atas Pendapatan yang diterima. Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Bendahara Penerimaan Pembantu. Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan fungsi sebagai kasir dan/atau pembuat dokumen Penerimaan. Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pemimpin.

Pasal 11

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD Puskesmas dan Labkesda. Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Pengeluaran berwenang:

a.menolak perintah membayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
b.memverifikasi kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, dan 11

(3)
(4)
(5)c.mengembalikandokumenpendukungSPP-LSyangdiberikanoleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap. BendaharaPengeluarandalam melaksanakantugasnyasebagaimana dimaksudpadaayat(1)dapatdibantuolehBendaharaPengeluaran pembantuBLUDPuskesmasdanLabkesda. Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang dan/ataupengurusangaji. Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemimpin Puskesmas dan Labkesda. BagianKedua Struktur Anggaran

Pasal 12

Struktur anggaran BLUD Puskesmas dan Labkesda terdiri atas: a. b. . Pendapatan, Belanja,dan Pembiayaan.

Pasal 13

Pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hurufa bersumber dari: a. b. c.

(1)jasa layanan, hibah,: hasil kerjasama dengan pihak lain: APBD, dan lain-lain Pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda yang sah.

Pasal 14

Pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. 12

(2)
(3)
(4)
(5)
(9)
(7)
(8)
(1)
(2)PendapatanBLUDPuskesmas danLabkesda sebagaimanadimaksudpada ayat(1)termasuk Pendapatanyangberasaldarijasapelayanan kesehatan kepadamasyarakatyangdijaminolehlembagapenjaminan. PendapatanBLUDPuskesmas danLabkesdasebagaimanadimaksudpada ayat(2)apabilaterjadi selisihlebihantaratarifjasapelayanan kesehatan BLUDPuskesmas danLabkesdadenganketentuannilaiyangdijamindari lembagapenjaminan,makamenjadiPendapatanBLUDPuskesmasdan Labkesdadanapabilaterjadiselisihkurang akandibebankansebagai biaya BLUDPuskesmas danLabkesda. PendapatanBLUDPuskesmasdanLabkesdayang bersumberdarihibah sebagaimanadimaksud dalamPasal 13huruf b dapatberupahibahterikat dan/atauhibahtidakterikatyangdiperolehdarimasyarakatataubadan lain. Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah. Pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda yang bersumber dari Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD Puskesmas dan labkesda. Pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d berupa Pendapatan yang berasal dari DPA APBD. Lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, berupa:
1. a.jasa giro,
2. b.pendapatan bunga,
3. c.keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
4. d.komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD Puskesmas dan Labkesda,
5. e.investasi, dan
6. f.pengembangan usaha.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…