DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Utara Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi: a. kewenangan Pemerintah Daerah, b. Pemberdayaan Koperasi, c. satuan tugas, d. Pelindungan Koperasi, e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan, f. pembinaan dan pengawasan, dan g. pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan,
c.bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi,
d.bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik,

e.bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Undang(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1959Nomor72,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun1820)sebagaimanatelahbeberapakali diubahterakhirdenganUndang-UndangNomor8Tahun 1965tentangPembentukanDaerahTingkatIITanah Laut,DaerahTingkatIITapindan DaerahTingkatII TabalongdenganMengubahUndang-UndangNomor27 Tahun1959tentangPenetapanUndang-Undangdarurat Nomor3Tahun1953tentangPerpanjangan PembentukanDaerahTingkatIIdiKalimantan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor27506), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157),: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), 9.PeraturanMenteriHukumNomor13Tahun2025 tentangPengesahanKoperasi(BeritaNegaraRepublik IndonesiaTahun2025Nomor276), MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANBUPATITENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASIDESA/KELURAHANMERAHPUTIH. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturan Bupatiiniyang dimaksuddengan: l. 2. 10. 11. 12. 13. 14. 1S. DaerahadalahKabupatenBarito Utara. Pemerintah Dacrah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Bupati adalah Bupati Barito Utara. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Desa atau sebutan lainnya adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi. Notaris Pembuat Akta Koperasi yang selanjutnya disingkat NPAK adalah Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat Akta Pendirian Koperasi, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usahadanmasyarakatsecarasinergisdalambentukpenumbuhaniklim danpengembanganusahaterhadapkoperasisehinggamamputumbuh danberkembangmenjadiusaha yangtangguhdanmandiri. 16.Pelindungan adalahupaya menjagadanmelindungikoperasidarihal-hal yangberpotensimenghambatdanmerugikanpertumbuhandan perkembangankoperasi.

Pasal 2

MaksuddantujuanpengaturanPenyelenggaraanKoperasidalamPeraturan Bupatiiniuntuk: a. b.mengoptimalkandan mendorong pembentukanKoperasiuntuk . menjadipedomanbagiPenyelenggaraanKoperasidiDaerah, pemerataanekonomi,dan memajukanperekonomianDaerah.

Pasal 3

RuanglingkuppengaturandalamPeraturan Bupatiini,meliputi: PnoAODP kewenanganPemerintah Daerah, PemberdayaanKoperasi, satuantugas, PelindunganKoperasi, pemantauan,evaluasidanpelaporan, pembinaan danpengawasan,dan pendanaan.

a.berkoordinasi dengan Gubernur dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi, menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi, menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Desa dalam menentukan model pembentukanKoperasi, menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah, menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi, dan melakukansosialisasi,pemantauan,evaluasi,danpelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembentukan,pengelolaan, Pelindungan,dan Pemberdayaan Koperasi.

(1)
(2)(3
(4)
(6)
(7)
(1)
(2)BABlil PEMBERDAYAANKOPERASI BagianKesatu PembentukanKoperasi Paragraf1 Sosialisasidan TahapanPersiapan

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 4 Dalam pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

Pasal 5

PerangkatDaerahyang melaksanakan urusanpemerintahandibidang KoperasimelakukantahapanpersiapanpembentukanKoperasi. Tahapanpersiapanpembentukankoperasisebagaimanadimaksudpada ayat(1)meliputi: a.sosialiasiprogrampembentukankoperasi, b.pendampingan pembentukankoperasi,dan c.pendataandanpenilaiankinerja koperasi. PerangkatDaerahyang melaksanakan urusanpemerintahandibidang koperasimelakukansosialisasiprogrampembentukankoperasi sebagaimanadimaksudpadaayat2hurufakepadaPemerintahDesa dan Kelurahansesuaidenganjadwalwaktuyangtelahditetapkanoleh Kementerianyangmenyelenggarakan urusan pemerintahandibidang koperasi. PerangkatDaerah yang melaksanakanurusan pemerintahandibidang koperasi. memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi sebagaimanadimaksudpadaayat 2huruf bkepadaPemerintahDesadan kelurahan. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi. melakukan pendataan dan penilaian Kkinerja Kkoperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c untuk mendaptkan informasi koperasi yang telah dibentuk oleh Pemerintah desa dan kelurahan dan hasilkinerja koperasi. Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sehat, koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan Koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar. Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan kurang aktif atau lemah, Koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi. Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan3(tiga)model pendekatan,yaitu: a.pendirian Koperasi baru,

b.pengembangan koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Desa/Kelurahan yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha, dan c.revitalisasi koperasi, dilaksanakan pada koperasi Desa/Kelurahan yang

(2)
(3)
(4)
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)sudahadanamunkinerjanyatidakaktif/lemahyangdilakukanmelalui restrukturisasimanajemendan/ataupenggabungankoperasisesuai denganketentuanperaturanperundang-undangandibidang perkoperasian. Paragraf3 MusyawarahDesaPembentukanKoperasi

Pasal 7

SetiapDesa/Kelurahan yangtelahditargetkanmembentukKoperasi, menyelenggarakanmusyawarahdesakhususataumusyawarahkelurahan khusus untukpembentukanKoperasi. PerangkatDaerah yangmenyelenggarakan urusanpemerintahandibidang pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Desa/Kelurahan dan Badan Pemusyawaratan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Dacrah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam forum musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:

a.pembentukan koperasi, b.anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal, dan
c.pemilihan calon pengurus dan pengawas koperasi. Hasil musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi. Paragraf4 Penamaan, Pengurus dan Pengawas, serta bidang dan kegiatan Usaha Koperasi

Pasal 8

Penamaan Koperasi harus memuat nama desa setempat dengan format:

a.diawali dengan kata “Koperasi",
b.dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih” atau “Kelurahan Merah Putih”, dan
c.diakhiri dengan nama desa/kelurahan setempat. Dalam hal terdapat kesamaan nama desa/kelurahan, maka ditambahkan nama Kecamatan/Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Pengurus dan pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus. Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus. Ketua pengawas Koperasi dijabat oleh kepala Desa atau Lurah sebagai ex- officio. Pengurus dan pengawas Koperasi dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pembentukan Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa: . gerai penyediaan sembako, . gerai penyediaan obat murah, . penyediaan kantor koperasi, . unit simpan pinjam koperasi, . gerai klinik desa, penyediaan cold storage/cold chain atau gudang,: . logistik/distribusi, dan/atau .lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat desa setempat serta karakteristik wilayah.
(2)Koperasi dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang di atur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan peraturan perundang- undangan. DomOoOnOP

Pasal 11

Pembentukan Koperasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang di tetapkan oleh Pemerintah pusat.

Pasal 12

Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1)Dalam melakukan pengelolaan Koperasi Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pada aspek paling sedikit: kelembagaan, produksi, c pemasaran,
1. d.keuangan, dan
2. e.inovasi dan teknologi.
(2)Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:
1. a.kualitas partisipasi anggota,
2. b.kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola,
3. c.kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi, dan
4. d.kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui inkubasi.
(3)Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit ditujukan untuk:
1. a.meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi: gD b. €: b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagiKoperasi, mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan,dan meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
(4)Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufcpalingsedikitditujukanuntuk:
(5)
(6)a. bi €. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi dalam pemanfaatan layanan Koperasi, mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota, pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain, mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara, dan melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba. Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit ditujukan untuk:
1. a.meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
2. l.hibah:
  1. 2.penyetaraan simpanan anggota, dan/atau
  2. 3.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari: . anggota, .non-anggota, . Koperasi lain, . bank dan industri keuangan nonbank: dan/atau . Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. OlPN- Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit ditujukan untuk: a. b. m0O meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital: mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi: mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan koperasi, serta dalam bidang desain dan pengendalian mutu, mendorong Koperasi dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi, memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan, dan pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi.
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)Paragraf3 Perizinan

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Utara Nomor 24 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 4 Dalam pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 4 Dalam pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025