Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Pelaksanaan, Bab III: Hak dan Tanggung Jawab, Bab IV: Partisipasi Masyarakat, dan Bab V: Ketentuan Penutup.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentangGerakanKampungHijau,: Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor2756), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160):
BAB I
DalamPeraturan Bupatiini,yang dimaksuddengan: 1. 2. DaerahadalahKabupatenBarito Utara. PemerintahDaerahadalah Bupatisebagaiunsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yangmemimpinpelaksanaanUrusanPemerintahan yangmenjadikewenanganDaerah. Bupati adalah BupatiBarito Utara. Dinas Lingkungan Hidup yangselanjutnya disebutDinas Teknis adalah Dinas Lingkungan Hidup KabupatenBarito Utara. GerakanKampungHijau adalah gerakanyangmencakupusaha-usaha untuk menciptakankondisilingkunganyanglebihnyamansebagaitempat tinggaldengan menciptakan suasanalingkunganhijaudanasri. Lahanadalah suatuhamparanekosistem daratandidalam dandiluar kawasanhutan. Masyarakat adalahsetiap orang,kelompokorang,badanusaha, Organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat yang adadiwilayah daerah. Indeks KualitasLingkungan Hidup adalahnilaiyang menggambarkan kualitaslingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktutertentuyang merupakannilaikompositdari Indeks KualitasAir,Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. 9.LahanKritisadalah lahanyangberadadidalamdandiluarkawasanhutan yangtelahmenurunfungsinyasebagaiunsurproduksidanmediapengatur tataairDaerahAliranSungai. 10.Penghijauan adalahkegiatanuntukmemulihkandanmeningkatkandaya dukunglahandiluarkawasanhutanuntuk mengembalikanfungsi lahan. 11.Penghijauan lingkunganadalahpenanamanpohondiluarkawasanhutan untukmeningkatkankualitaslingkunganpadaareafasilitasumum/sosial, ruangterbukahijau,jalurhijau,permukiman,dantaman.
Peraturan Bupatiinidimaksudkanuntuk:
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
Sasaran Gerakan Kampung Hijau adalah:
GerakanKampungHijaudilaksanakanolehseluruhmasyarakatsecara terencana,terintegrasidanberkelanjutan. BagianKedua Jenis Kegiatan
GerakanKampungHijaudilaksanakanmelaluikegiatan: a. b. lo
Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui:
Pemeliharaan dilaksanakanoleh: a.Pemerintah Daerah, b.pihakyang melaksanakanpenanamanpohon,dan c.Masyarakat. BABIII HAK DAN TANGGUNG JAWAB
Setiap sekolah, perkantoran, perhotelan/penginapan,dantempat peribadatan bertanggung jawab untuk melaksanakan GerakanKampungHijaudengan melakukan penanaman pohondilingkungan masing-masing.
Setiap Rukun Tetangga dan Rukun Warga bertanggung jawab menyediakan lahan untuk pembangunan ruang terbuka hijau, melalui kegiatan penghijauan lingkungan.
Membuka PDF…