DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Utara Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Kedudukan dan Susunan Organisasi, Bab III: Tugas dan Fungsi, Bab IV: Unit Pelaksana Teknis, Bab V: Kelompok Jabatan, Bab VI: Kepegawaian dan Eselon, Bab VII: Tata Kerja, Bab VIII: Pendanaan, Bab IX: Ketentuan Peralihan, dan Bab X: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturan Bupati tentang Kedudukan,SusunanOrganisasi,TugasdanFungsiserta TataKerjaBadanPerencanaanPembangunan,Risetdan Inovasi Daerah, 1.Pasal 18Ayat(6)Undang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun1945, 2.Undang-Undang Nomor27Tahun1959tentang PenetapanUndang-UndangDaruratNomor3Tahun1953 tentangPerpanjanganPembentukan DaerahTingkatIIdi Kalimantan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1953,Nomor9)sebagaiUndang-Undang(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun1959Nomor72, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 1820),sebagaimanatelahbeberapakalidiubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor8Tahun1965 tentang Pembentukan DaerahTingkatIITanahLaut,Daerah TingkatIITapin dan DaerahTingkatIITabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun1959 tentang Penetapan Undang-Undang DaruratNomor3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah TingkatIIdiKalimantan (Lembaran Negara Republik -.2- Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor $ Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor6757), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur SipilNegara (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2023Nomor141,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6897), PeraturanPemerintahNomor18Tahun2016tentang PerangkatDaerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2016Nomor114,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5887)sebagaimanatelah diubah denganPeraturanPemerintahNomor72Tahun 2019tentangPerubahanAtas PeraturanPemerintah Nomor18Tahun2016tentang PerangkatDaerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2019Nomor 187,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor6402), Peraturan PresidenNomor78Tahun2021tentangBadan RisetdanInovasiNasional(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2021Nomor192), Peraturan MenteriDalamNegeriNomor5Tahun2017 tentangPedomanNomenklaturPerangkatDaerahProvinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang MelaksanakanFungsi Penunjang PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan(Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor197), Peraturan MenteriDalamNegeriNomor7Tahun 2023 tentangPedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan RisetdanInovasiDaerah(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun 2023 Nomor435), » S

10.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6), MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANBUPATITENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASIDAERAH. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturan Bupatiiniyang dimaksuddengan: 1. 2. DaerahadalahKabupatenBarito Utara. PemerintahDaerahadalah Bupatisebagaiunsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yangmemimpinpelaksanaanUrusanPemerintahan yangmenjadikewenanganDaerah. Bupati adalah BupatiBarito Utara. SekretarisDaerahadalahSekretarisDaerah KabupatenBarito Utara. BadanPerencanaanPembangunan,RisetdanInovasiDaerah yang selanjutnya disebutBapperida adalah BapperidaKabupatenBarito Utara. KepalaBadanadalah Kepala BapperidaKabupatenBarito Utara. Perangkat Daerah adalahunsur pembantuBupatidanDewanPerwakilan Rakyat Daerah dalampenyelenggaraanUrusan Pemerintahan yangmenjadi kewenangandaerah. Pegawai AparaturSipilNegara yangselanjutnya disebut PegawaiASN adalah Pegawainegerisipildanpegawai pemerintah denganperjanjian kerja yang diangkat oleh pejabatpembina kepegawaian dandiserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan ataudiserahi tugas negara lainnyadan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. a Bparaa
9.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis dari Bapperida untuk melaksanakan kegiatan teknis penunjang.
10.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkatdaerah.
14.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPDadalahdokumenperencanaan daerahuntukperiode20(duapuluh) tahun. 15.RencanaPembangunanJangka MenengahDaerah yangselanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima)tahun. 16.RencanaKerjaPemerintahDaerah yangselanjutnyadisingkatRKPDadalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalahAnggaran PendapatandanBelanjaDaerah KabupatenBarito Utara. BABII KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Bapperidamerupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan urusan pemerintahan bidangpenelitiandan pengembangan yang menjadi kewenangandaerah.
(2)Bapperida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melaluiSekretarisDaerah. BagianKedua Susunan Organisasi Pasal 3
(1)SusunanorganisasiBapperida,terdiriatas: KepalaBadan, b.Sekretariat,terdiriatas: 1.SubbagianUmumdanKepegawaian,dan 2.Subbagian Programdan Keuangan c.BidangPerencanaan, PengendaliandanEvaluasiPembangunan Daerah, d.BidangPemerintahan,PembangunanManusia,Perekonomiandan Infrastruktur, e.BidangRisetdanInovasiDaerah, f.KelompokJabatanFungsional,dan g.UPT.
(2)Sekretariatdipimpinoleh Sekretarisyangberadadibawahdanbertanggung jawab kepadaKepala Badan.
(3)Masing-masing SubbagiandipimpinolehKepalaSubbagian yangberada dibawahdanbertanggungjawab kepadaSekretaris.
(4)BidangdipimpinolehKepalaBidangyangberadadibawahdanbertanggung jawab kepadaKepalaBadan.
(5)Bagan SusunanOrganisasiBapperidasebagaimana dimaksud padaayat(1) tercantumdalam Lampiran yang merupakanbagiantidakterpisahkandari Peraturan Bupatiini.
(1)KepalaBadan mempunyaitugasmembantuBupati dalam melaksanakan fungsipenunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan melaksanakankebijakan, koordinasi, sinkronisasi,dan pengendalian
(2)
(3)Penelitian,Pengembangan,Pengkajian,danPenerapan,sertaInvensidan Inovasididaerahsecaramenyeluruhdanberkelanjutan,dan melaksanakanpenyusunanrencanaindukdanpetajalanpemajuanilmu pengetahuandanteknologididaerahsebagailandasandalamperencanaan pembangunandaerahdisegalabidangkehidupan yangberpedomanpada nilaiPancasila,penyusunankebijakanteknisdanpembinaanteknis, pelaksanaandukunganteknis,pemantauan,evaluasidanpelaporan berdasarkanperaturanperundang-undanganyangberlaku. KepalaBadandalam melaksanakantugassebagaimanadimaksud pada ayat(1)menyelenggarakanfungsi: perumusankebijakansesuaidenganlingkup tugasnya,a. b.pelaksanaankebijakansesuaidenganlingkup tugasnya, apelaksanaanevaluasidanpelaporansesuaidenganlingkup tugasnya, apelaksanaanadministrasidinassesuaidenganlingkup tugasnya,dan e.pelaksanaanfungsilainyangdiberikanolehBupatiterkaitdengan tugasdanfungsinya. Uraiantugassebagaimanadimaksudpadaayat(1),sebagaiberikut: a.merumuskandan menetapkan RencanaStrategisberdasarkanRPJMD, b.merumuskandan menetapkan RencanaKerjaberdasarkanRencana StrategisPerangkat Daerah,
1. c.melakukan pembinaan teknis dan administrasi yang meliputi kegiatan ketatausahaan,rumahtangga,perlengkapan,kepegawaian, perencanaan, keuangan, organisasi tata laksana, d.mengevaluasi pelaksanaanRencanaKerjadanmelaporkan kepada Bupati disertai saran atau pertimbangan teknis. e.melaksanakankebijakan,fasilitasi,dan pembinaanpelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi danInovasididaerahyang memperkuatfungsidan kedudukanilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman padanilaiPancasila,
2. f.menyusun perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta InvensidanInovasididaerah yang berpedoman padanilaiPancasila, g.melaksanakankoordinasidansinkronisasipelaksanaan kebijakandi bidangrisetdanInovasi, kerjasama pembangunanilmupengetahuan danteknologi, sertakemitraanPenelitian,Pengembangan,Pengkajian, danPenerapan,serta InvensidanInovasididaerah,
(1)
(2)
(3)7e serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, sertaInvensidanInovasididaerah, melaksanakan pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah, melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatansisteminformasiilmupengetahuandanteknologidi daerah, melaksanakankoordinasipelaksanaanPenelitiandanpengabdian kepada masyarakatberbasisPenelitian,Pengembangan,Pengkajian, danPenerapanilmupengetahuandanteknologiyangdihasilkanoleh lembaga/pusat/organisasiPenelitianlainnyadidaerah,dan melaksanakankoordinasisistemilmupengetahuandanteknologidi daerah. BagianKedua Sekretariat Pasal 5 Sekretariatmempunyaitugasmelaksanakankegiatanketatausahaan, rumahtangga, organisasidantatalaksana,kepegawaian,keuangan, dukungan pelayaan teknis dan administratif terhadap tugas bidang secara terpadu. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyelenggarakan fungsi: a. b. c. ds €. f. penyelenggaraan ketatausahaanDinas, pengelolaan rumah tangga Dinas, pengelolaan organisasi dan tata laksana, penyelenggaraan dukungan teknis dan administratif kepada bidang secara terpadu, penyusunan laporan kinerja dan anggaran Dinas, dan pemantauan,evaluasidanpelaporan pelaksanaantugasSekretariat. Uraian tugassebagaimana dimaksud padaayat(1),sebagaiberikut: a.mengoordinasikanperumusankonsep RencanaStrategisdan Rencana Kerja,kebutuhan anggaran dan rencanakinerjatahunan, mengoordinasikan penyusunan programkerjaberdasarkan program kerja sekretariatdan masing-masingbidang, menyelenggarakan urusan ketatausahaan, organisasidantata laksana, -.8- melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian dan keuangansertaaset, memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh bidang, mengoordinasikanpenyusunanrencanakebutuhanbarang,distribusi, pemanfaatan,penyimpanandanpemeliharaan baranginventaris, melaksanakanfungsikehumasandanprotokolatasprogramdan kegiatanyangdihadiriolehpimpinandaerah,dan mengoordinasikanpenyusunandokumenLaporanKinerjaInstansi Pemerintah,LaporanKeterangan Pertanggungjawaban,Laporan Penyelenggaraan PemerintahDaerahdanIndikator KinerjaKunciserta pelaporankinerja lainnya.

BAB III

TUGAS DANFUNGSI

Pasal 6

Sekretariatsebagaimanadimaksud dalamPasal5, terdiriatas: a.SubbagianUmumdanKepegawaian,dan b.Subbagian ProgramdanKeuangan.

Pasal 7

(1)SubbagianUmumdanKepegawaian sebagaimanadimaksud dalamPasal6 hurufamempunyaitugasmelaksanakanurusaetatausahaan,rumah tangga,perlengkapan,kearsipan,kehumasandan urusantatausaha kepegawaian.
(2)Uraiantugassebagaimanadimaksud padaayat(1)sebagaiberikut: a.mengusulkan pengadaanpegawai,kenaikanpangkat,pemindahan,gaji dantunjangan,pemberhentiandanpenetapanpensiun, melaksanakan urusansuratmenyurat, pengetikandan penggandaan naskahdinas, ekspedisi,kepustakaan,dokumentasidankearsipan, melaksanakan urusanhubunganmasyarakat,perjalanan dinasdan protokol, melaksanakan urusanrumahtangga, organisasidantatalaksana perkantoran, menyusunrencana kebutuhanbarang, pendistribusiandan penyimpanan baranginventaris, menyusundaftar inventarisruangan dan melaksanakan pemeliharaan baranginventaris, melaksanakan pengamanan dalam danluarlingkungan kantorserta kebersihan dalam danluar kantor, Oz h.menyiapkanrencanakebutuhanpengembanganpegawai,pendidikan danpelatihan, i.menyiapkanDataNominatif,BezettingdanDaftarUrutKepangkatan danlaporankepegawaianlainnya,dan j.melakukanupaya-upayapeningkatankesejahteraanpegawai.

Pasal 8

(1)Subbagian Programdan Keuangansebagaimanadimaksud dalamPasal6 hurufbmempunyaitugasmelaksanakan penyusunanrencanakegiatan, rencanastrategis,rencanakinerjatahunan danpelaporankinerjaserta melaksanakan penyusunananggaran, perhitungan anggaran,verifikasi danperbendaharaan.
(2)Uraian tugassebagaimanadimaksudpadaayat(1)sebagaiberikut: a.menyusunrencanakegiatansubbagiansebagaibahan penyusunan rencanakegiatansekretariat, b.menyusunRencanaStrategisbadan, c.menyusunRencanaKerjamurnidanperubahanberdasarkanRencana Strategis, d.menyusun KUA/PPASanggaranmurni danperubahan, e.menyusunRencanaKerjaAnggaran murni dan perubahan dan menyusunDokumenPelaksanaanAnggaran murni danperubahan, f.menyusunrencanakinerjadanperjanjiankinerja, g.menyusunLaporanKinerja InstansiPemerintah,Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah, Indikator KinerjaKuncidanlaporankinerja lainnya, h.menyelenggarakan penatausahaan keuangansesuaidenganketentuan peraturanperundang-undangan, i.melaksanakankegiatanperbendaharaan dalamrangkapembiayaan kegiatan, j.menyiapkan bahanperhitungananggaranbelanjadanmengoreksi laporandanbiaya perjalanandinas, k.memverifikasi Surat PermintaanPembayaran danSuratPerintah Membayar, 1.menyusunlaporankemajuanfisikdan keuangansetiapakhir bulan, dan
(1)
(2)
(3)s POs BidangPerencanaan, PengendaliandanEvaluasiPembangunanDaerah dalam melaksanakantugassebagaimanadimaksud padaayat(1) menyelenggarakanfungsi: a. b. c. d. penyiapanbahan perumusankebijakandibidangtugasnya, pelaksanaankebijakanberdasarkan bidangtugasnya, pelaksanaanpembinaankegiatan sesuaibidangtugasnya,dan pemantauan,evaluasidanpelaporanpelaksanaantugassesuaibidang tugasnya. Uraiantugassebagaimanadimaksud padaayat(1)sebagaiberikut: a.melakukananalisisdanpengkajianperencanaandan pendanaan pembangunandaerah, melakukananalisisdanpengkajian kewilayahan, melakukan pengumpulan dananalisisdatadaninformasi pembangunanuntukperencanaanpembangunandaerah, melakukanpengintegrasiandanharmonisasiprogram-program pembangunandidaerah, melaksanakan perumusankebijakanpenyusunanperencanaan, pengendalian,evaluasidaninformasipembangunandaerah, mengoordinasikandanmenyinkronisasikan pelaksanaankebijakan perencanaandanpenganggarandidaerah, melakukanevaluasiterhadap kebijakanperencanaanpembangunan daerah,danpelaksanaan rencanapembangunandaerah,sertahasil rencanapembangunandaerah, melakukanpengendalianmelaluipemantauan,supervisidantindak lanjutpenyimpanganterhadap pencapaian tujuan agarprogram dan kegiatan sesuaidengankebijakanpembangunandaerah, mengidentifikasipermasalahanpembangunandaerah berdasarkan datauntuk mengetahui perkembangan pembangunan, menyajikan dan mengamankandata informasipembangunandaerah, k.melakukanpengamanandatamelaluibahancetakdanelektronik sebagaibahandokumentasi, l.melaksanakanpenyusunanevaluasidanpelaporanprogramdan kegiatanpembangunandaerah, m.melaksanakanevaluasidanpelaporanprogram dankegiatan pembangunandaerah, n.melaksanakanpengelolaanhasil analisishasilevaluasiuntuk penyiapanpelaporanprogram dankegiatanpembangunandaerah,dan o.melaksanakanpenyusunanhasilevaluasidanlaporanpelaksanaan programpembangunandaerah.

Pasal 10

SusunanorganisasiBidangPerencanaan, PengendaliandanEvaluasi PembangunanDaerah sebagaimanadimaksud dalamPasal9,terdiriatas KelompokJabatanFungsional.

(1)
(2)
(3)BagianKeempat BidangPemerintahan,PembangunanManusia, Perekonomian danInfrastruktur

Pasal 11

BidangPemerintahan,PembangunanManusia,Perekonomiandan Infrastrukturmempunyaitugasmenyiapan bahan perumusankebijakan, mengoordinasikankegiatanperencanaanpembangunanbidang pemerintahan,pembangunanmanusia, perekonomiandaninfrastruktur. BidangPemerintahan,PembangunanManusia, Perekonomiandan Infrastrukturdalam melaksanakantugassebagaimana dimaksud pada ayat(1)menyelenggarakanfungsi: a.penyiapanbahan perumusankebijakandibidangtugasnya, b.pelaksanaankebijakanberdasarkan bidangtugasnya, pelaksanaanpembinaankegiatan sesuaibidangtugasnya,dan d.pemantauan,evaluasidanpelaporan pelaksanaan tugas sesuaibidang tugasnya. Uraian tugassebagaimana dimaksud padaayat(1)sebagaiberikut: a.mengoordinasikanpenyusunan dokumenperencanaanpembangunan daerahmeliputiRPJPD,RPJMDdanRKPDbidang pemerintahan, pembangunanmanusia, perekonomian daninfrastruktur, b.mengoordinasikan penyusunan RencanaStrategisPerangkat Daerah danRKPDbidang pemerintahan,pembangunanmanusia, perekonomian daninfrastruktur, x122 c.mengoordinasikansinergitasdanharmonisasikegiatanperangkat daerah, d.mengoordinasikan pelaksanaansinergitasdanharmonisasikegiatan Kementerian/LembagadiDaerah, e.mengoordinasikandukunganpelaksanaankegiatanpusatuntuk prioritasnasional, f.mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatanbersamakerjasamaantar daerah,dan g.mengoordinasikanpembinaanteknisperencanaankepadaPerangkat Daerahlainnya.

Pasal 12

SusunanorganisasiBidangPemerintahan,PembangunanManusia, PerekonomiandanInfrastruktursebagaimanadimaksud dalamPasal11,terdiri atasKelompokJabatanFungsional.

Pasal 13

(1)BidangRisetdanInovasiDaerahmempunyaitugasmelaksanakan kebijakan,koordinasi, sinkronisasi,danpengendalianPenelitian, Pengembangan,Pengkajian,danPenerapan,sertaInvensidanInovasidi daerahsecaramenyeluruh danberkelanjutan,dan melaksanakan penyusunanrencana indukdanpetajalanpemajuanilmupengetahuan danteknologididaerahsebagailandasandalamperencanaan pembangunandaerahdisegalabidangkehidupan yang berpedoman pada nilaiPancasila.
(2)BidangRisetdanInovasiDaerah dalam melaksanakantugassebagaimana dimaksud padaayat(1)menyelenggarakanfungsi: penyiapanbahan perumusankebijakandibidangtugasnya, b.pelaksanaankebijakanberdasarkan bidang tugasnya, c.pelaksanaanpembinaankegiatan sesuaibidang tugasnya,dan d.pemantauan,evaluasidanpelaporan pelaksanaan tugas sesuaibidang tugasnya.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud padaayat(1)sebagaiberikut: a.melaksanakankebijakan,fasilitasi,dan pembinaan pelaksanaan Penelitian,Pengembangan,Pengkajian,danPenerapan,serta Invensi danInovasi didaerah yang memperkuatfungsidan kedudukanilmu pengetahuan danteknologi didaerah sebagai landasan dalam perencanaanpembangunandaerahdisegalabidangkehidupanyang berpedomanpadanilaiPancasila, b.menyusunperencanaan, program, anggaran,kelembagaan,dan sumber dayaPenelitian,Pengembangan,Pengkajian,danPenerapan,serta InvensidanInovasididaerahyangberpedomanpadanilaiPancasila, c.melaksanakankoordinasidansinkronisasipelaksanaankebijakandi bidangrisetdanInovasi,kerjasamapembangunanilmupengetahuan danteknologi,sertakemitraanPenelitian,Pengembangan,Pengkajian, danPenerapan,sertaInvensidanInovasididaerah, d.melaksanakanbimbinganteknisdansupervisidibidangrisetdan Inovasi,kerjasama pembangunanilmupengetahuandanteknologi, sertakemitraanPenelitian,Pengembangan,Pengkajian,danPenerapan, sertaInvensidanInovasididaerah, e.melaksanakanpemantauandanevaluasiPenelitian,Pengembangan, penyelenggaraanPengkajian,danPenerapan,sertaInvensidanInovasi didaerah, f.melaksanakan pembangunan,Pengembangan,pengelolaandan pemanfaatansisteminformasiilmupengetahuandanteknologidi daerah, g.melaksanakankoordinasipelaksanaanPenelitiandanpengabdian kepada masyarakatberbasisPenelitian,Pengembangan,Pengkajian, danPenerapanilmupengetahuandanteknologiyangdihasilkanoleh lembaga/pusat/organisasiPenelitianlainnyadidaerah,dan h.melaksanakankoordinasi sistemilmupengetahuandanteknologidi daerah.

Pasal 14

SusunanorganisasiBidangRisetdanInovasiDaerah sebagaimanadimaksud dalamPasal13,terdiriatasKelompok JabatanFungsional. BABIV UNITPELAKSANATEKNIS

Pasal 15

(1)Pada Bapperida dibentukUPTuntuk melaksanakankegiatan teknis penunjangBapperida.
(2)Besaranorganisasi,jumlah danlokasiUPTditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan yangberlaku.
(3)Ketentuanlebih lanjutmengenai Pembentukan UPTsebagaimana dimaksud pada ayat(1)diaturdengan Peraturan Bupati.
(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(1)
(2)
(3)
(4)BABV KELOMPOKJABATAN JabatanFungsionalsebagaimanadimaksudpadaayat(1)terdiridari sejumlahtenagafungsionaldariPegawaiASNsesuaidenganbidang keahliandanketerampilan. JumlahJabatanFungsionalsebagaimanadimaksudpadaayat(1), ditentukanberdasarkankebutuhandanbebankerja. Jenisdanjenjangjabatanfungsionalsebagaimanadimaksud padaayat(1), diatur sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. Uraiantugasmasing-masingjabatanfungsionalsebagaimanadimaksud padaayat(1)sesuaidenganketentuan peraturanperundang-undangan. BagianKedua JabatanPelaksana

Pasal 17

SetiapPegawaiNegeriSipilyang belummendudukiJabatan Pimpinan TinggiPratama,JabatanAdministrator,Jabatan Pengawas danJabatan Fungsional, diangkatdalam JabatanPelaksana. PengangkatanPegawaiNegeriSipildalamjabatan pelaksanasebagaimana dimaksud padaayat(1)dilakukanolehKepalaBadan danditetapkan dengan KeputusanBupatidengan berpedoman padaketentuan peraturan perundang-undangan. Dalamhalterjadiperubahannamajabatan pelaksanasebagaimana dimaksud padaayat(1),ditetapkandengan KeputusanBupati. Uraian tugas Jabatan pelaksana diusulkanolehKepalaBadan dan ditetapkandengan KeputusanBupati.

(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)- 15

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…