DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Utara Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Jenis Pajak dan Retribusi yang diberikan Insentif Pemungutan, Bab III: Insentif Pemungutan, Bab IV: Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban, dan Bab V: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2.Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756),
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali g_[l diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161),: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barto Utara (Lembar Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6), 10.PeraturanDaerah KabupatenBaritoUtaraNomor3Tahun 2024tentang PajakDaerahdanRetribusiDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3),
11.Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 Nomor 2), MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : I 2s 3. FJI 10. 11. 12. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Barito Utara. Instansi adalah instansi yang melaksanakan Pemugutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Camat adalah Camat di Kabupaten Barito Utara. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Barito Utara. Kepala Desa adalah Kepala Desa dan Ketua Rukun Tetangga di Kabupaten Barito Utara. Pejabat adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 13. 14. 1S.

(1)
(2)
(1)
(2)yangkhususdisediakandan/ataudiberikanolehPemerintahDaerahuntuk kepentinganorangpribadiatau badan. Pemungutanadalahsuaturangkaiankegiatanmulaidariperhimpunandata objekdansubjek pajakdanretribusidaerahpenentuanbesarnyapajakdan retribusidaerahyangterutangsampaikegiatanpenagihanpajakdan retribusidaerahkepadawajibpajaksertapengawasanpenyetorannya. InsentifPemungutanPajakDaerahdanRetribusiDaerah yangselanjutnya disebutInsentifadalahtambahanpenghasilanyangdiberikan sebagai penghargaanataskinerja tertentudalam melaksanakanpemungutanPajak Daerah danRetribusiDaerah. TambahanPenghasilanPegawaiyangselanjutnyadisingkatTPPadalah penghasilandalambentukuangdiluargajidantunjanganyangdiberikan kepada Pegawai ASN yang bersumber dari APBD dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BABII JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI YANG DIBERIKAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan insentif Pemungutan merupakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada Badan Layanan Umum Daerah.

BAB III

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 3

Insentif diberikan kepada instansi pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:

a.pejabat dan pegawai Instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,
b.Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah,
c.Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, pemungut pajak bumi dan bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak, dan dalamhalbelumdiberlakukanketentuanmengenairemunerasidiDaerah yangbersangkutan.

(4)Penerimainsentifsebagaimanadimaksudpadaayat(1),ayat(2),danayat
(3)didasarkanpulapada pembagianantarainsentifuntukaparatursipil negaradaninsentifuntukbukanaparatursipilnegara.

Pasal 4

(1)InstansiPelaksanaPemungutPajakDaerahdanRetribusiDaerahdapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk meningkatkan:
1. a.kinerja perangkat daerah,
2. b.semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi, c.pendapatanDaerah,dan
3. d.pelayanan kepada masyarakat
(3)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
(4)Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
(5)Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 5

Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), merupakan pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan pada APBD tahun berkenaan yang dijabarkan secara triwulan.

Pasal 6

(1)Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), merupakan Penetapan sebagai berikut :
1. a.sampai dengan triwulan I : paling rendah 1590 (lima belas persen),
2. b.sampai dengan triwulan II : paling rendah 4090 (empat puluh persen),
3. c.sampai dengan triwulan III : paling rendah 7590 (tujuh puluh lima persen),dan
4. d.sampai dengan triwulan IV : paling rendah 1009e (seratus persen).
(2)Pemberian Insentif berdasarkan penetapan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila :
1. a.pada akhir triwulan I realisasi mencapai 159o (lima belas persen), insentif diberikan pada triwulan Il,
2. b.pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 1590 (lima belas persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan l, d.padaakhirtriwulanIIrealisasikurangdari409(empatpuluhpersen), insentifuntuktriwulanIIbelumdibayarkanpadaawaltriwulanIIl, e.padaakhirtriwulanIIIrealisasikurangdari7590(tujuhpuluhlima persen),insentiftidakdiberikanpadaawaltriwulanIV, f.padaakhir triwulanIIIrealisasimencapai752(tujuhpuluhlimapersen) ataulebih,insentifdiberikanpadatriwulanIV, g.padatriwulan IVrealisasitelahmencapai1009(seratuspersen)atau lebih,insentifdiberikanuntuktriwulanyang belumdibayar, h.padaakhir triwulanIVrealisasimencapai1009(seratuspersen)atau lebih,insentifdiberikanpadatahun anggaranberikutnya,dan i.padaakhirtriwulanIVrealisasikurangdari1009(seratus persen)tetapi lebih dari 752 (tujuh puluh lima persen), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 7

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan paraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Alokasi Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan sebesar 5 (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 9

(1)Besarnya pembayaran insentif kepada Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat dan Pegawai Instansi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c setiap bulannya paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
(2)Dalam hal pembayaran insentif tidak mencukupi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka besaran pembayaran insentif diberikan secara maksimal sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia.
(3)Besarnya pembayaran insentif untuk pemungut pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan sebesar 59 (lima persen) dari besarnya insentif.
(4)Apabila dalam realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat sisa lebih, harus disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 10

Besarnya pembayaran insentif untuk pihak lain ditetapkan 1090 (sepuluh persen) dari besarnya insentif yang ditetapkan.

(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)Pasal 1l Pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan realisasi capaian target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini. Penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 8, dan Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dialokasikan dalam APBD pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah. Penganggaran insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam belanja pegawai, objektif belanja insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta rincian belanja Pajak Daerah dan objek belanja Retribusi Daerah. Selain pengganggaran insentif sebagaimana diamksud pada ayat (2), pengalokasian juga memperhatikan, pembagian penerima insentif antara insentif untuk aparatur sipil negara dan insentif untuk bukan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4). Insentif untuk aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukan ke dalam alokasi TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…