DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barito Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, dan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan PeraturanBupati tentang Teknis PemberianTunjanganHari RayadanGaji KetigaBelas yangBersumberdariAnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah Tahun 2025; 1.Pasal 18Ayat(6)Undang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor27Tahun1959tentang PenetapanUndang-UndangDaruratNomor3Tahun 1953 tentangPerpanjangan Pembentukan Daerah TingkatIIdi Kalimantan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1953Nomor9)sebagai Undang-Undang (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1959 Nomor72,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor1820)sebagaimanatelah beberapakali diubah terakhirdenganUndang-UndangNomor8Tahun 1965tentangPembentukan Daerah TingkatIITanah Laut,DaerahTingkatIITapindan Daerah TingkatII TabalongdenganMengubah Undang-UndangNomor27 Tahun1959tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor3Tahun1953 tentang Perpanjangan PembentukanDaerahTingkatIIdi Kalimantan(Lembaran Negara RebublikIndonesiaTahun 1965Nomor Mengingat 51,Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 2756) ;

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkatPNSadalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai AparaturSipil Negarasecara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untukmendudukijabatan pemerintahan. 4.Pejabat NegaraadalahBupati danWakilBupati serta pejabat negara lainnya yang ditentukanolehperaturan perundang-undangan.
5.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut AnggotaDPRDadalahAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.
6.Calon Pegawai Negeri Sipil yangselanjutnyadisingkatCPNSadalah Pegawai yang barululustes seleksi penerimaan CalonPegawai Negeri Sipil tahappertamadanCalon PegawaiNegeriSipil belum mengikuti kewajiban untukmemenuhi syarat sebagaiPegawai Negeri Sipildengangaji100% (seratuspersen).
7.PegawaiPemerintah dengan PerjanjianKerjayang selanjutnya disingkat PPPKadalahWarga NegaraIndonesia yangmemenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan peijanjiankerjauntukjangka waktutertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau mendudukijabatan pemerintahan. 8.Hari Rayaadalah hari raya IdulFitri. BABII PEMBERIAN TUNJANGANHARIRAYA DANGAJIKETIGABELAS BagianKesatu Umum Pasal 2 PemberiantunjanganHari RayadanGajiKetigaBelasdiberikankepada: a.PNSdanCalonPNS; b.PejabatNegara; c.PimpinandanAnggotaDPRD; d.Pimpinan Badan LayananUmumDaerah; e.PegawaiNonPegawaiAparaturSipilnegara pada perangkatdaerah yang menerapkanpola pengelolaankeuanganBadan Layanan Umum Daerah;dan f.PPPK.

(1)
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat(1)meliputi PNSdalam jabatan :
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi; b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator; c.pengawasatau dalam jabatan yang setara jabatanpengawas; d.fungionalutama; e.fungional ahli madya; f.fungsional ahli muda; g.fungsional ahli pertama;
2. h.fungsional penyelia;
3. i.fungsional mahir;
4. j.fungsional terampil;
5. k.fungsional pemula;dan
6. l.pelaksana.
(3)TunjanganHariRayatidak diberikan kepadaPNS:
1. a.sedang cuti diluar tanggungannegara;atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansipemerintah baik didalamnegeri maupundiluarnegeri yang gajinyadibayar olehinstansi tempat penugasan.
(1)Tunjangan HariRayasebagaimana dimaksud dalam Pasal2ayat(1) terdiriatas: a.gaji pokok; b.tunjangan keluarga; c.tunjanganpangan; d.tunjangan jabatanatautunjanganumum;dan e.tambahanpenghasilanpalingbanyaksebesaryangditerimadalam1 (satu)bulandengan memperhatikan kemampuan kapasitasfiskal daerahdansesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangan sesuaipangkat,jabatan,peringkatjabatan atau kelas jabatannya.
(2)Dalam hal guruyang gaji pokoknyabersumber darianggaranpendapatan danbelanjadaerah tidakmenerimatambahanpenghasilan sebagaimana dimaksud padaayat(1)hurufe,dapatdiberikan paling banyak sebesar tunjanganprofesiguruataupalingbanyak sebesar tambahanpenghasilan guru AparaturSipil Negarayangditerimadalam1(satu)bulan. )Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi,tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif PimpinandanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. )Tunjangan Hari Rayadangaji ketiga belas bagi: a.pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah; dan b.pegawainon-PegawaiAparaturSipil Negarayang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkanpola pengelolaankeuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan UmumDaerah. palingbanyak sebesar tunjanganHari Rayadangaji ketiga belasyang diberikan kepadaPNSpada BadanLayanan Umum/Badan Layanan UmumDaerah tersebut yangpangkat, jabatan,peringkat jabatan,atau kelasjabatannya setara. )Tunjangan HariRayadangaji ketiga belasbagiPPPKberlaku ketentuan: a.PPPKdengan masa kerja kurangdari 1(satu)tahundiberikan tunjanganHariRayadangajiketiga belas secara proporsional sesuai bulanbekerja yang mengacu padabesaranpenghasilan 1(satu)bulan yangditerima;
1. b.PPPKdengan masa kerjakurang dari 1(satu)bulankalender sebelum Hari RayaTahun2025,tidak diberikantunjanganHari Raya; dan
2. c.PPPKdenganmasa kerjakurang dari 1(satu)bulankalender sebelumtanggal1JuniTahun 2025,tidak diberikangaji ketigabelas. )Dalamhalpenghasilan1(satu)bulan pada2(dua)bulan sebelum bulan HariRayasebagaimana dimaksud pada ayat(1)belumdibayarkan sebesar penghasilan yangseharusnyaditerima karena berubahnyapenghasilan, kepada yangbersangkutan tetap diberikanselisihkekurangan Tunjangan Hari Raya. )Penghasilan sebagaimana dimakud padaayat(1)diberikanbagiCPNS meliputi: a.80%(delapan puluh persen)darigaji pokokPNS; b.tunjangankeluarga; c.tunjanganpangan; d.tunjanganumum;dan e.tambahanpenghasilan palingbanyak sebesaryangditerima dalam1 (satu)bulandenganmemperhatikankemampuankapasitasfiskal daerahdan sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasal 4

Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara Mutatis Mutandis terhadap Besaran Pemberian Tunjangan Hari Raya.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.
(4)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(5)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(6)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) besarannya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2025.

Pasal 6

Proses Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari :

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara. Ditetapkan di Muara Teweh pada tanggal 14 Maret 2025 Pj. BUPATI BARITO UTARA, TTD MUHLIS Diundangkan di Muara Teweh pada tanggal 14 Maret 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, TTD JUFRLANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025 NOMOR 5

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…