Ketentuan Pasal 2 diubah, Ketentuan Pasal 3 diubah, Ketentuan Pasal 13 diubah, Ketentuan Pasal 14 diubah, Ketentuan Pasal 18 diubah, Ketentuan Pasal 27 diubah, Ketentuan Pasal 36 diubah, Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III diubah.
Memuat teks peraturan…
menetapkanPeraturan BupatitentangPerubahanatasPeraturan BupatiNomor28 Tahun2024tentangPenjabaranAnggaran Pendapatan BelanjaDaerahTahunAnggaran2025,: Pasal 18 ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6736), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736), Undang-Undarig Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 10. RepublikIndonesiaTahun2004Nomor104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimana telahdiubah beberapakaliterakhirdengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6841), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757), Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177): l. 12. 14. 16. 18. PeraturanPemerintahNomor71Tahun2010tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2010Nomor123,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5165), PeraturanPemerintahNomor12Tahun2017tentang Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2017Nomor73,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor6041), . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan danAdministratifPimpinandanAnggotaDewan PerwakilanRakyatDaerah (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2017Nomor106,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor6057)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubagan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratifi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847): Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), . Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323), Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883), .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 734), 19. 20. 21. 221 Peraturan MenteriDalamNegeriNomor36Tahun2018 tentang TataCaraPenghitungan,Penganggarandalam AnggaranPendapatan,BelanjaDaerah,danTertib Administrasi.Pengajuan, Penyaluran,danLaporan pertanggungjawabanPenggunaan Bantuan Keuangan PartaiPolitik(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun 2018Nomor630)sebagaimanatelahdiubahdengan Peraturan MenteriDalamNegeriNomor78Tahun2020 tentangPerubahanatasPeraturanMenteriDalamNegeri Nomor36Tahun2018tentang TataCaraPenghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, danLaporan PertanggungjawabanPenggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17S1): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648), .Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor $), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor $6, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenBarito UtaraNomor6), 24.PeraturanDaerah KabupatenBaritoUtaraNomor1Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KabupatenBaritoUtaraTahun2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1), MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 28), diubah sebagai berikut :
Adanya perubahan asumsi atas pendapatan dan belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025, sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran/perubahan anggaran belanja.
Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp3.016.924.907.300,00 (Tiga trilun enam belas milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah), yang bersumber dari:
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.116.773.707.300,00 (Tiga trilun seratus enam belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah), yang terdiriatas:
Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula dianggarkan sebesar Rp1.825.775.274.713,00 (Satu trilun delapan ratus dua puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), menjadi Rp1.827.008.101.849,00 (Satu trilun delapan ratus dua puluh tujuh milyar delapan juta seratus satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: O1
Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp102.592.681.349,00 (Seratus dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah). menjadi Rp103.825.508.485,00 (Seratus tiga milyar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c semula dianggarkan Rp69.577.067.804,00 (Enam puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat rupiah) menjadi Rp68.344.240.668,00 (Enam puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp1.232.827.136,00 (Satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
Membuka PDF…