menetapkan Peraturan BupatitentangPenyelenggaraanJaminanKesehatan Daerah; Menimbang : 1.Pasal 18 ayat(6)Undang-Undang DasarNegaraRepublik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang DaruratNomor3Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan DaerahTingkatIIdi Kalimantan(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1953Nomor9)sebagai Undang-Undang(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 1959Nomor 72, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1953Nomor 1820),sebagaimana telah beberapakalidiubah terakhir dengan Undang-UndangNomor8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah TingkatIITanah Laut,Daerah TingkatIITapin dan Daerah TingkatIITabalong dengan mengubah tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah TingkatIIdi Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,Tambahan Lembaran Mengingat Undang-UndangNomor27 Tahun 1959 Negara RepublikIndonesia Nomor 2756); 3.Undang-UndangNomor40Tahun2004tentangSistem JaminanSosialNasional(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2004Nomor150,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor4456)sebagaimana telahbeberapakalidiubah terakhir dengan Undang- UndangNomor6Tahun 2023tentangPenetapan PeraturanPemerintahanPengganti Undang-UndangNomor 2Tahun2022tentangCiptaKerjamenjadiUndang- Undang(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2023Nomor41,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6856); 4.Undang- UndangNomor23 Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun2014Nomor244, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimana telahbeberapa kalidiubah terakhir denganUndang- UndangNomor6Tahun 2023tentangPenetapan PeraturanPemerintahan PenggantiUndang-UndangNomor 2Tahun2022tentangCiptaKerjamenjadi Undang- Undang(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2023Nomor41,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6856); 5.Undang-UndangNomor 17Tahun2023tentang Kesehatan (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2023Nomor 105, Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor6887); 6.Peraturan PresidenNomor82 Tahun 2018 tentang JaminanKesehatan(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun2018Nomor165)sebagaimana telahdiubah beberapakali,terakhir denganPeraturan PresidenNomor 59 Tahun2024tentang PerubahanKetigaatasPeraturan PresidenNomor82 Tahun2018tentang Jaminan Kesehatan(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2024Nomor82);
7.PeraturanMenteriKesehatanNomor28Tahun 2014 tentangPedomanPelaksanaanProgramJaminan KesehatanNasional(Berita Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor847); Peraturan Daerah Kabupaten Barito UtaraNomor2Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Barito Utara(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor7,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah MEMUTUSKAN: :PERATURANBUPAT1TENTANG JAMINANKESEHATAN DAERAH. Menetapkan BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturanBupatiiniyangdimaksud dcngan: 1.DaerahadalahKabupatcnBariloUtara. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsurpenyelenggara Pcmcrintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pcmerintahan yangmenjadi kewenangan Daerah Otonom. 3.Bupatiadalah BupatiBarito Utara. 4.Dinas Sosial PemberdayaanMasyarakatdanDesaadalah DinasSosial Pemberdayaan Masyarakat danDesaKabupatcn BaritoUtara. 5.Dinas KesehatanadalahDinasKesehatan kabupatenBarito Utara. 6.Dinas Kependudukandan PcncatatanSipiladalahDinas Kependudukan dan PencatatanSipilkabuaptenBaritoUtara. 7.BadanPengelolaan KeuanganAsetadalah BadanPengelolaan Keuangan AsetKabupaten BaritoUtara. 8.KecamatanadalahKecamatanKabupatcnBarito Utara. 9.DesaadalahDesaKabupaten Barito Utara. 10.Kelurahanadalah kelurahanBarito Utara. 11.AnggaranPendapatan danBclanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalahAnggaranPendapatan dan Bclanja Daerah Pemerintah KabupatcnBaritoUtara. 12.Jaminan KesehatanNasionalselanjutnya disingkatJKNadalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agarpesertamempcroleh manfaat pemeliharaankesehatandan perlindungan dalammemenuhikebutuhan dasar kesehatan yang dibcrikan kepada setiap orangyang tclahmembayar iuran Jaminan Kesehatan atauiuran Jaminan Kesehatannyadibayaroleh Pemerintah Pusat,Pemerintah Provinsidan Pemerintah Daerah/ Kota. 13.Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebutJamkesdaadalah Asuransi Kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah/ KabupatenBarito Utara kepada peserta asuransiagar memperoleh hak ataspelayanankesehatandi fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintahatau fasilitas pelayanan kesehatan swastayangbekerja samadengan BPJS Kesehatan mengikutiketentuan Pemerintah tentang Pelayanan Kesehatan Program JKN. 14.Peserta Jamkesda adalah pendudukyang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah/Kabupaten Barito Utara pada BPJS Kesehatan sebagai Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pckcrja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah / Kabupaten Barito Utara. 15.Peserta Mandiri adalah peserta jaminan kesehatan yang membayar iuran setiap bulan sesuai dengan ketentuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan JKN.
16.Peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI JaminanKesehatanadalahfakir miskindanorangtidakmampu sebagai pesertaprogramJaminanKesehatan. 17.Peserta Pekerjapenerima Upahyangselanjutnyadisebut PesertaPPU adalahpesertajaminan kesehatanyang didaftarkanolehpemberi kerja sesuai denganketentuanJKN. 18.PekeijaBukanPenerima Upah yangselanjutnyadisingkatPBPUadalah setiap orang yangbekerjaatauberusahaatasresiko sendiri.
19.BukanPekerjayangselanjutnyadisingkatBPadalahsetiaporangyang bukan termasukkelompok PekerjaPenerimaUpah,PBPU,PBIJaminan Kesehatan,danpenduduk yang didaftarkanolehpemerintahdaerah. 20.luranJamkesdaadalah sejumlah uangyangdibayarkansecarateraturoleh PemerintahKabupatenBarito UtarauntukProgramJamkesdasesuai dengan ketentuan yang berlaku.
21.BadanPenyelenggaraJaminanSosialKesehatanyangselanjutnyadisingkat BPJS KesehatanadalahBadan Hukumyang dibentukuntuk menyelenggarakanprogramJaminanKesehatan. 22.Penduduk adalahwargaKabupaten BaritoUtarayang memilikiKartu Tanda Penduduk e-KTPatauKTPNasionaldan atauKartuKeluarga KabupatenBarito UtaradanKartuIdentitasAnak. 23.FasilitasKesehatan adalah Fasilitas KesehatanmilikPemerintahatau swastayangbekerjasama denganBPJSKesehatan yangdigunakan untuk menyelenggarakan upayapelayanan kesehatanperorangan baikpromotif, preventif,kuratif,maupunrehabilitatif. 24.Pelayanan KesehatanRawatJalan adalahsegala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikankepadapasien dalamrangkaobservasi,diagnosa, pengobatanataupelayananpromotif,preventif, kuratif danrehabilitatif tanpatinggaldiFasilitas KesehatanRawat Inapsesuaiketentuan.
25.PelayananKesehatanRawatInapadalahsegala kegiatan pelayanan kesehatanyangdiberikan kepada pasien dalam rangkaobservasi, diagnosa, pengobatanataupelayananpromotif,preventif,kuratif danrehabilitatif dengantinggal diFasilitasKesehatan Rawat Inap,sesuai ketentuan.
26.Fasilitas KesehatanTingkat PertamaadalahPuskesmas dan Jaringannva, KlinikPratamadanDokterPraktek swasta.
27.Pelayanan kesehatan rujukan adalah pelimpahan pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatanlain secara verticalmaupun horizontal sesuai dengan ketentuan. 28.Portabilitasadalah prinsip dalamJaminanKesehatanDaerahyang memberikan jaminan pelayanan kesehatan dengan mengikuti ketentuan. 29.Manajemen Pelayanan adalah sistemyang menyeimbangkanantara peningkatan mutu dan pengendalian biaya pengendalian pelayanan kesehatan. 30.Pentahapan adalah dinamika pengelolaanJamkesdayangdisesuaikan dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku menuju Jaminan Kesehatan yang mencakup seluruh penduduk Kabupaten Barito Utara.