DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barito Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, dan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan PeraturanBupati Barito Utaratentang Pakaian Dinas AparaturSipil Negara dilingkungan Pemerintah KabupatenBarito Utara; b. c.

Pasal 18

avat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik Indonesia Tahun1945; Undang-UndangNomor27 Tahun1959tentang Penetapan Undang-Undang DaruratNomor3Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah TingkatIIdi Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953Nomor9)sebagai Undang-Undang(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1959Nomor72,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang NomorHTahun Pembentukan Daerah TingkatIITanah Laut, Daerah TingkatIITapin dan Daerah TingkatIITabalong dengan Mengubah Undang-UndangNomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang DaruratNomor3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah TingkatIIdi Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Mengingat:1. 2. 1965tentang 1965Nomor51,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor2756); 3.Undang-UndangNomor23 Tahun PemerintahanDaerah(LembaranNegara IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor5587)sebagaimanatelah beberapakalidiubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor6Tahun2023tentangPenetapanPeraturan PemerintahPenggantiUndang-UndangNomor2Tahun 2022tentangCiptaKerjamenjadiUndang-Undang (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2023Nomor 41,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 6856); 4.Peraturan PemerintahNomor42 Tahun2004tentang PembinaanJiwaKorpsdanKodeEtik PegawaiNegeri Sipil (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2004Nomor 142); 5.Peraturan PemerintahNomor94 Tahun 2021 tentang Disiplin PegawaiNegeriSipil(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2021 Nomor202,TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor6718); 6.PeraturanPemerintahNomor18Tahun 2016 tentang PerangkatDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2016Nomor114, Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5888)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor72Tahun2019 tentang Perubahan atasPeraturanPemerintahNomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2019Nomor187,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor6402);

7.PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor10Tahun2024 tentang Pakaian Dinas AparaturSipil Negara di Lingkungan Kementerian DalamNegeridan Pemerintah Daerah(BeritaNegaraRepublik IndonesiaTahun2024 Nomor488);
8.Peraturan Daerah Kabupaten BaritoUtara Nomor 2Tahun 2016tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara(Lembaran Daerah Kabupaten Barito UtaraTahun 2016Nomor7,Tambahan LembaranDaerah KabupatenBarito Utara Nomor6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito UtaraNomor6 Tahun 2024tentang PerubahanKetiga AtasPeraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024Nomor6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor6); 2014tentang Republik MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKA1AN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA D1 LINGRUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan vang menjadi kewenangan Daerah otonom .
3.Rementerian adalah Rementerian Dalam Negeri
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian keija yang bekerja pada instansi pemerintah.
5.Perangkat Daerah adalah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas sektretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Dinas, Badan, dan Recamatan.
6.Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin kecamatan yang mempunyai wilayah kerja sebagai perangkat daerah yang berkedudukan sebagai koordinator pcnyelenggaran di wilayah kecamatan , berada di bawah dan bertangungjawab kepada bupati melalui seketaris daerah.
7.Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang pemimpin kelurahan dalam satu kecamatan yang mempunyai wilayah kerja sebagai perangkat kecamatan Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
10.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangat Daerah tertentu.
11.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
12.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
13.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara. 8.

Pasal 2

(1)ASNdilingkungan Pemerintah KabupatenBaritoUtara wajib memakai PakaianDinas dan atribut padaharikerja berdasarkan PeraturanBupati ini.
(2)Penggunaan Pakaian Dinassebagaimanadimaksud padaayat(1)bertujuan untukmeningkatkan kedisiplinan,pengawasan,estetika, motivasikerja, kewibawaansertamewujudkankeseragaman dan identitasASN. BABII PAKAIANDINAS APARATURSIPILNEGARA Pasal 3 JenisPakaianDinasASNdilingkunganPemerintah Daerah meliputi: a.PDH; b.PDHPerangkatDaerah tertentu; c.PSL; d.PDL; e.PDLdan operasional lainnyapadaPerangkat Daerah tertentu; f.PDUPerangkat Daerahtertentu;
1. g.PDUCamatdanLurah;dan h.pakaian seragam batikKorps Pegawai RepublikIndonesia.

Pasal 4

PDHsebagaimana dimaksud dalam Pasal3huruf a terdiriatas: a.PDHkhaki; b.PDHkemejaputih;dan

c.PDHbatik NasionaldanPDHbatik khasDaerah.

Pasal 5

(1)PDHkhakisebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiriatas: a.PDHkhakikemeja lengan panjang/pendekdigunakanoleh pejabat PimpinanTinggiPratama;
1. b.PDHkhakikemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas,pejabat pelaksana,dan pejabat fungsional.
(2)PDHkhaki sebagaimana dimaksud pada ayat(1)digunakan pada hari Senin dan Selasa.
(3)PenggunaanPDHKhaki kemeja lengan pendek bagiASNlaki-laki pejabat administrator, pejabat pengawas,pejabat pelaksana,danpejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Warna Jilbab pada penggunaanPDHKhaki adalah kuning mustard.
(5)Jenis dan model serta spesifikasiPDHkhaki sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dan(4)tercantum dalam LampiranIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.PDH kemeja putih lengan panjang/ pendek digunakan oleh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
2. b.PDH kemeja putih pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3)Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN laki-laki baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)PDH kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
(5)Warna Jilbab pada penggunaan PDH kemeja putih adalah khaki muda.
(6)Jenis dan model PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)PDH batik Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN pada hari Kamis, hari Jum’at, dan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(2)PDH batik khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat digunakan pada hari Kamis dan hari Jum’at, serta pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
(3)Warna Jilbab pada penggunaan PDH batik Nasional dan batik khas daerah adalah sesuai dengan baju tanpa motif.
(4)Penggunaan PDH batik khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Bagi perangkat daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, penggunaan pakaian seragam yang telah diberikan dispensasi penggunaannya oleh Bupati atau PDH batik Nasional digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 9

PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan ulang tahun.

Pasal 10

( 1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN pada:

a.acara kenegaraan;
b.acara resmi;
c.perjalanan dinas ke luar negeri;
d.acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
e.pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
f.penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)PSLuntukASNlaki-lakiberupajas berwamagelap,kemejalengan panjang putih,celana panjangyangberwamasamadenganjas,dasi,dansepatu hitam.
(3)PSLuntukASNperempuanberupa jasberwarnagelap,kemejaputih,rok ataucelana panjang yang berwama samadenganjas,dansepatuhitam.
(4)WarnaJilbabpada penggunaanPSLadalahmerah.
(5)Jenis danmodel PSLsebagaimanadimaksud pada ayat(1)tercantum dalamLampiranIIIyangmerupakanbagian tidakterpisahkan dari Peraturan Bupatiini.

Pasal 11

(1)PDLsebagaimana dimaksud dalam Pasal3hurufddigunakanpadasaat melaksanakantugasoperasionaldilapangan danpenugasan lainnya.
(2)WarnaJilbabpada penggunaanPDLadalahhitam.
(3)Jenis danmodelPDLsebagaimana dimaksud padaayat(1)tercantum dalam LampiranIVyangmerupakanbagian tidakterpisahkandari Peraturan Bupatiini.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…