DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barru Nomor 57 Tahun 2025

Nomor: 57
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barru

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barru.
2.Bupati adalah Bupati Barru.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
12.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini:
1. a.pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
2. b.pedoman rancangan penyusunan KUA dan rancangan PPAS.
(2)Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini:
1. a.mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam Pembangunan Daerah;
2. b.menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegitan tahun 2026;
3. c.menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
4. d.menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; dan
5. e.mewujudkan pencapaian sasaran Pembangunan Daerah.

Pasal 3

(1)RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029.
(2)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan Perangkat Daerah dalam perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja PD.

Pasal 4

(1)Dokumen RKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
4. d.sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah;
5. e.rencana kerja dan pendanaan Daerah;
6. f.kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
7. g.penutup.
(2)Dokumen RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Dalam rangka pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah.
(2)Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c tidak memproyeksikan alokasi transfer alokasi dana khusus sehingga apabila terdapat ketidaksesuaian pagu anggaran antara RKPD tahun 2026 dengan APBD tahun 2026, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada perubahan RKPD tahun 2026.
(3)Sasaran dan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d disertai dengan pagu anggaran setiap kegiatan yang sifatnya indikatif.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru. Ditetapkan di Barru pada tanggal 31 Juli 2025 BUPATI BARRU, INA KARTIKA SARI Diundangkan di Barru pada tanggal 31 Juli 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU, ABUBAKAR BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 59 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026 Daftar Isi | ix DAFTAR ISI LEMBARAN PERATURAN BUPATI DAFTAR ISI .......................................................................... ix DAFTAR TABEL ...................................................................... xiii DAFTAR GAMBAR ................................................................... xxxiii DAFTAR GRAFIK ...................................................................... xxxv BAB I. PENDAHULUAN ............................................................ I-1 1.1 Latar Belakang .................................................... I-1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ...................................... I-5 1.3 Hubungan Antar Dokumen ................................... I-7 1.4 Maksud dan Tujuan ............................................. I-11 1.5 Sistematika Dokumen RKPD..................................... I-12 BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ........................... II-1 2.1 Kondisi Umum Daerah ........................................... II-1 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ...................... II-1 2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Barru ............................... II-1 2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah ........ II-13 2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana ................... II-27 2.1.1.4 Kondisi Demografi .............................. II-36 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .................. II-40 2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ............................................ II-40 2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial ......................... II-63 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum .............................. II-79 2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib ............. II-79 2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar ................................. II-145 2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan .......... II-227 2.1.3.4 Fokus Penunjang Urusan Pemerintah II-236 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ............................ II-255 2.1.4.1 Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur II-255 2.1.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi .................... II-259 2.1.4.3 Produktivitas Total Daerah ................. II-266 2.2 Capaian Indikator Pembangunan Daerah..................... II-263 2.2.1 Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Barru ............................................ II-267 2.2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026 Daftar Isi | x Pemerintah Kabupaten Barru ............ ............ II-267 2.2.3 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ................. II-269 2.2.4 Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) ............................................. II-295 2.2.5 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Suistanable Devwlopment Goals (TPB/SDGs) ................................................. II-298 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD II-305 2.3.1 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Tahun 2024 .... II-305 2.4 Permasalahan Pembangunan …………..................... II-344 2.4.1 Permasalahan Umum Daerah.............................. II-344 2.5 Isu Strategis ............................…………..................... II-349 BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH ....... III-1 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ............................ III-1 3.1.1 Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah ......................................................... III-2 3.1.1.1 Prospek Perekonomian Daerah .......... III-3 3.1.1.2 Tantangan Perekonomian Global ....... III-5 3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional ................. III-22 3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan .......................................................... III-28 3.1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Barru ... III-30 3.2 Kebijakan Keuangan Daerah ……............................ III-31 3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ............... III-31 3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah ...................... III-37 3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ............... III-87 3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan ………..……………. III-88 3.4 Pendanaan Pembangunan Lainnya .......................... III-90 3.5.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ................................................ III-91 3.5.2 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ................................................ III-91 3.5.3 Penbiayaan Utang Daerah ............................. III-92 BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..... IV-1 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ............ IV-1 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ....….... IV-12 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026 Daftar Isi | xi 4.2.1 Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026 ............. IV-12 4.2.1.1 Tema Pembangunan Nasional Tahun 2026 ........................................ IV-13 4.2.1.2 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026 ....................................... IV-14 4.2.1.3 Arah Kebijakan dan Prioritas PembangunanNasional Tahun 2026 .. IV-15 4.2.2 Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 ................................................... IV-16 4.2.2.1 Tema Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 ............................ IV-16 4.2.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 ............. IV-17 4.2.2.3 Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 ............. IV-20 4.2.3 Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026 .. IV-25 4.2.3.1 Tema Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026 ........................................ IV-25 4.2.3.2 Sasaran Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026 .............................. IV-28 4.2.3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026 ............ IV-29 4.2.3.4 Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026 .............................. IV-30 4.2.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM) .................. IV-45 4.3 Arah Kebijakan dan Strategi Sasaran Pembangunan……………………………………….……….. IV-47 4.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan.......................... IV-48 4.3.2 Strategi Pembangunan Daerah ......................... IV-49 4.4 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten ............................................. IV-51 BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ............... V-1 5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2026 …………………… V-1 5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 V-16 BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026 Daftar Isi | xii DAERAH ................................................................... VI-1 6.1 Indikator Makro Pembangunan ………………………… VI-1 6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) ………………………….. VI-2 6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) ……………………………. VI-3 6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) ………. VI-5 6.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(TPB)/ Sustasinable Development Goals (SDGs) .................. VI-9 BAB VII.PENUTUP .................................................................. VII-1 7.1 Kaidah Pelaksanaan ………………………………………. VII-1 7.2 Kesimpulan ………………………………………………… VII-2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026 Daftar Isi | xiii DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa Kabupaten Barru Tahun 2024 …....... II-2 Tabel 2.2 Keadaan Wilayah Berdasarkan Ketinggian diatas Permukaan laut Kabupaten Barru Tahun 2024 .......... II-3 Table 2.3 Keadaan Wilayah Berdasarkan Kemiringan Kabupaten Barru tahun 2024 ...................................……............. II-4 Tabel 2.4 Potensi Jenis Tambang Menurut Kecamatan Kabupaten Barru Tahun 2024 .................................... II-7 Tabel 2.5 Jenis Tanah Kabupaten Barru Tahun 2024 ................ II-9 Tabel 2.6 Sungai mengalir menurut Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Barru Tahun 2024 ......................... ...... II-9 Tabel 2.7 Ketersediaan dan Kebutuhan Air Kabupaten Barru Tahun2024 ...........................................................…… II-10 Tabel 2.8 Status Daya Dukung Air di Kabupaten Barru Tahun 2024 ................................................................ II-12 Tabel 2.9 Jumlah Hari Hujan Dan Curah Hujan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ....................................................... II-12 Tabel 2.10 Jumlah Hari Hujan Dan Curah Hujan Menurut Bulan Kabupaten Barru Tahun 2024 .................................... II-13 Tabel 2.11 Luas Arahan Kawasan Budidaya Kabupaten Barru Tahun 2024 ............................................................... II-14 Tabel 2.12 Luas Kawasan Hutan Kabupaten Barru Tahun 2024 .. II-15 Tabel 2.13 Kejadian Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Barru Tahun 2022-2024 .................. …....................... II-29 Tabel 2.14 Jumlah Kerusakan Rumah yang Diakibatkan Oleh Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Barru 2022-2024 ..................................... II-29 Tabel 2.15 Lokasi Potensi Kawasan Relokasi Bencana Kab. Barru Tahun 2024 .............................................................. .. II-30 Tabel 2.16 Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Banjir di Kab. Barru Tahun 2024 ........................................…………. II-31 Tabel 2.17 Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Longsor Kabupaten Barru Tahun 2024 ......................... ………. II-33 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026 Daftar Isi | xiv Tabel 2.18 Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kebakaran Kabupaten Barru Tahun 2024 ............................. …... II-34 Tabel 2.19 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024 ............................... II-36 Tabel 2.20 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Barru (Jiwa) Tahun 2024 ............................................ II-37 Tabel 2.21 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ....................................................... II-38 Tabel 2.22 Struktur Penduduk Menurut Jumlah Rumah Tangga Kab. Barru Tahun 2020-2024 ..................................... II-38 Tabel 2.23 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ............................................. II-39 Tabel 2.24 Rasio Ketergantungan Kabupaten Barru Tahun 2019 – 2024 ........................................................................... II-40 Tabel 2.25 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Konstan (ADHK) Kabupaten Barru (Miliar Rupiah), Tahun 2020-2024 .............................. II-41 Tabel 2.26 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru (Miliar Rupiah), Tahun 2020-2024 .................... II-42 Tabel 2.27 Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) di Kabupaten Barru (Persen), 2020-2024 .................... II-43 Tabel 2.28 Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan UsahaKabupaten Barru Tahun 2020-2024 .. II-44 Tabel 2.29 Perbandingan PDRB Atas Harga Konstan (ADHK) dan Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru dengan Wilayah Sekitar Tahun 2029-2024 (Miliar Rupiah) ...... II-45 Tabel 2.30 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 .... II-48 Tabel 2.31 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Barru Barru Tahun 2020-2024 ....………………………………… II-49 Tabel 2.32 Perbandingan Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 -2024 ………….. II-51 Tabel 2.33 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Barru dengan Wilayah Sekitar Tahun 2020 – 2024 ……………. II-53 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026 Daftar Isi | xv Tabel 2.34 Indeks Ketimpangan Williamson Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………………………………. II-53 Tabel 2.35 Penentuan nilai selang kelas hirarki untuk Analisis Skalogram …………………………………………… II-56 Tabel 2.36 Persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kab.Barru Tahun 2020-2024 ………………………………. II-59 Tabel 2.37 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kab.Barru dengan wilayah Sekitar Tahun 2020-2024 .. II-61 Tabel 2.38 Persentase PAD terhadap Pendapatan di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………… II-63 Tabel 2.39 Angka IPM dan Indikator Pendukungnya di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………… II-66 Tabel 2.40 Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2020-2024 ……………… II-67 Tabel 2.41 Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2020-2024 …………………………………………….. II-69 Tabel 2.42 Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2020-2024 ……………………………………………… II-70 Tabel 2.43 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Barru dengan wilayah Sekitar Tahun 2020-2024 (dalam Ribu/Orang/Tahun) …………………………………. II-70 Tabel 2.44 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 …………………………………………….. II-72 Tabel 2.45 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Barru dengan wilayah setara Tahun 2020-2024 …………………………………………….. II-73 Tabel 2.46 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru dengan wilayah setara Tahun 2020-2024 ……………………………………………… II-74 Tabel 2.47 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………. II-76 Tabel 2.48 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Barru Tahun 2022-2024 ......................................……………. II-77 Tabel 2.49 Komponen Penilaian Hasil EvaluasiAtas Akuntabilitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026 Daftar Isi | xvi Kinerja Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2022-2024 ....................................................... II-78 Tabel 2.50 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 …………………………………………….. II-79 Tabel 2.51 Pendidikan Anak Usia ini (PAUD) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 …………………………………………… II-79 Tabel 2.52 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………………………………… II-80 Tabel 2.53 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/ Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024………………………………………………. II-81 Tabel 2.54 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024………………………………………………. II-82 Tabel 2.55 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI & SMP/MTs Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………… II-83 Tabel 2.56 Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………… II-84 Tabel 2.57 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI dan SMP/MTs di Kab.Barru 2020-2024 ………………………………… II-85 Tabel 2.58 Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 . II-86 Tabel 2.59 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 .…….....…………………………………… II-87 Tabel 2.60 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………. II-88 Tabel 2.61 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidakbuta aksara) Kabupaten BarruTahun 2020-2024 II-90 Tabel 2.62 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………… II-91 Tabel 2.63 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………… II-92 Tabel 2.64 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kab.Barru Tahun 2020-2024 ……………………………. II-93 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026 Daftar Isi | xvii Tabel 2.65 Angka Kematian Balita (AKBa)/1000 kelahiran hidup Kab.Barru Tahun 2020-2024 ………………………………. II-94 Tabel 2.66 Angka Kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup Kab.Barru Tahun 2020-2024 ………………………………. II-95 Tabel 2.67 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………… II-96 Tabel 2.68 Rasio Posyandu Persatuan Balita Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 …………………………………………… II-97 Tabel 2.69 Rasio puskesmas, poliklinik puskesmas pembantu per 1.000 jumlah penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………………………………. II-98 Tabel 2.70 Rasio rumah sakit/1.000 jumlah penduduk Tahun 2020-2024 …………………………………………. II-98 Tabel 2.71 Rasio Dokter Persatuan penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………………………………. II-99 Tabel 2.72 Rasio Tenaga Medis per 1.000 Jumlah Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………. II-100 Tabel 2.73 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 …………………. II-101 Tabel 2.74 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Barru 2020-2024 ………………………………. II-102 Tabel 2.75 Cakupan Desa Keluran UCI Kab. Barru Tahun 2020-2024 …………………………………………… II-103 Tabel 2.76 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………………………………. II-104 Tabel 2.77 Prevalensi Stunting Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 II-105 Tabel 2.78 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………… II-106 Tabel 2.79 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………. II-107 Tabel 2.80 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………. II-108 Tabel 2.81 Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani Tahun 2020-2024 …………………………………………… II-108 Tabel 2.82 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Kabupaten Barru Tahun 2020-2024II-109 Tabel 2.83 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 pddk) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026 Daftar Isi | xviii Tahun 2020-2024 …………………………………………… II-110 Tabel 2.84 Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ………………………………………….. II-111 Tabel 2.85 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ... II-112 Tabel 2.86 Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 …………………………………………. II-113 Tabel 2.87 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Tahun 2020-2024 ………………………… II-114 Tabel 2.88 Penderita diare yang ditangani Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 …………………………………………… II-115 Tabel 2.89 Angka kejadian Malaria Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………………………………. II-115 Tabel 2.90 Tingkat kematian akibat malaria Tahun 2020-2024 … II-116 Tabel 2.91 Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 … II-117 Tabel 2.92 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi Tahun 2020-2024 ……………………………………………. II-118 Tabel 2.93 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 …………………………………………… II-119 Tabel 2.94 Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………………………………… II-120 Tabel 2.95 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………………………………… II-121 Tabel 2.96 Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………………………………… II-122 Tabel 2.97 Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani Tahun 2020-2024 ……………………………………………. II-122 Tabel 2.98 Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………………………………. II-123 Tabel 2.99 Cakupan Pemberian MP ASI Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………………………………… II-125 Tabel 2.100 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Tahun 2020-2024 ………………………………… II-126 Tabel 2.101 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026 Daftar Isi | xix miskin Kab.Barru Tahun 2020-2024 …………………… II-127 Tabel 2.102 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………………………………. II-128 Tabel 2.103 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Tahun 2020-2024 …………………………………………… II-129 Tabel 2.104 Kondisi Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………………………………… II-130 Tabel 2.105 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ......................... II-130 Tabel 2.106 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik ( > 40 KM/Jam) di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 II-131 Tabel 2.107 Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pebuangan air (minimal 1,5 m) di Kabupaten Barru Tahun 2019 - 2024 …………………. II-132 Tabel 2.108 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ....................................................... II-133 Tabel 2.109 Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………………………………… II-133 Tabel 2.110 Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2020-2024 ……………………………………………… II-134 Tabel 2.111 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………………………………… II-135 Tabel 2.112 Persentase Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ………. II-136 Tabel 2.113 Areal Kawasan Kumuh Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………………………………. II-137 Tabel 2.114 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Kab.Barru Tahun 2021-2024 ………………………………. II-138 Tabel 2.115 Rasio Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2020-2024 ……………………………………………. II-138 Tabel 2.116 Rasio Permukiman Layak Huni Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………………………………… II-139 Tabel 2.117 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kab.Barru Tahun 2020-2024 ………………………………. II-140 Tabel 2.118 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026 Daftar Isi | xx Ketentraman, Keindahan) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………………………………. II-141 Tabel 2.119 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ………………………. II-141 Tabel 2.120 Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ………………………. II-142 Tabel 2.121 Persentase Penegakan PERDA Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 .……………………………………………. II-143 Tabel 2.122 Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…………………. II-144 Tabel 2.123 Persentase PMKS Yang Tertangani Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………………………………… II-145 Tabel 2.124 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………… II-146 Tabel 2.125 Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kerjasama Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ………. II-147 Tabel 2.126 Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………… II-147 Tabel 2.127 Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ………. II-148 Tabel 2.128 Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………………………………… II-149 Tabel 2.129 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………………….……………. II-150 Tabel 2.130 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan kewirausahaan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………….………………………………………. II-150 Tabel 2.131 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………. II-151 Tabel 2.132 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ………. II-152 Tabel 2.133 Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ………………………. II-153 Tabel 2.134 Rasio KDRT terhadap Total Jumlah Rumah Tangga Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ………………………. II-154 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026 Daftar Isi | xxi Tabel 2.135 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………. II-154 Tabel 2.136 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A Dan PPT/PKT di Rumah Sakit di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 …………......……. II-155 Tabel 2.137 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…. II-156 Tabel 2.138 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….….......……….. II-157 Tabel 2.139 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….….……..……… II-157 Tabel 2.140 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….….……………………………. II-158 Tabel 2.141 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…..……………. II-158 Tabel 2.142 Ketersediaan Pangan Utama, Energi Dan Protein Perkapita Dan Pengawasan Dan Pembinaan keamanan Pangan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ………… II-159 Tabel 2.143 Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…................. II-160 Tabel 2.144 Tersusunnya RPLH dan TerintegrasinyanRPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024........................................................ II-161 Tabel 2.145 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Kabupaten Barru Tahun 2020-2024............................................ II-162 Tabel 2.146 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026 Daftar Isi | xxii Tahun 2020-2024 ……………………………………… II-163 Tabel 2.147 Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…....…………………………. II-165 Tabel 2.148 Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat PengawasLingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024…..………………..…. II-165 Tabel 2.149 Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan LidupKabupaten Barru Tahun 2020-2024............……… II-166 Tabel 2.150 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024………….……………. II-166 Tabel 2.151 Timbulan Sampah yang ditangani di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024...................................…..……. II-167 Tabel 2.152 Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024.......….....……….. II-168 Tabel 2.153 Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani Kabupaten Barru Tahun 2020-2024...………………………. II-168 Tabel 2.154 Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di Kabupaten/ Kota Kabupaten Barru Tahun 2020-2024……………....………. II-169 Tabel 2.155 Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..….…..……………. II-169 Tabel 2.156 Rasio Bayi dan Penduduk Berakte Kelahiran Kabupaten Barru Tahun 2020-2024........….....…………. II-170 Tabel 2.157 Rasio Penduduk Berakte Kelahiran Kabupaten Barru Tahun 2022-2024…………………….…........………. II-171 Tabel 2.158 Rasio pasangan berakte nikah Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ........................….....…………. II-171 Tabel 2.159 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi dan Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Barru Tahun 2020-2024………………………………………. II-172 Tabel 2.160 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024....……………………. II-173 Tabel 2.161 Cakupan penerbitan akte kelahiran di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024................…………………………. II-174 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026 Daftar Isi | xxiii Tabel 2.162 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik Kabupaten Barru Tahun 2020-2024................................…………… II-175 Tabel 2.163 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024..............................................… II-175 Tabel 2.164 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Barru Tahun 2020-2024..………………………. II-176 Tabel 2.165 Persentase LSM Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ................................................ II-176 Tabel 2.166 Persentase LPM Berprestasi Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ................................................ II-177 Tabel 2.167 Persentase PKK Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…..……………………………………... II-178 Tabel 2.168 Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….….….………………………………… . II-179 Tabel 2.169 Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Barru Tahun 2020-2024........... II-180 Tabel 2.170 Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Barru Tahun 2020-2024………………………... II-181 Tabel 2.171 Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…................................................. II-181 Tabel 2.172 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024....... II-182 Tabel 2.173 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…..……………………………………… II-183 Tabel 2.174 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan di Kabupaten Barru Tahun 2021………………………………………………………. II-184 Tabel 2.175 Rata-rata jumlah anak per keluarga Tahun 2020-2024.. II-184 Tabel 2.176 Rasio akseptor KB Kabupaten Barru Tahun 2020-2024.. II-185 Tabel 2.177 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…....……………………………………. II-186 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026 Daftar Isi | xxiv Tabel 2.178 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun Kabupaten Barru Tahun 2020-2024.. II-187 Tabel 2.179 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi ......... II-188 (unmet need) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ........ II-189 Tabel 2.180 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…..…. II-189 Tabel 2.181 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 …...... II-190 Tabel 2.182 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…...……………. II-191 Tabel 2.183 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….….....…………… II-192 Tabel 2.184 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…......…………… II-192 Tabel 2.185 Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) disetiap Kecamatan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…....……………………………………. II-193 Tabel 2.186 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…..……………………………………… II-194 Tabel 2.187 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat DaerahKabupaten Barru Tahun 2020-2024.. II-194 Tabel 2.188 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri Kabupaten Barru Tahun 2020-2024....... II-196 Tabel 2.189 Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…....……………………………………. II-197 Tabel 2.190 Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat Kontrasepsi Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ...…… II-197 Tabel 2.191 Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah)Yang Bekerjasama Dengan BPJS Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ....... II-198 Tabel 2.192 Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 .......… II-199 Tabel 2.193 Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…...…………………………………….. II-200 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026 Daftar Isi | xxv Tabel 2.194 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ...…………………… II-201 Tabel 2.195 Jumlah Uji Kir Angkutan umum Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…...…………………………………….. II-202 Tabel 2.196 Rasio Ijin Trayek Kabupaten Barru Tahun 2020-2024... II-202 Tabel 2.197 Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bis Kabupaten Barru Tahun 2019– 2024 ….…..…………..… II-203 Tabel 2.198 Persentase Layanan Angkutan Darat Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………………………………... II-204 Tabel 2.199 Pemasangan Rambu-rambu Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….….......…………………………….…… II-204 Tabel 2.200 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Tahun 2020-2024 ….…..……………………………………... II-204 Tabel 2.201 Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Terminal Pertahun di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 .…….. II-205 Tabel 2.202 Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….….…..………………………………….. II-206 Tabel 2.203 Persentase UKM non BPR/LKM Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…..……………………………………... II-207 Tabel 2.204 Persentase BPR/LKM Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….….....…………………………………… II-208 Tabel 2.205 Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….….....………..…. II-208 Tabel 2.206 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…...…………..… II-209 Tabel 2.207 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…........……….… II-210 Tabel 2.208 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….….……………………………. II-211 Tabel 2.209 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 …......................... II-211 Tabel 2.10 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…...........……... II-212 Tabel 2.211 Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….….…………………………….… II-214 Tabel 2.212 Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….….………………………………. II-215 Tabel 2.213 Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi Kabupaten Barru Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026 Daftar Isi | xxvi Tahun 2020-2024 ….….....…………………………………. II-215 Tabel 2.214 Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…....…………………………… II-215 Tabel 2.215 Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….….……..………………………. II-216 Tabel 2.216 Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…....…………………………... II-217 Tabel 2.217 Buku ”Kabupaten Barru Dalam Angka” dan Buku ”PDRB Kabupaten Barru” Tahun 2020-2024......... II-218 Tabel 2.218 Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….….....…………... II-218 Tabel 2.219 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 …......……………... II-219 Tabel 2.220 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 …….. II-220 Tabel 2.221 Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…. II-221 Tabel 2.222 Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 .…………………….. II-221 Tabel 2.223 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….….....…………… II-222 Tabel 2.224 Koleksi Buku dan Judul Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…...…………………………………………… II-223 Tabel 2.225 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…...………………………….. II-224 Tabel 2.226 Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….….....………….… II-224 Tabel 2.227 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…....……………………………………. II-225 Tabel 2.228 Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Barru Tahun 2020-2024.......... II-226 Tabel 2.229 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…...……………………………………. II-227 Tabel 2.230 Kunjungan Wisata Kabupaten Barru Tahun 2019–2024. II-227 Tabel 2.231 PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Barru Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026 Daftar Isi | xxvii Tahun 2020-2024 ….…....…………………………………. II-228 Tabel 2.232 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….….…………………………………….… II-229 Tabel 2.233 Cakupan Bina Kelompok Petani Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…....…………………………………...… II-230 Tabel 2.234 Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….….……………………………… II-231 Tabel 2.235 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Tahun 2020-2024 ….….…………………………………….… II-232 Tabel 2.236 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….….…………………………………….… II-232 Tabel 2.237 Produksi Perikanan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….….....…………………………………… II-233 Tabel 2.238 Konsumsi Ikan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ....... II-233 Tabel 2.239 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….….……………………………………...... II-234 Tabel 2.240 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….….………………………………………. II-235 Tabel 2.241 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…....……………………………………. II-236 Tabel 2.242 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….………………….. II-236 Tabel 2.243 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 …...………………… II-237 Tabel 2.244 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….….....…………………………………… II-238 Tabel 2.245 Persentase SILPA Kabupaten Barru Tahun 2020-2024… II-239 Tabel 2.246 Persentase Belanja Pendidikan (20%) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…....…………………………………… II-239 Tabel 2.247 Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….….………....…………………………… II-240 Tabel 2.248 Perbandingan Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 …. II-241 Tabel 2.249 Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…...…………………………………….. II-242 Tabel 2.250 Penetapan APBD Kabupaten Barru Tahun 2020-2024… II-243 Tabel 2.251 Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026 Daftar Isi | xxviii Pelatihan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…… II-244 Tabel 2.252 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten Barru Tahun 2020-2024... II-244 Tabel 2.253 Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 …....……………….. II-245 Tabel 2.254 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Jabatan Pemerintah, Administrasi, Jabatan Fungsional Tertentu Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…...…………….... II-247 Tabel 2.255 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…...……………… II-248 Tabel 2.256 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…..……………... II-248 Tabel 2.257 Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….….…………………………….…. II-249 Tabel 2.258 Persentase Kebijakan Inovasi Daerah yang diterapkan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….….…..........….…. II-250 Tabel 2.259 Daftar Inovasi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….….………………………………. II-251 Tabel 2.260 Persentase Tindak Lanjut Temuan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….….……………………………………….. II-252 Tabel 2.261 Persentase Pelanggaran Pegawai Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….….…………………………………….….. II-253 Tabel 2.262 Jumlah Temuan BPK Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….….……………………………………….. II-254 Tabel 2.263 Tersedianya Rencana Kerja, terintegrasi program-program DPRD ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….….…………………………..………….. II-254 Tabel 2.264 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten BarruTahun 2020-2024 ….….……………….. II-256 Tabel 2.265 Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur Kaupaten Barru Tahun 2020-2024 ….…...............……. II-257 Tabel 2.266 Jenis dan Jumlah Bank Kabupaten Barru Tahun 2024 II-257 Tabel 2.267 Jumlah Hotel dan Restoran/Rumah Makan Kabupaten BarruTahun 2020-2024 ….…..……..……….. II-258 Tabel 2.268 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026 Daftar Isi | xxix Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….….........…………..II-259 Tabel 2.269 Lama Proses Perizinan Kabupaten Barru Tahun 2024… II-262 Tabel 2.270 Jumlah dan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi DaerahKabupaten Barru Tahun 2024 ………. II-262 Tabel 2.271 Jumlah PERDA yang Mendukung Iklim Usaha Kabupaten Barru Tahun 2024 ……………………………… II-264 Tabel 2.272 Persentase Desa Berstatus Mandiri Terhadap Total Desa Kabupaten Barru 2024 ………………………………………. II-265 Tabel 2.273 Angka Kriminalitas yang Tertangani Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ….….....…………………………… II-266 Tabel 2.274 Produktifitas Total Daerah Tahun 2020-2024…………… II-266 Tabel 2.275 Capaian Indikator Makro Kabupaten Barru……………… II-267 Tabel 2.276 Capaian Indikator Kinerja Utama 2024 Pemerintah Kabupaten Barru ……………………………………………… II-268 Tabel 2.277 Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ....………………..… II-269 Tabel 2.279 Capain Indikator SPM Kabupaten Barru 2020-2024...... II-296 Tabel 2.280 Rekapitulasi Capaian SDGs/TPB Kabupaten Barru Tahun 2019 s/d 2024 Berdasarkan Tujuan ……………. II-299 Tabel 2.281 Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD dan APBD ...............................................………………. II-307 Tabel 2.282 Konsistensi Kegiatan RKPD dalam APBD .......…………. II-310 Tabel 2.283 Konsistensi Sub Kegiatan RKPD dalam APBD …………. II-312 Tabel 2.284 Penjabaran Kerangka Pendanaan RPJMD kedalam RKPD dan APBD Kabupaten BarruTahun 2024 …..….. II-314 Tabel 2.285 Capaian Sub Kegiatan RKPD Tahun 2024 .................... II-317 Tabel 2.286 Capaian Target Outcome Program Pembangunan Daerah dan Program Perangkat Daerah Tahun 2024................. II-319 Tabel 2.287 Review Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2024 .................………………………………………… II-322 Tabel 2.288 Inovasi Kabupaten Barru yang Masuk pada Innovative Government Award (IGA) Tahun 2023-2024.................... II-361 Tabel 3.1 Capaian, Target,dan Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2026 Indikator Kinerja Makro Kabupaten Barru Tahun 2024-2026 ....................................................... III-2 Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan 2023-2024, APBD dan Proyeksi Pendapatan 2026-2027 Kabupaten Barru…………......... III-36 Tabel 3.3 Realisasi Belanja 2023-2024, APBD dan Proyeksi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026 Daftar Isi | xxx Pendapatan 2026-2027 Kabupaten Barru……............... III-77 Tabel 3.4 Proyeksi Alokasi Belanja terhadap Urusan Wajib Pelayanan Dasar dam SPM………………………………....... III-79 Tabel 3.5 Proyeksi Alokasi Belanja terhadap Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dam SPM............................................. III-79 Tabel 3.6 Pagu Perangkat Daerah……………………………............... III-80 Tabel 3.7 Proyeksi Pagu Anggaran Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / SDGs Tahun 2026........................ III-81 Tabel 3.8 Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Barru Tahun 2023-2027 .............................................. III-88 Tabel 3.9 Total Belanja Wajb Mengikat Tahun 2026………………… III-89 Tabel 3.10 Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah yang Dapat digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal................................................................. III-90 Tabel 3.11 Proyeksi Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah... III-90 Tabel 4.1 Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029........................................................... IV-2 Tabel 4.2 Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 ....................................................... IV-3 Tabel 4.3 Visi, Misi, Tujuan SasaranPembangunanKabupaten Barru dan Target Kinerja Tahun 2026 ........................ IV-8 Tabel 4.4 Konsistensi Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun Pelaksanaan 2026 dan RKPD Tahun 2026.................. IV-11 Tabel 4.5 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026………………….………………………… IV-21 Tabel 4.6 Penjelasan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026 ...................................... IV-26 Tabel 4.7 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026 dengan Program Prioritas pada RPJMD Kabupaten Barru Tahun 202-2029………………………….. IV-27 Tabel 4.8 Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026.................................................................. IV-28 Tabel 4.9 Prioritas Pembangunan Tujuan dan Sasaran Tahun 2026 .............................................................. .. IV-31 Tabel 4.10 Prioritas, Sasaran, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Kabupaten Barru Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026 Daftar Isi | xxxi Tahun 2026……………………………………………............ IV-33 Tabel 4.11 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu, Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Barru Tahun 2026................................... IV-44 Tabel 4.12 Prioritas Pembangunan yang mendukung atau terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).. IV-46 Tabel 4.14 Perumusan Arah Kebijakan RKPD................................. IV-48 Tabel 4.15 Perumusan Strategi RKPD.............................................. IV-49 Tabel 4.16 Kesesuaian Sasaran Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026 terhadap Target Provinsi Tahun 2026.................................................................. IV-51 Tabel 4.17 Keselarasan Sasaran Pembangunan Kabupaten Barru Terhadap Sasaran Pembangunan Provinsi Asta dan Sulawesi Selatan Cita..................................................... IV-52 Tabel 4.18 Keselarasan Asta Cita, Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Kab.Barru...................................................................... IV-54 Tabel 4.19 Dukungan Program Kabupaten terhadap Program Prioritas Provinsi............................................................ IV-57 Tabel 4.20 Keselarasan Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dengan Prioritas Nasiional.............................................. IV-62 Tabel 4.21 Keselarasan Dukungan Program, Sub Kegiatan Kabupaten Barru terhadap Kegiatan Prioritas Utama.... IV-204 Tabel 4.22 Keselarasan Highlight Intervensi Pembangunan Kewilayahan...................................................... IV-220 Tabel 5.1 Alokasi Anggaran Mandatory Spending Kabupaten Barru........................................................... V-1 Tabel 5.2 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan SPM........................... V-2 Tabel 5.3 Proyeksi Rencana Pendanaan Tahun 2026 dan Proyeksi Tahun 2027 Kabupaten Barru....................................... V-16 Tabel 5.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah........................ V-18 Tabel 5.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Perangkat Daerah…………………………. ........................ V-30 Tabel 6.1 Capaian, Target, dan Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2029 Indikator Kinerja Makro Kabupaten Barru Tahun 2024-2026 ............................. VI-1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026 Daftar Isi | xxxii Tabel 6.2 Capaian, Target, dan Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2029 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barru Tahun 2024-2026 ............................. VI-2 Tabel 6.3 Realisasi Tahun 2024, Asumsi Capaian Tahun 2025, Target Tahun 2026, dan Kondisi Akhir Tahun 2030......... VI-3 Tabel 6.4 Capaian, Asumsi, dan Target Indikator SPM KabupatenBarru Tahun 2023-2025 ............................... VI-6 Tabel 6.5 Capaian dan Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(TPB) KabupatenBarru Tahun 2023-2025.. VI-10 Tabel 6.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kab. Barru Tahun 2025-2029........................................... VI-15 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026 Daftar Isi | xxxiii DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Bagan Alur Penyusunan RKPD Tahun 2026 ............... I-5 Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen RKPD dengan Dokumen Lainnya ..................................................................... I-9 Gambar 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran ........................................................... I-11 Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Barru Tahun 2024 ...... II-1 Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Barru Tahun 2024 ............ II-4 Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Barru Tahun 2024 II-5 Gambar 2.4 Peta Geologi Kabupaten Barru Tahun 2024 .............. II-6 Gambar 2.5 Peta Potensi Pertambangan Kabupaten Barru Tahun 2022.............................................................. .. II-7 Gambar 2.6 Peta Status Daya Dukung Penyediaan Air Kabupaten Barru Tahun 2024 .................................................... II-11 Gambar 2.7 Peta Pengembangan Kawasan Strategis Kab. Barru Tahun 2024 ........................................................….. II-20 Gambar 2.8 Dokumentasi Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Barru tahun 2024 .................................................... II-30 Gambar 2.9 Peta Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Banjir Kabupaten Barru Tahun 2024 ...................................................………. II-32 Gambar 2.10 Peta Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Longsor Kabupaten Barru Tahun 2024 ......................................................……. II-34 Gambar 2.11 Peta Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kebakaran Kabupaten Barru Tahun 2024 ...................................................………. II-35 Gambar 2.12 Peta Hasil Skalogram Kab.Barru Tahun 2024 ………… II-57 Gambar 3.1 Tema RKP tahun 2026 ............................................. III-26 Gambar 3.2 Arahan Kebijakan RKP Tahun 2026 ........................ III-27 Gambar 3.3 Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun2026 III-28 Gambar 4.1 Sasaran Pembangunan Nasional dalam RKP Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026 Daftar Isi | xxxiv Tahun 2026 .............................................................. IV-14 Gambar 4.2 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2026 ............................... IV-15 Gambar 4.3 Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2026 Nasional dalam RKP Tahun 2026 ............................... IV-16 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026 Daftar Isi | xxxv DAFTAR GRAFIK Grafik 2.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 ………………………………………… II-46 Grafik 2.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru Dengan Wilayah Sekitar Tahun 2020-2024 …………. II-47 Grafik 2.3 Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2019 s.d Tahun 2021 (dlm Juta Rupiah) ………………………….. II-50 Grafik 2.4 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Tahun 2020-2024 ………………………………………….. II-52 Grafik 2.5 Indeks Gini Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kab.Barru Tahun 2020-2024 …………………………… II-53 Grafik 2.6 Hubungan Indeks Gini dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2020-2024 …………………………………………. II-54 Grafik 2.7 Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 …………………. II-60 Grafik 2.8 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Capaian Nasional, Capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Capaian Kab, Barru Tahun 2020-2024 ………….… II-61 Grafik 2.9 Perbandingan perubahan Persentase Penduduk Miskin dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2020-2024 .… II-62 Grafik 2.10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ……………………………………………. II-64 Grafik 2.11 Perbandingan IPM Kabupaten Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2020-2024 ……………………………………………. II-64 Grafik 2.12 Perbandingan IPM Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2020-2024 ………………………. II-65 Grafik 2.13 Perbandingan Umur Harapan Hidup Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2020-2024 …………………………………………. II-67 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026 Daftar Isi | xxxvi Grafik 2.14 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2020-2024 ……………………. II-68 Grafik 2.15 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2020-2024 ……………………. II-69 Grafik 2.16 Perbandingan Pengeluran Per Kapita Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2020-2024 (dlm Ribu/Orang/Tahun) …………. II-71 Grafik 2.18 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2020-2024 …………………… II-72 Grafik 2.19 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2020-2024 ...... ……………. II-74 Grafik 2.20 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2019– 2024 .............. II-75 Grafik 3.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024........................................................ III-10 Grafik 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Selatan, Capaian Tahun 2024, Perkiraan Capaian Tahun 2025 dan Target Tahun 2026............... III-10 Grafik 3.3 Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru dengan Wilayah sekitar Tahun 2020 s.d Tahun 2024 (dalam juta rupiah)……... III-12 Grafik 3.4 PDRB Perkapita Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Selatan, Capaian Tahun 2024, Perkiraan Capaian Tahun 2025 dan Target Tahun 2026.............. III-12 Grafik 3.5 Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2019 s.d Tahun 2024 (dlm Juta Rupiah).. III-14 Grafik 3.6 Inflasi Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Selatan, Capaian Tahun 2024, Perkiraan Capaian Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026 Daftar Isi | xxxvii Target Tahun 2026.. .................................................... III-14 Grafik 3.7 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2020-2024 ................. III-15 Grafik 3.8 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Selatan, Capaian Tahun 2024, Perkiraan Capaian Tahun 2025 dan Target Tahun 2025.................................................................. III-16 Grafik 3.9 Perbandingan Presentase Penduduk Miskin Capaian Nasional, Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Kab. Barru Tahun 2020-2024.................................... III-18 Grafik 3.10 Kemiskinan Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Selatan, Cpaian Tahun 2024, Perkiraan Capaian Tahun 2025 dan Target Tahun2026.......... III-18 Grafik 3.11 Indeks Gini Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kab. Barru Tahun 2020-2024............................. III-20 Grafik 3.12 Gini Ratio Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi- Selatan, Capaian Tahun 2024, Perkiraan Capaian Tahun 2025 dan Target Tahun 2026…………............. III-20 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB I Pendahuluan | 1 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BARRU NOMOR : 57 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2026 Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 260 ayat 1, menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB I PENDAHULUAN | 2 lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip‐prinsip sebagai berikut:

1.Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam. System perencanaan pembangunan nasional;
2.Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
3.Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4.Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
5.Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
6.Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pemberdayaan perempuan, anak dan disabilitas;
7.Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumber daya (resources availability) dan memperhatikan fungsi waktu (times), yang disingkat SMART. Sesuai amanat Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB I Pendahuluan | 3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2024 serta target RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029, sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026 akan fokus pada pencapaian target Visi Misi Kepala Daerah yang tertuang Dalam RPJMD dengan fokus pada pemantapan kesejahteraan melalui pembangunan manusia yang produktif dan berkarakter sesuai yang tertuang pada arah kebijakan Tahun 2026 pada RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025 - 2029. Selain itu, Sebagai gambaran awal untuk capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Barru Tahun 2025 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 4,92%, Tingkat Kemiskinan 8,31%, Tingkat Pengangguran Terbuka 6,42%, Gini Rasio 0,340, Indeks Pembangunan Manusia 74,51 dan PDRB Perkapita (ADHB) 52,28 Juta/Rp. Selain memperhatikan capaian indicator ekonomi makro, Penyusunan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2026 juga diselaraskan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, serta implementasi peraturan perundang-undangan yang terbaru yang relevan dengan Penyusunan RKPD. Dokumen ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:
1.Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2.Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3.Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB I PENDAHULUAN | 4 masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4.Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan dokumen RKPD 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu, persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, Pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru tahun 2026 merupakan penjabaran tahun ke II (ke-dua) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025 – 2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor … Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB I Pendahuluan | 5 Gambar 1.1 Alur Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2026 Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017 RKPD ini merupakan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja perangkat Daerah Serta menjadi acuan di dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Penentuan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati akan digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026. Dalam rangka memenuhi indikator penilaian pada Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang sejalan dengan amanat Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017, maka dokumen RKPD Kabupaten Barru Tahun 2026 disusun berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial (THIS) yang lebih dirinci diuraikan pada pembahasan arah kebijakan pembangunan kab/kota. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2026 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
2.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB I PENDAHULUAN | 6 Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);
9.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB I Pendahuluan | 7 Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 3); 1.3. Hubungan Antar Dokumen Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB I PENDAHULUAN | 8 pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 (dua puluh) tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 (lima) tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 (satu) tahun. Sedangkan berdasarkan struktur, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah. RKPD Kabupaten Barru tahun 2026 merupakan penjabaran teknis RPJMD Tahun 2025 - 2029 dan RPJPD Tahun 2025-2045, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Penyusunan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2026 berpedoman pada RKP, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, serta RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029. Hal ini dimaksudkan agar RKPD selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi, untuk itu perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP Nasional dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun hubungan antara dokumen dalam penyusunan RKPD Kabupaten Barru tahun 2025, dapat dilihat pada gambar dibawah ini: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB I Pendahuluan | 9 Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen RKPD dengan Dokumen Lainnya Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, diolah Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan di daerah berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan lingkungan internal maupun eksternal baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Penyusunan Dokumen RKPD berpedoman pada RKP Tahun 2025 yang terkait dengan program strategis, kegiatan serta tujuan dan sasaran pembangunan, selain itu juga menyangkut penyelarasan, sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJPN RPJMN RKP RTRWN RENSTRA K/L RENJA K/L SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) RPJPD PROV. PERUBAHAN RPJMD PROV. RKPD PROV RENSTRA PD RENJA PD- PROV. SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (KAB./KOTA) RPJPD RPJMD RKPD PERUBAHAN RTRW RENJA PD PERUBAHAN RDTR RENSTRA PERUBAHAN RTRW Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB I PENDAHULUAN | 10 Panjang Nasional (RPJPN). RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD kemudian dijabarkan kedalam RKPD untuk setiap tahunnya. Sesuai dengan Pasal 105 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanahkan bahwa Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten, sebagai landasan penyusunan rancangan APBD yang akan dibahas antara Bupati dengan DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perda APBD. Adapun hubungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dapat dilihat pada gambar dibawah ini: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB I Pendahuluan | 11 Gambar 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, diolah 1.4. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya RKPD Kabupaten Barru Tahun 2026 adalah merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah untuk menetapkan prioritas dan program kerja dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Penyusunan RKPD adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan kosistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Perlunya penajaman program prioritas daerah yang dimuat dalam RKPD. Adapun tujuan disusunnya RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan di Kabupaten dalam rangka mewujudkan pencapaian indikator dan target kinerja prioritas/agenda/program pembangunan daerah yang ditetapkan sebagai:
1.Acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026;
2.Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sekaligus sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD;
3.Memfaasilitasi berbagai potensi sumber daya masyarakat / Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB I PENDAHULUAN | 12 swasta / institusi non pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tahun 2026; 1.5. Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD RKPD Kabupaten Barru Tahun 2026, disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Lampiran C.3 Penyajian Dokumen RKPD dengan sistematika sebagai berikut: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 1 Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Barru Tahun 2024 Sumber: Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 2 Batas wilayah administrasi adalah batas wilayah daratan dan perairan di Indonesia untuk dikelola pemerintah daerah didalam batas- batas wilayahnya masing-masing menurut prinsip otonomi, dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Adapun batas- batas wilayah Kabupaten Barru sebagai berikut: - Sebelah Utara dengan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap - Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone - Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan - Sebelah Barat dengan Selat Makassar Secara administratif Kabupaten Barru terbagi atas 7 (Tujuh) Kecamatan yaitu Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru (Ibukota Kabupaten), Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Balusu yang terdiri dari 15 Kelurahan dan 40 Desa yang dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.1 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa Kabupaten Barru Tahun 2024 Kode Kecamatan Desa Kelurahan Luas (km2) % 731101 Tanete Riaja 6 1 174,29 14,83 Tanete Rilau 8 2 79,17 6,74 B a r r u 5 5 199,32 16,97 731104 Soppeng Riaja 5 2 78,90 6,72 Mallusetasi 5 3 216,58 18,44 Pujananting 6 1 314,26 26,75 Balusu 5 1 112,20 9,55 Total 40 15 1174,72 100 Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka 2025 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kecamatan Pujananting adalah kecamatan yang terluas di Kabupaten Barru yakni seluas 314,26 km2 atau sebesar 26,75% dari total wilayah Kabupaten Barru, sementara Kecamatan Soppeng Riaja merupakan kecamatan yang tersempit di Kabupaten Barru yakni hanya seluas 78,90 km2 atau sebesar 6,72% dari total wilayah keseluruhan.. Secara astronomis, Kabupaten Barru terletak diantara koordinat 4°05’49” LS – 4°47’35” LS (Lintang Selatan) dan 119°35’00” – 119°49’16” BT (Bujur Timur). Kabupaten Barru mempunyai wilayah yang cukup bervariasi terdiri dari daerah pesisir/laut, dataran rendah dan dataran tinggi. Di bagian timur Kabupaten Barru terbentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 3 daerah dataran tinggi dengan ketinggian antara 100 sampai 1700 meter di atas permukaan laut, sedangkan bagian barat yang berhadapan dengan selat Makassar, bertopografi datar sampai landai dengan ketinggian 0 – 20 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, wilayah Kabupaten Barru memiliki kelerengan yang sangat bervariasi mulai datar, bergelombang hingga bergunung dengan persentase kemiringan antara 0% - >40%. Topografi merupakan salah satu faktor pembatas pemanfaatan ruang untuk pembangunan. Daerah yang memiliki topografi miring dan berbukit memiliki lapisan tanah yang lebih tipis dan memiliki tingkat erosi yang tinggi yang dipengaruhi oleh kecepatan pengaliran air. Secara topografis, Kabupaten Barru mempunyai wilayah bervariasi yang terdiri atas wilayah laut, dataran rendah dan wilayah pegunungan dengan ketinggian wilayah antara 0–1.700 meter diatas permukaan laut (mdpl). Keadaan wilayahKabupatenBarru berdasarkan ketinggian dari permukaan laut yang dibagi dalam 5 (lima) kriteria yaitu 0-25 m, 25-100 m, 100-500 m, 500-1.000 m dan ≥ 1000 m dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.2 Keadaan Wilayah Berdasarkan Ketinggian diatas Permukaan Laut Kabupaten Barru Tahun 2024 No Kecamatan Luas Berdasarkan Ketinggian Tempat (Ha) Total 0-25 m 25-100 m 100-500 m 500-1000 m ≥1000 m 1 Tanete Riaja 1.132 4.547 6.082 5.153 515 17.429 2 Tanete Rilau 3.830 2.113 1.974 - - 7.917 3 Barru 3.454 5.113 9.363 1.806 196 19.932 4 Soppeng Riaja 3.137 1.171 2.771 811 - 7.890 5 Malusetasi 2.583 2.4 11.100 5.575 - 21.658 6 Pujananting - 275 21.723 8.368 1.060 31.426 7 Balusu 3.411 1.428 5.003 1.307 71 11.220 Total 17.547 17.047 58.016 23.020 1.842 117.472 Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase luas wilayah yang paling besar adalah wilayah dengan ketinggian antara 100-500 m yaitu sebesar 58.016 Ha sedangkan yang paling sedikit adalah wilayah dengan ketinggian ≥ 1.000 m yaitu sebesar 1.842 Ha Secara spasial dapat dilihat pada gambar berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 4 Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Barru Tahun 2024 Sumber: Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2025 Selanjutnya keadaan wilayah Kabupaten Barru berdasarkan kemiringan meliputi 4 (empat) kriteria yaitu kemiringan 0-2%, 2-15%, 15-40%, >40%, sebagaimana disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.3 Keadaan Wilayah Berdasarkan Kemiringan Kabupaten Barru Tahun 2024 No Kecamatan Luas Berdasarkan Kemiringan Tanah / Lereng Total 0-2% 2-15% 15-40% >40% 1 Tanete Riaja 5,93 55,52 79,85 32,99 174,29 2 Pujananting 3,38 57,30 157,18 96,40 314,26 3 Tanete Rilau 11,59 33,69 28,57 5,32 79,17 4 Barru 14,58 75,83 78,27 30,64 199,32 5 Soppeng Riaja 7,88 34,19 26,87 9,96 78,90 6 Balusu 10,84 40,00 47,64 13,72 112,20 7 Mallusetasi 6,11 43,60 93,71 73,16 216,58 TOTAL 60,31 340,13 512,09 262,19 1.174,72 Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 5 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Barru berdasarkan kemiringan tanah/lereng lebih didominasi oleh wilayah dengan kemiringan antara 15%-40% yaitu sebesar 43,60%, sedangkan yang paling sedikit yaitu dengan kemiringan antara 0-2% hanya sebesar 5.05%. Secara spasial kemiringan lereng wilayah Kabupaten Barru dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Barru Tahun 2024 Sumber: Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2025 Pegunungan yang ada di Kabupaten Barru sebagian besar merupakan batuan gunung api yang bagian selatannya lebih tinggi, tetapi ke utara menyempit dan merendah. Secara bersama batuan itu menyusun Formasi Camba yang tebalnya sekitar 5.000 m. Sebagian besar pegunungan terbentuk dari Formasi Camba yang menindih tak selaras Formasi Tonasa. Terobosan batuan beku yang terjadi di Kabupaten Barru semuanya berkaitan erat dengan kegiatan gunung api. Bentuknya berupa stok, sill dan retas, bersusunan beraneka dari basal,andesit, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 6 trakit, diorit, dasit dan granodiorit yang diperkirakan berumur pada kiasan Miosen Akhir. Endapan Holosen yang luasannya berupa endapan aluvium, danaudan pantai terdiriatas lempung, lanau, lumpur pasirdan kerikil di sepanjang sungai besar dan disepanjang pantai. Endapan pantai setempat mengandung sisa kerang dan batu gamping koral. Secara umum endapan aluvium terdapat di sebelah barat atau pesisir pantai dari daerah Kabupaten Barru. Gambar 2.4 Peta Geologi Kabupaten Barru Tahun 2024 Sumber : Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2025 Struktur regional Kabupaten Barru terdiri atas struktur lipatan dan struktur sesar dimana struktur lipatan adalah suatu bentuk deformasi pada batuan sedimen, batuan vulkanik dan batuan metamorf yang memperlihatkan suatu bentuk bergelombang dan struktur yang berkembang di Kabupaten Barru adalah struktur sinklin. Sedangkan struktur sesar merupakan suatu rekahan pada batuan yang telah mengalami pergeseran sehingga terjadi perpindahan antara bagian- bagian yang berhadapan dan arahnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 7 sejajar dengan bidang patahan. Secara spasial peta geologi Kabupaten Barru dapat dilihat melalui gambar diatas. Kondisi geologi daerah Barru yang kompleks akibat tektonik inilahyangmenyebabkan potensipertambangan di Kabupaten Barru sangat besar dari segi bahangalian batuan, mineral dan logam. Bahan galian yang bernilaiekonomis tersebar dari Utara hingga selatan daerah Barru. Kromit ditemukan dalam batuan ultrabasa di timur Barru, terutama pada bagian yang berlapis berupa lensa, tanah pelapukannya mengandung apungan kromit. Khusus disebelah Selatandaerah Barru di Kecamatan Pujananting dan Tanete Riaja potensi bahan galian yang bernilai ekonomis banyak dijumpai antara lain: emas, galena, mangan dan batubara. Gambar 2.5 Peta Potensi Pertambangan Kabupaten Barru Tahun 2024 Sumber: Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2025 Tabel 2.4 Potensi Jenis Tambang Menurut Kecamatan Kabupaten Barru Tahun 2025 No. Kecamatan Jenis Tambang 1 Tanete Riaja Batubara, kromit, batu gamping, pasir kuarsa, marmer, serpentinit, tanah liat, batupasir, pasir, dan batu sungai 2 Tanete Rilau Pasir besi, pasir sungai, tanah liat dan serpentinit Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 8 3 Barru Batu gamping, serpentinit, tanah liat, pasir dan batu Sungai 4 Soppeng Riaja Pasir dan batu Sungai 5 Mallusetasi Tras, pasir besi dan batu Sungai 6 Pujananting Batubara, kromit, batu gamping, marmer, serpentinit, mangan, galena, emas, pasir kuarsa, tanah liat, pasir dan batu Sungai 7 Balusu Batu gamping dan tanah liat Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Barru 2011-2031 Sedangkan potensi batuan menyebar dari Utara sampai Selatan daerah Barru, seperti yang terlihat pada tabel 2.4 JenisTanah di Kabupaten Barru dapat diklasifikasikan menjadi 4 (Empat) bagian yang tersebar di beberapa Kecamatan yaitu :

a.Jenis Tanah Aluvial Muda, dari bahan induk Aluvium,tekstur beranekaragam dengan kesuburan sedang hingga tinggi. Penyebaran jenis tanah ini didaerah daratanAluvialSungai, daratan Aluvial Pantai dan di daerah cekungan (depresi). Jenis tanah ini meliputi 12,48 persen dari luas wilayah Kabupaten Barru dan terdapat di Kecamatan Tanete Riaja.
b.Jenis tanah Litosol merupakan tanah mineral dari bahan induk batuan beku atau batuan sedimen keras, Solum dangkal, tekstur beraneka dan umumnya berpasir. Jenis tanah Litosol didapati umumnya di wilayah dengan tofograf berbukit, pegunungan. Di Kabupaten Barru jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Tanete Rilau dan Tanete Riaja yang meliputi 24,72 persen dari luas wilayah Kabupaten Barru.
c.Jenis tanah Regosol meliputi 35,12 persen dari luas wilayah Kabupaten Barru dan tersebar di seluruh kecamatan. Jenis tanah ini masih muda dengan tekstur pantai, kesuburan sedang berasal daribahan induk vulkanis atau pasir pantai. Penyebarannya di daerah lereng volkan muda dan di daerah beting pantai atau gumuk–gumuk pasir.
d.Jenis tanah Mediteran berasal dari bahan induk batuankapur keras (Limestone) dan Tufa Vulkanis bersifat basa. Tekstur umumnya lempung permeabilitas sedang dan peka erosi. Di Kabupaten Barru jenis tanah mediteran ini meliputi 27,68 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 9 persen terdapat di semua kecamatan kecuali di Kecamatan Tanete Rilau. Dari keempat jenis tanah tersebut, digambarkan dalam tabel berikut. Tabel 2.5 Jenis Tanah Kabupaten Barru Tahun 2025 No Jenis Tanah Luas Dan Persentase Ha Persentase (%)
1. 1.A l u v i a l 14.659 12,48
2. 2.L i t o s o l 29.043 24,72
3. 3.R e g o s o l 41.254 35,12
4. 4.M e d i t e r a n 32.516 27,68 T o t a l 117.472 100 Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025 Dari tabel diatas, diantara ke 4 (empat) jenis tanah, yang memiliki persentase terbesar adalah Regosol sebanyak 35,12% dan terkecil adalah Aluvial sebesar 12,48%. Air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya. Potensi sumber air di Kabupaten Barru yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan adalah air hujan, air permukaan dan aliran sungai atau limpasan. Sungai-sungai yang ada selain airnya dimanfaatkan untuk keperluan irigasi, industri, rumah tangga juga sungai-sungai yang ada berpotensi untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan untuk budidaya perikanan. Berikut data sungai yang mengalir menurut lokasi: Tabel 2.6 Sungai Mengalir Menurut Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Barru Tahun 2024 No Daerah Aliran Sungai Lokasi Panjang (Km) 1 Kupa Mallusetasi 11,25 2 Lakepo Balusu, Barru 85,97 3 Lampoko Balusu, Soppeng Riaja 113,51 4 Binangae Balusu, Barru Tanete Riaja 44,85 5 Bojo Mallusetasi 26,35 6 Jampue Mallusetasi, Soppeng Riaja 88,70 7 Matajang Tanete Rilau, Tanete Riaja, 53,25 8 Pangkajene Pujananting 64,38 9 Pelapekkae Mallusetasi 3,93 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 10 No Daerah Aliran Sungai Lokasi Panjang (Km) 10 Segeri Pujananting, Kab. Pangkep 35,17 Km Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025 Sementara itu, berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) terhadap ketersediaan air Kabupaten Barru, menunjukkan bahwa terdapat beberapa wilayah yang telah melampaui ambang batas yakni antara kemampauan alam menyediakan pelayanan dalam hal penyediaan air terhadap kebutuhan yang digambarkan dari besarnya konsumsi air yang dibutuhkan masyarakat diwilayah tersebut. Rincian luasan status daya dukung wilayah penyediaan air disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.7 Ketersediaan dan Kebutuhan Air Kabupaten Barru Tahun 2024 Ketersediaan Air Kebutuhan Air (m3/tahun) Kecamatan (m3/tahun) 2024 2025 2030 Balusu 141.857.376,46 62.465.903,87 62.611.582,96 Barru 245.567.237,89 150.661.297,69 84.345.738,50 Mallusetasi 255.689.974,45 87.559.492,80 69.961.371,65 Pujananting 373.710.355,22 78.718.635,47 57.747.159,22 Soppeng Riaja 112.667.727,01 59.580.904,44 62.036.745,04 62.044.149,94 Tanete Riaja 185.572.694,83 102.934.313,42 68.509.687,15 Tanete Rilau 111.936.874,18 96.950.353,18 78.439.551,64 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab.Barru Tahun 2025 Pada Tabel di atas menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan hidup untuk menyediakan air dari setiap Kecamatan tertinggi di Kecamatan Pujananting sebesar 373.710.355,22 m3/tahun dan terendah di kecamatan Tanete Rilau sebesar 111.936.874,18 m3/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan air tertinggi di Kabupaten Barru pada Tahun 2024 di Kecamatan Barru sebesar 150.661.297,69 m3/tahun, sedangkan kebutuhan air terendah yaitu di Kecamatan Soppeng Riaja sebesar 59.580.904,44 m3/tahun. Berdasarkan tabel diatas, masih terdapat selisih daya dukung lingkungan hidup untuk menyediakan air di Kabupaten Barru dengan kebutuhan air bagi perikehidupan penduduk pada setiap Kecamatan di Kabupaten Barru sehingga dapat disimpulkan bahwa status daya dukung penyediaan air bagi penduduk Kabupaten Barru belum terlampaui atau masih surplus antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 11 ketersediaan dengan kebutuhan air pada setiap kecamatan di Kabupaten Barru. Peta status daya dukung penyediaan air di Kabupaten Barru pada Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 2.6 Peta Status Daya Dukung Penyediaan Air di Kabupaten Barru Tahun 2024 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2025 Pada Gambar diatas menunjukkan bahwa terdapat beberapa wilayah yang telah melampaui ambang batas yakni antara kemampuan alam menyediakan air terhadap kebutuhan masyarakat baik untuk lahan maupun domestik. Hal ini digambarkan dari besarnya kebutuhan air oleh masyarakat di wilayah tersebut. Area yang berwarna merah pada peta di atas menunjukkan kebutuhan air yang lebih besar dari ketersediaan air. Rincian luasan status daya dukung penyediaan air pada setiap Kecamatan di Kabupaten Barru pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 12 Tabel 2.8 Status Daya Dukung Air di Kabupaten Barru Tahun 2024 Kecamatan Belum Terlampaui (Ha) Terlampaui (Ha) Total Balusu 8.666,31 2.341,01 11.007,32 Barru 14.292,92 6.161,14 20.454,07 Mallusetasi 19.916,05 2.886,06 22.802,11 Pujananting 32.115,61 2.929,99 35.045,60 Soppeng Riaja 5.823,15 2.246,15 8.069,30 Tanete Riaja 11.424,24 4.572,49 15.996,73 Tanete Rilau 3.153,66 3.857,70 7.011,36 Total 95.391,94 24.994,55 120,386,49 Persentase 79,24% 20,76% 100,00% Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru 2025 Tabel diatas menunjukkan bahwa di setiap kecamatan di Kabupaten Barru, sebagian wilayah dalam kecamatan tersebut kebutuhan air sudah melampaui ketersediaan air, atau dengan kata lain tidak mendukung sebagai fungsi penyedia air. Total wilayah Kabupaten Barru di tahun 2024 yang masih mendukung sebagai fungsi penyedia air yaitu 79,24%, sedangkan wilayah yang tidak mendukung sebagai fungsi penyedia air sebesar 20,76%. Sementara itu untuk jumlah hari hujan dan curah hujan Kabupaten Barru pada tahun 2020 s/d 2024 mengalami fluktuasi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.9 Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Kabupaten Barru Tahun 2020 –2024 No. Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Curah Hujan (mm) 1.804 3.136 4.234 3.341 3,462 2 Hari Hujan (hari) 152 208 211 141 311 Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025 Sedangkan jumlah hari hujan dan curah hujan menurut bulan sepanjang tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.10 Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Menurut Bulan Kabupaten Barru Tahun 2024 No. Bulan Hari Hujan (hari) Curah Hujan (mm3) 1 Januari 30 649,70 2 Februari 21 552,80 3 Maret 25 454,90 4 April 23 150,60 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 13 No. Bulan Hari Hujan (hari) Curah Hujan (mm3) 5 Mei 17 71,20 6 Juni 16 109,70 7 Juli 27 109,10 8 Agustus 31 1,70 9 September 30 4,70 10 Oktober 31 65,60 11 November 30 246,30 12 Desember 31 1.045,80 Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025 Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sekitar 1.045,80 mm3 dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sekitar 1,70 mm3 . 2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah Rencana pola ruang wilayah merupakan rencana terhadap karakteristik dan kecenderungan pola pemanfaatan ruang wilayah. Rencana pola ruang meliputi alokasi pemanfaatan ruang, kawasan budidaya, kawasan lindung, serta kawasan perkotaan dan pedesaan. Kawasan budidaya dapat diartikan sebagai wilayah yang dapat dibudidayakan dan difungsikan untuk kepentingan pembangunan dalam bentuk kegiatan usaha berbagai sektor atau sub sektor pembangunan yang terkait. Penetapan kawasan budidaya dapat dikelompokkan ke dalam dua kriteria, yaitu kriteria sektoral dan kriteria ruang.Kriteria teknis sektoral kawasan budidaya adalah suatu kegiatan dalam kawasan yang memenuhi ketentuan-ketentuan teknis seperti daya dukung, kesesuaian lahan, bebas bencana, dan lain-lain. Sedangkan kriteria ruang kawasan budidaya menentukan pemanfaatan ruang kegiatan budidaya yang menghasilkan nilai sinergi terbesar untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak bertentangan dengan kelestarian lingkungan.Luas arahan kawasan budidaya Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 14 Tabel 2.11 Luas Arahan Kawasan Budidaya Kabupaten Barru Tahun 2024 No S Kawasan Budidaya Luas (Ha) % u 1 Hutan Produksi 17.290,03 14,52 m 2 Hutan rakyat 5.923,35 4,97 b e 3 r Kawasan Budidaya Perikanan 2.682,69 2,25 Tambak 2.682,69 2,25 4 D Kawasan Budidaya Perkebunan 14.046,91 11,79 Perkebunan 14.046,91 11,79 a No Kawasan Budidaya Luas (Ha) % t a : 5 D o Kawasan Budidaya Pertanian 19.880,78 16,69 Pertanian lahan basah 14.322,14 12,02 Pertanian lahan kering 1.785,70 1,50 Holtikultura 3.772,94 3,17 k u 6 m Kawasan Budidaya Peternakan 2.290,54 1,92 Peternakan Besar 2.290,54 1,92 e 7 n Kawasan Permukiman 3.771,64 3,17 Permukiman 3.771,64 3,17 R 8 T Kawasan Pertambangan 1.490,56 1,25 Pertambangan 1.490,56 1,25 R Total Kawasan Budidaya W 67.376,50 56,57 Dokumen RTRW Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 Sementara itu, Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan hutan lindung juga merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah erosi dan sedimentasi serta menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan. Kawasan sebagaimana dimaksud adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya terdiri dari : • Kawasan hutan lindung yang memiliki skor >175, yang merupakan penjumlahan skor intensitas curah hujan, kepekaan tanah terhadap erosi dan kemiringan lereng. Selain itu kawasan ini meliputi pula wilayah dengan ketinggian > 2.000 meter dari permukaan laut. • Kawasan resapan air yang meliputi hutan rawa. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 15 • Kawasan sempadan sungai dan danau. Secara keseluruhan Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Barru seluas 51.969,00 hektar dan hutan produksi terbatas seluas 17.879 hektar. Secara lebih rinci luasan kawasan hutan lindung berdasarkan kecamatan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.12 Luas Kawasan Hutan Kabupaten Barru Tahun 2024 No Fungsi Kawasan Luas Hutan (Ha) 1 Hutan Lindung 49.949 2 Hutan Produksi Terbatas 17.162 3 Lainnya 50.361 Total 117.412 Sumber Data : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025 Sedangkan kawasan perlindungan setempat terdiri dari beberapa kawasan sebagai berikut: ➢ Kawasan sempadan pantai ditetapkan berdasarkan pesisir pantai Kabupaten Barru sepanjang 78 Km yang terdistribusi pada lima kecamatan, yakni Kecamatan Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Balusu. ➢ Kawasan sempadan sungai ditetapkan pada Sungai Barru, Sungai Bojo, Sungai Kupa, Sungai Nepo, Sungai Manuba, Sungai Ceppaga, Sungai Takkalasi, Sungai Ajakkang, Sungai Palakka, Sungai Bungi, Sungai Sikapa, Sungai Mareppang dan Sungai Jalanru. ➢ Kawasan sekitar mata air ditetapkan di Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Balusu, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Mallusetasi. ➢ Kawasan lindung spiritual ditetapkan di kawasan perkampungan Suku Tobalo di sebagian wilayah Kecamatan Pujananting. ➢ Kawasan ruang terbuka hijau berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologi, sosial budaya, estetika dan ekonomi dengan ketentuan Ruang Terbuka Hijau publik paling sedikit 20 persendan Ruang Terbuka Hijau privat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 16 paling sedikit 10 persen dari luas kawasan perkotaan yaitu PKW, PKLp dan PPK. Kawasan lindung yang selanjutnya adalah Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya yang terdiri dari : ➢ Kawasan pantai berhutan bakau, dengan luasan kurang lebih 343,783Ha, ditetapkan sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi dengan luasan kurang lebih 26,322 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja dengan luasan kurang lebih 86,804 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Balusu (termasuk Pulau Panikiang) dengan luasan kurang lebih 200,078 Ha dan sebagian wilayah Kecamatan Barru dengan luasan kurang lebih 30,579 Ha. ➢ Kawasan taman wisata alam, ditetapkan di Pulau Dutungan, Pulau Bakki dan Pulau Batu Kalasi Kecamatan Mallusetasi. ➢ Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan di Kawasan Rumah Adat Saoraja Lapinceng di Kecamatan Balusu, Kawasan Monumen Paccekke di Kecamatan Soppeng Riaja, Kawasan Monumen Garongkong di Kecamatan Barru dan Kawasan Pendidikan Pesantren Mangkoso diKecamatan Soppeng Riaja. Kawasan lindung geologi merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah. Kawasan imbuhan air tanah ditetapkan di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Barru di sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting. Untuk Kawasan Budidaya adapun Pengembangan wilayah Kabupaten Barru diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barru. Hal ini guna mewujudkan ruang Kabupaten Barru yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkelanjutan. Secara hirarki sebagaimana disebutkan dalam UU Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, telah ditetapkan istilah baku untuk pusat-pusat perkotaan mulai dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 17 Wilayah Kota merupakan pusat kegiatan bagi wilayah di sekelilingnya, yang sering disebut dengan beberapa istilah seperti wilayah pengaruh, wilayah pelayanan, hinterland dan lain-lain. Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka upaya yang akan dilakukan melalui pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan dengan mengutamakan pengembangan wilayah berbasis rencana tata ruang melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah antara lain adalah kawasan pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan sebagai pusat produksi; kawasan strategis prioritas seperti Kawasan Industri (KI) sebagai pusat pengolahan sumber daya alam; Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) sebagai pusat pengembangan jasa pariwisata; serta kawasan perkotaan berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan. Dalam dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031, telah mengatur beberapa Potensi pengembangan wilayah yang berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah. Diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, petambangan dan lainnya dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Adapun dari hasil telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru maka diperoleh potensi pengembangan wilayah sebagai berikut.
5. 1.Kawasan Pertanian Kawasan pertanian meliputi pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Dalam Dokumen RTRW Kabupaten Barru, Penetapan kawasan peruntukan pertanian, di bagi kedalam beberapa kawasan sebagai berikut. a) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terdiri dari: kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah dengan luasan kurang lebih 14.527,07 Ha yang diarahkan pada sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 18 Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. Selanjutnya kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan luasan sekitar 12.781,73 Ha ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura dengan luasan kurang lebih 6.305,99 (enam ribu tiga ratus lima koma Sembilan puluh sembilan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pujananting dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja. b) Kawasan peruntukan perkebunan. Kawasan peruntukan perkebunan terbagi dalam beberapa peruntukan. Pertama, kawasan peruntukan perkebunan kelapa dalam dan hybrida dengan luasan kurang lebih 2.202 Ha, ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. Kedua, Kawasan peruntukan perkebunan kopi dengan luasan kurang lebih 758 Ha, ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. Ketiga, kawasan peruntukan perkebunan jambu mete dengan luasan kurang lebih 5.278Ha ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. Keempat, kawasan peruntukan perkebunan cengkeh dan kakao dengan luasan kurang lebih 1.100 Ha ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 19 Kecamatan Barru ,sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. Kelima, kawasan peruntukan perkebunan kemiri dan karet dengan luasan kurang lebih 4.617 Ha ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. c) Kawasan peruntukan peternakan, ditetapkan sebagai kawasan peruntukan pengembangan ternak besar dengan luas sekitar 2.290,54 Ha, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. Sementara itu dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, arah pengembangan untuk kawasan pertanian untuk wilayah Kabupaten Barru diarahkan untuk sektor unggulan komoditas Tanaman Pangan padi, sementara untuk komoditas peternakan diarahkan untuk komoditas sapi potong. Untuk Pengembangan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi sebagaimana merupakan kawasan hutan produksi terbatas dengan luasan kurang lebih 17.879 Ha, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu dengan luasan kurang lebih 4.505 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Barru dengan luasan kurang lebih 3.272 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi dengan luasan kurang lebih 14 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting dengan luasan kurang lebih 4.305 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja dengan luasan kurang lebih 972 Ha, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dengan luasan kurang lebih 4.811 Ha. Dan untuk pengembangan Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Barru ditetapkan dengan luasan sekitar 5.923,35 Ha, berada di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 20 sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. Untuk pengembangan komoditas pangan jenis hortikultura, perkebunan dan kehutanan masih diperlukan upaya peningkatan produktivitas dan konversi produk. Hal ini dalam rangka mendukung ketahanan pangan masyarakat yang tidak hanya mengandalkan dari sektor beras, namun juga harus didukung dengan komoditas pangan yang lain. Gambar 2.7 Peta Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Barru Tahun 2024 Sumber : Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2025
6. 2.Kawasan Perikanan Sumber daya kemaritiman dan kelautan termasuk di dalamnya perikanan merupakan salah satu Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi modal utama dalam pembangunan. Pengelolaan kawasan perikanan di Kabupaten Barru diarahkan dengan kebijakan pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, khususnya pada komoditas yang bernilai tinggi untuk dikembangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 21 sebagai komoditas unggulan guna mendukung target ekspor dan ketahanan pangan. Adapun Pengembangan kawasan peruntukan perikanan di dalam Dokumen RTRW terdiri dari: a) Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada wilayah perairan Selat Makassar yang meliputi kawasan pesisir dan laut Kecamatan Soppeng Riaja dan kawasan pesisir dan laut Kecamatan Mallusetasi. b) Kawasan peruntukan perikanan budidaya perikanan diarahkan pada; Pertama, kawasan budidaya perikanan air payau dengan komoditas udang dan bandeng ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Balusu dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting. Kedua, Kawasan pengembangan minapolitan merupakan kawasan minapolitan terpadu ditetapkan akan dikembangkan disebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau dan sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi. c) Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) ditetapkan akan dikembangkan di PPI Polejiwa diKecamatan Tanete Rilau. Sementara itu dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, arah pengembangan kawasan perikanan tangkap di Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi Perairan Selat Makassar, Laut Flores, Laut Jawa, Teluk Bone, Kepulauan Spermonde, Kepulauan Selayar dan sekitar Kepulauan Tana Keke yang meliputi wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, Bulukumba, Sinjai, Pangkajene Kepulauan, Bone, dan Kota Makassar. Untuk pengembangan kawasan perikanan budidaya meliputi kawasan peruntukan budidaya laut yang lokasi pengembangannya dialokasikan di Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Barru, Pangkajene Kepulauan, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Sinjai, Pinrang, Kepulauan Selayar, Takalar, Bone, Bulukumba, Kabupaten Wajo, dan Kota Palopo. Sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 22 pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya air payau dialokasikan di Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Wajo, Bone, Bulukumba, Takalar, Pangkajene Kepulauan, Barru, dan Kabupaten Pinrang.
7. 3.Kawasan Industri Kebijakan pembangunan nasional mengamanatkan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui transformasi struktural yang membutuhkan dukungan berupa revitalisasi industri pengolahan. Kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam RTRWP Sulawesi Selatan yang menetapkan kawasan industri dikawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan yaitu kawasan perkotaan Mamminasata dan kawasan perkotaan di Kabupaten Bone, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Bantaeng, Luwu Timur, Kepulauan Selayar, Jeneponto, dan kota Makassar. Dalam dokumen RTRW Kabupaten Barru untuk Pengembangan kawasan peruntukan industri terdiri dari:
a.Kawasan peruntukan industri besar merupakan kawasan industri semen ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Barru.
b.Kawasan peruntukan industri sedang merupakan kawasan industri pengolahan makanan dan pakan ternak ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Barru dan sebagian wilayah Kecamatan Balusu.
c.Kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di kawasan perkotaan PKLp dan PPK. Sementara untuk pengembangan Kawasan Peruntukan Wilayah pertambangan di Kabupaten Barru terdiri dari: a) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara, yang meliputi : Pertama, wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam berupa kromit ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan TaneteRiaja, sebagian Kecamatan Barru dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting. Kedua, wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam berupa mangan, galena dan emas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pujananting. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 23 Ketiga, wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa pasir besi, pasir kuarsa dan batu gamping ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting. Keempat, wilayah usaha pertambangan komoditas batuan berupa tras, kerikil berpasir alami, tanah liat dan marmer ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja, dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting; wilayah usaha pertambangan komoditas batubara ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Pujananting dan sebagian Kecamatan Tanete Riaja. b) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan panas bumi dan gas alam terdiri dari wilayah usaha pertambangan panas bumi yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Barru dan wilayah usaha pertambangan gas alam ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja.
1. 4.Kawasan Pariwisata Pengembangan pariwisata merupakan salah satu prioritas nasional dalam mendukung pengembangan ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah ekonomi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas. Peningkatan nilai tambah pariwisata difokuskan pada peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil dari perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas. Adapun peningkatan nilai tambah pariwisata tersebut melalui diversifikasi wisata pada potensi wisata alam; wisata budaya dan wisata buatan. Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Barru pada beberapa kawasan berikut.
a.Kawasan peruntukan pariwisata budaya, terdiri dari: ✓ Kawasan Makam Pajung Tenri Leleang, kawasan Makam Petta Pallase- LaseE, kawasan Makam We Pancai Tana, kawasan Masjid Tua Lalabata, kawasan Makam We Tenri Olle, kawasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 24 Makam Datu Maddusila To Appaewa dan kawasan Makam Karaeng Lipukasi di Kecamatan Tanete Rilau; ✓ Kawasan Mesjid Tua Barru, kawasan Makam H.M.Pudhail dan kawasan Monumen Garongkong di Kecamatan Barru; ✓ Kawasan Makam Arung Nepo dan kawasan Makam La Bongo di Kecamatan Mallusetasi; ✓ Kawasan permukiman suku To Balo di Kecamatan Pujananting; ✓ Kawasan Saoraja Lapinceng di Kecamatan Balusu.
b.Kawasan peruntukan pariwisata alam terdiri dari: ✓ Kawasan Pantai Ujung Batu, kawasan Air Panas KalompiE, kawasan Air Terjun Tanjung Asap, Pantai LembaE dan kawasan Cek Dam Lajulo Indah di Kecamatan Barru. ✓ Pulau Dutungeng, Pulau Bakki, Pantai Kupa, Taman Laut Mallusetasi, Pantai Lapakaka, kawasan permandian Bujung MatimbaoE, Bendungan LanraE dan Kawasan Wisata Mareppang di Kecamatan Mallusetasi. ✓ Pulau Pasir Putih, Pantai Awerange dan Permandian Alam Batu SitongkoE di Kecamatan Soppeng Riaja. ✓ Permandian Alam Datae Salopuru di Kecamatan Pujananting. ✓ Permandian Waempubbu, Air Terjun Sarang Burung dan Gua Togenra di Kecamatan Balusu. ✓ Kawasan Waenungnge, kawasan Batu Mallopie, kawasan Air Terjun Waesai, kawasan Celebes Canyon dan kawasan Bukit Harapan di Kecamatan Tanete Riaja. Pulau Puteanging, Sungai Bottoe dan Tanjung Butung di Kecamatan Tanete Rilau.
1. 5.Sistem Perkotaan Dalam Dokumen RTRW, Untuk Sistem Perkotaan di Kabupaten Barru diuraikan sebagai berikut : a) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan yaitu kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari; Kantor Komando Distrik Militer Barru di Kota Parepare, Kantor Komado Rayon Militer di Kecamatan Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Pujananting, Kantor Kepolisian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 25 Resort Barru di Kecamatan Barru, Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Pujananting. b) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yaitu kawasan yang merupakan kawasan pengembangan perdagangan dan jasa, terdiri dari: ✓ Kawasan perdagangan skala kabupaten ditetapkan di kawasan perdagangan Garongkong Kecamatan Barru, kawasan perdagangan Palanro Kecamatan Mallusetasi, kawasan perdagangan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja, kawasan perdagangan Takkalasi Kecamatan Balusu, kawasan perdagangan Ralla Kecamatan Tanete Riaja, Kawasan perdagangan Doi-doi Kecamatan Pujananting, dan kawasan perdagangan Pekkae Kecamatan Tanete Rilau. ✓ Kawasan perdagangan skala kecamatan ditetapkan di Kecamatan Balusu, Kecamatan Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Tanete Rilau. c) Kawasan peruntukan perkantoran terdiri dari: ✓ Kawasan perkantoran pemerintahan skala kabupaten diarahkan pada kawasan perkotaan Barru Kecamatan Barru dan kawasan perkantoran skala kecamatan dan desa diarahkan pada kawasan perkotaan PKLp, PPK dan PPL. ✓ Kawasan perkantoran swasta diarahkan menyatu pada kawasan perkotaan Barru. d) Kawasan peruntukan pelayanan umum terdiri dari: ✓ Kawasan pendidikan di bagi atas kawasan pendidikan dasar diarahkan pada kawasan PPL di Kecamatan Barru, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Pujananting, kawasan pendidikan menengah diarahkan pada kawasan PKLp dan PPK di Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu,Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, dan Kecamatan Pujananting dan kawasan pendidikan tinggi diarahkan pada kawasan perkotaan Barru di Kecamatan Barru, kawasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 26 perkotaan Mangkoso diKecamatan Soppeng Riaja dan kawasan perkotaan Pekkae di Kecamatan Tanete Rilau. ✓ Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan terdiri dari puskesmas dan balai pengobatan diarahkan pada kawasan PPL di Kecamatan Barru, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Pujananting dan pelayanan kesehatan skala regional berupa rumah sakit diarahkan pada kawasan perkotaan Barru di Kecamatan Barru. ✓ Kawasan peruntukan olahraga terdiri dari kawasan olahraga skala kabupaten diarahkan di kawasan perkotaan Barru Kecamatan Barru dan kawasan olahraga skala kecamatan diarahkan pada kawasan PPK dan PPL secara proporsional. e) Pengembangan Kawasan peruntukan permukiman tersebar pada semua wilayah dan secara spesifik dibagi menjadi dua kawasan permukiman seperti diuraikan berikut ini.
a.Kawasan peruntukan permukiman perkotaan berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumber daya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum serta prasarana wilayah perkotaan lainnya. Kawasan ini ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Barru Kecamatan Barru, Kawasan Perkotaan Palanro Kecamatan Mallusetasi, Kawasan Perkotaan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja, Kawasan Perkotaan Ralla Kecamatan Tanete Riaja, Kawasan Perkotaan Takkalasi Kecamatan Balusu, Kawasan Perkotaan Pekkae Kecamatan Tanete Rilau, dan Kawasan Perkotaan Doi-Doi Kecamatan Pujananting.
b.Kawasan peruntukan permukiman perdesaan berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun. Kawasan ini ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 27 sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. 2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana Letak geografis dan kondisi geologis yang bervariasi dapat menyebabkan Kabupaten Barru menjadi salah satu daerah di Sulawesi Selatan rawan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, badai, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan angin kencang. Kondisi tektonik Kabupaten Barru tidak dapat dipisahkan oleh struktur-struktur tektonik Sulawesi Selatan dan Sulawesi, secara keseluruhan yang mengakibatkan aktivitas gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Selatan dan sekitarnya antara lain : 1). Aktivitas tektonik, palung Sulawesi Utara terletak di pinggir Selatan cekungan Sulawesi, ujung Barat dimulai dari Selat Makassar memanjang ke arah Timur sepanjang Laut Sulawesi, gempa yang terjadi dalam palung ini adalah umumnya berasal dari kedalaman dangkal dan menengah yang didominasi oleh sesar naik (Thrust Fault). 2). Struktur tektonik inilah yang menyebabkan wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya sering mengalami gempa bumi. Jika gempa bumi ini berpusat di tengah lautan dengan magnitudo lebih besar dari 0,6 skala richter dan pusat gempanya dangkal (kurang dari 33 km), serta gempa bumi yang terjadi memiliki pola mekanisme dominan yaitu sesar naik atau turun akan menyebabkan tsunami. Wilayah rawan bencana merupakan kawasan yang sering dan berpotensi tinggi terhadap terjadinya bencana alam. Pada wilayah Kabupaten Barru terdapat wilayah rawan bencana alam yang terdiri dari kawasan rawan bencana alam banjir, kebakaran hutan, tanah longsor dan kawasan rawan ombak besar. 1). Banjir Penyebab utama bencana banjir adalah curah hujan yang cukup tinggi, penggundulan hutan dihulu sungai, penyumbatan aliran atau saluran, tidak berfungsinya tanggul, selokan air yang tidak dapat menampung derasnya/besarnya debit air pada musim hujan. 2). Tanah Longsor Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 28 Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Barru terdiri dari tanah regosol, mediteran, litosol, aluvial, sebagian tanah tersebut berpotensi mengalami gerakan-gerakan yang dapat dikategorikan dalam empat jenis pergerakan yaitu; aliran tanak dan batu batuan, longsoran atau tanah longsor, runtuhan atau tanah runtuh, amblesan atau pergeseran tanah. Sedangkan penyebabnya atau terjadinya gerakan tanah tersebut antara lain : Topografi wilayah (lereng/ kemiringan); Keadaan tanah, bebatuan, struktur perlapisan dan lainnya; Kandungan air termasuk curah hujan; vegetasi, flora dan penggunaan lahan. 3). Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung) Cuaca ekstrim adalah fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. 4). Gelombang Pasang Bencana gelombang pasang dan abrasi terjadi akibat pengikisan daerah pantai akibat gelombang laut yang sifatnya merusak. 5). Kebakaran Hutan Kebakaran hutan terjadi pada musim kemarau yaitu antara bulan April sampai bulan Oktober. Hal ini biasanya terjadi kurangnya kesadaran masyarakat yang melakukan pembabatan hutan atau pembukaan lahan oleh masyarakat serta musim kemarau yang berkepanjangan. 6). Kekeringan Kekeringan adalah kondisi dimana Ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun wilayah di Kabupaten Barru yang merupakan wilayah rawan bencana dapat dilihat pada tabel 2.13. Sesuai amanah Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007, penyelenggaraan bencana di daerah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barru. Adapun tahapan proses dalam upaya mengurangi risiko bancana di Kabupaten Barru dimulai dari fase pra bencana. Tanggap darurat, pasca bencana dan juga dipengaruhi beberapa hal yaitu tingkat sinergitas antara organisasi perangkat daerah terkait, instansi lintas sektoral dan pihak dunia usaha dalam proses Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 29 pengurangan risiko bencana. Juga dibutuhkan kelengkapan dokumen perencanaan penanggulangan bencana. Tabel 2.13 Kejadian Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Barru Tahun 2023-2024 No Kecamatan Banjir Longsor Kebakaran Angin Puting Beliung Kekeringan 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 1 Tanete Riaja 6 1 3 4 0 2 2 7 0 1 2 Tanete Rilau 0 1 0 7 0 2 2 12 0 1 3 B a r r u 14 1 0 3 0 3 2 9 0 1 4 Soppeng Riaja 0 1 0 3 0 1 2 9 0 1 5 Mallusetasi 2 1 0 2 0 1 0 3 0 0 6 Pujananting 8 0 15 21 0 1 2 0 0 1 7 Balusu 2 1 0 2 0 1 0 4 0 1 Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025 Data kejadian bencana di Kabupaten Barru menunjukkan perubahan setiap tahunnya. Perubahan kecendrungan dapat dilihat dari frekuensi kejadian berdasarkan rentang tahun data. Data-data yang memperlihatkan kecendrungan peningkatan/penurunan kejadian secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.14 Jumlah Kerusakan Rumah yang Diakibatkan Oleh Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Barru 2022 – 2024 No Kecamatan Rusak Berat (Unit) Rusak Sedang (Unit) Rusak Ringan (Unit) Terendam (Unit) 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 1 Tanete Riaja 7 0 4 3 19 5 0 0 2 Tanete Rilau 26 6 45 4 23 2 0 0 3 B a r r u 3 2 9 13 88 24 0 0 4 Soppeng Riaja 8 1 57 2 74 24 0 0 5 Mallusetasi 7 2 57 2 74 21 0 0 6 Pujananting 2 1 19 1 21 - 0 0 7 Balusu - 1 - 9 - 29 - 0 Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025 Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa terdapat kecendrungan peningkatan/penurunan kejadian bencana di Kabupaten Barru dalam rentang waktu tahun 2023 – 2024, dimana pada tahun 2023 menjadi tahun yang total bencananya cukup tinggi dibanding tahun 2024 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 30 khususnya bencana banjir, hal ini menjadi perhatian pemerintah kabupaten untuk melakukan antisipasi bencana. Gambar 2.8 Dokumentasi Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Barru Tahun 2024 Sumber Data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 Adapun gambaran wilayah relokasi bencana untuk 7 kecamatan yang telah ditentukan oleh BPBD Kabupaten Barru dapat dilihat di tabel berikut ini. Tabel 2.15 Lokasi Potensi Kawasan Relokasi Bencana Kabupaten Barru Tahun 2024 No Jenis Bencana Potensi Bencana Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana
1. 1.Tanete Riaja Longsor Lapangan Sepak Bola Ralla Cuaca Ekstrim Pasar Ralla Kebakaran PKG Maruala
2. 2.Tanete Rilau Longsor Lapangan Sepak Bola Pekkae Cuaca Ekstrim SMA Aroppoe Kebakaran Lapangan Sepak Bola Pancana
3. 3.Barru Longsor Lapangan Sepak Bola Sumpang Binangae Cuaca Ekstrim SMA Lajulo Kebakaran MAN Mangempang
4. 4.Soppeng Riaja Longsor Lahan Persawahan Pemda di Kel.Kiru-Kiru Cuaca Ekstrim Lahan Perkebunan Pemda di Kel.Kiru-Kiru Kebakaran Lapangan Sepak Bola Siddo
5. 5.Balusu Longsor Dusun Bulu Dua, Paddumpu, Baera, Rumpiah, dan Kamiri Cuaca Ekstrim Dusun Madello, Pannikiang dan Ujunge Kebakaran Lapangan Sepak Bola Madello
6. 6.Pujananting Longsor Lapangan Sepak Bola Doi-Doi Cuaca Ekstrim PKG Ralla Kebakaran SMP Doi-Doi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 31 No Jenis Bencana Potensi Bencana Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana
7. 7.Mallusetasi Longsor Lapangan Sepak Bola Palanro Cuaca Ekstrim SMK Bojo Kebakaran MAN Lakkalitta Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 Pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana banjir adalah meliputi ekosistem yang di dalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya banjir. Tempat- tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah area peningkatan aliran permukaan yang menyebabkan banjir dihilir. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh banjir umumnya terjadi pada bentuk lahan fluvial. Secara umum di Kabupaten Barru lahan yang mampu melakukan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir dapat dibagi menjadi lahan berpotensi kategori tinggi (tinggi–sangat tinggi), kategori sedang dan kategori rendah (sangat rendah–rendah). Lahan yang berpotensi tinggi – sangat tinggi dalam pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir memiliki luasan sebesar 55.221,88 Ha atau 45,76% dari keseluruhan lahan di Kabupaten Barru. Kategori sedang seluas 2.211,43 Ha (1,83%) dan kategori rendah seluas 63.208,71 Ha (52,41%). Rincian distribusi luas kinerja jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.16 Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Banjir di Kab. Barru Tahun 2024 No Kecamatan Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana Banjir Grand TotalSangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi 1 Kec. Balusu 2,113.83 1,858.20 52.89 2,762.06 4,220.34 11,007.32 2 Kec. Barru 2,372.04 4,699.61 508.78 11,215.06 1,658.58 20,454.07 3 Kec. Mallusetasi 1,133.86 11,984.57 222.15 7,805.02 1,656.50 22,802.11 4 Kec. Pujananting 217.14 6,998.02 1,243.68 15,250.00 11,336.76 35,045.60 5 Kec. Soppeng Riaja 2,019.64 1,519.16 651.61 1,718.38 2,160.51 8,069.30 6 Kec. Tanete Riaja 101.72 5,659.34 1,105.20 7,956.42 1,174.05 15,996.73 7 Kec. Tanete Rilau 1,770.61 2,502.91 1,606.21 376.35 755.28 7,011.36 Grand Total 9,728.84 35,221.81 5,390.53 47,083.29 22,962.02 120,386.49 Sumber:Dinas Lingkungan Hidup Kab Barru Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 32 Pada tabel diatas memberikan informasi bahwa Kecamatan dengan lahan terluas yang memiliki kinerja pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir dengan kategori tinggi (tinggi– sangat tinggi) yaitu Kec. Pujananting dengan luas 11,336.76 Ha, sedangkan kecamatan dengan lahan terluas yang memiliki kinerja pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir dengan kategori rendah (sangat rendah–rendah) juga Kec. Tanete Riaja dengan luas 101.72 Ha. Gambar 2.9 Peta Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Banjir Kabupaten Barru Tahun 2024 Secara umum di Kabupaten Barru lahan yang mampu melakukan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor dapat dibagi menjadi lahan berpotensi kategori tinggi (tinggi– sangat tinggi), kategori sedang dan kategori rendah (sangat rendah– rendah). Lahan yang berpotensi tinggi dalam pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor memiliki luasan sebesar 25.698,16 Ha(19,24%). Kategori sedang seluas 69.603,17 Ha (57,69%) dan kategori kelas rendah (sangat rendah–rendah) seluas 25.340,68 Ha (21%). Rincian distribusi luas kinerja jasa lingkungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 33 pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.17 Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Longsor di Kabupaten Barru Tahun 2024 No Kecamatan Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana Longsor Grand Total Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi 1 Kec. Balusu 268.12 2,266.43 3,950.87 4,489.20 32.70 11,007.32 2 Kec. Barru 533.83 4,060.58 13,398.08 2,404.68 56.89 20,454.07 3 Kec. Mallusetasi 190.71 8,238.95 12,511.76 1,720.34 140.35 22,802.11 4 Kec. Pujananting 99.44 2,204.23 21,370.80 11,265.56 105.57 35,045.60 5 Kec. Soppeng Riaja 178.62 2,502.97 2,994.55 2,321.64 71.51 8,069.30 6 Kec. Tanete Riaja 53.45 1,815.88 12,675.05 1,312.68 139.68 15,996.73 7 Kec. Tanete Rilau 304.99 2,147.52 3,434.53 1,052.76 71.55 7,011.36 Grand Total 1,629.17 23,236.55 70,335.65 24,566.87 618.25 120,386.49 Sumber:Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2025 Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Kecamatan dengan lahan terluas yang memiliki kinerja pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor dengan kategori sangat tinggi yaitu kecamatan Pujananting dengan luas 105.57 Ha sedangkan Kecamatan dengan lahan terluas yang memiliki kinerja pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor dengan kategori sangat rendah yaitu kecamatan Tanete Riaja dengan luas 53.45 Ha. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 34 Gambar 2.10 Peta Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Longsor Kabupaten Barru Tahun 2024 Sumber:Dinas Lingkungan Hidup 2025 Untuk Fungsi Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kebakaran dimana kinerja jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana kebakaran adalah bahwa ekosistem didalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya kebakaran. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 35 Gambar 2.11 Peta Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kebakaran Kabupaten Barru Tahun 2024 Sumber:Dinas Lingkungan Hidup 2025 Secara umum di Kabupaten Barru lahan yang mampu melakukan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana kebakaran dapat dibagi menjadi lahan berpotensi kategori tinggi (tinggi–sangat tinggi), kategori sedang dan kategori rendah (sangat rendah–rendah). Lahan yang berpotensi tinggi dalam pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana kebakaran memiliki luasan sebesar 25,800.97 Ha (19,67%). Kategori sedang seluas 53,569.85 Ha (57,69%) dan kategori kelas rendah (sangat rendah) seluas 28,388.28 Ha (21%). Adapun rincian distribusi luas kinerja jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana kebakaran disajikan pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 36 S m Tabel 2.18 Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kebakaran di Kabupaten Barru Tahun 2024 No Kecamatan Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana Kebakaran Grand Total Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi 1 Kec. Balusu 361.47 2,716.32 2,989.05 4,882.08 58.40 11,007.32 2 Kec. Barru 656.32 5,154.10 12,157.77 2,347.41 138.45 20,454.07 3 Kec. Mallusetasi 6,911.55 5,431.54 8,545.48 1,737.00 176.53 22,802.11 4 Kec. Pujananting 653.47 5,454.75 17,566.26 11,275.28 95.85 35,045.60 5 Kec. Soppeng Riaja 433.28 2,738.91 1,982.28 2,789.61 125.21 8,069.30 6 Kec. Tanete Riaja 1,857.24 3,229.71 9,238.64 1,576.44 94.70 15,996.73 7 Kec. Tanete Rilau 693.40 3,662.94 1,090.37 1,193.13 371.51 7,011.36 Grand Total 11,566.73 28,388.28 53,569.85 25,800.97 1,060.66 120,386.49 Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kab.Barru Tahun 2025 2.1.1.4 Kondisi Demografi Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Barru menunjukkan adanya peningkatan setiap tahun, dengan laju pertumbuhan penduduk tahun periode 2020 - 2024 sebesar 1,38 persen, dimana Jumlah penduduk Kabupaten Barru pada Tahun 2020 sebesar 182.373 jiwa meningkat menjadi sebesar 195.358 jiwa pada Tahun 2024. Jumlah penduduk Kabupaten Barru dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan, seperti diuraikan pada tabel berikut ini.. Tabel 2.19 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024 No Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) Laju pertumbuhan Penduduk (%) 2020 2021 2022 2023 2024 u
8. 1.Tanete Riaja 25.702 26.016 26.265 26.755 26.869 1,87
9. 2.Tanete Rilau 37.788 38.429 38.858 39.451 39.736 1,53 b 3. e Barru 44.746 45.340 46.060 46.642 46.827 1,26 r 4. Soppeng riaja 18.598 18.645 18.761 18.900 18.977 0,74 5. : Mallusetasi 27.746 28.059 28.218 28.500 28.538 1,00
10. 6.Pujananting 13.355 13.594 13.715 13.964 13.999 1,82 D 7. Balusu 19.507 19.794 20.018 20.331 20.439 1,56 i Total n 187.442 189.877 191.895 194.543 195.385 1,38 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 37 Data kepadatan penduduk Kabupaten Barru berdasarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyebutkan bahwa pada tahun 2024 dengan jumlah penduduk sebesar 195,385 jiwa, kepadatan penduduk Kabupaten Barru sebesar 166,32 Km2. Distribusi penduduk di Kabupaten Barru pada Tahun 2024 ini terlihat sangat tinggi di Kecamatan Barru yakni sebesar 46.827 jiwa atau 23,97% penduduk, lalu disusul oleh Kecamatan Tanete Rilau sebesar 39.736 jiwa atau 20,34%, Kecamatan Mallusetasi sebesar 28.538 jiwa atau 14,61%, Kecamatan Tanete Riaja sebesar 26.869 jiwa atau 13,75%, Kecamatan Balusu sebesar 20.439 jiwa atau 10,46%, Kecamatan Soppeng Riaja sebesar 18.977 jiwa atau 9,71% dan Kecamatan Pujananting sebesar 13.999 jiwa atau 7,16%. Komposisi penduduk menurut umur dalam arti demografi adalah komposisi penduduk menurut umur tertentu. Komposisi menurut umur dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:
a.Usia belum produktif (kelompok umur <14 tahun)
b.Usia produktif (kelompok umurantara 15 - 64 tahun),
c.Usia tidak produktif (kelompok umur > 64 tahun) Untuk mengetahui struktur penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.20 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Barru (Jiwa) Tahun 2024 Usia Non Produktif Dan Jenis Kelamin Penduduk Persen No Produktif laki2 n (jiwa) perempuan n (jiwa) n (jiwa) (%) 1. 00-14 Tahun (Usia Muda/Non Produktif) 22.367 20.985 43.352 22,19
1. 2.15-64 Tahun (Usia Produktif) 65.360 67.325 132.685 67,91 3. >=65 Tahun (Usia Tua/Non Produktif) 8.279 11.069 19.348 9,90 Total 96.006 99.379 195.385 100 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2025 Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Barru masih didominasi oleh penduduk yang berusia produktif. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin adalah penduduk yang dibagi menjadi kelompok jenis kelamin yaitu laki–laki dan perempuan. Struktur penduduk menurut jenis kelamin disuatu wilayah dapat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 38 dianalisis dengan menghitung rasio jenis kelamin (sex ratio) diwilayah tersebut. Rasio jenis kelamin merupakan angka yang didapat dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Rasio jenis kelamin terakit penyediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana serta tingka kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut. Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel-tabel berikut. Tabel 2.21 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kab.Barru Tahun 2020 s.d 2024 No Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) Rasio (%) L P Total 1 2020 91.963 95.429 187.392 96 2 2021 93.231 96.646 189.877 96 3 2022 94.251 97.644 191.895 96 4 2023 95.571 98.972 194.543 97 5 2024 96.006 99.379 195.385 97 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2025 Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki dan berdasarkan rasio pada tahun 2024 yang sebesar 97 berarti dari 100 orang perempuan terdapat 97 orang laki-laki. Rumah tangga dapat diartikan satu orang anggota atau sekelompok orang yang tinggal bersama tetapi dengan atau tidak memiliki hubungan persaudaraan atau ikatan perkawinan. Untuk mengetahui struktur penduduk berdasarkan jumlah rumah tangga pada tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.22 Struktur Penduduk Menurut Jumlah Rumah Tangga Kab.Barru Tahun 2020 - 2024 Kode Kecamatan Jumlah Rumah Tangga (RT) 2020 2021 2022 2023 2024 731101 Tanete Riaja 8.189 8.446 8.690 8.880 9.056 731102 Tanete Rilau 11.870 12.245 12.594 12.844 13.152 731103 Barru 14.028 14.149 14.917 15.185 15.534 731104 Soppeng Riaja 5.991 6.180 6.301 6.355 6.463 731105 Mallusetasi 8.888 9.086 9.328 9.482 9.619 731106 Pujananting 4.237 4.354 4.500 4.567 4.674 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 39 Kode Kecamatan Jumlah Rumah Tangga (RT) 2020 2021 2022 2023 2024 731107 Balusu 6.432 6.653 6.798 6.915 7.108 TOTAL 54.707 56.657 63.128 64.228 65.606 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2025 Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Rumah Tangga di tiap tahunnya mengalami peningkatan, yakni dari tahun 2020 sebesar 51.510 RT meningkat sampai dengan tahun 2024 sebesar 64.228 RT. Tingkat pendidikan penduduk yang dicapai oleh suatu wilayah akan memberkan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Tingkat pendidikan di Kabupaten Barru pada tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.23 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Kabupaten Barru Tahun 2020 s.d 2024 No Tingkat Pendidikan Jumlah Penduduk (Jiwa) 2020 2021 2022 2023 2024 1 Belum/Tidak Punya ijazah 62.996 63.970 63.057 62.785 62.548 2 Tamat SD 54.021 53.309 53.125 52.734 52.325 3 Tamat SMP 25.353 26.516 27.557 28.523 28.707 4 Tamat SMA 31.448 32.180 33.500 35.140 36.429 5 Diploma 2.780 2.795 2.869 2.910 2.914 6 Sarjana S1 10.143 10.425 11.061 11.673 12.245 7 Sarjana S2 630 657 701 750 795 8 Sarjana S3 21 25 25 28 38 Total 182.373 187.392 191.895 194.543 196.001 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2025 Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Kabupaten Barru untuk kategori belum/ tidak punya ijazah dan tamat SD mengalami penurunan, sementara kategori tamat SMP hingga Sarjana S3 mengalami peningkatan. Berdasarkan pengelompokan umur tersebut dapat diketahui rasio beban tanggungan (dependency ratio) yang dapat digunakan untuk melihat angka ketergantungan suatu wilayah. Rasio beban tanggungan adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara penduduk usia non produktif dengan penduduk usia produktif. Persentase rasio beban tanggungan (dependency ratio) yang rendah menunjukkan rendahnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 40 beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi. Tabel 2.24 Rasio Ketergantungan Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Penduduk Usia <15 tahun (Jiwa) 45.478 45.828 46.118 45.608 45.087 2 Jumlah Penduduk usia>64 tahun (Jiwa) 16.275 16.865 17.079 18.067 18.996 3 Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (Jiwa) 61.753 62.693 63.197 63.675 64.083 4 Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun (Jiwa) 125.639 127.184 128.698 130.868 131.918 5 Rasio ketergantungan (%) 49,15 49,29 49,10 48,66 48.58 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2024 Berdasarkan Data yang diuraikan diatas, Kabupaten Barru memiliki Rasio Ketergantungan yang berfluktuatif pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 49,29 persen, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 48,58 persen. 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
2. 1.Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatanya itu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan, yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian sedangkan PDRB atas dasar harga konstan atau yang dikenal dengan PDRB riil disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur laju pertumbuhan PDRB (pertumbuhan ekonomi), angka yang ditunjukkan oleh PDRB merupakan penjumlahan seluruh Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 41 pendapatan yang diperoleh perekonomian suatu daerah yang dikelompokkan dalam 17 sektor rincian kategori lapangan usaha yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Real Estate, sektor Jasa Perusahaan, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Jasa Pendidikan, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan sektor Jasa Lainnya. Untuk mengetahui nilai dan distribusi produk domestik regional bruto (PDRB) menurut lapangan usaha berdasarkan harga konstan dan harga berlaku dapat dilihat pada tabel-tabel berikut. Tabel 2.25 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Barru (Miliar Rupiah), Tahun 2020 – 2024 No Lapangan Usaha PDRB ADHK (Miliar Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 1.662,67 1.751,02 1.829,94 1.843,85 1.924,07 2 Pertambangan dan Penggalian 139,11 144,10 148,21 158,11 164,81 3 Industri Pengolahan 247,14 259,09 282,11 289,19 302,01 4 Pengadaan Listrik dan Gas 6,80 7,28 7,41 8,67 8,57 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 5,80 6,08 6,69 6,98 7,10 6 Konstruksi 792,83 825,59 846,17 897,62 926,92 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 497,56 524,82 558,81 586,68 622,41 8 Transportasi dan Pergudangan 112,19 121,03 139,15 149,72 158,91 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 48,24 50,57 58,43 63,59 67,45 10 Informasi dan 313,08 332,02 354,82 385,96 410,45 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 42 No Lapangan Usaha PDRB ADHK (Miliar Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 Komunikasi 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 127,94 136,88 138,06 133,49 133,50 12 Real Estate 160,00 163,82 172,8 185,31 196,49 13 Jasa Perusahaan 1,18 1,24 1,44 1,56 1,67 14 Administrasi Pemerintahan,Pertahana n dan Jaminan 371,71 376,89 395,40 395,14 412,99 15 Jasa Pendidikan 195,61 200,90 207,27 212,33 226,57 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 125,65 134,24 145,40 157,12 176,25 17 Jasa Lainnya 31,60 34,41 37,22 40,94 47,34 Jumlah PDRB 4.797,43 5.069,99 5.329,31 5.516,25 5.787,54 Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025 Tabel 2.26 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru (Miliar Rupiah), Tahun 2020 – 2024 No Lapangan Usaha PDRB ADHB (Miliar Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2.528,15 2.808,89 3.109,27 3.071,53 3.111,50 2 Pertambangan dan Penggalian 225,39 236,21 252,37 275,38 286,51 3 Industri Pengolahan 348,63 373,45 421,44 455,29 491,75 4 Pengadaan Listrik dan Gas 6,84 7,40 7,63 9,18 9,31 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 7,93 8,41 9,47 10,10 10,30 6 Konstruksi 1.428,09 1.556,41 1.690,44 1.918,05 2.003,00 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 688,31 740,99 827,12 896,01 998,17 8 Transportasi dan Pergudangan 181,39 206,40 268,68 330,25 366,20 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 75,78 80,59 96,93 108,11 117,65 10 Informasi dan Komunikasi 359,36 383,61 417,99 460,15 504,08 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 217,16 239,25 263,38 264,46 271,03 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 43 No Lapangan Usaha PDRB ADHB (Miliar Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 12 Real Estate 241,06 247,76 269,75 291,79 314,41 13 Jasa Perusahaan 1,67 1,79 2,18 2,47 2,71 14 Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 616,47 630,94 665,62 674,22 721,95 15 Jasa Pendidikan 273,55 279,55 293,92 307,05 324,08 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 180,57 198,01 217,42 241,89 270,02 17 Jasa Lainnya 51,94 57,56 64,78 75,28 88,46 Jumlah PDRB 7.271,22 8.057,26 8.878,37 9.391,20 9.891,13 Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025 Tabel 2.27 Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) di Kabupaten Barru (Persen), 2020 – 2024 No Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023 2024 Hb % Hk % Hb % Hk % Hb % Hk % Hb % Hk % Hb % Hk % 1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 34,02 0,60 34,86 5,31 35,02 4,51 32,71 0,76 31,46 4.35 2 Pertambangan dan Penggalian 3,03 0,69 2,93 3,59 2,84 2,85 2,93 6,68 2,90 4.24 3 Industri Pengolahan 4,69 -2,59 4,63 4,48 4,75 8,88 4,85 2,51 4,97 4.43 4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,09 6,49 0,09 6,98 0,09 1,86 0,10 16,89 0,09 -1.06 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,11 13,63 0,10 4,89 0,11 10,01 0,11 4,32 0,10 1.82 6 Konstruksi 19,21 1,00 19,32 4,13 19,04 2,49 20,42 6,08 20,25 3.26 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9,26 -1,54 9,20 - 5,48 9,32 6,48 9,54 4,99 10,09 6.09 8 Transportasi dan Pergudangan 2,44 - 11,07 2,56 7,87 3,03 14,97 3,52 7,60 3,70 6.14 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,02 -0,08 1,00 4,83 1,09 15,54 1,15 8,83 1,19 6.08 10 Informasi dan Komunikasi 4,84 11,25 4,76 6,05 4,71 6,87 4,90 8,77 5,10 6.35 11 Jasa Keruangan dan Asuransi 2,92 2,65 2,97 6,99 2,97 0,86 2,82 -3,31 2,74 0.00 12 Real Estate 3,24 2,68 3,07 2,39 3,04 5,47 3,11 7,25 3,18 6.03 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 44 13 Jasa Perusahaan 0,02 -5,80 0,02 4,85 0,02 16,21 0,03 8,28 0,03 7.27 14 Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 8,29 -1,13 7,83 1,40 7,50 4,91 7,18 -0,07 7,30 4.52 15 Jasa Pendidikan 3,68 4,90 3,47 2,71 3,31 3,17 3,27 2,44 3,28 6.71 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,43 7,12 2,56 6,83 2,45 8,31 2,58 8,06 2,73 12.17 17 Jasa Lainnya 0,70 -6,18 0,71 8,89 0,73 8,18 0,80 9,97 0,89 15.66 Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai produk domestik regional bruto (PDRB) baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku mengalami fluktuasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, begitupula distribusi masing-masing kategori lapangan usaha terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) berfluktuatif dari tahun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Produk domestik regional bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan Produk domestik regional bruto (PDRB) yang biasa dikenal dengan pertumbuhan ekonomi dan dilihat dari besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya. Adapun laju pertumbuhan PDRB menurut sektor/kategori lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.28 Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024 No Lapangan Usaha Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 0,6 5,31 4,51 0,76 4,34 2 Pertambangan dan Penggalian 0,69 3,59 2,85 6,68 4,24 3 Industri Pengolahan -2,59 4,84 8,88 2,51 4,43 4 Pengadaan Listrik dan Gas 6,49 6,98 1,86 16,89 -1,06 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 13,63 4,89 10,01 4,32 1,82 6 Konstruksi 1 4,13 2,49 6,08 3,26 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 45 No Lapangan Usaha Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor -1,54 5,48 6,48 4,99 6,09 8 Transportasi dan Pergudangan -11,07 7,87 14,97 7,60 6,14 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -0,08 4,83 15,54 8,83 6,08 10 Informasi dan Komunikasi 11,25 6,05 6,87 8,77 6,35 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 2,65 6,99 0,86 -3,31 0,00 12 Real Estate 2,68 2,39 5,47 7,25 6,03 13 Jasa Perusahaan -5,8 4,85 16,21 8,28 7,27 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib -1,13 1,40 4,91 -0,07 4,52 15 Jasa Pendidikan 4,9 2,71 3,17 2,44 6,71 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,12 6,83 8,31 8,06 12,17 17 Jasa Lainnya -6,18 8,89 8,18 9,97 15,66 Produk Domestik Regional Bruto 7,41 4,77 5,11 3,51 4,92 Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025 Berdasarkan tabel diatas laju pertumbuhan masing-masing sektor lapangan usaha pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berfluktuatif namun cenderung meningkat setelah mengalami resesi pada saat pandemi di tahun 2021. Sementara itu perbandingan PDRB atas Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru dengan Wilayah sekitar diuraikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.29 Perbandingan PDRB Atas Harga Konstan (ADHK) dan Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2022 – 2024 (Miliar Rupiah) No Kabupaten/ ADHB (Miliar Rupiah) ADHK (Miliar Rupiah) Kota 2022 2023 2024 2022 2023 2024 1 8.878,37 9.427,11 9.891,13 5.329,31 5.516,25 5.787,54 2 Kota Pare-pare 8.697,28 9.311,60 9.972,18 5.468,43 5.680,82 5.969,77 3 13.741,84 14.909,33 16.099,18 8.054,42 8.322,53 8.660,66 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 46 Nasional Provinsi Sul-Sel Kabupaten Barru 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 -1.00 -2.00 -3.00 No Kabupaten/ ADHB (Miliar Rupiah) ADHK (Miliar Rupiah) Kota 2022 2023 2024 2022 2023 2024 4 Kab.Sidrap 16.699,00 18.204,03 19.614,67 9.297,02 9.601,72 9.990,29 5 Kab. Pangkep 30.481,86 32.667,18 34.607,22 18.363,59 19.236,71 20.197,59 6 Kab. Bone 43.640,84 46.935,17 50.015,24 24.491,73 25.416,03 26.825,37 Sumber : BPS Tahun 2025 Perbandingan PDRB Kabupaten/Kota atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku seperti yang diuraikan pada tabel diatas menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota wilayah sekitar, Kabupaten Barru memiliki PDRB baik ADHK maupun ADHB yang lebih kecil dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya. Produk domestik regional bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan Produk domestik regional bruto (PDRB) yang biasa dikenal dengan pertumbuhan ekonomi dan dilihat dari besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya. Adapun laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut. Grafik 2.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 – 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Nasional -2.07 3.69 5.31 5.05 5.00 Provinsi Sul-Sel -0.70 4.65 5.10 4.51 5.02 Kabupaten Barru 0.87 4.77 5.11 3.51 4.92 Sumber : BPS Tahun 2025 Grafik diatas menunjukkan dari tahun 2020-2024 trend pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, namun pada tahun 2023 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru berada di bawah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 47 Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan pada tahun 2020 hingga tahun 2022 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru berada lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2020 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru mengalami resesi pada angka 0,87 akibat pandemi covid19. Pertumbuhan ekonomi setelah masa pandemi covid19 di tahun 2021-2022 pelan-pelan memperlihatkan trend yang positif, program pemulihan ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah Pusat hingga ke Pemerintah Daerah menunjukkan potensi keberhasilan dalam stabilisasi ekonomi nasional hingga ke daerah. Namun pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru kembali lebih turun dari tahun sebelumnya yaitu berada pada angka 3,51 Sementara untuk Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Grafik 2.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru dengan Wilayah Sekitar Tahun 2020 – 2024 Sumber : BPS Tahun 2024 Jika dibandingkan dengan wilayah tetangga yang berbatasan langsung yakni Kab. Pangkep, Kab. Soppeng. Kab. Sidrap, Kab.Bone dan Kota Parepare, Laju pertumbuhan ekonomi (PE) Kabupaten Barru dari tahun 2020 - 2022 secara gradual mengalami percepatan pertumbuhan dan meningkat tiap tahunnya jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten di wilayah sekitar yang cenderung fluktuatif. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 48 Produk domestik regional bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku digunakan untuk mengetahui struktur perekonomian suatu daerah dengan melihat peranan masing-masing sektor lapangan usaha terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). Struktur perekonomian Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.30 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Barru Tahun 2020 - Tahun 2024 No Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023 2024 % % % % % 1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 34,02 34,86 35,02 32,71 31,46 2 Pertambangan dan Penggalian 3,03 2,93 2,84 2,93 2,90 3 Industri Pengolahan 4,69 4,63 4,75 4,85 4,97 4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,11 0,1 0,11 0,11 0,10 6 Konstruksi 19,21 19,32 19,04 20,42 20,25 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9,26 9,2 9,32 9,54 10,09 8 Transportasi dan Pergudangan 2,44 2,56 3,03 3,52 3,70 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,02 1,09 1,09 1,15 1,19 10 Informasi dan Komunikasi 4,84 4,76 4,71 4,90 5,10 11 Jasa Keruangan dan Asuransi 2,92 2,97 2,97 2,82 2,74 12 Real Estate 3,24 3,07 3,04 3,11 3,18 13 Jasa Perusahaan 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 14 Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 8,29 7,83 7,50 7,18 7,30 15 Jasa Pendidikan 3,68 3,47 3,31 3,27 3,28 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,43 2,46 2,45 2,58 2,73 17 Jasa Lainnya 0,7 0,71 0,73 0,80 0,89 PDRB 100 100 100 100 100 Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025
3. 2.PDRB Per kapita Nilai PDRB per kapita sering digunakan sebagai alat ukur atau indikator tingkat kemakmuran suatu daerah, angka ini diperoleh Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 49 dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku lebih banyak digunakan oleh para pengambil kebijakan di bidang ekonomi untuk melihat perkiraan pendapatan masyarakat pada waktu terkini, sedangkan atas dasar harga konstan biasanya dipergunakan untuk data perbandingan. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (HB) dan harga konstan (HK) dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.31 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 Tahun ADHB (Rp.) ADHK (Rp.) 2020 40.363,08 26.280,12 2021 43.464,64 27.349,94 2022 47.559,79 28.548,14 2023 49.965,97 29.349,25 2024 52.274,82 30.587,26 Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025 PDRB Perkapita atas dasar harga konstan (HK) mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai tahun 2024. kondisi pandemi covid19 mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB per kapita di tahun 2021, sehingga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. PDRB Perkapita atas dasar harga Berlaku (Hb) mengalami peningkatan tahun 2020 sampai tahun 2024. Peningkatan signifikan dalam periode tahun 2020 -2024 terjadi pada tahun 2024 yang mana capaian PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun tersebut mencapai 52,2 juta. Dengan demikian, maka dapat dijelaskan bahwa capaian PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku di tahun 2024 telah melebihi target dibandingkan dengan target dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru pada tahun 2024 sebesar 47,08 juta. Grafik 2.3 Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2020 - 2024 (dlm Juta Rupiah) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 50 2020 2021 2022 2023 2024 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 Soppeng Bone Sidrap Parepare Pangkep Barru 2020 48.82 45.68 44.12 48.50 74.38 40.36 2021 52.67 48.67 47.04 51.03 79.12 43.47 2022 57.95 53.48 51.37 55.78 86.58 47.56 2023 62.58 57.02 55.51 58.78 91.86 50.16 2024 67.26 60.25 59.30 61.97 96.35 52.27 Sumber : BPS Tahun 2025 Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan PDRB perkapita kabupaten/kota wilayah sekitar, di Kabupaten Barru masih stabil, namun demikian Kabupaten Barru tetap berada di posisi paling bawah diantara 5 Kabupaten Kota pada wilayah sekitarnya.
4. 3.Inflasi Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses meningkatnya harga- harga secara umum dan terus menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas dipasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu, hal ini bila berlebihan dapat berdampak penurunan daya beli masyarakat. Data inflasi Kabupaten Barru sampai hari ini tidak tersedia (tidak dihitung) oleh Kabupaten Barru Dalam Angka (BPS) hanya ada 5 (lima) Kabupaten/Kota yang menjadi sampel perhitungan laju inflasi yaitu Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bone, Kota Makassar, Kota Parepare, dan kota Palopo. Kabupaten/kota yang paling dekat dengan Kabupaten Barru adalah Kota Parepare. Laju inflasi Kabupaten/Kota yang menjadi sampel Kabupaten Barru Dalam Angka di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.32 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 51 Perbandingan Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 -2024 No Kabupaten/ Kota 2020 2021 2022 2023 2024 1 Kab. Bulukumba 2,30 2,16 4,12 2,78 0.91 2 Kab. Bone 1,89 2,26 5,52 2,84 1.11 3 Kota Makassar 2,13 2,26 5,81 2,89 1.19 4 Kota Pare-pare 1,61 4,09 6,66 2,22 1.73 5 Kota Palopo 1,21 2,96 5,13 2,21 1.87 Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025 Berdasarkan tabel di atas trend inflasi di hampir seluruh kota di Sulawesi Selatan pada rentang tahun 2020 -2024 cenderung mengalami penurunan, terjadi peningkatan di periode tahun 2022 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2024. Inflasi tertinggi di tahun 2024 terjadi di Kota Makassar dan Kabupaten Bone. Pada tahun 2024, laju inflasi Kota Pare-Pare menurun drastis dari 6,66 pada tahun 2022 menjadi 1.73 pada tahun 2024, hal ini tentu harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Barru, karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Kota Pare-Pare yang berbatasan langsung dengannya. Dalam beberapa teori laju inflasi yang rendah dan stabil akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Kabupaten Barru memperlihatkan inflasi yang fluktuatif, tingginya inflasi di tahun 2021 dan 2022 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barru hal ini dikarenakan sektor rill masih mampu terdorong untuk berkembang serta sektor perdagangan berjalan dengan baik. Secara rinci hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 52 7.00 6.66 6.00 5.00 5.11 4.77 4.92 4.00 4.09 3.51 3.00 2.00 2.22 1.61 1.54 1.00 0.87 0.00 Inflasi Pertumbuhan Ekonomi Grafik 2.4 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Tahun 2020 - 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Inflasi 1.61 4.09 6.66 2.22 1.54 Pertumbuhan Ekonomi 0.87 4.77 5.11 3.51 4.92 Sumber : BPS Tahun 2025
5. 4.Indeks Gini Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Standar penilaian ketimpangan Indeks Gini ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, Indikator- Ekonomi, LPEM-FEUI, 1995) :
6. 1.GR < 0.4 dikategorikan sebagaiketimpangan rendah
7. 2.0.4 <GR < 0.5dikategorikan sebagaiketimpangan sedang (Moderat)
8. 3.GR >0.5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi Indeks Gini di Kabupaten Barru pada tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada grafik berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 53 0.450 0.400 0.350 0.300 0.250 0.200 0.150 0.100 0.050 0.000 0.357 0.3809.381 0.359 0.3707.384 0.3660.3707.381 0.3710.3707.388 0.360 0.310 0.381 2020 Kabupaten Barru 0.357 Provinsi Sul-Sel 0.389 Nasional 0.381 2021 0.359 0.377 0.384 2022 0.366 0.377 0.381 2023 0.371 0.377 0.388 2024 0.310 0.360 0.381 Kabupaten Barru Provinsi Sul-Sel Nasional Grafik 2.5 Indeks Gini Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kab.Barru Tahun 2020 - 2024 Sumber : BPS Tahun 2025 Grafik di atas menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan lebih tinggi jika dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Barru. Pada tahun 2020 Indeks Gini Kabupaten Barru sebesar 0,357 dan pada tahun 2024 menurun menjadi 0,340. Peningkatan Indeks Gini menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan pendapatan di Kabupaten Barru. Semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin besar kesenjangan antara pendapatan yang dimiliki oleh kelompok kaya dan miskin. Hal ini menunjukkan adanya ketidakmerataan dalam distribusi kekayaan atau pendapatan di masyarakat. Peningkatan Indeks Gini wajib menjadi perhatian karena dapat mencerminkan ketidakadilan sosial dan ekonomi serta dapat memperburuk masalah kemiskinan dan ketimpangan social. Tabel 2.33 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Barru dengan Wilayah Sekitar Tahun 2020 – 2024 No Kabupaten/ Kota 2020 2021 2022 2023 2024 1 Kab. Barru 0,357 0,359 0,366 0,371 0.310 2 Kota Pare-pare 0,373 0,381 0,379 0,381 0,376 3 Kab. Soppeng 0,357 0,406 0,386 0,390 0,381 4 Kab.Sidrap 0,349 0,358 0,354 0,345 0,319 5 Kab. Pangkep 0,345 0,363 0,334 0,354 0,317 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 54 6.000 5.000 4.77 5.11 4.92 4.000 3.51 3.000 2.000 1.000 0.000 0.87 0.357 0.359 0.350 0.371 0.310 Indeks Gini Kab. Barru Pertumbuhan Ekonomi Kab. Barru No Kabupaten/ Kota 2020 2021 2022 2023 2024 6 Kab. Bone 0,404 0,383 0,376 0,389 0,386 Sumber : BPS Tahun 2025 Berdasarkan Data yang diuraikan diatas, Kabupaten Barru memiliki ketimpangan pendapatan (Indeks Gini) yang berfluktuatif pada periode tahun 2020 -2024, pada periode tahun 2020 -2021 mengalami penurunan, tetapi mengalami peningkatan kembali pada tahun 2022 dan 2024. Ini mengindikasikan bahwa sejak tahun 2020 – 2021 Kabupaten Barru telah mengoptimalkan penggunaan sumber daya serta adanya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan yang mengarah pada kelompok penduduk yang berpenghasilan rendah turut berperan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Konsen pemerintah Kabupaten barru dalam menurunkan kemiskinan memiliki peran yang cukup besar. Yang perlu menjadi perhatian adalah pada tahun 2024 indeks gini kabupaten barru mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan. Pada gambar berikut menunjukkan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi diikuti oleh semakin menurunnya Indeks Gini berarti bahwa semakin inklusifnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan Indeks Gini secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut : Grafik 2.6 Hubungan Indeks Gini dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2020 – 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Gini Kab. Barru 0.357 0.359 0.350 0.371 0.310 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Barru 0.87 4.77 5.11 3.51 4.92 Sumber : BPS Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 55
9. 6.Indeks Williamson Indeks wiliamson merupakan salah satu indeks yang digunakan dalam melihat disparitas yang terjadi antar wilayah dan lebih sensitif terhadap perubahan ketimpangan (Rustiadi et al. 2011). Indeks wiliamson merupakan salah satu indeks yang paling sering digunakan untuk melihat disparitas antara wilayah secara horizontal. Indeks Williamson akan menghasilkan indeks yang lebih besar atau sama dengan nol. Jika Yi = Y maka akan dihasilkan indeks = 0, yang berarti tidak adanya ketimpangan ekonomi antar daerah. Indeks lebih besar dari 0 menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi antar wilayah. Semakin besar indeks yang dihasilkan semakin besar tingkat ketimpangan antar kecamatan di satu kabupaten. Menurut Rustiadi et al. (2011), wilayah yang memiliki PDRB per kapita tinggi, dan jumlah penduduknya relatif kecil, tingkat kesenjangannya tidak terlalu tinggi. Namun, besaran PDRB per kapita suatu wilayah relatif moderat apabila dibandingkan dengan wilayah lain yang kecil dengan jumlah penduduknya relatif besar, sehingga akan menyebabkan kesenjangan secara keseluruhan. Adapun indeks Williamson Kabupaten Barru seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.34 Indeks Ketimpangan Williamson Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024 Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Ketimpangan Williamson 0,29 0,29 0,57 0,56 0,26 Sumber : Data Olahan tahun 2025 Dari tabel diatas terlihat tingkat disparitas yang terjadi di Kabupaten Barru berdasarkan PDRB Perkapita per Kecamatan. Dapat dilihat bahwa tingkat disparitas antar wilayah kecamatan di Kabupaten Barru pada tahun 2020 hingga 2023 cenderung sama dan meningkat nilainya, hanya di tahun 2024 menurun menjadi 0,26. perhitungan indeks Williamson sangat tergantung pada data PDRB per kecamatan. Meskipun nilai indeks menunjukkan tingkat disparitas wilayah yang rendah yang berarti bahwa kinerja pemerintah dalam hal pembangunan ekonomi wilayah dapat menekan terjadinya disparitas wilayah, namun kecendrungan terjadinya peningkatan nilai indeks Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 56 menunjukkan bahwa jika tidak diantisipasi di masa mendatang akan rentan terjadi disparitas wilayah. Sementara untuk melihat tingkat hirarki perkembangan wilayah berdasarkan jumlah ketersediaan fasilitas, luas wilayah, jumlah penduduk serta jarak tempuh wilayah ke pusat pelayanan digunakan metode skalogram. Metode yang banyak digunakan untuk menentukan hierarkhi wilayah oleh Struktural Analisis adalah Guttman scales. Metode ini mengidentifikasi hierarkhi pusat dari fasilitas umum yang dimiliki suatu wilayah. Skalogram yang merupakan penggabungan atau penyederhanaan Skala Guttman. Dalam metode skalogram, seluruh fasilitas umum yang dimiliki oleh setiap unit wilayah didata dan disusun dalam satu Tabel. Metode skalogram ini bisa digunakan dengan menuliskan jumlah fasilitas yang dimiliki oleh setiap wilayah, atau menuliskan ada/tidaknya fasilitas tersebut di suatu wilayah tanpa memperhatikan jumlah/kuantitasnya. Indeks Perkembangan Wilayah dikelompokkan ke dalam tiga kelas hirarki, yaitu; hirarki I (tinggi), hirarki II (sedang), hirarki III (rendah). Penentuannya didasarkan pada nilai hasil standar deviasi IPW dan nilai rataannya. Nilai yang didapat untuk selang hirarki dan digunakan untuk menentukan kelas hirarki dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Tabel 2.35 Penentuan nilai selang kelas hirarki untuk Analisis Skalogram No Kelas Nilai Selang (x) Tingkat Hirarki 1 Hirarki I X > [rataan + (St Dev.IPW)] Tinggi 2 Hirarki II rataan < X < (St Dev.IPW) Sedang 3 Hirarki III X < rataan Rendah Tingkat perkembangan desa/kelurahan di tujuh kecamatan di Kabupaten Barru ditentukan dengan metode skalogram dimodifikasi dan dicerminkan oleh nilai Indeks Perkembangan Wilayah (IPW). Umumnya, semakin tinggi nilai IPW, semakin tinggi pula kapasitas pelayanan suatu desa dan tingkat perkembangannya. Sebaliknya, semakin rendah nilai IPW berarti semakin rendah kapasitas pelayanan suatu desa dan tingkat perkembangannya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 57 Dari hasil analisis skalogram dapat terlihat tingkat perkembangan wilayah desa dari pendekatan ketersediaan infrastruktur. Secara spasial hasil perhitungan skalogram dengan tiga hirarki dapat dilihat pada Gambar di bawah ini. Gambar 2.12 Peta Hasil Skalogram Kab.Barru Tahun 2024 Sumber : Data Olahan tahun 2025 Berdasarkan Gambar diatas terlihat penyebaran tingkat hirarki wilayah dari hasil analisis skalogram dimana tiga tingkatan hirarki di jelaskan sebagai berikut : • Tingkat hirarki I (tinggi) merupakan wilayah desa/kelurahan dengan tingkat perkembangan tinggi. Terdapat tujuh (7) desa/kelurahan yang termasuk dalam hirarki I, atau hanya sekitar 12,73% desa/kelurahan dari seluruh jumlah desa yang ada di Kabupaten Barru. Hirarki I umumnya memiliki ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan yang lebih tinggi, lebih lengkap, dan tentunya lebih memadai daripada desa/kelurahan dengan hirarki yang lebih rendah (hirarki II dan III). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 58 • Tingkat hirarki II (sedang) merupakan wilayah desa/kelurahan dengan tingkat perkembangan sedang. Terdapat 35 desa atau sekitar 63,64% dari seluruh jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Barru. Adapun wilayah desa/kelurahan dengan tingkat hirarki II mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah tersebut lebih sedikit dari hirarki I; (2) umumnya letaknya berada di pinggir wilayah berhirarki I dengan tingkat kehidupan yang relatif kurang maju dibandingkan dengan wilayah di hirarki I. • Tingkat hirarki III (rendah) merupakan wilayah desa/kelurahan dengan tingkat perkembangan rendah. Terdapat 13 desa/kelurahan atau sekitar 23,64% dari seluruh jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Barru. Desa/kelurahan pada tingkat hirarki III pada umumnya memiliki tingkat kehidupan yang relatif kurang maju dibandingkan dengan desa/kelurahan yang termasuk ke dalam tingkat hirarki yang lebih tinggi. Pada dasarnya, untuk fasilitas-fasilitas tertentu dengan kapasitas pemenuhan kebutuhan yang lebih kompleks, desa/kelurahan dengan tingkat hirarki yang lebih rendah masih harus mengaksesnya di desa/kelurahan dengan tingkat hirarki yang lebih tinggi.
10. 7.Persentase penduduk diatas garis kemiskinan Persentase penduduk diatas garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 angka kemiskinan) sedangkan angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Berdasarkan dari hasil evaluasi ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain adalah :
11. 1.Angka Kemiskinan;
12. 2.Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 59 pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Kegunaan dari nilai agregat dari poverty gap index adalah untuk mengetahui seberapa besar biaya untuk mengentaskan kemiskinan. Semakin kecil nilai poverty gap index, maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan untuk target sasaran bantuan dan program;
13. 3.Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2), merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator Keparahan Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (poverty gap) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin. Adapun persentase garis kemiskinan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.36 Persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kab.Barru Tahun 2020– 2024 No Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Jumlah Penduduk (Jiwa) Angka Kemiskinan (%) garis kemiskinan (Rupiah/Kapita/ Bulan) 1 2020 14.440 187.392 8,26 337.047 2 2021 15.180 189.377 8,68 351.924 3 2022 14.730 191.895 8,40 368.160 4 2023 14.880 194.543 8,46 400.702 5 2024 14.640 195.385 8,31 417.396 Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025 Dari tabel diatas terlihat bahwa trend tingkat kemiskinan Kabupaten Barru berfluktuatif, proses pembangunan di kabupaten Barru terus berkontribusi dalam trend pertumbuhan penduduk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 60 Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks Keparahan Kemiskinan 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 miskin, meskipun relatif tidak stabil. Selain itu fokus penanggulangan kemiskinan dalam bentuk terwujudnya program-program penanggulangan kemiskinan baik yang berkontribusi secara langsung maupun program-program prioritas pembangunan lainnya terus berusaha menurunkan tingkat kemiskinan Kabupaten Barru. Selain itu secara simultan, pemerintah kabupaten Barru juga harus fokus untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim yang menjadi program strategis nasional. Selanjutnya, identifikasi kondisi kemiskinan dari dimensi indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan trend penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2024 sebagaimana diuraikan pada grafik berikut. Grafik 2.7 Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Kedalaman Kemiskinan 1.31 1.52 0.98 1.48 1.11 Indeks Keparahan Kemiskinan 0.36 0.39 0.15 0.45 0.22 Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025 Indeks kedalaman dan indeks keparahan yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, indikator ini menunjukkan kesenjangan dan kedalaman tingkat kemiskinan di suatu wilayah, pada gambar diatas terlihat bahwa angka P1 (Indeks Kedalaman Kemiskinan) dan P2 (Indeks Keparahan Kemiskinan) Kabupaten Barru berfluktuasi, sementara pada Tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ini berindikasi bahwa rata- rata pengeluaran penduduk miskin Kabupaten Barru cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 61 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 Penduduk Miskin Kab. Barru (%) Provinsi Sul-Sel (%) Nasional (Sept)(%) penduduk miskin juga semakin menyempit. Namun pada Tahun 2023 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Barru kembali terjadi peningkatan dan di tahun 2024 kembali mengalami penurunan. Adapun perbandingan persentase kemiskinan antara Kabupaten Barru dengan Capaian Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan seperti yang terlihat pada grafik berikut ini : Grafik 2.8 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Capaian Nasional, Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Kab.Barru Tahun 2020 - 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Penduduk Miskin Kab. Barru (%) 8.26 8.68 8.46 8.46 8.31 Provinsi Sul-Sel (%) 8.72 8.78 8.63 8.70 8.06 Nasional (Sept)(%) 10.19 9.71 9.54 9.36 8.57 Sumber : BPS Tahun 2025 Berdasarkan angka diatas terlihat bahwa persentase kemiskinan Kabupaten Barru selalu berada di bawah angka kemiskinan Nasional, sementara jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan, mulai tahun 2020 hingga tahun 2024 juga berhasil berada di bawah angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara untuk perbandingan dengan wilayah sekitar dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.37 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kab.Barru dengan wilayah Sekitar Tahun 2020 - 2024 Kabupaten/ Kota Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 No % Pdd Miskin P1 P2 % Pdd Miskin P1 P2 % Pdd Miskin P1 P2 % Pdd Miskin P1 P2 % Pdd Miskin P1 P2 1 Kab. Barru 8,26 1,31 0,36 8.68 1.52 0.39 8,40 0,98 0,15 8,46 1,48 0,45 8,31 1,11 0,22 2 Kota Pare-pare 5,44 0,94 0,24 5.40 0.72 0.13 3,45 0,56 0,09 5,34 0,58 0,12 5,27 0.72 0.14 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 62 Pertumbuhan Ekonomi (%) Penduduk Miskin (%) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kabupaten/ Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 No Kota % Pdd Miskin % Pdd Miskin % Pdd Miskin % Pdd Miskin % Pdd Miskin P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 3 Kab. Soppeng 7,59 0,83 0,16 7.53 1.24 0.28 7,49 0,06 0,21 7,48 1,44 0,40 6,90 0.79 0.15 4 Kab.Sidrap 5,05 0,82 0,19 5.04 0.64 0.13 5,11 0,06 0,21 5,41 0,54 0,10 5,02 0.51 0.08 5 Kab. Pangkep 13,96 2,52 0,71 14.28 2.78 0.78 6,05 2,09 0,49 13,40 2,15 0,50 12,41 1.78 0.38 6 Kab. Bone 10,68 1.59 0.36 10.52 1.67 0.42 10,58 1,35 0,26 10,53 1,23 0,26 9,58 1.14 0.19 Sumber : BPS Tahun 2025 Pertumbuhan ekonomi berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Peran pemerintah dalam menggerakkan ekonomi sangat besar terutama melalui pengeluaran pemerintah untuk membangun berbagai sarana dan prasarana pemerintahan, berbagai proyek pembangunan memberikan stimulasi kepada pengusaha-pengusaha local untuk meningkatkan pendapatan usahanya, grafik dibawah ini menunjukkan perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan perubahan persentase penduduk miskin Kabupaten Barru. Grafik 2.9 Perbandingan perubahan Persentase Penduduk Miskin dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2020 - 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Pertumbuhan Ekonomi (%) 0.87 4.77 5.11 3.51 4.92 Penduduk Miskin (%) 8.26 8.68 8.4 8.46 8.31 Sumber : BPS Tahun 2025 Berdasarkan grafik diatas terlihat korelasi yang erat antara pertumbuhan ekonomi dengan persentase penduduk miskin. Jika Pertumbuhan ekonomi meningkat persentase penduduk miskin juga menurun terutama tercermin pada tahun 2021 . Berbeda dengan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 yang sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid19. Pada Tahun 2024 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi dari tahun sebelumnya. Peningkatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 63 kesejahteraan dan kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan bersifat multidimensional sehingga upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komperhensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilakukan secara terpadu.
14. 8.Persentase PAD terhadap pendapatan PAD merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang sumbernya adalah pajak dan retribusi daerah. Persentase PAD terhadap pendapatan digunakan untuk mengetahui proporsi PAD pada pendapatan daerah. Adapun persentase PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.38 Persentase PAD terhadap Pendapatan di Kabupaten Barru Tahun 2020 -2024 No Tahun PAD (Rupiah) Total Pendapatan (Rupiah) Persentase (%) 1 2020 101.324.046.920,50 914.860.358.822,21 11.08 2 2021 84.872.841.440 940.680.195.326 9,02 3 2022 80.653.632.709 902.412.131.655 8,93 4 2023 116.536.037.481 906.712.660.330 12,85 5 2024 115.670.018.762,59 907.944.475.146,89 12,74 Sumber : BKAD Kab Barru Tahun 2022/SIPD Keuangan Tahun 2025 PAD Kabupaten Barru dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2022 menunjukkan trend yang kurang baik, dimana angkanya menurun tiap tahunnya. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 yang berimbas pada perekonomian daerah. Namun pada Tahun 2023 PAD Kabupaten Barru mulai membaik, dimana terjadi peningkatan sebesar 3,92% dari tahun sebelumnya, namun di tahun 2024 terjadi penurunan 0,11% yang dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan terhadap pembayaran pajak menurun dan penurunan daya beli. 2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial
15. 1.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM juga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Adapun IPM Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada grafik berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 64 76 75 74 75.1785.02 74.674.59 74.51 73.8 73 72.9762.8722.91 72.43 72.4 7 6 2.2742.29 71.9731.94 72 71 Kabupaten Barru Provinsi Sul-Sel Nasional Grafik 2.10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 Sumber :Kabupaten Barru Dalam Angka 2025 IPM Kabupaten Barru dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan trend positif, dimana angkanya meningkat tiap tahunnya. Namun ketika disandingkan dengan capaian nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, capaian IPM Kabupaten Barru masih berada di bawah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, seperti yang tersaji pada grafik di bawah ini : Grafik 2.11 Perbandingan IPM Kabupaten Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2020 - 2024 70 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Barru 72.43 72.46 72.96 73.8 74.51 Provinsi Sul-Sel 71.93 72.24 72.82 74.6 75.18 Nasional 71.94 72.29 72.91 74.59 75.02 Sumber : BPS Tahun 2025 Sementara itu, untuk perbandingan IPM Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar yang terdiri dari Kabupaten Pangkep, Bone, 90.00 80.00 75.42 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 72.4375.49 72.4675.49 81.15 72.9672.57 73.8 74.51 65.31 66.3 67.19 20.00 10.00 0.00 8.2130.92 8.2141.02 11.28 11.71 12.06 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Kesehatan 75.42 75.49 75.49 72.57 81.15 Indeks Pendidikan 8.23 8.24 65.31 66.3 67.19 Indeks Pengeluaran 10.92 11.02 11.28 11.71 12.06 IPM 72.43 72.46 72.96 73.8 74.51 Indeks Kesehatan Indeks Pendidikan Indeks Pengeluaran IPM Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 65 Soppeng, Sidrap dan Kota Parepare dapat dilihat pada grafik berikut ini. Grafik 2.12 Perbandingan IPM Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2020 - 2024 Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka 2025 Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa capaian Kabupaten Barru untuk IPM tahun 2024 berada pada posisi kedua setelah Kota Parepare. Untuk wilayah Sulawesi Selatan sendiri Kabupaten Barru di tahun 2024 berada pada posisi 8 diantara 24 Kabupaten/Kota setelah tahun 2020 pada posisi ke 15. Untuk indikator pembangun IPM sendiri pada Tahun 2015 metode perhitungan IPM telah dilakukan revisi/perbaikan dengan menyesuaikan metode yang dilakukan United Nation Development Programme (UNDP). Adapun indikatornya adalah :
a.Indeks Kesehatan Diperoleh dari angka harapan hidup yang merupakan perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.
b.Indeks Pendidikan Diperoleh dari dua unsur yaitu angka harapan lama bersekolah dan rata-rata lama sekolah dimana angka harapan lama sekolah mencerminkan pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 Soppeng Bone Sidrap Parepare Pangkep Barru 2020 68.67 66.06 71.21 77.85 68.72 72.43 2021 68.99 66.4 71.54 78.21 69.21 72.46 2022 69.7 67.01 72.06 78.54 69.79 72.96 2023 70.58 67.81 72.71 79.03 70.59 73.8 2024 72.76 70.81 74.81 80.97 73.87 74.51 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 66 (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Sedangkan rata-rata lama bersekolah merupakan angka yang menggambarkan tingkat capain penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dalam bersekolah. Interprestasinya bahwa semakin tinggi angka lama bersekolah maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang dicapai.
c.Paritas Daya Beli Dikenal dengan Purchasing Power Parity (PPP); adalah PDRB riil per kapita yang telah disesuaikan dengan menggunakan PDRB riil per kapita, berarti mengasumsikan bahwa hasil pendapatan bruto daerah dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan indikator pendukungnya selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.39 Angka IPM dan Indikator Pendukungnya di Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Angka Harapan Hidup (Tahun) 72,05 72,10 72,37 72,57 72,75 2 Harapan Lama Sekolah (Tahun) 13,58 13,59 13,61 13,62 13,63 3 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 8,23 8,24 8,25 8,54 8,80 4 Paritas Daya Beli (Rp.000.000) 10,92 11,02 11,28 11,71 12.06 IPM 72,43 72,46 72,96 73,80 74,51 Sumber : Badan Pusat Statistik 2025 Angka statistik di atas mengindikasikan performa pembangunan pemerintah Kabupaten Barru, realisasi program dan kegiatan selama periode tersebut terbukti mampu meningkatkan derajat dan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Barru, dibuktikan dengan nilai IPM pada periode tahun 2020 yang cenderung mengalami peningkatan hingga tahun 2024.
1. 2.Indeks Kesehatan Indeks Kesehatan digambarkan melalui Umur Harapan Hidup yang mempersentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 67 73 72 71 70 69 68 Kabupaten Barru Provinsi Sul-Sel Nasional (PR) meningkat dari tahun ke tahun. Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan perkiraan rata-rata lamanya seorang bayi yang dilahirkan dapat bertahan hidup semakin panjang, dengan asumsi kondisi dan tingkat kesehatan sama dengan kondisi pada saat bayi dilahirkan. Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Barru jika dibandingkan antara capaian Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan wilayah sekitar tersaji secara berturut-turut berikut ini. Grafik 2.13 Perbandingan Umur Harapan Hidup Saat Lahir Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2020 – 2024 67 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Barru 69.02 69.07 69.35 69.55 69.73 Provinsi Sul-Sel 70.57 70.66 70.97 71.22 71.43 Nasional (PR) 71.47 71.57 71.85 72.13 72.39 Sumber : BPS Tahun 2025 Tabel 2.40 Perbandingan Umur Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2020 - 2024 UHH (Tahun) No Kabupaten/ Kota 2020 2021 2022 2023 2024 1 Kab. Barru 69,02 69,07 69,35 69,55 69,73 2 Kota Pare-pare 71.27 71.31 71,57 71,78 71,98 3 Kab. Soppeng 69.65 69.81 70,20 70,50 70,79 4 Kab.Sidrap 69.83 70.01 70,41 70,74 71,03 5 Kab. Pangkep 66.66 66.78 67,12 67,36 67,59 6 Kab. Bone 67.07 67.21 67,57 67,85 68,10 Sumber : BPS Tahun 2025 Berdasarkan statistik di atas terlihat bahwa meskipun dengan pergerakan lambat, Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Barru Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 68 13.8 13.6 13.58 13.45 13.59 13.52 13.61 13.53 13.62 13.63 13.54 13.55 13.4 13.2 13.08 13.1 13.15 13.21 12.98 13 12.8 12.6 Kabupaten Barru Provinsi Sul-Sel Nasional selalu meningkat sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Namun jika dibandingkan dengan capaian Nasional, capaian provinsi sulsel dan wilayah sekitar, UHH Kabupaten Barru masih berada di urutan bawah namun bukan yang terakhir. Pemerintah Kabupaten Barru perlu memperhatikan pembangunan dibidang kesehatan sebagai investasi untuk mendukung peningkatan kualitas SDM. Masyarakat yang terbiasa berlaku hidup bersih dan sehat, berpeluang lebih produktif dan menghemat pengeluaran biaya berobat sehingga menyumbangkan peluang hidup sejahtera lebih besar.
2. 3.Indeks Pendidikan lndikator pembangun IPM berikutnya adalah lndeks Pendidikan yang ditunjukkan oleh Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Untuk angka Harapan Lama sekolah Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 jika disandingkan antara capaian HLS Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan wilayah sekitar disajikan secara berturut-turut berikut ini. Grafik 2.14 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Barru 13.58 13.59 13.61 13.62 13.63 Provinsi Sul-Sel 13.45 13.52 13.53 13.54 13.55 Nasional 12.98 13.08 13.1 13.15 13.21 Sumber : BPS Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 69 9 8.9 8.8 8.7 8.6 8.5 8.4 8.3 8.2 8.1 8 7.9 8.868.85 8.63 8.69 8.768.79 8.80 8.48 8.38 8.23 8.54 8.46 8.54 8.24 8.25 Kabupaten Barru Provinsi Sul-Sel Nasional Tabel 2.41 Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2020-2024 No Kabupaten/ Kota HLS (Tahun) 2020 2021 2022 2023 2024 1 Kab. Barru 13,58 13,59 13,61 13,62 13,63 2 Kota Pare-pare 14.50 14.51 14.52 14,54 14,55 3 Kab. Soppeng 12.90 13.05 13.20 13,21 13,22 4 Kab.Sidrap 12.94 12.95 13,01 13,02 13,03 5 Kab. Pangkep 12.76 12.77 12.78 12,80 12,81 6 Kab. Bone 12.88 12.98 12.99 13,00 13,02 Sumber : BPS Tahun 2025 Berdasarkan data statistik di atas terlihat bahwa capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten Barru lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian Nasional dan capaian Provinsi Sulawesi Selatan begitupun dengan Wilayah Sekitar, kecuali Kota Parepare yang selalu menempati posisi teratas. Selanjutnya masih dari Dimensi Pendidikan, Indikator pembangun IPM Lainnya adalah angka Rata-rata lama sekolah (RLS). Perbandingan antara capaian Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan wilayah sekitar lainnya disajikan secara berturut-turut berikut ini. Grafik 2.15 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2020 - 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Barru 8.23 8.24 8.25 8.54 8.80 Provinsi Sul-Sel 8.38 8.46 8.63 8.76 8.86 Nasional 8.48 8.54 8.69 8.79 8.85 Sumber : BPS Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 70 Tabel 2.42 Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2020- 2024 No Kabupaten/ Kota RLS (Tahun) 2020 2021 2022 2023 2024 1 Kab. Barru 8.23 8.24 8.25 8,54 8,80 2 Kota Pare-pare 10.45 10.65 10.66 10,70 10,88 3 Kab. Soppeng 7.81 7.82 7.96 8,27 8,45 4 Kab.Sidrap 7.84 7.94 8.04 8,20 8,21 5 Kab. Pangkep 7.66 7.92 8.05 8,31 8,47 6 Kab. Bone 7.15 7.23 7.36 7,54 7,55 Sumber: BPS Tahun 2025 Berdasarkan statistik di atas terlihat bahwa angka Rata-rata lama sekolah Kabupaten Barru berbeda dengan capaian Angka Harapan Lama Sekolah. Untuk sektor pendidikan lainnya yang merupakan pendukung IPM, Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Barru capaiannya lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Nasional, sementara berfluktuatif jika dibandingkan capaian Provinsi Sulawesi Selatan, dan berada pada posisi kedua setelah Kota Parepare jika dibandingkan dengan wilayah sekitar.
3. 4.Paritas Daya Beli/Pengeluaran Per Kapita Indikator standar hidup layak pada komponen IPM diproyeksi berdasarkan nilai pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak membaiknya kondisi ekonomi dan pemerataannya. Capaian Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Barru Tahun 2021 jika dibandingkan dengan capaian Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan wilayah sekitar lainnya disajikan secara berturut-turut berikut ini. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 71 12.5 12 11.5 11 10.5 10 Kabupaten Barru Provinsi Sul-Sel Nasional Grafik 2.16 Perbandingan Pengeluran Per Kapita Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2020 - 2024 (dlm Ribu/Orang/Tahun) 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Barru 10.923 11.017 11.275 11.712 12.058 Provinsi Sul-Sel 11.079 11.184 11.43 11.841 12.274 Nasional 11.013 11.156 11.479 11.899 12.341 Sumber : BPS Tahun 2025 Tabel 2.43 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Barru dengan wilayah Sekitar Tahun 2020 - 2024 (dalam Ribu/Orang/Tahun) Kabupaten/ Kota 2020 2021 2022 2023 2024 1 Kab. Barru 10.923 11.017 11.275 11.712 12.058 Kota Pare-pare 13.663 13.786 14.027 14.495 14.928 Kab. Soppeng 9.483 9.558 9.756 10.098 10.547 Kab.Sidrap 12.073 12.201 12.379 12.739 13.209 Kab. Pangkep 11.405 11.519 11.817 12.241 12.643 6 Kab. Bone 8.963 9.030 9.277 9.682 10.084 Sumber : BPS Tahun 2025 Berdasarkan statistik di atas terlihat bahwa Paritas Daya Beli yang diproyeksi dengan pengeluaran per kapita Kabupaten Barru telah menunjukkan peningkatan tiap tahunnya namun tetap perlu mendapat perhatian, dikarenakan jika dibandingkan dengan capaian Nasional dan Provinsi masih rendah, juga apabila disandingkan dengan wilayah sekitar.
4. 5.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat partisipasi angkatan kerja didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 72 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Kabupaten Barru Provinsi Sul-Sel Nasional penduduk usia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan tingkat pengengguran terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tiak terserap di dunia kerja. TPAK dan TPT di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.44 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) 57,18 58,14 62,36 62,26 59,32 2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 6,39 6,74 5,32 5,89 6,42 Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025 Sepanjang tahun 2020 - 2024, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di kabupaten barru mengalami fluktuasi, dengan tingkat partisipasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 62,36% dan tingkat partisipasi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 57,18%. Selanjutnya, untuk data tingkat penganguran terbuka juga menunjukkan trend yang fluktuatif, dengan tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 6,74% dan tingkat pengangguran terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,32%. Grafik 2.18 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Barru 57.18 58.14 52.36 62.26 59.32 Provinsi Sul-Sel 63.40 64.73 66.18 65.66 67.38 Nasional 67.77 67.80 69.96 69.39 70.54 Sumber : BPS Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 73 Tabel 2.45 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Barru dengan wilayah setara Tahun 2024 No Kabupaten/ Kota 2020 (%) 2021 (%) 2022 (%) 2023 (%) 2024 (%) 1 Kab. Barru 57.18 58,14 62,36 62,26 59,32 2 Kota Pare-pare 65.53 66,94 63,60 65,52 69,67 3 Kab. Soppeng 57.5 58,94 61,90 59,44 62,49 4 Kab.Sidrap 56.92 58,70 57,60 55,49 61,19 5 Kab. Pangkep 63.85 64,43 63,30 69,98 71,17 6 Kab. Bone 60.57 65,67 67,40 62,69 64,23 Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka 2025 TPAK yang tinggi merupakan salah satu indikasi tingginya kesempatan kerja yang tersedia sehingga orang terserap dalam lapangan kerja yang ada atau sedang mencari kerja atau bahkan mempersiapkan usaha. Dari tabel diatas sejak tahun 2020 - 2024 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Barru selalu di atas 50%, dengan TPAK tertinggi yaitu mencapai 62,36% pada Tahun 2022. TPT adalah persentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah angkatan kerja, digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT menunjukkan persentase orang yang mencari kerja terhadap penduduk angkatan kerja. Tingginya TPT merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja. TPT sering menjadi topik diskusi karena terkait dengan masalah ekonomi dan sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 74 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kabupaten Barru Provinsi Sul-Sel Nasional Grafik 2.19 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2020 - 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Barru 6.39 6.74 5.32 5.89 6.42 Provinsi Sul-Sel 6.31 5.72 4.51 4.33 4.19 Nasional 7.07 6.49 5.86 5.45 4.82 Sumber : BPS Tahun 2025 Tabel 2.46 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru dengan wilayah setara Tahun 2020 - 2024 No Kabupaten/ Kota 2020 (%) 2021 (%) 2022 (%) 2023 (%) 2024 (%) 1 Kab. Barru 6.39 6,74 5,32 5,89 6,42 2 Kota Pare-pare 7.14 6,72 6,72 5,86 5,23 3 Kab. Soppeng 4.42 3,92 3,92 4,34 3,33 4 Kab.Sidrap 5.91 4,93 4,93 3,29 3,02 5 Kab. Pangkep 5.18 5,86 5,86 5,05 3,99 6 Kab. Bone 3.20 4,15 4,15 2,88 2,28 Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025 Berdasarkan data statistik diatas menunjukkan bahwa baik TAPK maupun TPT, capaian yang diperoleh Kabupaten Barru menunjukkan kinerja yang rendah. Beberapa teori mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. setiap adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Hubungan antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barru Barru diilustrasikan pada grafik berikut ini. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 75 8 7 6.74 6 6.39 6.42 5.89 5 4 3 2 4.77 5.11 4.92 3.51 1 0.87 0 Pengangguran Terbuka Pertumbuhan Ekonomi Grafik 2.20 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 -2024 2020 2021 2022 2023 2024 Pengangguran Terbuka 6.39 6.74 5.32 5.89 6.42 Pertumbuhan Ekonomi 0.87 4.77 5.11 3.51 4.92 Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025 Berdasarkan gambar diatas hubungan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran pada rentang tahun 2020 - 2024 menunjukkan korelasi yang lemah. Hal tersebut ditunjukkan oleh kecenderungan di tahun 2020 dan 2021 yang memperlihatkan fakta bahwa meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat akan tetapi jumlah pengangguran juga meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh perusahaan yang awalnya meningkatkan produksinya melalui penambahan tenaga kerja beralih pada peningkatan penggunaan teknologi dan pemanfaatan sumber daya digital yang menggantikan peran sumber daya manusia.
5. 6.Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Pemberdayaan perempuan merupakan urusan yang sangat penting untuk menuju pencapaian kesetaraan gender yaitu dengan memberikan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif disemua bidang kehidupan. Sedangkan perlindungan anak merupakan amanah undang-undang nomor 35 tahun 2013 tentang perlindungan anak dan dengan ditandatanganinya deklarasi menuju kabupaten layak anak pada tahun 2020 , mengharuskan Kabupaten Barru memberikan perhatian besar terhadap pemenuhan hak-hak anak. Menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, selama periode 2020 - 2024 telah disiapkan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 76 mengatasi isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, sekaligus mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's), terutama tujuan kelima yaitu kesetaraan gender. capaian pemberdayaan Perempuan ditunjukkan dari angka lndeks Pembangunan Gender dan lndeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Barru yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.47 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%) 95.52 95.51 95,64 95,65 95,74 2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%) 63.96 63.98 65,24 64,91 65,09 Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025/BPS Tahun 2025 lndeks Pembangunan Gender (IPG) adalah digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti lndeks Pembangunan Manusia. Hal ini menggambarkan kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sementara lndeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dari angka IPG dan IDG pada tabel diatas memperlihatkan bahwa angka untuk IPG dalam periode tahun 2020 - 2024 menunjukkan perolehan yang memuaskan meskipun mengalami penurunan seiring dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Dalam konteks pembangunan, pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan begitu erat kaitannya dengan memperbaiki kualitas generasi penerus bangsa, untuk itu sangat penting memberikan perhatian dan fokus terhadap Pemberdayaan Perempuan. Untuk perlindungan anak Pemerintah Daerah Kabupaten Barru juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak, diharapkan dengan terbitnya Peraturan Daerah dapat melindungi hak-hak anak di Kabupaten Barru.
6. 7.Indeks Reformasi Birokrasi Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 77 Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 sudah memasuki periode ke tiga yaitu tahun 2020 - 2024. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Barru telah berjalan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2024 adalah 50,02 dengan kategori CC. Tabel 2.48 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Barru Tahun 2023 – 2024 No Komponen Penilaian Tahun 2023 Tahun 2024
7. 1.Indeks Reformasi Birokrasi 50,02 68.02 Sumber : Kemenpan RB RI, Tahun 2025 Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten barru telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan peningkatan nilai pada komponen pungungkit dan penghasil.
8. 8.Nilai sakip Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah. Sistem Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematika dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisarian dan pelapaoran kinerja pada instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 78 Berdasarkan hal tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Barru dalam hal ini telah melakukan penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya dinilai dan dilakukan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan penilaian dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap seluruh Instansi Pemerintah pada setiap tahunnya. Adapun nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperolah Pemerintah Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.49 Komponen Penilaian Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2023-2024 No Komponen Penilaian Bobot Nilai 2023 2024 A Perencanaan Kinerja 30 23,02 23,04 B Pengukuran Kinerja 25 15,84 15,92 C Pelaporan Kinerja 15 9,82 10,09 D Evaluasi Internal 10 11,36 12,37 Nilai Hasil Evaluasi 100 60,04 61,42 Tingkat Akuntabilitas Kinerja B B Sumber : Kemepan RB RI, Tahun 2025 Nilai SAKIP tahun 2024 yang sebesar 61,42 dengan kategori B meningkat dari tahun sebelumnya, menunjukkan pemerintah kabupaten barru telah melakukan perbaikan-perbaikan yang terkait dengan komponen penilaian yang menentukan nilai akhir hasil evaluasi SAKIP.
9. 9.Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks kepuasan masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 79 Tabel 2.50 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Baik Baik Baik Baik Baik Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel diatas menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Barru dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dipertahankan dengan predikat Baik. 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib
10. 1.Bidang Urusan Pendidikan
a.Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman kanak-kanak adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6(enam) tahun yang dilakukan mulai pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang di selenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal. Perkembangan pendidikan anak usia dini (PAUD) dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.51 Pendidikan Anak Usia ini (PAUD) Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%) 80,05 91,38 74,14 94,14 78,31 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel diatas dapat dilihat angka partisipasi PAUD di Kabupaten Barru, mengalami fluktuatif sampai tahun 2024. Jumlah anak usia 5 – 6 tahun yang bersekolah pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan, sehingga dibutuhkan upaya peningkatan minat orang tua untuk mengikutsertakan anaknya pada jenjang pendidikan PAUD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 80 Beberapa faktor yang mempengaruhi pendidikan anak usia dini meliputi faktor internal (faktor bawaan anak dan kondisi kesehatan) dan faktor eksternal (faktor lingkungan, keluarga, dan sekolah). Faktor internal meliputi perkembangan kognitif, sosial emosional, dan fisik motorik anak, serta kondisi kesehatan yang memengaruhi kemampuan belajar anak. Faktor eksternal meliputi kualitas guru, metode pengajaran, lingkungan belajar, dukungan keluarga, dan kondisi ekonomi keluarga.
b.Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah angka perbandingan antara banyaknya murid dari jenjang pendidikan tertentu dengan banyaknya penduduk usia sekolah pada jenjang yang sama dinyatakan dalam persen. Angka partisipasi kasar (APK) yang meliputi APK SD/MI, APK SMP/MTs di Kabupaten Barru tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.52 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Angka Partisipasi Kasar SD/MI (%) 100,67 101,57 103,23 98,83 96,14 2 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs (%) 112,09 88,87 91,41 96,59 96,50 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025/BPS Kab. Barru 2025 Tabel diatas menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Barru pada jenjang SD Sederajat dan jenjang SMP Sederajat tahun 2020 - 2024 berfluktuatif. APK tertinggi pada jenjang SD Sederajat yaitu 103,23% pada tahun 2022, kemudian jenjang SMP Sederajat sebesar 112,09% pada tahun 2020. Penyebab APK SD/Sederajat maupun SMP/Sederajat mencapai lebih dari 100%, disebabkan karena terdapat anak berusia kurang dari 7 tahun dan anak berusia lebih dari 15 tahun yang sekolah di jenjang SD dan SMP/Sederajat. Angka Partisipasi Kasar (APK) dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kemiskinan, tingkat pendidikan penduduk, ketersediaan layanan pendidikan, dan kondisi geografis. Secara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 81 lebih rinci, meningkatnya angka kemiskinan menghambat akses ke pendidikan karena kemampuan orang tua membayar biaya sekolah. Tingkat pendidikan orang tua juga berperan, karena mereka yang lebih berpendidikan cenderung lebih mengutamakan pendidikan anak-anak mereka. Rasio guru di Kabupaten Barru masih terbatas atau belum berimbang dengan jumlah siswa dan jumlah sekolah yang ada. Untuk faktor geografis jarak ke sekolah sudah tidak menjadi masalah di Kabupaten Barru.
c.Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ Paket A dan SMP/ MTs/ Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Angka partisipasi murni yang meliputi angka partisipasi murni SD/MI, angka partisipasi murni SMP/MTs di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.53 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket Adan SMP/MTs/ Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) 98,25 98,20 99,39 98,82 99,30 2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%) 81,38 82,28 82,21 96,59 96,51 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025 Berdasarkan tabel diatas, selama kurun waktu 5 (lima) tahun, APM SD/Sederajat menunjukkan kecenderungan meningkat, sedangkan APM/SMP Sederajat cenderung berfluktuasi. Baik APM SD/Sederajat maupun APM SMP/Sederajat belum mencapai angka ideal karena terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah dan anak usia sekolah yang sekolah tidak pada jenjang kelompok usianya. Angka Partisipasi Murni (APM) dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kemiskinan, tingkat pendidikan penduduk, ketersediaan layanan pendidikan, dan kondisi geografis. Secara lebih rinci, meningkatnya angka kemiskinan menghambat akses ke pendidikan karena kemampuan orang tua membayar biaya sekolah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 82 Tingkat pendidikan orang tua juga berperan, karena mereka yang lebih berpendidikan cenderung lebih mengutamakan pendidikan anak-anak mereka. Rasio guru di Kabupaten Barru masih terbatas atau belum berimbang dengan jumlah siswa dan jumlah sekolah yang ada. Untuk faktor geografis jarak ke sekolah sudah tidak menjadi masalah di Kabupaten Barru.
d.Angka partisipasi sekolah (APS) SD/ MI/ Paket A dan SMP/ MTs/ Paket B Angka partisipasi sekolah merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai dan dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. APS digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan dan merupakan alat ukur pemerataan pendidikan yang paling mendekati dan paling baik jika dibandingkan dengan APK atau APM. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru, disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.54 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%) 97,69 98,19 99,38 98,82 99,30 2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%) 93,41 95,32 94,01 96,59 96,51 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel di atas, dapat diuraikan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A di Kabupaten Barru untuk periode 2020 -2024 berfluktuatif. Yang mana capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 99,38 persen dan capaian terendah pada tahun 2020 dengan angka sebesar 97,69 persen. Sedangkan pada tingkat pendidikan SMP/MTs/Paket B pada tahun 2020 - 2024 juga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 83 berfluktuatif, dimana capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 96,59% dan capaian terendah pada tahun 2020 sebesar 93,41%. Angka partisipasi sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Secara umum, faktor-faktor ini mencakup faktor-faktor terkait siswa, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Faktor-faktor yang signifikan antara lain tingkat kemiskinan, akses pendidikan, kualitas guru, dan jumlah sekolah yang tersedia.
e.Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka putus sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.55 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI & SMP/MTs Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 No. Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) 0,44 0,45 0,52 0,52 0,76 2 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%) 1,19 1,36 1,90 1,93 1,92 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel di atas, angka putus sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs fluktuatif namun cenderung meningkat dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya APS SD/MI dan SMP/MTs antara lain yaitu siswa yang motivasi belajarnya rendah, tingkat ekonomi keluarga, dan karena alasan sosial budaya lainnya. Putus sekolah disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya minat sekolah, kurangnya motivasi, dan kesulitan belajar. Faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi keluarga yang kurang, kurangnya dukungan dari orang tua, faktor sosial seperti bullying, dan kurangnya akses ke fasilitas Pendidikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 84
f.Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan SMP/MTs Angka kelulusan sebagai salah satu indikator yang mencerminkan keberhasilan proses belajar mengajar disekolah. Semakin baik proses belajar mengajar, maka persentase angka kelulusan semakin baik pula. Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.56 Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) 100 100 98,63 99,66 99 2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) 100 100 97,82 98.85 99 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa AL SD/MI dan AL SMP/MTs pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan pencapaian hingga 100%, namun pada Tahun 2022 dan 2024 mengalami penurunan hanya diangka 98 – 99%. Hal ini disebabkan karena kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sepenuhnya menjadi kewenangan satuan pendidikan. Faktor utama yang mempengaruhi angka kelulusan meliputi faktor internal (seperti kesiapan mental, motivasi belajar, dan kesehatan) dan faktor eksternal (seperti lingkungan belajar, dukungan keluarga, dan akses ke sumber belajar). Selain itu, faktor ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya juga memainkan peran penting
g.Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka melanjutkan adalah persentase jumlah lulusan pada setiap jenjang pendidikan yang melanjutkan ke jenjang berikutnya. Angka Melanjutkan berguna untuk melihat apakah penduduk usia sekolah menyelesaikan pendidikannya dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak. Idealnya adalah semua lulusan melanjutkan pendidikannya ke jenjang berikutnya. Namun di Kabupaten Barru pada tahun 2020 hingga tahun 2024, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs melebihi 100% disebabkan karena jumlah siswa/siswi yang masuk sekolah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 85 SMP/MTs lebih besar dari jumlah siswa/siswi yang lulus SD/MI yang dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.57 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI dan SMP/MTs di Kab.Barru 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%) 122,23 93,61 90,29 93,52 93,52 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel di atas, selama tahun 2020 - 2024 Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs berfluktuatif. Capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 122,23 persen, sedangkan capaian terendah pada tahun 2022 sebesar 90,29 persen. Angka Melanjutkan (AM) dari jenjang SD/MI ke SMP/MTs atau dari SMP/MTs ke jenjang lebih tinggi bisa mengalami kenaikan atau penurunan karena berbagai faktor. Kenaikan AM biasanya disebabkan oleh meningkatnya akses dan kualitas pendidikan, seperti pembangunan sekolah baru, program beasiswa, dan bantuan dari pemerintah seperti BOS dan Program Indonesia Pintar. Selain itu, kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan serta membaiknya kondisi ekonomi keluarga juga mendorong anak untuk melanjutkan sekolah. Di sisi lain, penurunan AM dapat terjadi karena masalah ekonomi yang membuat anak terpaksa bekerja, sulitnya akses ke sekolah lanjutan terutama di daerah terpencil, serta masih adanya pernikahan dini dan anggapan budaya yang membatasi pendidikan, terutama bagi anak perempuan. Faktor lain seperti bencana alam, konflik, kurangnya motivasi belajar, dan proses administrasi yang rumit juga bisa menjadi penyebab turunnya angka melanjutkan sekolah.
h.Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik Sekolah dengan kondisi bangunan baik merupakan perbandingan antara jumlah sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik dengan jumlah seluruh sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang dinyatakan dalam persen. Sekolah mempunyai jumlah ruang kelas yang berbeda-beda dan kondisi ruang kelas terbagi atas 4 (empat) kondisi yaitu kondisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 86 baik, rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Sekolah yang mempunyai ruang kelas dengan kondisi baik baik dan rusak ringan dinyatakan sebagai sekolah dengan kondisi bangunan baik karena ruang kelas yang rusak ringan bisa di biayai oleh dana bantuan operasional sekolah (BOS). Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.58 Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 A SD/MI 1 Jumlah Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (Unit) 210 212 212 213 209 2 Jumlah Seluruh Sekolah SD/MI (Unit) 226 226 226 226 226 3 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%) 94,23 98,81 94,24 92,47 94,24 B SMP/MTS 1 Jumlah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (Unit) 29 29 30 46 48 2 Jumlah Seluruh Sekolah SMP/MTs (Unit) 53 54 54 54 54 3 Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) 55 53,70 55,56 85,19 88,88 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025 Selama kurun waktu 2020 - 2024 Persentase bangunan SD/MI dan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik cenderung berfluktuatif. Angka Melanjutkan (AM) dari jenjang SD/MI ke SMP/MTs atau dari SMP/MTs ke jenjang lebih tinggi bisa mengalami kenaikan atau penurunan karena berbagai faktor. Kenaikan AM biasanya disebabkan oleh meningkatnya akses dan kualitas pendidikan, seperti pembangunan sekolah baru, program beasiswa, dan bantuan dari pemerintah seperti BOS dan Program Indonesia Pintar. Selain itu, kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan serta membaiknya kondisi ekonomi keluarga juga mendorong anak untuk melanjutkan sekolah. Di sisi lain, penurunan AM dapat terjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 87 karena masalah ekonomi yang membuat anak terpaksa bekerja, sulitnya akses ke sekolah lanjutan terutama di daerah terpencil, serta masih adanya pernikahan dini dan anggapan budaya yang membatasi pendidikan, terutama bagi anak perempuan. Faktor lain seperti bencana alam, konflik, kurangnya motivasi belajar, dan proses administrasi yang rumit juga bisa menjadi penyebab turunnya angka melanjutkan sekolah.
i.Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar (SD dan SMP) Rasio ketersediaan sekolah dapat menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah ini dihitung untuk tiap 10.000 penduduk. Rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kabupaten Barru disajikan dalam tabel sebagai berikut. Tabel 2.59 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No 2020 2021 2022 2023 2024 1 100,06 100,51 99,50 116,51 118,61 2 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (SMP) (%) 52,10 34,07 38,24 51,99 50,88 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025 Apabila dicermati dari tahun 2020 - 2024 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (SD) dan tingkatan SMP/MTs di kabupaten Barru kondisinya cenderung berfluktuatif. Ketersediaan sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah perubahan jumlah kelahiran yang berdampak langsung pada jumlah anak usia sekolah di suatu wilayah. Jika angka kelahiran menurun, maka jumlah siswa baru juga ikut berkurang, sementara peningkatan kelahiran akan menambah kebutuhan sekolah. Selain itu, migrasi penduduk juga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 88 memengaruhi fluktuasi, karena perpindahan keluarga dari satu daerah ke daerah lain bisa menyebabkan penumpukan atau kekurangan siswa di wilayah tertentu. Kebijakan pembangunan sekolah baru atau penggabungan sekolah (regrouping) oleh pemerintah juga bisa memengaruhi ketersediaan satuan pendidikan. Di sisi lain, perubahan tata ruang wilayah, seperti urbanisasi dan pembangunan kawasan pemukiman baru, dapat menciptakan kebutuhan akan sekolah baru di satu daerah, sementara di daerah lain justru terjadi penurunan jumlah sekolah karena kekurangan siswa. Semua faktor ini membuat jumlah sekolah dan populasi siswa usia sekolah pada jenjang SD dan SMP tidak selalu stabil setiap tahunnya.
j.Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (SD dan SMP) Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan jenjang pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan jenjang pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pembelajaran. Rasio jumlah guru/murid sekolah pendidikan dasar (SD dan SMP) Kabupaten Barru disajikan dalam tabel sebagai berikut. Tabel 2.60 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No. Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar SD 1.100,34 1.130,48 664,98 868,63 763,06 2 Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar SMP 1.216,47 1.038,69 1.434,29 777,51 665,03 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025 Apabila dicermati dari tahun 2020 - 2024 Rasio guru dan murid untuk tingkatan Sekolah Pendidikan Dasar (SD) dan SMP di kabupaten Barru cenderung fluktuatif, dengan capaian tertinggi untuk tingkatan SD di tahun 2021 sebesar 1.130,48, yang apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024, mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 763,06. Sementara untuk tingkatan SMP capaian tahun 2024 sebesar 665,03 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 89 mengalami penurunn apabila dibandingkan dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 1.434,29. Rasio guru dan murid pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Barru cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun karena dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Salah satunya adalah perubahan jumlah murid yang bisa naik atau turun akibat dinamika jumlah penduduk usia sekolah, tingkat kelahiran, dan mobilitas penduduk. Jika jumlah siswa meningkat tajam tanpa diimbangi penambahan guru, maka rasio akan membesar. Sebaliknya, jika jumlah siswa menurun atau sekolah melakukan regrouping, rasio bisa menurun. Selain itu, mutasi, pensiun, atau pengangkatan guru baru juga sangat memengaruhi fluktuasi. Setiap tahun, ada guru yang pensiun atau pindah tugas, dan tidak selalu diiringi dengan perekrutan atau penempatan guru baru secara seimbang. Distribusi guru yang belum merata antar sekolah atau wilayah juga menjadi penyebab, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di beberapa sekolah, kekurangan guru masih menjadi masalah, sementara di sekolah lain bisa terjadi kelebihan. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah kebijakan pendidikan daerah, seperti pengangkatan guru honorer, relokasi guru, atau pembukaan sekolah baru, yang bisa mengubah proporsi antara jumlah guru dan murid. Semua faktor tersebut menyebabkan rasio guru dan murid di Kabupaten Barru mengalami perubahan yang tidak konsisten dari tahun ke tahun.
k.Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya tanpa harus mengerti yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun keatas. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 90 Tabel 2.61 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No. Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%) 90,42 90,81 89,17 75,48 99,02 Sumber : BPS Tahun 2025 Apabila dicermati dari tahun 2020 - 2024, Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidakbuta aksara) Kabupaten Barru berfluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 90,81 persen. Untuk tahun 2024 tidak ada data dari perangkat daerah terkait jumlah penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) karena tidak dilakukan pendataan. Penduduk yang berusia di atas 15 tahun dan melek huruf (tidak buta aksara) di Kabupaten Barru cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utama adalah perubahan jumlah penduduk usia dewasa, baik karena pertambahan penduduk, migrasi, maupun angka kematian. Mobilitas penduduk seperti masuknya penduduk baru dari daerah lain yang memiliki tingkat literasi berbeda, juga bisa mempengaruhi angka keseluruhan. Selain itu, program pemberantasan buta aksara yang dijalankan oleh pemerintah daerah atau lembaga non-formal memiliki pengaruh besar. Jika program ini dijalankan secara aktif dan berkelanjutan, maka jumlah penduduk yang melek huruf meningkat. Namun jika program ini terhenti atau berkurang cakupannya, angka buta huruf bisa kembali naik. Akses terhadap pendidikan nonformal atau kejar paket A dan B juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kemampuan baca tulis warga dewasa. Faktor lainnya adalah kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi, yang dapat berbeda-beda antar wilayah, serta dukungan keluarga dan lingkungan dalam mendorong warga belajar baca tulis. Karena semua faktor ini tidak berjalan secara konsisten setiap tahun, maka jumlah penduduk usia >15 tahun yang melek huruf di Kabupaten Barru pun cenderung mengalami fluktuasi. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 91
l.Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru sebagai tenaga pendidik berinteraksi langsung dengan peserta didik sehingga harus memiliki keahlian atau kualifikasi atau kompetensi dalam menjalankan tugas dengan baik untuk mencerdaskan peserta didik, hal ini sesuai dengan undang- undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mensyaratkan bahwa guru wajib memiliki latar belakang akademis strata satu (S1) atau diploma empat(D-IV). Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.62 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%) 88,24 94,89 100 100 98,05 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025 Perkembangan jumlah pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D4 Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel di atas. Selama kurun waktu tahun 2020 - 2024 jumlah pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik cenderung meningkat. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D-IV di Kabupaten Barru cenderung meningkat karena beberapa faktor penting. Salah satunya adalah kebijakan pemerintah pusat yang mendorong guru untuk menempuh pendidikan tinggi melalui program beasiswa dan bantuan peningkatan kualifikasi. Selain itu, pemerintah daerah juga aktif memberikan pelatihan dan pembinaan bagi para guru agar terus meningkatkan kompetensinya. Undang-Undang Guru dan Dosen yang mewajibkan kualifikasi minimal S1/D-IV turut mempercepat peningkatan ini, terutama dalam rekrutmen guru baru yang harus memenuhi syarat tersebut. Pergantian guru-guru yang pensiun dengan tenaga pengajar yang sudah berkualifikasi juga berkontribusi terhadap peningkatan ini. Di samping itu, kesadaran guru akan pentingnya pendidikan tinggi untuk menunjang karier dan mendapatkan tunjangan profesional ikut mendorong mereka melanjutkan studi. Semua Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 92 faktor tersebut menjadikan jumlah guru berkualifikasi S1/D-IV di Barru terus bertambah meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun tertentu.
1. 2.Bidang Urusan Kesehatan Kesehatan merupakan salah satu bidang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Capaian indikator kesehatan antara lain:
a.Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per 1000 kelahiran hidup). Angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.63 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) (Jiwa) 10 9 46 27 35 2 Jumlah kelahiran hidup (Jiwa) 3.068 3.047 2.983 2.780 2.385 3 Angka Kematian Bayi (AKB) Bayi per 1000 kelahiran hidup 3 3 15 10 15 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 AKB pada tahun 2020 - 2024 cenderung berfluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa program-program untuk mengurangi AKB harus tetap di kedepankan, misalnya program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI Eksklusif, program tentang gizi serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan balita. Pada tahun 2020 hingga 2021 telah mengalami penurunan, namun pada tahun 2022 dan 2024 kembali mengalami peningkatan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 93 Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Barru pada periode 2020–2024 cenderung fluktuatif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah kondisi gizi dan kesehatan ibu hamil, tingginya kasus pernikahan dini, serta akses yang tidak merata terhadap layanan kesehatan ibu dan bayi. Ketidakkonsistenan dalam program intervensi seperti edukasi ASI, imunisasi, dan pemantauan kehamilan juga berdampak pada naik turunnya AKB. Selain itu, karena jumlah kelahiran di Barru relatif kecil, sedikit perubahan kasus bisa menyebabkan pergeseran angka AKB yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.
b.Angka kelangsungan hidup bayi Angka Kelangsungan Hidup Bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun dimana AKHB=1-Angka Kematian Bayi. Sedangkan untuk AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi dibawah usia 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKHB di Kabupaten Barru dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 2.64 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kab.Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (%) 99,70 99,70 99,60 98,90 99,9 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 AKHB pada periode tahun 2020 cenderung berfluktuasi, yang mana pada tahun 2024 mengalami penurunan dibanding periode 4 tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa program- program untuk mengurangi AKHB harus tetap dikedepankan, misalnya program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI Eksklusif, program tentang gizi serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan balita.
c.Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Balita (AKBa) adalah Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 94 kematian bayi). Angka Kematian Balita (AKBa) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.65 Angka Kematian Balita (AKBa)/1000 kelahiran hidup Kab.Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Kematian Balita (Jiwa) 2 2 3 0 0 2 Jumlah kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu (Jiwa) 3069 3069 2983 2.780 2.385 3 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 AKBa pada periode tahun 2020 - 2024 cenderung berfluktuasi, yang mana pada periode tahun 2020 - 2022 mengalami kondisi stagnan dibandingkan periode tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa program-program untuk mengurangi AKHB harus tetap dikedepankan, misalnya program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI Eksklusif, program tentang gizi serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan balita. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kondisi gizi anak, di mana balita yang mengalami gizi buruk atau stunting lebih rentan terhadap penyakit dan kematian. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan, seperti imunisasi, pemeriksaan rutin, dan pengobatan saat sakit, juga sangat menentukan. Jika layanan ini tidak merata atau menurun kualitasnya, AKBa bisa meningkat. Pola asuh keluarga, sanitasi lingkungan, serta kebersihan makanan dan air juga turut memengaruhi ketahanan balita terhadap penyakit. Faktor lainnya adalah ketidakkonsistenan program kesehatan masyarakat seperti posyandu atau intervensi gizi, yang jika tidak dilakukan secara berkelanjutan, bisa menyebabkan angka kematian balita naik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 95 kembali. Karena berbagai faktor ini dapat berubah setiap tahun, AKBa pun cenderung mengalami fluktuasi.
d.Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup Angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal adalah banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per 1000 kelahiran hidup) setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau di dapat selama kehamilan. Angka Kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.66 Angka Kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup Kab.Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 bulan) (Jiwa) 6 8 44 27 26 2 Jumlah kelahiran hidup (Jiwa) 3069 3.047 2.983 2.780 2.385 3 Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup 2 3 15 10 11 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Angka kematian neonatal pada periode tahun 2020 - 2024 cenderung berfluktuasi, yang mana angka kematian tertinggi pada periode tersebut terjadi pada tahun 2022, yang mencapai 15 angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 2 angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Barru cenderung fluktuatif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah kondisi kesehatan ibu dan bayi saat persalinan, seperti gizi ibu, komplikasi kehamilan, dan berat lahir rendah. Faktor lainnya adalah jumlah kelahiran yang relatif kecil, sehingga perubahan kasus kematian sedikit saja dapat berdampak signifikan terhadap angka kematian neonatal secara keseluruhan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 96
e.Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Indikator ini menunjukkan Angka Kematian Ibu pada saat hamil, bersalin dan nifas dari per 100.000 kelahiran. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.67 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas (jiwa) 3 7 2 2 5 Z Jumlah kelahiran hidup (jiwa) 3069 3.047 2.983 2.780 2.385 3 Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 98 230 67 72 210 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 - 2024 cenderung berfluktuasi, yang mana angka kematian tertinggi pada periode tersebut terjadi pada tahun 2021, yang mencapai 230 angka kematian per 100.000 kelahiran hidup, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 67 angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Barru antara tahun 2020–2024 menunjukkan pola fluktuatif karena kombinasi faktor- faktor yang saling memengaruhi. Kondisi kesehatan ibu seperti anemia, kehamilan usia muda, dan komplikasi obstetri menjadi penyumbang utama.
f.Rasio Posyandu Persatuan Balita Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 97 kematian ibu dan bayi. rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.68 Rasio Posyandu Persatuan Balita Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah posyandu (Unit) 267 270 270 272 273 2 Jumlah balita (Jiwa) 13.343 12.788 12.355 9.574 11.352 3 Rasio posyandu per satuan balita (%) 20.01 21.11 21,85 28,41 24,05 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Rasio posyandu per satuan balita Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 - 2024 cenderung berfluktuasi, yang mana rasio tertinggi pada periode tersebut terjadi pada tahun 2024, yang mencapai angka 28,41, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya mencapai angka 20,01. Rasio posyandu per balita di Kabupaten Barru fluktuatif karena jumlah posyandu dan balita berubah setiap tahun, sementara tingkat kunjungan dipengaruhi oleh pengetahuan orang tua, akses dan jarak, serta daya tarik layanan. Inovasi seperti Wisata Posyandu dan pelatihan kader mampu meningkatkan partisipasi, tetapi jika intervensi dan edukasi tidak dijalankan secara konsisten, kunjungan dapat menurun. Karena variasi ini, rasio posyandu per balita tampak bergerak naik-turun dari waktu ke waktu.
g.Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Puskesmas, poliklinik, puskesmas pembantu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Rasio puskesmas, poliklinik puskesmas pembantu dihitung berdasarkan jumlah puskesmas, poliklinik puskesmas pembantu per 1.000 jumlah penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 98 Tabel 2.69 Rasio puskesmas, poliklinik puskesmas pembantu per 1.000 jumlah penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Thn Jumlah Penduduk (Jiwa) Puskesmas Poliklinik Pustu Jumlah Rasio Jumlah Rasio Jumlah Rasio 1 2020 187.392 12 0.064 0 0 33 186,774 2 2021 189.877 12 0.064 0 0 33 184,329 3 2022 191.895 12 0,063 7 0,037 33 0,182 4 2023 194.543 12 0.062 7 0,036 35 0,181 5 2024 195.385 12 0,061 7 0,036 35 0,179 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Rasio jumlah puskesmas terhadap jumlah penduduk dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami penurunan. Namun rasio jumlah pustu terhadap jumlah penduduk cenderung stagnan. Hal ini disebabkan karena laju pertambahan jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan jumlah penduduk. Jumlah penduduk dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami penambahan sementara jumlah puskesmas dan jumlah pustu tetap.
h.Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rumah sakit mempunyai peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rasio rumah sakit per satuan penduduk yang menunjukkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk di wilayah pelayanannya. Rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.70 Rasio rumah sakit/1.000 jumlah penduduk Tahun 2020 - 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Rumah Sakit (Unit) 1 1 1 1 1 2 Jumlah Penduduk (Jiwa) 187.392 189.877 191.895 194.543 195.385 3 Rasio Rumah Sakit 0,0053 0,0052 0,0052 0,0051 0,0051 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 99 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 per seribu Penduduk Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Rasio Jumlah Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena laju pertambahan jumlah rumah sakit lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan jumlah penduduk. Jumlah penduduk dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami penambahan sementara tidak ada penambahan jumlah rumah sakit. Rasio Rumah Sakit terhadap Jumlah rasio tertinggi yaitu pada tahun 2020 sebesar 0,0054 dan terendah pada tahun 2024 yaitu sebesar 0,0051.
i.Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Indikator ini dapat menggambarkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter yang diukur berdasarkan jumlah dokter per 1.000 penduduk. Rasio dokter persatuan penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.71 Rasio Dokter Persatuan penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah dokter (Orang) 25 25 54 69 50 2 Jumlah penduduk (Jiwa) 187.392 189.877 191.895 194.543 195.385 3 Rasio dokter per satuan penduduk 0.13 0.14 0,28 0,35 0,26 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Rasio Dokter Persatuan penduduk belum mencapai target jika berdasar pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 34 tahun 2016 tentang Kriteria daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, dimana pada lampirannya disebutkan rasio yang layak untuk dokter/satuan penduduk adalah 1 : 2500, sementara di Kabupaten Barru masih jauh dari layak terkait ketersediaan tenaga dokternya. Hal tersebut juga terlihat pada beberapa puskesmas yang jumlah tenaga dokternya belum mencapai standar nasional. Adapun beberapa alternatif solusi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 100 yang telah dilakukan adalah melakukan perekrutan tenaga kontrak dokter daerah dan pendayagunaan dokter internship di beberapa tempat yakni RSUD, PKM Padongko dan PKM Palanro (di tempat tersebut terdapat dokter pendamping internship).
j.Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk yang diukur berdasarkan jumlah tenaga medis per 1.000 penduduk. Rasio tenaga medis persatuan penduduk disajikan dalam tabel berikut. Tabel 2.72 Rasio Tenaga Medis per 1.000 Jumlah Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah tenaga medis (Orang) 57 57 83 85 103 2 Jumlah penduduk (Jiwa) 187.392 189.877 191.895 194.543 195.385 3 Rasio tenaga medis per satuan penduduk 0,30 0,31 0,43 0,44 0,53 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel diatas terlihat rasio tenaga medis persatuan penduduk belum mencapai target karena tenaga medis yang ada di RSUD dan puskesmas jumlah tenaganya masih kurang sementara disisi lain penduduk terus bertambah. Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan adalah perekrutan tenaga kontrak daerah, kontrak BOK dan tenaga sukarela serta pendayagunaan dokter internship di beberapa tempat yakni RSUD, PKM Padongko dan PKM Palanro (di tempat tersebut terdapat dokter pendamping internship).
k.Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada proses persalinan sehingga untuk menurunkan angka kematian bayi dan ibu maternal salah satunya melalui persalinan yang sehat dan aman, yaitu persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 101 terlatih. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.73 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (kasus) 775 753 1149 863 1062 2 Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama (Jiwa) 775 753 655 863 1062 3 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (Persen) 100 100 175,4 100 100 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami perubahan yang fluktuatif setiap tahunnya. Capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 175,4 persen dan capaian terendah pada tahun 2020 sebesar 100 persen. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Barru cenderung fluktuatif karena dipengaruhi oleh variasi akses layanan kesehatan, kesiapan tenaga medis, dan kesadaran ibu hamil terhadap tanda bahaya. Selain itu, ketidakkonsistenan pelaporan dan edukasi kesehatan juga memengaruhi capaian setiap tahunnya.
l.Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Cakupan pertolongan persalinan adalah cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (linakes). Adapun perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 102 Tabel 2.74 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Barru 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Jiwa) 3.181 3.085 2.989 2.796 2379 2 Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama (Jiwa) 3.246 3.199 3.199 3.245 3251 3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) 98,00 96,00 93,40 86,16 73 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tahun 2024 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya hanya sebesar 86,16 persen, hal ini dipengaruhi oleh jumlah ibu bersalin yang ditolong yang ikut menurun jumlahnya di tahun 2024. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain adalah berkurangnya jumlah kelahiran, yang dapat dipengaruhi oleh penurunan angka kehamilan atau program keluarga berencana yang efektif. Selain itu, masih adanya persalinan di luar fasilitas kesehatan, seperti di rumah tanpa pendamping tenaga kesehatan, juga dapat menurunkan angka cakupan. Akses yang terbatas ke fasilitas layanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil, serta keterbatasan tenaga kesehatan di beberapa daerah turut menjadi penyebab. Faktor lain yang memengaruhi adalah kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya persalinan yang aman di fasilitas kesehatan. Kombinasi faktor-faktor ini menyebabkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Barru mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.
m.Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah desa/kelurahan dimana bayi yang ada di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 103 desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap pada satu kurun waktu tertentu. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.75 Cakupan Desa Kelurahan UCI Kab. Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Desa / Kelurahan UCI (Desa/Kel) 19 44 52 53 39 2 Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan (Desa/Kel) 55 55 55 55 55 3 CakupanDesa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%) 35 80 95 96 71 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas terlihat bahwa persentase Cakupan Desa Kelurahan UCI Kab. Barru pada periode tahun 2020 -2024 mengalami perubahan setiap tahunnya. Dengan capaian cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 96 persen, dan capaian terendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya mencapai 35 persen. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Barru pada periode 2020–2024 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dengan capaian tertinggi sebesar 96 persen pada tahun 2023 dan terendah sebesar 35 persen pada tahun 2020. Perubahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah ketersediaan dan distribusi vaksin, jumlah tenaga kesehatan di lapangan, serta dukungan dan partisipasi masyarakat dalam program imunisasi. Pada tahun-tahun awal, seperti 2020, cakupan rendah dapat disebabkan oleh terhambatnya pelayanan imunisasi akibat pandemi COVID-19, keterbatasan mobilitas, dan penurunan kunjungan ke posyandu atau puskesmas. Sebaliknya, peningkatan pada 2023 menunjukkan adanya perbaikan sistem distribusi vaksin, peningkatan sosialisasi, serta pemulihan layanan kesehatan dasar. Faktor lain seperti dukungan lintas sektor, program percepatan imunisasi, dan pelatihan kader posyandu juga turut berkontribusi terhadap peningkatan cakupan UCI di tahun-tahun berikutnya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 104
n.Persentase Balita Gizi Buruk Persentase balita gizi buruk adalah jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan pelayanan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah keseluruhan balita yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama dikali seratus persen. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.76 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah balita gizi buruk (jiwa) 5 4 4 5 5 2 Jumlah seluruh balita (Jiwa) 13.343 13.024 12.571 12.250 11352 3 Persentase balita gizi buruk (%) 0.04 0,03 0,03 0,04 0,04 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase balita gizi buruk Kabupaten Barru cenderung fluktuatif, namun masih dibawah angka 1%, termasuk kategori rendah menurut WHO dan masih berada di bawah target nasional yaitu kurang dari 5%. Status gizi balita bersifat labil, karena sangat dipengaruhi pola asupan makanan bergizi dan penyakit penyerta, misalnya diare, cacingan, demam berdarah, thypus dan lain-lain. Masih diperlukan adanya upaya peningkatan status gizi bayi dan balita melalui program yang terkait dengan kesehatan bayi dan balita. Kesehatan seorang balita sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang terserap dalam tubuh. Kurangnya gizi yang diserap oleh tubuh mengakibatkan seorang balita mudah terserang penyakit, karena gizi memberikan pengaruh yang besar terhadap kekebalan tubuh. Peningkatan gizi pada balita ini dipengaruhi oleh peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi, melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, perbaikan ekonomi keluarga, perbaikan perilaku pengasuhan, konsumsi makanan yang mengikuti kaidah gizi dan kesehatan dan peningkatan kesehatan ibu dan anak. Salah satu akibat kurang gizi balita dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 105 pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Prevalensi Stunting pada balita dan baduta di Kabupaten Barru dapat dilihat di bawah ini. Tabel 2.77 Prevalensi Stunting Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita (%) 11,04 8,30 8,70 11,9 16 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Prevalensi stunting balita di Kabupaten Barru pada tahun 2020 (17,43%) berada pada angka tertinggi artinya lebih buruk dari tahun-tahun berikutnya, hingga tahun 2020 – 2022 terus mengalami penurunan, namun kembali mengamali peningkatan di tahun 2024 sebesar 16 persen. Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktifitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan. Oleh sebab itu pada perbaikan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan anak menjadi hal yang penting melalui praktek pengasuhan yang baik, perbaikan layanan kesehatan dan peningkatan akses ke makanan bergizi serta air minum dan sanitasi yang memenuhi syarat.
o.Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah jumlah balita gizi buruk yang di temukan dan telah mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan dibagi dengan jumlah keseluruhan balita yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama dikali seratus persen. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 106 Tabel 2.78 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil. Kerja pd kurun wkt tertentu (Jiwa) 3 4 4 5 5 2 Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama (Jiwa) 3 4 4 5 5 3 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%) 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas terlihat bahwa persentase Cakupan Balita gizi buruk Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 -2024 sudah mencapai 100 persen setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh balita gizi buruk yang ditemukan telah mendapatkan perawatan di sarana kesehatan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan tenaga kesehatan dalam menangani kasus gizi buruk secara tuntas. Capaian ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain sistem deteksi dini kasus gizi buruk melalui posyandu dan pemantauan pertumbuhan balita yang aktif. Selain itu, tersedianya layanan rujukan dan fasilitas perawatan gizi, seperti Puskesmas dan rumah sakit dengan program perbaikan gizi, turut memastikan setiap balita yang ditemukan segera ditangani. Pelatihan kader kesehatan, pendampingan keluarga, serta dukungan program dari lintas sektor dan mitra seperti UNICEF atau Dinas Sosial, juga berperan dalam memperkuat intervensi. Konsistensi pelaporan dan koordinasi lintas layanan kesehatan menjadikan cakupan penanganan gizi buruk tetap optimal sepanjang periode tersebut.
p.Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Persentase imunisasi campak adalah perbandingan antara banyaknya anak berumur 1 tahun yang telah menerima minimal satu kali imunisasi campak terhadap jumlah anak usia 1 tahun dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 107 ukuran pemantauan untuk cakupan imunisasi dasar sebagai perlindungan terhadap penyakit campak. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.79 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (jiwa) 2.706 2856 2943 2700 2626 2 Jumlah anak usia 1 tahun (jiwa) 2.967 3048 2213 2449 3025 3 Persentase anak usia 1 tahun diimunisasi campak (%) 91 93,70 83,5 110 87 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas terlihat bahwa Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak di Kab. Barru pada periode tahun 2020 -2024 mengalami perubahan setiap tahunnya. Dengan capaian cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 110 persen, dan capaian terendah terjadi pada tahun 2022 yang hanya mencapai 83,5 persen. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak di Kabupaten Barru pada periode 2020–2024 mengalami fluktuasi setiap tahunnya karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Capaian tertinggi sebesar 110 persen pada tahun 2023 disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan imunisasi tambahan (PIN) atau sweeping yang menjangkau anak usia lebih dari 1 tahun, sehingga jumlah yang tercatat melebihi target. Sebaliknya, capaian terendah pada tahun 2022 sebesar 83,5 persen bisa disebabkan oleh penurunan kunjungan ke fasilitas kesehatan, keterbatasan vaksin, atau gangguan pelayanan akibat pandemi COVID-19 yang masih berdampak. Selain itu, perbedaan dalam cakupan pelaporan, kesadaran orang tua, dan akses ke layanan imunisasi juga memengaruhi jumlah anak yang mendapat imunisasi campak setiap tahun. Fluktuasi ini mencerminkan tantangan dan dinamika dalam pelaksanaan program imunisasi di lapangan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 108
q.Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Acute Flacid Paralys (AFP) adalah gejala kelumpuhan pada anak yang berumur di bawah 15 tahun yang terjadi secara mendadak (akut). Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.80 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kasus AFP non Polio (kasus) 0 0 3 3 6 2 Jumlah penduduk < 15 tahun (jiwa) 45.583 0 45.828 44.905 39053 3 Non Polio rate per 100.000 0 0 6,5 6,7 15,4 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah Non Polio rate per 100.000 penduduk Kab. Barru pada periode tahun 2020 -2024 mengalami perubahan setiap tahunnya. Dengan kejadian tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 15,4, dan capaian terendah terjadi pada tahun 2020 dan 2021 yang pada tahun tersebut tidak terjadi kasus Non polio.
r.Cakupan balita pneumonia yang ditangani Pneumonia adalah penyakit infeksi akut yang mengenai jaringan paru (alveoli) yang disebabkan terutama oleh bakteri dan merupakan penyakit saluran pernafasan akut yang sering menyebabkan meningkatnya angka kematian balita. Cakupan balita pneumonia yang ditangani merupakan indikator untuk mengetahui proporsi pneumonia balita di suatu wilayah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.81 Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah penderita pneumonia balita (Jiwa) 24 23 26 28 31 2 Jumlah perkiraan penderita pneumonia (jiwa) 744 744 744 744 744 3 Cakupan balita 3,23 3,09 3,49 3,76 4,17 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 109 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 pneumonia yang ditangani (%) Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Penderita pneumonia yang ditangani mengalami penurunan tiap tahunnya karena jumlah penderita pneumonia yang datang dan dilayani di sarana kesehatan cenderung lebih rendah dibandingkan tahun 2020 . Kurangnya kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan dikarenakan mereka enggan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena masih takut tertular virus corona atau lebih memilih menahan diri untuk tidak datang ke fasilitas kesehatan. Capaian tertinggi pada tahun 2024 sebanyak 4,17 persen, sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2021 sebanyak 3,09 persen.
s.Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA merupakan cakupan dari jumlah penderita TBC/BTA (+) yang ditemukan dan diobati disuatu wilayah kerja selama 1 tahun dibagi dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC/BTA (+) dalam kurun waktu yang sama. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/BTA di Kabaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.82 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah penderita TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun (Jiwa) 202 256 298 298 477 2 Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) (Jiwa) 388 388 460 460 945 3 Cakupan penemuan dan penanganan (%) 52.06 65,98 64,78 64,78 50,69 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas terlihat bahwa Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 -2024 cenderung mengalami penurunan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 110 tahun ke tahun. Hal ini tentu mengindikasikan masih kurangnya kemampuan untuk menemukan dan mengobati kasus TBC BTA sesuai perkiraan yang ada. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebanyak 65,98 persen, sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2024 sebanyak 50,69 persen
t.Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi kronis yang menyerang paru dan merupakan salah satu penyebab kematian dengan jumlah yang tinggi. Tingkat prevalensi Tuberkulosi (per 100.000 penduduk) di Kabupaten Barru dapat di lihat pada tabel berikut. Tabel 2.83 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 pddk) Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama) (Kasus) 202 256 460 341 477 2 Jumlah penduduk (Jiwa) 187.392 189.877 191.895 193.358 195.385 3 Tingkat prevalensi Tubercolosis (per100.000 pdk) 108,00 135,00 239,76 176,36 244,13 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Populasi yang beresiko terjangkit penyakit menular masih tinggi. Tingginya kasus penderita TB dikarenakan masih tingginya penularan kontak serumah. Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah menurunkan angka CDR dengan penemuan dini kasus TB penjaringan suspek, pemberdayaan CBS (Community Base Surveylans), peningkatan pengobatan penderita manajemen program P2ML, masyarakat dilibatkan secara aktif, kemitraan para stake holder serta pemeriksaan kontak serumah penderita TB. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 111
u.Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi kronis yang menyerang paru dan bisa menyebakan kematian. Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022 diuraikan pada tabel berikut. Tabel 2.84 Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah pasien TB yang meninggal (Jiwa) 13 24 16 15 28 2 Jumlah penduduk (Jiwa) 187.392 189.877 191.895 194.543 195.385 3 Tingkat kematian karena Tubercolosis (per100.000 pddk) 7,00 13,00 8,34 7,71 14,3 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel diatas terlihat bahwa Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 -2024 cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hanya pada tahun 2024 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya tetapi nilainya masih tetap tinggi. Hal ini tentu mengindikasikan masih tingginya tingkat kematian akibat penyakit Tuberkolosis. Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) dipengaruhi oleh beberapa faktor umum. Salah satunya adalah keterlambatan diagnosis, di mana pasien baru memeriksakan diri saat kondisi sudah parah. Selain itu, kepatuhan pengobatan yang rendah juga menjadi penyebab utama, karena pengobatan TB membutuhkan waktu lama dan disiplin tinggi. Penyakit penyerta seperti HIV, diabetes, atau gizi buruk turut memperparah kondisi penderita. Faktor lain seperti terbatasnya akses ke layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang gejala TB, juga berkontribusi. Gangguan layanan kesehatan, misalnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 112 saat pandemi, juga memengaruhi upaya penanganan TB dan dapat meningkatkan angka kematian.
v.Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Proporsi jumlah kasus tubercolosis yang terdeteksi dalam Program Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS) merupakan presentase jumlah pasien baru TB/BTA yang diperkirakan ada terhadap jumlah pasien yang telah mendapat pengobatan melalui program DOTS. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.85 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah pasien Tuberkulosis BTA yang terdeteteksi dalam program DOTS (Jiwa) 256 298 341 477 2 Jumlah pasien baru TB paru BTA yang Terdeteksi dalam program DOTS (Jiwa) 388 298 570 945 3 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%) 65,98 100,00 59,82 50,48 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Populasi yang beresiko terjangkit penyakit menular masih tinggi. Tingginya kasus penderita TB dikarenakan masih tingginya penularan kontak serumah. Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah menurunkan angka CDR dengan penemuan dini kasus TB penjaringan suspek, pemberdayaan CBS, peningkatan pengobatan penderita manajemen program P2ML, masyarakat dilibatkan secara aktif, kemitraan para stake holder serta pengiriman dan pengambilan sedimen TBC di PRM.
w.Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 113 Proporsi kasus kasus tubercolosis yang di obati dan sembuh dalam Program Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS) merupakan presentase jumlah pasien TB/BTA yang telah mendapat pengobatan melalui program DOTS terhadap jumlah pasien yang sembuh. Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS di Kabupaten Barru dapat di lihat pada tabel berikut. Tabel 2.86 Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah pasien Tuberkulosis BTA Yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (Jiwa) 77 203 298 341 360 2 Jumlah pasien baru TB paru BTA Yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (Jiwa) 388 388 460 570 477 3 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis Yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%) 20 52 65 60 75 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel diatas terlihat bahwa Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 -2024 cenderung berfluktuasi. Dengan cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 75 persen dan cakupan terendah pada tahun 2020 dengan capaian 20 persen. Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS cenderung fluktuatif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan hingga tuntas, karena program DOTS memerlukan pemantauan ketat dan pengobatan jangka panjang. Fluktuasi juga dapat terjadi akibat ketidakteraturan pelaporan data, mutu layanan kesehatan yang berbeda antar wilayah, serta adanya kasus TB dengan komplikasi atau penyakit penyerta yang sulit disembuhkan. Perubahan dalam kebijakan, dukungan logistik, atau situasi seperti pandemi juga bisa menyebabkan ketidakstabilan capaian program dari tahun ke tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 114
x.Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan ini merupakan persentase atas jumlah penderita DBD yang ditemukan dengan jumlah penderita DBD yang ditangani. Tabel 2.87 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Tahun 2020 - 2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai (Jiwa) 32 36 25 32 103 Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu (Jiwa) 32 36 25 32 103 Cakupan penemuan dan penanganan penderita (%) 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 -2024 cenderung stagnan dan telah berhasil mempertahankan cakupan selama lima tahun sebesar 100 persen. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Barru yang konsisten sebesar 100 persen selama tahun 2020–2024 mencerminkan efektivitas sistem surveilans dan layanan kesehatan yang berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh tersedianya prosedur penanganan kasus yang terstandar, koordinasi lintas sektor yang solid, serta komitmen tenaga kesehatan dalam melakukan deteksi dini dan tindak lanjut kasus. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan, seperti pemberantasan sarang nyamuk, turut berkontribusi dalam menjaga cakupan tetap optimal.
y.Penderita diare yang ditangani Indikator ini merupakan persentase penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader disuatu wilayah dalam waktu satu tahun terhadap jumlah perkiraan penderita diare dalam suatu wilayah tertentu pada waktu yang sama dimana 10% dari angka kesakitan dikalikan jumlah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 115 penduduk. Penderita diare yang ditangani Di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.88 Penderita diare yang ditangani Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan Kader (Jiwa) 2.024 1.168 1.779 1.779 1.754 Jumlah perkiraan penderita diare (10% dari angka kesakitan diare x (Jiwa) 6.721 5.127 5.127 5.127 1.789 Penderita diare yang ditangani (%) 60.29 22,78 34,70 34,70 98 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Penderita diare yang ditangani mengalami penurunan karena jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan mengalami penurunan akibat pandemi Covid 19, masyarakat enggan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena takut tertular virus corona atau lebih memilih menahan diri untuk tidak datang ke fasilitas Kesehatan.
z.Angka kejadian Malaria Angka kejadian malaria merupakan indikator untuk mengetahui insiden penyakit malaria pada satu daerah tertentu selama satu tahun. Angka kejadian malaria di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.89 Angka kejadian Malaria Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Penduduk yang menderita malaria (Jiwa) 1 3 24 31 44 2 Jumlah penduduk (Jiwa) 187.392 189.877 191.895 194.543 195.385 3 Angka kejadian malaria (per 100.000 penduduk) 0.53 1,58 12,5 15,93 0,02 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel diatas terlihat bahwa Angka kejadian malaria Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 -2024 cenderung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 116 berfluaktif, dengan jumlah kasus tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 15,93 kasus, sementara jumlah kasus terendah terjadi pada tahun 2024 hanya sebesar 0,02 kasus. Angka kejadian malaria di Kabupaten Barru pada periode 2020–2024 yang cenderung fluktuatif disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah perubahan kondisi lingkungan dan cuaca yang memengaruhi penyebaran nyamuk, mobilitas penduduk dari dan ke daerah endemis, serta tingkat kesadaran masyarakat dalam melakukan pencegahan. Selain itu, perbedaan upaya deteksi dan pelaporan kasus setiap tahunnya juga dapat memengaruhi jumlah kasus yang tercatat. Fluktuasi ini menunjukkan pentingnya pengendalian malaria yang rutin dan berkelanjutan. aa. Tingkat kematian akibat malaria Tingkat kematian akibat malaria adalah jumlah kematian tersangka malaria terhadap jumlah penduduk per 1000 jiwa. Tingkat kematian akibat malaria di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.90 Tingkat kematian akibat malaria Tahun 2020 - 2024 No 2020 2021 2022 2023 2024 1 0 0 0 0 0 2 187.392 189.877 191.895 194.543 195.385 3 0 0 0 0 0 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Tingkat kematian akibat malaria dari tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah 0 per 1000 penduduk, hal ini menunjukkan bahwa penanganan penderita malaria di Kabupaten Barru termasuk berhasil karena semua penderita malaria tidak ada yang meninggal. Tingkat kematian akibat malaria di Kabupaten Barru yang tercatat 0 per 1.000 penduduk selama periode 2020–2024 menunjukkan keberhasilan dalam penanganan kasus. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti deteksi dini kasus, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 117 penatalaksanaan yang cepat dan tepat di fasilitas kesehatan, serta tersedianya obat anti malaria secara memadai. Selain itu, dukungan program pencegahan dan pengendalian malaria, seperti penyemprotan dan penggunaan kelambu, turut membantu mengurangi tingkat keparahan infeksi. Keberhasilan ini juga mencerminkan efektivitas koordinasi lintas sektor dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap gejala dan penanganan malaria. bb. Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida adalah persentase banyaknya balita yang pada malam sebelumnya survei tidur dengan menggunakan kelambu yang sudah dipoteksi dengan insektisida terhadap jumlah balita keseluruhan. Namun di Kabupaten Barru belum ditemukan indikasi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.91 Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Banyaknya balita yang pada malam sebelumnya survey tidur dengan menggunakan kelambu yang sudah diproteksi dengan insektisida (Jiwa) Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 2 Jumlah Balita (Jiwa) 13.343 13.024 12.355 9.574 3 Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida (%) - - - - - Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 cc. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi HIV dan AIDS merupakan penyakit yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual dan penggunaan jarum suntik yang sering dikaitkan dengan kesehatan reproduksi terutama perempuan. Persentase Prevalensi HIV/AIDS merupakan jumlah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 118 pasien HIV dan AIDS terhadap total populasi penduduk. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.92 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah pasien HIV dan AIDS (Jiwa) 5 6 11 18 21 2 Jumlah Penduduk (Jiwa) 187.392 189.877 191.895 194.543 195.385 3 Prevelensi HIV/AIDS dari Total Populasi (%) 0.003 0,003 0,006 0,01 0,01 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel diatas terlihat bahwa Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 - 2024 cenderung berfluaktif, dengan jumlah prevelensi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 0,006 persen, sementara jumlah prevelensi terendah terjadi pada tahun 2024 yang hanya sebanyak 0,001 persen. Prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Barru pada periode 2020– 2024 yang cenderung fluktuatif dipengaruhi oleh beberapa faktor umum. Di antaranya adalah perbedaan intensitas skrining dan deteksi kasus setiap tahun, tingkat pelaporan dan pencatatan yang bervariasi, serta mobilitas penduduk dan perubahan perilaku berisiko. Selain itu, stigma terhadap HIV/AIDS dapat membuat sebagian orang enggan melakukan pemeriksaan, sehingga memengaruhi angka kasus yang tercatat. Fluktuasi ini mencerminkan pentingnya konsistensi dalam upaya pencegahan, edukasi, dan deteksi dini agar kasus HIV/AIDS dapat dikendalikan secara berkelanjutan. dd. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin merupakan pemberian pelayanan kesehatan perorangan meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 119 inap dengan sarana kesehatan strata 1 dan jumlah seluruh masyarakat miskin yang ada dalam satu wilayah tertentu (jumlah Penerima Bantuan Iuran/PBI lokal). Tabel 2.93 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan starta 1 (Jiwa) 7.808 113.948 16.971 16.971 2 Jumlah Masyarakat Penerima KIS di Kabupaten (Jiwa) 135.423 142.732 59.231 59.231 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) 5,80 80,00 29,00 29,00 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 -2024 cenderung berfluaktif, dengan jumlah persentase tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 80,00 persen, sementara jumlah persentase terendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya sebesar 5,80 persen. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan bagi pasien masyarakat miskin di Kabupaten Barru pada periode 2020–2024 yang cenderung fluktuatif dipengaruhi oleh beberapa faktor normatif. Di antaranya adalah ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan rujukan, efisiensi sistem rujukan yang berjalan, serta dukungan kebijakan dan pembiayaan melalui program jaminan kesehatan. Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur rujukan dan perubahan situasi pelayanan, seperti kondisi pandemi, juga berperan dalam memengaruhi tingkat cakupan. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem rujukan yang responsif, inklusif, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. ee. Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan kunjungan bayi merupakan jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standard dibagi jumlah seluruh bayi lahir hidup disuatu wilayah. Cakupan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 120 kunjungan bayi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.94 Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Jiwa) 2.955 3.026 2.965 3381 2339 2 Jumlah seluruh bayi lahir hidup di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama (Jiwa) 3.094 3.059 3.061 3122 3091 Cakupan Kunjungan Bayi (%) 95,51 98,92 96,86 108,30 75,67 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan kunjungan bayi Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 -2024 cenderung berfluaktif, dengan jumlah persentase tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 108,30 persen, sementara jumlah persentase terendah terjadi pada tahun 2024 yang hanya sebesar 75,67 persen. Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Barru pada periode 2020–2024 yang cenderung fluktuatif dipengaruhi oleh beberapa faktor normatif. Di antaranya adalah aksesibilitas dan ketersediaan layanan kesehatan dasar, kesadaran orang tua terhadap pentingnya pemeriksaan bayi secara rutin, serta ketersediaan tenaga kesehatan dan sarana pendukung pelayanan. Selain itu, perubahan dalam pelaporan data, mobilitas penduduk, serta kondisi khusus seperti pandemi juga turut memengaruhi tingkat kunjungan. Fluktuasi ini menunjukkan perlunya penguatan edukasi masyarakat dan pemerataan pelayanan kesehatan anak secara berkelanjutan. ff. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah cakupan kunjungan ke-4 ibu hamil dan mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar yaitu paling minim empat kali terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 121 jumlah sasaran ibu hamil. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Kabupaten Barru dapat di lihat pada tabel berikut. Tabel 2.95 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 (Jiwa) 3.173 3.070 3.011 2.630 2.292 2 Jumlah sasaran ibu hamil (Jiwa) 3.404 3.391 3.402 3.436 3270 3 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (%) 93,21 90,53 88,51 89,14 70,09 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 -2024 cenderung berfluaktif, dengan jumlah persentase tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 93,21 persen, sementara jumlah persentase terendah terjadi pada tahun 2024 yang hanya sebesar 70,09 persen. Fluktuasi cakupan kunjungan ibu hamil K4 di suatu kabupaten dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan, kurangnya edukasi tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan, serta faktor sosial ekonomi seperti biaya dan waktu. Selain itu, situasi khusus seperti pandemi COVID-19, kualitas pelayanan yang kurang memadai, perubahan kebijakan, serta ketidaktepatan dalam pencatatan dan pelaporan data juga turut memengaruhi naik turunnya cakupan kunjungan ibu hamil K4 dari tahun ke tahun. gg. Cakupan Pelayanan Nifas Nifas adalah periode mulai 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya 3 kali, pada 6 jam pasca persalinan sampai dengan 3 hari. Cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 122 Tabel 2.96 Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar (Jiwa) 3.112 2.962 2.970 2.970 2325 2 Jumlah seluruh ibu nifas (Jiwa) 3.246 3.199 3.199 3.199 3251 3 Cakupan pelayanan nifas (%) 95,87 92,59 92,84 92,84 71,52 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 -2024 cenderung berfluaktif, dengan jumlah persentase tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 95,87 persen, sementara jumlah persentase terendah terjadi pada tahun 2024 yang hanya sebesar 71,52 persen. Angka yang fluktuatif umumnya disebabkan karna faktor tingkat pengetahuan dan kesadaran ibu tentang pentingnya pemeriksaan nifas, karena banyak yang menganggap masa nifas tidak memerlukan pengawasan medis jika tidak ada keluhan. Selain itu, faktor sosial ekonomi, seperti keterbatasan biaya transportasi dan waktu, dapat menghambat kunjungan, ketidaktepatan pelaporan data juga dapat memicu fluktuasi cakupan pelayanan nifas dari tahun ke tahun. hh. Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.97 Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah neonatus dengan 313 609 289 263 975 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 123 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 komplikasi yang tertangani (Kasus) 2 Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada (Kasus) 313 609 521 522 975 3 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%) 100 100 55,47 50,38 100 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 -2024 cenderung berfluaktif, dengan jumlah persentase tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 100 persen, sementara jumlah persentase terendah terjadi pada tahun 2023 yang hanya sebesar 50,38 persen. Tingkat deteksi dini komplikasi neonatus yang masih rendah, karena minimnya kunjungan pasca-persalinan atau keterlambatan orang tua membawa bayi ke fasilitas kesehatan, juga turut memengaruhi cakupan. Ketidaktepatan dalam pencatatan dan pelaporan data, serta perbedaan metode identifikasi kasus dari tahun ke tahun, bisa menyebabkan angka tampak naik turun. Faktor lain seperti pandemi, perubahan program intervensi, dan kesadaran orang tua terhadap tanda bahaya pada bayi juga ikut berperan dalam terjadinya fluktuasi tersebut. ii. Cakupan Pelayanan Anak Balita Cakupan pelayanan anak balita adalah persentase anak balita (usia 12 sampai dengan 59 bulan) yang memperoleh pelayanan sesuai standard. Cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.98 Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali (Jiwa) 7.750 8.682 10.216 10.393 12.506 2 Jumlah seluruh anak balita (Jiwa) 12.788 12.788 12.355 13.413 15.177 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 124 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 3 Cakupan pelayanan anak balita (%) 60,60 67,89 82,60 77,46 82,40 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan Pelayanan anak balita Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 -2024 cenderung berfluaktif, dengan jumlah persentase tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 82,60 persen, sementara jumlah persentase terendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya sebesar 60,60 persen. Cakupan pelayanan anak balita di suatu kabupaten mencerminkan sejauh mana anak usia di bawah lima tahun memperoleh layanan kesehatan dasar yang sesuai standar, seperti pemantauan pertumbuhan, imunisasi, serta deteksi dini masalah gizi dan perkembangan. Fluktuasi cakupan dari tahun ke tahun dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, tingkat pengetahuan dan kesadaran orang tua, serta dukungan kebijakan dan program dari pemerintah daerah. Di samping itu, kondisi eksternal seperti situasi pandemi, bencana alam, serta dinamika pencatatan dan pelaporan data juga dapat memengaruhi capaian cakupan pelayanan anak balita. jj. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 – 24 Bulan Keluarga Miskin Gizi memegang peranan penting dalam siklus hidup manusia. Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat menyebabkan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan dapat pula menyebabkan penurunan tingkat kecerdasan. Untuk itu pemberian MP-ASI pada bayi usia 6- 24 bulan dari keluarga miskin karena mereka memiliki keterbatasan dalam penyediaan pangan di rumah tangga dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 125 Tabel 2.99 Cakupan Pemberian MP ASI Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI (Jiwa) 421 215 596 0 0 2 Jumlah seluruh anak usia 6- 24 bulan keluarga miskin (Jiwa) 890 215 596 0 0 3 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (%) 47,30 100 100 0 0 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan Pemberian MP ASI Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 -2022 cenderung berfluaktif, dengan jumlah persentase tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 100 persen, sementara jumlah persentase terendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya mencapai 5,04 persen. Sementara untuk data Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin pada tahun 2024 tidak tersedia data terpilah. Variasi capaian tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pengetahuan dan kesadaran ibu mengenai pemberian MP-ASI yang tepat, ketersediaan bahan pangan bergizi, serta peran aktif tenaga kesehatan dan kader dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Di samping itu, faktor sosial ekonomi keluarga, akses terhadap pelayanan gizi, serta dukungan program pemerintah seperti penyuluhan gizi dan pemantauan tumbuh kembang juga turut menentukan keberhasilan cakupan. Kondisi khusus seperti pandemi COVID- 19 yang terjadi di awal periode dapat pula memengaruhi pelaksanaan dan pencapaian program, baik dari sisi pelayanan langsung maupun partisipasi masyarakat. Dengan demikian, peningkatan cakupan pemberian MP-ASI memerlukan upaya berkelanjutan yang mencakup intervensi gizi, edukasi masyarakat, dan penguatan layanan kesehatan dasar. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 126 kk. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan terhadap murid baru kelas 1 SD/MI yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan seterusnya. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat di Kabupaten Barru dapat dilihat sebagai berikut. Tabel 2.100 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (Jiwa) 10.764 5.211 8.425 2.793 3.203 2 Jumlah murid SD dan setingkat (Jiwa) 16.737 6.762 9.471 3.209 4.472 3 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%) 64,00 77,06 88,95 87,00 72 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat di Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 -2024 cenderung berfluaktif, dengan jumlah persentase tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 88,95 persen, sementara jumlah persentase terendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya sebesar 64,00 persen. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat menunjukkan sejauh mana pemeriksaan kesehatan dasar dilakukan pada anak usia sekolah. Fluktuasinya dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga kesehatan, dukungan sekolah, sarana prasarana, serta partisipasi orang tua. Faktor eksternal seperti pandemi juga dapat memengaruhi pelaksanaan. Kerja sama lintas sektor diperlukan untuk menjaga cakupan tetap optimal. ll. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin merupakan pemberian pelayanan kesehatan perorangan meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 127 keperawatan, rehabilitasi medik tanpa rawat inap terhadap jumlah seluruh masyarakat miskin yang ada dalam satu wilayah tertentu (Penerima Bantuan Iuran/PBI Lokal). Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.101 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Kab. Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kunjungan pasien miskin sarkes strata 1 (Jiwa) 7.808 113.948 16.971 16.971 2 Jumlah Seluruh Masyarakat Miskin (Jiwa) 135.423 142.732 18.704 18.704 3 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) 5,80 80,00 90,70 90,70 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin di Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 -2024 cenderung berfluaktif, dengan jumlah persentase tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 90,7 persen, sementara jumlah persentase terendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya sebesar 5,80 persen. Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin mencerminkan sejauh mana kelompok rentan ini memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang layak, seperti pengobatan dasar, imunisasi, pelayanan ibu dan anak, serta gizi. Fluktuasi cakupan dapat disebabkan oleh faktor seperti keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan, kendala administrasi dalam kepesertaan jaminan kesehatan, serta tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Selain itu, kondisi geografis, sosial ekonomi, serta efektivitas program bantuan pemerintah turut memengaruhi capaian. Untuk menjaga cakupan yang optimal, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat secara berkelanjutan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 128 mm.Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Indikator ini memberikan acuan pelayanan keperawatan dan penanganan gawat darurat sesuai dengan standar pelayanan yang dilakukan. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.102 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Gawat Darurat Level 1 (Unit) 1 1 1 1 1 2 Jumlah RS (Unit) 1 1 1 1 1 3 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan saranan kesehatan (RS) (%) 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) dari tahun 2020 hingga tahun 2024 telah mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh rumah sakit di wilayah tersebut telah mampu menyediakan pelayanan gawat darurat dasar sesuai standar. Hal ini mencerminkan kesiapan fasilitas kesehatan dalam menangani kasus-kasus kedaruratan yang bersifat umum dan membutuhkan penanganan cepat, serta adanya komitmen pemerintah daerah dalam memastikan akses layanan darurat tersedia secara merata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. nn. Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan desa/kelurahan mengalami kejadian luar biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 129 Tabel 2.103 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah KLBdi Desa/Kelurahan yang ditangani <24 (Kasus) 233 1.268 468 11 12 2 Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi (Kasus) 233 1.268 468 11 12 3 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%) 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel diatas terlihat bahwa Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam di Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 -2024 telah terpenuhi 100 persen dalam kurun waktu tersebut. Hal ini mencerminkan respons cepat dan kesiapsiagaan sistem kewaspadaan dini dan respon (SKDR) di tingkat daerah dalam menangani potensi wabah atau kejadian kesehatan masyarakat yang tidak biasa. Capaian tersebut juga menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor dan peran petugas surveilans di lapangan telah berjalan dengan baik dalam mendukung pengendalian dan pencegahan penyebaran penyakit secara tepat waktu.
1. 4.Bidang Urusan Pekerjaan Umum
a.Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik merupakan perbandingan panjang jalan dalam kondisi baik terhadap panjang jalan secara keseluruhan. Jalan kondisi baik adalah semua ruas jalan dengan permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis. Kondisi jaringan jalan terbagi dalam empat kondisi yaitu kondisi baik, kondisi rusak ringan, kondisi rusak sedang dan kondisi rusak berat. Kondisi panjang jaringan jalan di Kabupaten Barru tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 130 Tabel 2.104 Kondisi Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2021 2022 2023 2024 1 Panjang Jaringan Jalan Kondisi Baik (km) 445,05 444,24 404,21 425,07 359,865 2 Panjang Jaringan Jalan Kondisi Rusak Ringan (km) 59,04 38,94 29,14 135,49 3 Panjang Jaringan Jalan Kondisi Rusak Sedang (km) 53,80 66,53 146,95 58,527 4 Panjang Jaringan Jalan Kondisi Rusak Berat (km) 126,28 126,28 173,69 82,94 130,23 5 Jalan secara keseluruhan (kabupaten) 683,36 683,36 684,11 684,106 6 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 0,65 0,65 0,59 0,52 Sumber: Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2024 berkurang secara signifikan sebesar 60,205 km dibanding tahun sebelumnya, yang mana pada tahun 2020 merupakan pencapaian tertinggi panjang jalan dalam kondisi baik selama periode tahun 2020 -2024. Kondisi ini mengakibatkan penambahan panjang jalan rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat pada tahun 2024. Penurunan ini dapat mencerminkan adanya kerusakan atau penurunan kualitas infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya tertangani, serta perlunya upaya pemeliharaan dan rehabilitasi jalan secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas jaringan transportasi di wilayah tersebut.
b.Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.105 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1. Panjang Jalan Kabupaten (km) 683,36 683,36 683,36 684,11 684,11
1. 2.Jumlah Penduduk (jiwa) 187.392 189.877 191.895 194.543 196.002 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 131 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
2. 3.Rasio 0,36 0,36 0,36 0,35 0,35 Sumber : Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa rasio panjang jalan per satuan penduduk pada periode tahun 2020-2024 cenderung stagnan, Hal ini dipengaruhi oleh jumlah jalan kabupaten yang cenderung stagnan dan tidak bertambah. Pada tahun 2024 rasio panjang jalan per satuan penduduk sama dengan tahun sebelumnya sebesar 0,35.
c.Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik ( > 40 KM/Jam) Jalan Kabupaten dalam kondisi baik adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan ≤ 6%), sehingga arus lalu lintas dapat berjalan lancar dengan kecepatan diatas 40 km/jam tanpa ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.106 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik ( > 40 KM/Jam) di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2022 2023 2024 1 Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (km) 445,05 444,24 404,21 425,07 359,865 2 Panjang Seluruh Jalan Kabupaten (Km) 683,36 683,36 683,36 684,11 684,11 3 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) (%) 65,1 59,15 66,39 52,60 Sumber: Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/jam) yang diasumsikan sebagai jalan dalam kondisi mantap berdasarkan Permen PU No. 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan jalan, dari tahun 2020 sampai 2024 cenderung meningkat meskipun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 132 kembali terjadi penurunan di tahun 2024 akibat kerusakan jalan yang terjadi. Pada tahun 2024 persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/jam) meningkt sebesar 52,60 persen.
d.Persentase Jalan yang memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pebuangan air (minimal 1,5 m) dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.107 Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pebuangan air (minimal 1,5 m) di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1. Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan - - 4.650 4.650 4.650 2. Panjang seluruh Jalan Kabupaten 683,36 683,36 683,36 684,11 684,11
1. 3.Persentase - - 6,8 6,8 6,8 Sumber : Dinas PUPR PKP dan PertanahanKab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas mulai tahun 2020 sampai tahun 2021 panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase belum dilakukan pengukuran secara menyeluruh sehingga data yang tersedia tidak mencakup seluruh wilayah Kabupaten Barru, namun pada tahun 2022 sampai tahun 2024 telah dilakukan pengukuran dan didapatkan data persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase sebesar 6,8 persen.
e.Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Rumah tinggal bersanitasi merupakan rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi yang layak dengan pemahaman akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan. Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 133 Tabel 2.108 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1. Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi 46.663 46.663 47.318 48.638 33.473
1. 2.Jumlah rumah tinggal 46.663 46.663 47.318 48.638 48.654
2. 3.Persentase 95,79 100 100 100 68,8 Sumber : Data Olahan Pokja PKP Tahun 2025 Pada tabel diatas terlihat jumlah rumah yang berakses sanitasi meningkat setiap tahunnya dengan penjelasan data bahwa jumlah rumah dipersamakan dengan jumlah rumah tangga atau Kepala Keluarga. Pada tahun 2024 merupakan angka yang menunjukkan penjumlahan jumlah Rumah tangga atau kepala keluarga yang berakses layak bersama, layak sendiri, dan akses aman yang telah mencapai 100 % dengan predikat ODF. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Barru tahun 2024 sebesar 68,8 persen, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
e.Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya). Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Untuk drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada berikut. Tabel 2.109 Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2022 2023 2024 1 Panjang Drainase - 4.130 4.130 3.969 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 134 No Uraian 2020 2022 2023 2024 tersumbat pembuangan aliran air (Km) 2 Panjang Seluruh Drainase (Km) 643.954 643.954 643.954 646.522 3 Persen (%) - - 6,41 6,41 6,14 Sumber : Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas mulai tahun 2020 sampai tahun 2021 panjang drainase tersumbat dan panjang drainase keseluruhan belum dilakukan pengukuran secara menyeluruh sehingga data yang tersedia tidak mencakup seluruh wilayah Kabupaten Barru. Pada tabel diatas menunjukkan Persentase panjang drainase yang tersumbat pembuangan aliran airnya dengan total seluruh panjang drainase Kabupaten Barru mengalami penurunan dibandingkan dari tahun sebelumnya, hal ini terjadi dikarenakan masih adanya masyarakat yang melakukan pembuangan sampah ke saluran drainase serta adanya tumpukan sedimen yang seharusnya diselesaikan secara gotong royong, namun harus menunggu lagi dari pemerintah, sehingga drainase yang baik dapat berkurang kualitasnya dan mengalami kerusakan dan penyumbatan.
f.Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rawa. Irigasi berarti mengalirkan air secara buatan dari sumber air yang tersedia kepada sebidang lahan untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.110 Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (m) 3.488 3.514 3.575 3.779 3.464 2 Luas Irigasi kabupaten (m) 6.919 6.919 6.919 6.919 6.919 3 Persentase (%) 50,41 50,79 51,67 54,62 50,07 Sumber: Dinas PUPR PKP dan PertanahanKab. Barru Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 135 Irigasi Kabupaten Barru tersebar di 7 kecamatan dengan klasifikasi berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 3 (tiga) yakni Fungsi Primer, Sekunder dan Tersier dengan persentase dalam kondisi baik pada tahun 2024 mengalami penurunan yang disebabkan beberapa Irigasi Jaringan Tersier di kabupaten Barru mengalami kerusakan. Hal ini juga disebabkan kurangnya komitmen tentang Lahan Pangan Berkelanjutan sehingga luasan tidak dapat dipertahankan dan yang dalam kondisi baik cenderung akan menurun.
g.Rasio Jaringan Irigasi Jaringan irigasi adalah satu kesatuan bangunan dan saluran yang dipergunakan untuk mengatur jalannya air irigasi, dimulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan pemanfaatannya. Secara umum saluran atau jaringan irigasi di bagi menjadi jaringan primer, sekunder dan tersier. Rasio jaringan irigasi dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.111 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Irigasi Jaringan primer (m) 22.356 22.356 22.356 22.356 125.941 2 Irigasi Jaringan Sekunder (m) 90.264 90.823 91.474 91.474 108.192 3 Irigasi Jaringan Tersier(m) 79.217 79.217 79.217 79.217 55.811 4 Panjang saluran irigasi(m) 191.837 191.837 193.047 193.047 289.944 5 Luas Lahan Budidaya pertanian (Ha) 6.919 6.919 6.919 6.919 6.919 6 Rasio (%) 27,73 27,81 27,90 27,90 41,91 Sumber: Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas menunjukkan rasio panjang saluran irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian pada tahun 2024 mengalami kenaikan hal ini dikarenakan adanya dukungan dari Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Kabupaten Barru. Selanjutnya hal ini diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan partisipasi bukan hanya dari GP3A, tetapi dari unsur masyarakat lainnya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 136
h.Persentase Penduduk Berakses Air Minum Persentase penduduk berakses air bersih adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Yang dimaksud akses air minum/air bersih adalah air yang berasal dari air ledeng/PAM dengan menggunakan meteran atau tanpa meteran, pompa air/sumur bor, atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal dimana syarat-syarat air minum menurut kementerian kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.112 Persentase Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 NO 2020 2021 2022 2023 2024
1. 1.176.223 183.744 183.744 189.292 189.789
2. 2.187.392 189.877 191.895 194.548 196.001
3. 3.96,63 96,77 95,75 97,30 96,83 Sumber : Data Olahan Pokja PKP Tahun 2025 Pada tabel diatas menunjukkan persentase penduduk berakses air minum sampai tahun 2020 - 2024 berfluktuatif. Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 96,83 persen. Akses air minum yang dimaksud terdiri dari akses perpipaan dan non perpipaan dimana non perpipaan meliputi mata air terlindungi, air kemasan, air dijual eceran dan penampungan air hujan.
i.Persentase Areal Kawasan Kumuh Permukiman kumuh menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan, Pemukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 137 Tabel 2.113 Areal Kawasan Kumuh Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Bidang/Urusan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Luas Kawasan kumuh (Ha) 21,07 18,55 71,55 122,37 86,77 2 Luas Wilayah Kabupaten (Ha) 117.472 117.472 117.472 117.472 117.472 3 Persentase areal kawasan Kumuh (%) 0,02 0,02 0,06 0,10 0,07 Sumber : Data Olahan Pokja PKP Tahun 2024/Kotaku Tahun 2025 Tabel diatas menunjukkan areal kawasan kumuh mulai tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderung menurun, peningkatan kembali terjadi pada tahun 2022 dan tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Barru telah melakukan beberapa intervensi penganggaran pada lokasi kumuh tersebut, hanya saja belum pernah dilakukan deliniasi kembali luas areal kawasan kumuh yang ditetapkan tersebut. Pada tahun 2024 persentase areal kawasan kumuh Kabupaten Barru sebesar 0,07 persen.
j.Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Tempat pemakaman terdiri atas Tempat Pemakaman Umum (TPU), Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) dan Tempat Pemakaman Khusus (TPK). Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah. Sedangkan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan/badan sosial/badan keagamaan. Tempat Pemakaman Khusus (TPK) adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus. Sedangkan rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 138 Tabel 2.114 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Kab. Barru Tahun 2022-2024 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 No Uraian Jmlh Luas (m2) Daya Tampung Jmlh Luas (m2) Daya Tampung Jmlh Luas (m2) Daya Tampung 1. Tempat Pemakaman Umum (TPU) 39 40.001 26.667 39 40.001 26.667 39 40.001 26.667 2. Tempat Pemakaman Bukan Umum(TPBU) 29 15.910 10.606 29 15.910 10.606 29 15.910 10.606 3. Tempat Pemakaman Khusus (TPK) 11 218.000 - 11 218.000 - 11 218.000 -
1. 4.Lain-Lain - - - - - - - - - 5. Jumlah Tempat Pemakaman 79 77.711 37.273 79 77.711 37.273 79 77.711 37.273 6. Jumlah Penduduk (jiwa) - - 191.895 - - 194.543 - - 196.001 7. Rasio TPU Persatuan Penduduk (1/6) - - 0,139 - - 0,137 - - 0,136 Sumber : Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2025 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk pada tabel diatas mengalami penurunan karena tidak adanya penambahan daya tampung yang signifikan meskipun dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang juga meningkat. penambahan daya tampung pemakaman tersebut dilakukan dengan cara optimalisasi pemanfaatan lahan untuk setiap makam di areal pemakaman.
2. 5.Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
a.Rasio Rumah Layak Huni Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rasio rumah layak huni di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.115 Rasio Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1. Jumlah Rumah Layak Huni (unit) 44719 59.920 47.318 48.219 46.967 2. Jumlah Penduduk (Jiwa) 187.392 189.877 191.895 194.543 196.001
1. 3.Rasio 0.24 0.31 0,24 0,25 0,24 Sumber : Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 139 Pada tabel diatas menunjukkan rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk berfluktuasi hal ini disebabkan oleh adanya penambahan jumlah penduduk setiap tahunnya yang tidak beriringan dengan jumlah rumah layak huni. Rasio Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Barru pada Tahun 2024 sebesar 0,24. Kondisi ini mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dalam pembangunan perumahan yang memenuhi standar kelayakan, seiring dengan pertumbuhan penduduk di daerah tersebut.
b.Rasio Permukiman Layak Huni Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan. Rasio permukiman yang layak huni di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.116 Rasio Permukiman Layak Huni Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Luas Permukiman Layak Huni (Ha) 3.750,57 3.769,12 3.771,32 3.696,00 3.684,87 2 Luas Wilayah Pemukiman (Ha) 3.771,64 3.771,64 3.771,64 3.771,64 3.771,64 3 Rasio 0,99 0,99 0,99 0,97 0,98 Sumber : Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas rasio permukiman layak huni cenderung stagnan dari tahun 2020 sampai tahun 2022, sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan. Untuk luas permukiman layak huni didapatkan dari hasil pengurangan luas wilayah permukiman secara keseluruhan dengan luas permukiman kumuh yang pengertiannya dipersamakan dengan permukiman tidak layak huni. Kondisi tersebut mencerminkan perlunya peningkatan upaya penataan kawasan dan perbaikan kualitas lingkungan permukiman agar rasio permukiman layak huni dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 140
1. 6.Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban
a.Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Persentase cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) yakni 100 orang petugas linmas kabupaten dibagi dengan satu wilayah kerja kabupaten. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.117 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kab.Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota daerah pemekaran baru (Orang) 898 898 736 1084 2 1 Wilayah kerja kabupaten (Jiwa) 187.392 189.877 191.895 194.543 3 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) 0,48 0,47 0,38 0,56 Sumber : Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) cenderung menurun dari tahun 2020 ke 2022, namun pada tahun 2023 kembali meningkat sebesar 1.084 orang. hal ini tidak mempengaruhi kinerja linmas seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Kab. Barru pada tahun 2024. Selain itu, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Barru pada tahun 2024, keberadaan dan peran Linmas menjadi semakin penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan di tingkat desa dan kelurahan.
b.Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) adalah perbandingan antara jumlah penyelesaian pelanggaran K3 dengan jumlah pelanggaran K3 dikali 100 persen. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 141 Tabel 2.118 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pelanggaran K3 Yang terselesaikan (kasus) 254 70 83 70 2 Jumlah Pelanggaran K3 Yang Dilaporkan Masyarakat Dan Teridentifikasi (kasus) 14 7 4 5 3 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (%) 18,14 10,00 20,75 14 Sumber : Sumber : Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Barru Tahun 2025 Data Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) menunjukkan bahwa semua kasus pelanggaran K3 yang diselesaikan cenderung berfluktuatif dalam kurun tahun 2020 -2024. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 100 persen. Sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar 14 persen. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya jumlah pelanggaran, keterbatasan sumber daya aparatur penegak ketertiban, atau kendala dalam koordinasi antarinstansi terkait. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penguatan mekanisme penanganan pelanggaran K3 agar ketertiban, ketentraman, dan keindahan lingkungan dapat terus terjaga.
c.Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran meliputi jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran dibagi dengan luas wilayah kabupaten. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.119 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (Km2) 1.174.7 1.174,7 1.174,7 1.174,7 2 Luas Wilayah (Km2) 1.174.7 1.174,7 1.174,7 1.174,7 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 142 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 3 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%) 100 100 100 100 Sumber : Sumber : Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa hingga tahun 2022 target cakupan wilayah manajemen kebakaran dipertahankan dari tahun 2020 sebesar 100 persen, penempatan armada mobil pemadam kebakaran di WMK Kecamatan Pujananting menjadi unsur keterpenuhan jangkauan wilayah sehingga sampai Tahun 2022 ini sudah ada 6 WMK yang ada di Kabupaten Barru (Tanete Riaja, Balusu, Mallusetasi, Soppeng Riaja, Tanete Rilau, dan Pujananting) serta Posko Induk yang ada di Kecamatan Barru, yang diharapkan dapat meminimalisir kerugian masyarakat atau pun korban jiwa akibat kebakaran.
d.Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Penanganan kebakaran merupakan hal yang diantaranya memerlukan keahlian, ketepatan dan kecepatan. Waktu penanganan kebakaran sangat menentukan tingkat keberhasilan penanganan dalam setiap kasus kebakaran. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) merupakan Jumlah Kasus Kebakaran Di WMK Yang Tertangani Dalam Waktu Maksimal 15 Menit terhadap Jumlah Kasus Kebakaran Dalam Jangkauan WMK yang dinyatakan dalam persen. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.120 Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Kasus Kebakaran Di WMK Yang Tertangani Dalam Waktu Maksimal 15 Menit (Kasus) 70 35 26 146 2 Jumlah Kasus Kebakaran Dalam Jangkauan WMK (kasus) 70 35 26 146 3 Tingkat Waktu Tanggap (Respon 100 100 100 100 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 143 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Time Rate) Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran (%) Sumber : Satpol PP dan Damkar Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terjadi penurunan kasus kebakaran di Kabupaten Barru dari tahun 2020 , hal ini dikarenakan musim kemarau relatif lebih singkat, Namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan kasus kebakaran sebesar 146. Disamping itu optimalisasi sosialisasi terhadap masyarakat tentang pencegahan dan bahaya kebakaran terus ditingkatkan. Adapun tingkat waktu tanggap daerah WMK telah mencapai 100%, hal ini diasumsikan dengan adanya pemadam kebakaran di tiap Kecamatan maka waktu respon terhadap setiap kejadian kebakaran relatif dapat terpenuhi.
e.Persentase Penegakan PERDA Penegakan PERDA merupakan salah satu tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dimana setiap PERDA yang dihasilkan Kabupaten Barru menjadi tanggung jawab Satpol PP dalam Penegakannya. Persentase penegakan PERDA di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.121 Persentase Penegakan PERDA Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda (Perda) 18 31 55 70 2 Jumlah Pelanggaran Perda (perda) 18 31 55 70 3 Persentase Penegakan Perda (%) 100 100 100 100 Sumber : Sumber : Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Persentase penegakan PERDA Kabupaten Barru periode tahun 2020 -2024 cenderung dapat dipertahankan. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dengan capaian 100 persen. Capaian terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 56,58, persen yang kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya, pengawasan yang belum optimal, atau peningkatan jumlah pelanggaran. Meskipun demikian, secara umum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 144 pelaksanaan penegakan PERDA di Kabupaten Barru masih menunjukkan tren yang positif dan memerlukan penguatan berkelanjutan dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum daerah.
1. 6.Bidang Urusan Sosial
a.Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.122 Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah PMKS yang diberi bantuan (jiwa) 17.967 18.027 13.171 14.279 6.922 2 Jumlah PMKS yang belum mendapatkan bantuan (jiwa) 21.821 3.794 4.856 3.748 300 3 Jumlah PMKS yang ada (jiwa) 39.785 18.027 13.171 12.063 7.222 4 Prosentase PMKS memperoleh Bantuan Sosial (%) 45,15 100 100 118,37 95,85 Sumber : Dinas Sosial Kab. Barru Tahun 2025 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penyandang PMKS yang memperoleh bantuan sosial berfluktuatif setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa kepedulian pemerintah terhadap para PMKS semakin nyata dengan harapan agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya.
b.Persentase PMKS Yang Tertangani Persentase PMKS yang tertangani adalah perbandingan jumlah PMKS yang tertangani dengan jumlah PMKS yang ada, yang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 145 dinyatakan dalam persen. Persentase PMKS yang tertangani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.123 Persentase PMKS Yang Tertangani Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah PMKS yang tertangani (jiwa) 17.967 18.027 13.171 14.279 6.922 2 Jumlah PMKS yang ada (jiwa) 17.967 18.027 13.171 12.063 7.222 3 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani (%) 100 100 100 118,37 95,85 Sumber : Dinas Sosial Kab. Barru Tahun 2025 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah penyandang PMKS yang tertangani meningkat tiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa kepedulian pemerintah terhadap para PMKS semakin nyata dengan harapan agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya sekaligus memenuhi pencapaian SPM. 2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
1. 1.Tenaga Kerja Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi : angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja.
a.Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Angka sengketa pengusaha/pekerja pertahun adalah perbandingan jumlah kasus sengketa pengusaha pekerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 146 dibandingkan dengan jumlah perusahaan di kali 100 persen. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.124 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja (Kasus) 0 0 1 0 1 2 Jumlah Perusahaan (Unit) 51 51 39 54 54 3 Angka Sengketa Pengusaha- Pekerja per-Tahun (%) 0,00 0,00 0,03 0,00 1,85 Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab .Barru Tahun 2025 Jumlah perselisihan kerja antara perusahaan dan tenaga kerja pada tahun 2024 yang dilaporkan dan ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerjasama dengan Pengawas Ketenagakerjaan wilayah Parepare dan Barru sebanyak 1 kasus. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat sengketa ketenagakerjaan di Kabupaten Barru relatif rendah pada tahun tersebut, yang dapat mencerminkan hubungan industrial yang cukup kondusif antara perusahaan dan tenaga kerja. Namun demikian, upaya pencegahan melalui dialog sosial, pengawasan ketenagakerjaan, serta penyuluhan hak dan kewajiban tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas hubungan kerja di daerah tersebut.
b.Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Kerjasama (PB) Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kerjasama adalah perbandingan jumlah kasus yang diselesiakan dengan perjanjian kerjasama dibandingkan dengan jumlah kasus yang dicatatkan di kali 100 persen. Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kerjasama di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 147 Tabel 2.125 Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kerjasama Kabupaten Barru Tahun2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2022 2024 1 Jumlah Kasus yang diselesaikan dengan kerjasama (PB) (Kasus) 0 0 1 0 0 2 Jumlah kasus yang dicatatkan (Kasus) 0 0 1 0 0 3 Besaran kasus yang diselessikan dengan perjanjian kerjasama (PB) (Kasus) 0 0 1 0 0 Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab .Barru Tahun 2025
c.Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar di kali 100 persen. Data besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.126 Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Kabupaten Barru Tahun 2020 -2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan (orang) 132 638 844 729 415 2 Jumlah Pencari kerja yang mendaftar (orang) 250 1.694 2.140 1129 981 3 Pencari Kerja yang ditempatkan (%) 52,80 38 39 64,5 42,30 Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab .Barru Tahun 2025 Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan berdasarkan monitoring tenaga kerja pada akhir tahun 2024 adalah sebesar 844 tenaga kerja dari total pencari kerja yang mendaftar sebanyak 2.140 tenaga kerja atau sebesar 39%. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 148
d.Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek adalah perbandingan antara pekerja/buruh jamsostek dengan pekerja/buruh secara keseluruhan di kali 100 persen. Data Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek di Kabupaten Barru dapat dilhat pada tabel berikut. Tabel 2.127 Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pekerja/ Buruh JAMSOSTEK (orang) 38.111 40,008 1.367 2.435 2.335 2 Pekerja/ Buruh (orang) 48.075 48,007 2.045 2.585 2.552 3 Persentase (%) 79 83 67 94 91 Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab .Barru Tahun 2025 Peningkatan yang signifikan terhadap kepesertaan Jaminan ketenagakerjaan di Kabupaten Barru dari 0,73 % pada tahun 2020 menjadi 77% di tahun 2020 hingga 83% di tahun 2021, dan kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 67% di tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Barru, maka dapat disimpulkan bahwa capaian Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek pada tahun 2024 belum mencapai target (belum sesuai), yang mana target RPJMD pada tahun tersebut sebesar 70,53 persen
e.Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah adalah perbandingan antara jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda dengan jumlah kejadian perselisahan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda di kali 100 persen. Persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah tidak ada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 149 perselisihan. Data perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.128 Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemda (Kasus) 0 0 1 1 0 2 Jumlah Kejadian perselisahan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemda (Kasus) 0 0 1 1 0 3 Persentase penyelesaian perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah (%) 0 0 100 100 100 Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab .Barru Tahun 2025 Jumlah Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada periode Tahun 2020 -2024 jumlahnya sangat sedikit, hanya ada 1 kasus pada tahun 2022, sementara pada tahun 2020 -2021 sama sekali tidak ada kasus perselihan. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Barru, maka dapat disimpulkan bahwa capaian Jumlah Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada Tahun 2024 tidak mencapai target dengan adanya 1 kasus perselisihan, sementara target RPJMD pada tahun tersebut mengharapkan tidak ada kasus perselisihan.
f.Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi adalah perbandingan tenaga kerja yang dilatih dengan pendaftar pelatihan berbasis kompetensi. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 150 Tabel 2.129 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Tenaga kerja yang dilatih (orang) 20 152 40 32 64 2 Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi (orang) 20 152 40 32 64 3 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%) 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab .Barru Tahun 2025 Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan sertifikasi pada tahun 2024 dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja melalui Bidang Tenaga Kerja dan Lembaga Pelatihan Jasa Konstruksi sebanyak 40 Tenaga Kerja dengan capaian 100 persen apabila dibandingkan dengan jumlah pendaftar pelatihan.
g.Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan adalah perbandingan antara tenaga kerja yang dilatih dengan pendaftar pelatihan kewirausahaan dikali 100 persen. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.130 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan kewirausahaan Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Tenaga kerja yang dilatih (Orang) 20 0 0 0 0 2 Pendaftar pelatihan (Orang) 20 0 0 0 0 3 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%) 100 0 0 0 0 Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab .Barru Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 151 Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Barru pada periode 2020 -2024, cenderung menurun, sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 belum ada lagi tenaga kerja yang dilatih, hal ini mempengaruhi cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahan.
1. 2.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan perempuan merupakan urusan yang sangat penting untuk menuju pencapaian kesetaraan gender yaitu dengan memberikan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif disemua bidang kehidupan. Sedangkan perlindungan anak merupakan amanah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan dengan ditandatanganinya deklarasi menuju kabupaten layak anak pada tahun 2020 , mengharuskan Kabupaten Barru memberikan perhatian besar terhadap pemenuhan hak-hak anak. Menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, selama periode 2020 -2024 telah disiapkan untuk mengatasi isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, sekaligus mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG’s), terutama tujuan kelima yaitu kesetaraan gender. Capaian pemberdayaan Perempuan ditunjukkan dari angka Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Barru yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.131 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%) 95,52 95,51 95,64 95,65 95,65 2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%) 63,96 63,98 65,24 64,91 64,91 Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini menggambarkan kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang menunjukkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 152 apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dari angka IPG dan IDG pada tabel diatas memperlihatkan bahwasanya angka untuk IPG dalam periode tahun 2020 -2024 menunjukkan perolehan yang memuaskan meskipun berfluktuasi. Selain itu pada Tahun 2021 telah terbit Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Dalam konteks pembangunan, pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan begitu erat kaitannya dengan memperbaiki kualitas generasi penerus bangsa, untuk itu sangat penting focusing terhadap Pemberdayaan Perempuan. Untuk perlindungan anak Pemerintah Daerah Kabupaten Barru juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak, diharapkan dengan terbitnya Peraturan Daerah dapat melindungi hak-hak anak di Kabupaten Barru.
a.Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. pekerja perempuan dilembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi eselon I-IV. untuk persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.132 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II (Orang) 2 2 2 2 2 2 Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III (Orang) 32 34 41 39 38 3 Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV (Orang) 220 102 101 109 110 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 153 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 4 Pekerja perempuan di pemerintah (Orang) 4.088 2.435 2.547 2.580 2.566 5 Jumlah pekerja perempuan (Orang) 21.687 25.649 25.854 30.630 29,162 6 Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah (%) 18,55 9,49 9.85 8,42 8,40 Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2024/BPS Kab. Barru tahun 2025 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Barru dalam periode Tahun 2020 -2024 cenderung menurun, dari tahun 2020 persentasenya kisaran 18 persen, akan tetapi pada tahun 2021 dan 2024 persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintahan cenderung menurun pada kisaran angka 9 dan 8 persen.
b.Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPRD Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD adalah perbandingan jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan dengan jumlah total kursi di keanggotaan DPRD yang dinyatakan dalam persen. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.133 Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan (Orang) 5 5 5 5 6 2 Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD (Orang) 25 25 25 25 25 3 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD (%) 20 20 20 20 24 Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Barru Tahun 2025 Persentase proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Kabupaten Barru dalam periode Tahun 2020-2024 cenderung stagnan, capaian tertinggi pada tahun 2024 dengan persentase sebesar 24 persen. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 154
c.Rasio KDRT Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Rasio KDRT di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.134 Rasio KDRT terhadap Total Jumlah Rumah Tangga Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah KDRT (Kasus) 8 8 0 3 2 2 Jumlah Rumah Tangga (KK) 54.707 56.657 63.128 63.128 54.073 3 Rasio KDRT (%) 0,01 0,01 0 0,04 0,05 Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Rasio KDRT terhadap Total Jumlah Rumah Tangga Kabupaten Barru dalam periode Tahun 2020-2024 cenderung menurun, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan rasio 0,05 persen. capaian terbaik terjadi pada tahun 2022 dengan tidak adanya kasus KDRT pada tahun tersebut.
d.Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu di Kabupaten Barru Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.135 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 155 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu (Kasus) 3 13 11 24 27 2 Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu (Kasus) 3 13 11 24 27 3 Persentase (%) 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Kabupaten Barru pada Tahun 2024 sangat baik dengan cakupan persentase 100 persen. Hal ini mengindikasikan semua pengaduan dilayani dan ditindaklanjuti.
e.Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A Dan PPT/PKT Di Rumah Sakit Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A Dan PPT/PKT di Rumah Sakit di Kabupaten Barru Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.136 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A Dan PPT/PKT di Rumah Sakit di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu 0 0 0 10 11 2 Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana 0 0 0 10 11 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 156 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 kasus Ktp/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu 3 Persentase (%) 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025
f.Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu di Kabupaten Barru Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.137 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah korban kekerasan yang memperolah pelayanan rehabsos 0 0 0 0 2 Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos dalam kurun waktu tertentu 0 0 0 0 3 Persentase (%) 100 100 100 100 Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025
g.Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Barru Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 157 Tabel 2.138 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undnagan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak (Kasus) 0 0 5 7 15 2 Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan (Kasus) 0 0 5 7 15 3 Persentase (%) 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Persentase penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Barru pada Tahun 2024 sangat baik dengan cakupan persentase sebesar 100 persen. Hal ini mengindikasikan penegakan hukum yang baik atas perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak.
h.Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum di Kabupaten Barru Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.139 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah korban mendapat layanan bantuan hokum (Orang) 0 0 6 5 4 2 Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hokum (Orang) 0 0 6 5 4 Persentase (%) 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 158 Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Kabupaten Barru pada Tahun 2024 sangat baik dengan cakupan persentase 100 persen. Hal ini mengindikasikan semua pengaduan dilayani dan mendapatkan layanan bantuan hukum.
i.Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.140 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan (Orang) 0 0 6 24 27 2 Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT (Orang) 0 0 6 24 27 3 Persentase (%) 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Persentase Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Kabupaten Barru pada Tahun 2024 sangat baik dengan cakupan persentase 100 persen. Hal ini mengindikasikan semua pengaduan dilayani dan mendapatkan pelayanan pemulangan.
j.Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.141 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 159 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya 0 0 3 5 10 2 Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial 0 0 3 5 10 3 Persentase (%) 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Persentase Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Kabupaten Barru pada Tahun 2024 sangat baik dengan cakupan persentase 100 persen. Hal ini mengindikasikan semua pengaduan dilayani dan mendapatkan pelayanan reintegrasi sosial.
1. 3.Pangan
a.Ketersediaan Pangan Utama, Energi Dan Protein Perkapita Dan Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan Pangan menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2004 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Indikator ketersediaan pangan utama, energi dan protein perkapita dan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan meningkatkan ketahanan pangan. Ketersediaan pangan utama, energi dan protein perkapita dan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.142 Ketersediaan Pangan Utama, Energi Dan Protein Perkapita Dan Pengawasan Dan Pembinaan keamanan Pangan Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2022 1 Ketersediaan pangan utama (Ton) 261.588 229.133 237.980 296.488 366.780 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 160 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2022 2 Ketersediaan energi (mT) 2782 2.352 2.354,29 2.063 2.068 3 Protein perkapita (kalori) 69,77 96,91 81,90 107,40 98,50 4 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%) 53 45,2 77,3 73,76 73,61 Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Barru Tahun 2025 Persentase Ketersediaan Pangan Utama, Energi Dan Protein Perkapita Dan Pengawasan Dan Pembinaan keamanan Pangan Kabupaten Barru dalam periode Tahun 2020 -2024 berfluktuasi, Capaian tertinggi pada tahun 2022 dengan persentasenya 77,3 persen, capaian terendah tahun 2029 dengan persentase 0,42 persen.
b.Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pola Pangan Harapan (PPH) adalah persentase angka kecukupan gizi (AKG) di kalikan bobot masing-masing kelompok pangan. Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.143 Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) (%) 93 93 93,20 82,00 78,60 Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Barru Tahun 2025 Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) Kabupaten Barru dalam periode Tahun 2020 -2024 mengalami peningkatan, capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 93,20 persen sedangkan capaian terendah pada tahun 2020 sebesar 91 persen.
1. 4.Lingkungan Hidup
a.Tersusunnya RPPLH Dan Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagai instrument perencanaan memiliki fungsi penting untuk menyeleraskan kebijakan lingkungan baik yang dibuat oleh lembaga yang secara khusus diberi tugas mengelola Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 161 ligkungan maupun lembaga lain yang tugasnya juga terkait dengan persoalan lingkungan hidup dan harus diintegrasikan dalam rencana pembangunan. Tersusunnya RPPLH dan terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.144 Tersusunnya RPPLH Dan Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024 NO. Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Tersusunnya RPPLH kab/Kota (Ada/Tidak ada) Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 2 Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kab/Kota (Ada/Tidak Ada) Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 Dalam periode tahun 2020 -2024, belum ada dokumen RPPLH yang disusun dan diintegrasikan Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Barru.
b.Terselenggaranya KLHS Untuk K/R/P Regulasi yang mengatur tiap daerah untuk wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan rencana pembangunan daerah tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam Pasal 15 ayat (2). Pada ayat ini menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi : (a) rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan (b) kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Pada prinsipnya KLHS adalah suatu kajian/penilaian mandiri (self assessment) untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Adapun terlaksananya KLHS sebagai bagian dalam pengambilan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 162 kebijakan rencana program Kabupaten Barru tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.145 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 NO Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah (Ada/Tidak ada) Ada Ada Ada Ada Ada Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2025 Dalam periode tahun 2020 -2024, setiap tahun telah diselenggarakan KLHS untuk K/R/P tingkat daerah di Kabupaten Barru dengan output dokuman KLHS yang disusun dan diintegrasikan Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Barru.
c.Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air, Indeks kualitas Udara, Indeks kualitas Tutupan Lahan Indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan merupakan indikator pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang kualitas lingkungan dan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Indeks kualitas air adalah nilai yang menunjukkan status mutu air dengan metode indeks pencemaran, Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya yang dihitung berdasarkan emisi dari 2 (dua) polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia. Perhitungan indeks tutupan lahan dilakukan melalui perbandingan jumlah luas tutupan ber-hutan dibagi dengan jumlah luas wilayah Kabupaten Barru Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 163 Tabel 2.146 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 NO Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Hasil Pengukuran indeks Kualitas Air 50 60,67 50,67 50,67 64,00 2 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara 90,59 92,52 92,74 92,74 91,67 3 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan 69,77 70,25 70,44 70,44 70,59 4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%) 69,85 75,67 72,04 72,04 76,65 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2025 Pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Barru dilakukan pada 3 sungai, yaitu sungai Sumpang BinangaE di Kecamatan Barru, Sungai BottoE yang melintasi wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan Tanete Rilau dan sungai Takkalasi yang melintasi wilayah Kecamatan Barru dan Kecamatan Balusu. Setiap sungai memiliki 3 titik pantau dengan pengambilan sampel minimal 2 kali dalam setahun. Parameter yang dinilai dalam indeks kualitas air yaitu TSS,DO, COD, BOD, Fosfat, Total Coliform dan E.Coli/Fecal Coli. Pada Tahun 2020 Nilai Indeks kualitas Air (IKA) Kabupaten Barru pada sebesar 50 berada pada kondisi baik. Nilai IKA tersebut dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain: • Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada berbagai sumber air. • ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global • penggunaan air • Tingkat erosi dan sedimentasi Kualitas udara ambient di Kabupaten Barru dipengaruhi oleh kegiatan transportasi dan industri. Pemantauan dilakukan di 4 titik lokasi yang mewakili dari pemukiman, industri, dan padat lalu lintas dengan menggunakan metode passive sampler. Parameter yang digunakan dalam perhitungan Indeks Pencemaran Udara adalah konsentrasi NO2 dan SO2. Nilai konsentrasi tahunan adalah rata- rata dari nilai konsentrasi yang terpantau setiap bulan untuk selanjutnya dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 164 0-100. Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2024 di Kabupaten Barru pada Tabel di atas menunjukkan angka 91,67 menurun sedikit dari tahun sebelumnya, yang berarti indeks kualitas udara di Kabupaten Barru > 50 jadi termasuk dalam kondisi baik. Tetapi nilai IKU tersebut berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena konsentrasi SO2 mengalami penurunan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Barru harus meningkatkan upaya dalam peningkatan kualitas udara di Kabupaten Barru terutama pada lokasi perkantoran dan pemukiman. Berdasarkan data tersebut diatas, maka diperoleh kesimpulan bahwa status IKLH Kabupaten Barru pada Tahun 2024 sebesar 76,65 persen meningkat dari tahun sebelumnya.
d.Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah merupakan perbandingan antara Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang ditangani dengan Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang dinyatakan dalam persen. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 165 Tabel 2.147 Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 NO. Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (%) 10 10 23 8 11 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2025 Dalam periode tahun 2020-2024, Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Kabupaten Barru setiap tahunnya telah dilaksanakan, meskipun demikian capaian persentasenya masih rendah dengan kisaran di bawah 25 persen.
e.Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) terdiri atas Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina dan Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum. Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.148 Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No. Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) 1 1 2 1 1 2 Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina; 0 0 0 0 0 3 Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum 0 0 0 3 3 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 166 Dalam periode tahun 2020 -2024, Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) berfluktuasi, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan capaian sebanyak 2 kali. Sementara capaian terendah pada tahun 2020 , yang mana pada tahun tersebut tidak ada kegiatan peningkatan sama sekali.
f.Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Penghargaan lingkungan hidup merupakan reward yang diberikan kepada individu atau kelompok karena telah berjasa menjaga, memelihara, dan melestarikan lingkungan serta memenuhi dan/atau melebihi standar nilai yang ditentukan. Tabel 2.149 Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup 0 1 3 2 2 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2025 Dalam periode tahun 2020-2024, setiap tahunnya telah terlaksana pemberian penghargaan lingkungan hidup. Hal ini membuktikan komitmen pemerintah kabupaten Barru dalam pengelolan dan pelestarian lingkungan hidup.
g.Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH yang di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.150 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 167 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1. Pengaduan masyarakat yang ditangani (Kasus) 10 4 6 4 4 2. Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi (Kasus) 10 4 6 4 4
1. 3.Persentase (%) 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2025 Persentase Cakupan layanan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah di Kabupaten Barru pada Tahun 2024 sangat baik dengan cakupan persentase 100 persen. Hal ini mengindikasikan semua pengaduan dilayani dan terregisterasi.
h.Timbulan Sampah yang ditangani Timbulan sampah yang ditangani adalah perbandingan antara volume timbulan yang ditangani dengan total timbulan sampah dikali dengan 100 persen. Timbulan sampah yang ditangani tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.151 Timbulan Sampah yang ditangani di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2022 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1. Volume timbulan sampah yang ditangani (Ton) 22.030 5.130,47 27.817,00 24.562,18 24.855,36 2. Total timbulan sampah (Ton) 27.359 9.929,31 27.817,23 28.230,27 28.526,2
1. 3.Persentase (%) 80,52 51,67 99,99 87,01 87,13 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2025 Persentase Timbulan Sampah yang ditangani di Kabupaten Barru pada tahun 2020-2024 berfluktuasi. Capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 99,99 persen, capaian terendah tahun 2020 sebanyak 80,41 persen. Sementara capaian tahun 2024 sebesar 87,13 persen, Hal ini mengindikasikan volume timbulan sampah yang ditangani kabupaten Barru sudah cukup besar. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 168 S
i.Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R Sampah yang terkurangi melalui 3R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan. Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.152 Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1. Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R (%) 34,38 34,54 36,86 38,5 39,45 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2025 Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R pada tahun 2024 di kabupaten Barru sebesar 39,45 persen, Hal ini mengindikasikan pengurangan jumlah sampah melalui program ini masih rendah begitupula efektifitas dari program ini.
j.Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani Jumlah sampah yang tertangani yaitu volume sampah yang di tangani di bagi dengan Volume produksi sampah yang dinyatakan dalan persen. Persentase jumlah sampah yang tertangani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.153 Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 NO. Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase Jumlah Sampah yang Ditangani (Persen) 80,52 81,93 85,05 86,48 87,13 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2025 Persentase jumlah sampah yang ditangani dari tahun 2020 - 2024 berfluktuasi, dengan persentase tertinggi pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 87,13 persen, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 80,52 persen. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 169
k.Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di Kabupaten/ Kota dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.154 Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di Kabupaten/ Kota Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 NO. Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di Kabupaten/ Kota 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2025 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat operasionalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Stasiun Pemindahan Antara (SPA) di Kabupaten Barru selama periode tahun 2020 hingga 2024 berada pada tingkat 100 persen setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh fasilitas pengelolaan sampah yang ada di kabupaten tersebut berfungsi secara optimal dan konsisten dalam lima tahun terakhir, mencerminkan komitmen daerah dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di sektor persampahan.
1. 1.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
a.Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 2.155 Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP (Jiwa) 135.033 137.147 139.463 144.566 144.224 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 170 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 2 Jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah (Jiwa) 135.045 137.159 142.219 145.556 145.141 3 Rasio (Persen) 0,99 0,99 0,98 0,99 0,99 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2025 Kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Barru terus menunjukkan tren positif. Terkait kepemilikan KTP terlihat bahwa pada tahun 2024 menunjukkan angka 0,99 yang mendekati angka 1, yang mana berarti jumlah penduduk yang bersyarat memiliki KTP sudah hampir semuanya telah memiliki KTP. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Barru, maka dapat disimpulkan bahwa capaian Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk Kabupaten Barru pada tahun 2024 belum mencapai target dengan capaian sebesar 0,99, sementara target RPJMD pada tahun tersebut ditetapkan sebesar 1 (dikonversikan dari IKK Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk).
b.Rasio Bayi Dan Penduduk Berakte Kelahiran Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama. Sedangkan Rasio penduduk berakte kelahiran adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang mempunyai akte kelahiran dengan jumlah penduduk. Rasio bayi dan penduduk berakte kelahiran di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.156 Rasio Bayi dan Penduduk Berakte Kelahiran Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah bayi berakte kelahiran Jiwa) 1.403 1.745 1.745 1.604 1.624 2 Jumlah bayi (Jiwa) 1.422 1.745 1.745 1.604 1.624 3 Rasio (%) 0,99 100 100 100 100 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 171 Sedangkan rasio penduduk berakte kelahiran tahun 2022 - 2024 perkecamatan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.157 Rasio Penduduk Berakte Kelahiran Kabupaten Barru Tahun 2022-2024 Kode Kecamatan Jumlah Penduduk Yang Mempunyai Akte Kelahiran Jumlah Penduduk Rasio 2023 2024 2023 2024 2023 2024 731101 Tanete Riaja 7.260 7.065 7.487 7.198 0,97 0,97 731102 Tanete Rilau 11.571 11.277 11.887 11.469 0,97 0,97 731103 Barru 13.533 12.914 13.712 13.147 0,97 0,97 731104 Soppeng Riaja 5.111 4.919 5.232 5.004 0,98 0,97 731105 Mallusetasi 7.943 7.686 8.138 7.803 0,98 0,97 731106 Pujananting 3.793 3.669 3.955 3.786 0,96 0,97 731107 Balusu 5.440 5.304 5.589 5.390 0,97 0,97 7311 Kab. Barru 54.472 52.834 56.000 53.797 0,97 0,97 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel di atas terlihat kepemilikan akte kelahiran tidak mencapai angka maksimal. Pemerintah Kabupaten Barru perlu mengatasi keterlambatan pengurusan akte kelahiran yang menjadi permasalahan mengapa tidak pernah mencapai 100%.
c.Rasio Pasangan Berakte Nikah Rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah berakte nikah terhadap jumlah keseluruhan pasangan nikah. Rasio pasangan berakte nikah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.158 Rasio pasangan berakte nikah Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah pasangan nikah berakte nikah (Jiwa) 32.810 38.630 45.498 49.653 51.356 2 Jumlah keseluruhan pasangan nikah (Jiwa) 87.208 88.111 89.700 90.383 90.339 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 172 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 3 Rasio (%) 37,62 43,84 50,72 54,94 56,85 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2025 Persentase Cakupan Rasio pasangan berakte nikah Kabupaten Barru Tahun 2024 masih cukup rendah dengan cakupan persentase 54,94 persen. Hal ini mengindikasikan masih banyak pasangan nikah yang belum berakte nikah. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Barru, maka dapat disimpulkan bahwa Persentase Cakupan Rasio pasangan berakte nikah Kabupaten Barru pada tahun 2024 belum mencapai target dengan capaian hanya sebesar 54,94 persen, sementara target RPJMD pada tahun tersebut ditetapkan sebesar 100 persen.
d.Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Dan Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK KTP berbasis NIK secara Nasional yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.159 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi dan Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Ada Ada Ada Ada Ada 2 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sumber : Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2020 -2024 telah tersedia database dengan skala provinsi, begitupula telah diterapkan KTP nasional berbasis NIK. Hal ini sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 173 target RPJMD Pada tahun 2024 yang mengharapkan ada database kependudukan skala propinsi dan sudah dilaksanakan penerapan KTP Nasional Berbasis NIK.
e.Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cakupan penerbitan KTP Elektronik adalah jumlah dokumen KTP Elektronik yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib KTP dalam satu wilayah pada tahun yang sama, dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.160 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan (Orang) 135.045 137.147 139.463 144.566 144.224 2 Jumlah penduduk wajib KTP (Orang) 135.033 137.159 142.219 145.556 145.141 3 Persen ((1/2)x100%) 99,99 99,99 98,06 99,32 99,37 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Tahun 2025 Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2020 -2024 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Barru sangat baik, dengan kisaran 98 persen ke atas. Meskipun demikian, apabila dikaitkan dengan target RPJMD Pada tahun 2024 yang mengharapkan Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Barru sebesar 100 persen, maka dapat disimpulkan bahwa capaian pada tahun 2024 belum mencapai target karna baru mencapai 99,32 persen.
f.Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran Cakupan penerbitan akte kelahiran di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 174 Tabel 2.161 Cakupan penerbitan akte kelahiran di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Cakupan penerbitan akte kelahiran (%) 44,54 47,27 51.44 97,27 97,08 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Tahun 2025 Dari tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun 2024 Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran di Kabupaten Barru cenderung meningkan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 97,27 persen, apabila dikaitkan dengan target RPJMD Pada tahun 2024 yang mengharapkan Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran Kabupaten Barru sebesar 100 persen, maka dapat disimpulkan bahwa capaian pada tahun 2024 belum mencapai target karna baru mencapai 97,27 persen.
1. 2.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a.Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik Pembangunan Prasarana diwilayah kelurahan/pedesaan mempunyai dampak langsung terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Prasarana yang dibangun harus dapat dimanfaatkan sampai masa yang panjang, untuk itu diperlukan upaya pemanfaatan dan pemeliharaan. Bila prasarana yang dibangun tidak memberikan manfaat jangka panjang akibat lemahnya pengelolaan, akan berakibat pada tidak tercapainya harapan masyarakat dan tujuan program. Selain faktor kualitas konstruksi yang dihasilkan, faktor-faktor penting yang mempengaruhi berfungsinya suatu prasarana dan sarana adalah Pengelolan prasarana, yang mencakup Organisasi Pengelola, Pemanfaatan/Pengoperasian dan Pemeliharaan yang sesuai dengan kebutuhan. Bila salah satu hal tersebut tidak dipenuhi maka akan berpengaruh kepada kualitas pelayanan dan umur pemanfaatan yang akhirnya akan mengakibatkan tidak tercapainya harapan masyarakat dan tujuan dibangunnya prasaran dan sarana tersebut. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 175 desa yang baik di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.162 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Kantor pemerintahan Desa yang Baik (Unit) 40 40 40 40 40 2 Jumlah seluruh pemerintahan desa (Unit) 40 40 40 40 40 3 Persentse (%) 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2020 -2024 Persentase cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik di Kabupaten Barru sudah cukup tinggi, dengan kisaran persentase sebesar 100 persen dalam kurun waktu lima tahun tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh desa di Kabupaten Barru telah memiliki fasilitas perkantoran yang memadai untuk mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan publik. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui penyediaan infrastruktur yang layak dan representatif.
b.Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah perbandingan jumlah kelompok binaan LPM dalam 1 (satu) tahun dengan jumlah LPM yang dinyatakan dalam persen. Rata-rata kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.163 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kelompok binaan 55 55 55 55 55 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 176 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (Unit) 2 Jumlah LPM (Unit) 55 55 55 55 55 3 Rata-rata 1 1 1 1 1 Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2020 -2024, Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Barru sudah cukup tinggi, dengan kisaran rata rata sebesar 1 dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Meskipun jumlah tersebut relatif stabil dan mencerminkan adanya keberlanjutan program pemberdayaan, angkanya masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan peran LPM dalam membentuk dan membina lebih banyak kelompok masyarakat guna meningkatkan partisipasi, kemandirian, serta efektivitas pembangunan berbasis masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
c.Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah banyaknya kelompok binaan PKK dalam 1 (satu) tahun dibagi dengan jumlah PKK. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.164 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kelompok binaan PKK (Kelompok) 2485 NA 2.627 2.677 2.677 2 Jumlah PKK ( Kelompok) 63 63 63 63 63 3 Rata-rata (%( 39,44 NA 41,70 42,49 42,49 Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2020 -2024, Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Barru masih cukup rendah, dengan kisaran rata rata di bawah 50 dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan peran dan kapasitas PKK dalam melakukan pembinaan masyarakat, terutama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 177 bidang pemberdayaan keluarga, kesehatan, dan pendidikan. Upaya peningkatan jumlah dan kualitas kelompok binaan menjadi penting agar program-program PKK dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan berbasis keluarga di tingkat desa dan kelurahan.
d.Persentase LSM Aktif Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dihitung berdasarkan jumlah LSM aktif. Persentase LSM yang aktif adalah jumlah LSM yang terdaftar di pemerintah dari jumlah yang ada di Kabupaten Barru. Persentase LSM aktif di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.165 Persentase LSM Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah LSM terdaftar 56 51 41 39 41 2 Jumlah LSM tidak aktif 19 15 11 9 3 3 Jumlah LSM aktif (1-2) 37 36 30 30 38 4 Jumlah LSM 56 51 41 39 41 5 Persentase (%) 66 71 73 77 93 Sumber : Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Barru Tahun 2025 Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2020 -2024, persentase LSM Aktif di Kabupaten Barru cukup tinggi, dengan kisaran diatas 50 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa peran serta masyarakat melalui LSM dalam mendukung pembangunan dan pengawasan kebijakan daerah cukup kuat dan konsisten. Keberadaan LSM yang aktif menjadi indikator positif dalam mendorong partisipasi publik, transparansi, serta penguatan kontrol sosial di berbagai sektor pembangunan.
e.Persentase LPM Berprestasi Jumlah LPM berprestasi yaitu Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif melaksanakan kegiatan dibagi jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang berprestasi dikali seratus. Persentase LPM berprestasi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 178 Tabel 2.166 Persentase LPM Berprestasi Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah LPM Berprestasi 14 14 14 23 23 2 Jumlah LPM 55 55 55 55 55 3 Persentase (%) 25,45 25,45 25,45 41,82 41,82 Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2020 -2024, Rata-rata persentase LPM Berprestasi di Kabupaten Barru menunjukkan trend yang stagnan dari tahun ke tahun, dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 41,82 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat LPM yang aktif dan berkinerja baik, peningkatan jumlah LPM berprestasi belum signifikan. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas, pendampingan, serta pemberian insentif atau apresiasi bagi LPM agar lebih termotivasi dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.
f.Persentase PKK aktif PKK aktif yaitu jumlah PKK yang memiliki pengurus dan sekretariat dan memiliki program kerja. Persentase PKK aktif adalah perbandingan antara jumlah PKK yang aktif dengan keseluruhan jumlah PKK yang dinyatakan dalam persen. Persentase PKK aktif di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.167 Persentase PKK Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah PKK Aktif (Kelompok) 63 63 63 63 63 2 Jumlah PKK (Kelompok) 63 63 63 63 63 3 Persentase (%) 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2020 -2024, persentase PKK Aktif di Kabupaten Barru cukup tinggi, dengan kisaran 100 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh tim Penggerak PKK di tingkat desa dan kelurahan berperan aktif dalam mendukung program-program pemberdayaan keluarga, kesehatan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 179 pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Konsistensi ini mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam memperkuat peran PKK sebagai mitra strategis dalam pembangunan berbasis keluarga di tingkat lokal.
g.Persentase Posyandu Aktif Persentase posyandu aktif adalah perbandingan jumlah posyandu aktif dengan jumlah semua posyandu yang dinyatakan dalam persen. Persentase posyandu aktif di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.168 Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Posyandu Aktif (Posyandu) 262 262 270 270 189 2 Total Posyandu (Posyandu) 262 262 270 270 189 3 Persenentase (Persen) 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2020 -2024, persentase posyandu Aktif di Kabupaten Barru cukup tinggi, dengan kisaran 100 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Posyandu di wilayah tersebut berfungsi secara optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, khususnya ibu dan anak. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat yang kuat dalam menjaga keberlangsungan dan efektivitas kegiatan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat desa dan kelurahan.
h.Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan yang memberikan peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat bisa berupa ide, gagasan, pikiran dan bisa pula berupa bantuan finansial. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 180 Tabel 2.169 Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat 180 180 180 180 180 Total program pemberdayaan Masyarakat 6 6 6 6 6 3 Persentase (%) 30 30 30 30 30 Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2020 -2024, persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Barru cenderung stagnan dari tahun ke tahun, dengan kisaran 30 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan masih terbatas, baik dalam bentuk tenaga, waktu, maupun kontribusi material. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan strategi pemberdayaan yang lebih efektif, termasuk penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan kesadaran kolektif, serta dukungan pemerintah dalam membangun kemitraan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan lokal.
i.Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Pada saat kegiatan sudah selesai dilaksanakan maka dilakukan serah terima dari pelaksana kegiatan kepada masyarakat dan masyarakat diwajibkan membentuk tim pemelihara sehingga apabila suatu saat ada kerusakan maka menjadi kewajiban masyarakat dan anggota tim pemelihara mempunyai kewajiban mengkoordinir iuran pemeliharaan serta proses pemeliharaannya. Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 181 Tabel 2.170 Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Program pemberdayaan masyarakat yang dikembang dan dipelihara masyarakat 3 3 3 3 3 2 Total pasca program pemberdayaan masyarakat 6 6 6 6 6 3 Persentase (%) 50 50 50 50 50 Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2020 -2024 persentase Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Barru cenderung stagnan dari tahun ke tahun, dengan kisaran 50 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Kondisi ini mencerminkan perlunya peningkatan kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan hasil program pemberdayaan. Untuk itu, diperlukan strategi penguatan kapasitas kelembagaan lokal, peningkatan partisipasi masyarakat, serta dukungan monitoring dan evaluasi agar hasil program dapat dimanfaatkan secara optimal dalam jangka panjang.
1. 3.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a.Total Fertility Rate (TFR) Total Fertility Rate (TFR) adalah angka kelahiran total. Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.171 Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 NO. Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Total Fertility Rate (TFR) 2,55 2,55 2,52 2,40 2,18 Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun 2024, jumlah total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten barru sebesar 2,18. Angka ini menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Capaian TFR sebesar 2,18 mendekati angka ideal penggantian generasi (replacement level) yang umumnya berada pada kisaran 2,1. Hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 182 u m S ini mencerminkan bahwa tingkat kelahiran di Kabupaten Barru berada pada level yang relatif seimbang dan berpotensi mendukung stabilitas pertumbuhan penduduk dalam jangka panjang. Namun demikian, upaya pengendalian kelahiran serta peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana tetap perlu dilakukan secara konsisten untuk menjaga keberlanjutan pembangunan kependudukan.
b.Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.172 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB Di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 NO. Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB 28 28 11 15 22 2 Jumlah Seluruh Perangkat Daerah 45 36 36 33 33 3 b Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%) 62,22 77,75 30,55 45,45 66,67 Sumber: Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun 2024, persentase OPD yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB sebesar 66,67 persen, atau dengan kata lain sebanyak 22 OPD yang berperan aktif, dari keseluruhan 33 OPD. Artinya, dari total 33 OPD yang ada, sebanyak 22 OPD telah berkontribusi secara aktif dalam mendukung program Kampung KB. Capaian ini mencerminkan adanya keterlibatan lintas sektor dalam mendukung integrasi program kependudukan, keluarga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 183 berencana, dan pembangunan keluarga di tingkat desa atau kelurahan. Meskipun demikian, masih terdapat sepertiga OPD yang belum terlibat secara optimal, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi, komitmen, dan sinergi antar perangkat daerah agar implementasi Kampung KB dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.
c.Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.173 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 NO. Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk 45 36 36 33 33 2 Jumlah Seluruh Perangkat Daerah 45 36 36 33 33 3 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (%) 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun dari tahun ke tahun perangkat daerah baik Dinas maupun Badan di Kabupaten Barru belum mengalami peningkatan atau pertambahan yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan dokumen perencanaan tersebut belum optimal dalam mendukung pelaksanaan program pengendalian penduduk lintas sektor. Kurangnya integrasi dan kesadaran akan pentingnya pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas perencanaan, serta advokasi kepada perangkat daerah agar Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 184 Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dapat diintegrasikan secara menyeluruh dalam dokumen kebijakan dan program pembangunan daerah.
d.Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.174 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 NO. Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan 0 0 0 0 0 Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun 2024, Belum ada kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan kependudukan masih belum terintegrasi secara optimal dalam sistem pendidikan di berbagai jalur. Kurangnya inisiatif atau koordinasi antara instansi terkait, lembaga pendidikan, dan pihak ketiga menjadi salah satu tantangan dalam mendorong pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu kependudukan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak guna mengembangkan pendidikan kependudukan yang terstruktur, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 185
e.Rata-rata jumlah anak per keluarga Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah perbandingan antara jumlah anak dengan jumlah keluarga. Rata-rata jumlah anak perkeluarga di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.175 Rata-rata jumlah anak per keluarga Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah anak 61.280 54.881 51.580 56.000 24.804 2 Jumlah keluarga 54320 61.838 52.641 64.228 64.748 3 Rata-rata jumlah anak per keluarga 1,128 0,887 0,979 0,872 2,61 Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2023, Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Barru dibawah 1,2. Capaian rata-rata tertinggi tejadi pada tahun 2024 sebesar 2,61, dan terendah sebesar 0,887 pada tahun 2021. Fluktuasi ini menunjukkan adanya dinamika dalam struktur dan perilaku keluarga yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti program keluarga berencana, kondisi sosial ekonomi, serta kesadaran masyarakat terhadap pengendalian jumlah anggota keluarga. Peningkatan tajam pada tahun 2024 mengindikasikan perlunya perhatian lebih terhadap konsistensi pelaksanaan program kependudukan agar pertumbuhan jumlah anak per keluarga tetap seimbang dan sesuai dengan arah kebijakan pengendalian penduduk.
f.Ratio Akseptor KB Rasio akseptor KB adalah perbandingan antara jumlah akseptor KB dengan jumlah pasangan usia subur yang dinyatakan dalam persen. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.176 Rasio akseptor KB Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 N0 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah akseptor KB (Jiwa) 61.280 18.860 14.538 18.808 17.760 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 186 N0 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 2 Jumlah pasangan usia subur (Jiwa) 54.320 27.087 27.083 35.752 26.010 3 Rasio akseptor KB (%) 112,81 69,63 53,68 52,61 68,20 Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2023, Rasio akseptor KB di kabupaten Barru menunjukkan trend penurunan. Capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 112,81, dan terendah sebesar 52,61 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 Rasio akseptor KB di kabupaten Barru mengalami penigkatan sebesar 68,20 persen. Penurunan yang terjadi sebelumnya dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti menurunnya partisipasi masyarakat dalam program KB, keterbatasan akses layanan, atau dampak pandemi. Sementara peningkatan di tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan program KB, baik dari sisi pelayanan maupun kesadaran masyarakat. Meskipun demikian, upaya penguatan sosialisasi, pelayanan yang merata, dan kemitraan lintas sektor tetap diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan capaian program KB secara berkelanjutan.
g.Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49 Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk wanita kawin. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern, atau untuk mengukur pemakaian metode kontrasepsi modern saja. CPR adalah perbandingan antara jumlah perempuan usia reproduksi (usia 15-49 tahun) yang menggunakan suatu metode kontrasepsi dengan jumlah seluruh perempuan usia 15-49 tahun yang ditanyakan dalam persen. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 187 Tabel 2.177 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah peserta KB aktif (Jiwa) 19.562 13.753 14.187 23.250 17.760 2 Jumlah pasangan usia subur (Jiwa) 29.361 27.089 27.083 35.752 26.010 3 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15– 49 (%) 66,63 75,01 64,99 65,03 68,20 Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 sudah diatas 65 persen selama lima tahun terakhir, dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 75,01 dan terendah sebesar 64,99 pada tahun 2022. Pada tahun 2024 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 meningkat sebesar 68,20 persen. Tren ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam penggunaan alat kontrasepsi relatif tinggi, meskipun mengalami sedikit fluktuasi. Hal ini mencerminkan keberhasilan program keluarga berencana di daerah tersebut, namun tetap diperlukan upaya berkelanjutan dalam penyuluhan, pemerataan akses pelayanan, dan peningkatan kualitas layanan agar capaian CPR dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.
h.Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15-49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga ) kelompok yakni; dibawah usia 20 tahun, antara 20-35 tahun dan usia diatas 35 tahun. Berdasarkan pertimbangan fisik dan mental usia terbaik melahirkan adalah antara 20-35 tahun, sehingga sangat dianjurkan bagi setiap wanita dapat menikah diatas 20 tahun. Dengan demikian yang dimaksud Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya di bawah usia 20 tahun adalah suatu keadaan pasangan suami istri yang isterinya masih Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 188 di bawah usia 20 tahun yang dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.178 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 thn (Jiwa) 443 474 389 621 312 2 Jumlah pasangan usia subur (Jiwa) 29361 27087 27.083 35.752 26.010 3 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (%) 1,51 1,75 1,44 1,74 0,87 Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 berfluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 1,75 persen dan terendah sebesar 0,87 persen pada tahun 2024. Fluktuasi ini dapat mencerminkan dinamika sosial terkait usia pernikahan, serta efektivitas upaya pemerintah dalam menunda usia pernikahan melalui edukasi dan kampanye kesehatan reproduksi. Penurunan pada tahun 2024 menunjukkan arah yang positif dalam mendukung program peningkatan kualitas keluarga dan perlindungan kesehatan reproduksi remaja.
i.Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) adalah perbandingan antara jumlah PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terlayani dengan jumlah pasangan usia subur yang dinyatakan dalam persen. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terpenuhi dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 189 Tabel 2.179 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi (unmet need) Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani (Jiwa) 4906 13.753 4.716 6.156 2.018 Jumlah pasangan usia subur (Jiwa) 29361 27.087 27.083 35.752 26.010 Persentase ((1/2)x100%) (%) 16,71 15,89 17,41 17,22 7,7 Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi (unmet need) berfluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 17,41 dan terendah sebesar 7,7 pada tahun 2024. Penurunan unmet need pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam akses dan pelayanan program Keluarga Berencana, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga. Meskipun demikian, upaya untuk memperluas jangkauan layanan dan mengatasi hambatan kultural maupun logistik tetap diperlukan untuk menurunkan unmet need secara berkelanjutan.
j.Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka panjang (MKJP) adalah perbandingan jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP dengan jumlah akseptor yang dinyatakan dalam persen. Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.180 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP (Jiwa) 2760 3.398 1.447 1.790 2.206 2 Jumlah akseptor KB (Jiwa) 19859 18.860 14.187 18.808 17.760 3 Persentase ((1/2)x100%) (%) 13,90 18,02 10,20 9,52 12,4 Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 190 Dari tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 -2024, Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Barru cenderung berfluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 18,02 persen, capaian terendah pada 2023 sebesar 9,52 persen. Pada tahun 2024 capaian Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Barru sebesar 12,4 persen. Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti preferensi metode kontrasepsi, keterjangkauan layanan, serta efektivitas penyuluhan dan pendampingan program KB yang dilaksanakan.
k.Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi adalah perbandingan jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi dengan jumlah akseptor KB yang dinyatakan dalam persen. Peresentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.181 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 o Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi (Jiwa) 9.799 7.977 4.716 2.830 4.440 2 Jumlah akseptor KB (Jiwa) 19.562 18.860 14.537 18.808 17.760 3 Persentase ((1/2)x100%) 50,09 42,3 32,44 15,05 25,00 Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi di Kabupaten Barru cenderung berfluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 50,09 persen kemudian menurun signifikan secara berturut-turut pada tiga tahun selanjutnya sekaligus menjadi capaian terendah pada tahun 2023 selama periode lima tahun terakhir yang hanya sebesar 15,05 persen. Sementara capaian tahun 2024 sebesar Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 191 25,00 persen. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan penggunaan kontrasepsi, yang bisa dipengaruhi oleh faktor sosialisasi program, ketersediaan layanan, serta perubahan preferensi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
l.Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB adalah perbandingan jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB dengan jumlah anggota kelompok BKB yang dinyatakan dalam persen. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.182 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB (Jiwa) 3642 3.488 2.642 3.866 2.077 2 Jumlah anggota kelompok BKB (Jiwa) 7672 5.693 5.168 7.432 2.660 3 Persentase ((1/2)x100%) 45,13 61,05 51,12 52,02 78,00 Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kabupaten Barru cenderung berfluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 78,00 persen sedangkan capaian terendah pada tahun 2020 sebesar 45,13 persen. Perubahan ini dapat mencerminkan peningkatan kesadaran ber- KB di kalangan anggota BKB, meskipun masih terdapat dinamika dalam pencapaiannya setiap tahun.
m.Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB adalah perbandingan jumlah anggota kelompok yang ber-KB dengan jumlah anggota kelompok BKR yang dinyatakan dalam persen. Cakupan anggota bina keluarga remaja ber-KB di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut ini. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 192 Tabel 2.183 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB (Jiwa) 3008 2.940 2.249 3.882 1.067 2 Jumlah anggota kelompok BKR (Jiwa) 9992 7.730 5.222 6.421 2.452 3 Persentase ((1/2)x100%) 30,10 30,90 43,06 60,46 43,51 Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB di Kabupaten Barru cenderung berfluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 60,46 persen kemudian capaian terendah pada tahun 2020 sebesar 30,10 persen. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan partisipasi keluarga remaja dalam program KB, meskipun masih belum konsisten dari tahun ke tahun.
n.Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Cakupan anggota bina keluarga lansia ber-KB adalah jumlah anggota kelompok BKL yang dinyatakan dalam persen. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber- KB di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.184 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB (Jiwa) 2325 301 2.499 3.014 215 2 Jumlah anggota kelompok BKL (Jiwa) 7012 5.331 4.963 5.326 2.574 3 Persentase ((1/2)x100%) 33,16 34,05 50,35 56,59 8,35 Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB di Kabupaten Barru cenderung berfluktuasi, dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 193 capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 56,59 persen kemudian capaian terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar 8,35 persen. Fluktuasi ini mencerminkan pentingnya konsistensi dalam penyuluhan dan pelayanan KB, terutama untuk segmen usia lanjut, agar cakupan partisipasi dapat dipertahankan atau ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu melakukan evaluasi serta meningkatkan pendekatan yang lebih tepat sasaran untuk mendorong keterlibatan lansia dalam program KB sebagai bagian dari penguatan ketahanan keluarga.
o.Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) disetiap kecamatan adalah perbandingan antara jumlah PPKS dengan jumlah kecamatan yang dinyatakan dalam persen. Persentase pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) disetiap kecamatan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.185 Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) disetiap Kecamatan Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah PPKS (Unit) 7 7 7 7 7 2 Jumlah kecamatan (Unit) 7 7 7 7 7 3 Persentase ((1/2)x100%) 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2018-2022, Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan di Kabupaten Barru dapat dipertahankan dengan capaian 100 persen selama lima tahun terakhir. Setiap Kecamatan di kabupaten barru telah memiliki setidaknya 1 unit PPKS. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pendukung ketahanan dan kesejahteraan keluarga secara merata. Ke depan, kualitas layanan PPKS perlu terus ditingkatkan agar lebih efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 194
p.Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa adalah jumlah pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa dengan jumlah kecamatan yang dinyatakan dalam persen. Untuk mengetahui cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.186 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah PIK R/M 63 72 53 62 62 2 Jumlah kecamatan 7 7 7 7 7 3 Persentase (%) 900 1024 757 885 885 Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa di Kabupaten Barru berfluktuatif, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebsar 1024 persen, semsntara capaian terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 757 persen. Capaian Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa di Kabupaten Barru pada tahun 2024 sebesar 885 persen. Fluktuasi yang terjadi menunjukkan perlunya penguatan keberlanjutan program, peningkatan kualitas layanan, serta dukungan kolaboratif dari berbagai sektor untuk memastikan PIK-R/M terus berperan aktif dalam pembangunan generasi muda yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
q.Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang penegendalian penduduk adalah perbandingan jumlah PKB Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 195 dan PLKB yang didayagunakan dengan jumlah PKB/PKLB yang dinyatakan dalam persen. Cakupan PKB/PKLB yang didayagunakan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.187 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan 50 50 49 54 54 2 Jumlah PKB/PLKB 50 50 49 54 54 3 Persentase ((1/2)x100%) 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Persentase Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah di Kabupaten Barru dapat dipertahankan dengan capaian 100 persen selama lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh PKB/PLKB yang tersedia telah diberdayakan secara optimal oleh Perangkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Keberhasilan ini mencerminkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya manusia di bidang pengendalian penduduk dan pemberdayaan keluarga, serta sinergi yang baik antarinstansi dalam mewujudkan tujuan pembangunan keluarga yang berkualitas di Kabupaten Barru.
r.Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang ber-KB Mandiri Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri adalah perbandingan jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber KB mandiri dengan jumlah anggota kelompok UPPKS yang dinyatakan dalam persen. Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber- KB mandiri di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 196 Tabel 2.188 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri (Unit) 469 358 219 120 245 2 Jumlah anggota kelompok UPPKS (Unit) 917 917 224 161 733 3 Persentase ((1/2)x100%) 51,15 39,02 97,77 74,53 33,42 Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri Kabupaten Barru di Kabupaten Barru berfluktuatif, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebsar 97,77 persen, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar 33,42 persen. Fluktuasi ini menunjukkan adanya dinamika dalam pelaksanaan program KB mandiri di kalangan anggota UPPKS, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, akses terhadap layanan KB, tingkat kesadaran, maupun efektivitas pendampingan dari petugas terkait. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh dan pendekatan yang lebih strategis agar capaian cakupan KB mandiri di kalangan PUS anggota UPPKS dapat ditingkatkan dan dipertahankan secara berkelanjutan.
s.Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa kelurahan adalah perbandingan jumlah petugas pembantu Pembina KB desa dengan jumlah desa kelurahan yang dinyatakan dalam persen. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 197 Tabel 2.189 Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa 55 55 55 55 55 2 Jumlah desa/kelurahan 55 55 55 55 55 3 Persentase ((1/2)x100%) 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Barru dapat dipertahankan dengan capaian 100 persen selama lima tahun terakhir. Dengan kata lain setiap desa dan kelurahan di kabupaten Barru memiliki petugas pembantu Pembina KB Desa. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam memastikan keberadaan tenaga pendamping di lini lapangan guna mendukung pelaksanaan program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga di tingkat desa. Keberadaan PPKBD secara merata ini juga menjadi salah satu indikator kesiapan daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kependudukan dan keluarga berencana secara berkelanjutan.
t.Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat adalah perbandingan jumlah alkon per mix kontarsepsi yang tersedia di faskes dan gudang alkon dengan perkiraan permintaan masyarakat yang dinyatakan persen. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.190 Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat Kontrasepsi Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah alkon per mix 34.279 34.279 2.198 2.412 16.401 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 198 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota 2 Perkiraan Permintaan Masyarakat 34.279 34.279 20.840 22.360 15.543 3 Cakupan (1/2)x100%) 100 100 10,55 10,79 1,05 Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat Kontrasepsi di Kabupaten Barru dapat dipertahankan dengan capaian 100 persen selama tahun 2020 - 2021. Baru pada tahun 2022 - 2024 terjadi penurunan yang signifikan dengan realisasi terendah pada tahun 2024 sebesar 1,05 persen. Penurunan ini mengindikasikan adanya kendala dalam rantai pasok, distribusi, atau manajemen logistik alat dan obat kontrasepsi, yang memerlukan perhatian dan intervensi segera untuk memastikan keberlanjutan program Keluarga Berencana di daerah.
u.Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan adalah perbandingan jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS dengan jumlah faskes dan jejaring yang dinyatakan dalam persen. Persentase faskes dan jejaringnya di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.191 Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS (Unit) 14 14 14 14 14 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 199 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 2 Jumlah Faskes dan jejaring (Unit) 14 14 14 14 14 3 Persentase ((1/2)x100%) 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS di Kabupaten Barru dapat dipertahankan dengan capaian 100 persen selama lima tahun terakhir. Dengan kata lain semua faskes dan jejaringnya selama lima tahun terakhir sudah bekerjasama dengan BPJS.
v.Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa adalah perbandingan antara jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia dengan jumlah seluruh informasi data mikro keluarga yang dinyatakan dalam persen. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.192 Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia (Bulan) 12 12 12 12 12 2 Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga (Bulan) 12 12 12 12 12 3 Persentase ((1/2)x100%) 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa di Kabupaten Barru dapat dipertahankan dengan capaian 100 persen selama lima tahun terakhir. Artinya, seluruh desa di Kabupaten Barru secara konsisten telah menyediakan data mikro keluarga yang diperlukan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 200 pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana). Konsistensi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan perangkat desa dalam memperkuat sistem pendataan keluarga yang akurat dan berkelanjutan.
w.Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui fungsi keluarga merupakan perbandingan antara jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga dengan jumlah kelompok kegiatan yang dinyatakan dalam persen. Cakupan kelompok kegiatan melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.193 Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga 255 255 255 92 992 2 Jumlah kelompok kegiatan 255 255 255 255 255 3 Persentase ((1/2)x100%) 100 100 100 36,08 36,08 Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga di Kabupaten Barru dapat dipertahankan dengan capaian 100 persen selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023 dan 2024 capaian Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga di Kabupaten Barru sebesar 36,08 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam kesinambungan program pembinaan keluarga, khususnya dalam pelaksanaan delapan fungsi keluarga yang mencakup fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 201
1. 4.Perhubungan
a.Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Jumlah arus penumpang umum adalah jumlah keseluruhan penumpang yang menggunakan angkutan umum yang keluar masuk pada suatu daerah selama 1 (satu) tahun. Jumlah arus penumpang angkutan umum di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.194 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah penumpang angkutan desa (Jiwa) 826.600 592.908 189.900 60.000 151.680 2 Jumlah penumpang Kapal laut (Jiwa) 22.78 22.993 23.362 30.816 5.576 3 Jumlah Arus Penumpang Kapal Penyebrangan 29.298 3.802 52.342 55.024 45.201 4 Jumlah Arus Penumpang Kereta Api - - - 80.470 203.595 5 Total Jumlah Penumpang (Jiwa) 853.764 641.295 264.704 226.310 256.548 Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah penumpang (jiwa) bis maupun jumlah penumpang kapal laut berfluktuasi. Capaian tertinggi total jumlah Penumpang pada tahun 2020 sebesar 853.764, sedangkan capaian terendah pada tahun 2023 sebesar 226.310. Capaian total jumlah Penumpang pada tahun 2024 sebesar 256.548 jiwa. Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti pembatasan perjalanan, kondisi ekonomi, serta preferensi moda transportasi masyarakat.
b.Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Jumlah Uji Kir Angkutan umum di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 202 Tabel 2.195 Jumlah Uji Kir Angkutan umum Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 NO. Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Uji Kir angkutan umum 20 0 0 0 0 2 Persentase Kepemilikan Kir angkutan umum 0,68 0 0 0 0 Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2025 Kegiatan Uji Kir tahun di Kabupaten Barru mulai tahun 2020 hingga tahun 2024 tidak dilakukan kerena masih kurang lengkapnya sarana dan prasarana untuk melakukan pengujian tersebut, belum lagi persoalan sumberdaya manusia yang masih terbatas
c.Rasio Ijin Trayek Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Rasio ijin trayek adalah perbandingan antara jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dengan jumlah penduduk. Rasio ijin trayek di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.196 Rasio Ijin Trayek Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Izin Trayek perkotaan - - - - - 2 Izin Trayek perdesaan 41 41 41 41 41 3 Jumlah Izin Trayek 41 41 41 41 41 4 Jumlah penduduk 187,392 189,877 191.895 194,543 195.385 5 Rasio Izin Trayek 0,00022 0,00022 0,00022 0,00021 0,00021 Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa rasio ijin trayek dari tahun 2020 sampai 2024 cenderung menurun, hal ini di pengaruhi jumlah permintaan ijin yang berkurang dan jumlah penduduk yang terus bertambah. Kondisi ini mengindikasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 203 ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan layanan transportasi umum yang legal. Selain itu, faktor lain yang turut memengaruhi adalah peningkatan penggunaan kendaraan pribadi, keterbatasan armada angkutan umum, dan minimnya inovasi atau dukungan regulasi yang mendorong pelaku usaha untuk mengajukan izin trayek baru.
d.Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bis Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima kapal laut dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Terminal bis dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Jumlah pelabuhan laut/terminal bis di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.197 Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bis Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah pelabuhan laut 5 5 5 5 5 2 Jumlah terminal bis 4 3 3 3 3 3 Jumlah 9 8 8 8 8 Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pelabuhan laut/terminal bis cenderung stagnan, hanya saja khusus untuk terminal bis pada tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan oleh adanya pengalihan kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi. Hal ini berdampak pada pencatatan administrasi dan pengelolaan terminal yang sebelumnya menjadi tanggung jawab kabupaten.
e.Persentase Layanan Angkutan Darat Persentase layanan angkutan darat adalah perbandingan antara jumlah angkutan darat dengan jumlah penumpang yang terangkut yang dinyatakan dalam persen. Persentase layanan angkutan darat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 204 Tabel 2.198 Persentase Layanan Angkutan Darat Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Angkutan darat 5250 31026 8.277 9.600 20.344 2 Jumlah penumpang angkutan darat 825.600 592.908 237.738 60.000 400.476 3 Persentase (%) 0,64 5,23 3,48 16 5,08 Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa persentase layanan angkutan darat mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berfluktuatif, hal ini di sebabkan oleh menurunnya jumlah penumpang angkutan umum yang beralih menggunakan kendaraan pribadi, disamping itu terjadinya penurunan jumlah angkutan darat karena kurangnya peremajaan kendaraan.
f.Pemasangan Rambu-rambu Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan Tabel 2.199 Pemasangan Rambu-rambu Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Pemasangan rambu-rambu 156 - - - - 2 Jumlah Rambu- Rambu yang seharusnya tersedia 3951 - - - - 3 Persentase (%) 3.95 - - - - Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas, khusus tahun 2021 dan 2024 data tidak tersedia karena, kegiatan pemasangan rambu-rambu tidak dilaksanakan dengan pertimbangan adanya refocusing anggaran.
g.Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 205 Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum adalah jumlah orang atau barang yang diangkut dengan moda transportasi angkutan umum. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.200 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum (Jiwa) 825.600 592.908 189.900 145.840 151.680 2 Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum (Ton) 8.784 32.610 96.360 72.920 758.400 Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum cenderung menurun mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, hal ini di sebabkan oleh menurunnya jumlah orang/barang yang menggunakan sarana angkutan umum karena beralih menggunakan kendaraan pribadi, disamping itu terjadinya penurunan jumlah angkutan umum karena kurangnya peremajaan kendaraan.
h.Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Terminal Per Tahun Jumlah orang/barang yang melalui dermaga/ terminal adalah jumlah orang atau barang yang diangkut dengan moda transportasi angkutan umum yang melalui dermaga dan terminal. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.201 Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Terminal Pertahun Di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Tahun Satuan Dermaga Terminal Jumlah 1 2020 Orang 51.977 825,600 877.577 Barang 2.123.201 8,784 2.131.985 2 2021 Orang 61,013 592,908 653.921 Barang 11.483.159 32.610 11.515.769 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 206 No Tahun Satuan Dermaga Terminal Jumlah 3 2022 Orang 75.704 189.900 265.604 Barang 24.851.564 96.360 24.947.924 4 2023 Orang 85.840 145.840 231.680 Barang 39.470.568 72.920 39.543.488 5 2024 Orang 45.201 151.680 196.881 Barang 13.597.999 758.400 14.356.399 Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas jumlah orang melalui dermaga cenderung menurun disebabkan pemilihan moda transportasi masyarakat dari kapal laut ke pesawat udara. Untuk jumlah orang yang melalui terminal menurun sangat signifikan hal ini disebabkan menurunnya jumlah penumpang angkutan umum yang beralih menggunakan kendaraan pribadi. Sedangkan jumlah barang yang melalui dermaga dan terminal meningkat, hal ini terjadi karena fungsi dermaga sangat optimal dari sisi pengangkutan barang, disamping itu pemilihan pelabuhan-pelabuhan di Kabupaten Barru menjadi alternatif para pengguna jasa.
1. 5.Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
a.Persentase Koperasi Aktif Persentase koperasi aktif merupakan perbandingan jumlah koperasi aktif dengan jumlah semua koperasi yang ada dan dinyatakan dalam persen. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.202 Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah koperasi aktif (Unit) 65 66 68 N/A N/A 2 Jumlah koperasi (Unit) 104 105 107 N/A N/A 3 Persentase koperasi aktif (%) 62,50 62,86 63,55 N/A N/A Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa persentase Koperasi Aktif mulai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami trend peningkatan tiap tahunnya. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pembinaan dan pengawasan koperasi oleh instansi terkait, peningkatan partisipasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 207 anggota, serta membaiknya manajemen kelembagaan koperasi. Selain itu, dukungan regulasi dan fasilitasi dari pemerintah daerah dalam mendorong koperasi untuk terus beroperasi sesuai prinsip dan asas koperasi turut berperan dalam menjaga keberlangsungan dan produktivitas koperasi di daerah tersebut. Peningkatan ini juga menjadi indikator positif dalam penguatan sektor ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat melalui koperasi.
b.Persentase UKM non BPR/LKM Aktif Persentase UKM non BPR/LKM aktif merupakan perbandingan antara jumlah UKM non BPR/LKM aktif dengan jumlah seluruh UKM non BPR/LKM yang dinyatakan dalam persen. Persentase UKM non BPR/LKM di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.203 Persentase UKM non BPR/LKM Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah UKM non BPR/LKM aktif 762 762 N/A N/A N/A 2 Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM 790 790 N/A N/A N/A 3 Persentase (%) 96,46 96,46 N/A N/A N/A Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa persentase UKM non BPR/LKM Aktif mulai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 berfluktuatif dimana capaian tertinggi pada tahun 2018 sebessar 100 persen, sedangkan capaian terendah pada tahun 2020 hanya sebesar 93,88 persen. Berdasarkan sumber data dari Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Barru untuk tahun 2022 sudah tidak melakukan pendataan karena bukan merupakan kewenangan dinas koperasi sesuai SOTK nomor 19 Tahun 2022.
c.Persentase BPR/LKM Aktif Persentase BPR/LKM aktif merupakan perbandingan antara jumlah BPR/LKM aktif dengan jumlah seluruh BPR/LKM yang dinyatakan dengan persen. Persentase jumlah BPR/LKM aktif di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 208 Tabel 2.204 Persentase BPR/LKM Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah BPR/LKM aktif 20 20 20 20 N/A 2 Jumlah seluruh BPR/LKM 28 28 28 28 N/A 3 Persentase (%) 71.43 71,43 71,43 71,43 N/A Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Barru Tahun 2025 Data BPR/LKM di Kabupaten Barru adalah sebanyak 28 LKM yakni 20 unit merupakan Bumdes binaan Dinas PMDPPKBP3A sedangkan 8 merupakan binaan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan yang sudah tidak aktif karena baik dari usaha maupun pengurus sudah tidak ada. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Persentase BPR/LKM Aktif mulai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan trend yang sama setiap tahunnya.
d.Persentase Usaha Mikro dan Kecil Persentase usaha mikro dan kecil merupakan perbandingan antara jumlah usaha mikro dan kecil dengan jumlah seluruh usaha mikro dan kecil yang ada di Kabupaten Barru dan dinyatakan dalam persen. Persentase usaha mikro dan kecil di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.205 Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2032 1 Jumlah Usaha mikro 9.208 9.229 10.081 N/A N/A 2 Jumlah Usaha Kecil 718 718 36 N/A N/A 3 Usaha Menengah 72 72 5 N/A N/A 4 Jumlah UKM 9.998 10.091 10.122 N/A N/A 5 Persentase (%) 99,27 99,35 99,36 N/A N/A Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Barru Tahun 2025 Jumlah usaha mikro dan kecil artinya jumlah seluruh usaha yang mempunyai omzet maksimal 300 juta. Jumlah usaha mikro dan kecil merupakan akumulasi dari jumlah pelaku industri, perdagangan, pertanian, peternakan dan perikanan. Berdasarkan tabel di atas, target kinerja yang ditetapkan adalah 99,27% artinya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 209 dari 20.656 unit usaha yang ada di Barru ada 20.505 unit merupakan usaha mikro dan kecil. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mulai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan trend yang sama setiap tahunnya,
1. 6.Penanaman Modal
a.Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Investor adalah orang perseorangan atau lembaga baik domestik dan non domestik yang melakukan suatu investasi dalam jangka pendek atau jangka panjang. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut . Tabel 2.206 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 PMDN 118 46 47 209 71 2 PMA - 2 2 4 5 Total Sumber : DPMPTSP Kab. Barru Tahun 2025 Jumlah Persetujuan Investasi (usaha) tahun 2024 sebanyak 76 yang dikategorikan Penanaman Modal Dalam Negeri dengan nilai investasi lebih dari 500 juta dan penambahan investasi melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal Daerah tahun 2024. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berfluktuasi setiap tahunnya, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 213 investor. Capaian terndah pada tahun 2021 sebanyak 48 investor.
b.Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perseorangan atau lembaga baik domestik dan non domestik untuk jangka waktu tertentu. Jumlah nilai investasi PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui dinas terkait. Jumlah nilai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 210 investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.207 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Tahun Jumlah investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) 1 2020 118 855.316.873.042 2 2021 48 401.993.726.034 3 2022 49 424.182.849.592 4 2023 213 635.321.350.909 5 2024 76 696.033.763.643 Sumber : DPMPTSPT Kab. Barru Tahun 2025 Terjadi Peningkatan nilai investasi sebesar dari nilai investasi tahun sebelumnya. Hal yang perlu menjadi perhatian utamanya dalam hal kepastian lahan kemudian dalam sektor investasi yang dapat ditawarkan kepada investor dengan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Percepatan RDTR untuk seluruh wilayah di Kabupaten Barru, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan kemudahan/ kebijakan investasi lainnya yang dapat ditawarkan oleh Pemda Kabupaten Barru. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berfluktuatif setiap tahunnya, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 855.316.873.042 Rupiah dan rendah pada tahun 2021 sebesar 401.993.726.034 Rupiah.
c.Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan dengan jumlah seluruh PMDN/PMA. Rasio daya serap tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 211 Tabel 2.208 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No. Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Rasio daya serap tenaga kerja 237 32 33 32 33 Sumber : DPMPTSP Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Barru pada tahun 2024 sebesar 33 Point. Angka ini menunjukkan proporsi tenaga kerja yang berhasil terserap di berbagai sektor ekonomi dari total angkatan kerja yang tersedia. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2020–2022), data ini mencerminkan kemampuan daerah dalam menyediakan lapangan pekerjaan, yang dapat dipengaruhi oleh dinamika pertumbuhan ekonomi, investasi, sektor industri, serta kebijakan ketenagakerjaan di tingkat daerah. Rasio ini menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas pembangunan ekonomi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
d.Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar Rupiah) Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN dihitung dengan membandingkan realisasi PMDN tahun evaluasi dikurang realisasi PMDN tahun sebelum evaluasi dengan realisasi PMDN sebelum evaluasi. Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.209 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah) Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Tahun Realisasi PMDN Tahun Evaluasi Realisasi PMDN Tahun Sebelum Evaluasi Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar Rupiah) 1 2020 855.316.873.042 730.659.151.736 17,06 2 2021 400.889.608.880 360.728.443.384 11,13 3 2022 375.412.751.766 400.899.608.880 -6,36 4 2023 629.278.511.398 375.412.751.766 67,62 5 2024 662.982.182.201 629. 278.511.398 5,36 Sumber : DPMPTSP Kab. Barru Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 212 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa kenaikan/ penurunan Nilai Realisasi PMDN mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berfluktuatif setiap tahunnya, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 67,62 Miliar Rupiah dan rendah pada tahun 2022 sebesar -6,36 Miliar Rupiah. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi nasional, regulasi investasi, kesiapan infrastruktur, serta iklim usaha di daerah.
1. 7.Kepemudaan dan Olah Raga
a.Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Persentase organisasi pemuda yang aktif adalah perbandingan antara jumlah organisasi pemuda yang aktif dengan jumlah seluruh organisasi pemuda yang dinyatakan dalam persen. Persentase organisasi pemuda di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.210 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Barru 64 79 124 124 11 2 Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Tanete Rilau 44 53 123 123 0 3 Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Tanete Riaja 38 45 116 116 0 4 Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Pujananting 35 47 63 63 0 5 Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Balusu 40 59 79 79 0 6 Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Soppeng Riaja 39 48 91 91 0 7 Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Mallusetasi 38 53 100 100 0 8 Jumlah organisasi pemuda yang aktif 298 384 696 696 0 9 Jumlah seluruh organisasi pemuda 298 384 696 696 100 10 Persentase organisasi pemuda yang aktif (%) 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 213 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa persentase organisasi pemuda yang aktif mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mempunyai caoaian yang sama setiap tahunnya yaitu sebsar 100 persen. Hal ini mencerminkan keberlangsungan dan keberfungsian organisasi kepemudaan di daerah tersebut, serta adanya dukungan yang cukup dalam hal pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi terhadap aktivitas pemuda oleh pemerintah daerah.
b.Persentase Wirausaha Muda Wirausaha adalah pelaku utama dalam pembangunan ekonomi dan fungsinya untuk melakukan inovasi atau kombinasi- kombinasi yang baru untuk sebuah inovasi atau orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Persentase wirausaha muda adalah perbandingan antara jumlah wirausaha muda di bagi dengan jumlah seluruh wirausaha yang dinyatakan dalam persen. Persentase wirausaha muda di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.211 Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah wirausaha muda 139 173 318 357 400 2 Jumlah seluruh wirausaha 150 197 10.127 10.127 10.127 3 Persen ((1/2)x100%) 92,66 87,82 3,14 3,53 3,95 Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa persentase wirausaha muda kabupaten barru mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mempunyai capaian berfluktuatif setiap tahunnya dimana capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 92,66 persen sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 3,14 persen. Sedangkan capaian pada tahun 2024 sebesar 3,95 persen. Fluktuasi ini dapat mencerminkan berbagai dinamika, seperti perubahan kebijakan, kondisi ekonomi, minat dan partisipasi pemuda dalam kewirausahaan, serta efektivitas program pemberdayaan wirausaha muda di tingkat daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 214
c.Cakupan Pembinaan Olahraga Cakupan pembinaan olahraga merupakan perbandingan jumlah cabang olahraga yang dibina dengan jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar yang dinyatakan dalam persen. Cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.212 Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah cabang olahraga yang dibina (Cabang) 27 27 26 26 31 2 Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar (Cabang) 29 29 28 28 31 3 Persentase ((1/2)x100%) (%) 93,1 93,1 92,86 92,86 100 Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Cakupan pembinaan olahraga kabupaten barru mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mempunyai capaian berfluktuatif setiap tahunnya dimana capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 100 persen sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 92,86 persen. Fluktuasi ini dapat dipengaruhi oleh faktor seperti alokasi anggaran, jumlah program pembinaan yang dilaksanakan, partisipasi masyarakat, serta dukungan sarana dan prasarana olahraga di daerah.
d.Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi Cakupan pelatih yang bersertifikasi adalah perbandingan antara jumlah pelatih bersertifikat dengan jumlah seluruh pelatih yang dinyatakan dalam persen. Cakupan pelatih yang bersertifikat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.213 Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah pelatih bersertifikat 57 18 42 41 41 2 Jumlah seluruh pelatih 75 18 42 59 59 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 215 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 3 Cakupan pelatih yang bersertifikasi (%) 76,00 100 100 69,49 69,49 Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Cakupan pelatih yang bersertifikat kabupaten barru mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mempunyai capaian berfluktuatif setiap tahunnya dimana capaian tertinggi pada tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 100 persen sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2023 dan 2023 sebesar 69,49 persen. Fluktuasi capaian ini menjadi catatan penting bagi pemangku kebijakan untuk memastikan kesinambungan program pelatihan dan sertifikasi pelatih secara berkala, guna menjamin kualitas pembinaan olahraga di Kabupaten Barru tetap terjaga dan kompetitif.
e.Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan pembinaan atlet muda adalah perbandingan antara jumlah pembinaan atlet muda dengan jumlah seluruh pembinaan atlet muda yang dinyatakan dalam persen. Cakupan pembinaan altlet muda di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.214 Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah atlit pelajar yang dibina 430 - 71 97 38 2 Jumlah seluruh atlit pelajar 606 - 104 135 411 3 Persen ((1/2)x100%) 70,90 - 68,27 71,85 9,25 Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Cakupan pembinaan Atlet Muda kabupaten barru mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan setiap tahunnya dimana capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 71,85 persen sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar 9,25 persen. Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain terbatasnya anggaran pembinaan, kurangnya regenerasi atlet muda, minimnya kompetisi atau ajang pencarian bakat di tingkat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 216 daerah, serta menurunnya minat generasi muda terhadap olahraga sebagai pilihan kegiatan utama. Selain itu, pandemi dan dampaknya pada sektor pendidikan dan olahraga juga dapat berkontribusi terhadap berkurangnya intensitas pembinaan selama beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menandakan perlunya evaluasi dan perencanaan strategis yang lebih intensif oleh pemerintah daerah maupun instansi terkait, agar pembinaan atlet muda dapat kembali ditingkatkan secara berkelanjutan dan merata.
f.Jumlah Atlet Berprestasi Jumlah atlet berprestasi adalah jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun. Jumlah atlet berprestasi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.215 Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun (atlet) 0 0 0 1 1 Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah atlet berprestasi kabupaten barru mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 belum terdapat atlet yang berprestasi. Pada tahun 2023 dan 2024 terdapat 1 atlet berprestasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembinaan atlet di Kabupaten Barru masih memerlukan penguatan, baik dari segi pelatihan, dukungan sarana-prasarana olahraga, pendanaan, maupun sistem pencarian dan pengembangan bakat atlet sejak usia dini. Meningkatkan jumlah atlet berprestasi membutuhkan komitmen lintas sektor serta sinergi antara pemerintah, sekolah, dan organisasi olahraga.
g.Jumlah Prestasi Olahraga Jumlah prestasi cabang olahraga adalah jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun. Jumlah prestasi cabang olahraga di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 217 Tabel 2.216 Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun (cabang olahraga) 0 0 0 1 1 Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah berprestasi olahraga kabupaten barru mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 belum ada prestasi cabang olehraga yang di menengkan di tingkat nasional dan internasional. Sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 terdapat 1 prestasi cabang olahraga yang di menengkan di tingkat nasional dan internasional. Hal ini mencerminkan perlunya penguatan sistem pembinaan olahraga, peningkatan kapasitas pelatih dan atlet, serta dukungan fasilitas yang memadai agar prestasi olahraga daerah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Dukungan kebijakan dan kolaborasi lintas sektor juga penting untuk mendorong kemajuan prestasi olahraga di Kabupaten Barru.
1. 8.Statistik
a.Buku ”Kabupaten Barru Dalam Angka” dan Buku ”PDRB Kabupaten Barru” Buku Kabupaten Dalam Angka sebagai sarana untuk menyediakan data statistik yang dapat menggambarkan indikator capaian pembangunan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah maupun swasta dan selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi hasil pembangunan. Sedangkan Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah buku yang memuat jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan disuatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. Ketersediaan Buku Kabupaten Barru Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 218 Tabel 2.217 Buku ”Kabupaten Barru Dalam Angka” dan Buku ”PDRB Kabupaten Barru” Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
1. 1.Buku Kabupaten dalam angka Ada Ada Ada Ada Ada
2. 2.Buku PDRB kabupaten Ada Ada Ada Ada Ada Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Buku ”Kabupaten Barru Dalam Angka” dan Buku ”PDRB Kabupaten Barru” mulai pada tahun 2020sampai dengan tahun 2024 tetap tersedia. Ketersediaan rutin kedua publikasi ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Barru dalam menyediakan data dan informasi statistik yang akurat dan berkelanjutan sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
3. 9.Persandian
a.Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunkasi Perangkat Daerah Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah merupakan perbandingan antara jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi dengan jumlah perangkat daerah yang ada di Kabupaten Barru dan dinyatakan dalam persen. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah di Kabupaten Barru dapat kita lihat pada tabel berikut. Tabel 2.218 Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah perangkat daerah yang telah mengunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat daerah (OPD) 1 1 1 1 1 2 Jumlah total perangkat daerah (OPD) 37 37 37 37 37 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 219 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 3 Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah (%) 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kabupaten Barru mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dipertahankan dengan capaian 2,7 persen selama lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan sistem pengamanan informasi melalui penggunaan sandi belum mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir, yang dapat menjadi perhatian dalam upaya penguatan keamanan informasi dan komunikasi antar instansi pemerintah daerah.
1. 10.Kebudayaan
a.Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Secara umum, seni budaya merupakan segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara hidup yang berkembang pada suatu kelompok yang memiliki unsur keindahan secara turun temurun dari generasi ke generasi dan biasanya ditampilkan pada kegiatan festival. Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.219 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Penyelenggaraan festival budaya (Kali) 5 5 8 9 6 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025 Apabila dicermati dari tahun 2020 – 2023 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Barru kondisinya mengalami peningkatan dengan capaian tertinggi di tahun 2022 sebanyak 15 kali dan capaian terendah pada tahun 2020 sebanyak 3 kali. Sedangkan pada tahun 2024 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Barru mengalami penurun sebanyak 6 kali. Penurunan ini dapat mencerminkan adanya kendala anggaran, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 220 perubahan prioritas program daerah, atau faktor eksternal lainnya yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan budaya.
b.Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2010, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dan persentasenya di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.220 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 15 15 15 15 15 2 Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah 15 15 28 28 27 3 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya dilestarikan (%) 100 100 53,57 53,57 55,56 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025 Berdasarkan tabel diatas, apabila dicermati dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan di Kabupaten Barru kondisinya mengalami peningkatan dengan capaian tertinggi di tiga tahun terakhir yaitu tahun 2020 sampai tahun 2021 sebesar 100 peren dan capaian terendah pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 sebesar 53,57 peren.
c.Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi Revitalisasi dan inventarisasi karya budaya merupakan kewajiban dalam hal pelestarian budaya, hal ini dilakukan dalam rangka menjaga, memelihara, membangkitkan serta memperkenalkan kekayaan budaya yang ada di suatu wilayah. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 221 Kabupaten Barru yang dituangkan dalam bentuk dokumen dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.221 Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (Dokumen) 3 3 3 4 4 Sumber : Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025 Berdasarkan tabel diatas, apabila dicermati dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Kabupaten Barru selama tiga tahun terakhir masih bertahan sebanyak 3 Dokumen dan capaian pada tahun 2023 dan 2024 sebanyak 4 dokumen.
d.Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu Pengelolaan cagar budaya Kabupaten Barru merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dari tahun ke tahun, hal ini sebagai bentuk pemeliharan dan pelestarian cagar budaya yang ada. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.222 Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (Jenis) 28 15 15 15 15 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu di Kabupaten Barru pada tahun 2020 sebanyak 28 jenis. Dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 15 jenis dan bertahan sampai tahun 2024 tetap bertahan dengan capaian sebanyak 15 jenis. alah satunya adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pelestarian budaya, sehingga tidak semua karya budaya dapat dijangkau setiap tahunnya. Selain itu, kurangnya sumber daya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 222 manusia yang kompeten di bidang pelestarian budaya turut memperlambat proses inventarisasi dan revitalisasi.
1. 11.Perpustakaan Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat dimana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.
a.Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasar pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui system pendataan pengunjung. Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.223 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda) 121.286 123.347 127.693 133.453 170.969 2 Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda 0 0 0 0 0 3 Total pengunjung Perpustakaan (1+2) 121.286 123.347 127.693 133.453 170.969 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2025 Apabila dicermati dari tahun 2020 – 2024 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kabupaten Barru kondisinya cenderung berfluktuatif dengan capaian tertinggi di tahun 2024 sebanyak 170.969 orang dan terendah pada tahun 2020 sebanyak 121.286 orang. Fluktuasi jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Barru dari tahun 2020 hingga 2024 dipengaruhi oleh beberapa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 223 faktor, seperti dampak pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas masyarakat pada awal periode, serta variasi dalam minat baca dan aksesibilitas layanan perpustakaan. Selain itu, peningkatan jumlah pengunjung pada tahun-tahun terakhir juga didorong oleh upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan fasilitas, promosi literasi, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan perpustakaan.
b.Koleksi Buku dan Judul Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Jumlah koleksi buku dan judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah adalah jumlah buku dan judul buku yang ada di perpustakaan. Jumlah koleksi buku dan judul buku yang tersediadi perpustakaan daerah Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.224 Koleksi Buku dan Judul Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah 58.685 59.137 59.837 59.909 59.318 2 Jumlah koleksi judul buku yang tersedia diperpustakaan daerah 11.676 11.922 12.272 12.337 12.103 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah kabupaten barru mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 59.909 koleksi buku dan capaian terendah pada tahun 2020 sebanyak 58.685 koleksi buku, sedangkan untuk jumlah koleksi judul buku yang tersedia diperpustakaan daerah juga mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dimana capaian tertinggi terjadi di tahun 2023 sebanyak 12.337 judul buku dan terendah di tahun 2020 hanya 11.11.676 judul buku. Hal ini mencerminkan adanya upaya berkelanjutan dalam memperkaya ragam bahan bacaan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuan masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 224
c.Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi diwilayah pemerintah daerah dimana rasio perpustakaan persatuan penduduk adalah perbandingan antara jumlah perpustakaan per 1.000 penduduk. Rasio perpustakaan persatuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.225 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah perpustakaan 56 56 56 56 56 2 Jumlah Penduduk 187,392 189,877 191.895 194.543 196.001 3 Rasio (1/2*1000) 0,30 0,29 0,29 0,29 0,29 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk kabupaten barru mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan, dan pada tahun 2021 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Barru mengalami penurunan sebesar 0,29 dan bertahan sampai tahun 2024 tetap bertahan dengan capaian sebesar 0,29. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya penambahan jumlah perpustakaan dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, sehingga rasio ketersediaan perpustakaan per penduduk mengalami stagnasi.
d.Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/ Tahun Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.226 Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah rata-rata pengunjung 493 631 855 630 950 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 225 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 perpustakaan/tahun Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Jumlah rata- rata pengunjung perpustakaan/tahun kabupaten barru pada tahun tahun 2024 sebanyak 950 orang. Angka ini mencerminkan tingkat kunjungan yang relatif rendah, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor seperti minat baca masyarakat, aksesibilitas perpustakaan, serta ketersediaan dan variasi koleksi buku.
e.Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang memiliki Sertifikat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.227 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat 3 5 10 9 9 2 Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai 3 5 10 9 9 3 Persentase (%) 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Kabupaten Barru pada tahun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan dimana capaian tertinggi pada tahun 2022 sebanyak 10 orang dan capaian terendah terjadi pada tahun 202020 sampai dengan 2021 sebanyak 3 orang. Peningkatan ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga perpustakaan melalui pelatihan dan sertifikasi. Sertifikasi menjadi indikator penting dalam menjamin kompetensi tenaga pustakawan, tenaga teknis, dan penilai, yang pada akhirnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 226 berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan kepada masyarakat.
1. 12.Kearsipan
a.Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Persentase perangkat daerah yang mengeloa arsip secara baku adalah perbandingan antara jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku dengan jumlah seluruh perangkat daerah. Persentase perangkat daerah yang mengeloa arsip secara baku di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.228 Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku 29 29 18 19 25 2 Jumlah Perangkat Daerah 36 36 33 33 34 3 Persentase (%) 80,50 80,50 55,00 57 73 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2025 Apabila dicermati dari tahun 2020 – 2024 Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di kabupaten Barru cenderung berfluktuatif dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dimana capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 81,08 persen dan capaian terendah terjadi pada tahun 2022 dengan capaian sebessar 55 persen. Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang kearsipan, belum optimalnya implementasi kebijakan pengelolaan arsip, serta perbedaan tingkat pemahaman dan komitmen antar perangkat daerah. Meskipun demikian, upaya perbaikan dan pembinaan diharapkan terus dilakukan untuk meningkatkan konsistensi pengelolaan arsip yang sesuai standar baku guna mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola pemerintahan daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 227
b.Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.229 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan 0 4 0 3 4 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2025 Apabila dicermati dari tahun 2020 – 2024 peningkatan SDM pengelolaan Kearsipan di kabupaten Barru cenderung berfluktuatif dimana pada tahun 2020 dan 2022 tidak ada kegiatan peningkatan SDM pengelolaan Kearsipan. Capaian tertinggi pada tahun 2021 terdapat 4 kegiatan dan capaian terendah terdapat pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 3 kegiatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip melalui pelatihan atau bimbingan teknis, pelaksanaannya belum dilakukan secara konsisten setiap tahun. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat serta alokasi sumber daya yang memadai agar peningkatan kapasitas SDM kearsipan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan merata di seluruh perangkat daerah. 2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan
1. 1.Pariwisata
a.Kunjungan Wisata Kunjungan wisata dihitung dengan membandingkan antara Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se-kabupaten dengan jumlah seluruh kunjungan wisata yang direncanakan se-kabupaten yang dinyatakan dalam persen. Kujungan wisata di Kabupaten Barru dapat dlihat pada tabel berikut. Tabel 2.230 Kunjungan Wisata Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah capaian kinerja 61,52 87,13 233,97 234,71 97,57 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 228 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 kunjungan wisata se- kabupaten 2 Lama kunjungan wisata 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 3 Jumlah seluruh kunjungan wisata se-kabupaten 61.519 57.133 88.441 95.330 98.594 4 Jumlah seluruh kunjungan wisata yang direncanakan se-kabupaten 33.000 35.000 37.800 40.616 101.050 5 Persentase (%) 186.42 248,95 154,80 107,79 103,42 Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barru Tahun 2025 Apabila dicermati dari tahun 2020 – 2022 persentase kunjungan wisata di kabupaten Barru cenderung berfluktuatif dimana capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 248,95 persen dan capaian terendah terdapat pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 103,42 persen. Fluktuasi ini menunjukkan pentingnya upaya peningkatan kualitas layanan wisata, strategi pemasaran yang berkelanjutan, serta penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku industri pariwisata guna menjaga dan meningkatkan tren kunjungan wisata ke depan.
b.PAD Sektor Pariwisata Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata merupakan perbandingan antara PAD sektor pariwisata dengan total PAD yang dinyatakan dalam persen. Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.231 PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Tahun PAD sektor pariwisata Total PAD Persen 1 2020 64.119.000 107.388.426.060 0.06 2 2021 988.335.966 92.407.370.305 0.07 3 2022 1.240.615.399 95.606.566.726 0,30 4 2023 1.889.291.399 95.606.566.727 1,98 5 2024 3.741.400.768 111.783.921.346 3,35 Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Barru pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan, dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 229 capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 3,35 persen dan capaian terendah pada tahun 2020 sebesar 0,06 persen. Tren peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam pengelolaan dan pengembangan potensi wisata daerah, baik dari sisi promosi, penataan destinasi, maupun perbaikan fasilitas penunjang pariwisata. Selain itu, peningkatan ini juga menunjukkan kontribusi sektor pariwisata yang semakin signifikan terhadap pendapatan daerah, yang dapat menjadi dasar penguatan perencanaan dan kebijakan pembangunan sektor pariwisata ke depan.
1. 3.Pertanian
a.Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal merupakan perbandingan antara produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya dengan luas areal tanaman padi/bahan pangan utama local yang dinyatakan dalam persen. Produktivitas padi atau bahan pangan local dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.232 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024 No Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 1 Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (Ton) 132.097,08 135.698,00 141.676,46 143.114,91 147.411,87 2 Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal (Ha) 23.385 23.995 24.768 24.963 28.516 3 Produktivitas Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (Ku/Ha) 56,49 56,55 57,20 57,33 51,7 Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahana Pangan Kab. Barru 2025 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan, meskipun kenaikan pertahunnya tidak signifikan. Pada tahun 2024 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya mengalami penurunan sebesar 51,7 persen. Peningkatan ini mengindikasikan adanya upaya penguatan sektor pertanian, baik melalui pemanfaatan teknologi pertanian, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 230 perbaikan irigasi, maupun pendampingan kepada petani. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup tajam sebesar 51,7 persen. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi cuaca ekstrem, serangan hama dan penyakit tanaman, keterbatasan sarana produksi pertanian, serta perubahan alih fungsi lahan. Kondisi ini menjadi perhatian serius dalam menjaga ketahanan pangan daerah, sehingga diperlukan evaluasi kebijakan serta penguatan dukungan teknis dan kelembagaan di sektor pertanian.
b.Cakupan Bina Kelompok Petani Cakupan bina kelompok petani merupakan perbandingan antara jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan Pemda dengan jumlah kelompok tani yang dinyatakan dalam persen. Cakupan bina kelompok petani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.233 Cakupan Bina Kelompok Petani Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan Pemda 87 105 88 314 407 2 Jumlah kelompok tani 729 756 783 809 890 3 Persentase (%) 23,88 13,89 11,24 38,81 45,73 Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahana Pangan Kab. Barru 2025 Apabila dicermati dari tahun 2020 – 2024 persentase Cakupan Bina kelompok petani di Kabupaten Barru cenderung berfluktuatif dimana capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 45,73 persen dan capaian terendah terdapat pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 11,24 persen. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya dinamika dalam pelaksanaan program pembinaan kelompok tani, yang dapat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran, jumlah tenaga penyuluh, partisipasi aktif petani, serta kondisi eksternal seperti cuaca dan bencana alam. Meningkatnya cakupan pada tahun 2024 menunjukkan adanya upaya intensifikasi program pembinaan yang lebih baik, baik melalui peningkatan kualitas pendampingan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 231 pelatihan, maupun fasilitasi kelompok tani dalam mengakses sarana dan prasarana produksi.
1. 4.Perdagangan
a.Ekspor Bersih Perdagangan Ekspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor. Ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.234 Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Tahun Nilai ekspor Nilai Impor Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan 1 2020 97.264.928 0 97.264.928 2 2021 - - - 3 2022 - - - 4 2023 116.834.755.620 - 116.834.755.620 5 2024 Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru Tahun 2025 Apabila dicermati dari tahun 2020 – 2024 Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten Barru cenderung menurun, sementara untuk data tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 tidak tersedia data di dinas terkait namun untuk tahun 2023 kembali disajikan. Penurunan tren ekspor bersih ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti menurunnya permintaan pasar luar negeri, gangguan rantai pasok, atau menurunnya volume produksi barang ekspor unggulan. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk mendorong penguatan sektor produksi dan fasilitasi akses pasar guna meningkatkan nilai ekspor ke depan.
b.Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal merupakan perbandingan antara jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda tahunn dengan jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang dinyatakan dalam persen. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 232 Tabel 2.235 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n 12 - - - - 2 Jumlah kelompok pedagang/usaha informal 39 - - - - 3 Cakupan (%) 30,77 - - - - Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru Tahun 2025 Apabila dicermati dari tahun 2020 – 2024 terjadi kenaikan Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kabupaten Barru ditandai dengan meningkatnya jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda, sementara dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2020, tidak terjadi peningkatan jumlah kelompok. Untuk tahun 2021 dan 2022, tidak tersedia data di dinas terkait. Untuk target RPJMD Pada tahun 2022 sebesar 28,82 persen.
1. 5.Perindustrian
a.Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Cakupan bina kelompok pengrajin merupakan perbandingan antara jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda dengan jumlah kelompok pengrajin yang dinyatakan dalam persen. Cakupan bina kelompok pengrajin dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.236 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Cakupan bina kelompok pengrajin (%) 14 - - - Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru Tahun 2025 Apabila dicermati dari tahun 2020 sampai dengan 2024 terjadi penurunan Cakupan Bina Kelompok Pengrajin setelah sebelumnya pada periode 2018-2020 cakupan tersebut dapat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 233 dipertahankan. Untuk tahun 2021 dan 2022, tidak tersedia data di dinas terkait.
1. 6.Kelautan dan Perikanan
a.Produksi Perikanan Produksi perikanan adalah banyaknya produksi perikanan yang diperoleh dalam rentan waktu tertentu. Produksi perikanan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.237 Produksi Perikanan Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah produksi ikan (ton) 25.773,9 26.167,72 26.421,3 26.616,1 26.939.05 2 Target Daerah (ton) 27.324,19 27.906,01 26.615,74 27.047,56 27.486.13 3 Persentase (%) 94,32 93,77 99,19 98,40 98,01 Sumber : Dinas Perikanan Kab. Barru Tahun 2025 Apabila dicermati dari tahun 2020 – 2024 produksi Perikanan di Kabupaten Barru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 26.939,05 Ton dan capaian terendah terdapat pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 25.773,9 Ton. Penurunan persentase produksi perikanan disebabkan oleh beberapa factor utama, antara lain adanya penangkapan ikan berlebihan (overfishing), perubahan iklim, penggunaan alat tangkap yang masoh tradisional, dan mahalnya biaya operasional.
b.Konsumsi Ikan Konsumsi ikan dihitung berdasarkan perbandingan jumlah konsumsi ikan dengan target daerah yang dinyatakan dalam persen. Persentase konsumsi ikan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.238 Konsumsi Ikan Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Tahun Jumlah Konsumsi ikan Target Daerah Persentase Kg Kg 1 2020 8.014.464 8.014.496 99,99 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 234 No Tahun Jumlah Konsumsi ikan Target Daerah Persentase Kg Kg 2 2021 8.020.407 8.080.130 99,26 3 2022 8.558.380 8.556.739 100,01 4 2023 8.893.360 8.875.132 100,20 5 2024 9.008.972 8.991.888 100,18 Sumber : Dinas Perikanan Kab. Barru Tahun 2025 Apabila dicermati dari tahun 2020 – 2024 persentase konsumsi ikan di Kabupaten Barru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,dimana capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 100,21 persen dan capaian terendah terdapat pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 99,26. Pada tahun 2024 persentase konsumsi ikan di Kabupaten Barru sebesar 100,18 persen. Konsumsi ikan meningkat karena beberapa factor, diantaranya tingginya gizi ikan, khususnya protein dan asam lemak omega-3, mendorong orang untuk mengonsumsinya sebagai sumber nutrisi penting. Selain itu, ikan juga relatif lebih terjangkau dibandingkan sumber protein hewani lainnya. Program makan ikan yang dicanangkan Pemkab Barru untuk mencegah stunting juga berperan dalam meningkatkan kesadaran dan konsumsi ikan di masyarakat.
c.Cakupan Bina Kelompok Nelayan Cakupan bina kelompok nelayan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dengan target kelompok nelayan yang dinyatakan dalam persen. Cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten Barru dapat di lihat pada tabel berikut. Tabel 2.239 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kelompok Nelayan yang mendapatkan bantuan 69 69 51 20 20 2 Target Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Bantuan 18 18 18 18 18 3 Persentase (%) 383 383 283 111 111 Sumber : Dinas Perikanan Kab. Barru Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 235 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa persentase cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten Barru pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan, dengan capaian tertinggi pada tahun 2020 - 2021 sebesar 383 persen dan capaian terendah pada tahun 2023 dan 2024 sebesar 111 persen. Penurunan Bina Kelompok nelayan dikabupaten Barru seiring dengan keterbatasan anggaran, selain itu factor kewenangan yang membuat Pemerintah Kabupaten berhati-hati dalam pengelolaan dan Pembinaan nelayan.
d.Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Produksi perikanan kelompok nelayan merupakan perbandingan jumlah produksi ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan dengan jumlah produksi ikan di daerah yang dinyatakan dalam persen. Produksi perikanan kelompok nelayan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.240 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Tahun Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan Jumlah Produksi ikan di daerah Prosentase 1 2020 12.554,69 25.773,90 48,71 2 2021 12.703,36 26.167,72 48,54 3 2022 14.640,82 26.421,3 55,41 4 2023 15.879,68 26.616,1 59,66 5 2024 9.335.55 26.939.05 34,65 Sumber : Dinas Perikanan Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Produksi Perikanan Kelompok Nelayan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 cenderung meningkat, penurunan hanya terjadi pada periode tahun 2024 sebesar 34,65 persen, hal ini disebabkan oleh krisis iklim, ekspansi industri ekstraktif, dan perubahan musim yang menyebabkan penurunan pendapatan nelayan. Selain itu, faktor seperti keterbatasan akses teknologi, persaingan dengan industri perikanan besar, dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan juga berperan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 236 2.1.3.4 Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan
1. 1.Perencanaan Pembangunan
a.Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD, RPJMD, RKPD dan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan rentan waktu 25 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan rentan waktu 5 tahun, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan rentan waktu 30 tahun sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan ditetapkan dengan PERKADA. Ketersediaan dokumen perencanaan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.241 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 RPJPD ADA ADA ADA ADA ADA 2 RPJMD ADA 3 RKPD ADA ADA ADA ADA ADA 4 RTRW ADA ADA ADA ADA ADA Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas, mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Barru konsisten dalam penyediaan dokumen perencanaan baik dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan RTRW. Tabel 2.242 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kabupaten Barru Tahun 2020 -2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan (Program) 276 104 221 221 221 2 Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan (Program) 276 104 221 221 221 3 Persentase (%) 100 100 100 100 100 Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 237 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa persentase penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD kabupaten Barru dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 capainnya 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh program prioritas yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) telah terakomodasi secara optimal dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Capaian ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Barru dalam menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah secara terstruktur dan terarah, serta memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan tetap sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
b.Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Konsistensi penjabaran program RKPD kedalam APBD merupakan perbandingan antara jumlah program yang ada di APBD dengan jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan dan dinyatakan dalam persen. Angka 100% menunjukkan dokumen RKPD telah konsisten dan angka dibawah 100% menunjukkan terjadi inkonsistensi antar dokumen APBD dengan RKPD. Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.243 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Program APBD Tahun Berkenaan (Program) 276 104 221 221 221 2 Jumlah Program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan (Program) 276 104 221 221 221 3 Persentase (%) 100 100 100 100 100 Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa persentase penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD kabupaten Barru dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 capainnya 100 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 238 persen. Capaian ini mencerminkan efektivitas perencanaan dan penganggaran yang sinergis, serta komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan.
1. 2.Keuangan
a.Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK terhadap laporan keuangan merupakan penilaian ketaatan dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan daerah. Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.244 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Barru Tahun 2020 -2024 No Tahun Opini BPK 1 2020 WTP 2 2020 WTP 2021 4 2022 WTP 5 2024 WTP Sumber : BKAD Kab. Barru Tahun 2025 Pada tabel diatas, mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Barru konsisten dengan predikat WTP dalam mempertahankan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan setiap tahunnya. Konsistensi ini mencerminkan komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan regulasi yang berlaku. Capaian ini juga menjadi indikator penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah.
b.Persentase SILPA Silpa adalah sisa lebih perhitungan anggaran sebagai selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Sedangkan persentase SILPA merupakan perbandingan antara total Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 239 SILPA dengan total APBD yang dinyatakan dalam persen. Persentase SILPA di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.245 Persentase SILPA Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No. Tahun Total SILPA Total APBD Persentase (%) 1 2020 83.734.357.547,35 920.669.003.812,00 9,09 2 2021 118.879.623.079,89 940.680.195.326,00 12,63 3 2022 118.943.534.504,89 902.412.131.655,00 13,18 4 2023 92.840.837.151 1.007.608.922.840 9,21 5 2024 111.087.252.917,80 1.029.655.210.843 10,79 Sumber :BBKADKab. Barru Tahun 2025 Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 -2024, persentase SILPA Kabupaten Barru berfluktuatif, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebsar 13,318 persen, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 9,09 persen. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika dalam pengelolaan anggaran daerah, yang dapat dipengaruhi oleh efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program, efisiensi belanja, serta realisasi pendapatan daerah setiap tahunnya.
c.Persentase Belanja Pendidikan (20%) Persentase belanja pendidikan merupakan perbandingan antara jumlah belanja bidang urusan pendidikan dengan total APBD yang dinyatakan dalam persen. Persentase belanja pendidikan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.246 Persentase Belanja Pendidikan (20%) Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No. Tahun Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan Total APBD Persentase (%) 1 2020 232.729.629.587,00 920.669.003.812,00 22,92 2 2021 297.079.401.936 940.680.195.326,00 31,58 3 2022 284.755.591.738 902.412.131.655,00 31,55 4 2023 320.936.846.904 1.007.608.922.840 31,85 5 2024 308.623.499.999 1.029.655.210.843 29,97 Sumber : BKAD Kab. Barru Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 240 Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 -2024, persentase Belanja Pendidikan (20%) Kabupaten Barru berfluktuatif, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebsar 31,85 persen, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 22,92 persen. Meskipun demikian, alokasi anggaran tersebut secara umum telah melampaui amanat minimal 20% sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung peningkatan kualitas sektor pendidikan.
d.Persentase Belanja Kesehatan (10%) Persentase belanja kesehatan merupakan perbandingan antara jumlah belanja bidang urusan kesehatan dengan total APBD yang dinyatakan dalam persen. Persentase belanja kesehatan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.247 Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No. Tahun Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan Total APBD Persentase 1 2020 189.542.241.675 920.669.003.812,00 18,66 2 2021 200.340.333.581 940.680.195.326,00 21,29 3 2022 163.577.216.781 902.412.131.655,00 18,13 4 2023 222.023.338.7541 1.007.608.922.840 22.03 5 2024 140.864.443.486 1.029.655.210.843 13,68 Sumber : BKAD Kab. Barru Tahun 2025 Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, persentase Belanja kesehatan (10%) Kabupaten Barru berfluktuatif, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebsar 22,03 persen, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar 13,68 persen. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perubahan prioritas kebijakan daerah, dampak pandemi COVID- 19 pada awal periode yang mendorong peningkatan belanja kesehatan, serta adanya program atau proyek kesehatan berskala besar di tahun-tahun tertentu. Selain itu, peningkatan total APBD yang tidak diiringi dengan kenaikan proporsional pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 241 belanja kesehatan turut menyebabkan penurunan persentase, terutama pada tahun 2024. Penurunan tajam ini juga bisa disebabkan oleh realokasi anggaran ke sektor lain serta rendahnya serapan anggaran pada sektor kesehatan.
e.Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung Perbandingan belanja langsung dengan belanja tidak langsung merupakan perbandingan antara jumlah belanja langsung dan jumlah belanja tidak langsung terhadapt total APBD yang dinyatakan dalam persen. Perbandingan belanja langsung dengan belanja tidak langsung di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.248 Perbandingan Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Tahun Jumlah Belanja Langsung Total APBD Persentase Belanja Langsung (%) Persentase Belanja tidak Langsung (%) 1 2020 413.690.046.654,10 586.660.283.440,98 920.669.003.812,00 44,93 63,72 2 2021 716.429.332.596,00 60.840.341.589,00 940.680.195.326,00 76,16 6,47 3 2022 710.668.831.700 200.250.069.935 902.412.131.655,00 79,00 22,00 Jumlah Belanja Operasi Jumlah Belanja Modal Persentase Belanja Operasi (%) Persentase Belanja Modal (%) 4 2023 730.275.965.899 181.612.170.854 1.007.608.922.840 72,47 18,02 5 2024 861.128.602.764 168.526.608.078 1.029.655.210.843 83,63 16,37 Sumber : BKAD Kab. Barru Tahun 2025 Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 -2024, perbandingan belanja langsung dengan belanja tidak langsung Kabupaten Barru berfluktuatif, dengan capaian belanja langsung tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 83,63 persen, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 44,93 persen. Sedangkan persentase belanja tidak langsung capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 63,72 persen, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 6,47 persen. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 242 Perubahan ini mencerminkan pergeseran fokus penganggaran daerah dari belanja tidak langsung, seperti gaji dan tunjangan, ke belanja langsung yang mencerminkan pelaksanaan program dan kegiatan secara nyata. Peningkatan belanja langsung dapat mengindikasikan penguatan peran pembangunan fisik dan layanan publik, sedangkan penurunan belanja tidak langsung menunjukkan efisiensi atau penyesuaian struktur belanja pegawai dan hibah.
f.Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Bagi hasil kabupaten/kota dan desa merupakan perbandingan antara jumlah belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa yang dinyatakan dalam persen. Bagi hasil kabupaten/kota dan desa di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.249 Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No. Tahun Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/kota/desa Total APBD Persentase (%) 1 108.940.698.605 920.669.003.812,00 11,83 2 107.273.106.000 940.680.195.326,00 11,40 3 95.523.960.500 902.412.131.655,00 10,58 2023 5 96.044.198.660 1.029.655.210.843 9,33 Sumber : BKAD Kab. Barru Tahun 2025 Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 -2024, persentase bagi hasil kabupaten/kota dan desa Kabupaten Barru berfluktuatif, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 11,83 persen, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 9,22 persen. Meskipun nilai nominal belanja bagi hasil relatif stabil, penurunan persentase ini menunjukkan bahwa alokasi belanja bagi hasil tidak meningkat sebanding dengan pertumbuhan total APBD. Hal ini dapat disebabkan oleh prioritas anggaran yang lebih difokuskan pada belanja sektor lain seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, atau pendidikan. Selain itu, fluktuasi juga bisa dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, perubahan regulasi dana transfer, dan kebutuhan fiskal desa atau kabupaten pada tahun tertentu. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 243
g.Penetapan APBD APBD ditetapkan dengan perkada yang sebelumnya telah dibahas dengan badan legislatif (DPRD). Penetapan APBD di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.250 Penetapan APBD Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No. Tahun Penetapan APBD 1 2020 17 Desember 2019 2 2021 30 Desember 2020 3 29 Desember 2021 4 28 Desember 2022 5 28 Desember 2023 Sumber : BKAD Kab. Barru Tahun 2025 Berdasarkan data penetapan APBD Kabupaten Barru tahun 2020–2024, diketahui bahwa seluruh penetapan APBD dilakukan pada akhir bulan Desember setiap tahunnya, yaitu antara tanggal 17 hingga 30 Desember. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan APBD tidak dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni paling lambat 30 November tahun anggaran sebelumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Keterlambatan ini dapat berdampak pada keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan di awal tahun anggaran serta menghambat efektivitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.
1. 3.Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
a.Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Salah satu kebijakan pemerintah dalam UU ASN nomor 5 Tahun 2014, Setiap ASN berhak mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan minimal 20 jam per tahun. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan dihitung beradsarkan perbandingan antara jumlah jam pelajaran yang telah diikuti PNS dengan jumlah PNS. Rata-rata lama pegawai mendaptkan pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 244 Tabel 2.251 Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah JPL yang telah diikuti PNS Kab. Barru (JPL) 64.816 100.38 6 101.86 3 13.123 174.397 2 Jumlah PNS (Orang) 3.919 3.909 3.745 3519 3947 3 Rata - Rata lama Diklat (JPL) 16,54 25,68 27,20 3,73 44,18 Sumber data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kab. Barru Tahun 2025 Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari tahun ketahun cenderung meningkat, penurunan terjadi pada tahun 2023 sebesar 3,73 JPL. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebanyak 44,18 JPL. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan anggaran, fokus kegiatan pada prioritas lain, atau penyesuaian pasca-pandemi. Secara umum, peningkatan JPL mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan kapasitas dan kompetensi ASN, terutama pada tahun 2024 yang mengalami lonjakan pelatihan secara signifikan.
b.Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal adalah perbandingan antara ASN yang mengikuti diklat teknis dengan jumlah seluruh ASN yang dinyatakan dalam persen. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut Tabel 2.252 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Diklat Teknis (Orang) 417 282 888 1.438 1394 2 Jumlah PNS (Orang) 3.919 3.909 3.745 3.519 3947 3 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%) 10,64 7,21 23,71 40,86 35,32 Sumber data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kab. Barru Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 245 Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dari tahun ketahun berfluktuatif, penurunan terjadi pada tahun 2021. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 40,86 persen, sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 7,21 peren. Penurunan persentase kemungkinan disebabkan oleh pembatasan kegiatan pelatihan akibat pandemi COVID-19 atau keterbatasan anggaran. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023, yakni sebesar 40,86%, yang menunjukkan adanya peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan kompetensi ASN, baik melalui pelatihan teknis maupun program peningkatan kapasitas. Meskipun pada tahun 2024 persentase sedikit menurun menjadi 35,32%, angka ini tetap tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa pelatihan formal bagi ASN masih menjadi prioritas dalam pengelolaan sumber daya aparatur di Kabupaten Barru.
c.Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural adalah perbandingan antara jumlah ASN yang telah mengikuti diklat struktural dengan jumlah total jabatan yang dinyatakan dalam persen. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.253 Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah ASN yang telah mengikuti Diklat Struktural (ASN) 383 202 161 144 134 2 Jumlah Total Jabatan (Jabatan) 664 371 381 396 412 3 Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (%) 57,68 54,45 42,26 36,36 32,52 Sumber data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kab. Barru Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 246 Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural dari tahun ketahun mengalami penurunan. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 57,68 persen, sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar 32,52 peren. Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti terbatasnya kuota atau anggaran pelatihan struktural, pergeseran kebijakan pengembangan SDM, atau rotasi jabatan yang lebih cepat dibandingkan dengan pelaksanaan diklat. Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian khusus dalam upaya peningkatan kompetensi manajerial pejabat struktural, agar pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial di lingkungan pemerintahan daerah dapat berjalan lebih optimal dan profesional.
d.Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional Tertentu. Berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), jabaatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah, jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sedangkan jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah, jabatan administrasi, jabatan fungsional tertentu di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.254 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional Tertentu Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah (Orang) 28 28 32 30 24 2 Jumlah jabatan administrasi pada Instansi Pemerintah (Orang) 1.341 1.022 976 920 895 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 247 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 3 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah (Orang) 2.546 2.857 2.733 2.555 3.011 Sumber data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kab. Barru Tahun 2025 Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah dari tahun ketahun berfluktuatif, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebanyak 32 orang dan terendah pada tahun 2024 sebanyak 24 orang. Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah dari tahun ke tahun berfluktuatif, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebanyak 1.341 orang dan capaian terendah pada tahun 2024 sebanyak 895 orang. Sedangkan untuk Jumlah jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah dari tahun ke tahun berfluktuatif, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebanyak 3.011 orang dan capaian terendah terjadi pada tahun 2020 sebanyak 2.546 orang. Perubahan ini mencerminkan adanya pergeseran struktur organisasi ke arah birokrasi yang lebih ramping dan berbasis keahlian, sejalan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi yang mendorong transformasi jabatan administrasi ke jabatan fungsional di lingkungan instansi pemerintah.
1. 4.Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu penunjang urusan pemerintahan yang berperan penting dalam mendorong kemajuan suatu daerah dimana hasil penelitian dan pengembangan yang akurat dalam bentuk konsep, model, skenario maupun pilihan kebijakan yang tepat dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul disuatu wilayah.
a.Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Persentase implementasi rencana kelitbangan merupakan perbandingan antara jumlah kelitbangan dalam RKPD dengan jumlah kelitbangan dalam RPJMD yang dinyatakan dalam persen. Persentase implementasi rencana kelitbangan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 248 Tabel 2.255 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1. Jumlah kelitbangan dalam RKPD (kegiatan) 8 14 8 2 2 2. Jumlah kelitbangan dalam RPJMD (kegiatan) 8 14 8 2 2 3 Persentase (%) 100 100 100 100 100 Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2025 Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan dari tahun ketahun cenderung dapat di pertahankan dengan angka 100 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh kegiatan kelitbangan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan daerah, baik dalam RKPD maupun RPJMD, berhasil diimplementasikan secara penuh. Meskipun jumlah kegiatan kelitbangan mengalami penurunan signifikan sejak tahun 2022, konsistensi dalam pelaksanaannya menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan setiap program kelitbangan yang dirumuskan benar- benar dijalankan, mendukung proses perencanaan berbasis eviden serta pengambilan kebijakan yang lebih terarah dan efektif.
b.Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan merupakan perbandingan antara jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dalam hal ini hasil-hasil kelitbangan yang sesuai dengan renja perangakt daerah yang berkenaan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dengan jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah yang dinyatakan dalam persen. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.256 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1. Jumlah kelitbangan yang ditindak lanjuti (Kegiatan) 7 14 8 2 2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 249 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 2. Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah (Kegiatan) 8 14 8 2 2 3 Persentase (%) 87,5 100 100 100 100 Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2025 Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dari tahun ketahun cenderung dapat di pertahankan, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sampai tahun 2024 sebesar 100 persen, capaian terendah pada tahun 2020 sebanyak 87,5 persen. Konsistensi ini menunjukkan bahwa hasil kelitbangan benar- benar dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah, serta mencerminkan peran strategis fungsi litbang dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis data dan analisis kebijakan yang akurat.
c.Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah adalah jumlah perangkat derah yang difasilitasi dengan jumlah total perangkat daerah yang dinyatakan dalam persen. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.257 Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi 40 44 42 42 42 2 Jumlah total perangkat daerah 44 44 42 42 42 3 Persentase (%) 52,77 90,90 100 100 100 Sumber : Bappeltibangda Kab. Barru Tahun 2025 Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 250 tahun ketahun meningkat, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sampai tahun 2024 sebesar 100 persen, capaian terendah pada tahun 2020 sebanyak 52,77 persen. Peningkatan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Barru dalam mendorong budaya inovasi di seluruh perangkat daerah, melalui fasilitasi yang mencakup pendampingan, pelatihan, hingga pengembangan model inovatif. Keberhasilan mempertahankan angka 100% selama tiga tahun berturut-turut menunjukkan bahwa seluruh perangkat daerah telah aktif terlibat dalam pengembangan dan penerapan inovasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas kinerja pemerintahan.
d.Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan di Daerah. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah adalah jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dengan jumlah inovasi yang diusulkan. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.258 Persentase Kebijakan Inovasi Daerah yang diterapkan Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan 50 70 18 20 8 Jumlah inovasi yang Diusulkan 77 96 25 30 14 3 Persentase (%) 64,93 72,92 72,00 66,66 57,14 Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2025 Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Kebijakan Inovasi Daerah yang diterapkan dari tahun ketahun berfluktuatif, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 72,92 persen, capaian terendah pada tahun 2024 sebesar 57,14 persen. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya, kesiapan perangkat daerah, maupun proses seleksi dan validasi inovasi yang ketat. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun semangat berinovasi cukup tinggi, tantangan dalam tahap implementasi masih perlu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 251 mendapatkan perhatian lebih agar kualitas dan kuantitas kebijakan inovatif yang diterapkan dapat terus ditingkatkan. Tabel 2.259 Daftar Inovasi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 NO NAMA INOVASI OPD PENGAMPU 1. TARO ADA TARO GAU (Tera/Tera Ulang Metrologi Legal Secara Digital Tanpa Mengganggu Proses Perdagangan dan Jual Beli) Dinas Koperasi
1. 2.SIPAKARIO Dinas Koperasi 3 TAPADA SALAMA Dinas Perhubungan 4 PESTAKI (Pedoman Standar Belanja Stunting dan Kemiskinan dalam APBD BKAD 5 STMB CANTIK Dinas Kesehatan 6 Penguatan Kapasitas Guru PAUD untuk Penanganan Stunting Dinas Pendidikan 7 DENI dan CENI (Deteksi Dini dan Cegah Dini) Terhadap ATHG Dinas Kesbangpol 8 MPOK DARTI (Kelompok Sadar Stunting) Dinas Sosial 9 LaNCAR D’DUKCAPIL 7311 MATiPPe Dinas DUKCAPIL 10 POSKESMAS (Pos Kesehatan Masjid) Puskesmas Pekkae 11 KLIK DESA (Klinik Layanan Konsultasi Desa) Dinas Pmdp2kbp3a 12 SI PANCA (Sinergi Pendataan Bencana) Bpbd 13 PARENTING (Pemberdayaan Remaja Peduli Stunting) Dinas Kesehatan 14 PEPAYA MATANG Dinas Pertanian Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2025 Kegiatan Penilaian Indeks Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Kemendagri setiap tahunnya, hal ini dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Bagi Pemerintahan Kabupaten Barru penilaian Indeks Inovasi Daerah merupakan motivasi untuk mewujudkan Kabupaten Barru sebagai daerah yang inovatif. Namun, tentu saja perlu dukungan dari Organisasi Pemerintahan Daerah yang berada di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Barru untuk mewujudkan hal itu. OPD harus berpartisipasi dalam menciptakan inovasi baru di tiap tahunnya agar penilaian IID untuk Kabupaten Barru mendapatkan predikat Inovatif hingga Sangat Inovatif tiap tahunnya. Penilaian IID ini dengan maksud untuk memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 252 transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Berdasarkan hasil penilaian Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri pada sistem aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Kementerian Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2024, dapat disampaikan bahwa Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Barru sebesar 34.34 dan berada pada kategori Kabupaten Kurang Inovatif. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai indeks inovasi Kabupaten Barru Tahun 2024 menurun sebesar 14.16 poin.
2. 5.Pengawasan
a.Persentase Tindaklanjut Temuan Persentase tindaklanjut temuan merupakan perbandingan antara jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan jumlah total temuan yang dinyatakan dalam persen. Persentase tindaklanjut temuan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.260 Persentase Tindak Lanjut Temuan Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah temuan yang ditindaklanjuti 42 19 27 85 710 2 Jumlah total temuan 50 21 53 254 899 3 Persen ((1/2)x100%) 84,00 90,47 50,94 33,46 78,98 Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Barru Tahun 2025 Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Tindak lanjut Temuan Kabupaten Barru dari tahun ketahun berfluktuatif, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 89,19 persen, capaian terendah pada tahun 2024 sebanyak 33,46 persen. Meskipun jumlah temuan yang ditindaklanjuti meningkat signifikan pada tahun 2024 (710 temuan), namun total temuan juga melonjak, sehingga persentasenya tetap lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan pengawasan internal dan peningkatan kapasitas tindak lanjut rekomendasi agar akuntabilitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 253 pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah dapat lebih optimal.
b.Persentase Pelanggaran Pegawai Persentase pelanggaran pegawai merupakan perbandingan antara jumlah ASN yang dikenai sanksi dengan jumlah total ASN yang dinyatakan dalam persen. Persentase pelanggaran pegawai di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.261 Persentase Pelanggaran Pegawai Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah ASN yang dikenai sanksi 7 22 4 7 2 2 Jumlah total ASN 3.919 3.919 3.909 3.992 3.947 3 Persen ((1/2)x100%) 0,18 0,56 0,10 0,17 0,05 Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Barru Tahun 2025 Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase pelanggaran pegawai Kabupaten Barru dari tahun ketahun berfluktuatif, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,56 persen, capaian terendah pada tahun 2024 sebanyak 0,05 persen. Penurunan ini dapat diartikan sebagai hasil dari meningkatnya kesadaran disiplin pegawai, efektivitas pembinaan dan pengawasan internal, serta penerapan regulasi kepegawaian yang lebih ketat. Secara umum, persentase pelanggaran tetap berada pada tingkat yang sangat rendah, mencerminkan iklim kerja yang semakin tertib dan profesional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.
c.Jumlah Temuan BPK Indikator jumlah temuan BPK dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan total seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 254 Tabel 2.262 Jumlah Temuan BPK Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah temuan BPK (Kasus) 8 20 21 10 12 Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Barru Tahun 2025 Tabel di atas menunjukkan bahwa Jumlah Temuan BPK Kabupaten Barru dari tahun ketahun berfluktuatif, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 21 kasus, capaian terendah pada tahun 2020 sebesar 8 kasus. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika dalam pengelolaan keuangan dan kinerja instansi pemerintah daerah, di mana meningkatnya temuan pada tahun tertentu dapat mengindikasikan adanya kelemahan dalam kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian internal, atau akuntabilitas pengelolaan anggaran. Sebaliknya, penurunan jumlah temuan dapat menunjukkan perbaikan tata kelola serta meningkatnya kepatuhan terhadap standar pemeriksaan dan regulasi keuangan daerah.
1. 6.Sekretariat Dewan
a.Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota serta Terintegrasi Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD dan RKPD) dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Tabel 2.263 Tersedianya Rencana Kerja, terintegrasi program-program DPRD ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat- alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota ADA ADA ADA ADA ADA Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 255 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 2 Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD ) ADA ADA ADA ADA ADA 3 Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD ADA ADA ADA ADA ADA Sumber : Sekretarat DPRD Kab. Barru Tahun 2025 Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2024, Pemerintah Kabupaten Barru menunjukkan konsistensi dalam penyediaan dan integrasi dokumen perencanaan kerja DPRD. Setiap tahun, rencana kerja tahunan alat kelengkapan DPRD selalu tersedia, dan program- program kerja DPRD yang meliputi fungsi pengawasan, pembentukan Perda, serta fungsi anggaran telah tersusun dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMD) maupun tahunan (RKPD). Selain itu, program-program DPRD juga secara konsisten telah terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD (Setwan) dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini mencerminkan komitmen dan sinergi yang baik antara DPRD dan perangkat daerah dalam mendukung perencanaan pembangunan yang partisipatif, terarah, dan selaras dengan dokumen perencanaan daerah sesuai dengan target RPJMD. 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 2.1.4.1 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur
a.Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Rasio panjang perjumlah kendaraan merupakan perbandingan antara panjang jalan dengan jumlah kendaraan bermotor. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Barru tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 256 Tabel 2.264 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian Sumber : Dinas PUPR PKP dan Pertanahan/BPS Kabupaten Barru Tahun 2025 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Barru pada tahun 2020 sampai tahun 2024 cenderung mengalami penurunan. Capaian tertinggi pada tahun 2020 dengan rasio 0,013 sedangkan capaian terendah pada tahun 2020 sampai tahun 2022 dengan rasio 0,12. Meskipun terdapat sedikit perbaikan pada tahun 2023, secara keseluruhan rasio ini mencerminkan bahwa pertumbuhan kendaraan lebih cepat dibandingkan pembangunan atau penambahan panjang jalan. Hal ini menjadi perhatian penting dalam perencanaan transportasi dan infrastruktur, agar daya dukung jalan tetap mampu mengimbangi kebutuhan lalu lintas yang terus meningkat.
b.Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan daerah dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini seagai motor pembangunan suatu daerah. Jaringan transportasi merupakan salah satu tulang punggung distribusi baik barang, penumpang maupun jasa, serta merupakan aspek penting dalam peningkatan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan jaringan jalan, pelabuhan, terminal, bandara, layanan air minum dan merata serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas, baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka regulasi maupun kerangka investasi melalui rehabilitasi dan peningkatan kapasitas fasilitas infrastruktur yang rusak, serta pembangunan baru. Kerangka kebijakan regulasi dan investasi, Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Panjang Jalan 683,36 683,36 683,36 683,36 683,36 2 Jumlah Kendaraan Bermotor 54.634 55.994 60.986 51.402 55.110 3 Rasio(1/2) 0,012 0,012 0,011 0,013 0,012 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 257 diharapkan akan meningkatkan ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur. Namun ketersediaan infrastruktur perlu ditingkatkan agar angka kecelakaan di sektor transportasi, serta lamanya pemulihan infrastruktur akibat bencana gempa, tanah longsor, banjir, yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dapat ditekan. Ketersediaan layanan infrastruktur secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.265 Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Daya saing daerah pilar Infrastruktur 3,58 3,33 1,95 2,99 3,99 Sumber data : Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN 2025 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur Kabupaten Barru pada tahun 2020 sampai tahun 2024 cenderung berfluktuasi. Capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 3,99 point sedangkan capaian terendah pada tahun 2022 sebesar 1,95 point. Fluktuasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti realisasi pembangunan fisik, pemeliharaan infrastruktur, serta dukungan anggaran dan kebijakan strategis daerah. Peningkatan indeks di tahun 2024 menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan infrastruktur yang berkontribusi terhadap daya saing daerah secara keseluruhan.
b.Jenis dan Jumlah Bank Jenis dan jumlah Bank di Kabupaten Barru pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut Tabel 2.266 Jenis dan Jumlah Bank Kabupaten Barru Tahun 2024 No Uraian Kantor Cabang Kantor Capem Kantor Kas 1 Bank Pemerintah Indonesia 1 9 - 2 Bank Pembangunan Daerah 1 - 3 3 Bank Swasta - - - 4 Jumlah 2 9 3 Sumber : BPS (Kabupaten Barru dalam Angka) Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 258 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Jenis Bank Kabupaten Barru pada tahun 2024 yang terdiri dari Bank Pemerintah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Swasta dengan jumlah kantor cabang 2 unit, jumlah kantor cabang pembantu 9 unit dan jumlah Kantor Kas 3 unit. Daerah. Kondisi ini mencerminkan bahwa pelayanan perbankan di Kabupaten Barru masih didominasi oleh lembaga perbankan milik pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan distribusi layanan yang cukup namun masih terbatas, terutama dalam hal kehadiran bank swasta.
c.Jumlah Hotel dan Restoran/ Rumah Makan Jumlah hotel dan restoran/rumah makan di Kabupaten Barru tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.267 Jumlah Hotel dan Restoran/Rumah Makan Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Hotel Non Bintang (Unit) 23 20 23 15 15 2 Restoran/Rumah Makan (Unit) 66 57 67 61 61 Sumber : BPS Tahun 2024 Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Hotel non Bintang di Kabupaten Barru dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 memiliki trend berfluktuatif. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan 2022 dengan jumlah 23 unit dan capaian terendah pada tahun 2024 dengan jumlah 15 unit. Sedangkan jumlah Restoran/ Rumah makan di Kabupaten Barru dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 juga memiliki trend berfluktuatif. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah 127 unit dan capaian terendah pada tahun 2021 dengan jumlah 57 unit. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika sektor pariwisata dan kuliner di daerah, yang dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, daya beli masyarakat, serta mobilitas wisatawan dan pengunjung ke Kabupaten Barru.
d.Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga berlistrik dengan jumlah seluruh rumah tangga yang dinyatakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 259 persen. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Barru tahun 2020 -2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.268 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Rumah Tangga Berlistrik (Unit) 49,738 52.524 54.272 56.010 56.010 2 Seluruh Rumah Tangga (Unit) 54.707 56.657 63.128 63.128 63.128 3 Persentase (%) 90,92 92,71 83,20 83,20 83,20 Sumber : BPS Tahun 2025 Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kabupaten Barru dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berfluktuatif, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 92,71 persen, capaian terendah pada tahun 2022 sebesar 83,20 persen. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh peningkatan jumlah total rumah tangga yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan rumah tangga berlistrik secara proporsional. Selain itu, data untuk tahun 2023 dan 2024 belum lengkap, sehingga tidak dapat ditarik kesimpulan menyeluruh untuk dua tahun terakhir. 2.1.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi Kawasan industri di Kabupaten Barru memiliki potensi besar untuk menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka panjang. Dengan posisi geografis yang strategis, dekat dengan jalur transportasi utama dan pelabuhan, serta sumber daya alam yang melimpah, Kabupaten Barru dapat menjadi pusat industri yang tidak hanya melayani pasar lokal, tetapi juga pasar internasional. Proyeksi kebutuhan investasi untuk pengembangan kawasan industri di wilayah ini mencakup beberapa sektor yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
a.Pengembangan Infrastruktur Kawasan Industri Salah satu kebutuhan mendesak untuk pengembangan kawasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 260 industri di Kabupaten Barru adalah pembangunan infrastruktur yang memadai. Beberapa sektor yang membutuhkan investasi untuk mendukung kawasan industri ini antara lain: - Pembangunan Jalan Akses dan Jaringan Transportasi - Fasilitas Energi dan Sumber Daya - Jaringan Telekomunikasi dan Teknologi
b.Sektor Industri Pengolahan Sumber Daya Alam Kabupaten Barru memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. Oleh karena itu, sektor industri pengolahan menjadi salah satu area yang sangat menjanjikan untuk investasi. Beberapa subsektor yang perlu mendapat perhatian dalam proyeksi investasi ini meliputi: - Industri Pengolahan Hasil Perikanan - Industri Pengolahan Hasil Pertanian
c.Pembangunan Kawasan Industri Berbasis Teknologi dan Inovasi Dalam rangka mempercepat diversifikasi ekonomi, investasi di kawasan industri berbasis teknologi dan inovasi juga menjadi hal yang penting. Kabupaten Barru perlu mengembangkan kawasan industri yang mendukung sektor teknologi, termasuk: - Industri Manufaktur Berbasis Teknologi - Inkubator Bisnis dan Teknologi - Sumber Daya Manusia dan Pelatihan Keterampilan
d.Pembangunan Pergudangan Pembangunan pergudangan di kawasan industri Barru memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam mendukung distribusi barang, logistik, dan memenuhi kebutuhan pasar baik domestik maupun internasional. Kawasan industri Barru, yang terletak strategis dekat dengan jalur transportasi dan pelabuhan, menjadi lokasi yang ideal untuk pengembangan pergudangan guna mendukung kegiatan manufaktur, perdagangan, dan ekspor. Untuk mewujudkan pembangunan pergudangan yang efisien dan efektif, dibutuhkan investasi yang mencakup beberapa aspek penting mulai dari infrastruktur, fasilitas pendukung, hingga system manajemen logistik yang modern. Berikut adalah rincian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 261 kebutuhan investasi yang diperlukan dalam pembangunan pergudangan di kawasan industri Barru. - Pengadaan Lahan - Pembangunan Infrastruktur Fisik Pergudangan - Pembangunan Gudang - Fasilitas Akses dan Jalan Raya - Fasilitas Listrik dan Air - Pembangunan Keamanan - Pembangunan Sistem Manajemen Pergudangan - Sistem Manajemen Gudang (WMS) - Automasi Pergudangan - Sistem Keamanan dan Pemantauan - Penyediaan Fasilitas Penunjang
e.Fasilitas Penunjang Kawasan Industri Untuk mendukung kelancaran operasional kawasan industri, berbagai fasilitas penunjang juga perlu diperhatikan, antara lain: - Pembangunan Kawasan Hunian dan Perumahan - Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan - Area Komersial dan Pusat Logistik
f.Sektor Industri Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan lingkungan, kawasan industri di Kabupaten Barru harus memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Beberapa sektor yang dapat menjadi fokus investasi adalah: - Industri Daur Ulang dan Pengolahan Limbah - Industri Energi Terbarukan Dalam mendukung iklim berinvestasi beberapa hal yang menjadi Fokus Pemerintah Kabupaten Barru yakni:
1. 1.Lama Proses Perizinan Lama proses perizinan merupakan salah satu indikator yang snagat mempengaruhi iklim investasi pada suatu daerah. Adapun lama proses perizinan di Kabupaten Barru pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 262 Tabel 2.269 Lama Proses Perizinan Kabupaten Barru Tahun 2024 No. Uraian Lama Penyelesaian
2. 1.Surat izin tempat usaha (SITU) 25 Menit
3. 2.PB-UMKU (Yang Tidak Membutuhkan Pembayaran PNBP) 20 Menit
4. 3.PB-UMKU (Yang Membutuhkan Pembayaran PNBP) 5 HAri
5. 4.PBG (Penerbitan SKRD dan Penerbitan PNBP) 1 Hari
6. 5.PKKPR (Setelah Pembayaran PNBP) 30 Menit
7. 6.Persetujuan Lingkungan (Setelahverifikasi Tim Teknis) 30 Menit
8. 7.Izin penyelenggaraan reklame 7 Hari
9. 8.Izin Titik Reklame 21 Hari 9 Izin trayek 3 Hari 10 Izin Penelitian 1 Hari 11 Persetujuan Awal Terkait Rencana Kegiatan Usaha 21 Hari 12 Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 2 Hari 13 Izin Operasional Sekolah 7 Hari 14 Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatiham 7 Hari 15 Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal 7 Hari 16 Izin Operasional Penyelenggaraan (PAUD) 7 Hari 17 Izin Praktik Tenaga Kesehatan 5 Hari 18 Rekomendasi Izin Penutupan Jalan 3 Hari 19 Kartu Pencari Kerja (AK1) 1 Hari Sumber : DPMPTSP Kab. Barru Tahun 2025 Dari data ini dapat disimpulkan bahwa secara umum proses perizinan di Kabupaten Barru sudah cukup efisien, khususnya untuk jenis-jenis perizinan yang tidak memerlukan proses pembayaran atau verifikasi teknis yang kompleks.
10. 2.Jenis dan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Jenis dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Barru tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.270 Jumlah dan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 No. Uraian Realisasi Penerimaan A PAJAK
11. 1.Pajak Hotel 66.787.000,00
12. 2.Pajak Restoran 1.430.063.024,00 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 263 No. Uraian Realisasi Penerimaan
13. 3.Pajak Hiburan 6.823.300,00
14. 4.Pajak Reklame 588.235.790,00
15. 5.Pajak Penerangan Jalan 9.198.143.190,00
16. 6.Pajak Parkir 3.750.000,00
17. 7.Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 5.690.466.788,00 8. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 3.004.712.622,00 9 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 5.717.682.808,00 10 Pajak Air Tanah 56.229.932,00 11 Pajak sarang Burung walet 29.618.800,00 B RETRIBUSI B.1 Retribusi jasa umum 1 Retribusi pelayanan kesehatan 0 2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 126.577.000 3 Retribusi pelayanan pasar 874.169.050 4 Retribusi pengujian kendaraan bermotor (PKB) 0 5 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 196.489.264 6 Retribusi pelayanan tera /tera ulang 14.605.000 7 Retribusi Penyodotan Kakus 11.520.000 B.2 Retribusi jasa usaha 1 Retribusi pemekaian kekayaan daerah (PKD) 1.154.700.000 2 Retribusi tempat pelelangan ikan-Bapenda 175.691.000 3 Retribusi terminal 78.628.000 4 Retribusi tempat khusus parkir 449.615.000 5 Retribusi pelayanan kepelabuhanan 201.227.808 6 Retribusi pelayanan tempat olahraga 73.632.000 7 Retribusi penjualan produksi usaha daerah 121.805.000 B.3 Retribusi perizinan tertentu 1 Retribusi izin mendirikan bangunan 365.928.481 2 Retribusi pemberian izin trayek kepada orang pribadi 0 Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Secara umum, penerimaan pajak mendominasi total pendapatan daerah dibandingkan dengan retribusi, menandakan pentingnya optimalisasi potensi pajak dalam mendukung pendapatan asli daerah Kabupaten Barru.
18. 3.Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Regulasi merupakan salah satu factor yang sangat penting untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pada suatu daerah. Adapun jumlah perda yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Barru sampai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 264 Tabel 2.271 Jumlah PERDA yang Mendukung Iklim Usaha Kabupaten Barru Tahun 2024 No Nama Perda Nomor 1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2020 2 Bangunan Gedung Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 04 Tahun 2022 3 Izin Lingkungan Sekarang menjadi Persetujuan Lingkungan berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 (Perda Belum ada) 4 Izin Lokasi Sekarang menjadi PKKPR berdasarkan PP No. 16 Tahun 202 1 (Perda Belum ada) Sumber : DPMPTSP Kab. Barru Tahun 2025 Berdasarkan Tabel Jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Barru Tahun 2024, tercatat terdapat dua Perda yang telah diterbitkan, yaitu Perda tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Perda Nomor 11 Tahun 2020) dan Perda tentang Bangunan Gedung (Perda Nomor 04 Tahun 2022). Sementara itu, untuk ketentuan mengenai Izin Lingkungan dan Izin Lokasi, telah mengalami perubahan menjadi Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 dan PP Nomor 16 Tahun 2021. Namun, hingga tahun 2024, Perda yang mengatur secara khusus dua hal tersebut belum tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah terdapat beberapa regulasi daerah yang mendukung kemudahan berusaha, masih dibutuhkan penguatan kerangka hukum daerah seiring perubahan regulasi nasional guna meningkatkan kepastian hukum dan mendukung iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Barru.
19. 4.Persentase Desa Berstatus Desa Mandiri Desa Mandiri yang disebut adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, punya infrastruktur memadai, serta punya pelayanan umum dan pemerintahan yang sangat baik. Data Jumlah desa Mandiri di Kabupaten Barru disajikan dalam tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 265 Tabel 2.272 Persentase Desa Berstatus Mandiri Terhadap Total Desa Kabupaten Barru 2020 - 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Desa Mandiri 1 7 17 23 33 2 Jumlah Desa 40 40 40 40 40 3 Persentase (%) 2,5 17,5 42,5 57,5 82,5 Sumber : Dinas PMDKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025 Berdasarkan data pada Tabel Persentase Desa Berstatus Mandiri Terhadap Total Desa di Kabupaten Barru Tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, hanya terdapat 1 desa mandiri atau sebesar 2,5 persen dari total 40 desa. Jumlah ini meningkat secara konsisten hingga pada tahun 2024 tercatat sebanyak 33 desa telah berstatus mandiri, atau setara dengan 82,5 persen dari total desa yang ada. Meskipun capaian ini menunjukkan progres yang sangat positif dalam upaya pemberdayaan dan penguatan kapasitas desa, namun masih terdapat 7 desa (17,5 persen) yang belum mencapai status desa mandiri. Hal ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Daerah untuk terus mendorong percepatan pembangunan desa-desa tersebut agar seluruh desa di Kabupaten Barru dapat mencapai status mandiri secara menyeluruh.
20. 5.Angka Kriminalitas Angka kriminalitas menunjukkan kondisi keamanan dan ketertiban suatu daerah relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun untuk kegiatan investasi. Angka kriminalitas yang tertangani dari tahun ke tahun di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.273 Angka Kriminalitas yang Tertangani Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Jenis Kriminalitas 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Kriminalitas (Kasus) 103 62 106 113 111 2 Jumlah Penduduk (Jiwa) 182.373 189.877 191.895 193.358 196.001 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 266 No Jenis Kriminalitas 2020 2021 2022 2023 2024 3 Angka Kriminalitas (%) 5,6 3,3 5,6 5,8 5,7 Sumber : Bakesbangpol dan Linmas Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Angka Kriminalitas yang Tertangani Kabupaten Barru dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berfluktuatif, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 5,8 persen, capaian terendah pada tahun 2021 sebesar 3,3 persen. Hal ini menunjukkan bahwa angka kriminalitas di Kabupaten Barru cenderung tidak stabil dan perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum serta pemerintah daerah untuk melakukan upaya preventif dan represif secara berkelanjutan 2.1.4.3 Produktivitas Total Daerah Produktivitas total di Kabupaten Barru didominasi oleh sektor pertanian, dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, terutama didorong oleh peningkatan produktivitas lahan sawah. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas ini melalui program penyuluhan, subsidi pupuk, dan perbaikan infrastruktur seperti irigasi dan jalan tani. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Tabel 2.274 Produktifitas Total Daerah terhadap Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024 No Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 1 Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (Ton) 132.097,0 132.097,0 132.097,0 132.097,0 132.097,0 2 Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal (Ha) 23.385 23.385 23.385 23.385 23.385 3 Produktivitas Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (Ku/Ha) 56,49 56,49 56,49 56,49 56,49 Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Barru 2025 Tabel di atas menunjukkan bahwa produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kabupaten Barru pada tahun 2020 hingga 2024 tercatat tetap stabil, yakni sebesar Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 267 56,49 kuintal per hektar setiap tahunnya. Tidak terdapat peningkatan atau penurunan selama periode tersebut, baik dari sisi produksi total maupun luas areal tanam. Oleh karena itu, pernyataan bahwa produktivitas mengalami peningkatan tidak sesuai dengan data dalam tabel. Meskipun demikian, capaian produktivitas yang stabil ini tetap mencerminkan adanya keberlangsungan sistem produksi pertanian di Kabupaten Barru, yang kemungkinan tetap didukung oleh berbagai intervensi pemerintah seperti penyuluhan, bantuan pupuk, dan penguatan infrastruktur pertanian. Namun, untuk mencapai peningkatan produktivitas di masa mendatang, diperlukan inovasi teknologi dan peningkatan kapasitas petani secara berkelanjutan. 2.2 Capaian Indikator Pembangunan Daerah 2.2.1 Capaian Indikator Makro Pembangunan Indikator makro pembangunan merupakan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sektor, urusan, dan bidang pemerintahan Tabel 2.275 Capaian Indikator Makro Kabupaten Barru No Indikator Kinerja Makro Target Tahun 2024 Capaian Tahun 2024 Target RKPD 2026 1 Indeks Pembangunan Manusia (Angka) 72,57 74,51 75,77 2 Tingkat Kemiskinan (%) 6,41 8,31 6,58 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,14 6,42 6,24 4 Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,64 4,92 5,81 5 PDRB Perkapita (ADHB) (Juta Rp) 50,92 52.274,82 66,75 6 Rasio Gini (Angka) 0,33 0,310 0,297 Sumber : BPS Tahun 2024 dan Bappelitbangda 2025 2.2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Barru Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (impact based) yang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 268 bersifat kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan tahun 2024 dan target RKPD tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini : Tabel 2.276 Capaian Indikator Kinerja Utama 2024 Pemerintah Kabupaten Barru No Indikator Satuan Tahun 2024 Target Tahun 2026Target Capaian 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Poin 72,57 74,51 73,22 2 Indeks Pendidikan Poin 70,83 67,19 68,15 3 Indeks Kesehatan Poin 77,26 81,15 83,31 4 Paritas Daya Beli Juta Rupiah 11,63 12,06 - 5 Persentase Penurunan Korban meninggal dan hilang karena bencana % 0,006 tdi - 6 Persentase Peningkatan Desa/Kel Pemajuan Kebudayaan dari 0 menjadi 12,73% % 9,09 10 - 7 Indeks Ketahanan Bencana Poin 0,75 0,51 112 8 Persentase Objek Kemajuan Budaya yang terpelihara % 12,7 11,66 - 9 Indeks Williamson Poin 0,27 0,26 - 10 Indeks daya saing daerah Pilarinfrastruktur Poin 3,881 3,99 4 11 Pertumbuhan Ekonomi % 6,64 4,92 5,81 12 Persentase Kontribusi Sektor- sektor strategis terhadap PDRB % 52,97 61,8 - 13 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Poin 74,26 76,65 78,11 14 Indeks Gini Poin 0,33 0,310 0,297 15 Tingkat Pengangguran Terbuka % 5,14 6,42 6,24 16 Angka Kemiskinan % 6,41 8,31 6,58 17 Nilai Reformasi Birokrasi Poin 73 68,02 73,37 18 Nilai SAKIP Poin 70 61,42 65,87 19 Indeks Pelayanan Publik Poin 4 3,480 4,066 20 Angka Kriminalitas Per 10.000 pddk 5,9 5,7 - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 269 No Indikator Tahun 2024 Target Tahun 21 Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir Poin 0,001 tdi 0,01 Sumber : BPS Tahun 2024, Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel capaian indicator kinerja utama diatas, beberapa indicator belum terisi capaian tahun 2024, hal ini disebabkan belum adanya informasi dari penyedia data atau SKPD pengampu. Selanjutnya untuk target tahun 2026, beberap kolom tidak terisi, disebabkan karena pada Dokumen Ranhir RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025- 2029 tidak lagi menjadi Indicator Kinerja Utama, sehingga target tahun 2026 tidak tersedia. 2.2.3 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 diukur melalui indikator kinerja yang menunjukkan bahwa dari 199 yang diukur, terdapat 22 indikator yang telah melampaui target yang di tetapkan pada tahun 2024, 13 indikator yang sesuai target 2024 dan 66 indikator yang belum mencapai target 2024. Kinerja outcome penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 dengan berbagai indikator dan capaiannya disajikan sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 2.277 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 No Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Realisasi Target RPJMD 2026 Interpretasi (Belum Tercapai, Tercapai, Melampaui) 2021 2022 2023 2024 1 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 1 KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI 1 1 1 Tingkat Kemiskinan % 8,26 9,71 6,41 8,46 8,31 7,83 Melampaui 1 1 2 Pertumbuhan Ekonomi % 0,87 4,77 5,11 3,51 4,92 5,81 Belum tercapai 1 1 3 PDRB per kapita Juta Rp 40,30 43,40 47,50 50,16 52.274,82 57,38 Belum Tercapai 1 1 4 Indeks Gini Poin 0,36 0,36 0,36 0,37 0,310 0,352 Melampaui 1 1 5 Laju inflasi % 1,61 4,09 6,66 2,22 1,73 3,0-1,0 Tercapai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 270 No Bidang Urusan / Indikator kinerja Realisasi Target RPJMD Interpretasi (Belum Tercapai, 1 1 6 Indeks Williamson Poin 0,29 0,29 0,57 0,56 0,26 0,25 Belum Tercapai 1 2 KESEJAHTERAAN SOSIAL 1 2 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Poin 71,00 71,13 71,53 73,80 74,51 73 Melampaui 1 2 2 Tingkat pengangguran terbuka % 6,39 6,74 5,32 5,89 6,42 6,24 Belum tercapai 1 2 3 Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 13,58 13,59 13,61 13,62 13,63 13,65 Belum Mencapai 1 2 4 Angka rata-rata lama sekolah Tahun 8,23 8,24 8,25 8,54 8,80 9 Belum Mencapai 1 2 5 Angka usia harapan hidup Tahun 69,02 69,07 69,35 72,57 72,75 69,11 Melampaui 1 2 6 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Poin 95,52 95,51 95,64 95,65 95,74 95,75 Belum Tercapai 1 2 7 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Poin 63,96 63,98 65,24 64,91 65,09 66,9 Melampaui 2 ASPEK PELAYANAN UMUM 2 2 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2 2 1 Pendidikan 2 2 1 1 Tingkat partisipasi warga negara usia 5- 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD % 85,05 91,38 74,14 94,14 86,96 100 Belum Tercapai 2 2 1 2 Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar % 90,50 96,32 97,22 98,82 92,43 100 Belum Tercapai 2 2 1 3 Tingkat partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah Pertama % 90,50 96,32 97,22 98,82 92,40 100 Belum Tercapai 2 2 1 4 Tingkat % 36,10 84,19 100 100 81,04 100 Belum Tercapai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 271 No Bidang Urusan / Indikator kinerja Realisasi Target RPJMD Interpretasi (Belum Tercapai, partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 2 2 1 2 1 Angka partisipasi kasar (APK ) SD/MI/ Paket A % 100,67 101,57 103,23 98,83 96,14 109,05 Belum Tercapai 2 2 1 2 2 Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B % 112,09 88,87 91,41 96,59 96,50 111,13 Belum Tercapai 2 2 1 3 1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A % 97,69 98,19 99,39 98,82 99,30 100 Belum Tercapai 2 2 1 3 2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B % 93,41 95,32 94,01 96,59 96,51 100 Belum Tercapai 2 2 1 4 1 Angka partisipasi sekolah SD/MI/Paket A % 97,69 98,19 99,38 98,82 99,30 100 Belum Tercapai 2 2 1 4 2 Angka partisipasi sekolah SMP/MTs/Paket B % v 93,41 95,32 94,01 96,51 100 Belum Tercapai 2 2 1 5 1 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI % 0,44 0,45 0,52 0,52 0,76 0 Belum Tercapai 2 2 1 5 2 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs % 1,19 1,36 1,90 1,93 1,92 0 Belum Tercapai 2 2 1 6 1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 100 100 98,63 99,66 99 100 Belum Tercapai 2 2 1 6 2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 100 100 97,82 98,85 99 100 Belum Tercapai 2 2 1 7 1 Angka Melanjutkan % 122,23 93,61 90,29 93,52 93,52 100 Belum Tercapai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 272 No Bidang Urusan / Indikator kinerja Realisasi Target RPJMD Interpretasi (Belum Tercapai, (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 2 2 1 7 2 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA % - - - - - - - 2 2 1 8 1 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik % 94,23 98,81 94,24 92,47 209 98,61 Belum Tercapai 2 2 1 8 2 Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik % 55 53,70 55,56 85,19 48 57,56 Belum Tercapai 2 2 1 9 1 Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia SD % 100,06 100,51 99,50 116,51 118,61 107,4 Belum Tercapai 2 2 1 9 2 Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia SMP % 52,1 34,07 38,24 51,99 50,88 58,5 Belum Tercapai 2 2 1 1 0 1 Rasio guru/murid Pendidikan Dasar (SD) 1.100,34 1.130,48 664,98 868,63 763,06 1017,35 Belum Tercapai 2 2 1 1 0 2 Rasio guru/murid pendidikan dasar SMP (SMP) 1,216,47 1.038,69 1.434,29 777,51 665,03 697,34 Belum Tercapai 2 2 1 1 1 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) % 90,42 90,81 89,17 NA 99,02 99,59 Belum Tercapai 2 2 1 1 2 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV % 88,24 94,89 100 100 98,05 92,09 Belum Tercapai 2 2 2 Kesehatan 2 2 2 1 Angka Kematian Bayi (AKB) Bayi per 1000 kelahiran hidup angk aper 100.0 00 3 3 15 10 15 1,51 Belum Tercapai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 273 No Bidang Urusan / Indikator kinerja Realisasi Target RPJMD Interpretasi (Belum Tercapai, 2 2 2 2 Angka Kelangsungan Hidup Bayi angka per 100.0 00 99,7 99,7 99,60 98,90 99,9 100 Belum Tercapai 2 2 2 3 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup angka per 100.0 00 1,59 1 1 1 0 0,19 Melampaui 2 2 2 4 Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup angka per 100.0 00 6,37 2 3 15 11 1,24 Belum tercapai 2 2 2 5 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup angka per 100.0 00 222,93 98 230 67 210 47 Belum tercapai 2 2 2 6 Rasio dokter per satuan penduduk angka per 1000 0,2 0.13 0,14 0,28 0,26 0,28 Melampaui 2 2 2 7 Rasio tenaga medispersatuan penduduk angka per 1000 0,41 0.30 0,31 0,43 0,53 0,45 Belum tercapai 2 2 2 8 Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk % NA NA NA 0,1 NA 0,5 Belum tercapai 2 2 2 9 Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi % 100 100 100 100 100 100 Tercapai 2 2 2 10 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil % 91,96 100 91 97 89 100 Belum tercapai 2 2 2 11 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan % 98,98 100 93 93 85 100 Belum tercapai 2 2 2 12 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir % 97,64 100 99 95 87 100 Belum tercapai 2 2 2 13 Cakupan pelayanan kesehatan % 95,94 67,89 82,60 77,46 82,40 63,10 Melampaui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 274 No Bidang Urusan / Indikator kinerja Realisasi Target RPJMD Interpretasi (Belum Tercapai, balita sesuai standar 2 2 2 14 Persentase a usia pendidikan dasar yang mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai standar % 97,17 64,00 77,00 89,00 88,00 66,10 Melampaui 2 2 2 15 Persentase orang usia 15- 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 91,16 57,00 2,00 69,00 88,00 59,1 Melampaui 2 2 2 1 6 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 91,17 79,00 3,00 53,00 72,00 81,10 Belum tercapai 2 2 2 1 7 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar % 100 100 4,00 65,00 76,00 100 Belum tercapai 2 2 2 1 8 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100 100 33,00 94,00 116 100 Melampaui 2 2 2 1 9 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar % 100 100 51,00 89,00 104 100 Melampaui 2 2 2 20 Persentase % 100 100 39 102 97 100 Belum tercapai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 275 No Bidang Urusan / Indikator kinerja Realisasi Target RPJMD Interpretasi (Belum Tercapai, orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 2 2 2 21 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar % 98,00 72,00 82,00 91,00 85,00 74,70 Melampaui 2 2 2 22 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat % 92,83 64,00 77,06 88,95 87,00 100 Belum tercapai 2 2 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 2 3 1 Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota - - - 8,46 9,85 6,54 Melampaui 2 2 3 2 Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota - - - 17,06 21,60 31,04 Belum Tercapai 2 2 3 3 Rasio Jaringan Irigasi 27,73 27,73 27,81 27,90 27,94 54,49 Belum Tercapai 2 2 3 4 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 48,06 50,41 50,79 51,67 54,62 56 Belum Tercapai 2 2 3 5 Presentase penduduk 95,3 95,61 96,77 95,75 97,30 98,31 Belum Tercapai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 276 No Bidang Urusan / Indikator kinerja Realisasi Target RPJMD Interpretasi (Belum Tercapai, berakses air minum 2 2 3 6 Persentase rumahtinggal bersanitasi % 95,79 100 100 100 100 95,49 Melampaui 2 2 3 7 Rasio kepatuhan IMB kab/ kota - - - 100 100 100 Tercapai 2 2 3 8 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota % - - - 74,58 66,39 84,01 Belum Tercapau 2 2 3 9 Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi % - - - 25 22,22 72,19 Belum Tercapai 2 2 3 10 Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi % - - - 100 100 100 Tercapai 2 2 3 11 Presentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat % 3,88 3,88 NA 6,41 6,14 100 Belum Tercapai 2 2 3 12 Persentase areal kawasan kumuh 0,02 0,02 0,02 0,06 0,06 0,06 Tercapai 2 2 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman 2 2 3 1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota % - - - 100 98,39 100 Belum Tercapai 2 2 3 2 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota - - - 100 100 100 Tercapai 2 2 4 3 Persentase - - - 86,21 75,64 75,37 Melampaui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 277 No Bidang Urusan / Indikator kinerja Realisasi Target RPJMD Interpretasi (Belum Tercapai, kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani 2 2 4 4 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) - - - 1,09 0,86 3,29 Belum Tercapai 2 2 4 5 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) % - - - 54,6 54,6 38,32 Belum Tercapai 2 2 5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 2 2 5 1 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan NA NA NA 100 100 100 Tercapai 2 2 5 2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan NA NA NA 100 100 100 Tercapai 2 2 5 3 Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) 0,6 0,48 0,47 0,38 0,60 0,56 Melampaui 2 2 5 4 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten % 100 100 100 100 100 100 Tercapai 2 2 5 5 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Orang NA NA NA 177.648 135.737 25.319 Melampaui 2 2 5 6 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan NA NA NA 177.648 135.737 27.819 Melampaui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 278 No Bidang Urusan / Indikator kinerja Realisasi Target RPJMD Interpretasi (Belum Tercapai, kesiapsiagaan terhadap bencana 2 2 5 7 Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana % NA NA NA 100 100 100 Tercapai 2 2 5 8 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran % NA NA NA 100 100 100 Tercapai 2 2 5 9 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 100 100 100 100 100 100 Tercapai 2 2 5 10 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran(WMK) 100 100 100 100 100 100 Tercapai 2 2 6 Sosial 2 2 6 1 Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) % NA NA NA 100 100 100 Tercapai 2 2 6 2 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap NA NA NA 100 100 100 Tercapai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 279 No Bidang Urusan / Indikator kinerja Realisasi Target RPJMD Interpretasi (Belum Tercapai, darurat bencana daerah kabupaten/kota 2 2 6 3 Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial % 95,68 45,15 100,00 100,00 118,37 80,00 Melampaui 2 2 6 4 Presentase PMKS yang tertangani 95,68 45,15 100,00 100,00 118,37 80,00 Melampaui 2 3 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 2 3 1 Tenaga Kerja 2 3 1 1 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja NA NA NA 58 NA 66,00 Undefined 2 3 1 2 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi NA NA 53,66 56,86 NA 58,46 Undefined 2 3 1 2 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja NA NA NA 3.982,83 NA 61 Undefined 2 3 1 3 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan ). % NA NA NA 78,60 NA 52,16 Undefined 2 3 1 4 Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota NA NA NA 42,81 NA 12,10 Undefined 2 3 1 5 Persentase pekerja/buruh yang menjadi 77,00 79,00 83,00 67,00 NA 71,07 Undefined Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 280 No Bidang Urusan / Indikator kinerja Realisasi Target RPJMD Interpretasi (Belum Tercapai, peserta program Jamsostek 2 3 1 6 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 NA 0 Undefined 2 3 2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 3 2 1 Persentase ARG pada belanja langsung APBD NA NA NA 41,42 NA 13,85 Undefined 2 3 2 2 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten NA NA NA 100 100 0,28 Melampaui 2 3 2 3 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah % 18,55 18,55 9,49 9,85 8,40 19,01 Belum Tercapai 2 3 2 4 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD 20 20 20 20 24 21,70 Melampaui 2 3 2 5 Rasio KDRT 0,02 0,02 0,02 0 0,05 0,33 Melampaui 2 3 2 6 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu 100 100 100 100 100 100 Tercapai 2 3 2 7 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di 100 100 100 100 100 100 Tercapai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 281 No Bidang Urusan / Indikator kinerja Realisasi Target RPJMD Interpretasi (Belum Tercapai, Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit 2 3 2 8 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. 100 100 100 100 100 100 Tercapai 2 3 3 Pangan 2 3 3 1 Ketersediaan pangan utama 4.379 261.588 229.133 237.980 3,95 46,92 Belum Tercapai 2 3 3 2 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 0,42 0,42 45,20 77,30 73,76 68,00 Melampaui 2 3 5 Lingkungan Hidup 2 3 5 9 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh PEMDA 100 100 100 100 100 100 Tercapai 2 3 5 1 Tersusunnya RPPLH Kabupaten Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Belum Tercapai 2 3 5 2 Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Daerah Ada/ Tidak ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Belum Tercapai 2 3 5 3 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tercapai 2 3 5 4 Hasil 62,22 50,00 60,67 50,67 50,67 62,00 Belum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 282 No Bidang Urusan / Indikator kinerja Realisasi Target RPJMD Interpretasi (Belum Tercapai, Pengukuruan Indeks kualitas Air Tercapai 2 3 5 5 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara 93,4 90,59 92,52 92,74 92,74 91,84 Melampaui 2 3 5 6 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas tutupan Lahan 63,77 69,77 70,25 70,44 70,44 71,00 Belum Tercapai 2 3 5 7 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 8,00 0,05 10,00 23,00 8 7,17 Melampaui 2 3 5 8 Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidupdi Daerah (PPLHD) di daerah 0 100 100 100 100 100 Tercapai 2 3 6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 3 6 1 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 100 0,99 0,99 0,99 0,99 100 Belum Tercapai 2 3 6 3 Rasio pasangan berakte nikah 100 - - 50,72 55,00 100 Belum Tercapai 2 3 6 4 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tercapai 2 3 6 5 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Tercapai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 283 No Bidang Urusan / Indikator kinerja Realisasi Target RPJMD Interpretasi (Belum Tercapai, 2 3 6 6 Cakupan Penerbitan KTP % 100 99,99 99,99 98,06 99,32 100 Belum Tercapai 2 3 6 2 Rasio bayi berakte kelahiran % 0,92 0,97 0,99 1,00 1,00 - Tercapai 2 3 7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 3 7 1 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik % 100 100 100 100 100 1 Tercapai 2 3 7 2 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 1 1 1 1 1 1 Tercapai 2 3 7 3 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 27,18 39,44 25,44 41,70 42,49 42,80 Belum Tercapai 2 3 7 4 Presentase LPM Berprestasi % 12,72 25,45 25,45 35,00 41,82 36,49 Melampaui 2 3 7 5 Presentase PKK aktif 100 100 100 100 100 100 Tercapai 2 3 7 6 Presentase Posyandu aktif 100 100 100 100 100 100 Tercapai 2 3 7 7 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan Masyarakat 30 30 30 30 30 30 Tercapai 2 3 7 8 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat % 50 50 50 50 50 50 Tercapai 2 3 8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 3 8 1 Rasio akseptor KB 67,88 66,63 69,63 53,68 68,20 52,61 Melampaui 2 3 8 2 Angka pemakaian kontrasepsi/CP R bagi perempuan menikah usia 15 -49 67,88 66.63 75,01 64,99 68,20 72,30 Belum Tercapai 2 3 8 3 Cakupan Pasangan Usia % 1,71 1,51 1,75 1,44 0,87 1,00 Belum Tercapai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 284 No Bidang Urusan / Indikator kinerja Realisasi Target RPJMD Interpretasi (Belum Tercapai, Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun 2 3 8 4 Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (unmet need) % 19,35 16,71 15,89 17,41 7,7 18,13 Melampaui 2 3 8 5 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) % 13,62 13,9 18,02 10,20 12,4 15,08 Belum Tercapai 2 3 8 6 Persentase tingkat keberlangsunga n pemakaian kontrasepsi % 46,38 50.09 42,3 32,44 25 54,35 Belum Tercapai 2 3 8 7 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB % 56,65 45,13 61,05 51,12 78,00 48,97 Melampaui 2 3 8 8 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB % 43,13 30,1 30,90 43,06 43,51 32,66 Melampaui 2 3 8 9 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber- KB % 37,32 33,16 34,05 50,35 8,35 35,98 Belum Mencapai 2 3 8 1 0 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan % 100 100 100 100 100 100 Tercapai 2 3 8 1 1 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahas iswa % 1042 900 1024 759 885 976,60 Belum Tercapai 2 3 8 1 2 Cakupan PKB/ PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB % 100 100 100 100 100 100 Tercapai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 285 No Bidang Urusan / Indikator kinerja Realisasi Target RPJMD Interpretasi (Belum Tercapai, untuk perencanaann & pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk 2 3 8 1 3 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri % 44,92 51,15 39,02 97,77 33,42 58,34 Belum Tercapai 2 3 8 1 4 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan % 100 100 100 100 100 100 Tercapai 2 3 8 1 5 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat % 100,00 100,00 100,00 10,55 1,05 100 Belum Tercapai 2 3 8 1 6 Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi Pelayanan % 100 100 100 100 100 100 Tercapai 2 3 8 1 7 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap desa % 100 100 100 100 100 100 Tercapai 2 3 8 1 Cakupan % 100 100 100 100 100 100 Tercapai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 286 No Bidang Urusan / Indikator kinerja Realisasi Target RPJMD Interpretasi (Belum Tercapai, 8 kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga 2 3 9 Perhubungan 2 3 9 1 Jumlah arus penumpang angkutan umum Orang 1.682.943 853.764 641.295 288.282 226.310 2.096.196 Belum Tercapai 2 3 9 2 Rasio konektivitas kabupaten/kota NA NA NA 0,76 NA 72,89 Undefined 2 3 9 3 Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis 9 8 8 8 8 11 Belum Tercapai 2 3 9 4 Presentase layanan Angkutan darat % 0,08 0,06 0,05 0,04 0,16 100 Belum Tercapai 2 3 9 5 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Orang /Ton 907.025 Org/ 10.884 Ton 825.600 Org/ 8.784 Ton 592.908 Org/ 32.610 Ton 189.900 Org/ 96.360 Ton 145.840 Org/ 72.920 Ton 931.890 Org/ 13.093 Ton Belum Tercapai 2 3 9 6 Jumlah orang/barang melalui dermaga/band ara/ terminal per tahun Orang /Ton 1.728.230 Org/ 9.694. 239 Ton 853.764 Org/ 21.441 Ton 641.395 Org/ 14.237. 510 Ton 237.738 Org/ 18.552. 717 Ton 231.680 Org/ 39.543. 488 Ton 1.893.899 Org/ 9.792. 798 Ton Belum Tercapai 2 3 10 Komunikasi dan Informatika 2 3 10 1 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi % NA NA NA 86,04 NA 100 Undefined 2 3 10 2 Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah danpemerintah % NA NA NA 42,54 NA 98 Undefined Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 287 No Bidang Urusan / Indikator kinerja Realisasi Target RPJMD Interpretasi (Belum Tercapai, daerah kabupaten/kota 2 3 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 3 11 1 Persentase koperasi aktif % 61,76 62,5 62,86 63,55 NA 79,89 Undefined 2 3 11 2 Persentase UKM non BPR/LKM UKM % 93,88 96,46 96,46 - NA 95,87 Undefined 2 3 11 3 Presentase BPR/LKM Aktif % 71,43 71,43 71,43 71,43 NA 75,14 Undefined 2 3 11 4 Presentase Usaha Mikro dan Kecil % 99,74 99,27 99,35 99,36 NA 99,87 Undefined 2 3 12 Penanaman Modal 2 3 12 1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 260 118 48 49 213 124 Melampaui 2 3 12 2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rp 730.659. 151.736 855.316. 873.042 401.993. 726.034 424.182. 849.592 394.607. 557.755 873.404. 546.203 Belum Tercapai 2 3 12 3 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) % 0,15 17,06 11,13 -6,36 3,50 17,42 Belum Tercapai 2 3 13 Kepemudaan dan Olahraga 2 3 13 1 Presentase organisasi pemuda yang aktif % 100 100 100 100 100 100 Tercapai 2 3 13 2 Presentase wirausaha muda % 13,33 92,66 87,82 3,14 3,53 14,02 Belum Tercapai 2 3 13 3 Cakupan pembinaan olahraga % 93,1 93,1 92,86 92,86 92,86 100 Belum Tercapai 2 3 13 4 Cakupan pelatih yang bersertifikasi % 76 76 100 77,78 69,49 7,59 Melampaui 2 3 13 5 Jumlah atlet berprestasi % 0 0 0 0 2 2 Tercapai 2 3 13 6 Cakupan pembinaan atlet muda % 70,9 70,9 0 68,27 71,85 74,58 Belum Tercapai 2 3 13 7 Jumlah Prestasi olahraga Org 0 0 0 0 1 2 Belum Tercapai 2 3 14 Statistik 2 3 14 1 Persentase % NA NA NA 100 100 84 Melampaui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 288 No Bidang Urusan / Indikator kinerja Realisasi Target RPJMD Interpretasi (Belum Tercapai, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 2 3 14 2 Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah NA NA NA 100 100 84 Melampaui 2 3 15 Persandian 2 3 15 1 Tingkat keamanan informasi pemerintah % NA NA NA 100 100 100 Tercapai 2 3 15 2 Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah % 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 Tercapai 2 3 16 Kebudayaan 2 3 16 1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Kegia- tan 5 5 5 8 9 10 Melampaui 2 3 16 2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan % 53,57 100 100 53,57 53,57 84,15 Belum Tercapai 2 3 16 3 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi Karya 3 3 3 3 4 10 Belum Tercapai 2 3 16 4 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu Unit 28 15 15 15 15 32 Belum Tercapai 2 3 17 Perpustakaan 2 3 17 1 Jumlah pengunjung perpustakaan Jiwa/ tahun 202.142 121.286 123.347 127.693 133.453 127.577 Tercapai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 289 No Bidang Urusan / Indikator kinerja Realisasi Target RPJMD Interpretasi (Belum Tercapai, pertahun 2 3 17 2 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah eks 58.685 58.685 59.137 59.837 59.909 61.729 Belum Tercapai 2 3 17 3 Rasio perpustakaan persatuan penduduk 0,31 0,31 0,29 0,29 0,29 0,3 Belum Tercapai 2 3 18 4 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Org 3 3 5 10 9 2 Melampaui 2 3 18 Kearsipan 2 3 18 1 Persentase Perangkat Daerahyang mengelola arsip secara baku 81,08 80,50 80,50 55,00 57,00 100 Belum Tercapai 2 3 18 2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan 3 0 4 0 3 3 Tercapai 2 3 18 3 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawab an nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan) % NA NA NA 75 75 57,50 Melampaui 2 3 18 4 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawab an setiap aspek kehidupan erbangsa dan bernegara Untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan NA NA NA 50 66,67 59 Melampaui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 290 No Bidang Urusan / Indikator kinerja Realisasi Target RPJMD Interpretasi (Belum Tercapai, rakyat 2 4 Pelayanan Urusan Pilihan 2 4 1 Pariwisata 2 4 1 1 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan NA NA NA 122,22 665,00 3 Melampaui 2 4 1 2 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota % NA NA NA 54,80 7,77 5 Melampaui 2 4 1 3 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku NA NA NA 1,09 NA 1,04 Undefined 2 4 1 4 PAD Sektor Pariwisata 0,03 0,06 1,07 1,30 3,38 1,01 Melampaui 2 4 2 Pertanian 2 4 2 1 Produktivitas pertanian per hektar per tahun NA NA NA 5,83 6,10 7,48 Belum Tercapai 2 4 2 2 Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular NA NA NA -84,50 -41,31 0,3 Melampaui 2 4 2 3 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar % 51,86 56,49 56,55 57,20 62,28 54,65 Melampaui 2 4 2 4 Cakupan bina kelompok petani % 6.17 23.88 13,88 11,24 47,28 12,2 Melampaui 2 4 3 Perdagangan 2 4 3 1 Ekspor Bersih Perdagangan 97.264. 928 97.264. 928 97.264. 928 - NA 107.293. 137 Undefined 2 4 3 2 Cakupan bina kelompok pedagang/usah ainformal % 30,77 30,77 30,77 - - 31,87 Undefined 2 4 4 Perindustrian 2 4 4 1 Cakupan bina kelompok pengrajin 20,67 14,00 14,00 15,00 NA 15,34 Undefined 2 4 5 Kelautan dan Perikanan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 291 No Bidang Urusan / Indikator kinerja Realisasi Target RPJMD Interpretasi (Belum Tercapai, 2 4 5 1 Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP) Ton 25.648, 66 25.733, 90 26.167, 72 26.421, 30 26.616, 10 27.350, 51 Belum Tercapai 2 4 5 2 Produksi perikanan Ton 25.648, 66 25.733, 90 26.167, 72 26.421, 30 26.616, 10 26.563, 42 Melampaui 2 4 5 3 Konsumsi ikan 99,53 99,99 99,26 100,02 100,20 46,52 Melampaui 2 4 5 4 Cakupan bina kelompok nelayan 350 383 383 283 111 85 Melampaui 2 4 5 5 Produksi perikanan kelompok nelayan Ton 8.583, 00 12.554, 69 12.703, 36 14.640, 82 15.879, 68 13.058, 00 Melampaui 2 5 Penunjang Urusan 2 5 1 Sekretariat Daerah 2 5 1 1 Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif NA NA NA 25,94 NA 28,49 Undefined 2 5 1 2 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan % NA NA NA 38,33 NA 21,8 Undefined 2 5 2 Sekretariat Dewan 2 5 2 1 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Ko ta Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tercapai 2 5 2 2 Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tercapai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 292 No Bidang Urusan / Indikator kinerja Realisasi Target RPJMD Interpretasi (Belum Tercapai, Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) 2 5 2 3 Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tercapai 2 5 3 Perencanaan Pembangunan 2 5 3 1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tercapai 2 5 3 2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKA DA Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tercapai 2 5 3 3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tercapai 2 5 3 4 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tercapai 2 5 3 5 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD 100 100 100 100 100 100 Tercapai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 293 No Bidang Urusan / Indikator kinerja Realisasi Target RPJMD Interpretasi (Belum Tercapai, kedalam RKPD 2 5 3 6 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD 84,29 100 100 100 100 100 Tercapai 2 5 4 Keuangan 2 5 4 1 Opini BPK terhadap laporan keuangan WTP WTP WTP WTP WTP WTP Tercapai 2 5 4 2 Persentase SILPA % 13,37 9,09 12,63 13,18 10,32 5 Melampaui 2 5 4 3 Persentase belanja pendidikan (20%) 25,55 22,92 31,58 31,55 31,85 20 Melampaui 2 5 4 4 Persentase belanja kesehatan (10%) % 17,06 18,66 21,29 18,13 22,03 10 Melampaui 2 5 4 5 Penetapan APBD 17 Desemb er 2018 29 Desemb er 2020 30 Desember 2020 30 Desember 2021 25 November 2022 30 November 2021 Belum Tercapai 2 5 4 6 Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD NA NA NA -12,04 -2,88 5,83 Melampaui 2 5 4 7 Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD NA NA NA 18,56 0,43 3,84 Melampaui 2 5 4 8 Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya NA NA NA 11,83 11,20 6,63 Belum Tercapai 2 5 5 Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan 2 5 5 1 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan NA NA NA 299,10 NA 6,01 Undefined 2 5 5 2 Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) NA NA NA 24,31 8,50 26,07 Belum Tercapai 2 5 5 3 Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat NA NA NA 11,08 NA 41 Undefined Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 294 No Bidang Urusan / Indikator kinerja Realisasi Target RPJMD Interpretasi (Belum Tercapai, Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 2 5 5 4 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan 5,39 16,54 25,68 27,20 3,73 20 Belum Tercapai 2 5 5 5 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 37,63 7,25 11,72 25,10 40,86 20 Melampaui 2 5 5 6 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural 69,58 57,34 67,31 29,02 36,36 72 Belum Tercapai 2 5 5 7 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi Pemerintah 33 30 28 32 30 29 Belum Tercapai 2 5 5 8 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah 579 544 343 980 920 200 Belum Tercapai 2 5 5 9 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah 2.654 3.345 2857 2.733 2.555 3.345 Belum Tercapai 2 5 6 Penelitian dan Pengembangan 2 5 6 1 Persentase implementasi rencana kelitbangan. 50 100 100 100 100 100 Tercapai 2 5 6 2 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. % 75 87,5 100 100 100 100 Tercapai 2 5 6 3 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan 52,77 90,90 100 100 100 100 Tercapai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 295 No Bidang Urusan / Indikator kinerja Realisasi Target RPJMD Interpretasi (Belum Tercapai, inovasi daerah (SIDA) 2 5 6 4 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah % 52,77 64,93 72,92 72,00 50,00 100 Belum Tercapai 2 5 7 Pengawasan 2 5 7 1 Persentase tindaklanjut temuan % 99,66 99,33 81,00 81,33 77,67 100 Belum Tercapai 2 5 7 2 Persentase pelanggaran pegawai 0,09 0,53 0,18 0,08 0,03 0 Belum Tercapai 2 5 7 3 Jumlah temuan BPK 14 8 20 12 85 9 Belum Tercapai 2 5 7 4 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) NA NA NA 2 NA 3 Undefined 2 5 7 5 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) NA NA NA 2 NA 3 undefined Sumber : Bappeltibangda Kab. Barru Tahun 2024 2.2.4 Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimala (SPM) Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 296 pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:
21. 1.Pendidikan
22. 2.Kesehatan
23. 3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
24. 4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
25. 5.Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
26. 6.Sosial Capain indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 2.279 Capain Indikator SPM Kabupaten Barru 2020 -2024 No Jenis Layanan Dasar Target Capaian SPM Nasional 2020 2021 2022 2023 2024 SPM PENDIDIKAN 1 Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (%) 100 80,25 85,05 91,38 74,14 86,96 2 Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) (%) 100 90,42 90,50 96,32 97,22 97,13 3 Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%) 100 36,10 36,10 84,19 100 81,04 SPM KESEHATAN 1 Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil (%) 100 91,96 100 91 97 85,51 2 Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin (%) 100 98,98 100 93 93 77,95 3 Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir (%) 100 97,64 100 99 95 79,23 4 Pelayanan Kesehatan Bagi Balita (%) 100 95,94 61 68 83 85,59 5 Pelayanan Kesehatan Bagi usia pendidikan dasar (%) 100 97,17 64 77 89 97,11 6 Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Produktif (%) 100 91,16 57 2 69 94,65 7 Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Lanjut (%) 100 91,17 79 3 48 82,21 8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) 100 100 100 4 65 91,12 9 Pelayanan Kesehatan Bagi Diabetes Militus (%) 100 100 100 33 94 99,87 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 297 No Jenis Layanan Dasar Target Capaian SPM Nasional 2020 2021 2022 2023 2024 10 Pelayanan Kesehatan Bagi Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat (%) 100 100 100 51 88 97,61 11 Pelayanan Kesehatan Bagi tuberkolosis (%) 100 100 100 39 102 73,52 12 Pelayanan Kesehatan Bagi penderita HIV (%) 100 98 72 82 91 76,64 SPM PEKERJAAN UMUM 1 pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari (%) 100 95.30 95,61 96,7 100 100 2 penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic (%) 100 95,79 100 100 100 100 SPM PERUMAHAN RAKYAT 1 penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%) 100 14 0 0 100 100 2 fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota (%) 100 0 0 0 0 0 SPM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 1 pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum (%) 100 100 100 100 100 100 2 pelayanan informasi rawan bencana (%) 100 80 80 80 100 100 3 pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%) 100 40 40 40 100 100 4 pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran (%) 100 100 100 100 100 100 SPM SOSIAL 1 rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti (%) 100 63,24 100 100 100 100 2 rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti (%) 100 63,24 100 100 100 100 3 rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti (%) 100 75 100 100 100 100 4 rehabilitasi sosial das ar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti (%) 100 100 100 100 100 100 5 perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota (%) 100 100 100 100 100 100 Sumber : Bappeltibangda Kab. Barru Tahun 2024/www.spm.banda.kemendagri.go.id Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 298 Berdasarkan tabel diatas capaian SPM kabupaten Barru masih perlu perhatian karena pencapaian yang belum maksimal. Koordinasi integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya sangat diperlukan. Adapun permasalahan terkait pencapaian SPM adalah sebagai berikut.
27. 1.Belum optimalnya pendekatan integratif untuk pencapaian SPM sehingga program–program terkait SPM yang diupayakan belum dapat mendorong akselerasi dan efektitas pencapaian target SPM menuju 100%.
28. 2.Pada jenjang Pendidikan dan Kesehatan diperlukan upaya pemenuhan sarana prasarana, akses, pemerataan dan kualifikasi serta kompetensi tenaga pendidikan dan kesehatan. Tantangan yang berat dikarenakan tidak hanya terkait penyediaan fasilitas dan tenaga pendidikan dan juga kesehatan oleh pemerintah namun juga kesadaran masyarakat itu sendiri.
29. 3.Belum optimalnya dukungan terhadap penanggulangan bencana termasuk belum adanya Dokumen Penanggulangan Bencana, selain itu luasnya wilayah yang menjadi cakupan pelayan penanggulangan bencana dalam hal ini bencana kebakaran serta belum terpenuhinya fasilitas bencana.
30. 4.Belum adanya inisiasi kebijakan rehabilitasi sosial luar panti dalam bentuk home/day care services bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial tidak potensial. Untuk itu perlu adanya inisiasi tersebut diatas sebagai upaya pemberian pelayanan dasar kepada warga miskin tidak potensial. Perlunya pemantapan kualitas dan akses layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin termarginalkan untuk mengembangkan kehidupan mereka secara layak. 2.2.5 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Suistanable Development Goals (TPB/SDGs) Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dan berkomitmen penuh dalam penentuan sasaran dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 299 pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru juga ikut berkomitmen dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 terdapat 220 indikator SDGs/TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Kabupaten Barru diamanahi target pencapaian TPB sebanyak 220 indikator dengan 16 Tujuan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Namun dari 220 indikator tersebut yang kemudian dilaksanakan hanya sebanyak 55 indikator. Adapun capaian SDGs/TPB Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.280 Rekapitulasi Capaian SDGs/TPB Kabupaten Barru Tahun 2020 s/d 2024 Berdasarkan Tujuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Realisasi Target Akhir Periode

(2026)No. TPB Indikator TPB Satuan Interpretasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. % 8,57 8,26 8,68 8,40 8,31 7,45 Belum Tercapai Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. 37.391 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. % 95,30 95,61 96,70 96,75 100 100 Tercapai Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. % 95,79 100 100 100 100 100 Tercapai Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat. % 94,71 93,99 98,20 99,39 99,30 99,71 Belum Tercapai Jumlah lokasi penguatan Desa 2 3 NA NA 27 25 - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 300 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Realisasi Target Akhir Periode
(2026)No. TPB Indikator TPB Satuan Interpretasi 2020 2021 2022 2023 2024 pengurangan risiko bencana daerah. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. - - - - - 3 358 Pendampingan psikososial korban bencana sosial. 0 Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Rp 259.04 8.000 147.23 0.000 NA 7.755.2 90.000 58.682 .407 Meningkat Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. Ada/Ti dak - - - ADA ADA ADA Tercapai 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. Poin 0,020 11,04 8,30 8,70 16 6,19 Belum Tercapai Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. % 42,01 41,87 NA NA 26 Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. % NA 91,20 93 93,2 78,60 96,00 Belum Tercapai 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. 1,59 1 1 1 0 0,41 Melampaui Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran /1000 Jiwa 6,37 2,00 3,00 15,00 13,31 2,95 Belum Tercapai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 301 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Realisasi Target Akhir Periode
(2026)No. TPB Indikator TPB Satuan Interpretasi 2020 2021 2022 2023 2024 hidup. Kejadian Malaria per 1000 orang. /1000 Jiwa 2,00 0,53 2,00 0,07 0,02 Belum Tercapai Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern. % 13,62 13,90 18,02 10,20 28,00 Belum Tercapai Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. % 0,57 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. % 81,24 81,24 NA NA 98,83 99,37 Belum Tercapai Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. % 74,36 74,36 NA NA 88,48 97,19 Belum Tercapai Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. % 100,49 100,67 101,57 103,23 96,59 114,00 Belum Tercapai Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik. ((1/2) x 100%) % TK: 83.16 93,47 Belum Tercapai Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik. ((1/2) x 100%) % SD : 78.66, 100 Belum Tercapai Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik. ((1/2) x 100%) % SMP: 83.80 100 Belum Tercapai 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. 21 Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). % 19,35 16,71 15,89 17,41 7,7 10 Belum Tercapai Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi 95 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 302 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Realisasi Target Akhir Periode
(2026)No. TPB Indikator TPB Satuan Interpretasi 2020 2021 2022 2023 2024 modern. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. Keg 5 6 6 36 10 Melampaui 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. % 95,3 95,61 96,70 95,75 96,83 100,00 Tercapai Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. % 95,3 95,61 96,70 95,75 96,83 100,00 Belum Tercapai Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. KK 1.810 1.810 1.221 NA 50 3852 Belum Tercapai Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. % 61,67 50,00 60,67 50,67 64,00 95,06 Belum Tercapai 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua PDB per kapita. Juta Rupiah 40,36 43,47 47,56 50,16 52,27 64,38 Belum Tercapai Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin. 68,87 Persentase tenaga kerja formal. 59,77 Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian. 60,11 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan % 5,79 6,39 6,74 NA 4,45 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 303 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Realisasi Target Akhir Periode
(2026)No. TPB Indikator TPB Satuan Interpretasi 2020 2021 2022 2023 2024 jenis kelamin dan kelompok umur. Jumlah wisatawan mancanegara. 1759 Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja. 57,02 Laju pertumbuhan PDB per kapita. % 6,13 6,02 NA 1,09 7,03 10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. ADA Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. 37391 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur. ADA Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Rp 259.04 8.000 147.23 0.000 NA NA 100.68 2.407 Persentase sampah perkotaan yang tertangani. % 80,41 80,52 81,93 85,05 87,13 100 Belum Tercapai Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. - - ADA ADA ADA ADA Tercapai 13 Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Jiwa 0,03 0,01 NA 0,061 0,00 Belum Tercapai 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. Dok 0 0 0 0 0 3 Belum Tercapai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 304 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Realisasi Target Akhir Periode
(2026)No. TPB Indikator TPB Satuan Interpretasi 2020 2021 2022 2023 2024 Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. % 0,01 0,01 NA NA 0,00 Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lemba ga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) % CC CC CC B B BB Belum Tercapai Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. % NA NA NA 46,66 98,99 Belum Tercapai Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan. 5 Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan ADA Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 305 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Realisasi Target Akhir Periode
(2026)No. TPB Indikator TPB Satuan Interpretasi 2020 2021 2022 2023 2024 pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. 1.131. 828.04 8.820 Sumber : Bappelitbangda Tahun 2024 Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa indikator TPB yang telah dilaksanakan, namun belum mencapai target mendapatkan perhatian dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 untuk dipenuhi target pencapaiannya sebanyak 55 Indikator. 46 indikator sampai dengan Tahun 2020 belum tercapai, 3 indikator yang sesuai dan 6 indikator TPB yang telah mencapai target. Adapun beberapa kendala dalam pencapaian TPB/SDGs dikarenakan penerapan SGDs dari keseluruhan stakeholders terdapat kurang pemahaman akan pentingnya implementasi SDGs, yaitu dari segi masyarakat. Masyarakat tidak sepenuhnya paham akan pentingnya penerapan pembangunan berkelanjutan ini. Hal ini menjadi tugas dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan SDGs. Sehingga harapannya para stakeholders dapat saling memaksimalkan dan mendukung akan implementasi dari Sustainable Development Goals. 2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan dan realisasi RPJMD 2.3.1 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Barru melaksanakan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah sesuai dengan tahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 306 untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif, ini bertujuan antara lain:

1.untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
2.serta konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
3.kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. A. Konsistensi Program Kegiatan, dan Sub. Kegiatan Berikut ini disajikan tabel yang menggambarkan konsistensi program, Kegiatan dan Sub-kegiatan antara RKPD dengan RPJMD, RKPD dengan APBD.
1.Kesesuaian program RPJMD dan RKPD

a.Jumlah rencana program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 200 program (jumlah pada kolom 3), dan jumlah program dalam RKPD Tahun 2024 berjumlah 201 program (jumlah pada kolom 4).
b.Antara dokumen RPJMD dan RKPD terdapat selisih 19 program yang tidak sama diantara kedua dokumen tersebut (jumlah pada kolom 11).
1. 2.Kesesuaian program RKPD dan Renja-PD
a.Jumlah rencana program dalam RKPD adalah 201 program (jumlah pada kolom 4), dan jumlah program dalam Renja-PD adalah 68 program (jumlah pada kolom 5).
b.Antara dokumen RKPD dan Renja-PD tidak terdapat program yang tidak sama (sudah konsisten).
1. 3.Kesesuaian program RKPD dan APBD
a.Jumlah rencana program dalam RKPD adalah 201 program (jumlah pada kolom 4), sedangkan jumlah program dalam APBD adalah 202 program (jumlah pada kolom 6).
b.Antara RKPD dan APBD terdapat selisih 1 program yang tidak sama antara jumlah APBD dan RPKD (jumlah pada kolom 13).
1. 4.Kesesuaian program RPJMD dan APBD
a.Jumlah rencana program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 200 program (jumlah pada kolom 4), sedangkan jumlah program dalam APBD adalah 202 program (jumlah pada kolom 6).
b.Antara RPJMD dan APBD terdapat 19 program yang tidak sesuai antara kedua dokumen tersebut (jumlah pada kolom 14). Dari hal tersebut diatas, adanya perbedaan antara jumlah program RPJMD, RKPD, Renja PD dan APBD Tahun 2024 disebabkan adanya penyesuaian nomenkelatur dan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang SOTK dan Penyesuaian terhadap Kepmendagri 050- 5889 Tahun 2021. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 310 Tabel 2.282 Konsistensi Kegiatan RKPD dalam APBD NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB JUMLAH KEGIATAN KEGIATAN YANG SAMA KEGIATAN YANG TIDAK SAMA RKPD 2024 RENJA- PD 2024 APBD 2024 RENJA & RKPD APBD & RKPD RENJA & RKPD APBD & RKPD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 15 15 15 15 15 0 0 2 DINAS KESEHATAN 23 23 23 23 23 0 0 3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 4 4 4 4 4 0 0 4 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 47 47 47 5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 10 10 10 10 10 0 0 6 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 9 9 9 9 9 0 0 7 DINAS SOSIAL 14 14 14 14 14 0 0 8 DINAS TENAGA KERJA 18 18 18 9 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 17 17 17 10 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 22 22 22 22 22 0 0 11 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 46 46 46 12 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 17 17 17 13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 16 16 16 16 16 0 0 14 DINAS PERHUBUNGAN 14 14 14 15 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 12 12 12 16 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 26 26 26 17 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 21 21 21 18 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 14 14 14 14 14 0 0 19 DINAS PERIKANAN 19 19 19 20 SEKRETARIAT DAERAH 18 18 18 18 18 0 0 21 SEKRETARIAT DPRD 12 12 12 12 12 0 0 14 14 23 BADAN PENDAPATAN DAERAH 7 7 7 7 7 0 0 24 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 14 14 14 14 14 0 0 25 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 12 12 12 12 12 0 0 26 INSPEKTORAT 10 10 10 10 10 0 0 27 KECAMATAN TANETE RIAJA 16 16 16 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 311 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB JUMLAH KEGIATAN KEGIATAN YANG SAMA KEGIATAN YANG TIDAK SAMA RKPD 2024 RENJA- PD 2024 APBD 2024 RENJA & RKPD APBD & RKPD RENJA & RKPD APBD & RKPD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 28 KECAMATAN MALLUSETASI 14 14 14 29 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 14 14 14 30 KECAMATAN BALUSU 15 15 15 31 KECAMATAN BARRU 14 14 14 32 KECAMATAN PUJANANTING 15 16 15 1 33 KECAMATAN TANETE RILAU 14 14 14 34 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 11 11 11 11 11 0 0 Jumlah 564 225 565 225 564 0 1 Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi dan pelaksanaan kegiatan RKPD antara lain sebagai berikut:
1. 1.RKPD 2024 dan APBD 2024.
a.Kegiatan dalam RKPD 2024 adalah sejumlah 564, dalam APBD sejumlah 565 kegiatan.
b.Untuk jumlah Jumlah kegiatan yang sesuai antara kedua dokumen adalah 564 (jumlah pada kolom 7), sedangkan kegiatan yang tidak sesuai adalah 1 kegiatan (jumlah pada kolom 9). Untuk pelaksanaan RKPD tahun 2024 sudah mengacu kepada permendagri 90 tahun 2020 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 yang dalam pelaksanaan penjabarannya memuat rincian sampai pada sub kegiatan. Sebagai bentuk dari pelaksanaan evaluasi terkait konsistensi pelaksanaan sub kegiatan pada RKPD tahun 2024. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 312 Tabel 2.283 Konsistensi Sub Kegiatan RKPD dalam APBD NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB JUMLAH SUB. KEGIATAN SUB. KEGIATAN YANG SAMA SUB. KEGIATAN YANG TIDAK SAMA RKPD 2024 RENJA- PD 2024 APBD 2024 RENJA & RKPD APBD & RKPD RENJA & RKPD APBD & RKPD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 58 58 59 58 58 0 1 2 DINAS KESEHATAN 89 89 91 89 89 0 2 3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 9 9 9 9 9 0 4 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 112 34 122 31 112 78 10 5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 34 34 34 34 34 0 6 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 31 31 31 31 31 0 7 DINAS SOSIAL 45 45 47 45 45 0 2 8 DINAS TENAGA KERJA 45 39 45 39 45 6 9 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 42 40 42 40 42 2 10 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 48 48 48 48 48 0 11 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 116 33 116 33 116 83 12 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 33 48 33 48 33 -15 13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 39 39 39 39 39 0 14 DINAS PERHUBUNGAN 47 99 47 99 47 -52 15 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 50 25 52 25 50 25 2 16 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 61 29 61 29 61 32 17 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 73 23 73 23 73 50 18 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 40 40 40 40 40 0 19 DINAS PERIKANAN 43 64 43 43 -21 20 SEKRETARIAT DAERAH 64 64 64 64 64 0 21 SEKRETARIAT DPRD 33 33 33 33 33 0 22 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 48 48 49 48 48 0 1 23 BADAN PENDAPATAN DAERAH 24 24 24 24 24 0 24 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 99 99 102 99 99 0 3 25 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 25 25 25 25 25 0 26 INSPEKTORAT 29 29 29 29 29 0 27 KECAMATAN TANETE RIAJA 42 42 42 42 28 KECAMATAN MALLUSETASI 31 31 31 31 29 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 34 34 34 34 30 KECAMATAN BALUSU 42 42 42 42 31 KECAMATAN BARRU 32 32 32 32 32 KECAMATAN PUJANANTING 44 47 44 44 3 33 KECAMATAN TANETE RILAU 34 34 34 34 34 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 23 23 23 23 23 0 JUMLAH 1619 1172 1643 1105 1619 447 24 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 313 Berdasarkan data yang tercantum dalam table diatas, dapat dijelaskan konsistensi dan pelaksanaan sub kegiatan RKPD antara lain sebagai berikut:
1. 1.RKPD 2022 dan APBD 2022 .
a.Sub. Kegiatan dalam RKPD 2024 adalah sejumlah 1619 dan APBD sejumlah 1643 Sub kegiatan.
b.Untuk jumlah Jumlah sub kegiatan yang sesuai antara kedua dokumen adalah 1619 (jumlah pada kolom 7), sedangkan yang tidak sesuai adalah 24 sub kegiatan (jumlah pada kolom 9) B. Konsistensi Kerangka Pendanaan Salah satu hal penting dalam muatan RPJMD dan RKPD adalah adanya kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran dalam APBD. RKPD merupakan penjabaran RPJMD dan disusun dengan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu. Oleh karena itu perbedaan pagu antara RPJMD dan RKPD dimungkinkan apabila kondisi keuangan daerah dan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan kondisi yang berbeda dengan waktu yang diperhitungkan pada saat penyusunan RPJMD. APBD disusun berpedoman pada KUA-PPAS yang dirumuskan berdasarkan RKPD setelah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Oleh karena itu RPJMD sampai dengan APBD memiliki hubungan yang sangat terkait dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Penjabaran pendanaan belanja langsung dalam RPJMD ke dalam RKPD dan APBD selengkapnya pada setiap perangkat daerah adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (4) - (3) (8) = (6) - (4) (9) = (6) - (3) 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 304.276.884.167 308.110.078.716 101,26 301.168.737.024 97,75 301.168.737.024 98,98 3.833.194.549 (6.941.341.692) (3.108.147.143) 2 DINAS KESEHATAN 139.273.256.740 137.965.492.401 99,06 164.208.246.830 119,02 134.704.347.686 96,72 (1.307.764.339) (3.261.144.715) (4.568.909.054) 3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 92.634.168.005 56.447.447.691 60,94 55.860.656.112 98,96 55.860.656.112 60,30 (36.186.720.314) (586.791.579) (36.773.511.893) 4 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 73.396.398.946 121.341.468.479 165,32 118.615.920.433 161,61 47.945.069.533 (2.725.548.046) 45.219.521.487 5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 7.932.831.133 8.322.870.114 104,92 7.907.624.297 95,01 7.937.624.297 100,06 390.038.981 (385.245.817) 4.793.164 6 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3.111.118.082 2.745.289.270 88,24 2.608.257.298 95,01 2.873.192.542 92,35 (365.828.812) 127.903.272 (237.925.540) 7 DINAS SOSIAL 4.406.551.625 3.793.309.583 86,08 3.764.734.455 99,25 3.764.734.455 85,43 (613.242.042) (28.575.128) (641.817.170) 8 DINAS TENAGA KERJA 4.157.930.731 1.894.591.009 45,57 2.286.530.720 54,99 (2.263.339.722) 391.939.711 (1.871.400.011) 9 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA 4.380.686.734 3.979.792.049 90,85 3.909.660.434 89,25 (400.894.685) (70.131.615) (471.026.300) 10 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 9.707.875.653 8.308.136.175 85,58 9.308.310.348 112,04 9.311.297.798 95,91 (1.399.739.478) 1.003.161.623 (396.577.855) 11 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 30.182.594.024 14.688.831.622 48,67 17.570.634.456 58,21 (15.493.762.402) 2.881.802.834 (12.611.959.568) 12 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 5.151.834.900 7.451.988.236 144,65 7.491.946.734 145,42 2.300.153.336 39.958.498 2.340.111.834 13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.469.171.586 3.948.552.006 72,20 4.048.226.977 102,52 4.048.226.977 74,02 (1.520.619.580) 99.674.971 (1.420.944.609) 14 DINAS PERHUBUNGAN 7.295.103.688 7.531.715.233 103,24 8.012.762.277 109,84 236.611.545 481.047.044 717.658.589 15 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 10.989.768.684 6.865.682.459 62,47 7.035.664.404 64,02 (4.124.086.225) 169.981.945 (3.954.104.280) BAB II Gambaran Umum | 315 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 NO PERANGKAT DAERAH KERANGKA PENDANAAN DAN ANGGARAN OPD 2024 SELISIH KERANGKA PENDANAAN DAN ANGGARAN RPJMD RKPD DPA 2024 APBD Rp. Rp. % RPJMD Rp. % RKPD Rp. % RPJMD RKPD & RPJMD APBD & RKPD APBD & RPJMD
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (4) - (3) (8) = (6) - (4) (9) = (6) - (3) 16 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 8.415.254.478 5.527.421.070 65,68 5.813.142.068 69,08 (2.887.833.408) 285.720.998 (2.602.112.410) 17 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 14.730.244.237 9.147.286.716 62,10 9.591.506.613 65,11 (5.582.957.521) 444.219.897 (5.138.737.624) 18 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 4.583.931.842 15.236.046.220 332,38 15.089.218.747 99,04 15.089.218.747 329,18 10.652.114.378 (146.827.473) 10.505.286.905 19 DINAS PERIKANAN 5.916.373.260 4.360.195.263 73,70 4.626.926.923 78,21 (1.556.177.997) 266.731.660 (1.289.446.337) 20 SEKRETARIAT DAERAH 58.396.035.590 51.201.390.227 87,68 40.410.267.551 78,92 49.552.913.435 84,86 (7.194.645.363) (1.648.476.792) (8.843.122.155) 21 SEKRETARIAT DPRD 21.029.553.212 29.577.629.077 140,65 24.319.987.508 82,22 29.602.106.257 140,76 8.548.075.865 24.477.180 8.572.553.045 22 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.286.416.947 3.870.875.748 73,22 3.687.538.617 95,26 3.687.538.617 69,75 (1.415.541.199) (183.337.131) (1.598.878.330) 23 BADAN PENDAPATAN DAERAH 9.152.668.879 8.903.479.417 97,28 8.903.479.417 100,00 9.302.088.782 101,63 (249.189.462) 398.609.365 149.419.903 24 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 121.464.680.638 107.783.246.066 88,74 106.521.325.669 98,83 100.896.262.510 83,07 (13.681.434.572) (6.886.983.556) (20.568.418.128) 25 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 7.473.768.181 4.075.951.361 54,54 4.197.404.001 102,98 4.197.404.001 56,16 (3.397.816.820) 121.452.640 (3.276.364.180) 26 INSPEKTORAT 9.015.300.248 6.067.144.319 67,30 6.061.041.963 99,90 6.061.041.963 67,23 (2.948.155.929) (6.102.356) (2.954.258.285) 27 KECAMATAN TANETE RIAJA 29.352.359.301 3.484.918.209 11,87 3.732.565.069 12,72 (25.867.441.092) 247.646.860 (25.619.794.232) 28 KECAMATAN MALLUSETASI 4.877.242.537 16,62 5.044.147.593 17,18 (24.475.116.764) 166.905.056 (24.308.211.708) 29 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 3.487.519.315 11,88 3.637.464.800 12,39 (25.864.839.986) 149.945.485 (25.714.894.501) 30 KECAMATAN BALUSU 2.752.169.890 9,38 2.917.543.466 9,94 (26.600.189.411) 165.373.576 (26.434.815.835) 31 KECAMATAN BARRU 6.759.665.157 23,03 6.843.629.050 23,32 (22.592.694.144) 83.963.893 (22.508.730.251) 32 KECAMATAN PUJANANTING 2.554.989.709 8,70 2.718.121.520 9,26 (26.797.369.592) 163.131.811 (26.634.237.781) 33 KECAMATAN TANETE RILAU 4.025.714.133 13,72 4.454.041.518 15,17 (25.326.645.168) 428.327.385 (24.898.317.783) 34 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3.418.203.769 18.980.736.278 555,28 16.690.779.693 87,94 15.750.201.361 460,77 15.562.532.509 (3.230.534.917) 12.331.997.592 JUMLAH 1.000.600.965.280 986.068.865.755 98,55 774.755.836.507 78,57 968.109.800.642 96,75 (190.646.255.331) (17.959.065.113) (208.605.320.444) BAB II Gambaran Umum | 316 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 Beberapa informasi yang diperoleh dengan melihat gambaran pada tabel di atas, antara lain adalah sebagai berikut:
1. a.RKPD terhadap RPJMD 1) Jumlah pagu indikatif di dalam RKPD terdapat perbedaan dengan kerangka pendanaan RPJMD, dimana dalam RPJMD sebesar Rp.1.000.600.965.280 sementara dalam RKPD sebesar Rp.986.068.865.755 Dengan demikian terdapat selisih Rp. (14.532.099.525) atau -1,45% 2) Pagu indikatif RKPD dan kerangka pendanaan RPJMD diperuntukkan pada semua Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
2. b.APBD terhadap RKPD 1) Jumlah pagu indikatif di dalam APBD terdapat perbedaan terhadap kerangka pendanaan di dalam RKPD, dimana dalam APBD sebesar Rp. 968.109.800.642 sementara dalam RKPD sebesar Rp. 986.068.865.755 Dengan demikian terdapat selisih Rp. (17.959.065.113) atau -1,82% 2) Pada APBD terdapat 21 (dua puluh satu) perangkat daerah yang memiliki jumlah pagu indikatif dan angggaran yang lebih besar dari pagu RKPD dengan persentase penambahan, sejumlah 13 (tiga belas) perangkat daerah memiliki jumlah pagu APBD lebih kecil dibanding pagu indikatif RKPD.
3. c.APBD terhadap RPJMD 1) Jumlah pagu APBD lebih kecil dibanding pagu RPJMD secara persentase sebesar -3,25% dari pada RPJMD, dengan total selisih Rp. (32.491.164.638). Pada APBD terdapat 8 (delapan) perangkat daerah yang memiliki jumlah pagu indikatif dan angggaran yang lebih besar dari pagu RPJMD, sejumlah 26 (dua puluh enam) perangkat daerah memiliki jumlah pagu APBD lebih kecil dibanding pagu indikatif RPJMD. C. Capaian Kinerja dan Anggaran Sub Kegiatan RKPD Tahun 2024 Terkait penggambaran Pelaksanaan Capaian Kinerja pada subkegiatan pada pelaksanan RKPD tahun 2024 terdapat 1846 Subkegiatan dengan jumlah indikator sebanyak 3085 dengan rata- rata capaian kinerja outcome 87.49% dengan interpretasi Tinggi (T) dan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 68.84% dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 317 interpretasi Sedang (S) untuk penggambaran pencapaian kinerja subkegiatan pada masing-masing perangkat daerah dapat digambarkan pada tabel dibawah ini sebagai berikut : Tabel 2.285 Capaian Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2024 NO PERANGKAT DAERAH KETERANGAN KINERJA SUB KEGIATAN RATA-RATA CAPAIAN SUB. KEGIATAN (%) DAN PREDIKSI KINERJA JUMLAH SUB. KEGIATAN JUMLAH INDIKATOR BELUM TERCAPAI SESUAI MELAMP AUI K (%) Rp. (%) K Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 59 59 2 DINAS KESEHATAN 91 3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 9 4 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 122 122 5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 34 6 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 31 7 DINAS SOSIAL 47 8 DINAS TENAGA KERJA 45 9 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 42 10 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 48 11 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 116 12 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 33 13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 39 14 DINAS PERHUBUNGAN 47 15 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 52 52 0 46 6 100 84,45 ST T Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 318 NO PERANGKAT DAERAH KETERANGAN KINERJA SUB KEGIATAN RATA-RATA CAPAIAN SUB. KEGIATAN (%) DAN PREDIKSI KINERJA JUMLAH SUB. KEGIATAN JUMLAH INDIKATOR BELUM TERCAPAI SESUAI MELAMP AUI K (%) Rp. (%) K Rp.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 16 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 61 17 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 73 73 14 55 4 105 116 ST ST 18 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 40 19 DINAS PERIKANAN 43 20 SEKRETARIAT DAERAH 64 21 SEKRETARIAT DPRD 33 22 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 49 23 BADAN PENDAPATAN DAERAH 24 24 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 102 25 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 25 26 INSPEKTORAT 29 27 KECAMATAN TANETE RIAJA 42 28 KECAMATAN MALLUSETASI 31 29 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 34 30 KECAMATAN BALUSU 42 31 KECAMATAN BARRU 32 32 1 31 0 100 98,76 ST ST 32 KECAMATAN PUJANANTING 47 33 KECAMATAN TANETE RILAU 34 34 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 23 JUMLAH 1643 279 15 132 10 305 116 0 0 Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian kinerja subkegiatan dengan jumlah sukegiatan sebanyak 1643 dengan jumlah indikator sebanyak 279, dengan interpretasi pencapaian yakni: terdapat 15 Sub kegiatan yang belum tercapai atau secara persentase mencapai 0,91%, untuk Kegiatan dengan interpretasi sesuai sebanyak 132 atau 8,03% dan ada 10 capaian Kegiatan yang melampaui atau sebesar Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 319 0,61%. Capaian outcome program pembangunan daerah dan program perangkat daerah dalam RKPD Kabupaten Barru Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.286 Capaian Target Outcome Program Pembangunan Daerah dan Program Perangkat Daerah Tahun 2024 NO PERANGKAT DAERAH CAPAIAN TARGET OUTCOME JUMLAH INDIKATOR RERATA ANGGARAN BELUM TERCAPAI SESUAI MELAMPAUI
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 5 6.489.006.820 4 1 - 2 DINAS KESEHATAN 8 410.858.314 3 - 5 3 4 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 6 10.289.755.888 1 1 4 5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 2 2.706.188.558 2 6 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3 17.704.470 3 7 DINAS SOSIAL 2 313.645.375 2 8 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA 1 367.606.000 1 9 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 82.810.525 2 10 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 4 1.297.766.720 1 11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 1.959.434.786 2 12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3 114.198.400 2 1 13 DINAS PERHUBUNGAN 1 1 14 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 15 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2 393.472.552 1 1 16 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 260.690.730 2 17 DINAS PERIKANAN 2 491.369.941 2 18 SEKRETARIAT DAERAH 2 2.034.582.160 2 19 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2 183.081.845 1 1 20 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4 22.786.099.687 1 3 21 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2 390.685.947 1 1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 320 NO PERANGKAT DAERAH CAPAIAN TARGET OUTCOME JUMLAH INDIKATOR RERATA ANGGARAN BELUM TERCAPAI SESUAI MELAMPAUI
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 22 INSPEKTORAT 1 1.224.007.129 1 23 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2 48.714.225 1 1 JUMLAH 58 51.861.680.070 27 9 19 Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel di atas diperoleh gambaran antara lain sebagai berikut:

1.Terdapat 58 indikator kinerja outcome dalam RKPD Tahun 2024.
2.Sejumlah 27 outcome belum mencapai target dari yang ditetapkan, sementara 9 outcome mencapai target 100%, dan 19 outcome melampaui target yang ditetapkan. Hasil pelaksanaan RKPD sebagaimana digambarkan di atas merupakan gambaran kinerja perangkat daerah, mengingat pelaksanaan RKPD dalam operasionalnya dilakukan oleh perangkat daerah. Terkait dengan realisasi program dan kegiatan RKPD berdasarkan tabel-tabel di atas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

a.Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target program/kegiatan yang direncanakan dalam RKPD antara lain adalah: 1) Faktor utama yang mempengaruhi Tidak tercapainya target indikator antara lain tidak dialokasikannya Anggaran dalam APBD. 2) Recofusing anggaran sehingga diperlukan penataan ulang penggangaran dan belanja daerah 3) Tidak diperoleh data yang valid dan terferifikasi dari perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab program/kegiatan. 4) Tidak dilaksanakan karena perubahan peraturan perundang dan/ atau kewenangan yang mendasari pelaksanaan suatu kegiatan. 5) Permasalahan teknis lainnya seperti, lelang yang terlambat, cuaca, dan lain-lain.
b.Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target program/kegiatan yang direncanakan dalam RKPD antara lain adalah: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 321 1) Dianggarkan dalam APBD. 2) Pelaksanaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 3) Anggaran yang tersedia mencukup untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana.
c.Faktor-faktor penyebab realisasi melebihi target program/kegiatan yang direncanakan dalam RKPD antara lain adalah: 1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan yang didanai APBN. 2) Dukungan stakeholders terhadap pelaksanaan program/kegiatan. 3) Penetapan target lebih rendah dari anggaran yang tersedia. 4) Adanya rescheduling pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.
d.Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut: 1) Peningkatan pemahaman aparatur perangkat daerah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan. 2) Penyusunan dokumen rencana dan anggaran sesuai dengan tahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundangan. 3) Pengelolaan data yang baik. D. Review Capaian Kinerja RPJMD Review capaian prioritas dan target program RPJMD dimaksudkan untuk mengkaji arah kebijakan serta prioritas dan target kinerja program di tahun rencana, dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja sampai dengan tahun berjalan. Hasil kajian tersebut digunakan sebagai masukan dalam merumuskan permasalahan pembangunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD tahun rencana, dengan tujuan agar target kinerja RPJMD di akhir tahun periode RPJMD dapat tercapai. Review capaian kinerja RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 322 Tabel 2.287 Review Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2024 No Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembanguna n Indikator Kinerja Impact / Outcome Satuan Indikator Kondisi Kinerja Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Rasio Capaian Akhir Interpretasi capaian pelaksanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kinerja Impact / Outcom Awal

(2020)2024 Realisasi 2024 (Triwulan IV) 2024 (Triwulan IV) Daerah Kinerja Rp. capaia n Rp. Predikat Kinerja 2024 Target Rp. (%) K (%) Rp. K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Visi : Sejahterah Misi : Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya Tujuan 1 : Meningkatk an kualitas SDM Indeks Pembanguna n Manusia Poin 70,6 72,16 73 Sasaran 1 : Meningkatn ya Kualitas dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Indeks Pendidikan Poin 68,9 1 70,28 71,78 1 Program Pengelolaan Pendidikan Persentase Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipas i dalam pendidikan PAUD (SPM) Persen 85,0 5 100 12.223.86 2.400 94,1 4 10.357.47 3.620 94,1 4 84,7 3 Sangat Tinggi 100 10.357.473 .620 94,1 4 84,7 3 Belum Menca pai S T T Dinas Pendidikan Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipas i dalam Persen 92,2 5 100 44.108.95 0.779 98,8 2 17.539.03 4.579 98,8 2 39,7 6 Sangat Tinggi 100 219.998.55 4.465 98,8 2 39,7 6 Belum Menca pai S T SR Dinas Pendidikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 323 No Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembanguna n Daerah Indikator Kinerja Impact / Outcome Satuan Indikator Kondisi Kinerja Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Rasio Capaian Akhir Interpretasi capaian pelaksanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kinerja Impact / Outcom Awal
(2020)2024 Realisasi 2024 (Triwulan IV) 2024 (Triwulan IV) Kinerja Rp. capaia n Rp. Predikat Kinerja 2024 Target Rp. (%) K (%) Rp. K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs) (SPM) Persentase Jumlah warga Negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaika n Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipas i dalam Pendidikan kesetaraan (SPM) Poin 60,7 1 100 5.833.562. 700 100 3.692.800 .000 100 63,3 0 Sangat Tinggi 100 27.267.633 .500 100 63,3 0 Menca pai S T S Dinas Pendidikan Sasaran 2 : Meningkatn ya usia harapan hidup masyarakat Indeks Kesehatan Poin 75,2 5 76,93 77,93 2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Ibu Hamil yang Mendapatka n layanan Kesehatan (SPM) Persen 100 100 980.571.1 25 89 89 Tinggi 100 4.942.371. 673 89 Belum Menca pai T Dinas Kesehatan Persentase Persen 100 100 193.395.8 87 87 Tinggi 100 976.745.53 87 Belum T Dinas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 324 No Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembanguna n Daerah Indikator Kinerja Impact / Outcome Satuan Indikator Kondisi Kinerja Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Rasio Capaian Akhir Interpretasi capaian pelaksanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kinerja Impact / Outcom Awal
(2020)2024 Realisasi 2024 (Triwulan IV) 2024 (Triwulan IV) Kinerja Rp. capaia n Rp. Predikat Kinerja 2024 Target Rp. (%) K (%) Rp. K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Bayi Baru Lahir yang mendapatka n layanan kesehatan (SPM) 10 8 Menca pai Kesehatan Angka Status Gizi Masyarakat Persen 89 91,57 1.835.162. 021 88,7 96,8 7 Sangat Tinggi 92,97 9.255.472. 016 96,8 7 Melam paui S T Dinas Kesehatan Persentase Imunisasi Dasar Lengkap Persen 80 84 660.559.6 30 102 121, 43 Sangat Tinggi 87 3.336.156. 420 121, 43 Melam paui S T Dinas Kesehatan Indeks Keluarga Sehat Poin 0,02 0,05 85.892.76 4.154 0,3 600 Sangat Tinggi 0,08 429.997.80 5.688 600, 00 Melam paui S T Dinas Kesehatan Persentase warga Negara Usia Produktif yang mendapatka n layanan kesehatan (SPM) Persen 100 100 8.080.000 88 88 Tinggi 100 40.808.040 88,0 0 Belum Menca pai T Dinas Kesehatan 3 Program Peningkata n Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase pememenuha n SDM kesehatan yang kompeten sesuai standar dan peraturan perundang- Persen 47 83 49.402.00 0 91,6 7 659.059.4 27 110, 45 1334 ,07 Sangat Tinggi 100 242.164.46 0 110, 45 1334 ,07 Melam paui S T ST Dinas Kesehatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 325 No Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembanguna n Daerah Indikator Kinerja Impact / Outcome Satuan Indikator Kondisi Kinerja Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Rasio Capaian Akhir Interpretasi capaian pelaksanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kinerja Impact / Outcom Awal
(2020)2024 Realisasi 2024 (Triwulan IV) 2024 (Triwulan IV) Kinerja Rp. capaia n Rp. Predikat Kinerja 2024 Target Rp. (%) K (%) Rp. K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 undangan 4 Program Pemberday aan Masyarakat bidang Kesehatan Persentase penduduk yang menerapkan PHBS Persen 75 80 187.136.0 00 60,6 162.657.2 00 75,7 5 86,9 2 Sedang 88 772.718.22 7 75,7 5 86,9 2 Melam paui T S Dinas Kesehatan 5 Program Perlindung an Perempuan Rasio kekerasan terhadap perempuan Persen 0,42 0,73 302.000.0 00 0,2 26.003.50 0 27,4 0 8,61 Rendah 0,2 1.542.500. 000 27,4 0 8,61 Melam paui R SR DPMDPPK BPPPA 6 Program Pemenuhan HAK Anak (PHA) Nilai Capaian evaluasi Kabupaten Layak Anak Angka 601 700 113.000.0 00 Nind ya 139.617.5 50 Nind ya 123, 56 970 575.000.00 0 Nind ya 123, 56 T ST DPMDPPK BPPPA Sasaran 3 : Meningkatk an Kualitas Kualitas Daya Beli Masyarakat Paritas Daya Beli Angka 10,9 1 11,35 12,02 7 Program Pengawasa n Keamanan Pangan Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Persen 42,3 68 140.000.0 00 73,7 6 32.516.50 0 108, 47 23,2 3 Sangat Tinggi 78 595.000.00 0 108, 47 23,2 3 Melam paui S T SR Dinas Pertanian & KP 8 Program Stabilitas Harga Barang kebutuhan pokok dan barang penting Koefisien variasi harga antar waktu Angka 13 10 54.353.61 7 10 13.830.90 0,00 100, 00 25,4 5 Sangat Tinggi 10 277.312.16 3 100, 00 25,4 5 Menca pai S T SR Diskumda g Misi 2 : Menciptakan Lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 326 No Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembanguna n Daerah Indikator Kinerja Impact / Outcome Satuan Indikator Kondisi Kinerja Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Rasio Capaian Akhir Interpretasi capaian pelaksanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kinerja Impact / Outcom Awal
(2020)2024 Realisasi 2024 (Triwulan IV) 2024 (Triwulan IV) Kinerja Rp. capaia n Rp. Predikat Kinerja 2024 Target Rp. (%) K (%) Rp. K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tujuan 2 : Mewujudka n ketahanan terhadap Bencana Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana Poin 0,72 0,8 Sasaran 4 : Meningkatn ya Ketahanan terhadap bencana persentase penurunan Korban Meninggal dan hilang karna bencana Persen 0,00 4 0,009 0,001 9 Program Penanggula ngan Bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM) Persen 100 100 45.000.00 0 17.704.47 0 0,00 39,3 4 100 330000000 0,00 39,3 4 SR BPBD Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaa n terhadap bencana (SPM) Persen 100 100 424.145.4 21 17.704.47 0 0,00 4,17 100 2.148.880. 037 0,00 4,17 SR BPBD Persentase warga negara Persen 100 100 150.000.0 00 17.704.47 0 0,00 11,8 0 100 680.000.00 0 0,00 11,8 0 SR BPBD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 327 No Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembanguna n Daerah Indikator Kinerja Impact / Outcome Satuan Indikator Kondisi Kinerja Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Rasio Capaian Akhir Interpretasi capaian pelaksanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kinerja Impact / Outcom Awal
(2020)2024 Realisasi 2024 (Triwulan IV) 2024 (Triwulan IV) Kinerja Rp. capaia n Rp. Predikat Kinerja 2024 Target Rp. (%) K (%) Rp. K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 yang memperoleh layanan penyelamata n dan evakuasi korban bencana (SPM) 10 Program Pencegaha n Penanggula ngan Penyelamat an Kebakaran dan Penyelamat an Non Kebakaran Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamata n dan evakuasi korban kebakaran (SPM) Persen 100 100 1.672.317. 476 100 2.650.793 .065 100, 00 158, 51 Sangat Tinggi 100 8.532.164. 024,00 100, 00 158, 51 Menca pai S T ST Satpol PP & Damkar Waktu tanggap (response time) Menit 15 15 55.681.63 6 15 284.087.71 4,00 11 Program Penangana n Bencana Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat Persen 100 100 335.634.0 88 162.818.6 50 48,5 1 Rendah 100 1.721.650. 371,00 48,5 1 Belum Menca pai Ren dah Dinas Sosial Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 328 No Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembanguna n Daerah Indikator Kinerja Impact / Outcome Satuan Indikator Kondisi Kinerja Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Rasio Capaian Akhir Interpretasi capaian pelaksanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kinerja Impact / Outcom Awal
(2020)2024 Realisasi 2024 (Triwulan IV) 2024 (Triwulan IV) Kinerja Rp. capaia n Rp. Predikat Kinerja 2024 Target Rp. (%) K (%) Rp. K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 bencana daearah kab/kota (SPM) Tujuan 3 : Mewujudka n Pengemban gan Kemajuan Kebudayaa n Persentase peningkatan Desa/Kelura han pemajuan kebudayaan dari 0 menjadi 12,73% Sasaran 5 : Terwujudny a Penguatan Seni Budaya dan Kearifan Lokal Persentase Objek Kemajuan Budaya yang terpelihara 12 Program Pengemban gan Kebudayaa n Persentase cagar dan karya budaya yang ditetapkan sebagai WBTB Persen 0 0,22 657.000.0 00 792.795.6 00,00 120, 67 0,66 1.285.000. 000 120, 67 ST Disdikbud 13 Program Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya Persentase budaya lokal dan situs bersejarah yang dilestarikan Persen 0 0,75 181.450.0 00 62.930.30 0,00 34,6 8 1,5 941.186.00 0 34,6 8 ST Disdikbud Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 329 No Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembanguna n Daerah Indikator Kinerja Impact / Outcome Satuan Indikator Kondisi Kinerja Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Rasio Capaian Akhir Interpretasi capaian pelaksanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kinerja Impact / Outcom Awal
(2020)2024 Realisasi 2024 (Triwulan IV) 2024 (Triwulan IV) Kinerja Rp. capaia n Rp. Predikat Kinerja 2024 Target Rp. (%) K (%) Rp. K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 dan ditetapkan sebagai WBTB Misi 3 : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan Ekonomi melalui pemanfaatan Sumberdaya Lokal Tujuan 4 : Meningkatk an Kualitas Pemerataan Pembangun an antar wilayah Indeks Williamson Poin 0,29 0,28 0,25 Sasaran 6 : Meningkatn ya Kualitas Infrastrukt ur dan konektivita s antar wilayah Indeks daya saing daerah pilar infrastruktur Poin 3,58 3 3,874 3,901 14 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten /kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Persen 50 54,49 8.000.000. 000 274 24.134.10 0 502, 84 0,30 Sangat Tinggi 60 44.500.000 .000 502, 84 0,30 Malam paui S T SR Dinas PUTR Persentase luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh Persen 4,05 6,54 13.425.59 0.971 9,03 67.498.948 .728 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 330 No Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembanguna n Daerah Indikator Kinerja Impact / Outcome Satuan Indikator Kondisi Kinerja Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Rasio Capaian Akhir Interpretasi capaian pelaksanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kinerja Impact / Outcom Awal
(2020)2024 Realisasi 2024 (Triwulan IV) 2024 (Triwulan IV) Kinerja Rp. capaia n Rp. Predikat Kinerja 2024 Target Rp. (%) K (%) Rp. K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota 15 Program Pengelolaan dan pengemban gan sistem penyediaan air minum Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM) Persen 96.6 3 Air Minu m Laya k, dan 62,3 0 Ama n 98,31 1.651.045. 360 100 1.192.530 .133 101, 72 72,2 3 Tinggi 100 9.803.233. 653 101, 72 72,2 3 Melam paui S T S Dinas PUTR 66,31 0,2 0,30 Sangat Rendah 72,22 0,30 Belum Menca pai S R 16 Program Pengelolaan dan pengemban gan sistem air limbah persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM) Persen 88,7 4 100 3.764.022. 649 100 97.952.70 0 100, 00 2,60 Sangat Tinggi 100 19.570.609 .864 100, 00 2,60 Menca pai S T SR Dinas PUTR 17 Program Penyelengg araan jalan Tingkat kemantapan jalan kab/kota Persen 65,1 2 74,64 38.863.99 8.923 66,3 9 57.055.83 0.042 88,9 5 146, 81 Tinggi 85 200.142.30 6.812 88,9 5 146, 81 Melam paui T ST Dinas PUTR 18 Program Pengemban gan Perumahan Persentase Warga Negara korban bencana yang Persen 100 100 1.607.775. 000 96 20.012.60 0 96,0 0 1,24 Sangat Tinggi 100 6.848.975. 000 96,0 0 1,24 Belum Menca pai S T SR Dinas PUTR Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 331 No Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembanguna n Daerah Indikator Kinerja Impact / Outcome Satuan Indikator Kondisi Kinerja Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Rasio Capaian Akhir Interpretasi capaian pelaksanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kinerja Impact / Outcom Awal
(2020)2024 Realisasi 2024 (Triwulan IV) 2024 (Triwulan IV) Kinerja Rp. capaia n Rp. Predikat Kinerja 2024 Target Rp. (%) K (%) Rp. K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 memperoleh rumah layak huni (SPM) Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah daerah kab/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni (SPM) Persen 100 100 300.000.0 00 100 1.600.000. 000 19 Program Peningkata n Prasarana, Sarana dan utilitas umum (PSU) Persentase peningkatan kawasan perumahan memiliki kelengkapan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Persen 45 55 348.025.4 50 96 3.348.075 .750 174, 55 962, 02 Sangat Tinggi 65 1.982.617. 200 174, 55 962, 02 Melam paui S T ST Dinas PUTR 20 Program Pengelolaan Pelayaran Persentase peningkatan jumlah orang/baran g yang terangkut melalui Persen 2 2 2.105.160. 966 2 10.740.531 .579 Dishub Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 332 No Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembanguna n Daerah Indikator Kinerja Impact / Outcome Satuan Indikator Kondisi Kinerja Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Rasio Capaian Akhir Interpretasi capaian pelaksanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kinerja Impact / Outcom Awal
(2020)2024 Realisasi 2024 (Triwulan IV) 2024 (Triwulan IV) Kinerja Rp. capaia n Rp. Predikat Kinerja 2024 Target Rp. (%) K (%) Rp. K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 dermaga/ kapal laut Misi 4 : Meningkatkan Daya Saing Menuju Kemandirian Ekonomi Daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan Tujuan 5 : Mewujudka n Kemandiria n Ekonomi yang berkelanjut an Pertumbuha n Ekonomi Persen 7,41 5,91 7,51 Sasaran 7 : Meningkatn ya Sektor- Sektor Strategis Prekonomia n Daerah Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB Persen 50,2 7 52,52 53,86 21 Program Pengendali an pelaksanaa n Penanaman Modal Nilai Realisasi PMA dan PMDN Miliar 942 350 335.604.9 49 45,2 7 367.606.0 00 12,9 3 109, 54 Sangat Rendah 695 1.712.256. 503 12,9 3 109, 54 Belum Menca pai S R ST DPMPTSP 22 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Produksi Perikanan Budidaya Ton 6203 ,9 6491 1.550.400. 000 2034 1,1 649.507.5 30 313, 37 41,8 9 Sangat Tinggi 6986, 59 7.908.286. 441 313, 37 41,8 9 Melam paui S T R Dinas Perikanan 23 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Total Produksi Produk Olahan Perikanan Ton 1325 ,85 1393 250.920.0 00 2751 333.232.3 52 197, 49 132, 80 Sangat Tinggi 1494 1.280.193. 879 197, 49 132, 80 Melam paui S T ST Dinas Perikanan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 333 No Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembanguna n Daerah Indikator Kinerja Impact / Outcome Satuan Indikator Kondisi Kinerja Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Rasio Capaian Akhir Interpretasi capaian pelaksanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kinerja Impact / Outcom Awal
(2020)2024 Realisasi 2024 (Triwulan IV) 2024 (Triwulan IV) Kinerja Rp. capaia n Rp. Predikat Kinerja 2024 Target Rp. (%) K (%) Rp. K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 Program Peningkata n Daya Tarik Destinasi Pariwisata Persentase Peningkatan Jumlah PAD Pariwisata Persen 2 2 5.478.986. 370 1,03 131.440.0 00 51,5 0 2,40 Rendah 2 27.716.806 .943 51,5 0 2,40 Belum Menca pai R SR Disparpora 25 Program Pemasaran Pariwisata Persentase Pertumbuha n Jumlah Wisatawan Persen 7,45 417.883.5 01 389.941.4 60 93,3 1 6,09 2.099.916. 830 93,3 1 ST Disparpora 26 Program Penyediaan dan Pengemban gan sarana Pertanian Tingkat Produktivitas Pertanian Perhektar Pertahun Persen 6,48 7,48 2.047.540. 000 2.614.808 .407 127, 70 8,98 11.333.283 .845 127, 70 ST Dinas Pertanian & KP Tingkat Produktivitas Sektor Peternakan Pertahun Persen 1,45 2,95 350.000.0 00 89502750 0 255, 72 4,45 1.750.000. 000 255, 72 ST Dinas Pertanian & KP 27 Program Penyediaan dan Pengemban gan Prasarana Pertanian Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Persen 1,43 1,47 9.507.500. 000 1.648.714 .474 17,3 4 1,55 48.273.850 .000 17,3 4 ST Dinas Pertanian & KP Sasaran 8 : Meningkatn ya Pengelolaan Sumberday a alam dan lingkungan hidup secara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Poin 72,1 9 74 75 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 334 No Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembanguna n Daerah Indikator Kinerja Impact / Outcome Satuan Indikator Kondisi Kinerja Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Rasio Capaian Akhir Interpretasi capaian pelaksanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kinerja Impact / Outcom Awal
(2020)2024 Realisasi 2024 (Triwulan IV) 2024 (Triwulan IV) Kinerja Rp. capaia n Rp. Predikat Kinerja 2024 Target Rp. (%) K (%) Rp. K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 terpadu 28 Program Pengendali an pencemara n dan/atau Kerusakan lingkungan hidup Persentase Penurunan Tingkat Pencemaran dan atau Kerusakan lingkungan hidup Persen 35 28 260.458.7 33 97,2 9 47.892.50 5 347, 46 18,3 9 Sangat Tinggi 21 1.358.766. 566 347, 46 18,3 9 Melam paui S T SR Dinas Lingkunga n Hidup 29 Program Pengelolaan Persampah an Persentase Sampah yang Tertangani Persen 80,5 2 81,63 1.598.950. 000 98,5 3.870.977 .067 120, 67 242, 09 Sangat Tinggi 82,74 8.324.226. 950 120, 67 242, 09 Melam paui S T ST Dinas Lingkunga n Hidup Misi 5 : Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, Pembangunan antar wilayah dan Penanggulangan Kemiskinan Tujuan 6 : Menurunka n Ketimpanga n Pendapatan Antar Masyarakat dan Angka Kemiskinan Indeks Gini poin 0,36 0,34 0,31 sasaran 9 : Meningkatn ya Penyerapan Tenaga Kerja dan Penanggula ngan Kemiskinan Tingkat Penganggura n Terbuka Persen 5,79 5,31 4,45 Angka Kemiskinan Persen 8,26 6,67 6,05 30 Program Pelatihan Persentase Tenaga kerja Persen 25 60 547.467.2 02 47 124.082.5 00 78,3 3 22,6 6 Sedang 70 2.793.687. 949 78,3 3 22,6 6 Belum Menca S SR Dinas Tenaga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 335 No Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembanguna n Daerah Indikator Kinerja Impact / Outcome Satuan Indikator Kondisi Kinerja Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Rasio Capaian Akhir Interpretasi capaian pelaksanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kinerja Impact / Outcom Awal
(2020)2024 Realisasi 2024 (Triwulan IV) 2024 (Triwulan IV) Kinerja Rp. capaia n Rp. Predikat Kinerja 2024 Target Rp. (%) K (%) Rp. K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 dan Produktivit as Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi pai Kerja 31 Program Penempata n Tenaga kerja Persentase tenag kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/k ota Persen 0 12,1 195.708.2 71 35 16.423.50 0 289, 26 8,39 Sangat Tinggi 19 998.503.63 0 289, 26 8,39 Melam paui S T SR Dinas Tenaga Kerja 32 Program Rehabilitasi Sosial Persentase warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM) Persen 100 100 75.931.63 0 100 387.085.32 1 Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM) Persen 100 100 42.000.00 0 100 217.000.00 0 Persentase Persen 100 100 42.000.00 100 217.000.00 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 336 No Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembanguna n Daerah Indikator Kinerja Impact / Outcome Satuan Indikator Kondisi Kinerja Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Rasio Capaian Akhir Interpretasi capaian pelaksanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kinerja Impact / Outcom Awal
(2020)2024 Realisasi 2024 (Triwulan IV) 2024 (Triwulan IV) Kinerja Rp. capaia n Rp. Predikat Kinerja 2024 Target Rp. (%) K (%) Rp. K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM) 0 0 Persentase warga negara/gelan dangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tna sosial diluar panti (SPM) Persen 100 100 78.100.00 0 100 405.200.00 0 Persentase penyandang masalah kesejahteraa n sosial (PMKS) lainnya yang mendapatka n layanan rehabilitasi sosial Persen 100 100 60.900.00 0 100 304.500.00 0 33 Program Perlindung an dan Jaminan Persentase PPKS yang mendapatka n jaminan Persen 100 100 538.683.9 87 464.472.1 00 86,2 2 Tinggi 100 2.828.265. 041 86,2 2 Belum Menca pai T Dinas Sosial Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 337 No Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembanguna n Daerah Indikator Kinerja Impact / Outcome Satuan Indikator Kondisi Kinerja Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Rasio Capaian Akhir Interpretasi capaian pelaksanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kinerja Impact / Outcom Awal
(2020)2024 Realisasi 2024 (Triwulan IV) 2024 (Triwulan IV) Kinerja Rp. capaia n Rp. Predikat Kinerja 2024 Target Rp. (%) K (%) Rp. K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sosial Sosial 34 Program Pemberday aan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Persentase pertumbuha n wirausaha baru yang berskala mikro Persen 10 10,55 2.806.600. 000 10,1 8 157.836.2 00 96,4 9 5,62 Sangat Tinggi 11,54 8.559.800. 000 96,4 9 5,62 Belum Menca pai S T SR Diskumda g 35 Program Pengemban gan UMKM Persentase Peningkatan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha mikro Persen 0,46 0,9 321.838.8 97 20 629.108.9 04 2222 ,22 195, 47 Sangat Tinggi 1,56 1.642.022. 101 2222 ,22 195, 47 Melam paui S T ST Diskumda g Misi 6 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi Tujuan 7 : mewujudka n manajemen pemerintah an yang melayani, baik dan bersih Indeks Reformasi Birokrasi Poin 40,3 4 70 80 Sasaran 10 : Meningkatn ya kinerja Pemerintah an yang akuntabel dan pelayanan Nilai SAKIP Angka 55,5 2 65 80 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 338 No Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembanguna n Daerah Indikator Kinerja Impact / Outcome Satuan Indikator Kondisi Kinerja Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Rasio Capaian Akhir Interpretasi capaian pelaksanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kinerja Impact / Outcom Awal
(2020)2024 Realisasi 2024 (Triwulan IV) 2024 (Triwulan IV) Kinerja Rp. capaia n Rp. Predikat Kinerja 2024 Target Rp. (%) K (%) Rp. K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 publik yang baik 36 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota Tingkat Kematangan Organisasi Angka/ Level 1 1 461.811.9 00 222.660.0 20 48,2 1 2 2.563.098. 028 48,2 1 R Sekretariat Daerah 37 Program Perekonomi andan Pembangun an Tingkat Kematangan UKPBJ Angka/ Level 1 2 350.000.0 00 3 1.825.000. 000,00 38 Program Perencanaa n Pengendali an dan Evaluasi Pembangun an Daerah Persentase Ketersediaan Perencanaan, Pembanguna n Daerah (RPJPD, RPJMD,RKP D) yang sesuai peraturan per UU dan ditetapkan tepat waktu Persen 100 100 404.000.0 00 100 183.081.8 45 100, 00 45,3 2 Sangat Tinggi 100 3.205.000. 000 100, 00 45,3 2 Menca pai S T R Bappelitba ngda Persentase rata-rata capaian kinerja program RPJMD Persen 100 100 120.000.0 00 40 0 40,0 0 0,00 Rendah 100 710.000.00 0 40,0 0 0,00 Belum Menca pai R SR Bappelitba ngda 39 Program Pengelolaan keuangan Persentase penetapan PERDA APBD Persen 100 100 104.218.7 67.249 100 45.066.46 5.201 100, 00 43,2 4 Sangat Tinggi 100 558.988.60 4.458 100, 00 43,2 4 Menca pai S T S BKAD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 339 No Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembanguna n Daerah Indikator Kinerja Impact / Outcome Satuan Indikator Kondisi Kinerja Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Rasio Capaian Akhir Interpretasi capaian pelaksanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kinerja Impact / Outcom Awal
(2020)2024 Realisasi 2024 (Triwulan IV) 2024 (Triwulan IV) Kinerja Rp. capaia n Rp. Predikat Kinerja 2024 Target Rp. (%) K (%) Rp. K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan per Undang- Undangan Persentase Realisasi pengeluaran Kas daerah terhadap realisasi penerimaan kas daerah Persen 100 100 670.000.0 00 81,8 7 81,8 7 Tinggi 100 3.407.839. 400 81,8 7 Belum Menca pai T BKAD Persentase penyampaian laporan keuangan ke BPK RI tepat waktu Persen 100 100 710.000.0 00 100 100 Sangat Tinggi 100 3.617.017. 850 100 Menca pai S T BKAD 40 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase pemberdayaa n aset tetap tanah dan bangunan Persen 100 100 1.097.333. 830 100 505.734.1 72 100 46 Sangat Tinggi 100 5.960.084. 605 100 46 Menca pai S T R BKAD 41 Program Kepegawaia n Daerah Nilai Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Poin B (61 - 80) 2.588.427. 258 63,7 4 708.821.9 43 80 27 Tinggi A (81- 100) 13.676.202 .382 80 27 Menca pai T SR BKPSDM 42 Program Pengemban gan Sumber Daya Persentase PNS yang mengikuti Pengembang an Persen 5 80 1.145.006. 500 8,27 72.549.95 0 10 6 Sangat Tinggi 100 5.389.241. 250 10 6 Belum Menca pai S R SR BKPSDM Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 340 No Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembanguna n Daerah Indikator Kinerja Impact / Outcome Satuan Indikator Kondisi Kinerja Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Rasio Capaian Akhir Interpretasi capaian pelaksanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kinerja Impact / Outcom Awal
(2020)2024 Realisasi 2024 (Triwulan IV) 2024 (Triwulan IV) Kinerja Rp. capaia n Rp. Predikat Kinerja 2024 Target Rp. (%) K (%) Rp. K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Manusia kompetensi 20 JP pertahun 43 Program Penyelengg araan Pengawasa n Persentase hasil pemeriksaan eksternal (temuan BPK) dan internal (APIP) yang telah ditindaklanju ti Persen 90 2.507.762. 000 94 1.224.007 .129 104 49 Sangat Tinggi 95 12.469.358 .000 104 49 Belum Menca pai S T R Inspektora t Sasaran 11 : Meningkatn ya kinerja pemerintah an yang akuntabel dan pelayanan publik yang baik Indeks Pelayanan Publik Poin 3,27 3,7 4,25 44 Program pendaftara n penduduk Persentase perekeman E-KTP el Persen 99 99 246.649.5 00 98,0 6 182.416.4 00 99 74 Sangat Tinggi 99 1.233.841. 500 99 74 Belum Menca pai S T S Disdukcap il 45 Program pencatatan Sipil persentase kepemilikan akte kelahiran Persen 89 98 179.773.0 00 96,9 4 62.184.80 0 99 35 Sangat Tinggi 99 899.255.25 0 99 35 Belum Menca pai S T SR Disdukcap il 46 Program Pelayanan Persentase peningkatan Persen 94,9 8 97,99 532.892.6 72 98 97.994.00 0 100 18 Sangat Tinggi 100 2.718.818. 496 100 18 Melam paui S T SR Disdukcap il Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 341 No Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembanguna n Daerah Indikator Kinerja Impact / Outcome Satuan Indikator Kondisi Kinerja Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Rasio Capaian Akhir Interpretasi capaian pelaksanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kinerja Impact / Outcom Awal
(2020)2024 Realisasi 2024 (Triwulan IV) 2024 (Triwulan IV) Kinerja Rp. capaia n Rp. Predikat Kinerja 2024 Target Rp. (%) K (%) Rp. K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Penanaman Modal ketepatan waktu penyelesaian izin yang diterbitkan sesuai peraturan perundang- undangan Misi 7 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama Tujuan 8 : Mewujudka n kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, dan aman berlandask an pada nilai-nilai agama Angka Kriminalitas Persen 7,6 6,1 5 Sasaran 12 : Meningkatn ya Penerapan nilai-nilai Agama, norma- norma hukum dan ideologi kebangsaa n pada proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir Persen 0,00 2 0,001 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 342 No Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembanguna n Daerah Indikator Kinerja Impact / Outcome Satuan Indikator Kondisi Kinerja Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Rasio Capaian Akhir Interpretasi capaian pelaksanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kinerja Impact / Outcom Awal
(2020)2024 Realisasi 2024 (Triwulan IV) 2024 (Triwulan IV) Kinerja Rp. capaia n Rp. Predikat Kinerja 2024 Target Rp. (%) K (%) Rp. K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 masyarakat 47 Program Peningkata n Ketentrama n dan Ketertiban Umum Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada (SPM) Persen 100 100 1.097.437. 758 100 2.761.584 .050 100 252 Sangat Tinggi 100 5.550.147. 614 100 252 Menca pai S T ST Satpol PP & Damkar 48 Program Pembinaan dan Pengemban gan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase pelaksanaan kebijakan pembinaan dan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya Persen 100 100 121.136.0 61 100 16.819.40 0 100 14 Sangat Tinggi 100 618.036.20 2 100 14 Menca pai S T SR Badan Kesbangpo l 49 Program Pemerintah an dan kesejahtera an Rakyat presentase pelaksanaan koordinasi dan pengembang an kebijakan bidang keagamaan Persen 100 100 23.812.71 0.579 50 3.846.504 .300 50 16 Sangat Tinggi 100 121.299.85 6.297 50 16 Belum Menca pai S SR Sekretariat Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 343 No Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembanguna n Daerah Indikator Kinerja Impact / Outcome Satuan Indikator Kondisi Kinerja Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Rasio Capaian Akhir Interpretasi capaian pelaksanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kinerja Impact / Outcom Awal
(2020)2024 Realisasi 2024 (Triwulan IV) 2024 (Triwulan IV) Kinerja Rp. capaia n Rp. Predikat Kinerja 2024 Target Rp. (%) K (%) Rp. K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 50 Program peningkata n kewaspada an nasional dan peningkata n kualitas dan fasilitasi penangana n konflik sosial presentase penurunan konflik sosial dilingkungan masyarakat Persen 50 50 335.447.1 21 20 80.609.05 0 40 24 Rendah 50 1.711.451. 262 40 24 Belum Menca pai R SR Badan Kesbangpo l Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 344 2.4. Permasalahan Pembangunan Permasalahan Pembangunan dalam RKPD 2026, tidak jauh dari permasalahan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025- 2029 adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya dicapai. Hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan yang perlu diselesaikan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Untuk itu, sub bab ini berupaya mengungkap berbagai permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Barru ditinjau dari level makro daerah untuk menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dan permasalahan pembangunan daerah dalam level mikro sektoral / penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk menentukan program prioritas daerah. 2.4.1. Permasalahan Umum Daerah • Aspek Geograf dan Demografi Masalah utama terkait dengan aspek geografis dan demografis Kabupaten Barru terutama terkait dengan kondisi menurunnya fungsi lingkungan dan meningkatnya potensi bencana. Secara detail permasalahan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1.Peningkatan potensi Alih fungsi lahan dan hutan Alih fungsi lahan dan hutan di Kabupaten Barru telah menjadi permasalahan dalam konteks pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Proses konversi lahan, baik untuk pertanian, pemukiman, maupun infrastruktur, berpotensi menyebabkan degradasi ekosistem yang signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barru, distribusi luas kawasan hutan menurun. Alih fungsi hutan yang tidak terkendali dapat memperburuk kerusakan tanah, mengurangi kemampuan hutan dalam menyerap karbon, dan meningkatkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim. Di samping itu, perubahan penggunaan lahan ini berpotensi meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, yang dapat menurunkan kualitas hidup dan mengancam keselamatan masyarakat setempat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 345
2.Peningkatan Risiko Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Barru merupakan wilayah yang memiliki kerentanannya terhadap bencana hidrometeorologi yang besar. Dengan tren yang terus meningkat akibat perubahan iklim sesuai data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dengan kondisi ini sangat penting untuk terus memperkuat upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih baik, melalui pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana serta penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko perubahan iklim dan bencana alam. Serta dengan terus mendorong peningkatan kemampuan petugas penanganan bencana secara berkelanjutan
3.Polusi Udara dan Pengelolaan Sampah yang belum Optimal Polusi udara dan pengelolaan sampah yang tidak optimal menjadi isu lingkungan yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Barru terutama di sektor kesehatan. Pengelolaan sampah yang tidak efisien, yang tercermin dari minimnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, memperburuk kondisi lingkungan dan meningkatkan risiko polusi. Sampah yang tidak dikelola dengan baik, baik sampah rumah tangga maupun limbah industri, berpotensi menyebabkan pencemaran udara dan air, yang pada gilirannya dapat memicu gangguan kesehatan dan penyebaran penyakit di tengah masyarakat.
4.Minimnya Edukasi dan Pengawasan dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam. Kurangnya edukasi dan pengawasan yang efektif dalam pengelolaan lingkungan menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Kabupaten Barru. Meskipun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menunjukkan pencapaian yang relatif tinggi, yaitu mencapai angka 98,68% dari target yang ditetapkan, tantangan yang lebih besar terletak pada implementasi kebijakan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan. Pengawasan yang tidak optimal terhadap kegiatan alih fungsi lahan, pengelolaan sampah, serta pemanfaatan sumber daya alam lainnya menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih luas. Oleh karena itu, pendidikan lingkungan yang lebih intensif dan pengawasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 346 yang lebih ketat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memastikan bahwa setiap aktivitas pembangunan tidak merusak keberlanjutan ekosistem dan kualitas hidup yang ada. • Aspek Kesejahteraan Masyarakat Masalah utama kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barru erkait dengan angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Pada tahun 2024 angka kemiskinan Kabupaten Barru sebesar 8,31 %, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,42%. Masalah utama ini kemudian dijabarkan dalam masalah-masalah daerah yaitu:
1.Penanganan kemiskinan yang belum optimal Tingkat kemiskinan di Kabupaten Barru berfluktuasi dari tahun 2014 hingga 2024, dengan persentase angka kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 9,74 persen, dan yang terendah di tahun 2020 sebesar 8,26 persen. Tingkat kemiskinan Kabupaten Barru pada tahun 2024 sebesar 8,31% dan diatas angka kemiskinan provinsi sulawesi selatan yang angkanya berjumlah 8,31%. Hal tersebut memberi gambaran bahwa upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Barru masih belum sesuai harapan.
2.Masih rendahnya angka partisipasi angkatan kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Barru di tahun 2023 sebesar 62,26%, dan menurun di tahun 2024 sebesar hanya 59,32% . Rendahnya angka partisipasi angkatan kerja disebabkan oleh calon tenaga kerja yang kurang terampil, pengembangan wirausaha belum optimal serta pengembangan UMK belum memadai. Selain itu terdapat juga permasalahan lain seperti masih rendahnya kualitas lulusan lembaga pelatihan serta belum optimalnya link and match antara dunia pelatihan dengan dunia industri.
3.Belum Optimalnya Infrastruktur Kesehatan Kabupaten Barru menghadapi tantangan serius dalam hal ketersediaan infrastruktur kesehatan dan kelangkaan air bersih yang semakin memburuk akibat degradasi sumber daya alam. Belum optimalnya layanan kesehatan, termasuk akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, menjadi salah satu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 347 indikator ketimpangan dalam penyediaan fasilitas kesehatan. Situasi ini diperburuk oleh terbatasnya sarana dan prasarana sanitasi serta pengelolaan sampah, yang berdampak pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
4.Kerentanan Sosial dan Ekonomi terhadap Dampak Lingkungan dan Perubahan Iklim Dampak lingkungan dan perubahan iklim di Kabupaten Barru tidak hanya mempengaruhi aspek ekologis, tetapi juga memiliki implikasi yang mendalam terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Peningkatan angka kematian bayi yang terjadi, dari 27 kasus pada tahun 2023 menjadi 35 kasus pada tahun 2024, menunjukkan bahwa perubahan kondisi lingkungan yang memburuk dapat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, terutama kelompok yang rentan. Sektor pertanian dan perikanan yang menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat Barru sangat sensitif terhadap perubahan iklim. Perubahan pola curah hujan, kenaikan suhu, dan frekuensi bencana alam dapat mempengaruhi hasil pertanian dan perikanan, yang pada gilirannya memperburuk kemiskinan dan ketimpangan sosial. Kelompok masyarakat miskin yang bergantung pada sektor-sektor tersebut paling rentan terhadap dampak tersebut. Oleh karena itu, upaya pengurangan kerentanan sosial dan ekonomi terhadap dampak perubahan iklim harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. • Aspek Daya Saing Daerah
1.Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah Kualitas SDM dapat diukur dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai Indeks IPM Kabupaten Barru mengalami tren peningkatan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, hal tersebut terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita, meskipun demikian capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Barru tahun 2024 yang mencapai angka 74,51 masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di angka 75,18. Capaian IPM Kabupaten Barru yang masih lebih rendah dari nilai IPM nasional dipengaruhi oleh faktor Umur Harapan Hidup (UHH) yang masih di angka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 348 72,57 tahun, masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian nasional yang mencapai angka 73,93 tahun, dan berada pada urutan terakhir dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Akses pendidikan yang belum merata juga menjadi salah satu faktor penyebab yang mempengaruhi pencapaian angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Barru yang berada pada angka 8,54 tahun. Pengeluaran per kapita yang masih rendah juga menyebabkan rendahnya IPM Kabupaten Barru. Pengeluaran per kapita hanya di angka 11,7 juta yang masih dibawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan
2.Minimnya Inovasi daerah Tahun 2023 capaian indeks Inovasi daerah di Kabupaten Barru sebesar 48,50 poin atau masuk dalam kategeri inovatif, akan tetapi pada tahun 2024 capaiannya menurun dan dikategorikan kurang inovatif. Hal ini perlu mendapat perhatian bersama mengingat inovasi daerah penting ketika melihat realitas bahwa setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda- beda. Tidak semua kebijakan atau program pembangunan yang diterapkan di satu daerah dapat diimplementasikan dengan efektif di daerah lain. Oleh karena itu, inovasi daerah menjadi sangat penting untuk menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh masing-masing daerah. • Aspek Pelayanan Umum
1.Daya saing daerah yang masih belum optimal Capaian indeks daya saing daerah Kabupaten Barru tahun 2024 sebesar 3,42 dan masih berada di bawah indeks daya saing daerah provinsi sulawesi selatan yang sebesar 3,61. Belum optimalnya daya saing daerah Kabupaten Barru dikontribusi oleh keterbatasan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan mobilitas. Jalan yang rusak, terbatasnya akses transportasi, serta minimnya fasilitas umum dan digitalisasi yang menjadi hambatan bagi pengembangan industri dan sektor-sektor lainnya. Selain itu ada juga permasalahan terkait rendahnya kualitas lingkungan yang mampu mendorong para produsen untuk menjadi lebih inovatif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Peningkatan daya saing daerah perlu didorong dengan hadirnya kebijakan daerah yang mendukung fleksibilitas pasar tenaga kerja, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 349 pelatihan keterampilan, dan insentif bagi perusahaan untuk merekrut lebih banyak pekerja yang dapat membantu menekan angka pengangguran dan perbaikan infrastruktur secara berkelanjutan.
2.Pelayanan publik yang masih belum optimal Capaian indeks pelayanan publik tahun 2024 yang menurun dibandingkan tahun 2023 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kabupaten Barru belum memadai. Urgensi pelayanan publik sangat tinggi karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan kelancaran administrasi di daerah. Selain itu pelayanan publik juga sangat terkait dengan hadirnya layanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat. Selain itu ada masalah terkait dengan belum optimalnya implementasi SPBE di Kabupaten Barru, padahal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. SPBE adalah suatu sistem yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan, termasuk dalam hal pelayanan publik, pengelolaan data, hingga pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat. 2.5. Isu Strategis
1.Dinamika Politik Global Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional. Perang antara Rusia dan Ukraina serta perang antara israel dan palestina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia dan Laut China Selatan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 350 Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Hal tahu krisis ini berlanjut hingga kapan karena dengan pengaruh perang ini hingga sangat dirasakan di Indonesia hingga pada level Kabupaten, di Kabupaten Barru sendiri, telah dilakukan berbagai upaya dalam menekan angka inflasi dan krisis pangan, alokasi APBD banyak diarahkan untuk penanganan hal tersebut.
2.Tingginya Potensi Pergeseran Jumlah Penduduk Kelas Menengah Dunia Menurut Laporan Pew Research Center tahun 2024, dalam satu decade terakhir ada sekitar 63 juta orang yang masuk ke dalam golongan kelas menengah khususnya di Benua Amerika. Begitupula di Benua afrika dan asia, diperkirakan ada potensi peningkatan jumlah masyarakat kelas menengah hingga 200 persen. Pada 2030 diperkirakan sekitar 65 persen dari masyarakat kelas menengah hidup dan tinggal di Asia Pasifik. Seiring dengan bertambahnya masyarakat golongan kelas menengah ini, keadaan ekonomi mereka juga bertambah makmur, menciptakan konsumen baru dengan daya beli yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ekspansi yang cepat ini tidak hanya menciptakan perubahan ekonomi, namun juga mendorong peningkatan permintaan akan barang- barang berkualitas yang lebih tinggi.
3.Potensi Dan Dampak Terjadinya Perubahan Iklim Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan keanekaragaman hayati secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak buruk pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. Hal ini akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi dengan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) lebih rendah di berbagai sektor, seperti sector energi, industri, lahan, kelautan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 351 pesisir, pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler.
4.Terjadinya Perubahan Struktur Tata Kelola Keuangan Global Bank dunia memprediksi terjadinya perubahan struktur tata kelola keuangan global, pasca pandemi covid 19 yang harus disikapi agar dapat kembali ke jalur pertumbuhan serta mendorong beberapa reformasi penting di bidang finansial. Reformasi ini meliputi penguatan lembaga pendanaan global dan pengendalian inflasi secara berkelanjutan. Salah satu dampak perubahan struktur tata Kelola keuangan adalah bergesernya dominasi pemerintah ke sistem/mekanisme pasar dan membuat nilai saham cenderung menjadi menurun dan nilai mata uang domestik menurun. Terkait dengan perubahan ini pemerintah Pusat dan daerah termasuk pemerintah Kabupaten Barru harus mempu mensinergikan berbagai program dalam penanganan inflasi, penguatan pendanaan dalam negeri, serta peningkatan dukungan terhadap lembaga keuangan dalam mendukung pembangunan.
5.Tingginya Potensi dan Ancaman Urbanisasi Penduduk Dan Tenaga Kerja Dunia Era keterbukaan migrasi tenaga kerja seperti sekarang ini mendorong kita untuk menyiapkan kuantitas dan kualitas tenaga kerja domestik agar bisa bersaing di tingkat global, serta menyediakan lapangan kerja yang memadai. Saat ini dengan terbatasnya kesempatan kerja di Indonesia, pekerja Indonesia berketerampilan rendah mencari pekerjaan di luar negeri. Negara- negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan Republik Korea berhasil mengubah pertumbuhan ekonominya menjadi pertumbuhan lapangan kerja, dan dengan meningkatnya integrasi ekonomi dan berkurangnya hambatan untuk bermigrasi, maka semakin mudah bagi tenaga kerja Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri.
6.Terjadinya perang dagang Global dan perubahan Konstalasi Perdagangan Global Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendrong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia – Afrika. Perekonomian negara berkembang diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 352 forum G7. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intraasia yang menujukkan tren yang berlanjut terutama dari tiongkok, india, dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di Kawasan Afrika, Nigeria, dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi.
7.Tingginya Kecepatan Perubahan Teknologi Dunia Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal, yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya distrupsi teknologi. Pandemi COVID-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor. Selama pandemi, banyak pelaku usaha seperti UMKM dan Koperasi mengembangkan digitalisasi usaha untuk menjaga keberlangsungan proses bisini. Digitalisasi usaha dapat menndorong peningkatan produktivitas serta pasar usaha. Meskipun demikian, tingkat pemanfaatan teknologi digital dalam operasional usaha masih terbatas dan belum merata karena faktor sumber daya manusia, permodalan, dan infrastruktur penunjang. Faktor penghambat pemanfaatan teknologi dan digital dapat mendorong efektivitas dan efisien usaha sehinggan dapat meningkatkan produktifitas.
8.Tingginya Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 278,8 juta jiwa pada 2023. Jumlah tersebut naik 1,1% dibandingkan jumlah penduduk tahun lalu yakni pada tahun 2022 yang berjumlah sebanyak 275,7 juta jiwa. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan jumlah penduduk nasional setiap tahunnya yang bertambah secara konstan. Di Kabupaten Barru sendiri tren peningkatan penduduk setiap tahunnya secara konstan juga terjadi dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk selama lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebesar 2,13 persen. Sampai dengan tahun 2045 proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Barru Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 353 mencapai angka 266.264 jiwa atau meningkat sebesar sekitar 38,77 persen dari jumlah penduduk di kabupaten Barru pada tahun 2022 yang hanya mencapai 191.895 jiwa. Tingginya jumlah penduduk ini yang trennya selalu meningkat setiap tahunnya harus disikapi dengan pemerataan pembangunan secara inklusif dan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana layanan publik yang memadai dan berkualitas yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk secara berkelanjutan.
9.Potensi SDA Dan Maritim Kekayaan alam merupakan modal dasar pembangunan nasional untuk kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Kekayaan alam termasuk di dalamnya sumber daya alam yang bersifat ekstraktif meliputi hutan, minyak bumi, gas alam, batu bara, dan mineral, serta sumber energi baru dan terbarukan, serta keanekaragaman hayati yang mencakup keragaman genetik, spesies dan ekosistem. Hutan tropis Indonesia yang luas memiliki fungsi sebagai penyangga kehidupan, pengatur tata air, penggerak aktivitas ekonomi dan aktivitas social budaya masyarakat. Indonesia memiliki 125,57 juta hektar kawasan hutan yang terdiri dari 120,25 juta hektar kawasan hutan daratan dan 5,32 juta hektar kawasan hutan yang berupa hutan konservasi perairan. Kawasan hutan daratan meliputi hampir 63 persen dari luas total wilayah daratan Indonesia. Selain berfungsi sebagai penyedia jasa lingkungan seperti pengatur tata air, penyerap dan penyimpan karbon, hutan dan laut juga berfungsi sebagai sumber mata pencaharian dan tempat aktivitas social budaya masyarakat.
10.Tingginya Tuntutan Transformasi Digital dan E-Government Transformasi digital adalah proses yang diterapkan organisasi untuk mengintegrasikan teknologi digital di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Proses ini secara mendasar mengubah cara organisasi untuk menyediakan layanan dan melaksanakan proses kerjanya. Transformasi digital menciptakan pergeseran budaya dalam organisasi. Di sector pemerintahan sendiri transformasi digital ditandai dengan pelaksanaan E-Government. E-government merupakan upaya sistematis untuk mengembangkan penyelenggaraan proses kerja pemerintah dan penyediaan layanan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 354 publik yang berbasis elektronik dan digital. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi., untuk meningkatkan efisiensi internal, kualitas pelayanan publik, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang demokratis. Pelaksanaan e-Government sendiri lahir terutama untuk mengakomodir tuntutan penyedian layanan publik yang semakin berkembang, apalagi apabila dikaitkan dengan era society 5.0 yang mana masyarakat akan sangat familiar dengan perkembangan tekhnologi dan penggunaan perangkat digital. Pemerintah Kabupaten Barru sendiri telah memulai untuk menerapkan e- government melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan berbagai inovasi pelayanan publik yang berbasis digital. Kedepannya penerapan tranformasi digital dan e- government di Kabupaten Barru perlu terus didorong dengan tetap mengacu pada prinsip efisiensi, efektifitas dan taat azas.
11.Tuntutan Penerapan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi yang kuat dan konsisten sebesar sekitar 6% per tahun selama 15 tahun terakhir. Dengan citacita untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2030, Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun juga inklusif dan berkelanjutan, agar dapat memberikan standar kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakatnya. Pertumbuhan Ekonomi Hijau mendukung Indonesia dalam mencapai cita-cita yang ambisius untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan dan inklusif di tiga sektor prioritas yaitu energi berkelanjutan, lanskap berkelanjutan dan infrastruktur berkelanjutan dalam konteks Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, Pertumbuhan yang inklusif dan merata, ketahanan social, ekonomi dan lingkungan, ekosistem yang sehat dan produktif dalam menghasilkan jasa ekosistem serta penurunan emisi GRK. Program Pertumbuhan Hijau terus melakukan upaya-upaya serius untuk memastikan pertumbuhan yang lebih hijau dan kemajuan yang lebih hijau tercemin dalam RPJMN. Prioritas ini mencerminkan kebutuhan pembangunan yang mendesak serta komitmen internasional negara Indonesia untuk mewujudkan Kontribusi yang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 355 Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Prinsip, konsep dan pendekatan pertumbuhan ekonomi hijau menjadi penting untuk diterapkan di Indonesia untuk membantu negara ini mewujudkan cita- cita yang ambisius tersebut.
12.Tingginya Ancaman Kerawanan Pangan Indonesia memiliki potensi sumber daya dan keragaman hayati yang besar yang berasal dari sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan, pertambangan dan energi dan lainnya sehingga mempunyai peluang untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan, namun berdasarkan hasil analisis ketahanan dan kerentanan pangan masih terdapat daerah-daerah di Indonesia yang berpotensi rawan pangan dan gizi baik itu kerawanan transien maupun kerawanan kronis. Selain itu, kondisi geografis Indonesia mengakibatkan Indonesia sebagai wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana alam. Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA), jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan terus menurun sejak tahun 2018 sampai tahun 2020. Penurunan tersebut seiring dengan meningkatnya jumlah kabupaten/kota tahan pangan, yang artinya situasi ketahanan pangan nasional semakin membaik. Namun demikian, pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah kabupaten/kota yang rentan rawan pangan dari 70 kabupaten/kota menjadi 74 kabupaten/kota. Sebaran daerah rentan rawan pangan berada di Wilayah Indonesia Timur, Wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan Wilayah Kepulauan. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor antara lain produksi pangan wilayah lebih kecil dibanding kebutuhan, prevalensi balita stunting tinggi, akses air bersih terbatas, dan persentase penduduk miskin tinggi. Dampak kerawanan pangan dan gizi akan menjadi lebih signifikan untuk rumah tangga lapisan sosial-ekonomi kelas bawah. Kejadian kerawanan pangan jika tidak segera ditangani dapat berkembang menjadi krisis pangan sehingga masalah kerawanan pangan harus diketahui dan segera diselesaikan oleh pengambil kebijakan. Dengan mengetahui keadaan pangan di wilayah masing-masing hingga ke Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 356 tingkat rumah tangga, maka akan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan-kebijakan yang sesuai kondisi wilayah mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota hingga ke rumah tangga.
13.Potensi Bonus Demografi Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, Indonesia memiliki potensi pasar yang tinggi. Hal tersebut juga berimbas pada potensi bonus demografi dan menjadikan Produk Domestik Bruto Indonesia diproyeksi berada di posisi kedua di Asia dengan nilai USD 9,1 triliun pada tahun 2045 yang menandai era Indonesia emas, sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah. Pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2040, Indonesia akan mengalami periode bonus demografi. Pada rentan waktu tersebut, diperkirakan penduduk usia produktif Indonesia akan mencapai presentase 70 persen dibanding total jumlah penduduk. Pada saat itu, sekitar 2 juta penduduk dengan usia produktif diperkirakan akan masuk ke pasar tenaga kerja setiap tahunnya. Untuk memaksimalkan potensi dari bonus demografi tersebut, pengembangan kualitas SDM menjadi sangat krusial.
14.Tingginya Ekspektasi Terhadap Penerapan Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum Sejak era reformasi, isu penerapan demokrasi menjadi krusial sebagai pondasi pelaksanan pembangunan yang partisipatif. Aspek terpenting dari Demokrasi adalah prinsip kedaulatan rakyat. Prinsip ini menekankan bahwa kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dijalankan terutama untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Rakyat dijamin haknya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum dan mekanisme partisipasi publik lainnya. Selain itu perlu ditempuh upaya Penguatan Lembaga Demokrasi, penjaminan Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik. Berkaitan dengan penerapan demokrasi juga, salah satu isu penting lainnya adalah perlindungan Hak asasi Manusia. Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia sendiri telah mengalami kemajuan, di mana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Pembentukan Komnas Ham dan Pengadilan HAM juga merupakan sebuah kemajuan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 357 penegakan dan pengadilan tentang hak asasi manusia di Indonesia. Penegakan hak asasi manusia adalah tugas seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya tugas bagi lembaga negara saja. Semua lapisan masyarakat tersebut diharapkan dapat berkerjasama dan saling membantu dalam menegakkan hak asasi manusia.
15.Meningkatnya Ancaman Terhadap Stabilitas Politik Dan Keamanan Stabilitas politik dan keamanan menjadi elemen penting yang harus diciptakan dan dipelihara dalam mendukung pembangunan nasional. Selain pertumbuhan ekonomi yang stabil, untuk mencapai Indonesia emas pada tahun 2045 salah satu syarat utamanya adalah terciptanya stabilitas keamanan dan politik. Stabilitas politik dan keamanan diwujudkan melalui penguatan kebebasan sipil dan hak politik, penciptaan kondisi aman, dan peningkatan akses dan kualitas informasi publik. Selain itu pemerintah juga perlu memastikan adanya regulasi yang memadai dan komprehensif, pemerintah disisi lain juga berkewajiban untuk mensosialisasikan kebijakan- kebijakan dalam bidang politik dan keamanan kepada seluruh masyarakat dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan.
16.Integrasi Moda Transportasi Pulau Sulawesi Integrasi moda transportasi di Pulau Sulawesi merupakan suatu pendekatan yang penting untuk meningkatkan efisiensi, konektivitas, dan mobilitas di wilayah tersebut. Pulau Sulawesi, dengan karakteristik geografisnya yang unik, memerlukan strategi integrasi moda transportasi yang baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kehidupan sehari-hari penduduk. Integrasi moda transportasi di Pulau Sulawesi sangat penting dalam rangka membangun jaringan transportasi yang terpadu, termasuk darat, laut, dan udara, untuk memastikan konektivitas yang baik antara berbagai daerah di Pulau Sulawesi. Kondisi infrastruktur dasar maupun konektivitas di Pulau Sulawesi masih belum optimal. Pelabuhan yang menjadi simpul utama di Pulau Sulawesi seperti Pelabuhan Bitung (Sulawesi Utara) belum berperan optimal sebagai hub transhipment Kawasan Timur Indonesia (KTI) karena belum optimalnya pengembangan kawasan ekonomi pada hinterland serta belum berkembangnya konektivitas feeder yang menghubungkan Pelabuhan Bitung dengan pelabuhan- pelabuhan di sekitarnya. Di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 358 samping itu, keterbatasan kapasitas dan fasilitas pelabuhan di KTI menyebabkan kapal-kapal kontainer On/Lift-Off atau LoLo) belum beroperasi secara optimal. Kapal RoRo angkutan barang, yang memiliki keunggulan untuk angkutan logistik dengan keterbatasan kedalaman perairan dan fasilitas bongkar muat dan lebih sesuai dengan tipikal Wilayah Sulawesi yang berbentuk semenanjung dan teluk, belum dikembangkan.
17.Cadangan Biosfer Kawasan Marupanne Isu strategis terkait cadangan biosfer di daerah mencakup berbagai tantangan dan peluang yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Cadangan biosfer, sebagai kawasan yang dilindungi untuk menjaga keragaman hayati dan ekosistem, memiliki peran vital dalam memastikan keseimbangan ekologi yang mendukung kehidupan manusia. Salah satu isu utama yang sering muncul adalah ancaman terhadap kelestarian cadangan biosfer akibat konversi lahan untuk keperluan pertanian, perkebunan, atau pembangunan infrastruktur. Aktivitas manusia ini dapat mengancam habitat alami dan menyebabkan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan cadangan biosfer yang berkelanjutan menjadi sangat penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan menjaga fungsi ekologisnya.
18.Potensi Ekonomi Biru Ekonomi biru merupakan konsep yang semakin mendapat perhatian dalam fokus pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya air secara bijaksana, ekonomi biru bertujuan untuk memaksimalkan potensi ekonomi dari ekosistem laut dan pesisir tanpa merusak keseimbangan alam. Konsep ini mencakup berbagai sektor, mulai dari perikanan, pariwisata, energy terbarukan, hingga pelabuhan dan transportasi laut. Kabupaten Barru dan Kabupaten Sekitarnya di pesisir barat daya Provensi sulawesi selatan dengan garis pantai yang panjang dan berbatasan dengan selat makassar memiliki potensi ekonomi biru yang cukup besar yang harus dioptimalkan. Dari segi pariwisata, potensi pariwisata kelautan dan mangrove dapat menjadi penggerak ekonomi. Selain itu potensi pemanfaatan pelabuhan dan transportasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 359 laut juga cukup menjanjikan apalagi bila dikaitkan dengan potensi laut yang cukup dalam dan posisi Sulawesi selatan sebagai penyangga Ibukota Nusantara.
19.Transformasi pendidikan nonformal dan pendidikan vokasi Transformasi pendidikan nonformal dan penguatan pendidikan vokasi merupakan dua hal penting dalam menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan siap pakai di dunia kerja. Keduanya berfokus pada pengembangan keterampilan praktis, keterampilan hidup, dan pengetahuan yang relevan dengan perkembangan zaman. Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan yang dapat diakses oleh siapa saja, tanpa terikat pada sistem pendidikan formal. Pendidikan ini berfokus pada pengembangan keterampilan, karakter, serta pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks transformasi, pendidikan nonformal perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial-ekonomi. Transformasi ini bisa mencakup penggunaan teknologi digital dalam proses pembelajaran, pengembangan kurikulum yang berbasis kebutuhan industri dan masyarakat, serta memperluas akses pendidikan bagi kelompok- kelompok yang terpinggirkan. 2.6. Inovasi Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah dan Surat Mendagri tentang Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA), Jumlah inovasi daerah Kabupaten Barru yang dilaporkan melalui sistem aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) http://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/, pada Tahun 2022 berjumlah 18 (delapan belas) Inovasi. Terdiri dari 16 Inovasi tahapan penerapan, 2 Inovasi tahapan Ujicoba dan Inisiatif. Inovasi daerah yang telah dilaporkan melalui aplikasi indeks inovasi daerah menentukan nilai indeks inovasi Kabupaten Barru yang ditetapkan melalui surat keputusan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022. Hasil penilaian Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri pada sistem aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID), berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Dalam Negeri Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 360 Nomor 400.10.11-6301.A Tahun 2022 tentang Indeks Inovasi Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2022, dapat disampaikan bahwa Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Barru sebesar 46.13 dan berada pada kategori Kabupaten Inovatif. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai indeks inovasi Kabupaten Barru Tahun 2021 meningkat sebesar 14.15 poin. Pada Tahun 2023 Jumlah inovasi daerah Kabupaten Barru yang dilaporkan melalui sistem aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) http://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/, berjumlah 30 (tiga puluh) Inovasi. Terdiri dari 15 Inovasi tahapan penerapan, 5 Inovasi tahapan Ujicoba dan 10 Inovasi tahapan Inisiatif. Inovasi daerah yang telah dilaporkan melalui aplikasi indeks inovasi daerah menentukan nilai indeks inovasi Kabupaten Barru yang ditetapkan melalui surat keputusan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023. Hasil penilaian Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri pada sistem aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID), berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023, dapat disampaikan bahwa Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Barru sebesar 48.50 dan berada pada kategori Kabupaten Inovatif. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai indeks inovasi Kabupaten Barru Tahun 2023 meningkat sebesar 2.37 poin. Pada Tahun 2024 Jumlah inovasi daerah Kabupaten Barru yang dilaporkan melalui sistem aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) http://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/, berjumlah 14 (empat belas) Inovasi. Terdiri dari 8 Inovasi tahapan penerapan, 4 Inovasi tahapan Ujicoba dan 2 Inovasi tahapan Inisiatif. Inovasi daerah yang telah dilaporkan melalui aplikasi indeks inovasi daerah menentukan nilai indeks inovasi Kabupaten Barru yang ditetapkan melalui surat keputusan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024. Hasil penilaian Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri pada sistem aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2024, dapat disampaikan bahwa Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Barru sebesar 34,34 dan berada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 361 pada kategori Kabupaten Kurang Inovatif. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai indeks inovasi Kabupaten Barru Tahun 2023 menurun sebesar 14,16 poin. Turunnya nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 dipengaruhi oleh faktor struktural, sistemik, dan kebijakan yang saling terkait. Untuk memperbaiki atau mencegah penurunan nilai tersebut, perlu ada perubahan yang mendalam dalam kebijakan, penguatan ekosistem inovasi, serta peningkatan kapasitas SDM di tingkat daerah. Tabel 2.288 Inovasi Kabupaten Barru yang masuk pada Innovative Government Award (IGA) Tahun 2023 – 2024 NO INOVASI OPD INOVASI OPD INOVASI OPD TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 1. Bolata Yassiberrui BOLATA YASSIBERRUI DINAS KOMINFO MPOK DARTI (Kelompok Sadar Stunting) DINAS SOSIAL 2. LaNCAR D’DUKCAPIL 7311 LaO KeDesa LaNCAR D’DUKCAPIL 7311 KIAMiSOL DINAS DUKCAPIL LaNCAR D’DUKCAPIL 7311 MATiPPe DINAS DUKCAPIL 3 LaNCAR D’DUKCAPIL 7311 KIAMiSOL LaNCAR D’DUKCAPIL 7311 MATiPPe DINAS DUKCAPIL PARENTING (Pemberdaya an Remaja Peduli Stunting) DINAS KESEHATA N 4 KEGIATAN RENCANA KOTA BERBASIS DIGITAL TARO ADA TARO GAU DINAS KOPERASI SI PANCA (Sinergi Pendataan Bencana) BPBD 5 TARO ADA TARO GAU DINAS KOPERASI KITA BERBAGI (Kegiatan Rencana Kota Berbasis Digital DINAS PUPR PEPAYA MATANG DINAS PERTANIAN 6 SIM-KGB Online GERAKAN JUS MANIS PUSKESMAS RALLA TARO ADA TARO GAU DINAS KOPERASI 7 Sistem Pendaftaran Online Pasien Lama Rawat Jalan RSUD PEPAYA MATANG DINAS PERTANIAN POSKESMAS (Pos Kesehatan Masjid) PUSKESMA S PEKKAE Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum | 362 8 LaNCAR D’DUKCAPIL 7311 GISA SiDesaKu MaLePPu MPOK DARTI (Kelompok Sadar Stunting) DINAS SOSIAL KLIK DESA (Klinik Layanan Konsultasi Desa) DINAS PMDP2KBP 3A 9 KUPAS (UKURAN PAS, AMAN, dan SEHAT) lawan Covid- 19 RUKIA (Rumah Klinik Anggaran) INSPEKTORAT - - 10 SIM- MUTASIPD (Sistem Manajemen Rekomendasi Mutasi Peserta Didik) POSKESMAS (Pos Kesehatan Masjid) PUSKESMAS PEKKAE - - 11 GERAKAN JUS MANIS (Jumat Serentak mendukung aksi hidup sehat) KLIK DESA (Klinik Layanan Konsultasi Desa) DINAS PMDP2KBP3A - - 12 RUMAH KLINIK ANGGARAN INSPEKTORAT SI PANCA (Sinergi Pendataan Bencana) BPBD - - 13 LaNCAR D'DukCapil MPC-19 pada Sektor PTSP WISATA POSYANDU PUSKESMAS PALAKKA - - 14 LaNCAR D’DUKCAPIL 7311 MATiPPe Posyandu SUBUR (Sore Hari Bagi Yang Tidak Hadir) PUSKESMAS MANGKOSO - - 15 POSKESMAS (Pos Kesehatan Masjid) PKM PEKKAE GEMAR SYANTIK (Gerakan Marennu Sayang Anak, Ibu Dan Keluarga) PUSKESMAS PUJANANTING - - 16 Klik Desa (Klinik Layanan Konsultasi Desa) DINAS PMDP2KBP3A - - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 1 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Perekonomian Kabupaten Barru berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai Rp 9.891 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 5.788 miliar. Ekonomi Kabupaten Barru Tahun 2024 terhadap tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,92 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 15,66 persen, sedangkan kontraksi terjadi pada Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan gas sebesar 1,06 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 20,80 persen. Kinerja perekonomian Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil, terutama didorong oleh sektor pertanian. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,11%, meningkat dari tahun sebelumnya. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar, dengan produktivitas yang meningkat dan perluasan lahan sawah. Beberapa poin penting mengenai kinerja perekonomian Kabupaten Barru yakni dari sisi Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru cukup stabil, dengan sektor pertanian menjadi penggerak utama, untuk Sektor pertanian memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian, didukung oleh peningkatan produktivitas dan perluasan lahan, TKD merupakan sumber pendapatan utama daerah, yang dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sector sehingga berdampak pada persentase kemiskinan di Kabupaten Barru pada tahun 2024 tercatat sebesar 8,31%, menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya Pada tahun 2024, terdapat 14.640 jiwa penduduk miskin dari total populasi 195.385 jiwa, dari sisi pembangunan manusia juga mengalami dampak yang positif dengan Kabupaten Barru menempati peringkat ke-8 di Sulawesi Selatan dalam hal IPM, menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 2 Kabupaten Barru di tahun 2025 menargetkan angka pertumbuhan ekonomi di 5,74%, dengan asumsi geliat ekonomi melalui peningkatan daya beli masyarakat dan stabilitas politik berjalan dengan baik, meskipun di tahun 2025 kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat berdampak pada realisasi program-program pemerintah, namun melalui pembiyaan stimulus yang dikelurakan oleh pemerintah dengan jumlah terbatas, masih optimis dapat mencapai angka pertumbuhan ekonomi, selanjutnya untuk sector kemiskinan di tahun 2025, diharapkan mengalami penurunan di angka 7,45%, pelibatan pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan program bantuan ke masyarakat miskin diharapkan menjadi pengungkit untuk menekan angka kemiskinan. Selanjutnya pada tahun 2026, melalui pemerintahan baru yang secara efektif merupakan tahun awal pemerintahan, meskipun secara dokumen perencanaan seharusnya dimulai pada tahun 2025, program-program prioritas yang merupakan penjelmaan dari janji politik yang disertai dengan startegi, diharapkan jauh lebih baik, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,81%, kemiskinan ditargetkan berada pada range 7,48 - 6,58 %, pengangguran dapat ditekan di angka 6,24 % dan PDRB dapat meningkat menjadi 58,14 juta rupiah. 3.1.1 Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Barru Indikator makro pembangunan merupakan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan capaian pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sector, urusan, dan bidang pemerintahan sebagaimana dituangkan pada tabel berikut. Tabel 3.1 Capaian, Target, dan Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2029 Indikator Kinerja Makro Kabupaten Barru Tahun 2024-2026 No Indikator Kinerja Makro Satuan Capaian Tahun 2024 Asumsi Capaian Tahun 2025 Target RKPD 2026 Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2030 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 3 1 Indeks Pembangunan Manusia Poin 74,51 75,22 73,22 77,97 2 Angka Kemiskinan % 8,31 7,45 7,48 - 6,58 4,07 3 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,42 6,33 6,24 4,43 4 Pertumbuhan Ekonomi % 4,92 5,74 5,81 7,03 5 PDRB Perkapita Juta Rp. 52,28 56,26 58,14 108,75 6 Rasio Gini Angka 0,354 0,300 0,297 0,288 3.1.1.1 Prospek Perekonomian Daerah Secara umum kebijakan makro ekonomi diarahkan untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan structural dan mendukung pencapaian target pembangunan sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Selaras dengan hal tersebut maka pengelolaan keuangan daerah senantiasa didorong agar efektif untuk menstimulasi perekonomian dan meningkatkan derajat kesejahteraan dengan tetap menjaga fiscal sustainability jangka menengah. Perencanaan diarahkan lebih fokus pada program prioritas, efisien dan berdaya saing serta mempunyai daya redam yang efektif untuk merespon ketidakpastian agar keberlanjutan fiskal dapat dijaga. Kerangka kebijakan fiscal juga harus menjadi aggregate control untuk menjaga konsistensi kebijakan dan sekaligus menjembatani keselarasan antara kebijkan jangka pendek dan jangka menengah melalui pengelolaan fiscal yang konsisten, efektif, hati-hati dan berkelanjutan. Pengelolaan fiscal perlu didorong agar responsive, integrative, komprehensif dan efektif untuk memperkuat pondasi perekonomian daerah. Dari sisi potensi, untuk pencapaian target perekonomian tahun 2025 dan tahun 2026 Kawasan industri di Kabupaten Barru memiliki potensi besar untuk menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka panjang. Dengan posisi geografis yang strategis, dekat dengan jalur transportasi utama dan pelabuhan, serta sumber daya alam yang melimpah, Kabupaten Barru dapat menjadi pusat industri yang tidak hanya melayani pasar lokal, tetapi juga pasar internasional. Proyeksi kebutuhan investasi untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 4 pengembangan kawasan industri di wilayah ini mencakup beberapa sektor yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Olehnya itu, peluang Kabupaten Barru dalam pengembangan ekonomi biru sangat besar. Berdasarkan data diatas dapat terlihat potensi yang dimiliki Kabupaten Barru dalam pengembangan sektor perekonomian berbasis ekonomi biru, dengan garis pantai sepanjang 78 kilometer, beberapa potensi perairan yang dimiliki Kabupaten Barru diantaranya:
1.Pada bidang Wisata Bahari Kabupaten Barru memiliki 4 lokasi wisata bahari yang terdiri dari Pulau Pannikiang, Pulau Dutungan, Pantai Ujung Batu, dan Pantai Laguna.
2.Dua pelabuhan untuk transportasi Laut yaitu Pelabuhan Garongkong dan Awerange memiliki jumlah angkutan penumpang untuk Tahun 2023 sebesar 59.565 orang. Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap Total PDRB Kabupaten Barru pada Tahun 2023 sebesar 21,14 persen. Dari potensi ekonomi yang ada, tentu aspek fiscal dan keuangan menjadi penunjang dalam menggerakkan potensi yang ada. Perkembangan berbagai kebijakan terkait kebijakan fiscal dan keuangan yang ditetapkan pemerintah diantaranya:
1.Kebijakan Pemindahan ibukota negara yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang ditetapkan pada tanggal 15 Februari 2022. Kebijakan ini merupakan upaya untuk memperbaiki tata Kelola wilayah ibukota negara untuk mewujudkan tujuan bernegara, selain menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia juga untuk mewujudkan Ibukota Negara yang aman, modern, berkelanjutan dan berketahanan. Sebagai landasan pembangunan IKN di Kalimantan Timur dengan Nama Nusantara.
2.Kebijakan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 5 tanggal 5 Januari 2022. Kebijakan ini merupakan pemuktahiran kebijakan transfer ke daerah yang berbasis kinerja, pengembangan sistem pajak daerah yang efisien, perluasan skema pembiayaan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah dan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Kebijakan ini juga mengatur penguatan sistem pajak daerah dan retribusi daerah melalui restrukturisasi dan konsolidasi jenis pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian sumber perpajakan daerah yang baru dan penyederhanaan jenis retribusi daerah. Mengatur perencanaan belanja daerah melalui penganggaran belanja daerah, simplikasi dan sinkronisasi program prioritas daerah dengan prioritas nasional, serta penyusunan belanja daerah yang didasarkan atas standar harga. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendorong penggunaan creative financing untuk akselerasi pembangunan di daerah.
3.Kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Efisiensi anggara ini diidikasikan akan berlanjut hingga tahun 2026, dengan estimasi efisiensi sebesar 750 Triliun Rupiah. Ketiga kebijakan diatas akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 akan memberi peluang bagi Kabupaten Barru meningkatan PAD nya melalui peningkatan investasi dan penerimaan pajak daerah. Namun kebijakan pemerintah dalam efisiensi anggaran menjadi tantangan besar dalam pembangunan Kabupaten Barru, hal ini disebabkan karena APBD Kabupaten Barru masih sangat tergantung pada Alokasi DAU dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Barru perlu bertransformasi dalam peningkatan PAD. 3.1.1.2 Tantangan Perekonomian Global A. Perekonomian Global Tantangan perekonomian global di tahun 2026 diperkirakan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti inflasi yang lebih Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 6 tinggi dari perkiraan dan persisten, kondisi keuangan yang semakin ketat, perang Rusia melawan Ukraina, dan ketidaksesuaian penawaran-permintaan yang semakin memperlambat prospek ekonomi global. Beberapa tantangan spesifik yang dihadapi oleh perekonomian global di tahun 2026 adalah:
1.Inflasi dan Ketidakstabilan Harga: Inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat mempengaruhi kemampuan belanja masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
2.Ketidakpastian Keuangan: Kondisi keuangan yang tidak stabil dapat mempengaruhi kemampuan investasi dan pertumbuhan ekonomi.
3.Perubahan Iklim dan Energi: Perubahan iklim dan kebutuhan akan energi yang lebih bersih dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan akan investasi dalam infrastruktur yang lebih ramah lingkungan, dan
4.Pertumbuhan Ekonomi yang Melambat: Pertumbuhan ekonomi yang melambat dapat mempengaruhi kemampuan belanja masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan kerja sama internasional yang lebih erat dan kebijakan yang tepat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. B. Tantangan Perekonomian Nasional Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dan 2026 akan membaik meskipun di tengah tantangan dari melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin membaik ke rentang 4,8%—5,6% pada 2025 dan 4,9%—5,7% pada 2026. dan sejauh ini ekonomi Indonesia sudah memiliki daya tahan tinggi sebagai hasil sinergi berbagai pihak—tercermin dari bangkitnya ekonomi usai pandemi Covid-19. Kinerja ekspor dioerkirakan akan membaik di tengah risiko perlambatan ekonomi global. Sementara inflasi akan terus dijaga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 7 pada 2,5±1% pada 2025 maupun 2026 melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Cadangan devisa akan semakin meningkat. Kemudian dari hasil stress test Bank Indonesia bahwa ketahanan sistem keuangan Indonesia berdaya tahan dari dampak gejolak global. Lima Tantangan Global, BI terus mewaspadai perlambatan ekonomi global pada 2025 dan 2026 akibat kondisi ekonomi dunia yang terus bergejolak dan akan adanya rambatan sebagai efek dari terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS. Ketidakpastian global yang masih akan terus berlangsung pada 2025 dan 2026 tercermin dari lima hal. Pertama, slower and divergent growth yang mana pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi turun pada 2025 dan
2026.Sejalan dengan kebijakan American First, ekonomi AS akan membaik sementara ekonomi Cina dan Eropa akan melambat, namun India dan Indonesia masih akan cukup baik. Kedua, inflasi dunia yang sebelumnya menujukkan arah penurunan, akan turun lebih lambat bahkan berisiko naik pada 2026 karena gangguan rantai pasok dan perang dagang. Ketiga, penurunan suku bunga bank sentral AS atau Fed Fund Rate (FFR) yang juga melambat. Di sisi lain, imbal hasil atau yield US Treasury (UST) naik tinggi ke 4,7% di 2025 dan 5% pada 2026. Hal tersebut sebagai akibat dari membengkaknya defisit fiskal dan utang pemerintah AS sehingga perlu menarik utang lebih banyak. Keempat, fenomena strong dollar akan segera berakhir. Tercatat sebelumnya indeks dolar atau DXY sempat menuju level 101, setelah terpilihnya Trump terus menguat ke level 107. “Mengakibatkan tekanan depresiasi nilai tukar seluruh dunia termasuk rupiah, semoga dolar AS tidak menguat lagi,” ungkapnya. Kelima, gejolak global tersebut berdampak negatif ke berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. C. Tantangan Perekonomian Provinsi Setidaknya ada lima hal yang menjadi tantangan dan fenomena perekonomia Sulawesi Selatan yakni, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 8
1.Inflasi pada triwulan III-2024 terjaga pada kisaran 1,6 – 1,7 persen (y-on-y),
2.Berdasarkan hasil survei KSA (Kerangka Sampel Area) menunjukkan adanya peningkatan produksi padi dan luas panen jagung (y-on-y) pada triwulan III-2024. Produksi padi naik hingga 6,7 persen. Selain itu, terjadi kenaikan produksi pada sektor perikanan. Produksi rumput laut, budidaya ikan bandeng, serta penangkapan ikan di perairan umum mengalami peningkatan. (Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulsel)
3.Terjadi peningkatan perjalanan Wisatawan Nusantara (Wisnus) pada triwulan III-2024 dibandingkan triwulan III-2023, Dampak positif pada sektor akomodasi, tempat rekreasi/hiburan, dan lainnya.
4.Terjadi penurunan produksi ind logam dasar secara y- on-y; Hal ini tercermin pula dengan turunnya penggunaan listrik sektor industri.
5.Peningkatan signifikan pada realisasi belanja pegawai pemerintah; Hal ini dampak penerimaan P3K dan kenaikan gaji dan tunjangan nakes D. Tantangan Perekonomian Daerah Secara umum kebijakan makro ekonomi diarahkan untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan struktural dan mendukung pencapaian target pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025-2029. Selaras dengan hal tersebut maka pengelolaan keuangan daerah senantiasa didorong agar efektif untuk menstimulasi perekonomian dan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga fiscal sustainability jangka menengah. Perencanaan diarahkan lebih fokus pada program prioritas, efisien dan berdaya tahan serta mempunyai daya redam yang efektif untuk merespon ketidakpastian agar keberlanjutan fiskal dapat dijaga. Kerangka kebijakan fiskal juga harus menjadi aggregate control untuk menjaga konsistensi kebijakan dan sekaligus menjembatani keselarasan antara kebijkan jangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 9 pendek dan jangka menengah melalui pengelolaan fiscal yang konsisten, efektif, hati-hati dan berkelanjutan. Pengelolaan fiscal perlu didorong agar responsive, integrative, komprehensif dan efektif untuk memperkuat pondasi perekonomian daerah. Peningkatan peran Kabupaten Barru terhadap pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, merupakan tantangan sendiri. Berikut ini akan ditampilkan tabel capaian 2024, perkiraan capaian 2025 dan target 2026 Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Barru. A. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Barru pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh produksi di beberapa lapangan usaha mengalami memperlihatkan hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya, disamping itu perbedaan perhitungan antara BPS dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Barru telah dikoordiasikan dan dikomunikasikan dengan baik. Nilai PDRB Kabupaten Barru 2024 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 9,42 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 8,87 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024 pertumbuhan ekonomi sebesar 4,92 persen, atau meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 3,51 persen. Kondisi perekonomian Kabupaten Barru sebagaimana dijelaskan diatas serta perannya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik berikut : Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 10 Grafik 3.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 – 2024 Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025 Grafik 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Sulawesi Selatan, Capaian Tahun 2024, Perkiraan Capaian Tahun 2025 dan Target Tahun 2026 Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025, Ranhir RPJMD 2025-2029 Dari grafik diatas, untuk tahun 2025 dan tahu 2026 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru diproyeksi meningkat, namun dengan adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, hal ini menjadi tantangan tersendiri. Disamping itu legalitas dan kesiapan kawasan Industri yang direncanakan mulai tahun 2025 masih dalam proses penyelesaian, sehingga ha ini juga dapat menjadi tantangan sekaligus hambatan. 2020 2021 2022 2023 2024 Nasional -2.07 3.69 5.31 5.05 5.00 Provinsi Sul-Sel -0.70 4.65 5.10 4.51 5.02 Kabupaten Barru 0.87 4.77 5.11 3.51 4.92 -3.00 -2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 Nasional Provinsi Sul-Sel Kabupaten Barru 5.02 5.8 6.5 4.92 5.74 6.05 0 1 2 3 4 5 6 7 Capaian Tahun 2024 Perkiraan Capaian Tahun 2025 Target Tahun 2026 Provinsi Sul-Sel Barru Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 11 Selanjutnya berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai Rp 9.891 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 5.788 miliar. Ekonomi Kabupaten Barru Tahun 2024 terhadap tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,92 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 15,66 persen, sedangkan kontraksi terjadi pada Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan gas sebesar 1,06 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 20,80 persen, hal ini menunjukkan pada sektor jasa usaha lainnya dapat menjanjikan pertumbuhan yang lebih baik pada tahun 2025 dan 2026, begitupula pada komponan pengeluaran Konsumsi LNPRT. B. PDRB Per Kapita Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Barru atas dasar harga berlaku (ADHB) sejak tahun 2020 hingga 2024 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 PDRB per kapita tercatat sebesar 43,43 juta rupiah kemudian tercatat meningkat pada tahun 2022 sebesar 47,56 juta rupiah. Pada tahun 2023 PDRB perkapita Kabupaten Barru ADHB adalah sebesar 50,1 juta rupiah dan tahun 2024 sebesar 52,28 juta rupiah Kondisi pendapatan per kapita Kabupaten Barru sebagaimana dijelaskan diatas serta perannya terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 12 pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik berikut : Grafik 3.3 Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2020 s.d Tahun 2024 (dlm Juta Rupiah) Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025 Grafik 3.4 PDRB Perkapita Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Sulawesi Selatan, Capaian Tahun 2024, Perkiraan Capaian Tahun 2025 dan Target Tahun 2026 Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025, Ranhir RPJMD 2025-2029 Dari grafik diatas, untuk tahun 2025 dan tahun 2026 PDRB perkapita Kabupaten Barru diproyeksi meningkat seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Penngkatan PDRB ini diasumsikan karena beberapa kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru yang mendukung pertumbuhan, seperti Soppeng Bone Sidrap Parepare Pangkep Barru 2020 48.42 45.68 44.12 48.5 74.38 40.36 2021 52.75 48.8 47.19 51.18 79.19 43.43 2022 52.75 48.8 47.19 51.18 79.19 47.56 2023 62.58 57.02 55.51 58.78 91.86 50.16 2024 67.26 60.25 59.31 61.97 96.36 52.28 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 2020 2021 2022 2023 2024 73.57 89.5 52.28 54.94 66.76 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Capaian Tahun 2024 Perkiraan Capaian Tahun 2025 Target Tahun 2026 Provinsi Sul-Sel Barru Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 13 investasi, tenaga kerja, UMKM, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengendalian inflasi dan lainnya. C. Inflasi Inflasi merupakan indikator yang menunjukan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Dengan tingginya inflasi, akan memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. inflasi di hampir seluruh kota di Sulawesi Selatan pada rentang tahun 2020-2024 cenderung berfluktuasi, terjadi peningkatan di periode tahun 2022 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 dan di awal tahun 2025. hal ini tentu harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Barru, karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Kota Pare-Pare yang berbatasan langsung dengannya. Dalam beberapa teori laju inflasi yang rendah dan stabil akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Kabupaten Barru memperlihatkan inflasi yang fluktuatif, tingginya inflasi di tahun 2021 dan 2022 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barru hal ini dikarenakan sektor rill masih mampu terdorong untuk berkembang serta sektor perdagangan berjalan dengan baik. Secara rinci hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai berikut : Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 14 Grafik 3.5 Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2020 s.d Tahun 2024 (dlm Juta Rupiah) Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025 Grafik 3.6 Inflasi Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Sulawesi Selatan, Capaian Tahun 2024, Perkiraan Capaian Tahun 2025 dan Target Tahun 2026 Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025, Ranhir RPJMD 2025-2029 Dari grafik diatas, untuk tahun 2025 dan tahun 2026 Inflasi Kabupaten Barru diproyeksi stagnan. Proyeksi tersebut dengan mempertimbangkan upaya-upaya pemerintah dalam menekan harga, baik melalui operasi pasar maupun pengendalian distribusi barang yang ada di Kabupaten Barru. Inflasi Kabupaten Barru dapat terpengaruh jika kondisi 2020 2021 2022 2023 2024 Inflasi 1.61 4.09 6.66 2.22 1.54 Pertumbuhan Ekonomi 0.87 4.77 5.11 3.51 4.92 1.61 4.09 6.66 2.22 1.54 0.87 4.77 5.11 3.51 4.92 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 Inflasi Pertumbuhan Ekonomi 1.23 3.8 3.72 1.73 2 2 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Capaian Tahun 2024 Perkiraan Capaian Tahun 2025 Target Tahun 2026 Provinsi Sul-Sel Barru Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 15 ekonomi global dan regional tidak menentu, kenaikan harga pangan dan permintaan produk-produk tertentu sangat memicu pergerakan inflasi. D. Tingkat Pengangguran Terbuka Kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan pada Tahun 2024 dipengaruhi oleh peningkatan pada beberapa lapangan usaha seperti lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha perdagangan, dan lapangan usaha industri pengolahan. Meski mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding dengan periode sebelumnya, lapangan usaha pertanian masih menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Sulawesi Selatan. Peran pemerintah Kabupaten Barru terhadap kondisi perbaikan ini belum terlihat, karena lebih tingginya tingkat pengangguran terbukanya yang berada pada angka 6.42 persen, peringkat tiga setelah Makassar dan Palopo. Grafik 3.7 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2020 – 2024 Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025 2020 2021 2022 2023 2024 Pengangguran Terbuka 6.39 6.74 5.32 5.89 6.42 Pertumbuhan Ekonomi 0.87 4.77 5.11 3.51 4.92 6.39 6.74 5.32 5.89 6.42 0.87 4.77 5.11 3.51 4.92 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Pengangguran Terbuka Pertumbuhan Ekonomi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 16 Grafik 3.8 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Sulawesi Selatan, Capaian Tahun 2024, Perkiraan Capaian Tahun 2025 dan Target Tahun 2026 Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025, Ranhir RPJMD 2025-2029 Dari grafik diatas, untuk tahun 2025 dan tahun 2026 Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru diproyeksi menurun. Proyeksi tersebut dengan mempertimbangkan upaya-upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja, peningkatan keterampilan pemuda dan masyarakat dan mendorong keberlanjutan pendidikan. Upaya Pemerintah Kabupaten Barru dalam menghadirkan Kawasan Industri Barru (KIBAR), menjadi hal kongkrit dalam menekan angka pengangguran, hal ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan ekonomi di Kabupaten Barru. E. Kemiskinan Persentase penduduk diatas garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 angka kemiskinan) sedangkan angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Berdasarkan dari hasil evaluasi ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain adalah :
1.Tingkat Kemiskinan; Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan 4.19 4.1 4.03 6.42 6.33 6.24 0 1 2 3 4 5 6 7 Capaian Tahun 2024 Perkiraan Capaian Tahun 2025 Target Tahun 2026 Provinsi Sul-Sel Barru Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 17 maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Kegunaan dari Nilai agregat dari poverty gap index adalah untuk mengetahui seberapa besar biaya untuk mengentaskan kemiskinan. Semakin kecil nilai poverty gap index, maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan untuk target sasaran bantuan dan program. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2), merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator Keparahan Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (poverty gap) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin. Adapun gambaran kemiskinan di Kabupaten Barru dan perannnya terhadap penanggulangan kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut : Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 18 Grafik 3.9 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Capaian Nasional, Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Kab.Barru Tahun 2020 – 2024 Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2024 Grafik 3.10 Kemiskinan Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Sulawesi Selatan, Capaian Tahun 2024, Perkiraan Capaian Tahun 2025 dan Target Tahun 2026 Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025, Ranhir RPJMD 2025-2029 Dari grafik diatas, untuk tahun 2025 dan tahun 2026 Kemiskinan Kabupaten Barru diproyeksi menurun. Proyeksi tersebut mempertimbangkan upaya-upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan melalui pencanangan Sekolah Rakyat yang juga merupakan program staretgis Nasional, pemberian bantuan baik melalui mekanisme BLT maupun bantuan melalui BAZNAS Kabupaten Barru. Disampin itu melalui Dinas Tenaga Kerja dilakukan pelatihan 2020 2021 2022 2023 2024 Penduduk Miskin Kab. Barru (%) 8.26 8.68 8.46 8.46 8.31 Provinsi Sul-Sel (%) 8.72 8.78 8.63 8.70 8.06 Nasional (Sept)(%) 10.19 9.71 9.54 9.36 8.57 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 Penduduk Miskin Kab. Barru (%) Provinsi Sul-Sel (%) Nasional (Sept)(%) 7.77 7.1 7.08 8.31 7.45 6.58 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Capaian Tahun 2024 Perkiraan Capaian Tahun 2025 Target Tahun 2026 Provinsi Sul-Sel Barru Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 19 keterampilan kerja dan pembedayaan masyarakat melalui Dinas PMDPPKBPPPA. F. Gini Ratio Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini ratio di Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuasi dari waktu ke waktu. Gini Ratio Kabupaten Barru sebesar 0,340 berada dibawah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 mencapai sebesar 0,360, atau berada dibawah capaian angka Nasional yaitu 0,381. Untuk tahun 2025, Gini Ratio di Kabupaten Barru di prediksi mencapai nilai 0,353. Dan di Sulawesi Selatan di prediksi akan mencapai angka 0,381, dan di tahun yang sama Nasional memprediksi angka Gini Rasio Indonesia sebesar 0,376–0,378, atau dibawah angka Sulawesi Selatan. Sementara pada tahun 2024, angka Gini Rasio Sulawesi Selatan di targetkan sebesar 0,381, atau menurun dari tahun sebelumnya, sedangkan target Nasional sebesar 0,360–0,374 atau dibawah angka Sulawesi Selatan. Hal Ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan cukup signifikan kenaikannya dari tahun 2022 ke tahun 2023 dan
2024.Kenaikan Gini Ratio ini disebabkan karena melambatnya pertumbuhan ekonomi sehingga pendapatan penduduk (didekati dengan pengeluaran) desil 1 meningkat, sementara golongan menengah atas walaupun dari sisi pengeluaran meningkat namun pendapatannya naik. Akibat pendapatan penduduk menengah atas lebih tinggi, maka menyebabkan gap (jarak) antara penduduk miskin dan menengah atas menjadi semakin jauh. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 20 Grafik 3.11 Indeks Gini Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kab.Barru Tahun 2020 – 2024 Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025 Grafik 3.12 Gini Ratio Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Sulawesi Selatan, Capaian Tahun 2024, Perkiraan Capaian Tahun 2025 dan Target Tahun 2026 Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025, Ranhir RPJMD 2025-2029 Dari grafik diatas, untuk tahun 2025 dan tahun 2026 Gini Ratio Kabupaten Barru diproyeksi menurun. Proyeksi tersebut seiring dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Barru dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Upaya-upaya kongkrit Pemerintah Kabupaten Barru berupa pengembangan UMKM, operasi pasar, pangan murah, peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan infrastruktur layanan trasnportasi diharapkan dapat menjadi penyeimbang dalam pemerataan 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Barru 0.357 0.359 0.366 0.371 0.340 Provinsi Sul-Sel 0.389 0.377 0.377 0.377 0.360 Nasional 0.381 0.384 0.381 0.388 0.381 0.357 0.359 0.366 0.371 0.340 0.389 0.377 0.377 0.377 0.360 0.381 0.384 0.381 0.388 0.381 0.310 0.320 0.330 0.340 0.350 0.360 0.370 0.380 0.390 0.400 Kabupaten Barru Provinsi Sul-Sel Nasional 0.363 0.36 0.3520.354 0.3 0.297 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 Capaian Tahun 2024 Perkiraan Capaian Tahun 2025 Target Tahun 2026 Provinsi Sul-Sel Barru Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 21 pendapatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Barru. Dari tantangan berdasarkan indikator makro pembangunan diatas, secara spesifik, tantangan pembangunan Kabupaten Barru di tahun 2026 yakni:
1.Pertanian Dominan, tapi industri pengolahan hasil pertanian tidak berkembang. Hal ini sesuai data kontribusi sektor pertanian di tahun 2019 sebesar 33,82 % dan hingga tahun 2024 kontribusinya 31.46 % dan cenderung menurun. Pada kontribusi sektor industri pengolahan pada tahun 2019 sebesar 4,89 % dan di tahun 2024 cenderung meningkat ke 4,97 %.
2.Tingkat pengangguran relatif tinggi dan tingkat produktivitas tenaga kerja relatif rendah, a) TPT sebesar 5,89%, tertinggi ketiga di Sulsel, setelah Makassar dan Palopo. b) Jumlah pengangguran juga cenderung meningkat. c) 41,86% pekerja hanya tamat SD ke bawah; d) 41,35% pekerja sebagai buruh/karyawan; e) 13,39% pekerja hanya bekerja 1-14 jam perminggu.
3.Lahan pertanian cukup luas, tapi produktivitas lahan relatif rendah, a) 63,71% lahan sawah masih tadah hujan; b) Tingkat produktivitas padi = 50,79 Ku/Ha. c) Tingkat produktivitas padi juga cenderung menurun.
4.Tingkat kemiskinan menurun, tapi jumlah penduduk miskin (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) cenderung meningkat. Selama periode 2020 – 2024: a) Jumlah penduduk miskin meningkat dari 14.440 jiwa menjadi 14.640 jiwa, meskipun P1 dan P2 cenderung menurun b) P1 menurun dari 1,31 menjadi 1,11. c) P2 Menurun dari 0,36 menjadi 0,22.
5.Masalah pembangunan yang banyak, namun anggaran terbatas. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 22 a) Pendapatan Daerah cenderung stagnan; b) Transfer Fiskal berkurang; c) Daya serap anggaran tidak maksimal; d) Adanya belanja mandatory dan instruksional. 3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Mencermati dinamika perekonomian global yang bergerak sangat dinamis, maupun tantangan ke depan maka desain kebijakan fiskal tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi” dalam rangka menuju Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera. Selaras dengan hal tersebut, strategi ekonomi dan fiskal 2026 dalam jangka pendek diharapkan dapat meredam gejolak secara efektif sekaligus mampu mendukung agenda pembangunan jangka menengah secara optimal untuk memperkokoh kemandirian bangsa, sebagai fondasi dalam menghadirkan kesejahteraan untuk semua. Selaras dengan hal tersebut, strategi ekonomi dan fiskal 2026 dalam jangka pendek diharapkan dapat meredam gejolak secara efektif sekaligus mampu mendukung agenda pembangunan jangka menengah secara optimal untuk memperkokoh kemandirian bangsa, sebagai fondasi dalam menghadirkan kesejahteraan untuk semua. Strategi jangka pendek diarahkan untuk memperkuat daya tahan ekonomi dan fiscal dalam meredam gejolak dengan menjaga (i) stabilisasi ekonomi melalui diplomasi ekonomi terkait perdagangan, investasi melalui negosiasi, deregulasi dan perluasan pasar ekspor. Termasuk memperkuat kolaborasi fiskal, moneter, dan sektor keuangan; (ii) melindungi dunia usaha dan daya beli melalui pemberian insentif fiskal, dan berbagai program perlindungan sosial; dan (iii) menjaga APBN tetap sehat dan kredibel dengan mengendalikan defisit dan utang, efisiensi dan rekonstruksi belanja, serta menjaga fiscal buffer dan fleksibilitas. Sementara itu, strategi jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan Indonesia yang Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera melalui 8 (delapan) strategi yang difokuskan pada: (i) ketahanan pangan; (ii) ketahanan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 23 energi; (iii) Makan Bergizi Gratis (MBG); (iv) program pendidikan; (v) program kesehatan; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; (vii) pertahanan semesta; serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global. Untuk merespons gejolak perekonomian global, APBN dioptimalkan sebagai shock absorber untuk meredam gejolak melalui stabilisasi ekonomi, melindungi dunia usaha dan masyarakat, serta menjaga APBN tetap sehat dan kredibel. Upaya stabilisasi ekonomi ditempuh dengan melakukan negosiasi perdagangan dan investasi, deregulasi serta penguatan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor keuangan. Melalui upaya tersebut diharapkan akan mampu memelihara momentum, menjaga kepercayaan pasar serta stabilitas ekonomi. Hal terefleksi pada pertumbuhan ekonomi yang resilien, terjaganya nilai tukar dan suku bunga, serta terkendalinya inflasi di level rendah. Berikut Strategi Ekonomi Makro Tahun 2026:
1.Nilai Tukar Rupiah dan Suku Bunga SBN 10 Tahun Pada tahun 2026, kondisi nilai tukar diperkirakan akan lebih stabil dan cenderung menguat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Salah satu faktor utama yang mendukung perbaikan nilai tukar adalah potensi penurunan FFR dan kebijakan moneter global yang lebih longgar. Hal ini memberikan ruang bagi kebijakan moneter dalam negeri untuk lebih akomodatif. Selain itu, inflasi domestik yang tetap terkendali berkat sinergi kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia turut memperkuat stabilitas ekonomi. Di sisi lain, arus modal asing juga diproyeksikan meningkat, didorong upaya perbaikan sector riil, pengembangan dan pendalaman sektor keuangan domestik, pengembangan sumber pertumbuhan ekspor baru, serta meningkatnya kepercayaan investor terhadap kebijakan fiskal dan ekonomi Indonesia. Dengan mempertimbangkan berbagai peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2026 berpotensi bergerak dalam kisaran Rp16.500 - Rp16.900 per USD dengan kecenderungan apresiasi. Rata-rata suku bunga SBN 10 tahun di tahun 2026 diperkirakan mengalami kecenderungan penurunan bila dibandingkan tahun
2025.Suku bunga SBN 10 tahun pada 2026 akan bergerak pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 24 kisaran 6,6 – 7,2 persen. Meski akan diwarnai ketidakpastian global khususnya dari perkembangan suku bunga acuan negara maju, namun peningkatan perekonomian domestik diperkirakan akan berdampak positif pada kinerja SBN. Perbaikan kondisi domestik melalui berbagai kebijakan pro-growth diperkirakan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi pada instrumen surat berharga pemerintah.
2.Inflasi Tingkat inflasi terus diupayakan bergerak pada sasaran inflasi 1,5- 3,5 persen di tahun 2026. Kisaran tersebut diharapkan mencerminkan stabilitas harga yang mampu menciptakan landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi ke depan. Selain stabilitas harga yang dicapai, sasaran ini juga diharapkan tetap memberikan ruang insentif bagi dunia usaha. Oleh karena itu, Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas inflasi melalui strategi menjaga keterjangkauan harga, menjamin ketersediaan pasokan, dan menjaga kelancaran distribusi. Strategi kebijakan pengendalian inflasi terus diupayakan melalui koordinasi kebijakan pusat dan daerah. Koordinasi kebijakan dilakukan melalui sinergi TPIP dan TPID (tingkat provinsi dan kabupaten/kota). Dukungan data yang semakin kredibel memadai terus ditingkatkan. Selain itu, komunikasi publik yang efektif juga terus dilaksanakan guna menjangkar ekspektasi inflasi agar tetap positif.
3.Indonesian Crude-oil Price Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah menjadi salah satu factor utama yang memengaruhi harga minyak mentah dunia. Ketegangan perdagangan antara dua negara adidaya ini telah menciptakan ketidakpastian global, yang menyebabkan investor menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan investasi. Hal ini berdampak pada penurunan permintaan minyak mentah, yang kemudian mempengaruhi harga. Perubahan pola perdagangan juga dapat terjadi sebagai akibat dari perang dagang ini. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 25 Tantangan juga berasal dari sisi suplai dan demand yang turut mewarnai pergerakan harga minyak mentah Indonesia/ICP. Dari sisi suplai, kebijakan peningkatan produksi minyak mentah dari OPEC+ yang dimulai pada triwulan II 2025 diprediksi akan mendorong turunnya harga minyak mentah di 2026. Tekanan harga minyak mentah juga berasal dari pertumbuhan produksi negara-negara di luar OPEC+, seperti Rusia, dimana biasanya harganya masih lebih rendah dibanding negara OPEC+. Lebih lanjut, terdapat potensi meredanya ketegangan Rusia-Ukraina sehingga embargo ekonomi yang dilakukan oleh AS berakhir dan memungkinkan untuk mendorong peningkatan suplai minyak mentah dunia. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi dunia yang masih stabil juga belum mendorong permintaan minyak global secara signifikan. Selain itu, inovasi dan pertumbuhan produksi moda transportasi berbasis non-fossil fuel juga cukup mereduksi permintaan minyak global.
4.Lifting Migas Produksi migas Indonesia menghadapi tantangan besar. Capaian lifting migas tahun 2024 sebesar 579,7 rbph (93 persen dari target APBN) dan 978,8 rbsmph (95 persen dari target APBN). Beberapa kendala pelaksanaan lifting migas adalah gangguan operasional akibat cuaca ekstrem dan shutdown fasilitas, rendahnya permintaan pasar, tertundanya kegiatan eksplorasi karena bencana dan perizinan, serta keterlambatan proyek-proyek strategis di beberapa lapangan migas. Tantangan-tantangan tersebut masih akan berdampak pada capaian lifting migas tahun 2025. Dalam jangka pendek, berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan lifting migas. Beberapa upaya tersebut diantaranya adalah pengeboran lebih dari seribu sumur pengembangan per tahun, reaktivasi ribuan sumur idle yang belum beroperasi, serta percepatan proyek EOR di beberapa wilayah potensial yang kedepannya memiliki prospek produksi minyak jutaan barel. Dengan pelaksanaan kebijakan peningkatan lifting tersebut, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 26
5.Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diperkiraan tumbuh kuat pada kisaran 5,2 – 5,8 persen. Stabilisasi harga, daya beli yang terjaga, serta peningkatan kesempatan kerja diharapkan mampu memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, konsumsi pemerintah akan difokuskan pada programprogram produktif yang mendorong kualitas SDM, seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, termasuk melalui implementasi program MBG. Kinerja ekspor juga didorong melalui berbagai kebijakan diantaranya, melalui strategi hilirisasi industri, diversifikasi produk, serta perluasan pasar ekspor ke berbagai negara (trade diversion dan trade creation). Sementara itu, akselerasi investasi akan terus diperkuat dengan pemerataan pembangunan infrastruktur, optimalisasi melalui BPI Danantara, serta penciptaan iklim usaha yang semakin kondusif. Transformasi ekonomi menuju sector-sektor bernilai tambah tinggi, berorientasi pada keberlanjutan dan rendah emisi, akan menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing nasional di tengah dinamika global. Meski demikian, risiko eksternal seperti ketegangan geopolitik dan melemahnya permintaan global tetap perlu diantisipasi melalui kebijakan yang adaptif, responsif, serta berorientasi jangka panjang. Gambar 3.1 Tema RKP Tahun 2026 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 27 Gambar 3.2 Arah Kebijakan Ekonomi RPJMN 2025-2030 Prioritas Nasional 5 ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi di dalam negeri, terintegrasi antarwilayah, dan berdaya saing global sehingga mampu menjadi pengungkit perekonomian regional dan nasional. Arah Kebijakan untuk mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 5 adalah sebagai berikut: Sumber : RPJMN 2025-2029 Untuk mewujudkan tema tersebut maka sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro perekonomian nasional, yaitu sebagai berikut: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 28 Gambar 3.3 Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026 Sumber : Rancangan RKP 2026, 3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Arah kebijakan ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2026 berfokus pada beberapa area utama, seperti:
1.Pertumbuhan Ekonomi Hijau Capaian Indeks Ekonomi Hijau Sulawesi Selatan menunjukkan tren positif dengan peningkatan skor komposit dari 57,42 pada tahun 2020 menjadi 70,46 pada tahun 2023, menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kemajuan menuju ekonomi hijau. Naiknya capaian Indeks Ekonomi Hijau Tahun 2023, salah satunya dipengaruhi oleh pilar ekonomi, utamanya pada indikator intensitas energi final, produktivitas perikanan budidaya, dan produktivitas tenaga kerja sektor industri. Meskipun demikian, Sulawesi Selatan perlu meningkatkan perhatian pada pilar lingkungan (indicator tutupan hutan dan penurunan emisi kumulatif dari baseline) dan pilar ekonomi (indikator tingkat kemiskinan). Pendetailan strategi dan intervensi untuk meningkatkan capaian indeks ekonomi hijau telah dituangkan dalam rencana induk dan peta jalan pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Peningkatan Kualitas Data Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan capaian yang sangat baik selama lima tahun terakhir. Sejak tahun 2020 hingga 2024, seluruh OPD di Provinsi Sulawesi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 29 Selatan secara konsisten telah memanfaatkan data statistic dalam proses evaluasi pembangunan daerah dengan tingkat penggunaan yang mencapai 100% setiap tahunnya. Pencapaian ini menunjukkan bahwa kapasitas dan kesadaran OPD dalam menggunakan data statistik telah terbangun dengan baik. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kebijakan yang berbasis data memiliki potensi lebih besar dalam menghasilkan keputusan yang efektif serta mampu meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran pembangunan. Selain itu, penggunaan data statistik yang optimal juga memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi tantangan pembangunan secara lebih akurat, mengalokasikan sumber daya secara lebih tepat, serta melakukan intervensi kebijakan yang berbasis kebutuhan riil masyarakat. Keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini turut mencerminkan meningkatnya akses dan kualitas data yang tersedia bagi OPD, baik melalui sumber resmi seperti BPS maupun sistem informasi internal pemerintah daerah.
3.Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan mencakup upaya umum dalam mengembangkan hilirisasi ekonomi di Sulawesi Selatan meliputi hilirisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan pertambangan, serta pengembangan industri dan usaha mikro, kecil dan menengah baik pada industri pengolahan/manufaktur maupun pada industri ekstraktif dan pariwisata, termasuk dalam pemanfaatan dan pemeliharaan potensi ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi syariah. Upaya umum ini diharapkan secara signifikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat, menguatkan fiskal daerah, menguatkan integrasi ekonomi domestic dan global, meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan berusaha, serta menguatkan swasembada pangan dan posisi Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi syariah sebagai bagian penting transformasi ekonomi Sulawesi Selatan akan mendorong ekosistem usaha dan industri yang sehat dan produktif; pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, adil, dan merata; serta penghidupan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi, sosial, dan lingkungan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 30
4.Peningkatan Kemampuan SDM peningkatan nilai tambah ekonomi bukan hanya sekedar pada ketersediaan SDA, tetapi juga penyiapan daya dukung sumber daya manusia serta sarana prasarana dan infrastruktur wilayahnya. Sulawesi Selatan sejatinya mengambil peran sebagai pusat pengembangan SDM Indonesia dalam mendukung hilirisasi/pembangunan ekonomi. Pengembangan SDM menjadi fokus perhatian pada setiap daerah dengan berbasis pada pemenuhan kompetensi sesuai dengan potensi SDA yang akan dikelola pada setiap daerah. Pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM untuk pengembangan IPTEKIN harus sejalan dengan potensi SDA yang dimiliki setiap daerah di Sulawesi Selatan. 3.1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Barru Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima (5) tahunan RPJMD. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan Kabupaten Barru terkait peningkatan perekonomian daerah melalui Mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan pariwisata, serta memperkuat kapasitas UMKM, menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 31 3.2 Kebijakan Keuangan Daerah Pada tahun 2025 pemerintah masih terus melakukan pemulihan ekonomi daerah. Kebijakan pemerintah dalam rangka efisiensi anggaran melalui instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 menjadi tantangan dalam mengelola APBD. Namun deficit APBD diupayakan secara gradual menurun sehingga risiko pembiayaan bisa terkendali. Di tahun 2026, untuk menjaga keberlanjutan fiscal dilakukan dengan melakukan pengelolaan fiscal secara pruden melalui konsolidasi APBD secara bertahap. Defisit APBD dijaga terus mengecil semakin mendekati batas deficit 3% sementara itu primary balance diupayakan terus menuju positif melalui peningkatan pendapatan dan penguatan spending better serta inovasi pembiayaan. Upaya–upaya mendukung kesinambungan fiscal sebagai berikut :

a.Mobilisasi Pendapatan melalui optimalisasi penerimaan PAD (digitalisasi pajak/retribusi) Penyesuaian regulasi untuk meningkatkan rasio pajak.
b.Belanja efisien dan Produktif melalui e planning dan e budgeting.
c.Pembiayaan INOVATIF : Kolaborasi Fiskal, KPBU, pinjaman daerah, CSR Penguatan sinergi dengan pemerintah pusat melalui dukungan DANANTARA. Untuk melajutkan upaya-upaya tersebut dalam kaitannya antara proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah menggunakan pendekatan kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja /pengeluaran pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran pelayanan public. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasi anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Berbagai arah kebijakan terkait pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja ini tidak lepas dari arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang dijelaskan pada sub bab berikut ini. 3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersh dalam periode tahun anggaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 32 berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Menurut peraturan perundang – undangan pendapatan daerah terdiri atas : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2024–2026 didasarkan pada beberapa asumsi. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) serta kebijakan efisiensi anggaran sebagai rangkaian dari tahun 2025 yang membawa konsekuensi adanya penurunan Alokasi dana transfer. demikian juga adanya ketentuan mengenai opsen PKB dan BBNKB yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah. Pada Undangundang HKPD, opsen PKB dan BBNKB diterapkan sebesar 66 persen dari pajak yang terutang dengan tujuan untuk mempercepat penerimaan Kabupaten/Kota. Adapun ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah mengacu pada Pasal 30 sampai dengan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah diatur sebagai berikut :
a.Pajak Daerah Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk tahun 2025, Pajak daerah ditargetkan sebesar Rp. 38.921.855.239,00
b.Retribusi daerah Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk tahun 2025, Retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp. 72.436.483.917,00
c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 33 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah Selanjutnya ketentuan terkait Pendapatan Transfer mengacu pada Pasal 34 sampai dengan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi :
1. 1.Transfer Pemerintah Pusat Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai berikut :
a.Dana Perimbangan terdiri atas 1) DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam; 2) DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi; 3) DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
b.Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.
c.Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
1. 2.Transfer Antar Daerah Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 34
a.Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas: 1) bantuan keuangan dari Daerah provinsi; 2) bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut:
a.Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
b.Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 35 Struktur pendapatan diatas diharapkan dapat merespon kebijakan keuangan daerah Kabupaten Barru pada tahun 2025 yang akan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Barru. Penyusunan postur pendapatan didasarkan pada realisasi pendapatan dari tahun 2020-2024 dan kondisi pendapatan pada tahun 2025 dengan asumsi sebagai berikut :
1. 1.Pendapatan Asli Daerah diperkirakan meningkat sebesar 4 % melalui perkiraan potensi peningkatan masing masing jenis pendapatan daerah sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan.
2. 2.Pendapatan Transfer diperkirakan menurun sebesar 2 persen. Penurunan ini diperkirakan karena tidak adanya lagi pendapatan melalui transfer antar daerah.
3. 3.Lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat sebesar 14 persen. Untuk memenuhi asumsi pendapatan tersebut maka kebijakan keuangan diarahkan sebagai berikut :
a.Meningkatkan Efisiensi Pajak: Meningkatkan efisiensi pajak dengan memperbaiki sistem administrasi pajak dan meningkatkan kesadaran wajib pajak.
b.Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Mengoptimalkan PAD dengan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset daerah dan meningkatkan pendapatan dari sektor strategis..
c.Meningkatkan Investasi: Meningkatkan investasi dengan meningkatkan kemudahan berusaha dan meningkatkan kualitas infrastruktur. Postur Pendapatan Daerah yang menggambarkan realisasi dan kondisi 2025 secara lengkap dapat dilihat sebagai berikut :
b.Transfer khusus (DAK) - - 146.781.651.528,00 41.728.959.635,00 42.722.108.874,00
c.Transfer Khusus (DAK) Non Fisik 117.695.094.762,00 119.895.993.034,00 Dana Insentif Daerah - - - - - - Dana Desa 38.739.622.000.00 39.357.327.000.00 39.135.404.000,00 42.711.254.113,00 43.766.222.089,00 - Insentif Fiskal 0 19.602.465.000.00 8.317.131.000,00 9.909.264.000,00 9.909.264.000,00 B. Pendapatan Transfer Antar Daerah 78.291.526.241.00 34.926.618.276.30 50.139.371.888.00 64.754.206.635,00 65.965.110.299,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 61.253.240.366.00 30.154.212.276.30 50.139.618.276.00 64.754.206.635,00 65.965.110.299,00 Bantuan Keuangan 17.038.285.875.00 4.772.406.000.00 9.336.720.960,00 17.943.249.690,00 8.255.462.235,00 Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah - - - - - Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - - - - - Sumber : LRA 2023 – 2024, APBD 2025. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 37 Tabel diatas menggambarkan perkembangan realisasi tahun 2023 dan tahun 2024 serta APBD Tahun 2025. berdasarkan struktur yang tercantum dalam PP 12 Tahun 2019. Realisasi pendapatan pada tahun 2023 sebesar Rp. 888.425.426.755.75,- mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 907.944.475.146.89,- dan pada tahun 2025 APBD Kabupaten Barru naik sebesar Rp. 919.672.265.715,-. Peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan dana transfer,. Penentuan besaran yang dilakukan berdasarkan permendagri yang mengatur tentang besaran pendapatan daerah melalui transfer pusat. Pada tahun 2026 diproyeksikan total pendapatan daerah sebesar Rp. 921.137.072.985,00, cenderung mengalami stagnasi bahkan penurunan. Proyeksi tersebut diperoleh melalui forecasting data dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain :
1. 1.Realisasi APBD Tahun 2023 – 2024 dan Kondisi APBD 2025
2. 2.Pendapatan transfer umum mengalami penurunan sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025. 3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi dan mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Barru. Peningkatan kualitas belanja menjadi sangat penting agar APBD sebagai instrument fiscal dapat menghasilkan output dan outcome yang berkualitas serta optimal memberikan manfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pemerintah secara konsisten terus melakukan berbagai strategi kebijakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas fundamental perekonomian. Isu krusial dalam APBD 2026 berkaitan dengan dukungan anggaran yang spesifik dalam pelaksanaan urusan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten, diantaranya :
3. 1.Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
4. 2.Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 38
5. 3.Mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6. 4.Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
7. 5.Hak Keuangan, Biaya Sarana dan Prasarana, Biaya Mobilitas dan Biaya Operasional Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (Wa KDH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8. 6.Iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD terkait dan dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
9. 7.Dalam rangka peningkatan pelayanan publik pengelolaan tatalaksana, kualitas, terpadu, terintegrasi dan percepatan pelayanan perizinan, perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan, serta untuk mendukung pencapaian target kemudahan berusaha, (Ease of Doing Bussiness/EoDB), sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Turunan dan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme.
10. 8.Penguatan Perencanaan Badan layanan Umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. 9.Percepatan Implementasi Visi Presiden melalui Asta Cita, Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat.
12. 10.Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional.
13. 11.Dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 39 Daerah sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mengacu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
14. 12.Penyelenggaran jaminan sosial dilaksanakan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Struktur Belanja dalam APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dengan rincian sebagai berikut : A. Belanja Operasi Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi : 1) Belanja Pegawai a) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian. c) Kebijakan kompensasi sebagaimana dimaksud huruf b) antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 40 d) Kebijakan kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf b) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. f) Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. g) Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022. h) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang- undangan. i) Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi : 1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja Sekretariat Daerah; 2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja Sekretariat DPRD; dan 3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan. j) Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan: 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Pemerintah Daerah mengalokasikan Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (PNS Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 41 dan PPPK) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2024 yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. 3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara wajib memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya. 4) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7) Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN
a.Ketentuan pemberian TPP ASN :
1. 1.memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS;
2. 2.penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 42
3. 3.pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
4. 4.dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri Dalam Negeri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan; dan
5. 5.dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan atau melampaui persetujuan Menteri Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan DTU atas usulan Menteri Dalam Negeri.
b.Kebijakan TPP untuk TA 2025, yaitu :
1. 1.sama dengan nominal alokasi TPP TA sebelumnya;
2. 2.dapat melebihi nominal alokasi TA sebelumnya sepanjang: 1) merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada TA sebelumnya; 2) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 19 yang diatur lebih lanjut oleh kepala daerah; dan 3) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja kepada individu dan/atau perangkat daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik antara lain Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 43 belanja pengadaan barang dan jasa, dan SIPD secara terintregrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. 3.Alokasi anggaran TPP bagi inspektur lebih kecil dari sekretaris daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya.
c.Kebijakan pemberian TPP ASN TA 2025 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah dalam menganggarkan TPP ASN agar memedomani:
1. 1.menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
2. 2.mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;
3. 3.pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan
4. 4.mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 44
d.Mekanisme pengajuan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Menteri Dalam Negeri dengan ketentuan:
1. 1.permohonan persetujuan TPP diajukan melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan SIPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. 2.validasi atas perhitungan pemberian TPP ASN oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan memperhatikan Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. 3.berdasarkan hasil validasi pada butir ii, Ditjen Bina Keuangan Daerah meminta pertimbangan kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
4. 4.berdasarkan pertimbangan pada butir iii, Ditjen Bina Keuangan Daerah mengeluarkan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Pemerintah Daerah.
e.Dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian TPP kepada ASN, maka Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan besaran nominal alokasi TPP ASN TA 2025 dibandingkan dengan TPP ASN TA 2024. 8) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN TA 2025 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 45 9) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan honorarium antara lain bagi penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa dan perangkat UKPBJ dengan ketentuan:
a.Besaran honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional (SHSR).
b.Kepala daerah dapat menetapkan standar harga selain SHSR, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani Peraturan Presiden mengenai SHSR. 2) Belanja Barang dan Jasa 1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait. 2) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. 3) Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan: 1) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain : a) Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 46 b) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan. c) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD. d) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan. 2) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Belanja Jasa dimaksud terdiri atas: a) Penganggaran Jasa Kantor antara lain meliputi:
1. 1.Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. 2.Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya. b) Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi dengan ketentuan: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 47
3. 1.Menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD);
4. 2.Mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. 3.Menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan gaji/upah sebagai dasar perhitungan iuran JKN minimal sesuai upah minimum provinsi/upah minimal kabupaten/kota.
6. 4.Pemerintah Daerah menganggarkan untuk jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain: 1) Kepala desa dan perangkat desa; serta 2) PNPNSD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. 5.Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan : 1) Pemerintah Daerah Provinsi berkontribusi dalam membayar luran bagi Penerima Bukan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan; 2) Pemerintah Daerah Provinsi menganggarkan kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran; 3) Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran kontribusi iuran pada Tahun Anggaran. Dalam hal tunggakan dimaksud belum dianggarkan pada APBD TA 2024 agar dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 48 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 4) Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran; 5) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran sebelum TA berakhir. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2024 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 6) Selain itu, Pemerintah Daerah juga membayarkan Bantuan luran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 7) Pemerintah Daerah menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran. Pemerintah Daerah berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2024 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8) Dalam rangka mewujudkan UHC, Pemerintah Daerah:

(1)menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 49 manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI;
(2)wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN; dan
(3)kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan untuk satu Tahun Anggaran atau 12 (dua belas) bulan.

6.Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.
7.Kategori skema ganda dan bukan skema ganda yang dikelola oleh daerah dalam JKN sebagai berikut: 1) Kategori skema ganda, yaitu penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/ manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan program JKN dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 50 2) Kategori bukan skema ganda, antara lain penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta JKN, dan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program JKN (seperti biaya ambulance peserta JKN dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya), biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam JKN, biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota, dan manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat JKN sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah. 3) Kategori bukan skema ganda dapat dianggarkan dalam APBD dengan menggunakan kode rekening pembayaran layanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS; c) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
1.Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 51 memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat. d) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. f) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya. g) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi non konstruksi sedangkan jasa konsultansi kontruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. h) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (availibility payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 52 Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. i) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis antara lain:
1.Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
3.Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 53 sejenisnya di luar wilayah provinsi/ kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten.
5.Dalam rangka beradaptasi dengan penerapan tatanan normal baru, di berbagai aspek kehidupan dan pemanfaatan teknologi informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual maupun hybrid.
6.pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas serta digunakan untuk Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang terintegrasi dengan Diklatpim Pemdagri, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Pemenuhan kompetensi pemerintahan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklat Pimpemdagri) dirangkaikan dengan sertifikasi/uji Kompetensi sesuai jenjang Diklat Pimpemdagri pada Jabatan Struktural di Lingkungan Kemendagri, BNPP dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten dan Kota, dimana sertifikat kompetensi menjadi salah satu syarat administrasi seleksi JPT Madya dan JPT Pratama serta pengangkatan dalam jabatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 54 administrator maupun pengawas pada instansi tersebut.
8.Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dalam APBD TA 2026, untuk: 1) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi teknis binaan K/L, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.
9.Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, sekurang-kurangnya 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan sekurang- kurangnya 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 55 persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi TA sebelumnya.
10.Alokasi anggaran khusus pengembangan kompetensi bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Belanja Pemeliharaan: (a) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (b) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri, meliputi: (a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
1.Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2.Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 56
3.Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;
4.Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota. 1) digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi:

(1)Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
(2)Biaya paket meeting (halfday/fullday/ fullboard/ residence);
(3)Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
(4)Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 57 narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. 2) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

5.Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota. 1) Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi:

(1)Biaya transportasi peserta, panitia / moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
(2)Biaya paket meeting (halfday/fullday/ fullboard/ residence);
(3)Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
(4)Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. 2) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan. (b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

1.Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 58
2.Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan mengenai SHSR. (c) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:
1.Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. (d) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi:
1.Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 59
2.Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
3.Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
5.Estimasi penganggaran secara riil merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar. (e) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (f) Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah 5) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud, yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 60 (a) Pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dalam bentuk: 1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan; 2) penghargaan atas suatu prestasi; 3) pemberian beasiswa kepada masyarakat; 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 6) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian. (b) Pengadaan belanja jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD. (c) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan. 3) Belanja Bunga (a) Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 61 Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah. (b) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan. (c) Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan. (d) Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA 2024 pada SKPKD. (e) Dalam hal unit SKPD melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan. (f) Belanja Subsidi (g) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. (h) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (i) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 62 dari Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (j) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial a) Belanja Hibah 1) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Pengadaan belanja hibah berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan; 3) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit: (a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; (b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat; (c) tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali:

i.kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ii. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 63 iii. partai politik dan/atau; iv. ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan; (d) yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap Tahun Anggaran. (e) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. (f) memenuhi persyaratan penerima hibah. 4) Belanja hibah diberikan kepada: (a) Pemerintah Pusat; (b) Pemerintah Daerah lainnya; (c) Badan Usaha Milik Negara; (d) BUMD; (e) BUMDes; (f) Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau (g) Partai Politik.
i.Penggunaan hibah bantuan keuangan partai politik melalui kegiatan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat, dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik. ii. Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik mempedomani pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 64 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. 5) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan: (a) Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi; (b) Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP. 6) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu: (a) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 65 kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD; (b) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum; (c) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah. 7) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah. 8) Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah. 9) Penganggaran belanja hibah dalam APBD TA 2023 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. b) Belanja Bantuan Sosial Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 66

(1)Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada: (a) individu; (b) keluarga; (c) kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial; (d) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
(3)Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga / pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan / pembangunan sampai siap diserahkan.
(4)Belanja bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 67
(5)Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(6)Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
(7)Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
(8)Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkada yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
(9)Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu: (a) Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD; (b) Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mendukung program, kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 68 dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
(10)Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial.
(11)Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang- undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
(12)Penganggaran bantuan sosial dalam APBD TA 2025 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Belanja Modal 1) Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. 2) Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 3) Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 69 4) Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan: a) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. b) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
(1)belanja modal tanah;
(2)belanja modal peralatan dan mesin;
(3)belanja modal bangunan dan gedung;
(4)belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
(5)belanja modal aset tetap lainnya;
(6)belanja aset lainnya. 5) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 7) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan: a) secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau b) dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 70 c) penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 8) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. 9) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada: a) perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada; b) daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah; c) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga. 10) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal. 11) Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12) Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan. C. Belanja Tidak Terduga (BTT) Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 71 kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya. D. Belanja Transfer 1) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD. 2) Belanja transfer dirinci atas jenis: a) Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:
(1)pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
(2)kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan: (a) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen); (b) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); (c) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 72 puluh persen); (d) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen); dan (e) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
(4)Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi yang dianggarkan dalam APBD TA 2025 harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada TA 2025.
(6)Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi pada akhir TA 2024, disalurkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(7)Pemerintah Daerah Provinsi dilarang menganggarkan belanja bagi hasil provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari retribusi daerah.
(8)Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 73 kabupaten/kota kepada pemerintahan desa. (a) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (b) Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto. (c) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. (d) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada akhir TA 2024, disalurkan kepada pemerintah desa pada TA 2025. b) Belanja Bantuan Keuangan
(1)Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Belanja bantuan keuangan terdiri atas: (a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi; (b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten / kota; (c) bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 74 kabupaten/kota di luar wilayahnya; (d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau (e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
(3)Bantuan keuangan terdiri dari: (a) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan; (b) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
(4)Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan khusus.
(5)Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. Dalam hal pemberi bantuan keuangan bersifat khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD, penerima bantuan keuangan dapat melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 75 LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
(6)Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2025 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)ADD diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa.
(9)ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPU yang didaftarkan oleh Pemerintah Desa yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.
(10)Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD TA 2024 dan terpisah dari ADD TA 2025.
(11)Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 76 dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(12)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
(13)Penganggaran belanja daerah pada saat kejadian bencana sesuai dengan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan Kajian Risiko Bencana. Postur Belanja Daerah yang menggambarkan realisasi dan kondisi 2024 serta proyeksi tahun 2025 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut : Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 77 Tabel 3.3 Realisasi Belanja Kabupaten Barru Tahun 2023 – 2024, APBD 2025 dan Proyeksi Tahun 2026 dan Tahun 2027 URAIAN (Sesuai PP 12 TAHUN 2019 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025* Proyeksi Tahun Proyeksi Tahun 2026 2027 BELANJA 906.753.762.122 887.246.950.281 942.682.702.023 939.739.833.732 951.749.845.077 Belanja Operasi 665.057.375.056 655.455.055.238. 750.035.132.520 688.815.754.624 698.218.801.931 Belanja Pegawai 380.173.392.967 402.002.603.509 435.156.760.755 396.482.540.225 402.072.944.042 Belanja Barang dan jasa 258.845.601.745 220.720.777.540 295.222.246.175 265.776.681.950 269.311.511.820 Belanja Bunga 2.088.449.782 1.720.723.191 2.530.000.000 2.043.169.705 2.020.899.156 Belanja Subsidi 313.026.525 0 0 313.026.525 313.026.525 Belanja Hibah 23.636.904.037 30.184.150.998 16.958.125.590 24.200.336.219 24.500.420.388 Belanja Bantuan Sosial 0 826.800.000 168.000.000 Belanja Modal 148.016.364.234 134.582.391.427 84.942.469.613 155.572.935.543 158.179.899.581 Belanja tidak Terduga 839.982.105 2.565.714.654 9.841.903.790 839.982.105 839.982.105 Belanja Transfer 92.840.040.727 94.643.788.961 97.863.196.100 94.511.161.460 94.511.161.460 Belanja Bagi Hasil - - - - - Belanja Bantuan Keuangan 92.840.040.727 94.643.788.961 97.863.196.100 94.511.161.460 96.707.180.217 Sumber : LRA 2023 – 2024, APBD 2025 dan Data Olahan 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 78 Tabel diatas menggambarkan perkembangan realisasi tahun 2023 dan tahun 2024 serta APBD Tahun 2025. berdasarkan struktur yang tercantum dalam PP 12 Tahun 2019. Realisasi belanja pada tahun 2023 sebesar Rp. 906.753.762.122,- mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar Rp. 887.246.950.281,-. Hal ini selain adanya efisiensi, juga disebabkan adanya penganggaran yang meluncur ke tahun 2025. Pada APBD tahun 2025 menunjukkan peningkatan menjadi Rp. 942.682.702.023,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan DAU sehingga Pada tahun 2025 APBD Kabupaten Barru di sisi belanja mengalami peningkatan menjadi Rp. 942.682.702.023,-. Sedangkan untuk tahun 2026 total belanja daerah diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp. 939.739.833.732,-. Proyeksi tersebut diperoleh melalui forecasting data dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain :

1.Realisasi APBD Tahun 2023 – 2024 dan Kondisi APBD 2025
2.Belanja Pegawai mengalami penurunan dengan nilai sebesar Rp. 396.482.540.225,- sebagai upaya untuk memenuhi mandatory 30 %, Nilai ini diperoleh dari hasil forecasting data pada nilai upper .
3.Belanja Barang dan Jasa mengalami penurunan dengan nilai sebesar Rp. 265.776.681.950. Nilai ini diperoleh dari hasil forecasting data dan pertimbangan inflasi.
4.Belanja Bunga diasumsikan turun sebesar Rp 2.043.169.705.
5.Belanja Hibah mengalami peningkatan dengan nilai sebesar Rp. 24.200.336.219, Nilai ini diperoleh dari hasil forecasting data pada nilai upper.
6.Belanja Modal mengalami peningkatan dengan nilai sebesar Rp. 155.572.935.543. Nilai ini diperoleh dari hasil forecasting data pada nilai upper.
7.Alokasi anggaran dalam rangka percepatan penurunan Stunting yang di Taging di 18 Perangkat Daerah dengan 59 Sub. Kegiatan di tahun 2026 sebesar Rp. 77,755,644,413.00, atau 8,06 % dari Proyeksi Total Belanja Tahun 2026.
8.Alokasi anggaran dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan ekstrem yang di Taging di 10 Perangkat Daerah dengan 48 Sub. Kegiatan di tahun 2026 sebesar Rp. 76,863,806,874.00 atau 7,96 % dari Proyeksi Total Belanja Tahun 2026. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 79
9.Alokasi anggaran dalam rangka ketahanan pangan yang di Taging di 12 Perangkat Daerah dengan 55 Sub. Kegiatan di tahun 2026 sebesar Rp. 26,328,920,513.00 atau 2,73 % dari Proyeksi Total Belanja Tahun 2026.
10.Alokasi anggaran dalam rangka penanganan inflasi yang di Taging di 3 Perangkat Daerah dengan 9 Sub. Kegiatan di tahun 2026 sebesar Rp. 427,573,700.00 atau 0,04 % dari Proyeksi Total Belanja Tahun 2026.
11.Alokasi anggaran dalam rangka reformasi birokrasi dan Grand Design Reformasi Birokrasi. yang di Taging di 24 Perangkat Daerah dengan 101 Sub. Kegiatan di tahun 2026 sebesar Rp. 610,444,670,760.00 atau 63,25 % dari Proyeksi Total Belanja Tahun 2026.
12.Alokasi anggaran dalam rangka optimalisasi kawasan agrowisata Gurilla. yang di Taging di lima Perangkat Daerah dengan 10 program di tahun 2026 sebesar Rp. 37,483,479,398.00 atau 3,88 % dari Proyeksi Total Belanja Tahun 2026. Tabel 3.4 Proyeksi Alokasi Belanja terhadap Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan SPM O P D Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2026 (Rp.) Dinas Pendidikan 309,385,958,504 Dinas Kesehatan 221,013,120,857 Rumah Sakit Umum Daerah 54,972,579,784 Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman 64,661,150,470 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3,054,536,538 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 8,472,274,633 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6,060,081,723 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9,536,615,445 Total 677.156.317.954 Tabel 3.5 Proyeksi Alokasi Belanja terhadap Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar O P D Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2026 (Rp.) Dinas Koperasi dan UKM 2,469,670,780 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja 10,869,655,110 Dinas Lingkungan Hidup 12,590,679,273 Dinas Kependudukan dan Capil 3,771,716,346 Dinas Perhubungan 6,368,362,997 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 11,345,238,359 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 80 Dinas Koperasi dan UKM 2,469,670,780 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2,956,811,430 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 5,064,761,857. Total 57.906.566.932 Tabel 3.6 Pagu Perangkat Daerah O P D Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2026 (Rp.) Dinas Pendidikan 309,385,958,504 Dinas Kesehatan 221,013,120,857 Rumah Sakit Umum Daerah 54,972,579,784 Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman 64,661,150,470 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3,054,536,538 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 8,472,274,633 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6,060,081,723 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja 10,869,655,110 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9,536,615,445 Dinas Lingkungan Hidup 7,352,887,044 Dinas Kependudukan dan Capil 12,590,679,273 Dinas Perhubungan 3,771,716,346 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 6,368,362,997 Dinas Koperasi dan UKM 2,469,670,780 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 12,590,679,273 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 5,064,761,857 Dinas Perikanan 4,637,610,212 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 14,148,741,378 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 13,114,281,704 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2,406,440,724 Sekretariat Daerah 47,208,705,526 Sekretariat DPRD 26,336,162,296 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4,330,703,242 Badan Keuangan dan Aset Daerah 118,875,002,336 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5,079,069,660 Inspektorat Daerah 13,717,571,922 Kecamatan Tanete Riaja 3,969,703,227 Kecamatan Mallusetasi 5,816,739,511 Kecamatan Soppeng Riaja 4,212,289,144 Kecamatan Balusu 3,053,248,490 Kecamatan Pujananting 2,900,258,930 Kecamatan Tanete Rilau 5,097,138,054 Kecamatan Barru 8,000,734,364 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 81 Badan Pendapatan Daerah 4,967,854,305 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4,389,571,922 Total 970.531.014.776 Tabel 3.7 Proyeksi Pagu Anggaran Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / SDgs Tahun 2026 Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Tahun 2027 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN Program Pengelolaan Pendidikan Persentase Warga Negara Usia 5 -6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (SPM) 100 51,772,586,500 100 52,218,586,500 Dinas `Pendidikan dan Kebudayaan Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs) (SPM) 100 100 Persentase jumlah warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang Perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan (SPM) 100 100 BIDANG KESEHATAN Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan layanan kesehatan (SPM) 100% 74,239,025,026 100% 74,797,730,811 Dinas Kesehatan Persentase Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan layanan kesehatan (SPM) 100% 100% Dinas Kesehatan Angka Status Gizi Masyarakat 92.55% 92.55% Dinas Kesehatan Persentase Imunisasi Dasar Lengkap 86% 86% Dinas Kesehatan Indeks Keluarga Sehat 0.07 0.07 Dinas Kesehatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 82 Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Tahun 2027 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 Persentase Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan (SPM) 100% 100% Dinas Kesehatan BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Program Penanggulangan Bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM) 100% 606,087,560 100% 624,270,187 BPBD Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM) 100% 100% BPBD Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM) 100% 100% BPBD Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran (SPM) 100% 1,756,236,450 100% 1,914,297,730 Satpol PP dan Damkar Waktu tanggap (rensponse time) 15 Menit 15 Menit Satpol PP dan Damkar BIDANG SOSIAL Program Rehabilitasi Sosial Prosentase Warga Negara Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis serta PMKS lainnya yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial 100% 137,783,300 100% 138,196,650 Dinas Sosial dan PPPA Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Terwujudnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS 100% 517,361,200 100% 518,913,284 Dinas Sosil dan PPPAl URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 83 Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Tahun 2027 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 Program Pengelolaan Sumber Daya Air(Sda) persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi dalam kondisi baik 57,15 % 2,953,353,000 57,15 % 4,462,213,059 Dinas PUTR dan PERKIM Persentase luas kawasan permukaan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota 8.2 % 9.03 % Dinas PUTR dan PERKIM Program Penyelenggaraan Jalan Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/kota 81,96 % 35,341,450,929 85 % 37,440,708,515 Dinas PUTR dan PERKIM Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari (SPM) 99,43 layak dan 70,32 Aman 895,000,000 100 Layak 72,22 Aman 2,897,685,000 Dinas PUTR dan PERKIM Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM) 100 % 957,300,000 100 % 960,171,900 Dinas PUTR dan PERKIM URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN Program Pengembangan Perumahan Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) 100 % 1,250,000,000 100 % 1,253,750,000 Dinas PUTR dan PERKIM Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni (SPM) 100 % 100 % Dinas PUTR dan PERKIM Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni 3,21 % 550,000,000 3,01% 551,650,000 Dinas PUTR dan PERKIM Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Persentase peningkatan kawasan perumahan yang memiliki kelengkapan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) 31,66 % 4,150,000,000 41,91% 4,162,450,000 Dinas PUTR dan PERKIM Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 84 Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Tahun 2027 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 18,90% 43,856,670 19.25% 43,988,240 Dinas PMD dan PPKB BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Pendaftaran Penduduk Persentase Perekaman KTP- EL 99% 142,691,200 99% 143,119,274 Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 10,4% 3,214,233,983 11,8% 3,223,876,685 Dinas PMD dan PPKB Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Sejahtera 83,33% 1,111,146,000 83,33% 1,114,479,438 Dinas PMD dan PPKB UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Persentase pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan 100% 14,240,539,920 100% 14,292,383,792 Bag. Kesejahteraa n Rakyat UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan. Persentase Tingkat Keikutsertaan Aparat dan Masyarakat Bela Negara. 100% 1,060,179,800 100% 1,069,721,418 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu/Pilkada. 80% 594,363,126 80% 596,146,215 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Persentase Organisasi Masyarakat yang diberdayakan dan diawasi. 100% 150,000,000 100% 150,000,000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 85 Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Tahun 2027 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya. Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pemnbinaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya. 100% 15,952,000 100% 16,159,376 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kwalitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Persentase penurunan konflik sosial di Lingkungan Masyarakat. 50% 266,446,800 50% 267,246,140 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 100% 204,493,600 100 % 205,107,081 Dinas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota 100% 50,978,000 100% 50,007,934 Dinas Tenaga Kerja URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETAHANAN PANGAN Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Persentase Ketersediaan Pangan Utama 39,14% 5,000,0000 40,38% 5,000,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tingkat Ketersediaan Energi dan Protein 84,81% 414,589,940 86,25% 431,173,538 Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Program Penanganan Kerawanan Pangan Persentase Penurunan Kasus Kerawanan Pangan 10 % 42,363,400 10 % 44,057,936 Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Persentase penurunan tingkat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup 72% 84,000,000 73% 95.000,000 Dinas Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Persentase tingkat pengelolaan keanekaragama n hayati 69% 30,933,400 70% 31,026,200 Dinas Lingkungan Hidup Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 86 Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Tahun 2027 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Persentase Limbah B3 yang dikelola 85,43% 17,439,500 86,85 % 19,000,000 Dinas Lingkungan Hidup Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota 100% 15,000,000 100% 20,000,000 Dinas Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup 84% 24,254,000 84% 25,000,000 Dinas Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan Presentase sampah yang tertangani 81,63% 9,219,060,900 82% 5,006,718,083 Dinas Lingkungan Hidup URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik 0,80% 6,107,894,400 0,81% 1,110,948,083 Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm) Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro 10,55% 15,681,700 10,97% 15,728,745 Dinas Koperasi dan UKM URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan 15.30% 2,999,987,300 19,30% 3,008,987,262 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Peran Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri 0,91% 1.33% Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga URUSAN PEMERINTAH PILIHAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 87 3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah berupa : 1) Penerimaan pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:
1.SiLPA;
2.pencairan Dana Cadangan;
3.hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4.penerimaan Pinjaman Daerah;
5.penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
6.penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Tahun 2027 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Produksi Perikanan Tangkap 21,030,8 0 Ton 219,306,800 21,346, 26 Ton 219,829,720 Dinas Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Produksi Perikanan Budidaya 6,650,21 Ton 863,373,830 6784,3 Ton 864,463,951 Dinas Perikanan URUSAN PEMERINTAH BIDANG PARIWISATA Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Persentase Peningkatan Jumlah Pad Pariwisata 2% 4,289,000,001 2% 4,644,689,943 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Program Pemasaran Pariwisata Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisataawan 6,94% 188,021,400 6,94% 188,585,464 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Tingkat Produktivitas Pertanian Perhektar Pertahun 5,37% 1,053,843,000 5,50% 1,095,996,720 Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tingkat Produktivitas Sektor Peternakan Per Tahun 3,23% 3,32% Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase Peningkatan Produksi Pertanian 1.52% 824,129,700 1.55% 833,094,888 Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 88 2) Pengeluaran pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:
1.pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
2.penyertaan modal daerah;
3.pembentukan Dana Cadangan;
4.Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
5.pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Peran pembiayaan daerah yang menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang deficit dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Mekanisme pembiayaan diutamakan semaksimal mungkin berasal dari potensi penerimaan asli daerah baik melalui pajak daerah, retribusi daerah maupun dari laba BUMD dan penerimaan lain yang dianggap sah serta potensi penerimaan lain yang masih belum terjangkau oleh PAD atau lebih dikenal dengan Kapasitas Fiskal Daerah.Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi dan efektifitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut: 1) Apabila APBD surplus, maka harus digunakan untuk membayar pokok utang. penyertaan modal (investasi) daerah pemberian peningkatan jaminan sosial; 2) Apabila APBD defisit, maka ditutup dari penerimaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah 3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup deficit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman. Arah kebijakan pembiayaan akan ditujukan untuk mendorong countercyclical melalui kebijakan pembiayaan yang inovatif dan prudent antara lain :
1.Mendorong pembiayaan inovatif diantaranya pengutan peran BUMD dan BLUD
2.Menjaga efektivitas pembiayaan investasi
3.Mengelola Sisa Anggaran Lebih pada level yang aman sebagai fiscal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 89 buffer melalui perbaikan manajemen kas. Postur Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan digambarkan sebagai berikut: Tabel 3.8 Realisasi, Target dan Pro yeksi Pembiayaan Kabupaten Barru Tahun 2023 – 2027 Jenis Penerimaan dan Pengeluaran pembiayaan Daerah Realisasi APBD 2023 Target Realisasi APBD 2024 Target APBD 2025 Proyeksi 2026 Proyeksi 2027 Penerimaan Pembiayaan 113.804.956.324 92.423.589.692 26.063.467.573 5,053,031,265 5,053,031,265 Sisa Lebih Pembiayan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA 92.423.589.693 94.408.368.759 8.887.376.715 5,053,031,265 5,053,031,265 Pengeluaran Pembiayaan 3.053.031.264 3.053.031.265 3.053.031.264 5,053,031,265 5,053,031,265 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - - 2.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo 3,053,031,265. 3.053.031.265 3.053.031.265 3.053.031.265 3.053.031.265 Sumber : LRA 2023– 2024, APBD 2025, RPJMD Kab. Barru, dan Data Olahan 2025 3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dialokasikan kedalam 3 (tiga) prioritas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 157 yaitu :
1.Prioritas Pertama, untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Adapun belanja wajib dan mengikat yang dimaksud adalah belanja gaji dan tunjangan, Belanja penerimaan pimpinan dan anggota DPRD serta operasional KDH/WKDH, Belanja Bunga dan Belanja Bagi hasil.
2.Prioritas kedua, untuk membiayai belanja pemenuhan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3.Prioritas Ketiga, untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Perhitungan kerangka pendanaan dengan memperhatikan belanja wajib mengikat dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 3.9 Total Belanja Wajib Mengikat Tahun 2026 NO URAIAN TAHUN 2026 A Belanja Operasi 423.039.072.674.00 1 Belanja Pegawai 396,482,540,225.00 2 Belanja Bunga 2,043,169,705.00 3 Belanja Subsidi 313,026,525.00 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 90 4 Belanja Hibah 24,200,336,219.00 B Pengeluaran Pembiayaan 5,053,031,265.00 1 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 2,000,000,000.00 2 Pembayaran Pokok Utang 3.053.031.265,00 Total Belanja Wajib Mengikat 428.092.103.939.00 Sumber : Data Olahan 2025 Pada tabel dapat dilihat bahwa komponen total belanja wajib mengikat terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Transfer serta pengeluaran transfer yang besarannya sekitar 51,08 persen dari perkiraan pendapatan Kabupaten Barru Tahun 2025. Untuk melihat Kapasitas Rill Kemapuan Keuangan Daerah yang dapat digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 91 Tabel 3.10 Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah yang dapat digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal NO URAIAN TAHUN 2026 1 Pendapatan 921,137,072,985.00 2 Pencairan dana cadangan - 3 Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 23,655,792,012.00 Total Penerimaan (A) 944.792.864.997,00 Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Mengikat (B) 428.092.103.939.00 Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah yang dapat digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal ( A – B ) 516.700.761.058,00 Sumber : Data Olahan 2025 Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kapasitas rill kemampuan keuangan daerah yang dapat digunakan diperoleh dari penjumlahan dari pendapatan, pencairan dana cadangan dikurangi total belanja wajib yaitu sebesar Rp. 516.700.761.058,00 Pada tabel selanjutnya memperlihatkan Kapasitas Rill Kemapuan Keuangan Daerah secara keseluruhan yang dibagi atas belanja pegawai, prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.11 Proyeksi Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah NO URAIAN TAHUN 2026 Proporsi (%) Total Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah 944.792.864.997,00 1 Belanja Wajib Mengikat 428.092.103.939.00 2 Prioritas I 129.175.190.264,00 25 3 Prioritas II 310.020.456.634,00 60 4 Prioritas III 77.505.114.158,00 15 Sumber : Data Olahan 2025 3.4 Pendanaan Pembangunan Lainnya Dengan terbatasnya sumber–sumber penerimaan dan besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Kabupaten Barru mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Barru untuk mencari alternatif pendanaan dalam membangun sumber-sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembangunan antara lain: 1) APBN/Tugas Pembantuan; 2) Corporate Social Responsibility (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)); 3) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); 4) Pembiayaan Utang Daerah (Pinjaman Daerah, Obilgasi Daerah, Sukuk Daerah). Adapun penjelasan alternatif pendanaan pembangunan adalah sebagai berikut : Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 92 3.5.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Penyelesaian pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Kabupaten Barru selain bersumber dari APBD Kabupaten Barru, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh perangkat daerah kabupaten. 3.5.2 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) didasari atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Kondisi yang berkembang saat ini menyebabkan banyak pemerintah daerah menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorong pembangunan. Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi, dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumberdaya publik yang tepat dapat berkontribusi lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan. Namun pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil dan dukungan peraturan dan kerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas, dan faktor lainnya yang penting untuk “menciptakan pangsa pasar”. Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan. Artinya, masih banyak bidang-bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan agama yang juga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi lain, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | 93 pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Pada kondisi ini skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi dengan prinsip gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bahu-membahu untuk membiayai pengakselerasian pembangunan. 3.5.3 Pembiayaan Utang Daerah Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan utang daerah tersebut terdiri atas : (1) Pinjaman Daerah yaitu Pembiayaan Utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, (2) Obligasi Daerah yaitu surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, (3) Sukuk Daerah yaitu surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan asset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Usulan pembiayaan utang daerah tersebut harus termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan lebih dulu menetapkan nilai bersih maksimal pembiayaan utang daerah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD dan persetujuan DPRD diberikan pada saat pembahasan APBD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 1 Penyusunan prioritas pembangunan ini juga tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi termasuk adanya permasalahan mendesak yang perlu segera diatasi, serta penyesuaian dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki terutama sumber daya finansial. BAB ini memuat dua hal, yaitu; 1) tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Barru tahun 2026; dan 2) penetapan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Barru tahun 2026. 4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Visi Pembangunan daerah untuk periode RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut : “Barru Berkeadilan, Barru Maju Berkelanjutan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 2 Barru Sejahterah Lebih Cepat” Rumusan visi ini mengandung tiga kata kunci visi yakni Berkeadilan, Maju Berkelanjutan dan sejahtera lebih cepat. Ketiga pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2026 sesuai tema pembangunan Kabupaten Barru yaitu “Kolaborasi Untuk Barru yang Berkeadilan, Maju Berkelanjutan dan Sejahterah Lebih Cepat”. Berdasarkan pokok-pokok visi, maka visi RPJMD Kabupaten Barru 2025-2029 dapat dijelaskan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut. Tabel 4.1. Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025 – 2029 Visi Pokok- pokok Visi Penjelasan Visi Barru Berkeadilan, Barru Maju Berkelanjutan, Barru Sejahterah Lebih Cepat Berkeadilan merupakan kondisi dimana pada tahun 2029 pembangunan Kabupaten Barru telah mengimplementasikan prinsip keadilan yaitu seimbang, merata dan inklusif yang ditunjukkan dengan rasio gini yang rendah Maju Berkelanjutan merupakan kondisi dimana pada tahun 2029 infrastruktur wilayah Kabupaten Barru berkembang dan menjangkau semua wilayah, memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, berketahanan iklim, berketahanan terhadap bencana dan ekologi yang aman dan terjaga Sejahatera lebih cepat merupakan kondisi dimana pada tahun 2029 Kabupaten Barru menjadi kabupaten yang tingkat perekonomian tinggi, produktif, dan mandiri yang dibuktikan dengan PDRB (ADHB) yang meningkat dan masyarakatnyanya memiliki pendapatan perkapita tinggi. Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut : Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 3
1.Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka.
2.Membangun Manusia Yang Unggul dan Inklusif.
3.Membangun dan mengembangkan Infrastruktur dan Wilayah Yang Berketahanan Iklim.
4.Meningkatkan Good Governance Yang Bernafaskan Keagamaan.
5.Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Yang Berdaya Saing. Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat sebagaimana diuraikan tabel berikut. Tabel 4.2 Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025 – 2029 No. Pokok-pokok Visi Misi Penjelasan Misi 1 Barru Berkeadilan, Barru Maju Berkelanjuta, Barru Sejahterah Lebih Cepat Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka Mengarah pada penciptaan perubahan sosial dimana pembangunan tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Misi ini bertujuan untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan setara, di mana setiap individu, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka, memiliki akses yang sama terhadap kesempatan, layanan, dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai potensi penuh mereka. misi ini fokus pada program dan kebijakan untuk mengurangi dan menangani kemiskinan. Serta fokus pada mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan peluang kerja, memberikan pelatihan keterampilan, dan mendorong wirausaha dan investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru 2 Membangun Manusia Yang Unggul dan Inklusif Mengarah pada upaya untuk mewujudkan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Barru yang memiliki kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 4 Fisik, moral dan budaya yang baik. Ini mencakup pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang baik, dan pembangunan budaya yang memperkuat nilai-nilai positif dalam masyarakat. Selain itu upaya pengembangan manusia yang unggul dan inklusif juga mengarahkan pada penciptaan kondisi lingkungan yang kondusif. Keamanan dan ketertiban diupayakan melalui mendorong kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan norma sosial untuk menciptakan lingkungan yang tertib. 3 Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur dan Wilayah Yang Berketahanan Iklim Mengarahkan perwujudan suatu kondisi di mana pembangunan infrastruktur terlaksana dengan memperhatikan dampak lingkungan, yang mengandung makna bahwa memanfaatkan sumber daya secara efisien, ekosistem alami terjaga dan dikelola secara berkelanjutan, berketahanan terhadap bencana namun tetap membangun infrastruktur baru berdasarkan potensi dan daya dukung wilayah yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Hal ini dimaksud untuk melindungi dan memulihkan ekosistem alami untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dan fungsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 5 ekologisnya. Sementara itu berketahanan iklim mengandung makna berketahanan terhadap kondisi ekstrem yang dapat mengakibatkan bencana, ketahanan terhadap bencana diupayakan melalui mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, termasuk bencana alam dan non alam. 4 Meningkatkan Good Governance Yang Bernafaskan Keagamaan Mengarahkan perwujudan pemerintahan yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, sambil tetap memegang teguh nilai-nilai keagamaan. Pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas yang berarti setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus dapat diakses dan dipahami oleh publik. Serta bertanggung jawab. atas segala keputusan dan tindakan yang diambil serta meningkatkan kompetensi ASN yang berkahlak. Pemerintah harus bersedia diawasi dan dievaluasi oleh publik serta memberikan pertanggungjawaban yang jelas atas penggunaan sumber daya publik. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga merupakan kunci Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 6 untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif dan responsif, menuju reformasi Birokrasi. Misi ini juga menekankan pentingnya nilai-nilai keagamaan sebagai landasan dalam setiap aspek tata kelola pemerintahan. Ini mencakup integritas, keadilan, dan penghormatan terhadap etika dan moral dalam menjalankan pemerintahan. 5 Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Yang Berdaya Saing Mengarahkan sumber daya dan upaya dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal guna menciptakan transformasi ekonomi yang berdaya saing. Melalui strategi ini, kami berkomitmen untuk mengidentifikasi dan mengembangkan keunggulan ekonomi Kabupaten Barru, memanfaatkan serta mengintegrasikan sumber daya lokal dengan cara yang inovatif dan berkelanjutan. Peningkatan investasi menjadi pilar utama dalam mendukung upaya ini, dengan mengundang investasi dalam skala lokal dan internasional untuk mendukung pertumbuhan sektor basis seperti sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, transformasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 7 ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud, memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan. Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Barru dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah menjadi landasan perumusan sasaran, strategi, dan kebijakan RKPD sebagai rencana tahunan. Rumusan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut:
1.Diturunkan secara lebih operasional dari masing- masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
2.Untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
3.Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu- isu strategis pembangunan daerah;
4.Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
5.Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1.Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2.Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3.Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu- isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMART-C Target dari tujuan dan sasaran tahun 2026 menjadi landasan RKPD Tahun 2026, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 8 Tabel 4.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Kabupaten Barru dan Target Kinerja Tahun 2026 No Visi dan Misi, Tujuan, dan Sasaran Indikator Satuan Realisasi Tahun 2024 Asumsi Capaian Tahun 2025 Target Tahun 2026 Visi : Barru Berkeadilan, Barru Maju Berkelanjuta, Barru Sejahterah Lebih Cepat 1 Misi 1: Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka 1 Tujuan : Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat Indeks Gini Poin 0,354 0,300 0,298 1 Sasaran : Berkurangnya Kemiskinan Masyarakat Angka Kemiskinan % 8,31 7,65 7.47 2 Sasaran : Berkembangnya lapangan kerja dan peluang usaha Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 6,42 6,33 6,24 2 Misi 2 : Membangun Manusia Yang Unggul dan Inklusif 2 Tujuan : Meningkatkan kualitas manusia yang cerdas dan sehat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Poin 74,51 75,22 75,77 3 Sasaran : Meningkatnya mutu pendidikan Indeks Pendidikan Poin 67,19 67,51 68,15 Nilai Rapor pendidikan Poin 62,62 80.21 82,17 4 Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Indeks Kesehatan poin 81,15 82,51 83,31 Prevalensi Stunting % 21,00 24,6 22,3 3 Misi 3 : Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur dan Wilayah Yang Berketahanan Iklim 3 Tujuan : Meningkatkan daya saing infrastruktur dan wilayah yang berkelanjutan serta berketahanan bencana Indeks daya saing pilar infrastruktur Poin 3,990 3,995 4,000 Indeks Resiko Bencana Poin 143,89 136,41 128,93 5 Sasaran : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Indeks Infrastruktur Daerah Poin - 55 56,85 6 Sasaran : Menurunnya emisi GRK Penurunan Intensitas Emisi GRK % - 36,56 39,88 7 Sasaran : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pencegahan dan Indeks Ketahanan Daerah Poin 0,49 0,54 0,56 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 9 No Visi dan Misi, Tujuan, dan Sasaran Indikator Satuan Realisasi Tahun 2024 Asumsi Capaian Tahun 2025 Target Tahun 2026 Penanggulangan Bencana 4 Misi 4 : Meningkatkan Good Governance Yang Bernafaskan Keagamaan 4 Tujuan : Meningkatkan Integritas tata kelola Pemerintahan Indeks Reformasi Birokrasi Poin 68,28 70,82 73,37 8 Sasaran : Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsif, adaptif, kolaboratif yang bernafaskan keagamaan Nilai SAKIP Poin 61,43 62,83 65,87 Indeks Pemeritnahan Digital Poin - 0,8 1,00 Indeks Pelayanan Publik Poin 3,480 4,010 4,066 Maturitas SPIP Level 2 3 3 5 Misi 5: Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Yang Berdaya Saing 5 Tujuan : Meningkatkan produktifitas ekonomi daerah PDRB Perkapita Rp. Juta 52,28 56,26 66,75 9 Sasaran : Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah Pertumbuhan Ekonomi % 4,92 5,74 5,81 10 Sasaran : Meningkatnya daya saing industri pengolahan Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB % 4,97 5,29 5,62 11 Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Rasio PAD terhadap pendapatan daerah % 13,46 12,97 13,36 Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Barru tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 10 Tabel 4.4 Konsistensi Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun pelaksanaan 2026 dan RKPD Tahun 2026 No RPJMD Tahun Pelaksanaan 2026 RKPD Tahun 2026 Keterangan Tujuan/Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Satuan Target Tujuan/Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Satuan Target 1 Tujuan : Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat Indeks Gini Poin 0,297 Tujuan : Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat Indeks Gini Poin 0,297 1 Sasaran : Berkurangnya Kemiskinan Masyarakat Angka Kemiskinan % 7,47 Sasaran : Berkurangnya Kemiskinan Masyarakat Angka Kemiskinan % 7,47 2 Sasaran : Berkembangnya lapangan kerja dan peluang usaha Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 6,24 Sasaran : Berkembangnya lapangan kerja dan peluang usaha Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 6,24 2 Tujuan : Meningkatkan kualitas manusia yang cerdas dan sehat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Poin 75,77 Tujuan : Meningkatkan kualitas manusia yang cerdas dan sehat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Poin 75,77 3 Sasaran : Meningkatnya mutu pendidikan Indeks Pendidikan Poin 68,15 Sasaran : Meningkatnya mutu pendidikan Indeks Pendidikan Poin 68,15 Nilai Rapor pendidikan Poin 82,17 Nilai Rapor pendidikan Poin 82,17 4 Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Indeks Kesehatan poin 83,31 Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Indeks Kesehatan poin 83,31 Prevalensi Stunting % 22,3 Prevalensi Stunting % 22,3 3 Tujuan : Meningkatkan daya saing infrastruktur dan wilayah yang berkelanjutan serta berketahanan bencana Indeks daya saing daerah pilar infrastruktur Poin 4,000 Tujuan : Meningkatkan daya saing infrastruktur dan wilayah yang berkelanjutan serta berketahanan bencana Indeks daya saing daerah pilar infrastruktur Poin 4,000 Indeks Resiko Bencana Poin 128,93 Indeks Resiko Bencana Poin 128,93 5 Sasaran : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Indeks Infrastruktur daerah Poin 56,85 Sasaran : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Indeks Infrastruktur daerah Poin 56,85 6 Sasaran : Menurunnya emisi GRK Penurunan Intensitas Emisi GRK % 39,88 Sasaran : Menurunnya emisi GRK Penurunan Intensitas Emisi GRK % 39,88 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 11 No RPJMD Tahun Pelaksanaan 2026 RKPD Tahun 2026 Keterangan Tujuan/Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Satuan Target Tujuan/Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Satuan Target 7 Sasaran : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah Poin 0,54 Sasaran : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah Poin 0,54 4 Tujuan : Meningkatkan Integritas tata kelola Pemerintahan Indeks Reformasi Birokrasi Poin 73,37 Tujuan : Meningkatkan Integritas tata kelola Pemerintahan Indeks Reformasi Birokrasi Poin 73,37 8 Sasaran : Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsif, adaptif, kolaboratif yang bernafaskan keagamaan Nilai SAKIP Poin 65,87 Sasaran : Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsif, adaptif, kolaboratif yang bernafaskan keagamaan Nilai SAKIP Poin 65,87 Indeks Pemerintahan Digital Poin 0,8 Indeks Pemerintahan Digital Poin 0,8 Indeks Pelayanan Publik Poin 4,066 Indeks Pelayanan Publik Poin 4,066 Maturitas SPIP Level 3 Maturitas SPIP Level 3 5 Tujuan : Meningkatkan produktifitas ekonomi daerah PDRB Perkapita Rp. Juta 66,75 Tujuan : Meningkatkan produktifitas ekonomi daerah PDRB Perkapita Rp. Juta 66,75 9 Sasaran : Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah Pertumbuhan Ekonomi % 5,81 Sasaran : Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah Pertumbuhan Ekonomi % 5,81 10 Sasaran : Meningkatnya daya saing industri pengolahan Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB % 5,62 Sasaran : Meningkatnya daya saing industri pengolahan Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB % 5,62 11 Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Rasio PAD terhadap pendapatan daerah % 13,36 Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Rasio PAD terhadap pendapatan daerah % 13,36 Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Kab. Barru 2025-2029 dan Rumusan RKPD 2026 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 12 4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Prioritas pembangunan Kabupaten Barru tahun 2026 disusun berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2026 sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Barru tahun 2025- 2029, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026. Tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan dijelaskan sebagai berikut. 4.2.1 Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026 Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Nasional 2025-2029. RPJMN ini menjadi acuan penyusunan prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026. Visi abadi Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 adalah menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dan selanjutnya diturunkan ke visi RPJMN 2025-2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai Visi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 maka ditetapkan asta cita pembangunan yang juga menjadi Prioritas Nasional, yaitu:
1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), Prioritas Nasional 1.
2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui slyasembada pangan, energi, air ekonomi syariah. ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, Prioritas Nasional 2.
3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 13 industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, Prioritas Nasional 3.
4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi millenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas, Prioritas Nasional 4.
5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, Prioritas Nasional 5.
6.Membangun daridesa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, Priroitas Nasional 6.
7.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan, Prioritas Nasional 7.
8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, Prioritas Nasional 8. 4.2.1.1 Tema Pembangunan Nasional Tahun 2026 Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Tema pembangunan RKP pada tahun 2026 adalah sebagai berikut: “Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. RKP Tahun 2026 ini diproyeksikan sebagai respons atas perubahan global sekaligus pemenuhan mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 14 Kedudukan RKP Tahun 2026 sebagai rencana kerja Tahap kedua Pembangunan 5 Tahunan yang merupakan tahapan penguatan fondasi dalam kerangka pencapaian Indonesi Emas 2045. 4.2.1.2 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026 Untuk mencapai visi Indonesia Emas Tahun 2045 maka ditetapkan 5 (lima) sasaran pembangunan dalam RPJMN 2025-2029 yaitu:
1.Meningkatnya Pendapatan per kapita menuju setara negara maju
2.kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional Meningkat
3.Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang
4.daya saing sumber daya manusia meningkat, dan
5.intensitas Emisi GRK menuju net zero emission Adapun sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 sampai dapat digambarkan sebagai berikut: Tabel 4.4 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 15 Sumber : Perpres 12 Tahun 2025 4.2.1.3 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026 Tema RKP 2026 “Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”, diwujudkan melalui sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2026, yaitu: 1). Laju Pertumbuhan Ekonomi; 2). PDRB per kapita (juta); 3). Kontribusi PDRB Provinsi; 4). Tingkat Kemiskinan; 5). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 6). Indeks Rasio Gini; 7). Indeks Modal Manusia; 8). Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK dan 9). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 16 Secara visual tema dan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2026 disajikan sebagai berikut: Gambar 4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2026 Sumber : Rancangan Awal RKP Tahun 2026 Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan rahun 2026, ditetapkan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 17 Gambar 4.3 Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2026 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 4.2.2 Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 4.2.2.1 Tema Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2025- 2029 dan RKP Tahun 2026. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tema pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026 yaitu “Peningkatan Kualitas SDM Yang Berahlak dan Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 18 Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif” dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:
1.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif
2.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata
3.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah
4.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata
5.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 4.2.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKPD Provinsi Tahun 2026, maka arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2026 sebagai berikut:
1.Peningkatan kompetensidan kinerja ASN berdasarkan kebutuhan organisasi
2.Peningkatan kualitas penatausahaan kinerja keuangan
3.Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel
4.Peningkatan kualitas data,informasi dan keterbukaan informasi berbasis teknologi informasi yang didukung oleh keamanan informasi digital serta pengembangan inovasi
5.Peningkatan keterjangkauan terhadap layanan infrastruktur yang berkualias memenuhi standar GESI (Gender Equality and Social Inclusion)
6.Peningkatan kualitas produksi dan produktifitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan
7.Mendorong peningkatan persebaran investasi ke daerah yang belum berkembang; peningkatan pelayanan dan pemberian kemudahan/insentif penanaman modal di daerah
8.Peningkatan kualitas dan partisipasi Angkatan kerjadi berbagai bidang pembangunan termasuk bagi penyandang disabilitas
9.Peningkatan kualitas SDM masyarakat miskin, penguatan pemberdayaan masyarakat, pemberian kemudahan akses usaha dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 19 pasar berbasis potensi local serta peningkatan kualitas layanan dasar kepada masyarakat miskin
10.Mendorong Kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga ketrampilan untuk kemandirian PPKS dan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin melalui dukungan berbagai sektor
11.Peningkatan kualitas pembelajaran berbasis IT dengan pendekatan yang adaptif dan merata serta memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas
12.Penguatan ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang perbaikan kualitas pendidikan
13.Peningkatan pemerataan dan kualitas akses pelayanan kesehatan dengan (1) Pemenuhan sarana prasarana; (2) Pemenuhan jumlah dan distribusi SDM Kesehatan secara bertahap dan menyeluruh termasuk SDM Kesehatan mental dan disabilitas; (3) Penyusunan kebijakan dan perbaikan baseline data
14.Perkuatan jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting
15.Peningkatan kualitas pelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah
16.Peningkatan kualitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di tingkat provinsi
17.Peningkatan keberdayaan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan lapangan kerja formal, termasuk bagi kelompok rentan
18.Peningkatan cakupan dan kualitas layanan pemenuhan hak dan perlindungan anak di seluruh sektor pembangunan
19.Pemantapan pengelolaan sektor pertanian ,perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dankehutanan secara berkelanjutandan berkeadilan
20.Peningkatan kualitas air, udara dan air laut serta upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
21.Pemantapan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, termasuk kelompok rentan, serta implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 20 4.2.2.3 Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 Berdasarkan tema, sasaran dan arah kebijakan untuk mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 difokuskan pada sasaran sebagaimana diuraikan pada tabel berikut: 2023) 84,06 135,05 S.6. Meningkatnya produktivitas ekonomi dan swasembada pangan IS.11. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB Persen 13,02 46,67-47,13 14,73-15,2 IS.12. Rasio Volume usaha koperasi terhadap PDRB (&) Persen n.a 1 2,01* IS.13. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Persen 6,99 6,63 4.98 IS.14. Indeks Ketahanan Pangan Persen 83,82 86,01 89,97 IS. 7. Meningkatnya integrasi ekonomi regional dan global IS.15. Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Persen 9,68 10,9* 12,6* IS. 8. Meningkatnya stabilitas fiskal dan ekonomi makro daerah IS.16. Tingkat Inflasi (%) Persen 1,23 3,05-3,72 2,45 - 3,43 IS.17. Inklusi Keuangan Persen 75,02 85,03 95,61 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 23 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2025 TUJUAN/SASARAN INDIKATOR SATUAN CAPAIAN TAHUN 2024 Target 2026 Target 2030 IS.9. Meningkatnya pembangunan perdesaan IS.18. Persentase Desa Mandiri Persen 32,88 34,05 38,71 IS.10. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran IS.19. Tingkat Kemiskinan (%) Persen 7,77 6,85 – 7,08 5,35 -5.96 IS.20. Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 4,19 (Agst) 3,64-4,03 3,02-3,76 I.T. 4. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital IT.4. Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) Nilai 54,43 (2022) 55,66 56,56 IS. 11. Meningkatnya jangkauan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi IS.21. Nilai Pilar Infrastruktur ITDN Nilai 59,93 (2022) 62,12 63,58 IS. 12. Meningkatnya ketrampilan digital masyarakat IS.22. Nilai Pilar Ketrampilan Masyarakat ITDN Nilai 53,92 (2022) 62,12 63,58 T. 5. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, inovatif, dan responsif IT.5. Indeks Reformasi Birokrasi Poin 81,74 81,86 82,80 S. 13.Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah IS.23. Nilai SAKIP Angka 69,02 70,03 70,50 S.14. Meningkatnya kualitas pelayanan publik IS.24. Indeks Inovasi Daerah Angka 59,66 61,5 65 S.15. Meningkatnya inovasi pembangunan daerah IS.25. Indeks SPBE Poin 3,94 4,05 4,25 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 24 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 TUJUAN/SASARAN INDIKATOR SATUAN CAPAIAN TAHUN 2024 Target 2026 Target 2030 IS.26. Indeks Pelayanan Publik Poin 4,12 4,44 4,59 I.T. 6. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata dan lingkungan yang berkelanjutan IT.6.1. Indeks Wiliamson Angka n.a 0,54 0,5 IT.6.2. IKLH Angka 75,69 77,82 78,67 IT.6.3. Penurunan Intensitas Emisi GRK persen n.a 33,46 48,49 S.16. Meningkatnya kualitas infrastruktur IS.27. Indeks Layanan Infrastruktur Angka 85,64 88,83 90,33 S.17. Meningkatya ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim IS.28. Indeks RIsiko Bencana Poin 140,76 134,20- 133,12 129,17 – 123,78 Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 25 4.2.3 Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026 4.2.3.1 Tema Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026 Prioritas pembangunan daerah pada tahun 2026 merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran yang pada dasarnya meliputi program program unggulan perangkat daerah, target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Adapun tema pembangunan daerah tahun 2026 yaitu “Kolaborasi untuk Barru yang Berkeadilan, Maju Berkelanjutan dan Sejahtera Lebih Cepat” dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :
1.Pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran
2.Peningkatan sumber daya manusia yang inklusif
3.Peningkatan kualitas insfrastruktur yang berketahanan iklim
4.Tata kelola pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai agama
5.Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis potensi Adapun penjelasan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 26 Tabel 4.6 Penjelasan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026 No . Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 Penjelasan Prioritas Pembangunan Daerah 1 Pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran Mencakup upaya umum dalam penanggulangan kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem dan mengurangi tingkat pengangguran 2 Peningkatan sumber daya manusia yang inklusif Mencakup upaya umum untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui aspek pendidikan dan kesehatan. 3 Peningkatan kualitas insfrastruktur yang berketahanan iklim Mencakup upaya umum dalam membangun, memelihara dan mengembangkan infrastruktur yang berorientasi strategis yang berwawasan lingkungan dan berketahanan terhadap bencana 4 Tata kelola pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai agama Mencakup upaya umum dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi, ketentraman dan ketertiban umum, penguatan nilai- nilai agama dan sosial budaya 5 Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis potensi Mencakup upaya umum dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan meliputi peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi wilayah Sumber : Rancangan RPJMD Kab. Barru Tahun 2025-2029 Penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026 telah diselaraskan dengan 8 program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 yang merupakan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Barru yang menjadi acuan dalam menetapkan program prioritas pembangunan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 27 Tabel 4.7 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026 dengan Program Prioritas pada RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 No. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2026 PROGRAM PRIORITAS RPJMD TAHUN 2025-2029 1 Pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terintegrasi dan terpadu (PIK Paket); - Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 2 Peningkatan sumber daya manusia yang inklusif - Peningkatan Kualitas dan akses pelayanan Pendidikan; - Pembangunan Akademi Sepak Bola Ramang; - Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk SD/MI dan SMP/Mts - Subsidi SPP Mahasiswa S1, S2, dan S3 dan terutama Beasiswa 5 orang untuk Mahasiswa Kedokteran; - Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD; - Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan; - Peningkatan kualitas dan akses Pelayanan Kesehatan; - Peningkatan kesejahteraan kader posyandu. 3 Peningkatan kualitas insfrastruktur yang berketahanan iklim - Peningkatan Infrastruktur Jalan - Peningkatan Infrastruktur Irigasi - Peningkatan Infrastruktur air Bersih 4 Tata kelola pemerintahan yang berlandaskan nilai- nilai agama - Penerapan dan Pengembangan Pemerintahan yang berbasis elektornik (SPBE) - Merit system ASN; - Digitalisasi Desa; - Perbaikan Tata Kelola dan peningkatan TPP ASN termasuk TPP bagi guru bersertifikasi - Perbaikan tata kelola musabah tilawatil qur’an dan umroh serta peningkatan insentif bagi pegawai sara dan guru mengaji Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 28 5 Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis potensi - Pembangunan dan pengembangan kawasan industri Barru (KIBAR) - Perbaikan tata kelola dan subsidi pupuk - Pembangunan dan pengembangan agroteknologi, agropolitan serta hilirisasi pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan. - SPBU Nelayan - Pembangunan Pariwisata Gurilla, - Penguatan Kapasitas UMKM dan Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis lokal Sumber : Rancangan RPJMD Kab. Barru Tahun 2025-2029 4.2.3.2 Sasaran Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026 Berdasarkan tema pembangunan tahun 2026 “Kolaborasi untuk Barru yang Berkeadilan, Maju Berkelanjutan dan Sejahtera Lebih Cepat” maka sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk mencapai sasaran yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Barru tahun 2025-2029 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut. Tabel 4.8 Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026 No Sasaran Pembangunan Indikator Satuan Target Tahun 2026 1 Berkurangnya kemiskinan masyarakat Angka Kemiskinan % 7,47 2 Berkembangnya Lapangan kerja dan peluang usaha Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 6,24 3 Meningkatnya mutu pendidikan Indeks Pendidikan Poin 68,15 Nilai Rapor pendidikan Poin 82,17 4 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Indeks Kesehatan Poin 83,31 Prevalensi Stunting % 22,3 5 Meningkatnya kualitas infrastrukut Indeks Infrastruktur Daerah Poin 56,85 6 Menurunnya emisi GRK Penurunan Intensitas Emisi GRK % 39,88 7 Meningkatnya Kualitas Manajemen Indeks Ketahanan Daerah Poin 0,54 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 29 No Sasaran Pembangunan Indikator Satuan Target Tahun 2026 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 8 Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsive, adaptif, kolaboratif, yang bernafaskan keagamaan Nilai SAKIP Poin 65,87 Indeks Pemerintahan Digital Poin 0,8 Indeks Pelayanan Publik Poin 4,066 Maturitas SPIP Level 3 9 Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah Pertumbuhan Ekonomi % 5,81 10 Meningkatnya daya saing industry pengolahan Kontribusi sector industry pengolahan terhadap PDRB % 5,62 11 Meningkatnya kemandirian fiscal daerah Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah % 13,36 Sumber : Rancangan RPJMD Kab. Barru Tahun 2025-2029 4.2.3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026 Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKPD tahun 2026, ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2026 sebagai berikut :
1.mengintegrasian penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui pembangunan sistem terpadu berbasis teknologi yang mencakup perbaikan infrastruktur layanan dasar, peningkatan akses dan pendidikan vokasi, dan pengembangan program pelatihan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja;
2.Meningkatkan kualitas manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, derajat kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, organisasi non pemerintah dan lembaga terkait lainnya, dengan dukungan kebijakan yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 30
3.Meningkatkan kualitas infrastruktur bekrlanjutan dan berketahanan wilayah terhadap bencana melalui perencanaan terpadu berbasis resiko, optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam, penguatan kapasitas sumberdaya manusia dengan penerapan teknologi inovatif, penguatan sistem peringatan dini, serta perluasan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat guna membangun infrastruktur yang tangguh, ramah lingkungan, adaptif terhadap perubahan iklim serta resiko bencana.
4.Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui inovasi pelayanan publik yang cepat, mudah dan transparan dengan dukungan pengembangan sumberdaya manusia yang kompeten serta berbasis hasil penelitian
5.Meningkatkan produktifitas perekonomian daerah dengan arah kebijakan mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, pariwisata, serta memperkuat kapasitas UMKM, menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah. 4.2.3.4 Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026 Tema, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 dituangkan dalam 5 (lima) Prioritas Kabupaten (PK) RKPD tahun
2026.Lima PK tersebut merupakan agenda pembangunan yang terkandung dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 dan dilanjutkan pada RKPD Tahun 2026 sebagai koridor pencapaian tema, sasaran dan arah kebijakan pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektifitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Untuk mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Barru tahun 2026 difokuskan pada sasaran pembangunan, arah kebijakan dan program prioritas serta indikator kinerjanya sebagaimana diuraikan pada tabel berikut. Peningkatan kualitas dan akses pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk SD/MI dan SMP/Mts, Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD Program Pengelolaan Pendidikan APM PAUD 92,10 % Diknasbud APM SD 95 % APM SMP 95 % Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) 1400 Orang Pembangunan Akademi Sepak bola ramang Program pengembangan Kapasitas daya saing Keolahragaan Persentase Raihan prestasi / Medali pada Event olahraga Nasional dan Provinsi 2,00 % Disparpora Subsidi SPP Mahasiswa S1, S2, dan S3 dan terutama Beasiswa 5 orang untuk Program pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 15,30 % Disparpora BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 37 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 No Prioritas pembangunan daerah Sasaran Arah kebijakan tahun 2026 Program prioritas Program (Kepmedagri) Indikator kinerja Target tahun 2026 Perangkat daerah Mahasiswa Kedokteran Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 0,91 % Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Peningkatan kualitas dan akses Pelayanan Kesehatan, Peningkatan kesejahteraan kader posyandu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Kematian Ibu (AKI) per 1000 Kelahiran Hidup < 5 Dinas Kesehatan ngka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup < 20 Persentase Balita Stunting 17,3 % Persentase Pasien yang tertangani sesuai standar berdasarkan peraturan perundangundanga n 100 % Jumlah penyakit menular dan tidak menular yang tertangani 100 % BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 38 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 No Prioritas pembangunan daerah Sasaran Arah kebijakan tahun 2026 Program prioritas Program (Kepmedagri) Indikator kinerja Target tahun 2026 Perangkat daerah Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 18,90 % DPMDPPKB Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adan dan Masyarakat Hukum adat Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Yang Aktif 100 % DPMPDPKB 3 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTU R YANG BERKETAHANAN IKLIM Meningkatnya daya saing infrastruktur wilayah Meningkatkan kualitas infrastruktur bekrlanjutan dan berketahanan wilayah terhadap bencana melalui perencanaan terpadu berbasis resiko, optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam, penguatan kapasitas sumberdaya manusia dengan penerapan teknologi inovatif, penguatan sistem peringatan dini, serta perluasan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat guna membangun infrastruktur yang tangguh, ramah lingkungan, adaptif terhadap perubahan Peningkatan Infrastruktur jalan Program Penyelenggaraan Jalan Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota 35,06 % Dinas PUTR Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Persentase Jaringan Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten 42 % Dinas PUTR Peningkatan Infrastruktur Irigasi Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi 72 % Dinas PUTR Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota 12,9 % BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 39 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 No Prioritas pembangunan daerah Sasaran Arah kebijakan tahun 2026 Program prioritas Program (Kepmedagri) Indikator kinerja Target tahun 2026 Perangkat daerah iklim serta resiko bencana Peningkatan Infrastruktur Air Bersih Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Persentase rumah tangga yang mengakses layanan pengolahan air limbah domestik layak 74 % Dinas PUTR Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase rumah tangga yang mengakses air minum layak 86 % Dinas PUTR Menurunnya emisi GRK Program Pengendalian dan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air 71 Dinas Lingkungan HidupIndeks Kualitas Udara 72 Meningkatnya Kualitas Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran (SPM) 100 % BPBD Program Penanggulangan Bencana Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan Informasi Rawan Bencana (SPM) 100 % BPBD Persentase jumlah warga negara yang memeperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (SPM) 100 % BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 40 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 No Prioritas pembangunan daerah Sasaran Arah kebijakan tahun 2026 Program prioritas Program (Kepmedagri) Indikator kinerja Target tahun 2026 Perangkat daerah Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (SPM) 100 % 4 TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsive, adaptif, kolaboratif yang bernafaskan keagamaan Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui inovasi pelayanan publik yang cepat, mudah dan transparan dengan dukungan pengembangan sumberdaya manusia yang kompeten serta berbasis hasil penelitian enerapan dan Pengembangan Pemerintahan yang berbasis elektornik (SPBE) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 0,88 % Diskominfo Digitalisasi Desa Program Administrasi Pemerintahan Desa Persentase peningkatan desa yang mencapai tertib adimistrasi sesuai peraturan Per UU an 100 % DPMDPPKB Program Penataan Desa Persentase Penataan Desa yang baik sesuai peraturan Per UU an 7,5 % DPMDPPKB Perbaikan tata kelola musabah tilawatil qur’an dan umroh serta peningkatan insentif bagi pegawai sara dan guru mengaji Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat Persentase pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan 100 % Bagian Kesejahteraa n Rakyat BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 41 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 No Prioritas pembangunan daerah Sasaran Arah kebijakan tahun 2026 Program prioritas Program (Kepmedagri) Indikator kinerja Target tahun 2026 Perangkat daerah 5 PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT BERBASIS POTENSI Meningkatnya daya saing industry pengolahan Meningkatkan produktifitas perekonomian daerah dengan arah kebijakan mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, pariwisata, serta memperkuat kapasitas UMKM, menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Pembangunan dan pengembangan kawasan industri Barru (KIBAR) Program perencanaan dan Pembangunan industri Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIK 100 % Dinas Koperasi dan UKM Program Pengendalian izin usaha industri Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait 100 Dinas Koperasi dan UKM Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW 100 % Dinas PUTR Program Pelayanan Penanaman Modal Persentase Peningkatan Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang diterbitkan 100 % DPMPTSP Meningkatnya nlai tambah ekonomi daerah Perbaikan tata kelola dan subsidi pupuk, Pembangunan dan pengembangan agroteknologi, agropolitan serta hilirisasi Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung tanaman pangan, Perkebunan dan Holtikultura 100 % Dinas Pangan, Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 42 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 No Prioritas pembangunan daerah Sasaran Arah kebijakan tahun 2026 Program prioritas Program (Kepmedagri) Indikator kinerja Target tahun 2026 Perangkat daerah pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan.SPB U nelayan Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung Peternakan 100 % Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Tingkat Produktivitas pertanian per hektar per tahun 5,37 % Dinas Pangan, Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tingkat Produktivitas Sektor Peternakan Per Tahun 3,23 % Program Penyuluh Pertanian Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani 25 % Dinas Pangan, Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Produksi Perikanan Budidaya 6.650,21 Ton Dinas Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Produksi Perikanan Tangkap Nelayan 21.030,8 0 Ton Dinas Perikanan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan UMKK 1.463,85 Ton Dinas Perikanan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 43 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 No Prioritas pembangunan daerah Sasaran Arah kebijakan tahun 2026 Program prioritas Program (Kepmedagri) Indikator kinerja Target tahun 2026 Perangkat daerah Pembangunan Pariwisata Gurilla Program Peningkatan daya Tarik Destinasi Pariwisata persentase Peningkatan Jumlah PAD Pariwisata 2 % Disparpora Penguatan Kapasitas UMKM dan Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis local Program Pengembangan UMKM Persentase Peningkatan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha mikro 0,90 % Dinas Koperasi dan UKM Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Persentase Peningkatan Kualitas SDM Perkoperasian 65 Dinas Koperasi dan UKM Program pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang 100 Dinas Koperasi dan UKM Rogram Pengelolaan Pendapatan Daerah Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD 0,02 % Bapenda Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Sumber : Data olah Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 Prioritas pembangunan daerah tersebut dirumuskan berdasarkan permasalahan pembangunan daerah, isu-isu strategis dan arah pembangunan tahun 2026 yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029. Adapun keterkaitan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut. Tabel 4.11 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Kab.Barru Tahun 2026 No Permasalahan Pembangunan No Isu Strategis Daerah No Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026 1 Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan,dan pemerataan pendapatan 1 Peningkatan penyerapan tenaga kerja, penanggulangan kemiskinan. 1 Pengentasan Kemiskinan dan mengurangi pengangguran 2 Masih rendahnya kualitas pembangunan manusia 2 Perluasan dan peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia 2 Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang inklusif 3 Masih Minimnya kualitas infrastruktur, dan tingginya Risiko Bencana Hidrometeorologi 4 Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah serta Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan 3 Peningkatan kualitas Infrastuktur yang berketahanan iklim 4 Tata kelola pemerintahan daerah belum efektif dan efisien 5 Penguatan reformasi birokrasi dan Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih 4 Tata Kelola Pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai agama 5 Masih rendahnya daya saing daerah 6 Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang mandiri dan berkelanjutan 5 Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis potensi Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Barru tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 45 4.2.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

a.Pendidikan;
b.Kesehatan;
c.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
e.Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
f.Sosial. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 46 Tabel 4.12 Prioritas Pembangunan yang mendukung atau terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2026 STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) Pengentasan Kemiskinan dan mengurangi pengangguran
1. 1.Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
2. 2.Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar Panti
3. 3.Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
4. 4.Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
5. 5.perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah Tanggap Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang inklusif
6. 1.Pendidikan Anak usia dini
7. 2.Pendidikan Dasar
8. 3.Pendidikan Kesetaraan
9. 4.Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil
10. 5.Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin
11. 6.Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir
12. 7.Pelayanan Kesehatan Bagi Balita
13. 8.Pelayanan Kesehatan Bagi usia pendidikan dasar
14. 9.Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Produktif
15. 10.Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Lanjut
16. 11.Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
17. 12.Pelayanan Kesehatan Bagi Diabetes Militus
18. 13.Pelayanan Kesehatan Bagi gangguan jiwa berat
19. 14.Pelayanan Kesehatan Bagi tuberkulosis
20. 15.Pelayanan Kesehatan Bagi penderita HIV Peningkatan kualitas Infrastuktur yang berketahanan iklim
21. 1.Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
22. 2.Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah
23. 3.Penyediaan Kebutuhan Pokok Air minum sehari- Hari
24. 4.Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 47 PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2026 STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) Tata Kelola Pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai agama
25. 1.Pelayanan Ketentraman dan ketertiban
26. 2.Pelayanan Informasi Rawan Bencana
27. 3.Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
28. 4.Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban Bencana
29. 5.Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis potensi
30. 1.Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
31. 2.Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah
32. 3.Penyediaan Kebutuhan Pokok Air minum sehari- Hari Untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang optimal, maka program prioritas pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026 yang mendukung SPM dalam rangka sinergitas dan sinkronisasi prioritas pembangunan. Adapun program prioritas pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026 yang mendukung SPM disajikan pada tabel berikut : 4.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SASARAN PEMBANGUNAN Arah kebijakan, strategi dan program pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah dengan efektif dan efisien. Berdasarkan permasalahan serta isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab II, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan diatas, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang dijabarkan sebagai berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 48 4.3.2 Arah Kebijkan Pembangunan Daerah A. Perumusan Arah Kebijakan Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran prioritas pembangunan yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RKPD. Adapun perumusan arah kebijakan RKPD sebagai berikut: Tabel 4.14 Permusuan Arah Kebijakan RKPD No Prioritas Pembangunan Arah Kebijakan Ket 1 Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka Mengintegrasikan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui pembangunan sistem terpadu berbasis teknologi informasi, yang mencakup perbaikan infrastruktur layanan dasar, peningkatan akses pendidikan vokasi, dan pengembangan program pelatihan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja (AK.1) 2 Membangun Manusia yang Unggul dan Inklusif Peningkatkan mutu pendidikan, derajat kesehatan,ndan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi nonpemerintah, dan lembaga terkait lainnya, dengan dukungan kebijakan yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjtan (AK.2) 3 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah yang Berkekuatan Iklim Meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan dan ketahanan wilayah terhadap bencana melalui perencanaan terpadu berbasis risiko, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, penguatan kapasitas sumber daya manusia dengan penerapan teknologi inovatif, penguatan sistem peringatan dini, serta perluasan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat guna membangun infrastruktur yang tangguh, ramah lingkungan, dan adaptif terhadap perubahan iklim serta risiko bencana (AK.3) 4 Meningkatkan Good Governance yang Bernafaskan Keagamaan Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui inovasi pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan, dengan dukungan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten serta berbasis hasil penelitian (AK.4) 5 Meningkatkan Produkivitas Perekonomian yang Berdaya Saing engembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan pariwisata, serta memperkuat kapasitas UMKM, menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah (AK.5) Sumber: Analisis Tim Penyusun RKPD 2026 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 49 4.3.2 Strategi Pembangunan Daerah A. Perumusan Strategi Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RKPD. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Rumusan strategi merasionalkan pilihan arah kebijakan sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Adapun penahapan pembangunan sebagai berikut. Tabel 4.15 Perumusan Strategi RKPD Prioritas Pembangunan Optimalisasi Sumber Daya Fokus Kewilayahan Program Prioritas Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat - Pemetaan Berbasis Teknologi Informasi untuk identifikasi kantong kemiskinan dan wilayah TPT tinggi - Penataan Layanan Dasar yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat miskin - Bantuan Sosial yang terarahberbasis data terpadu yang terintegrasi - Pelatihan vokasi berbasis kebutuhan sektor pertanian, perikanan, UMKM dan konstruksi dan pertambangan - Pengembangan Sekolah Rakyat - Desa tertinggal dengann Angka kemiskinan dan pengangguran tertinggi - Daerah Infrastruktur Terbatas (Desa Bulo-Bulo, Gattareng, Bacu- Bacu Kecamatan Pujananting) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terintegrasi dan Terpadu (PIK PAKET) - Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Membangun Manusia yang Unggul dan Inklusif - Pemetaan Kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan dengan wilayah akses yang rendah - Peningkatan Akses Layanan dasar Sekolah, Puskesmas, dan Posyandu di wilayah tertinggal - Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan - Pelatihan bagi guru, tenaga kesehatan dan kader posyandu untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan - Wilayah dengan Anak Putus Sekolah yang Tinggi - Wilayah dengan pravalensi tinggi - Peningkatan Kualitas dan akses pelayanan pendidikan - Subsidi SPP Mahasiswa SI S2, dan S3 dan terutama Beasiswa 5 orang untuk mahasiswa Kedokteran - Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 50 - Peningkatan kesejahteraan kader posyandu, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD - Subsidi SPP Mahasiswa S1, S2, dan S3 dan terutama Beasiswa 5 orang untuk mahasiswa Kedokteran - Pendampingan Makan Bergizi Sehat (MBG) - Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan - Peningkatan kesejahteraan kader posyandu - Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Wilayah yang Berketahanan Iklm - Peningkatan kualitas dan konektivitas infrastruktur dasar (jalan, jembatan, air bersih, sanitasi) untuk mendukung pemerataan pembangunan dan akses ekonomi. - Penguatan infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang ramah lingkungan guna meningkatkan ketahanan pangan dan efisiensi air. - Kajian lingkungan awal (AMDAL) untuk Kawasan Industri dan inisiasi program pengadaan lahan secara berkelanjutan untuk KIBAR Wilayah rural dengan infrastruktur terbatas, resiko bencana banjir dan wilayah potensi meningkatkan pendapatan masyarakat - Peningkatan Infrastruktur Jalan - Peningkatan Infrastruktur Irigasi - Peningkatan Infrastruktur air Bersih Meningkatan Good Governance yang Bernafaskan Keagamaan - Penguatan SPIP dan SAKIP serta penerapan E- Government - Peningkatan kapasitas dan profesionalisme ASN melalui implementasi merit system, pelatihan berkelanjutan, digitalisasi manajemen kinerja, dan pembentukan budaya kerja yang adaptif serta bernafaskan keagamaan - Penguatan kolaborasi riset dan kebijakan publik bersama akademisi, lembaga riset - Digitalisasi pelayanan desa tahap I (70% Desa sudah pelayanan berbasis digital) Peningkatan kapasitas kelembagaan keagamaan dan organisasi masyarakat untuk mendukung keharmonisan sosial, toleransi antarumat, serta keterlibatan dalam pelayanan publik - Pengarahan program kegiatan CSR swasta agar mendukung pembangunanprioritas daerah. - Wilayah dengan indeks pelayanan rendah, minim digitalisasi (Desa/Kecamatan) - Penerapan dan Pengembangan Pemerintahan yang berbasis elektronik (SPBE) - Merit system ASN - Digitalisasi Desa - Kelola dan peningkatan TPP ASN termasuk TPP bagi guru bersertifikasi - Meningkatkan Produktivitas Perekonomian - Penyusunan master plan kawasan industri berbasis - Kawasan Industri Barru (KIBAR) dan sekitarnya sebagai - Pembangunan dan pengembangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 51 yang Berdaya Saing data spasial dan potensi ekonomi lokal. - Kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah pusat, daerah, dan swasta untuk menyusun regulasi insentif dan tata ruang yang mendukung. - Penguatan UMKM dan koperasi terutama koperasi merah putih sebagai tulang punggung ekonomi lokal melalui pembiayaan, pendampingan dan teknologi - Penyusunan rencana pengelolaan kawasan dan membangun kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengelola Kawasan Industri - Peningkatan kawasan pengendalian dan monitoring yang ketat terhadap pemungutan pajak dan retribusi daerah - Optimalisasi potensi sumber-sumber pajak daerah melalui perluasan dan pemutkhiran basis pajak, peningkatan kepatuhan pajak serta digitalisasi sistem perpajakan daerah lokomotif transformasi ekonomi industri - Wilayah agropolitan dan pesisir dengan potensi pertanian, perikanan, dan peternakan untuk pengembangan hirilisasi dan agroteknologi. Kawasan Industri Barru - Perbaikan tata kelola dan subsdi pupuk - Pembangunan dan pengembangan agroteknologi, agropolitan serta hilirisasi pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan. - SPBU Nelayan Sumber: Analisis Tim Penyusun RKPD 2026 4.4 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Dan Kabupaten Dalam rangka keselarasan antar rencana pembangunan mulai dari level nasional hingga kabupaten/kota, maka dibutuhkan sinergitas dan sinkronisasi prioritas pembangunan. Adapun Kesesuaian sasaran indikator makro pembangunan provinsi dan kabupaten sesuai tabel berikut: Tabel 4.16 Kesesuaian Sasaran Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026 terhadap Target Provinsi Tahun 2026 No Indikator Makro Capaian 2024 Target Provinsi Terhadap Kab/Kota Target Ranwal RKPD Kab. Barru Tahun 2026 Kesepakatan Pembahasan Rakortekbang Target RKPD Kab. Barru Tahun 2026 1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,92 5,81 6,05 5,81 5,81 2 PDRB Perkapita 52,27 58,14 71,39 58,14 58,14 3 Kontribusi PDRB Kab/Kota 4 Tingkat Kemiskinan (%) 8,31 7.48 - 6.58 5,4 7.48 - 6.58 7.48 - 6.58 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 52 5 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6,42 6,24 5,64 6,24 6,24 6 Rasio Gini 0,31 0,297 0,352 0,297 0,297 7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,31 73,22 75,77 73,22 73,22 8 Penurunan Emisi GRK (%) - 32,66 43,2 32,66 32,66 9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,65 Sumber Data : Data Olah Bappelitbangda Kab.Barru Tahun 2025 Selanjutnya keselarasan sasaran pembangunan kabupaten , dengan sasaran pembangunan provinsi, dan prioritas nasional (Asta Cita) dilengkapi dengan penyajian tabel berikut : Tabel 4.17 Keselarasan Sasaran Pembangun Kabupaten Barru terhadap Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Asta Cita Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Sasaran Pembangunan Kabupaten Barru Prioritas Nasional/ Asta Cita
33. 1.Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata
34. 1.Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi millenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas, Prioritas Nasional 4.
35. 1.Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif
36. 2.Meningkatnya kualitas demokrasi
37. 3.Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan
38. 1.Meningkatnya Mutu pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi millenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas, Prioritas Nasional 4. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), Prioritas Nasional 1.
39. 1.Meningkatnya produktivitas ekonomi dan swasembada pangan
40. 1.Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui slyasembada pangan, energi, air Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 53
41. 2.Meningkatnya kualitas generasi muda dan kesetaraan gender ekonomi syariah. ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, Prioritas Nasional 2.
42. 1.Meningkatnya integrasi ekonomi regional dan global
43. 1.Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, Prioritas Nasional 5.
44. 1.Meningkatnya stabilitas fiskal dan ekonomi makro daerah
45. 1.Meningkatnya kemandirian fiskal daerah Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, Prioritas Nasional 3.
46. 1.Menurunnya kemiskinan dan pengangguran
47. 2.Meningkatnya pembangunan perdesaan
48. 1.Berkurangnya Kemiskinan Masyarakat Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, Priroitas Nasional 6.
49. 1.Meningkatnya ketrampilan digital masyarakat
50. 1.Berkembangnya Lapangan Kerja dan kualitas tenaga kerja Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, Prioritas Nasional 3.
51. 1.Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah
52. 2.Meningkatnya kualitas pelayanan public
53. 3.Meningkatnya inovasi pembangunan daerah
54. 1.Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsif, adaptif, kolaboratif yang bernafaskan keagamaan Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan, Prioritas Nasional 7.
55. 1.Meningkatnya kualitas infrastruktur
56. 2.Meningkatnya jangkauan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
57. 1.Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 54 mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, Prioritas Nasional 3.
58. 1.Meningkatnya ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim
59. 1.Meningkatnya Kualitas Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
60. 2.Menurunnya Emisi GRK Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, Prioritas Nasional 8. sinergitas dan sinkronisasi prioritas pembangunan Kabupaten Barru dengan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan prioritas pembangunan nasional tahun 2026 dapat dijelaskan sebagaimana uraian tabel berikut. Tabel 4.18 Keselarasan Asta Cita, Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan, dan Prioritas Kab. Barru Tahun 2026 Asta Cita / PN PROVINSI KABUPATEN BARRU TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2026 Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif Peningkatan Kualitas SDM Yang Berahlak dan Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Kolaborasi untuk Barru yang Berkeadilan, Maju Berkelanjutan dan Sejaterah Lebih Cepat PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2026 PN1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan HAM PN2 memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru PN3 Melanjutkan pembangunan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri PP 1 Peningkatan akses danlayanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi PP 2 Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan PK 1 Pengentasan Kemiskinan dan Mengurangi Pengangguran; PK 2 Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Inklusif; PK 3 Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang berketahanan iklim; PK 4 Tata Kelola Pemerintahan yang Berlandaskan Nilai- nilai agama; dan PK 5 Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berbasis Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 55 kreatif serta mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui peran aktif Koperasi PN4 Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, kesetaraan Gender, Serta penguatan peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas PN5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis SDA untuk meningkatkan nilai tambah di Dalam Negeri PN6 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk pertumbuhan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan PN7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan PN8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur pelibatan kelompok marjinal PP 3 Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru PP 4 Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing PP 5 Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan PP 6 Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital PP 7 Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan PP 8 Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi. Potensi. . PEMETAAN SINKRONISASI PRIORITAS PN1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan HAM PN7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, PP 6 Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital PK 4 Tata Kelola Pemerintahan yang Berlandaskan Nilai- nilai agama; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 56 dan Penyelundupan PN3 Melanjutkan pembangunan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui peran aktif Koperasi PP 7 Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan PP 8 Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi. PK 3 Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang berketahanan iklim. PN4 Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, kesetaraan Gender, Serta penguatan peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas PN8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur PP 1 Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi PP 2 Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal PK 2 Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Inklusif PN6 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk pertumbuhan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan PP 5 Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan PK 1 Pengentasan Kemiskinan dan Mengurangi Pengangguran PN2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, PP 3 Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam PK 5 Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berbasis Potensi; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 57 Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru PN5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis SDA untuk meningkatkan nilai tambah lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru PP 4 Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing Keterangan : PN (Prioritas Nasional); PP (Prioritas Provinsi); PK (Prioritas Kabupaten) Berdasarkan tabel diatas sinergitas dan sinkronisasi prioritas pembangunan Kabupaten Barru dengan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan, dan agenda prioritas pembangunan nasional tahun 2026, maka dilakukan sinkronisasi Program Priroitas Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026 dengan Program Prioritas Kabupaten Barru sebagaimana uraian tabel sebagai berikut. Tabel 4.19 Dukungan Program Kabupaten terhadap Program Prioritas Provinsi No Program Prioritas Provinsi Program Kabupaten Target Tahun 2026 1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 80 % 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 100 % 4 Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan 100 % 5 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6 Program Pengembangan Kurikulum Program Pengembangan Kurikulum 7 Program Pembinaan Perpustakaan Program Pembinaan Perpustakaan 30,32 % 8 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 100 % 9 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 10 Program Peningkatan Kewasapadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Program Peningkatan Kewasapadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 11 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 58 No Program Prioritas Provinsi Program Kabupaten Target Tahun 2026 12 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 13 Program Kesejahteraan Rakyat Program Kesejahteraan Rakyat 14 Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengembangan Kebudayaan 0,66 % 15 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 100 % 16 Program Pemenuhan Hak Anak Program Pemenuhan Hak Anak 100 % 17 Program Perlindungan Khusus Anak Program Perlindungan Khusus Anak 100 % 18 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 100 % 19 Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan 20 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 18,90 % 21 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 100 % 22 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 23 Program Pengembangan UMKM Program Pengembangan UMKM 0,90 % 24 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 65 % 25 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 100% 26 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2 % 27 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 84,81 % 28 Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Penanganan Kerawanan Pangan 10 % 29 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 100 % 30 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 25 % 31 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 50 % 32 Program Penyuluh Pertanian Program Penyuluh Pertanian 33 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 100 % 34 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 100 % 35 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 79,63 % 36 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 21.030,80 Ton Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 59 No Program Prioritas Provinsi Program Kabupaten Target Tahun 2026 37 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 6,650,21 Ton 38 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan 39 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 1.463,85 Ton 40 Progam pengembangan ekspor Progam pengembangan ekspor 41 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 90,59 % 42 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Program Pengendalian Izin Usaha Industri 100 % 43 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 44 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 31,65 % 45 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 46 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 0,00 % 47 Program Perekonomian dan Pembangunan Program Perekonomian dan Pembangunan 100 % 48 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 0,02 % 49 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 100 % 50 Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Administrasi Pemerintahan Desa 100 % 51 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 100 % 52 Program Pemberdayaan Sosial Program Pemberdayaan Sosial 100 % 53 Program Rehabilitasi Sosial Program Rehabilitasi Sosial 100 % 54 Program Penanganan Bencana Program Penanganan Bencana 100 % 55 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 100 % 56 Program Penempatan Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja 100 % 57 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 0.88 % 58 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 0.80 % 59 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 7 Dokumen 60 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 100 % 61 Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Penyelenggaraan Pengawasan 90 % Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 60 No Program Prioritas Provinsi Program Kabupaten Target Tahun 2026 62 Program Penataan Organisasi Program Penataan Organisasi 63 Program Pengelolaan barang Milik Daerah Program Pengelolaan barang Milik Daerah 64 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah 100 % 65 Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum 66 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 100 % 67 Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 68 Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 69 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 0.88 % 70 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 0,80 % 71 Program Kepegawaian Daerah Program Kepegawaian Daerah 100 % 72 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 36 % 73 Program Pendaftaran Penduduk Program Pendaftaran Penduduk 99 % 74 Program Pencatatan Sipil Program Pencatatan Sipil 98,75 % 75 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 42 % 76 Program Penelitian Dan Pengembangan Program Penelitian Dan Pengembangan 77 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 78 Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan Jalan 35,06 % 79 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 80 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 100 % 81 Program Pengelolaan Pelayaran Program Pengelolaan Pelayaran 2 % 82 Program Pengembangan Perumahan Program Pengembangan Perumahan 100 % 83 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum 31,66 % 84 Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 85 Program Penataan Bangunan Gedung Program Penataan Bangunan Gedung 100 % 86 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 87 Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Pengelolaan Sumber Daya Air 100% 88 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 86 % Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 61 No Program Prioritas Provinsi Program Kabupaten Target Tahun 2026 89 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil 90 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan 91 Program Kawasan Permukiman Program Kawasan Permukiman 12,70 % 92 Program Pengelolaan Hutan Program Pengelolaan Hutan 93 Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 94 Program Pengelolaan Sampah Program Pengelolaan Sampah 95 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 71 % 96 Program Penanggulangan Bencana Program Penanggulangan Bencana 100% Keselasaran Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dengan Prioritas Nasional selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 62 Tabel 4.20 Keselasaran Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dengan Prioritas Nasional No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
61. 1.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 0 0
62. 2.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 2.18 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PENANAM AN MODAL Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal 0 0
63. 3.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 2.18 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PENANAM AN MODAL Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 0 0
64. 4.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 2.18 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PENANAM AN MODAL Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Kegiatan Usaha. 25 27582720 25 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 63 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah Catatan Hasil Pembahasan : - saat pembahasan DPMPTSP kab. barru tidak melakukan penginputan target indikator nilai realisasi penanaman modal - Target RPJMD untuk nilai realisasi penanaman modal kab. barru sebesar 695 M - target DPMPTSP provinsi untuk kabupaten barru tahun 2026 300,9 M - target yang disepakati untuk tahun 2026 sebesar 695 M - untuk kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha disepakati sesuai dengan usulan dari daerah dengan target 25 kegiatan usaha dengan pagu 27.582.720 - kegiatan harus dilaksanakan karena merupakan kegiatan yang mendukung asta cita dan arah kebijakan pembangunan sulsel
65. 5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 2.18 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PENANAM AN MODAL Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha 100 38463876 45 Catatan Hasil Pembahasan : - untuk kegiatan pengawasan penanaman modal disepakati target 45 kegiatan usaha dengan pagu 38.463.876 - kegiatan harus dilaksanakan karena merupakan kegiatan yang mendukung asta cita dan arah kebijakan pembangunan sulsel
66. 6.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 3.30 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERDAGA NGAN Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global 0 0
67. 7.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 3.30 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERDAGA NGAN Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 64 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
68. 8.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 3.30 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERDAGA NGAN Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 3.30.02.2.06.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA- B2) maupun Produsen B2 (P- B2) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA- B2) maupun Produsen B2 (P- B2) Laporan 0 0 0 Catatan Hasil Pembahasan : - Untuk sub kegiatan ini tidak pernah dilaksanakan di Kabupaten karena kinerjanya masih menyatu dalam pengawasan Barang Beredar .
69. 9.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 3.30 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERDAGA NGAN Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 3.30.02.2.07.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal Dokumen 0 0 0 Catatan Hasil Pembahasan : - Surat Keterangan Asal belum pernah dilaksanakan di kabupaten dan dilakukan koordinasi lebih lanjut pada instansi terkait. - Indikator outcome prioritas : pertumbuhan ekspor barang provinsi pada tahun 2024 Rp.163.576.242.291,- dengan peningkatan sebesar 12,26%. Target untuk tahun 2026 : 12,5%
70. 10.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 3.30 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERDAGA NGAN Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 0 0
71. 11.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 3.30 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERDAGA NGAN Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Pelaku Usaha 0 0 Mengikutserta kan Produk / flayer produk perdagangan 10 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 65 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah Catatan Hasil Pembahasan : Pameran dagang skala lokal dalam setahun dilakukan sebanyak 1 kali dan skala nasional dalam setahun dilakukan sebanyak 2 kali seperti Inacraft dan Kriyanusa, dengan memfasilitasi 10 pelaku usaha.
72. 12.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 3.30 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERDAGA NGAN Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan Pelaku Usaha 0 0 Mengikutserta kan Produk / flayer produk perdagangan 0 Catatan Hasil Pembahasan : - Misi dagang tidak pernah dilakukan oleh kabupaten Barru. - Indikator outcome prioritas : pertumbuhan total perdagangan dengan provinsi lainnya tidak pernah dilakukan (indikator baru) s ehingga akan dilakukan koordinasi lebih lanjut terkait indikator ini.
73. 13.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 3.31 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERINDUS TRIAN Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas 0 0
74. 14.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 3.31 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERINDUS TRIAN Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 0 0
75. 15.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 3.31 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERINDUS TRIAN Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Dokumen 4 10000000 revisi RIPIK sesuai perencanaan pembangunan Kawasan Industri Barru (KIBAR) 1 Catatan Hasil Pembahasan : - Dokumen RPIK Kab Barru 2017-2037 sdh ada - Rencana akan dilaksanakan revisi tahun 2026 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 66 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
76. 16.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 3.31 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERINDUS TRIAN Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Terselenggarany a Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Dokumen 1 16213245 0 3 Catatan Hasil Pembahasan : - kegiatan yang dilaksanakan yaitu promosi, dekranasda dan pembinaan para pelaku IKM - Untuk segala kegiatan yang berbentuk pelatihan, pembinaan dan pendampingan pelaku IKM di arahkan ke sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pembangunan sumber daya industri - Indikator Outcame yaitu kontribusi Ekspor produk industri Non Migas terhadap total ekspor karena belum perna dilakukan perhitungan disarankan koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Barru dan BPS Kab Barru
77. 17.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 3.31 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERINDUS TRIAN Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 0 0
78. 18.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 3.31 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERINDUS TRIAN Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Terselenggarany a Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat Dokumen 2 3000000 2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 67 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah Catatan Hasil Pembahasan : - Kegiatan pengawasan yang dilakukan yaitu pengawasan ijin usaha industri (IUI), sertifikasi halal
79. 19.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 3.31 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERINDUS TRIAN Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/stan dar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/stan dar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah- TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat Dokumen 1 30088900 5 Catatan Hasil Pembahasan : - Fasilitasi yang dilakukan yaitu fasilitasi sertifikasi halal, TKDN, NIB,PIRT, Ijin Usaha Industri - Indikator Outcame yaitu Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas tRealisasi Tahun 2024 yaitu sebesar 1,8 M utk ta rget 2026 sebesar 2 M. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 68 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
80. 20.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 0 0
81. 21.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 1.03 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air 0 0
82. 22.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 1.03 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 0 0
83. 23.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 1.03 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan KM 0.874 83278451 8 Sub kegiatan peningkatan jaringan irigasi permukaan dapat mendukung Asta Cita yaitu mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan 0.874 Catatan Hasil Pembahasan : Pada sub kegiatan peningkatan jaringan irigasi ditargetkan panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan sebesar 0,874 Ha. Lokas i peningkatan jaringan irigasi direncanakan pada daerah irigasi kewenangan kabupaten yang tersebar pada 7 Kecamatan, target yang ditetapkan kabupaten Barru sepanjang 0,874 KM jaringan irigasi yang ditingkatkan. Kesepatan ini selanjutnya akan tertuang dalam dokumen perencanaan (RPJMD 2025 - 2029, RKPD dan renja 2026) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 69 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
84. 24.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 1.03 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi KM 4.968 28391126 50 Sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan dapat mendukung Asta Cita yaitu mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan 4.968 Catatan Hasil Pembahasan : Pada sub kegiatan Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan direncanakan tersebar pada 7 Kecamatan irigasi kewenangan kabupaten berdasarkan usulan hasil musrembang kecamatan. dengan target panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi sepanjang 4,9 KM. Hal ini akan menjadi bahan lebih lanjut dalam dikumen perencanaan (RPJMD 2025 - 2029, RKPD 2026 dan renja 2026)
85. 25.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 1.03 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 70 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
86. 26.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 1.03 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun Liter/Detik 3 97613679 9 1 Catatan Hasil Pembahasan : pada sub kegiatan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan target yang ditetapkan sebesar 1 ltr/dtk, lokasi direncanakan pada Kec. Pujananting, Kec.Tanete Riaja, Kecamatan Baruu dan Kec. Balusu dengan target sambungan rumah sebesar 1 ltr/dtk. Adapun target akses air minum aman untuk Kabupaten barru tahun disesuaikan menjadi 15% dengan harapan 12% telah tercapai di tahun 2025. Selanjutnya target tersebut akan termuat dalam dokumen perencanaan (RPJMD 2025 - 2029. RKPD dan Renja tahun 2026) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 71 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
87. 27.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 1.03 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan SR 50 75000000 0 50 Catatan Hasil Pembahasan : Sub kegiatan Perluasan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan direncanakan lokasi pelaksanaan kegiatannya pada kec. Barru, Kec. Balusu dan Tanete Riaja dengan target sambungan rumah sebesar 50, kegiatan ini merupakan dukungan terhapat meningkatnya ketahanan air dan akses air minum aman di Kabupaten Barru, selanjutnya akan termuat dalam dokumen perencanaan RKPD dan Renja Kabupaten Barru Tahun 2026 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 72 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
88. 28.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 1.03 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG Terlaksanany a pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang 0 0
89. 29.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 1.03 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG Terlaksanany a pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG 0 0
90. 30.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 1.03 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG Terlaksanany a pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 Revisi RDTR Kab. Barru sedang dalam proses tahun 2025, diharapkan proses ini dapat terselesaikan, maka pada tahun 2026 sudah tidak kami rencanakan. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 73 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah Catatan Hasil Pembahasan : Dinas PUPR Kabupaten Barru
91. 1.RTRW ditargetkan selesai tahun 2025, sehingga tidak dialokasikan target keluaran sub kegiatan dan pagu indikatif untuk pen etapan
92. 2.Penetapan RDTR tidak dialokasikan pada Tahun 2026, karena akan diprioritaskan pada sub kegiatan Penyusunan Materi Teknis
93. 3.Pemerintah Kabupaten Barru telah mengupayakan semua pemenuhan yang dibutuhkan untuk penetapan Perda RTRWK Barru, antara la in hasil Audit RTRWK, sudah melakukan asistensi dan sudah mengirimkan perbaikannya ke Kementerian ATR, sehingga pemerintah kabupaten Barru optimis dapat menetapkan RTRWK Barru pada Tahun 2025. Bappelitbangda Kabupaten Barru Revisi RTRWK Barru ditargetkan penetapannya pada Tahun RDTR KI Garongkong Matek nya direncanakan akan dialokasikan pada perubahan RKPD Tahun 2025, namun karena adanya efisiensi maka penyusunan materi teknis RDTR tersebut akan dialokasikan pada RKPD dan Renja OPD Tahun 2026. Dinas SDACKTR Provinsi Sulawesi Selatan
94. 1.RTRWK Barru yang belum ditetapkan menjadi Perda, berdasarkan informasinya terdapat kendala khususnya terkait pengalokasian anggaran pada Tahun 2025. Untuk mengatasi ha l tersebut, maka diharapkan Dinas agar segera menyampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapat tambahan anggaran.
95. 2.Memperhatikan panjangnya waktu yang dibutuhkan dalam penetapan Perda RTRWK Barru dan sangat bergantung pada waktu dan kese mpatan Pemerintah, maka untuk mengantisipasi jika RTRWK Barru tidak dapat ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2025, maka diharapkan Pemerintah Kabupaten Barru tetap mengakomodasi sub kegiatan Penetapan RTRWK Barru untuk melaksanakan kegiatan kesepakatan Bersama dengan DPRDK Barru dan evaluasi Ranperda dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
96. 3.Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengusulkan Bantek Penyusunan RDTR Kabupaten Barru kepada Kementerian ATR, namu n Kementerian ATR tidak mengalokasikan Bantek Penyusunan RDTRK Kabupaten
97. 4.Perlu upaya lebih bagi Pemerintah Kabupaten Barru jika ingin tetap menetapkan Perda RTRWK Barru Tahun 2025. Namun, pemerintah Prov. Sulsel tetap mendukung pemerintah kabupaten Barru untuk menetapkan Perda RTRWK di tahun
98. 5.Sehubungan dengan adanya Surat dari Menteri ATR/Kepala BPN perihal pemberitahuan Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Tahun 2026, sehingga diharapkan kepada pemerintah daerah untuk mempersiapkan kegiatan, anggaran, dan sumber daya manusia (SK Tim Pengawas) untuk mendukung Pengawasan Penyelenggaraan Daerah Tahun 2026 sehingga Kabupaten Barru perlu mempersiapkan hal terkait diatas. BAPPELITBANGDA Prov. Sulawesi Selatan
99. 1.Beberapa catatan berdasarkan pembahasan Rakortekrenbang Tahun 2025 dengan Pemerintah Pusat, yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah, termasuk pemerintah kabupaten/kota, antara lain: a) Untuk operasional PPNS penataan ruang di provinsi dan kab/kota pada tahun 2026 tetap dianggarkan oleh Kanwil ATR/BPN Sulawesi b) Pada tahun 2026 terdapat bimtek penilaian pelaksanaan KKPR untuk seluruh provinsi dan fasilitasi pembinaan pemerintah daerah kab/ c) Keterkaitan dengan efisiensi pada tahun 2025 ini sehingga untuk perekrutan, bimtek dan operasionalisasi lainnya terkait PPNS akan dilaksanakan di Kanwil ATR/BPN tahun 2026 dan bisa bersurat langsung ke Ditjen PPTR Kementerian ATR/ d) Beberapa subkegiatan yang diharapkan dialokasikan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2026 adalah: 1) Sub Kegiatan 1.03 .12.2.04.0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan 2) Sub Kegiatan 1.03.12.2.04.0006 Pelaksanaan Audit Tata 3) Sub Kegiatan 1.03.12.2.04.0007 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam 4) Sub Kegiatan 1.03.12.2.04.0010 Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis 5) Sub Kegiatan 1.03.12.2.04.0012 Penilaian Perwujudan RTR.
100. 2.Pemerintah kabupaten Barru tidak mengisi target keluaran dan alokasi pagu indikatif untuk sub kegiatan Penetapan RDTRK dan sub kegiatan Penetapan RTRWK, namun untuk mengakomodasi keterbatasan waktu dan kesempatan Pemerintah dalam proses persetujuan lintas sektor dalam rangka penetapan RTRWK akibat banyaknya pemerintah daerah lain yang akan dibahas, maka diharapkan Pemerintah Kabupaten Barru tetap mengalokasikan target keluaran dan pagu indikatif pada sub kegiatan Penetapan Perda RTRWK pada RKPD dan Renja OPD Tahun 2026, khususnya untuk melaksanakan kegiatan Kesepakatan Bersama dengan DPRDK Barru dan Evaluasi Perda RTRWK Barru oleh Pemerintah Provinsi yang harus dikoordinasikan dengan Ditjen. Bina Bangda Kemendagri.
101. 31.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 1.03 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG Terlaksanany a pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01.0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 Revisi RTRW Kab. Barru sedang dalam proses di tahun 2025, diharapkan dapat terselesaikan , maka pada tahun 2026 tidak kami rencanakan. Catatan Hasil Pembahasan : Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 74 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
102. 32.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 0 0
103. 33.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 2.15 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERHUBU NGAN Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Ko ta 0 0
104. 34.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 2.15 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERHUBU NGAN Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Ko ta 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 0 0
105. 35.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 2.15 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERHUBU NGAN Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Ko ta 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia Unit 34 47077635 0 34 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 75 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah Catatan Hasil Pembahasan : Dishub Kab. Barru:
106. 1.34 unit yang dimaksud terdiri dari Lampu jalan, Rambu lalu lintas, cermin tikungan
107. 2.Rencana pemasangan faskesjal berada di 7 kecamatan Dishub Prov. Sulsel :
108. 1.penyediaan perlengkapan jalan sebaiknya diprioritaskan untuk daerah rawan kecelakaan, LHR tinggi sehingga dapat mendukung penurunan angka kecelakaan lalu lintas.
109. 36.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 2.15 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERHUBU NGAN Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Ko ta 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara Unit 0 0 1 Catatan Hasil Pembahasan : Dishub Kab. Barru: 1.ada rencana pemeliharaan terminal tipe C (terminal Mattiro Walie)
110. 2.rencana alokasi pagu 2026 sebesar RP. 200.000.000
111. 3.kondisi terminal berfungsi baik berdampingan dengan pasar dan stasiun KA Barru
112. 37.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 2.15 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERHUBU NGAN Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Ko ta 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 0 0
113. 38.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 2.15 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERHUBU NGAN Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 2.15.03.2.13.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara Unit 0 0 1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 76 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah Kabupaten/Ko ta Catatan Hasil Pembahasan : Dishub Kab. Barru:
114. 1.kab. Barru memiliki pelabuhan penyeberangan yang dioperasionalkan oleh DInas Perhubungan Kab. Barru (pelabuhan penyeberangan Garongkong)
115. 2.Rencana alokasi Pagu 2026 untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 1 Milyar untuk pemeliharaan dermaga Moring Dolphin dan pagar
116. 39.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 2.15 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERHUBU NGAN Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Ko ta 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 2.15.03.2.13.0011 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia Unit 0 0 1 Catatan Hasil Pembahasan : Dishub Kab. Barru:
117. 1.ada pelayanan di pelabuhan Garongkong
118. 2.rencana alokasi Pagu 2026 pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 94.060.000 untuk kebutuhan operasional pelabuhan Bappelitbangda Prov. Sulsel
119. 1.sebaiknya pemda kab. Barru memastikan sub kegiatan ini dapat terakomodir ke dalam dokumen RKPD 2026 dan Renja OPD 2026
120. 40.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 77 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
121. 41.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 2.09 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PANGAN Meningkatnya ketahanan pangan 0 0
122. 42.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 2.09 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PANGAN Meningkatnya ketahanan pangan 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 0 0
123. 43.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 2.09 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PANGAN Meningkatnya ketahanan pangan 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Keluarga 0 0 1250 Catatan Hasil Pembahasan : 50 kwt dengan jumlah 1.250 keluarga diperuntukkan untuk bantuan benih dan sayuran termasuk kompos dengan pagu sebesar Rp.50. juta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 78 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
124. 44.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 2.09 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PANGAN Meningkatnya ketahanan pangan 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota laporan 0 0 1 Catatan Hasil Pembahasan : Pemantauan harga pangan dan pelaksanaan gelar pangan murah yang dilakukan sebanyak di 7 kecamatan dan 3 kali untuk kabupaten dengan pagu sebesar Rp.30 juta
125. 45.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 2.09 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PANGAN Meningkatnya ketahanan pangan 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 79 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
126. 46.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 2.09 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PANGAN Meningkatnya ketahanan pangan 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 1 50000000 Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan sangat penting dalam menjamin ketersediaan pangan di daerah kabupaten/kot a.
a.Cadangan pangan dalam meningkatkan Ketersediaan Pangan 1. Mengantisipas i krisis pangan yang disebabkan oleh bencana alam, gagal panen, atau faktor lainnya.
1. 2.Menjamin ketersediaan pangan di daerah kabupaten/kot a
b.Mengurangi Kerawanan Pangan c. Meningkatkan Kesiapsiagaa n dalam
1. 1.Membantu mengantisipas i bencana alam atau kejadian lainnya yang 1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 80 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah dapat mempengaruh i ketersediaan pangan. 2. Meningkatkan respons terhadap kebutuhan pangan pada saat krisis atau bencana. Meningkatkan Efisiensi
2. 1.Mngurangi biaya yang terkait dengan pengadaan pangan pada saat krisis atau bencana. 2. Meningkatkan efektivitas dalam menangani kerawanan pangan dan krisis pangan. Catatan Hasil Pembahasan : Pemantauan dan penyaluran pangan serta invervensi terhadapa daerah rawan pangan dan daerah yang terdampak bencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 81 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
3. 47.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 2.09 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PANGAN Meningkatnya ketahanan pangan 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota Laporan 1 5000000 Dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi, perlu melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, dan masyarakat itu sendiri.
a.Koordinasi dan sinkronisasi dapat menghindari tumpang tindih dalam penanganan kerawanan pangan dan gizi. b.Koordinasi dan sinkronisasi dapat meningkatkan efisiensi dalam penanganan kerawanan pangan dan gizi.
c.Koordinasi dan sinkronisasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penanganan kerawanan pangan dan gizi. 1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 82 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
d.Koordinasi dan sinkronisasi dapat meningkatkan transparansi dalam penanganan kerawanan pangan dan gizi.
e.Koordinasi dan sinkronisasi dapat meningkatkan akuntabilitas dalam penanganan kerawanan pangan dan gizi. Catatan Hasil Pembahasan : Pelaksanaan sosialisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi sebanyak 2 kali pertemuan
1. 48.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian 3.25 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KELAUTAN DAN Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 83 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru PERIKANA N
2. 49.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 3.25 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANA N Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 84 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
3. 50.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 3.25 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANA N Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya Orang 50 35000000 150 Catatan Hasil Pembahasan : Target Prod. disepakati sebesar 21.238, 5 TON Dkp Barru : - Jumlah Nelayan 5.492 Nelayan =& yang terdaftar di KUSUKA 2.590 Nelayan -Jumlah Nelayan Miskin 832 Nelayan ( Nelayan Miskin yang dimaksud merupakan nelayan yang sudah terdata di P3KE) - Mengusulkan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas nelayan (perbengkelan) dengan target 50 Orang, diprioritaskan nelayan yang telah memiliki KUSUKA dan masuk dalam data P3KE Dkp Prov : -Mengusulkan agar jumlah orang (nelayan kecil) yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 150 Orang - Disepakati Target 150 Nelayan, dengan pagu anggaran kegiatan akan disesuaikan dengan anggaran kab/kota Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 85 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
4. 51.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 3.25 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANA N Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaanny a Kelompok 10 5250000 30 Catatan Hasil Pembahasan : DKP Barru : - Jumlah Kelompok Nelayan sebanyak 286 Kelompok DKP Prov : - Mengusulkan sebanyak 30 kelompok yang difasilitasi - adapun kelompok yang difasilitasi terdiri dari pembentukan kelompok baru dan peningkatan kelas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 86 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
5. 52.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 3.25 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANA N Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 3.25.03.2.02.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Unit 100 61110070 2 100 Catatan Hasil Pembahasan : DKP Barru : - dari target 100 Unit terdiri dari, mesin motor tempel (6,5 Pk) 54 Unit, alat tangkap jaring (gill net) 28 Unit, Perahu Fiber 18 Unit DKP Prov : target kinerja produksi perikanan tangkap yang telah disepakati yaitu sebesar 21.238,5 TON, kab mendukung dalam pe nyedian sarpras pemberdayaan usaha nelayan skala kecil
6. 53.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi 3.25 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANA N Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 87 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah hijau, dan ekonomi biru Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 88 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
7. 54.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 3.25 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANA N Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.05.2.01.0004 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota Pelaku Usaha 10 5000000 25 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 89 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah Catatan Hasil Pembahasan : DKP Barru : - Jumlah RTP Pembudidaya = 1.764 DKP Prov : - Pengawasan pada usaha pembudidaya ikan antara lain , NIB, CPIB dan CBIB,Kesesuaian dokumen dan keabsahannya, penggunaaan sarp ras produksi yang ramah lingkungan ( Pakan, Pupuk dan obat2an) - DKp kab Barru agar menganalisa Target persentase cakupan pengawasan berdasarkan kesesuaian data pelaku usaha - Untuk rencana aksi agar dikoordinasikan denagn bid. pengawasan dkp prov - disepakati untuk target pelaku usaha yang diawasi menjadi 25 pelaku usaha Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 90 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
8. 55.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 3.25 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANA N Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.05.2.01.0006 Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota Pelaku Usaha 5 5000000 10 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 91 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah Catatan Hasil Pembahasan : DKP Barru : - Jumlah UPI sebanyak 112 UPI, tahun 2024 UPi yang sudah ber-SKP sebanyak 5 UPI - Mengusulkan target sebanyak 5 Pelaku usaha yang diawasi DKP Prov : - Dkp kab Barru agar melengkapi data dukung berupa jumlah pengplah/pemasar serta hasil olahan. - Pengawasan pada usaha pengawasan / pengolahan hasil perikanan, antara lain , Penggunaan Formalin dan bahan kimia lainnya, Kesesuaian dokumen dan keabsahannya, penggunaaan sarpras produksi yang ramah lingkungan ( Pakan, Pupuk dan obat2an) - DKp kab Barru agar menganalisa Target persentase cakupan pengawasan berdasarkan kesesuaian data pelaku usaha - Untuk rencana aksi agar dikoordinasikan denagn bid. pengawasan dkp prov - disepakati untuk target pelaku usaha yang diawasi menjadi 10 pelaku usaha, agar bappeda kab barru memperhitungkan penambahan alokasi anggaran untuk mensupport program pengawasan SDKP. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 92 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
9. 56.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 3.25 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANA N Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.05.2.01.0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Pelaku Usaha 0 0 0 Catatan Hasil Pembahasan : DKP PROVINSI : untuk PUD aktifitas belum terdata Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 93 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
10. 57.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 3.25 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANA N Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.05.2.01.0012 Pengawasan Ekstraksi Garam Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya Pelaku Usaha 0 0 0 Catatan Hasil Pembahasan : Untuk kegiatan ekstraksi garam belum ada aktifitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 94 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
11. 58.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 3.27 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERTANIA N Meningkatnya Produksi Pertanian 0 0
12. 59.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 3.27 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERTANIA N Meningkatnya Produksi Pertanian 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 95 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
13. 60.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 3.27 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERTANIA N Meningkatnya Produksi Pertanian 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Laporan 2 10000000 Pada sub Kegiatan ini menitikberatka n pada pengawasan dan pengendalian terhadap pengisian Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) terhadap pengadaan pupuk, peredaran pupuk, pengawasan alat dan mesin pertanian Pengawasan pupuk dan alsintan dapat mengoptimalk an penggunaan sumber daya dengan memastikan bahwa produk yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Pengawasan pupuk dan alsintan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dengan memastikan bahwa produk yang digunakan efektif dan sesuai dengan standar. 2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 96 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah Catatan Hasil Pembahasan : DTPHbun -Kabupaten Dinas Pengawasan dan pembinaan dalam bentuk perjalanan Dinas dan Rapat Koordinasi alokasi anggaran Penyusunan RDKK, 2 Laporan: Alat dan Mesin Pertanian dan Laporan Pupuk bersubsidi. (Pupuk bersubsidi mengambil dari pengecer dan distributor setiap bulan data penebusan dan penyaluran ke kelompok tani) Kegiatan ini penting karena untuk mengetahui kebutuhan setiap kelompok tani yang membutuhkan alsintan sehingga dapat diketahu i ptresentase kelompok tani yang memiliki alsintan dalam keadaan baik sehingga dapat terdata untuk tahun berikutnya. -Provinsi: Perlu menambahkan sub kegiatan apa yang ada pengadaan alat mesin pertanian yang bisa kami lihat di Ranwal RKPDnya -Kabupaten Dinas: di Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan kawasan pertanian Target: 44.206 Ha, Pagu Indikatif: 1.242.804.684 Dinas Peternakan Prov. Sulsel dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru Menyepakati: Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, SUB KEGIATAN ; Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provins, terkait penyediaan benih. Meskipun tdk ada tagging sub keg utk urusan peternakan, tetap diharapkan dukungan kab/kota utk mendukung produksi daging ternak di wil Sulsel. Penyediaan pakan juga penting utk dialokasikan anggarannya di kab/kota. program ; Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sub kegiatan ; Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular. Seluruh kabkota diharapkan utk melakukan mitigasi dan penyediaan vaksin wabah penyakit. adapun Target produksi daging 255 Ton Kab barru yang ditetapkan provinsi , Kab Barru menyepakati target tsb ,. . Ukt produksi telur, provinsi menetapkan 9.182 Ton dan Kab Barru menyepakati.
14. 61.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 3.27 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERTANIA N Meningkatnya Produksi Pertanian 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 3.27.02.2.01.0003 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak Ton 0 0 0 Catatan Hasil Pembahasan : DTPHBun: Kabupaten Dinas: Sub Kegiatan ini belum pernah dilaksanakan sebelumnya walaupun dengan kemendagri yang lama sub kegiatan ini akan menjadi tagging sesuai arahan pemerintah pusat yang mendukung prioritas presiden dan provinsi sulawesi selatan, diharapkan kabupaten mengalokasikan sub kegiatan ini kedalam Renja Tahun 2026 Bappelitbangda: Bersifat wajib di akomodir, apakah ada kegiatan lain yang mendukung kegiatan benih bersertifikat ini. disarankan mencari sub kegiatan mendukung yang menjadi kewenangan kabupaten dan memasukkan kedalam Ranwal Renstra dan diperbaiki pada dokumen Renja OPD Kabupaten Barru Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 97 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
15. 62.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 3.27 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERTANIA N Meningkatnya Produksi Pertanian 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 0 0
16. 63.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 3.27 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERTANIA N Meningkatnya Produksi Pertanian 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Laporan 4 5000000 Koordinasi dan sinkronisasi ini dapat mengoptimalk an penggunaan sumber daya dengan memastikan bahwa prasarana pendukung pertanian digunakan secara efektif, misalanya irigasi pertanian dan jalan usaha tani. Koordinasi dan sinkronisasi dapat mengintegrasi kan dan meningkatkan kualitas infrastruktur pertanian, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan 4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 98 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah produktivitas. Koordinasi dan sinkronisasi dapat meningkatkan kesadaran petani/masyar akat tentang pentingnya prasarana pendukung pertanian. Catatan Hasil Pembahasan : DTPHBun Kabupaten Dinas: Bersifat di pengawasan dan pembinaan, kegiatannya merupakan perjalanan dinas (Survey Lokasi) dan Rapat Koordinasi Bappelitbangda Kabupaten: Untuk menjadi bahan pertimbangan terkait alokasi anggaran kepada pimpinan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 99
17. 64.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 3.27 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERTANIA N Meningkatnya Produksi Pertanian 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Terkendali dan termanfaatkanny a kawasan pertanian Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan Ha 44206 12428046 84 Pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian dengan garis besar kegiatan adanya pengadaan sarana pertanian yang saling mendukung dan menunjang prasarana pertanian. Pengadaan sarana pertanian baik berupa benih, bibit tanaman, pupuk, alat dan mesin pertanian serta prasarana dan prasarana pendukung pertanian lainnya untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertanian sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian, serta menjaga kelestarian lingkungan. 44.206 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 100 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah Tujuan kawasan pertanian untuk peningkatan produksi seperti produksi tanaman pangan, hortikultura, atau peternakan. Dengan mengidentifika si potensi kawasan pertanian dapat diketahui jenis tanah, iklim, dan sumber daya air. Dengan Pengendalian dan Pengembanga n Kawasan dapat mengoptimalk an penggunaan sumber daya, seperti air, tanah, dan energi, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 101 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah Catatan Hasil Pembahasan : DTPHbun -Kabupaten Dinas Pengawasan dan pembinaan dalam bentuk perjalanan Dinas dan Rapat Koordinasi alokasi anggaran Penyusunan RDKK, 2 Laporan: Alat dan Mesin Pertanian dan Laporan Pupuk bersubsidi. (Pupuk bersubsidi mengambil dari pengecer dan distributor setiap bulan data penebusan dan penyaluran ke kelompok tani) Kegiatan ini penting karena untuk mengetahui kebutuhan setiap kelompok tani yang membutuhkan alsintan sehingga dapat diketahu i ptresentase kelompok tani yang memiliki alsintan dalam keadaan baik sehingga dapat terdata untuk tahun berikutnya. -Provinsi: Perlu menambahkan sub kegiatan apa yang ada pengadaan alat mesin pertanian yang bisa kami lihat di Ranwal RKPDnya -Kabupaten Dinas: di Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan kawasan pertanian Target: 44.206 Ha, Pagu Indikatif: 1.242.804.684
18. 65.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 0 0
19. 66.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 2.21 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERSANDI AN Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah 0 0
20. 67.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, 2.21 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERSANDI AN Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 102 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
21. 68.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 2.21 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERSANDI AN Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 2.21.02.2.01.0007 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Perangkat Daerah 34 5000000 Dengan melampirkan Laporan Hasil Verifikasi Indeks KAMI 34 Catatan Hasil Pembahasan : kesepakatan target pada sub kegiatan penedian layanan keamanan informasi dan pesandian pemerintah daerah dengan 34 perangkat daerah, layanan TTE (tanda tangan elektronik), dengan pagu anggaran tahun 2026 Rp. 5.000.000 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 103
22. 69.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 2.21 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERSANDI AN Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 2.21.02.2.01.0008 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraa n persandian Dokumen 1 1000000 Dengan melampirkan Daftar Kebijakan Persandian dan Keamanan Informasi 1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 104 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah Catatan Hasil Pembahasan : kabupaten Barru : Kesepakatan target sub kegiatan penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah dengan 1 dokumen, menetapkan pagu anggaran tahun 2026 Rp. 1.000.000 Penetapan kebijakan tentang sistem menejemen keamanan informasi (berupa menejemen resiko, kebijakan menejemen aset, dan pedo man pengendalian keamanan informasi).
23. 70.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 0 0
24. 71.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 2.11 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG LINGKUNG AN HIDUP Lingkungan Hidup Berkualitas 0 0
25. 72.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada 2.11 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG LINGKUNG AN HIDUP Lingkungan Hidup Berkualitas 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 105 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
26. 73.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 2.11 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG LINGKUNG AN HIDUP Lingkungan Hidup Berkualitas 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0007 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) Lokasi 19 20000000 Mendukung dalam pencapaian IKLH 19 Catatan Hasil Pembahasan : Hasil Pembahasan : - Untuk pemantauan kualitas air dilakukan pada 5 sungai : Sungai bottoe, Sungai sunpang, sungai jampue, sungai takkalasi, dan sungai Bungi setiap sungai terdapat 3 titik lokasi - Untuk pemantauan kualitas lahan dengan menghitung luas RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di 4 lokasi - Target IKLH 78,76 - Target IKA 78,71 - Target IKU 80,25 - Target IKL 76,11 - Perlu penggadaan alat ukur udara untuk parameter PM 2,5 - Pagu Anggaran 20.000.000 untuk kegiatan koordinasi dan operasional peninjauan lapangan
27. 74.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 2.11 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG LINGKUNG AN HIDUP Lingkungan Hidup Berkualitas 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0012 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan Paket 33 50000000 Mendukung dalam pencapaian IKLH 33 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 106 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah Catatan Hasil Pembahasan : Hasil Pembahasan : - Pengambilan contoh uji dan pengujian untuk 5 sungai masing-masing 3 titik dilakukan 2 kali dalam setahun - Pengambilan contoh uji dan pengujian untuk air linggi TPA 1 dan sumur pantau 1 - Pengambilan contoh uji dan pengujian untuk IPLT 1 titik dilakukan sebanyak 1 kali - Untuk Pemantauan kualitas udara menggunakan pasif sampler yang disediakan oleh KLH tidak didanai oleh Pemda - Pengujian dilakukan di laboratorium LH Provinsi - Pagu anggaran 50.000.000 -
28. 75.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 2.11 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG LINGKUNG AN HIDUP Lingkungan Hidup Berkualitas 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 0 0
29. 76.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 2.11 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG LINGKUNG AN HIDUP Lingkungan Hidup Berkualitas 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan Ton 0 0 25044.07 Catatan Hasil Pembahasan : Hasil Pembahasan : - Pemerintah daerah Kab Barru belum melakukan penginputan untuk sub kegiatan pada program Pengelolaan Persampahan untuk itu diwajibkan untuk melakukan perbaikan pada Sistem RKPD dengan mengakomodir sub kegiatan terkait pengelolaan persampahan serta diakomodir didalam renja dan renstra OPD. - Target penanganan sampah sebesar 25.044, 07 Ton - Pemerintah daerah Kab. barru wajib menghitung persentase pengelolaan sampah setiap tahunnya dan memasukkan sebagai indikator program. - Menyesuaikan kembali renstra DLH Kab. Barru dengan sub kegiatan yang ada di RKPD karna merupakan kegiatan prioritas. - Target IKPS tahun 2026: 47 - Target IKPS digunakan sebagai indikator sasaran - Pagu anggaran sebesar Rp. 3.836.875.000 - Perlu ada DAK Non Fisik untuk mendukung pengelolaan persampahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 107 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
30. 77.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 2.11 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG LINGKUNG AN HIDUP Lingkungan Hidup Berkualitas 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.11.11.2.01.0016 Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah Luas pelayanan pengumpulan sampah Persentase luas layanan pengumpulan sampah Persentase 0 0 Catatan Hasil Pembahasan :
31. 78.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 2.11 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG LINGKUNG AN HIDUP Lingkungan Hidup Berkualitas 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Ton 0 0 Catatan Hasil Pembahasan :
32. 79.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, 2.11 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG LINGKUNG AN HIDUP Lingkungan Hidup Berkualitas 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabup aten/kota atau TPA/TPST Regional Ton 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 108 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Catatan Hasil Pembahasan :
33. 80.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 0 0
34. 81.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 1.04 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERUMAH AN DAN KAWASAN PERMUKIM AN Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan 0 0
35. 82.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 1.04 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERUMAH AN DAN KAWASAN PERMUKIM AN Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 109 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
36. 83.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 1.04 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERUMAH AN DAN KAWASAN PERMUKIM AN Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki Unit Rumah 50 12000000 00 50 Catatan Hasil Pembahasan : 1) Target indikator outcome prioritas yang mendukung prioritas nasional dan prioritas provinsi yaitu Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Kabupaten Barru tahun 2026 sebesar 96,70%. Berdasarkan distribusi target provins i untuk kabupaten/kota Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Kabupaten Barru ditargetkan mencapai 82,5 4% pada tahun 2026 untuk mendukung pencapaian target Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 80,08%. 2) Pencapaian target indikator outcome prioritas didukung oleh Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh melalui sub kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dengan target 50 unit rumah dengan jumlah alokasi pagu sebesar Rp. 1.200.000.000. Berdasarkan hasil pembahasan disepakati target tetap berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten Barru pada sejumlah 5 (lima) kawasan kumuh pada Kawasan Barru, Kawasan Tanete Rilau, Kawasan Tanete Riaja Pujananting, Kawasan Mallusetasi, Kawasan Soppeng Riaja Balusu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 110
37. 84.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 1.04 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERUMAH AN DAN KAWASAN PERMUKIM AN Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 1.04.04.2.01.0004 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh Unit 2 12000000 0 2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 111 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah Catatan Hasil Pembahasan : 1) Pencapaian target indikator outcome prioritas didukung oleh Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh melalui sub kegiatan : Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru dengan target 2 unit rumah dengan jumlah alokasi pagu sebesar Rp. 120.000.000. Berdasarkan hasil pembahasan disepakati target tetap berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten Barru pada sejumlah 1 kawasan kumuh, pada Kawasan Barru 2) Tahun 2024 Penyusunan SK Kumuh Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru. Luas penanganan kawasan kumuh ditargetkan pada tahun 2025 sebesar 4 Ha dari total 86,77 Ha luasan kawasan kumuh. Berdasarkan data Balai Prasarana Permukiman Wilayah SulSel luas kawasan kumuh kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru 16,13 ha 3) Penanganan kumuh meliputi 3 aspek berupa RTLH, Jalan dan Drainase 4) Sumber pendanaan alternatif untuk mendukung pencapaian target Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan bersumber dari KOTAku 5) Status Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan kewenangan Dinas Cipta Karya Kabupaten Barru 6) Status Penerapan Percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan kewenangan Dinas Cipta Karya Kabupaten Barru
38. 85.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 1.04 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERUMAH AN DAN KAWASAN PERMUKIM AN Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 112 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
39. 86.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 1.04 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERUMAH AN DAN KAWASAN PERMUKIM AN Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 1.04.05.2.01.0011 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan Lokasi 1 25000000 0 1 Catatan Hasil Pembahasan : Pencapaian target indikator outcome prioritas didukung oleh Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum melalui sub kegiatan : Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan dengan target 1 Lokasi dengan jumlah alokasi pagu sebesar Rp. 250 .000.000. Berdasarkan hasil pembahasan disepakati target tetap berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten Barru Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 113
40. 87.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 1.04 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERUMAH AN DAN KAWASAN PERMUKIM AN Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 1.04.05.2.01.0012 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Lokasi 4 20000000 00 4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 114 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah Catatan Hasil Pembahasan : 1) Pencapaian target indikator outcome prioritas didukung oleh Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum melalui sub kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan ditargetkan sebanyak 4 lokasi dengan alokasi pagu sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Berdasarkan hasil pembahasan disepakati target tetap berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten Barru 2) Status kepemilikan daerah yang memiliki peraturan daerah terkait serah terima PSU : Pemerintah Kabupaten Barru belum menyusun Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah tentang Penyerahan PSU Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Barru 3) Status pengembang perumahan yang telah menyerahkan PSU perumahan berjumlah 2 Pengembang yaitu PT. Racita (Griya Racita Sari dan Griya Racita 2) dan CV. Agung Mulia Perkasa (Perumahan Griya Bahari Permai)
41. 88.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 3.32 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG TRANSMIG RASI Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi 0 0
42. 89.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 3.32 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG TRANSMIG RASI Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 115 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
43. 90.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 3.32 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG TRANSMIG RASI Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.0010 Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Terlaksananya Penyuluhan Program Transmigrasi kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan Orang 0 0 0 Catatan Hasil Pembahasan : Tidak ada Dinas yang membidangi urusan transmigrasi di kabupaten barru
44. 91.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 3.32 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG TRANSMIG RASI Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.0020 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Lokasi 0 0 0 Catatan Hasil Pembahasan : Tidak ada Dinas yang membidangi urusan transmigrasi di kabupaten barru
45. 92.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 3.32 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG TRANSMIG RASI Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi 3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 0 0
46. 93.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 3.32 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG TRANSMIG RASI Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi 3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 3.32.04.2.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Terwujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina Kepala Keluarga 0 0 0 Catatan Hasil Pembahasan : Tidak ada Dinas yang membidangi urusan transmigrasi di kabupaten barru
47. 94.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 116 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
48. 95.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 1.06 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG SOSIAL Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi 0 0
49. 96.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 1.06 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG SOSIAL Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 0 0
50. 97.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 1.06 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG SOSIAL Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Lembaga 2 25000000 2 Catatan Hasil Pembahasan : 2 lembaga untuk panti asuhan dan kegiatan karang taruna dalam bentuk operasional. lembaga panti asuhan verifikasi validasi LKS. dicatat sampai untuk proses akreditasi Outcome Prioritas :
51. 1.Jumlah keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan = PPKH ada 29 orang dengan target 10 KPM sehingga total 290 KPM
52. 2.Lembaga kesejahteran sosial (LKS) ASN dan Non ASN yang mengikuti sertifikasi = 2 lembaga yang engikuti akreditasi
53. 3.Lembaga dan PSKS kelembagaan yang mengikuti proses akreditasi = 2 orang Pekerjaan sosial ASN
54. 4.Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan = 100 % dan dihonor melalui Din as Sosial
55. 5.Persentase pelaksanaan SPM = 100 % Catatan lainnya : untuk mendukung visi misi gubernur untuk meningkatkan daya beli masyarakat (khususnya warga miskin), data DTKS yang terverifikasi dan tervalidasi mohon disiapkan Kab/Kota Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 117 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
56. 98.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 1.06 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG SOSIAL Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1.06.02.2.03.0014 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya Orang 0 0 0 Catatan Hasil Pembahasan : sudah ada direncanakan tetapi belum diinput di SIPD akan dikoordinasikan lagi dengan Bappeda Kab Barru. 55 orang yang akan ditargetkan termasuk TKSK.
57. 99.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 1.06 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG SOSIAL Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 0 0
58. 100.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 1.06 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG SOSIAL Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 5 30000000 0 Catatan Hasil Pembahasan : tidak direncanakan, agar dapat dikoordinasikan kembali tetapi ada di program pemberdayaan sosial terkait usaha kepada orang miskin. sebisa mungkin untuk diaktifkan kembali untuk subkegiatan ini dan disesuaikan kembali pada RKPD dan renja/renstra OPD.
59. 101.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 1.06 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG SOSIAL Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.06.05.2.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 1100 15000000 0 1100 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 118 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah Catatan Hasil Pembahasan : Target 1100 orng untuk masyarakt miskin yang tidak terdat di DTKS dan P3KE berupa bantuan 200 ribu/bulan/otrang untuk 350 ora ng dan kompor gas. dengan pagu yang benar 1.050.000.000. penerimanya ditetapkan dalam bentuk perbub dan verifikasi langsung ke lapangan agar disesuaikan lagi sesuai pedoman APBN maup un APBD yng berlaku. DTKS hampir seuruhnya sudah menerima bantuan, sehingga menyasar non DTKS. catatan untuk exclusion error ini diusulkan masuk ke DTKS karena termasuk bantuan sosial.
60. 102.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 2.07 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG TENAGA KERJA Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerja an dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja 0 0
61. 103.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 2.07 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG TENAGA KERJA Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerja an dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 0 0
62. 104.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 2.07 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG TENAGA KERJA Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerja an dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n Orang 20 40000000 40 Catatan Hasil Pembahasan :

(1)Kegiatan berupa Pelatihan Menjahit dan Otomotif Motor Injeksi (2) Pelaksanaan kegiatan pelatihan selama ini menggunakan b antuan anggaran dari BPVP Kabupaten Pangkep karena anggaran yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Barru tidak mencukupi un tuk melaksanakan pelatihan. (3) Jumlah peserta pelatihan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 119 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah

105.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 2.07 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG TENAGA KERJA Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerja an dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 0 0
106.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 2.07 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG TENAGA KERJA Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerja an dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online Perusahaan 5 10000000 5 Catatan Hasil Pembahasan :

(1)Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Barru melakukan pembinaan dan fasilitasi terkait Peraturan Perusahaan (2) Beberapa cabang pe rusahaan yang ada di Kabupaten Barru melakukan Pengesahan Peraturan Perusahaan di Provinsi maupun di Pusat

107.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 2.07 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG TENAGA KERJA Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerja an dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Orang 4000 17351890 4000 Catatan Hasil Pembahasan :

(1)Pendataan kepesertaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang ada di Kabupaten Barru, selama ini hanya mendata pekerja di perusahaan dan Non ASN. (2) BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan masih dalam proses pembahasan tetapi akan tetap dilakukan pendataan tahun 2025 (3) Anggaran untuk BPJS Ketenagakerjaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Barru ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Barru akan dipindahkan tahun 2026 (4) Pendataan kepesertaan pekerja di perusahaan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Barru turun langsung ke perusahaan, sedangkan untuk kepesertaan Non ASN, OPD yang ada di Kabupaten Barru melaporkan jumlah Non ASN mereka ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Barru

108.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 120 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
109.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 2.13 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PEMBERD AYAAN MASYARA KAT DAN DESA Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa 0 0
110.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 2.13 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PEMBERD AYAAN MASYARA KAT DAN DESA Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 121
111.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 2.13 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PEMBERD AYAAN MASYARA KAT DAN DESA Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA 2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi Unit 0 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 122 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 123 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 124 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah Catatan Hasil Pembahasan :
1.Tidak diakomodir di dokumen perencanaan untuk dilaksanakan di tahun 2026. Kondisi sarana dan prasarana desa di Kab. Barru sudah berkategori baik.
2.Data Jumlah Desa: 40 desa
3.Data Desa Mandiri: 33 desa, 7 desa maju
4.Target peningkatan Desa Mandiri sudah mencapai target dari RPJMD Kab. Barru.
5.Kab. Barru akan melakukan pendataan status desa mandiri sesuai dengan indeks desa Tanggapan dan Arahan DPMD Provinsi:
1.Mengkoordinakasikan baseline data desa mandiri dengan DPMD Provinsi
2.Memperhatikan sub kegiatan lain yang mendukung pencapaian dimensi indeks desa dalam perhitungan persentase desa mandiri.
3.Memperhatikan target Nasional pencapaian peningkatan Desa Mandiri di Sulawesi Selatan adalah 592 pada tahun 2026, dengan r ata-rata peningkatan 28 desa mandiri setiap kab/kota.
4.Pemerintah Provinsi menargetkan peningkatan status desa mandiri di Kab. Barru: 2 desa (2025) dan 2 desa (2026).
112.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 2.13 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PEMBERD AYAAN MASYARA KAT DAN DESA Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 125
113.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 2.13 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PEMBERD AYAAN MASYARA KAT DAN DESA Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Dokumen 40 40000000 Kegiatan ini mendukung kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan asli desa (PAD). BUMDes juga berfungsi untuk memberdayak an masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mengembang kan potensi ekonomi desa untuk itu pembinaan dan pemberdayaa n BUMDesa menjadi kegiatan prioritas dan mendukung kebijakan Nasional 40 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 126 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 127 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah Catatan Hasil Pembahasan :
1.Mendukung pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDES .Telah diakomodir di dokumen perencanaan untuk dilaksanakan di tahun 2026. Dengan target: 40 dokumen.
2.Kegiatan yang akan dilaksanakan berupa pembinaan untuk peningkatan kapasitas BUMDES dalam hal pengelolaan usaha dalam mendukung PAD desa. Dokumen memuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDES
3.Data Status BUMDES masih dalam tahap pendataan. Tanggapan dan Arahan DPMD Provinsi:
1.Mengkoordinasikan baseline data status BUMDES dengan DPMD Provinsi
2.Memperhatikan target Nasional dalam pencapaian indicator bagi hasil BUMDES terhadap APBDES. Target Sulawesi Selatan sebanyak 4,07% di tahun 2026.
3.Memperhatikan salah satu indikator persentasi BUMDES kategori Maju Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 128 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
114.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 0 0
115.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.20 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG STATISTIK Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggar aan Sistem Statistik Nasional (SSN) 0 0
116.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.20 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG STATISTIK Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggar aan Sistem Statistik Nasional (SSN) 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN STATISTIK SEKTORAL 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 129
117.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.20 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG STATISTIK Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggar aan Sistem Statistik Nasional (SSN) 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN STATISTIK SEKTORAL 2.20.02.2.01.0018 Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk % 0 0 40 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 130 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah Catatan Hasil Pembahasan : Daerah: Pencapaian IPS 2023 = 1,8 , 2024 = 2,61 Target IPS 2025 = 2,63 , 2026 = 2,65 Belum melakukan pembaharuan 1 data makax tidak menetapkan target tinggi. Karena ada Domain dalam penilaian IPS yang ditakutkan tidak terpenuhi. Dukungan anggaran sangat kecil. Padal direkomendasi EPSS ada disebutkan perlu peningkatan kapasitas dan dukungan ke portal 1 data. Tahun 2025 yang menjadi lokus EPSS adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian. Rencana lokusnya EPSS 2026 adalah dinas yang s ama di 2025. Belum ada portal 1 data, Belum dilakukan pelatihan2 (sdh 2 tahun tidak dilakukan). Dinaskominfo mengusulkan target sub kegiatan pemenuhan prinsip 1 data tahun 2026 = 40% dengan pagu anggaran = 60 juta Untuk melaksanakan kegiatan seperti bimtek, pemutakhiran data, FGD dan lainnya untuk mendukung pemenuhan prinsip 1 data Indonesia. Provinsi: Perlu menetapkan target dan pagu anggaran utk sub kegiatan ini karena masih kosong di SIPD. Di Portal 1 data sudah terintegrasi dengan kab/kota tapi baru berupa link. Saran 2026 target IPS dinaikkan di 2,7 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 131
118.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.20 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG STATISTIK Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggar aan Sistem Statistik Nasional (SSN) 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN STATISTIK SEKTORAL 2.20.02.2.01.0019 Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. % 100 26887150 50 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 132 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah Catatan Hasil Pembahasan : Daerah: Yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian kualitas statistik sektoral target 100% adalah dengan pencetakan buku, menunggu p ortal 1 data. Melaksanakan klinik meta data, dari 24 OPD dijadwalkan waktu penginputan meta data. Minimal disimpan dalam bentuk exel sambil menunggu pengaktifan portal. Kolaborasi dan kerjasama dengan BPS sangat baik. Daftar data sedang proses untuk dibuatkan SK. E-walidata SIPD telah dibuatkan akun walidata oleh bappeda untuk Diskominfo. Daftar Data telah dibuat oleh Bappeda. Diskominfo telah membuatkan akun bagi OPD hanya belum dilakukan penginputan. Saat ini sedang proses konfirmasi ke OPD terkait daftar data yang dimiliki dan data yang tidak diakomodir Kesepakatan Penurunan Target menjadi 50% Provinsi: Apakah walidata SIPD sudah berjalan? Diskominfo dapat bekerjasama dengan Bappeda untuk mengaktifkan e walidata SIPD. Untuk diskominfo akan ada 3 akun yang dimiliki yaitu, akun walidata, akun admin dan akun produsen data. Perlu SK penyebarluasan e walidata. Bappeda diharapkan membuat daftar data yang akan dikumpulkan oleh kominfo sebagai walidata. Kemudian data tsb diinput oleh OPD di portal 1 data. Sub kegiatan ini agar dimasukkan di Renja Diskominfo TA 2026 dan Renstra OPD 2025-2029. Untuk target 100% sub kegiatan ini apakah realistis dapat tercapai? Pastikan data sektoral dilaporkan tepat waktu sesuai daftar data dan tidak ada lagi kesalahan data (tervalidasi) dengan kondisi tersebut dapat membantu pencapaian target 100%
119.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 0 0
120.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.16 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KOMUNIKA SI DAN INFORMATI KA Terakselerasi nya transformasi pemerintah digital di daerah 0 0
121.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan 2.16 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KOMUNIKA SI DAN Terakselerasi nya transformasi pemerintah digital di daerah 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 133 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. INFORMATI KA Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 134 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
122.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.16 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KOMUNIKA SI DAN INFORMATI KA Terakselerasi nya transformasi pemerintah digital di daerah 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2.16.02.2.01.0016 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Laporan 1 8065810 2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 135 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah Catatan Hasil Pembahasan : Untuk Tahun 2025 belum ada Komisi Informasi, sedangkan Tahun 2026 direncanakan 2 Laporan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 8.000.000,-. 2022 ada 1 sengketa dan diselesaikan di tahun 2024
123.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.16 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KOMUNIKA SI DAN INFORMATI KA Terakselerasi nya transformasi pemerintah digital di daerah 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik Tersedianya Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan Permohona n 80 10479181 0 15 Catatan Hasil Pembahasan : Untuk Tahun 2025 sudah tersedia pelayanan informasi publik sebanyak 11 permohonan, sedangkan untuk Tahun 2026 merencanakan pe nambahan 15 permohonan informasi publik dengan pagu indikatif sebesar Rp. 10.000.000,-.
124.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.16 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KOMUNIKA SI DAN INFORMATI KA Terakselerasi nya transformasi pemerintah digital di daerah 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah Rekomenda si 0 0 300 Catatan Hasil Pembahasan : Untuk Tahun 2025 tidak terdapat sub kegiatan ini, sedangkan untuk Tahun 2026 akan dimasukkan kedalam Dokumen Perencanaan kegiatan terkait aduan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 25.000.000,-
125.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.16 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KOMUNIKA SI DAN INFORMATI KA Terakselerasi nya transformasi pemerintah digital di daerah 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis Media 50 98048000 0 73 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 136 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah Catatan Hasil Pembahasan : Untuk Tahun 2025 kerjasama Media dengan 33 Media Online, 7 Media Cetak, 4 Chanel Media Sosial (Youtube, Facebook, Tiktok dan IG), 1 Radio dan 1 Wabsite untuk media penyebarluasan informasi publik, sedangkan untuk Tahun 2026 tetap kegiatan yang sama dan penambahan menjadi target 27 Media Online dengan pagu indikatif sebesar Rp. 2.500.000.000,-.
126.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.16 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KOMUNIKA SI DAN INFORMATI KA Terakselerasi nya transformasi pemerintah digital di daerah 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 0 0
127.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.16 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KOMUNIKA SI DAN INFORMATI KA Terakselerasi nya transformasi pemerintah digital di daerah 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0025 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional Layanan 0 0 3 Catatan Hasil Pembahasan : Untuk Tahun 2025 sudah ada 1 Portal Pelayanan Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Tahun 2026 direncanakan pengembangan 3 porta l layanan (portal layanan publik, portal layanan administrasi dan portal layanan data) dan untuk sub kegiatan ini dimasukkan kedalam Dokumen Perencanaan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,-. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 137
128.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.16 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KOMUNIKA SI DAN INFORMATI KA Terakselerasi nya transformasi pemerintah digital di daerah 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0034 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Aplikasi 3 45000000 6 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 138 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah Catatan Hasil Pembahasan : Untuk Tahun 2025 sudah terdapat 18 Aplikasi yang sudah dibangun dan baru 2 Aplikasi yang terintegrasi, sementara Tahun 2026 d irencanakan penambahan 6 Aplikasi yang akan terintegrasi dan terdaftar dalam SPLP dengan pagu indikatif sebesar Rp. 180.000.0 00,-
129.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.16 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KOMUNIKA SI DAN INFORMATI KA Terakselerasi nya transformasi pemerintah digital di daerah 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0036 Penyediaan Akses Internet Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraa n SPBE Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas Perangkat Daerah 34 15000000 00 64 Catatan Hasil Pembahasan : Untuk Tahun 2025 sudah Penyediaan Akses Internet sudah terpusat di Dinas Kominfo, sebanyak 34 OPD, 7 Kantor Kecamatan sudah terkoneksi, sedangkan Tahun 2026 direncanakan penambahan target 7 Puskesmas, 10 Kantor Kelurahan, 3 SD dan 3 SMP dalam Penyediaan Akses Internet dengan Infrastruktur pagu indikatif Rp. 2.000.000.000,- dan 40 Kantor Kelurahan sejumlah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 139 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
130.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2.16 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KOMUNIKA SI DAN INFORMATI KA Terakselerasi nya transformasi pemerintah digital di daerah 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0038 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraa n Kabupaten/Kota Cerdas Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraa n Kabupaten/Kota Cerdas Dokumen 1 24866048 0 1 Catatan Hasil Pembahasan : Untuk Tahun 2025 Kab. Barru belum memiliki Master Plan Smart City, untuk Tahun 2026 direncanakan pelaksanaan Smart City dengan pagu indikatif sebesar Rp. 150.000.000,-.
131.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 0 0
132.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 140 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
133.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 0 0
134.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Orang 92110 59625812 6 400 Catatan Hasil Pembahasan :
1.(8.01.03) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etik a Serta Budaya Politik, (8.01.03.2.01.0003) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan Target 400 Orang Sudah mencakup pelaksanaan Pendidikan Politik, Target Peserta adalah anggota partai politik dan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Instansi yang bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik â€¢ Untuk Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah dilakasanakan terdapat 2 kegiatan di antara hibah parpol dan bimtek pertanggung jawaban parpol â€¢ Untuk Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah dilakasanakan Perlu perbaikan menjadi jumlah orang yang tadinya adari jumlah suara sah sebnayak 92210 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 141 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
135.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKAT AN 0 0
136.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKAT AN 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Orang 0 0 100 Catatan Hasil Pembahasan :
2.8.01.04) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan , untuk (8.01.04.2.01.0003) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan Target 100 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah â€¢ Untuk sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerahtarget dan pagu tidak terisi karena penemapatan anggaran pada sub kegiatan tidak sesuai. â€¢ Untuk kegiatan ormas terdapat pada sub kegiatan koordinasi agar di geser pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
137.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 142 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
138.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 2.10 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERTANAH AN Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaa n masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah 0 0
139.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 2.10 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERTANAH AN Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaa n masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 0 0
140.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui 2.10 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERTANAH AN Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaa n masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 2.10.06.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 143 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah peran aktif koperasi. Catatan Hasil Pembahasan : Tidak ada catatan hasil pembahasan, karena instansi teknis yang menangani urusan pertanahan dan Bappeda Kabupaten Barru tidak hadir dalam desk pembahasan yang disediakan.
141.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 2.10 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERTANAH AN Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaa n masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 2.10.06.2.01.0006 Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. Berita Acara 0 0 0 Catatan Hasil Pembahasan : Tidak ada catatan hasil pembahasan, karena instansi teknis yang menangani urusan pertanahan dan Bappeda Kabupaten Barru tidak hadir dalam desk pembahasan yang disediakan.
142.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui 2.17 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGA H Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 144 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah peran aktif koperasi.
143.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 2.17 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGA H Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 0 0
144.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 2.17 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGA H Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 2.17.06.2.01.0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan Kelompok Masyarakat 0 0 Pengembanga n Kapasitas Anggota Koperasi Desa / Kelurahan 55 Catatan Hasil Pembahasan : - Belum menginput dalam SIPD ( target dan Anggaran) - Diarahkan kegiatannya berdasarkan inpres no.9 Tahun 2025 - Target disesuaikan dengan jumlah Kopda Mereah putih yang terbentuk - Kegiatan berupa pembinaan pembentukan kopda merah putih - Anggaran disesuaian dengan target yang disepakati Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 145 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
145.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 2.17 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGA H Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Unit Usaha 0 0 Penguatan Tata Kelola 55 Koperasi Desa dan Kelurahan 88 Catatan Hasil Pembahasan :
1.Tidak melakukan penginputan di SIPD (Target dan anggaran masih kosong)
2.Rincian kegiatan berupa pemberdayaan Koperasi Merah Putih di desa dan Kel berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2025
3.Penentuan target berdasarkan jumlah Kopdes Merah Putih (Desa dan kelurahan), dan koperasi yang telah terbentuk
4.Anggaran disesuaikan dengan target yang ingin dicapai.
146.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 2.17 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGA H Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 0 0
147.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif 2.17 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGA H Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Unit Usaha 0 0 Pendampinga n Usaha Mikro naik Kelas 875 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 146 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Catatan Hasil Pembahasan :
1.Tidak melakukan penginputan di SIPD (Target dan anggaran masih kosong)
2.Pembinaan UMKM untuk naik kelas (Hulu ke hilir)
3.Target 3,15% dari jumlah 27.392 UMKM
4.Anggaran disesuaikan dengan target yang disepakati
148.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 2.17 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGA H Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan Orang 0 0 Pengembanga n Kapasitas dan Kompetensi UKM / Pelaku UKM dari Hulu Ke Hilir 875 Catatan Hasil Pembahasan :
1.Tidak melakukan penginputan di SIPD (Target dan anggaran masih kosong)
2.Kegiatan berupa pelatihan dan bimtek
3.Peningkatan kapasitas harus dilakukan secara berkelanjutan dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha UMKM Target Indikator Kab Barru yang disepakati : - Target Ratio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB disepakati sebesar : 1,12% - Target Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi disepakati sebesar : 13% - Target Proporsi Jumlah UMK disepakati sebesar : 3,15% - Target Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi disepakati sebesar : 10% - Target Radio Kewirausahaan disepakati sebesar: 3,24 % - Target Update dan Pengumpulan Data UMKM disepakati sebesar : 20% Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 147 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
149.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.26 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PARIWISAT A Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional 0 0
150.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.26 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PARIWISAT A Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 0 0
151.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui 3.26 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PARIWISAT A Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 3.26.02.2.01.0006 Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Lokasi 0 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 148 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah peran aktif koperasi. Catatan Hasil Pembahasan : Sub Kegiatan ini : Masih kosong pagu dan target kinerja karena belum ada penetapan wisata unggulan potensi destinasi antara lain pulau dutungan, diana waterpark lappa laona (SK Kementerian LH pengelolaan masy setempat), pan tai ujung batu, terdapat 15 desa wisata
152.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.26 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PARIWISAT A Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 3.26.02.2.01.0009 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Terlaksanakann ya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Dokumen 1 21961500 0 1 Catatan Hasil Pembahasan : Pembuatan Masterplan untuk daya tarik wisata yang dikelola Pemerintah Kabupaten. Lokasi Daya tarik wisata yang berpotensi yaitu Pulau Pannikiang (ekowisata, ada 20 jenis burung, mangrove, diving, snorkling)
153.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.26 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PARIWISAT A Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 3.26.02.2.02.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Orang 0 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 149 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah Catatan Hasil Pembahasan : Sub Kegiatan ini : Masih kosong pagu dan target kinerja karena belum mempunyai kawasan strategis pariwisata
154.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.26 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PARIWISAT A Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 3.26.02.2.03.0001 Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Lokasi 1 18150000 0 1 Catatan Hasil Pembahasan : Destinasi pariwisata yang berpotensi akan ditetapkan yaitu Pulau Pannikiang dan sudah masuk dalam dokumen perencanaan
155.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.26 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PARIWISAT A Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 3.26.02.2.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0 Catatan Hasil Pembahasan : Sub Kegiatan ini : Masih kosong pagu dan target kinerja, disebabkan keterbatasan anggaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 150 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
156.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.26 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PARIWISAT A Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliha raan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara Unit 8 17441908 00 sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan atraksi wisata pada destinasi wisata kabupaten seperti, ATV, Sepedah Gunung, kano, donat boats, Canyoning dan perlengkapan arung jeram dan revitalisasi boardwalk pulau pannikiang 8 Catatan Hasil Pembahasan : 8 jenis sarana pengelolaan destinasi pariwisata berada di Lokasi Pulau Pannikiang, salah satunya diperuntukkan untuk pembangunan Villa
157.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.26 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PARIWISAT A Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 151 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
158.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.26 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PARIWISAT A Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 3.26.04.2.01.0001 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia Unit 0 0 0 Catatan Hasil Pembahasan : Sub Kegiatan ini : Masih kosong pagu dan target kinerja karena belum menjadi prioritas, dan data masih terbatas terkait ekono mi kreatif
159.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.26 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PARIWISAT A Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 3.26.04.2.02.0002 Pengembangan Pendidikan Berkembangnya Pendidikan Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan Dokumen 0 0 0 Catatan Hasil Pembahasan : Sub Kegiatan ini : Masih kosong pagu dan target kinerja, dikarenakan keterbatasan anggaran dan belum menjadi prioritas di kabupaten
160.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta 3.26 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PARIWISAT A Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 3.26.04.2.02.0009 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dokumen 0 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 152 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Catatan Hasil Pembahasan : Sub Kegiatan ini : Masih kosong pagu dan target kinerja, dikarenakan keterbatasan anggaran dan belum menjadi prioritas di kabupaten
161.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.26 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PARIWISAT A Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 3.26.04.2.02.0012 Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah Terlaksananya penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah Lembaga 0 0 0 Catatan Hasil Pembahasan : Sub Kegiatan ini : Masih kosong pagu dan target kinerja, dikarenakan keterbatasan anggaran dan belum menjadi prioritas di kabupaten
162.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.26 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PARIWISAT A Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 3.26.04.2.02.0016 Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah Tersedianya dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah Dokumen 0 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 153 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah Catatan Hasil Pembahasan : Sub Kegiatan ini : Masih kosong pagu dan target kinerja, dikarenakan keterbatasan anggaran dan belum menjadi prioritas di kabupaten
163.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3.26 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PARIWISAT A Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 3.26.04.2.02.0022 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif Produk 80 20955880 0 80 Catatan Hasil Pembahasan : sub kegiatan ini untuk memfasilitasi tim HAKI , pelaku, produk yang akan di daftar antara lain kuliner, seni pertunjukan, mus ik
164.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 0 0
165.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta 2.22 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KEBUDAYA AN Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 154 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
166.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 2.22 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KEBUDAYA AN Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 155
167.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 2.22 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KEBUDAYA AN Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek 0 40000000 4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 156 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah Catatan Hasil Pembahasan : Kegiatan yang dilakukan adalah jasa pengimputan dapobud dan penulisan naska akademik warisan budaya tak benda, Dokumentasi foto/ video karya budaya yang diusulkan menjadi budaya tak benda,dengan anggaran Rp. 152.000.000 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 157 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
168.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 2.22 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KEBUDAYA AN Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Orang 0 0 250 Catatan Hasil Pembahasan : pagu anggaran Rp. 468.669.9000. SDM lembaga dan pranata tradisional 250 Orang yang dibina dalam 7 komunitas budaya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 158 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
169.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 2.22 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KEBUDAYA AN Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 159 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
170.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 2.22 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KEBUDAYA AN Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan Objek 27 26000000 7 Catatan Hasil Pembahasan : pagu anggaran yang disepakati Rp. 270.408.000. target 7 objek kompleks makam labonggo, kompleks makam arung nepo, kompleks makam megalitik sumpang ralla, situs megalitik ralla, kompleks makam lamakkarumpa daeng parani, batu alengtirengge raja barru, kompleks makam petta patimang ratu (arung balusu). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 160 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
171.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 2.22 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KEBUDAYA AN Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya Terlaksanakann ya Pengembangan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan Objek 0 0 1 Catatan Hasil Pembahasan : 1 objek komleks makam we tenri olle dengan anggaran Rp.150.000.000 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 161 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
172.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 0 0
173.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.01 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PENDIDIKA N Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan 0 0
174.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran 1.01 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PENDIDIKA N Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 162 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
175.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.01 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PENDIDIKA N Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Dokumen 0 0 0 Catatan Hasil Pembahasan : - utk 16 indikator target pendidikan sdh sesuai dengan target dikdasmen - Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional belum terisi karena kewenangan provinsi Disdik Kab. : sub kegiatan ini kami usulkan dengan catatan target, pagu dan data-data serta jstifikasi akan delengkapi Disdik Prov. : dapat diakomodir karena sdh selaras dengan program prov dan nasional, dan memnyesuaikan dengan usulan dari kab . barru
176.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan 1.01 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PENDIDIKA N Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Peserta Didik 6882 82281200 00 6882 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 163 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah penyandang disabilitas. Catatan Hasil Pembahasan : Disdik Kab. : biaya personil ini merupakan dana BOS utk SMP, alokasi target dan pagu agar dikoordinasikan dengan bappeda barru Disdik Prov. : diakomodir
177.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.01 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PENDIDIKA N Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Orang 0 0 0 Catatan Hasil Pembahasan : Disdik kab. : tidak tertuang dlm ranwal, akan berkoordinasi dengan bappeda barru Disdik Prov. : agar kegiatan ini tetap dimasukkan agar selaras dengan target prov dan nasional
178.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi 1.01 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PENDIDIKA N Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Baru yang Terbangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Unit 0 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 164 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Catatan Hasil Pembahasan : Disdik Kab. : belum dapat dilaksanakan karena bukan pembangunan USB namun pembanguan RKB Disdik Prov. : disesuaikan dengan usulan dari kab. barru
179.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.01 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PENDIDIKA N Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraa n Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Keset araan diterima oleh peserta didik Jumlah Peserta Didik Nonformal/Keset araan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Peserta Didik 1050 25000000 0 1050 Catatan Hasil Pembahasan : Disdik Kab. : digunakan utk administrasi peserta didik, pendataan ATS dll dalam pendidikan non formal/kestaraan. utk pagu dan target masih berubah dan akan disesuaikan kembali. Disdik Prov. : disesuaikan dengan kab barru
180.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi 1.02 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KESEHATA N Kesehatan Untuk Semua 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 165 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
181.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KESEHATA N Kesehatan Untuk Semua 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0 0
182.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KESEHATA N Kesehatan Untuk Semua 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas Unit 0 58016217 1 1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 166 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah kapasitas pelayanan rumah sakit pelayanan rumah sakit Catatan Hasil Pembahasan : Dinas Kesehtan Provins Program Prioritas Program Stunting, Pelayanan kesehatan bergerak, ASTA Cita dibebankan ke Kab/Kota kewenangan Provinsi pencapaian di bidang kesehatan Dinas Kesehatan Barru :
1.Proposal untuk pembangunan rs tipe d ke tipe c belum disetujui.
2.belum pernah menginput sub kegiatan pengembangan rumah sakit baik dari rumah sakit ataupun dari dinkes barru sendiri
3.untuk rumah sakit kapal belum ada
4.terkait DPA punya akun terpisah antara Dinkes dan Rumah sakit.
5.masih banyak indikator yang belum dipenuhi untuk anggaran akan dipertimbangkan perubahannya kalau boleh ditingkatkan di rumah sakit lapatarai bappelitbangda barru :
1.untuk di renstra dan RPJMD sudah mendukung Pengembangan rumah sakit di kabupaten barru dinkes provinsi :
1.untuk tahun ini dan tahun depan untuk mendorong kris JKN. per juli 2025 implementasi kris JKN akan dimulai. maka kesiapan rumah sakit untuk pelaksanaan kegiatan ini dalam anggaran dan kesiapan dalam implementasi kris JKN ini.
2.perbaikan, renovasi dan lainnya untuk lebih mengutamakan kris JKN terlebih dahulu berupa anggaran.
3.mohon dipertimbangkan untuk mengalokasikan 60% kamar layanan untuk kris JKN.
4.DPAnya apakah sudah dikonfirmasi oleh dinas kesehatan provinsi?
5.memastikan alokasi anggaran untuk program program prioritas gubernur
6.tahun ini diharapkan seluruh rumah sakit untuk bisa mengimplementasikan kris JKN
7.untuk Rumah sakit jangan lupa untuk dituangkan di RPJMD tertuang secara eksplisit pengembangan rumah sakit. Bappelitbangda provinsi :
1.mengingatkan untuk perubahan target sesuai dengan target kesepakatan dan pagu anggaran untuk dihitung berdasarkan pengemba ngan rumah sakit dan kris JKN Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 167 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
183.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KESEHATA N Kesehatan Untuk Semua 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan Paket 2 83387264 81 2 Catatan Hasil Pembahasan : dinkes barru :
1.di rumah sakit melekat di DPA tersendiri untuk pengadaan obat dan BMHP
2.masing-masing terpisah paket BMHP dan paket obat
3.BLUD terbatas untuk pengadaan obat. Dinas kesehatan provinsi :
1.barru sudah mengisi rencana kebutuhan obat selama 1 tahun. ada beberapa item obat gizi dan ibu dan anak yang sudah disiapkan oleh dinkes untuk tidak diadakan lagi di kabupaten.
2.pemeriksaan kesehatan gratis untuk dichek kembali.
3.silahkan kab. barru untuk menginput di app smile jika sudah menerima obatnya
3.obat buffer untuk dibuat kebutuhannya
4.ada dana distribusi untuk obat dan vaksin yang akan didistribusi ke kab barru
5.RS tidak menjadi tujuan alokasi anggaran pengadaan obat jiwa. untuk rumah sakit agar menganggarkan sendiri dengan berkoord inasi dengan dinkes kab/kota. RKO sendiri dapat dibuat untuk kebutuhan obat jiwa selama setahun ditunggu sampai tanggal 30 April.
184.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan 1.02 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KESEHATA N Kesehatan Untuk Semua 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 12 17435425 0 12 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 168 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah generasi Z), dan penyandang disabilitas. Catatan Hasil Pembahasan : Dinas kesehatan kab barru
1.dana kegiatan bersumber dari dana BOK.
2.kegiatan bimtek puskesmas pertemuan lintas sektor untuk TB, Kusta, dan lainnya
3.alat tes TCM sudah ada di rumah sakit, puskesmas juga ada
4.screening dilaksanakan oleh petugas puskesmas
5.penanggulangan TB dilakukan pengadaan strip TCM
6.untuk kecacingan dan imunisasi dinkes cuman memantau ke puskesmas sedangkan untuk ke sasaran langsung dilakukan oleh puske smas
7.PTM dan hipertensi memiliki sub kegiatan tersendiri. ada DOK khusus untuk PM dan PTM. dana DAU untuk hipertensi dan PM
8.barru baru ada 1 puskesmas palandro yang menyediakan obat untuk HIV
9.hipertensi, hiv dan PTM ada khusus dana DAU. ada yang ke BMHP ada yang ke puskesmas untuk pelacakan.
10.RAD TB belum dikoordinasikan dinkes pemprov:
1.terpisah antar sub kegiatan yang ada di PM dan PTM. TB dan P2p adalah upaya deteksi dini untuk pencegahan.
2.sasaran dari program berbeda beda, jadi perlu untuk sedari awal ditentukan sasarannya yang sejalan dengan proses selanjutnya mengenai pengelolaan sumber dayanya. dengan melihat sasaran dari kabupaten kotanya.
3.terkait dengan penanggaran pengambilan logistik yang sering terkendala terutama logistik spesifik yang perlu diadakan penjemputan terutama vaksin yang disediakan oleh provinsi,
4.terkait upaya pembinaan dari kab kota ke puskesmas. masih banyak yang dibawah target terkait pembinaan pelaksanaan SPM dan penemuan kasus dilapangan
185.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KESEHATA N Kesehatan Untuk Semua 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dokumen 12 41908084 784 12 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 169 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah Catatan Hasil Pembahasan : Dinas kesehatan barru :
1.dana sharing kabupaten 60:40% 2. Dinas Kesehatan Provinsi :
1.berfokus pada capaian uhc di kab barru
2.pemuktahiran data PBI agar cepat selesai bappelitbangda prov:
1.untuk memperhatikan sasaran dari JKM
186.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KESEHATA N Kesehatan Untuk Semua 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Dokumen 12 35744430 0 12 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 170 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah Catatan Hasil Pembahasan : dinas kesehatan Barru :
1.belanja untuk balita stunting, kegiatan pertemuan tentang verifikasi kematian maternal dan prenatal, SHK untuk bayi baru lahir, koordinasi terkait kegiatan ibu dan anak ke puskesmas.
2.untuk pokja KIA belum terbentuk.
3.pembinaan ke puskesmas, bimtek dan audit kematian, pertemuan lintas sektor dilakukan dalam kegiatan penurunan KIA.
4.70% untuk ibu hamil, 75 % untuk bersalin, dan 76% untuk bayi
5.untuk 1 day 1 egg dan pengadaan susu untuk balita stunting
6.untuk pelatihan phonad ada, alkes juga sudah,
7.pelatihan dokter usg sudah dilakukan tahun lalu di 12 puskesmas
8.dari 10 bidan baru 1 yang melakukan pelatihan ponek Dinas kesehatan provinsi :
1.pelaksanaan audit maternal prenatal agar bisa melakukan advokasi dan screening pasien usia subur apakah layak hail lagi atau tidak.
2.untuk penurunan kematian bayi untuk melakukan pelatihan poned.
3.Dokter USG untuk diperhatikan lagi
4.di RS ponek dan di puskesmas poned
5.edukasi terkait MMS terhadap ibu hamil bappelitbangda provinsi:
1.upaya upaya poned dan audit untuk dikawal lagi pelaksanaannya
2.perlu peningkatan pagu anggaran
3.permasalahan dari tidak tercapainya SPM harus bisa dijawab melalui sub kegiatan ini
187.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KESEHATA N Kesehatan Untuk Semua 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 171 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
188.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KESEHATA N Kesehatan Untuk Semua 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Orang 38 2223000 38 Catatan Hasil Pembahasan : dinas kesehatan Barru :
1.pelatihan dimasukan ke peningkatan mutu.
2.untuk pemenuhan dilakukan ke puskemas
3.untuk pemenuhan layanan di desa diberikan ke bidan dan perawat
4.sudah diusulkan untuk pemenuhan kebutuhan SDM di formasi CPNS dan p3k dinkes prov:
1.seharusnya target dilihat dari tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diperlukan untuk rumah sakit tipe c. untuk kab. barru puskesmas tenaga dokter 1 orang, kesling 1 orang, gizi 3 orang yang perlu dipenuhi. Bappelitbangda kab Barru :
1.dukungan anggaran untuk pemenuhan SPM terutama di bidang kesehatan terutama stunting dan washting.
2.DAU dibidang kesehatan berkurang drastis sekitar 9 M yang mempengaruhi pemenuhan SPM dan PKMK balita stunting.
3.penganggaran dan perencanaan SPM harus diperkuat serta pembiayaan lainnya perlu untuk dipertimbangkan
189.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan 2.08 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PEMBERD AYAAN PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 172 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah generasi Z), dan penyandang disabilitas.
190.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.08 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PEMBERD AYAAN PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 173
191.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.08 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PEMBERD AYAAN PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 2.08.02.2.01.0011 Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota terlaksananya pendampingan penyelenggaraa n PUG kewenangan Kabupaten/Kota jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan Lembaga 0 0 Kegiatan ini sangat mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaa n perempuan dikabupaten Barru dengan penglibatan seluruh pemangku kepentingan, capaian pemberdasya an dan pembangunan gender di kabupaten Barru terus meningkat seiring dengan penganugraha n APE kategori Pretama diperoleh Kabupaten Barru, hal ini mendukung prioritas nasional 36 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 174 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah Catatan Hasil Pembahasan : Kegiatan ini sangat mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Kab. Barru dengan penglibatan seluru h pemangku kepentingan, capaian pemberdayaan dan pembangunan gender di Kab. Barru terus meningkat seiring dengan Penganugerah an APE kategori Pratama diperoleh Kab. Barru hal ini mendukung prioritas nasional Target untuk tahun 2026, 36 Lembaga terdiri dari OPD dan Kecamatan pagu anggaran 77.000.000,- Bentuk kegiatan berupa pendampingan penyelenggaraan PUG bisa mendukung penilaian APE ditahun selanjutnya dan diharapkan agar melaksanakan kegiatan pelatihan PPRG bagi kasubag program dan koordinasi dan peningkatan kapasitas terkait PUG. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 175
192.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.08 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PEMBERD AYAAN PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 2.08.02.2.02.0009 Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan Orang 0 0 Kegiatan ini sangat mendukung pencapaian kesetaraan gender , peran perempuan dan perlindungan anak dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi dalam hal pengembanga n kapasitas SDM lembaga masyarakat dan organisasi permberdayaa n perempuan dikabupaten Barru, hal ini mendukung prioritas nasional 150 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 176 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah Catatan Hasil Pembahasan : Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan dibidang politik, hukum , sosial dan ekonomi ,kegiatan ini sangat mendukung pencapaian kesetaraan gender, peran perempuan dan perlindungan anak dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi dalam hal pengembangan kapasitas SDM lembaga masyarakat dan organisasi pemberdayaan perempuan di Kab. Barru, hal ini mendukung prioritas nasional Target sub kegiatan 150 orang dengan anggaran sebesar Rp. 65.000.000. sasaran lembaga kemasyarakatan khususnya perempuan seperti pk, darma wanita dll. Adapun bentuk kegiatan workshop peningkatan kapasitas, sosialisasi terkait kelembagaan wanita seperti pkk, darma wanita, persit, muslimatÂ NU,Â Aisyiah, Kelompok Pengajian
193.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.08 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PEMBERD AYAAN PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 177
194.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.08 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PEMBERD AYAAN PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2.08.07.2.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota Kegiatan 0 0 Kegiatan ini medorong peningkatan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kabupaten Barru, sub kegiatan ini adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pengambil kebijakan serta pemangku kepentingan mengenai pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak, melalui dialog, penyuluhan, dan penyampaian informasi yang relevan, guna mendorong tindakan dan kebijakan yang efektif dalam perlindungan anak, Kabupaten Barru dianugerahi penghargaan KLA kategori Nindya 46 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 178 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah Catatan Hasil Pembahasan : Kegiatan ini mendorong peningkatan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak di Kab. Barru sub kegiatan ini adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pengambil kebijakan serta pemangku kepentingan mengenai pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak, melalui dialog, penyuluhan dan relevan guna mendorong tindakan dan kebijakan yang efek tig dalem perlindungan anak, kab Barru dianugerahi penghargaan kategori Nindya Target 46 orang pagu anggaran 16.500.000 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 179
195.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.08 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PEMBERD AYAAN PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota Orang 0 0 Kegiatan ini mendukung Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kabupaten Barru, Sub kegiatan ini melakukan Layanan pendampinga n korban yang merupakan proses pemberian layanan terhadap korban sesuai dengan kebutuhan korban, terutama tindakan pendampinga n untuk mendapatkan layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial. 24 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 180 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah Catatan Hasil Pembahasan : Kegiatan ini mendukung Kesetaraan Gender, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak di Kab. Barru, Sub kegiatan ini melakukan Lay anan pendampingan korban yang merupakan proses pemberian layanan terhadap korban sesuai dengan kebutuhan korban, terutama tindakan pendampingan untuk mendapatkan layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial. Target 24 orang pagu 222.000.000 sumber dana DAK BOPPA
196.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda 2.12 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG ADMINISTR ASI KEPENDU DUKAN DAN PENCATAT AN SIPIL Meningkatnya kualitas layanan kependuduka n dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependuduka n berbasis digital 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 181 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
197.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.12 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG ADMINISTR ASI KEPENDU DUKAN DAN PENCATAT AN SIPIL Meningkatnya kualitas layanan kependuduka n dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependuduka n berbasis digital 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 0 0
198.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.12 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG ADMINISTR ASI KEPENDU DUKAN DAN PENCATAT AN SIPIL Meningkatnya kualitas layanan kependuduka n dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependuduka n berbasis digital 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 2.12.02.2.03.0001 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk Laporan 0 0 Akan disesuaikan pada tahapan renja 2026 0 Catatan Hasil Pembahasan : Pada sub kegiatan ini tidak mengalokasikan anggaran karena dianggap tidak sesuai dengan rencana kerja dan kebutuhan perangkat daerah serta mengoptimalkan kekurangan anggaran dengan mengalokasikan anggaran pada sub kegiatan yang lebih di butuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 182 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
199.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.12 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG ADMINISTR ASI KEPENDU DUKAN DAN PENCATAT AN SIPIL Meningkatnya kualitas layanan kependuduka n dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependuduka n berbasis digital 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 2.12.02.2.03.0003 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk Laporan 0 0 Akan disesuaikan pada tahapan renja 2026 1 Catatan Hasil Pembahasan : Sepakat dengan target indikator yang ditetapkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:
1.Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam Pelayanan Adminduk 55%
2.Persentase Kepemilikan Idintitas Kependudukan Digital (IKD) 20% Dan untuk pengalokasian anggaran pada sub kegiatan di maksud akan di sesuaikan pada tahapan RENJA 2026.
200.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.12 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG ADMINISTR ASI KEPENDU DUKAN DAN PENCATAT AN SIPIL Meningkatnya kualitas layanan kependuduka n dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependuduka n berbasis digital 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 183 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
201.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.12 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG ADMINISTR ASI KEPENDU DUKAN DAN PENCATAT AN SIPIL Meningkatnya kualitas layanan kependuduka n dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependuduka n berbasis digital 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02.0002 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing- Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarak an Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarak an Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Laporan 0 0 Akan disesuaikan pada tahapan renja 2026 0 Catatan Hasil Pembahasan : Pada sub kegiatan ini tidak mengalokasikan anggaran karena dianggap tidak sesuai dengan rencana kerja dan kebutuhan perangkat daerah serta mengoptimalkan kekurangan anggaran dengan mengalokasikan anggaran pada sub kegiatan yang lebih di butuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.
202.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.12 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG ADMINISTR ASI KEPENDU DUKAN DAN PENCATAT AN SIPIL Meningkatnya kualitas layanan kependuduka n dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependuduka n berbasis digital 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02.0006 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Terfasilitasinya Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil Laporan 0 0 Akan disesuaikan pada tahapan renja 2026 1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 184 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah Catatan Hasil Pembahasan : Sepakat dengan target indikator yang ditetapkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:
1.Persentase Anak Berusia 0-4 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran 97%
2.Persentase Kepemilikan Akta Kematian Bagi Penduduk Yang Meninggal 70%
3.Persentase Penduduk Yang Memiliki Akta Perkawinan Bagi Penduduk Yang Menikah 63%
4.Persentase Penduduk Yang Memiliki Akta Cerai Bagi Penduduk Yang Bercerai 63% Dan untuk pengalokasian anggaran pada sub kegiatan di maksud akan di sesuaikan pada tahapan RENJA 2026.
203.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.14 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK) 0 0
204.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.14 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK) 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 185 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
205.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.14 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK) 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Laporan 2 26125000 kegiatan ini merupakan salah satu upaya kabupaten untuk meningkatkan kualitas pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang diberikan oleh fasilitas kesehatan, termasuk jaringan dan jejaringnya (seperti puskesmas, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang diberikan di fasilitas kesehatan ini berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, kegiatan ini juga mendukung prioritas nasional 2 Catatan Hasil Pembahasan : Disepakati Indikator Pembinaan Pelakayanan KB dan KS sebanyak 2 Laporan untuk 2 Kali Kegiatan Pembinaan pada 15 Faskes di Kab. Barru dengan anggaran sebesar Rp. 26.125.000,- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 186 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
206.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.14 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK) 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah DASHAT di Kampung KB Unit 24 79200000 0 Kegiatan ini merupakan stimulan dalam hal percepatan penurunan stunting dengan memberikan edukasi dan informasi bagaimana mengolah makanan untuk ibu hamil dan bayi balita, untuk tahun 2024 di kabupaten Barru telah dilaksanakan pada 21 desa dan 3 kelurahan, kegiatan ini mendukung prioritas nasional dalam hal pembangunan manusia di bidang kesehatan 24 Catatan Hasil Pembahasan : Disepakati Indikator Fasilitasi Pengelolaan Dashat sebanyak 24 Unit yang ada di 21 Desa dan 3 Kelurahan di Kabupaten Barru dengan Anggaran sebesar Rp. 792.000.000,- dan sebanyak 31 Unit Dashat di Desa dibiayai menggunakan Dana Desa.
207.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda 2.14 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK) 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 187 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
208.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.14 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK) 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Laporan / Dokumen 1 52735000 kegiatan ini berperan penting diKabupaten Barru dalam pengelolaan ketahanan keluarga dengan menyediakan layanan konsultasi, informasi, dan edukasi terkait berbagai aspek kehidupan keluarga. PPKS membantu keluarga mengatasi masalah, meningkatkan kualitas hidup, dan mencapai kesejahteraan masyarakat 1 Catatan Hasil Pembahasan : Disepakati indikator Pengelolaan Ketahanan Keluarga melalui PPKS sebanyak 1 Laporan yang berisi rekap laporan pelaksaaan kegiatan di 7 Balai di Kab. Barru dengan anggaran sebesar, Rp. 52.735.500,- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 188 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
209.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.14 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCA NA Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK) 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 2.14.04.2.01.0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk Kelompok 0 0 275 Catatan Hasil Pembahasan : Disepakati Indikator Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dibina sebanyak 275 Kelompok yang ada 55 Desa dan Kelurahan di Kab.Barru dengan rencana anggaran sebesar Rp. 156.000.000,-
210.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.19 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KEPEMUD AAN DAN OLAHRAG A Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 189 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
211.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.19 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KEPEMUD AAN DAN OLAHRAG A Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 0 0
212.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.19 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KEPEMUD AAN DAN OLAHRAG A Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraa n Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Orang 240 93848000 Pelatihan Kewirausaaan , Pembimbinga n, Pendampinga n, Bantuan Akses Permodalan kepada wirausaha pemula pemuda sangat berdampak pada peningkatan Lapangan pekerjaan dan pengganguran , sehingga kegiatan ini menjadi prioritas kabupaten dan juga di usulkan kepada pemerintah provinsi karna berkenaan 100 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 190 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah dengan Asta Citas ke 3 dan 4. Catatan Hasil Pembahasan : sub kegiatan ini penting sehingga disepakati dilaksanakan dengan target dari 240 orang menjadi 100 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 150.000.000 dari anggaran awal Rp. 93.848.000, untuk peningkatan akses terhadap sumber daya sehingga wirausaha pemula akan lebih mudah mendapatkan akses pendaanaan, pendampingan dan pelatihan,
213.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.19 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KEPEMUD AAN DAN OLAHRAG A Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Orang 50 31500000 50 Catatan Hasil Pembahasan : sub kegiatan ini penting sehingga disepakati dilaksanakan untuk peningkatan akses terhadap sumber daya sehingga wirausaha pemula akan lebih mudah mendapatkan akses pendaanaan, pendampingan dan pelatihan, maupun jaringan pasar dalam rangka mengoptimalkan peran organisasi kepemudaan sehingga menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi pemuda,dan mencegah ketimpangan
214.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi 2.19 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KEPEMUD AAN DAN OLAHRAG A Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 191 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
215.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.19 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KEPEMUD AAN DAN OLAHRAG A Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 2.19.03.2.03.0006 Seleksi Atlet Daerah Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi Orang 50 20000000 0 150 Catatan Hasil Pembahasan : Sub kegiatan ini penting sehingga disepakati dilaksanakan untuk seleksi atlet dari target 50 orang menjadi 150 atlet dengan a nggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dalam rangka Meningkatkan prestasi olahraga daerah dengan memilih atlet-atlet terbaik untuk berkompetisi di tingkat Provinsi, nasional dan internasional.
216.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan 2.19 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KEPEMUD AAN DAN OLAHRAG A Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan Orang 5 10000000 100 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 192 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah generasi Z), dan penyandang disabilitas. Catatan Hasil Pembahasan : Sub kegiatan ini penting sehingga disepakati dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 200.000.000 dari ,dengan target100 Olahragawa n, dalam rangka meningkatkan reputasi kabupaten dengan memiliki olahragawan yang berprestasi dan berbakat di tingkat provinsi atau nasional
217.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.19 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KEPEMUD AAN DAN OLAHRAG A Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Terlaksananya Penyelenggaraa n, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Lembaga 1 15000000 kegiatan event olahraga masyarakat Fun Run / Lari, kegiatan ini telah menjadi agenda rutin kabupaten 2 tahun terakhir, kegiatan ini sangat penting bagi kabupaten karna dianggap punya multiplier effect ekonomi selama kegiatan, seperti usaha penginapan (hotel), Usaha makanan dan Minuman, UMKM dll. 2 Catatan Hasil Pembahasan : ub kegiatan ini penting sehingga disepakati direncanakan dengan target 2 lembaga dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000, Men ingkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap olahraga rekreasi dengan menampilkan manfaat dan kesenangan olahraga.dan te lah menjadi agenda rutin kabupaten 2 tahun terakhir, kegiatan ini sangat penting bagi kabupaten karna dianggap punya multiplier effect ekonomi selama kegiatan
218.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 193 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
219.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.23 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERPUSTA KAAN Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat 0 0
220.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.23 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERPUSTA KAAN Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 194 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
221.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.23 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERPUSTA KAAN Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.01.0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan Perpustaka an 0 0 26 Catatan Hasil Pembahasan : Sesuai kesepakatan maka jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina di kab. Barru 26 perpustakaan, dengan jumlah perpusta kaan umum (kelurahan/desa) 25 dan perpustakaan khusus 1 (perpustakaan lapas,) . Dengan estimasi anggaran Rp. 30.000.000
222.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.23 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERPUSTA KAAN Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.01.0014 Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat Eksemplar 300 30000000 300 Catatan Hasil Pembahasan : Sesuai kesepakatan awal jumlah koleksi perpustakaan cetak/digital 300 eksemplar dengan anggaran Rp.30.000.000, dengan asumsi Rp. 100.000/eksemplar Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 195 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
223.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.23 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERPUSTA KAAN Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 0 0
224.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2.23 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERPUSTA KAAN Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 2.23.03.2.01.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno Orang 0 0 9 Catatan Hasil Pembahasan : Sesuai kesepakatan dengan jumlah 1 naskah kuno yang akan disimpan, dirawat dan dilestarikan membutuhkan 9 orang, (1 pemilik naskah, 3 tim ahli, dari dinas 5 orang) dengan estimasi anggaran Rp. 15.000.000 dengan kegiatan penelusuran naskah kuno
225.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, 2.23 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERPUSTA KAAN Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 2.23.03.2.01.0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaa n Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaa n untuk Eksemplar 0 0 1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 196 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. dilestarikan dan didayagunakan dilestarikan dan didayagunakan Catatan Hasil Pembahasan : Program naskah kuno belum masuk di matrik Renstra Kab. Barru, tapi merupakan prohram prioritas nasional sehingga ditargetkan 1 eksemplar naskah kuno dengan estimasi anggaran Rp. 25.000.000
226.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 0 0
227.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 1.05 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KETENTER AMAN DAN KETERTIB AN UMUM SERTA PERLINDU NGAN MASYARA KAT Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar 0 0
228.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 1.05 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KETENTER AMAN DAN KETERTIB AN UMUM SERTA PERLINDU NGAN MASYARA KAT Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 197 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
229.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 1.05 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KETENTER AMAN DAN KETERTIB AN UMUM SERTA PERLINDU NGAN MASYARA KAT Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA 1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Dokumen 0 0 1 Catatan Hasil Pembahasan : BPBD Provinsi Sulsel
1.Memperhatikan target BPBD kabupaten/kota agar selaras dengan target yang ditetapkan oleh BPBD Provinsi
2.Untuk dokumen RPB agar dilakukan legalilasasi melalui pembuatan Peraturan Bupati/Walikota
3.Memperhatikan tahapan penyusunan dokumen RPB meliputi Workshop, Asistensi/reviu, Diskusi Publik dan finalisasi dokumen BPBD Kabupaten Barru
1.BPBD Kabupaten sudah memiliki Dokumen RPB masa berlaku tahun 2023 - 2027
2.BPBD Kabupaten Barru akan memasukkan Revisi Penyusunan Dokumen RPB kedalam Dokumen Renstra, RKPD 2026 dan Renja 2026 Bappelitbangda Kabupaten Barru
1.Dokumen RPB kabupaten Barru periodenya 2023-2027 jd tdk dilakukan penyusunan di 2026 Penyesuaian terhadap renstra perangkat daerah periode 2025-2029 akan dilaksanakan di 2027 Bappelitabngda Provinsi Sulsel
1.Diharapkan Pemerintah Kabupaten Barru agar melengkapi target output sub kegiatan dan alokasi penganggaran kedalam Dokumen Renstra, RKPD 2026 dan Renja 2026.
230.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 1.05 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KETENTER AMAN DAN KETERTIB AN UMUM SERTA PERLINDU NGAN MASYARA KAT Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA 1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Penanggulangan Bencana Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraa n Penanggulangan Bencana Laporan 0 7000000 1 Catatan Hasil Pembahasan : BPBD Provinsi Sulsel
1.Menyarankan agar BPBD Kabupaten Barru melaksanakan kegiatan Penyusunan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada sub kegiatan Pe mbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penenggulangan Bencana BPBD Kabupaten Barru
1.BPBD Kabupaten Barru telah mengalokasikan anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp. 6.788.200 untuk sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bappelitbangda Kabupaten Barru
1.Penyusunan Indikator IKD menjadi Indikator Sasaran Perangkat Daerah BPBD tahun 2025-2029 Bappelitbangda Provinsi Sulsel
1.Diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Barru agar mengalokasikan sub kegiatan Binwas kedalam Dokumen Renstra, RKPD 2026 dan Renja 2026 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 198 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
231.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 1.05 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KETENTER AMAN DAN KETERTIB AN UMUM SERTA PERLINDU NGAN MASYARA KAT Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar 0 0
232.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 1.05 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KETENTER AMAN DAN KETERTIB AN UMUM SERTA PERLINDU NGAN MASYARA KAT Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 199 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
233.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 1.05 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KETENTER AMAN DAN KETERTIB AN UMUM SERTA PERLINDU NGAN MASYARA KAT Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksa nanya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalanana n, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan laporan 12 95110000 0 Sub kegiatan ini untuk pembayaran gaji honorer satpol pp,pengawala n, pengamanan dan patroli 4 Catatan Hasil Pembahasan : Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Barru :
1.Pemerintah Kab. Barru melalui Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Barru mengusulkan target sebesar laporan dengan pagu Rp.951.100.000 pada sub-kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.
2.Berdasarkan hasil pembahasan Rakortek Renbang, Pemerintah Kabupaten Barru melalui Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Barru menyepakati target sebesar 4 laporan dengan pagu Rp.951.100.000 pada sub-kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan termasuk Tenaga Non ASN Petugas Lapangan yang akan diusulkan kedalam Renja 2026 Satpol PP dan Renstra Tahun 2025 - 2029.
3.Target laporan sebanyak 4 laporan dilaporkan pertriwulan sekali.
4.Laporan mengandung hal-hal yang dilaksanakan oleh Satpol PP kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan termasuk Tenaga Non ASN Petugas Lapangan Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan : 1.â• â• Satpol PP Kab. Barru diharapkan dapat memenuhi target Capaian SPM Trantibumlinmas 100% di Tahun 2026 2.â• â• â• Merekomenasikan Bappelitbangda Kab. Barru untuk memperhatikan penganggaran Khususnya Diklat PPNS Peningkatan SDM Diklat Dasar Pol PP dan Pemadam Kebakaran mengingat sebagai Penunjang Layanan SPM Trantibumlinmas di Kabupaten Kota 3.â• â• â• Merekomendasikan Satpol PP Kab. Barru untuk mengoptimalkan Kinerja PPNS dalam Penegakan Perda Perkada Kab. Barru 4.â• â• â• Diharapkan kepada Bappelitbangda Kab. Barru untuk memperhatikan Penganggaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Satpol PP seperti Tameng dan Pakaian Huru Hara Bappelitbangda Prov. Sulsel : Agar Bappelitbangda Barru mengawal usulan Satpol PP Barru untuk dimasukkan dalam Renja Satpol 2026 dan Renstra 2025-2029 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 200 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
234.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 1.05 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KETENTER AMAN DAN KETERTIB AN UMUM SERTA PERLINDU NGAN MASYARA KAT Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP Laporan 7 17500000 Sub kegiatan ini untuk penanganan perda dan perkada contohnya perdaa imb,perda ktr dan perda lainnya yang ada dikabupaten barru 4 Catatan Hasil Pembahasan : Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Barru :
1.Pemerintah Kabupaten Barru melalui Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Barru mengusulkan target sebesar 7 laporan dengan pagu Rp.17.500.000 pada sub-kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP.
2.Berdasarkan hasil pembahasan Rakortek Renbang, Pemerintah Kabupaten Barru melalui Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Barru menyepakati target sebesar 4 laporan dengan pagu Rp.17.500.000 pada sub-kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP yang akan diusulkan kedalam Renja 2026 Satpol PP dan Renstra Tahun 20 25 - 2029.
3.Target laporan sebanyak 4 laporan dilaporkan setiap triwulan sekali. Satpol PP Prov. Sulsel :
1.Merekomendasikan kepada Bappelitbangda Kab. Barru agar memperhatikan sub Kegiatan Penanganan Pelanggaran Perda agar bukan hanya Pajak Rokok dalam sub kegiatan tersebut karena penggunaan Pajak Rokok diperuntukkan untk kegiatan Pemberantasan Rokok Ilegal dan Kawasan Tanpa Rokok, berdasarkan hal Tersebut kami berharap Bappelitbangda Kab. Barru dapat memberikan Anggaaran PAD Murni untuk Penanganan Pelanggaran Perda/Perkada yang lainnya yang ada di Kabupaten Barru
2.Merekomendasikan agar mengoptimalkan Sekretariat PPNS di Kab. Barru untuk mewadahi PPNS yang ada di WilayahÂ Kab.Â Barru Bappelitbangda Prov. Sulsel : Agar Bappelitbangda Barru mengawal usulan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Barru untuk dimasukkan dalam Renja Satpol 2026 dan Renstra 2025-2029
235.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 1.05 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KETENTER AMAN DAN KETERTIB AN UMUM SERTA PERLINDU NGAN MASYARA KAT Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 201 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah
236.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 1.05 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KETENTER AMAN DAN KETERTIB AN UMUM SERTA PERLINDU NGAN MASYARA KAT Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1.05.04.2.01.0013 Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Dokumen 0 0 sub kegiatan ini tidak ada pada perencanaan 2026 0 Catatan Hasil Pembahasan : Satpol PP Prov. Sulsel. 1.â• â• â• Merekomenasikan Bappelitbangda Kab. Barru untuk memperhatikan penganggaran pada Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RIS) dimasukkan pada Renstra dan Renja 2026 dan diharapkan masuk kedalam RKA 2026 dan di perhatikan untuk diberikan dukungan Anggaran 2.â• Merekomendasikan Bappelitbangda Kab. Bapperida untuk memperhatikan Pengadaan Unit Mobil Damkar serta Pengadaan Alat Pelindung Diri Petugas Damkar
3.Merekomendasikan Bappelitbangda Kab. Barru untuk memperhatikan Pemeliharaan Sarana Prasarana PemadamÂ Kebakaran Bappelitbangda Prov. Sulsel : Agar Bappelitbangda Kab. Barru memperhatikan penganggaran pada Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RIS) dimasukkan pada usulan Renja 2026 dan Renstra 2025-2029
237.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 0 0
238.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai 2.24 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KEARSIPA N Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembang kan Memori Kolektif Bangsa 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 202 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah masyarakat yang adil dan makmur.
239.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 2.24 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KEARSIPA N Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembang kan Memori Kolektif Bangsa 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 0 0
240.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 2.24 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KEARSIPA N Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembang kan Memori Kolektif Bangsa 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Laporan 0 0 15 Catatan Hasil Pembahasan : - Pagu diaplikasi kosong tapi anggarannya ada sebesar 11.197.000 - target di aplikasi kosong tapi disepakati 15 laporan
241.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai 2.24 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KEARSIPA N Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembang kan Memori Kolektif Bangsa 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Pengguna 0 0 1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 203 No. Asta Cita (Misi) Kode Bidang Urusan Bidang Urusan Outcome Kode Program Program Kode Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Kinerja Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan Sub Kegiatan 2026 Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026 Target Pagu Catatan Daerah masyarakat yang adil dan makmur. Catatan Hasil Pembahasan : - Pagu dan target kosong karena belum menginput tapi anggaran untuk pagu ada sebesar 10.798.000 - Target kosong tapi disepakati 50 pengguna Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 204 Selanjutnya sesuai hasil rakortekbang Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Barru, berikut Keselarasan /Dukungan Program/Keg/Sub Kegiatan Kabupaten Barru terhadap Kegiatan Prioritas Utama sebagai berikut: Tabel 4.21 Keselarasan dukungan Program, Sub Kegiatan Kabupaten Barru terhadap Kegiatan Prioritas Utama No PRIORITAS NASIONAL KEGIATAN PRIORITAS UTAMA DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026 INDIKATOR TARGET TAHUN 2026 1 Prioritas Nasional 1 Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S) 2 Prioritas Nasional 2 Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Kalimantan Tengah Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Sumatra Selatan Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Papua Selatan Pengembangan kawasan sentra produksi Pangan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 205 No PRIORITAS NASIONAL KEGIATAN PRIORITAS UTAMA DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026 INDIKATOR TARGET TAHUN 2026 (KSPP)/lumbung pangan Lainnya Sub Kegiatan: Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 2 Laporan Pengembangan pangan akuatik (blue food) PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Sub. Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 150 orang Sub. Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaanny a 30 Kelompok Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Kecil 100 Unit PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Sub Kegiatan: Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota 25 Pelaku Usaha Sub Kegiatan: Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan 10 Pelaku Usaha Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 206 No PRIORITAS NASIONAL KEGIATAN PRIORITAS UTAMA DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026 INDIKATOR TARGET TAHUN 2026 hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota Pengembangan pangan hewani PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIA Sub Kegiatan:Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 2 Laporan Pengembangan pangan lokal dan nabati PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIA Sub Kegiatan:Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 2 Laporan Fortifikasi dan biofortifikasi pangan Peningkatan penyediaan energi Perluasan akses dan jangkuan pelayanan energi Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan Konservasi sumberdaya air Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 207 No PRIORITAS NASIONAL KEGIATAN PRIORITAS UTAMA DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026 INDIKATOR TARGET TAHUN 2026 Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Sub Kegiatan: Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 1 Liter/Detik Sub Kegiatan: Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 50 SR Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS Pengembangan terpadu pesisir utara jawa Penguatan faktor pendukung ekonomi digital Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya Pengelolaan susut dan sisa pangan Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 208 No PRIORITAS NASIONAL KEGIATAN PRIORITAS UTAMA DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026 INDIKATOR TARGET TAHUN 2026 keuntungan sumber daya genetik Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Sub Kegiatan: Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) 19 Lokasi Sub Kegiatan: Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan 33 Paket Peningkatan kualitas ekosistem gambut Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sub Kegiatan: Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 25044.07 Ton Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut 3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 209 No PRIORITAS NASIONAL KEGIATAN PRIORITAS UTAMA DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026 INDIKATOR TARGET TAHUN 2026 Priortas Nasional 3 Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Borobudur- Yogyakarta-Prambanan Percepatan pembangunan destinasi prioritas Lombok-Gili Tramena PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Sub Kegiatan: Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 1 Dokumen Percepatan pembagunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Sub Kegiatan: Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 1 Lokasi Percepatan pembangunan destinasi prioritas Labuan Bajo Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim Pengembangan koperasi sektor produksi PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 210 No PRIORITAS NASIONAL KEGIATAN PRIORITAS UTAMA DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026 INDIKATOR TARGET TAHUN 2026 Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan 55 Kelompok Masyarak at Sub Kegiatan: Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota 88 Unit Usaha 4 Prioritas Nasional 4 Perluasan layanan pendidikan anak usia dini Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Sub Kegiatan: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 6882 Peserta Didik Sub Kegiatan: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kese taraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 1050 Peserta Didik Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 211 No PRIORITAS NASIONAL KEGIATAN PRIORITAS UTAMA DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026 INDIKATOR TARGET TAHUN 2026 Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in- service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi Penurunan kematian ibu dan anak PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Sub Kegiatan: Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 2 Paket Pencegahan dan penurunan stunting PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Sub Kegiatan: Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di 2 Paket Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 212 No PRIORITAS NASIONAL KEGIATAN PRIORITAS UTAMA DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026 INDIKATOR TARGET TAHUN 2026 Fasilitas Kesehatan yang disediakan Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Sub Kegiatan: Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 2 Paket Penuntasan TBC PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Sub Kegiatan: Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 2 Paket Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi Eliminasi penyakit kusta dan Schistosomiasis PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 213 No PRIORITAS NASIONAL KEGIATAN PRIORITAS UTAMA DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026 INDIKATOR TARGET TAHUN 2026 Sub Kegiatan: Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 2 Paket Investasi pelayanan kesehatan primer . PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 2 Paket Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Sub Kegiatan: Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam 1 Unit Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 214 No PRIORITAS NASIONAL KEGIATAN PRIORITAS UTAMA DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026 INDIKATOR TARGET TAHUN 2026 rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Sub Kegiatan: Seleksi Atlet Daerah Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 150 Orang Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 100 Orang 5 Prioritas Nasional 5 Pengembangan hilirisasi Nikel Pengembangan hilirisasi Tembaga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 215 No PRIORITAS NASIONAL KEGIATAN PRIORITAS UTAMA DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026 INDIKATOR TARGET TAHUN 2026 Pengembangan hilirisasi Bauksit Pengembangan hilirisasi Timah Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit Pengembangan hilirisasi Kelapa Pengembangan hilirisasi Rumput Laut Pengembangan hilirisasi Kimia Pengembangan industri semikonduktor Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil Penguatan industri logam dasar, besi dan baja Pengembangan industri dirgantara Pengembangan KEK Sei Mangkei Pengembangan KIT Batang 6 Prioritas Nasional 6 Pengembangan KI Weda bay Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 216 No PRIORITAS NASIONAL KEGIATAN PRIORITAS UTAMA DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026 INDIKATOR TARGET TAHUN 2026 Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Sub Kegiatan: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 50 Unit Rumah Sub Kegiatan: Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh 2 Unit PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Sub Kegiatan: Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan 1 Lokasi Sub Kegiatan: Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 4 Lokasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 217 No PRIORITAS NASIONAL KEGIATAN PRIORITAS UTAMA DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026 INDIKATOR TARGET TAHUN 2026 Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa Pencegahan tindak pidana korupsi Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN Transformasi digital layanan publik prioritas PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Sub Kegiatan: Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi 2 Laporan Sub Kegiatan: Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 300 Rekomend asi PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 218 No PRIORITAS NASIONAL KEGIATAN PRIORITAS UTAMA DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026 INDIKATOR TARGET TAHUN 2026 Sub Kegiatan: Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional 3 Layanan Penyediaan Akses Internet Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas 64 Perangkat Daerah Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan 8 Prioritas Nasional 8 Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak Penguatan karakter dan jati diri bangsa PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 219 No PRIORITAS NASIONAL KEGIATAN PRIORITAS UTAMA DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026 INDIKATOR TARGET TAHUN 2026 Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 400 Orang PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 100 Orang Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 220 No PRIORITAS NASIONAL KEGIATAN PRIORITAS UTAMA DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026 INDIKATOR TARGET TAHUN 2026 kawasan pemajuan kebudayaan Sub. Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 4 Objek Sub. Kegiatan : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 250 Orang PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Sub. Kegiatan : Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 7 Objek Sub. Kegiatan : Pengembangan CagarBudaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan 1 Objek Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut Untuk Keselarasan Highlight Intervensi Pembangunan Kewilayahan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.22 Keselarasan Highlight Intervensi Pembangunan Kewilayahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 221 KODE RKP 2026 RKPD 2026 KET LOKASI PRIORITAS HIGHLIGHT INTERVENSI LOKASI PRIORITAS DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN

(1)(2) (3) (4) (5) (6) A.6 Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya Bantuan PSU bidang perumahan Kawasan Metropolitan Makassar dan Sekitarnya PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Pembangunan rumah susun dan rumah swadaya di perkotaan; Pemugaran Permukiman Kumuh, Peremajaan Permukiman Kumuh PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Peningkatan dan Perluasan SPAM Regional Mamminasata dan Ajatappareng; PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 222 KODE RKP 2026 RKPD 2026 KET LOKASI PRIORITAS HIGHLIGHT INTERVENSI LOKASI PRIORITAS DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat, dan Setempat PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Penyediaan Unit pengolahan setempat D.1 Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Gurilla Peningkatan Kawasan Perdesaan Prioritas Gurilla; Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Gurilla • PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT , Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Puskesmas Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya • pemenuhan akses layanan kesehatan; • Bantuan PSU PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 223 KODE RKP 2026 RKPD 2026 KET LOKASI PRIORITAS HIGHLIGHT INTERVENSI LOKASI PRIORITAS DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Perumahan dan Kawasan Permukiman; • Pembangunan infrastruktur air minum berbasis masyarakat; • Pembangunan jaringan distribusi; • Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik; • Sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat; MINUM, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan • Perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi; • Desa/kelurahan yang dibangun 4G oleh operator; • Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 jam/hari; • OM BTS 4G /Lastmile; • Sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/dikemba ngkan. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja, Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), Penyediaan Unit pengolahan setempat • Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, • Pengembangan obyek wisata, • Fasilitasi BUM Desa, • Promosi dan hilirisasi komoditas berbasis produk unggulan, • Pendampingan desa, PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, Pengelolaan Sampah, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 224 KODE RKP 2026 RKPD 2026 KET LOKASI PRIORITAS HIGHLIGHT INTERVENSI LOKASI PRIORITAS DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN
(1)(2) (3) (4) (5) (6) • Pengembangan BUM Desa • Penguatan perbenihan komoditas pertanian, • Desa wisata di wilayah destinasi II yang dikembangkan, pengembangan dan penguatan tata kelola desa wisata PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN, Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan • Pengembangan Akademi Desa 4.0, • Pengembangan desa cerdas, • Penerapan pelayanan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital, • Pengembangan sistem indeks desa, • Integrasi Sistem Informasi Desa berbasis Prodeskel/Epdeske l dengan SIPD PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA, Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota, Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 225 KODE RKP 2026 RKPD 2026 KET LOKASI PRIORITAS HIGHLIGHT INTERVENSI LOKASI PRIORITAS DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota • Penguatan desa tanggap bencana • Peningkatan resiliensi adat istiadat, PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA, Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota, Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 226 KODE RKP 2026 RKPD 2026 KET LOKASI PRIORITAS HIGHLIGHT INTERVENSI LOKASI PRIORITAS DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN
(1)(2) (3) (4) (5) (6) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata, PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA, Fasilitasi Kerja Sama antar Desa, Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota, Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 227 KODE RKP 2026 RKPD 2026 KET LOKASI PRIORITAS HIGHLIGHT INTERVENSI LOKASI PRIORITAS DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN
(1)(2) (3) (4) (5) (6) PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA, Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana), Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota, Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN, Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional, Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 228 Provinsi Sulawesi Selatan • Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi 7 Kecamatan di Kabupaten Barru PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan • Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan 7 Kecamatan di Kabupaten Barru PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Provinsi Sulawesi Selatan • Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran • Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran jenjang PAUD, SD, dan SMP 7 Kecamatan di Kabupaten Barru PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan PAUD Provinsi Sulawesi Selatan • Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 7 Kecamatan di Kabupaten Barru PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM), Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro, PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM, Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, Pengembangan Usaha Mikro, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 229 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI, Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota, Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi. Provinsi Sulawesi Selatan • Pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir 7 Kecamatan di Kabupaten Barru PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, Pengelolaan Sampah, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan. Provinsi Sulawesi Selatan • Penguatan konertifitas jalan dan darat 7 Kecamatan di Kabupaten Barru PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN, Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, Survey Kondisi Jalan/Jembatan, Pemeliharaan Rutin Jalan, Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Penggantian Jembatan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, Pembangunan Jembatan PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU), Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan, Provinsi Sulawesi Selatan • Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar di wilayah perkotaan, perdesaan, pesisir, kepulauan, dan wilayah 3T, 7 Kecamatan di Kabupaten Barru PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN, Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani, Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 230 Bencana, Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana, Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator, Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana, Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota, PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH, Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota, Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 231 terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru. Provinsi Sulawesi Selatan • Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola Kesehatan 7 Kecamatan di Kabupaten Barru PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT, Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengembangan Puskesmas, Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga, PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN, Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota, Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik , Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 232 Tenaga Kesehatan, Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan • Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, malaria), eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta), serta Pencegahan dan penurunan Stunting dan kematian ibu dan anak 7 Kecamatan di Kabupaten Barru PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, Pengelolaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 233 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV, Provinsi Sulawesi Selatan • Pengembangan kawasan pertanian, perikanan, dan peternakan Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Gurilla • PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT , Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Puskesmas Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja, Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), Penyediaan Unit pengolahan setempat PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, Pengelolaan Sampah, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 234 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN, Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA, Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota, Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA, Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota, Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 235 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata, PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA, Fasilitasi Kerja Sama antar Desa, Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota, Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA, Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana), Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 236 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN, Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional, Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Provinsi Sulawesi Selatan • Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja 7 Kecamatan di Kabupaten Barru PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA, Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 237 dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja, Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi, Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Provinsi Sulawesi Selatan • Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan 7 Kecamatan di Kabupaten Barru PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota. Provinsi Sulawesi Selatan • Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta penguatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi, 7 Kecamatan di Kabupaten Barru PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA, Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana), Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 238 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota, Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota, Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota, Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI), Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan. Provinsi Sulawesi Selatan • Percepatan pelaksanaan reforma agraria, 40 Desa dan 7 Kecamatan di Kebupaten Barru PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE, Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 239 4.5 POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU Pokok-pokok pikiran DPRD untuk rencana pembangunan tahun 2026 sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan Rencana RPJPD dan RPJMD, dan RKPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2026 merupakan tahun kedua perencanaan dari RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025- 2029, selain itu, sesuai dengan mandat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 153 bahwa kaidah perumusan kebijakan rencana meliputi antara lain penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, maka dalam proses penyusunan RKPD tahun 2026 harus memperhatikan pokok- pokok pikiran DPRD Kabupaten Barru. Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam kerangka penyusunan RKPD berisi saran dan pendapat dari DPRD berupa pokok-pokok pikiran yang berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Pokok-pokok pikiran yang diusulkan sebanyak 555 usulan. Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan dokumen pemikiran sejumlah rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang bersifat makro dan mikro yang berasal dari berbagai masukan, khususnya konstituen dari masing-masing partai politik untuk menjadi saran dan pendapat di dalam penyusunan Rancangan RKPD tahun 2026. Adapun pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Barru secara garis besar adalah yang terkait hal-hal sebagai berikut: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan | 240

1.Peningkatan kualitas infrastruktur meliputi jalan, sumber daya air, irigasi dan air minum.
2.Peningkatan sarana prasarana pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.
3.Ketersediaan perlengkapan jalan berupa lampu jalan, rambu- rambu dan marka jalan.
4.Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana.
5.Pengembangan ekonomi kreatif, UMKM dan kewirausahaan.
6.Pemberian kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | 1 Belanja daerah tahun 2026 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, belanja yang merupakan Mandatory Spending dan Ear Mark serta membiayai kegiatan- kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Barru Tahun 2026. Adapun Struktur Alokasi Anggaran Mandory Spending Kabupaten Barru: Tabel 5.1 Alokasi Anggaran Mandatory Spending Kabupaten Barru Tahun 2026 Sektor Alokasi Anggaran Pendidikan 20% 184,227,414,597.00 Kesehatan 10% 92,113,707,298.50 Infrastruktur 40% 368,454,829,194.00 Jumlah 100% 644,795,951,089.50 Sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, dalam rangka pemantapan dan optimalisasi implementasi pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dan Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Trantibum Linmas, dan Sosial), Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Tematik Pembangunan “Posyandu”. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | 2 Tabel 5.2 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan SPM Nomenkelatur SPM Indikator Target Anggaran SPM Pendidikan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Program Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah warga Negara usia 7 – 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar 100% Rp. 25.651.139.700,00 Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah warga Negara usia 13 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar 100% Rp. 13.550.120.000,00 Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah warga Negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar 100% Rp. 5.009.472.800,00 SPM Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | 3 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3270 Orang Rp. 194.120.700,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3251 Orang Rp. 6.203.070,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2000 Orang Rp. 16.410.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 13655 Orang Rp. 20.222.672,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2880 Orang Rp. 72.145.600,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 14100 Orang Rp. 115.972.000,00 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4571 Orang Rp. 83.861.700,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4510 Orang Rp. 169.796.250,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3069 Orang Rp. 15.297.250,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 475 Orang Rp. 14.599.730,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 3630 Orang Rp. 206.418.700,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 6975 Orang Rp. 128.343.750,00 SPM PUPR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | 5 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari 100% Rp. 2.476.136.799,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 1 Dokumen Rp. 250.000.000,00 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 2 liter/detik Rp. 200.000.000,00 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 3 liter/detik Rp. 976.136.799,00 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 2 Unit Rp. 200.000.000,00 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi 1 Unit Rp. 100.000.000,00 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 50 SR Rp. 750.000.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | 6 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pengolahan Air Limbah Domestik 100% Rp. 1.400.000.000,00 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 60 RT Rp. 200.000.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 2 Unit Rp. 200.000.000,00 Penyediaan Unit pengolahan setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. 100 RT Rp. 1.000.000.000,00 SPM PERUMAHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 100% Rp. 85.000.000,00 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | 7 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 1 Dokumen Rp. 20.000.000,00 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah 1 Dokumen Rp. 35.000.000,00 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 1 Dokumen Rp. 15.000.000,00 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen Rp. 15.000.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni 100% Rp. 3.200.000.000,00 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 80 Unit Rumah Rp. 1.950.000.000,00 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun 10 Unit Rumah Rp. 500.000.000,00 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | 8 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota 5 Unit Rumah Rp. 750.000.000,00 SPM TRANTIBUMLINMAS URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kab/Kota 100 % Rp. 999.800.000,00 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7 Dokumen Rp. 33.700.000,00 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan 7 Dokumen Rp. 2.000.000,00 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 12 laporan Rp. 951.100.000,00 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | 9 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 7 Laporan Rp. 7.500.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 5 Unit Rp. 5.500.000,00 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100 % Rp. 48.253.000,00 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 125 Orang Rp. 48.253.000,00 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100% Rp. 272.350.000,00 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di 50 Unit Rp. 15.000.000,00 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | 10 kawasan tempat tinggalnya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 50 Orang Rp. 30.000.000,00 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 10 Keluarga Rp. 2.000.000,- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 7 Kawasan Rp. 35.350.000,00 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 25 Orang Rp. 25.000.000,00 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen Rp. 50.000.000,00 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | 11 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 1 Laporan Rp. 10.000.000,00 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 7 Kawasan Rp. 105.000.000,00 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100% Rp. 567.000.000,00 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas 1 Laporan Rp. 1.000.000,00 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 6 Dokumen Rp. 400.000.000,00 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 355 Orang Rp. 60.000.000,00 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal 2 Dokumen Rp. 10.000.000,00 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | 12 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 2 Laporan Rp. 20.000.000,00 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100% Rp. 1.431.657.074,00 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 150 Laporan Rp. 1.389.013.874,00 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 5 Orang Rp. 10.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 4 Unit Rp. 30.643.200,00 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah 1 Dokumen Rp. 2.000.000,00 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | 13 dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran SPM SOSIAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Jumlah warga Negara penyandang disabilitas, Anak, Lansia, dan tuna sosial terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 100% Rp. 191.500.000,00 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Orang Rp. 50.000.000,00 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Orang Rp. 50.000.000,00 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang Rp. 10.000.000,00 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Orang Rp. 13.500.000,00 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | 14 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang Rp. 10.000.000,00 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang Rp. 5.000.000,00 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang Rp. 53.000.000,00 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab./Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurar bencana bagi korban bencana kab/kota 100% Rp. 160.000.000,00 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang Rp. 50.000.000,00 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang Rp. 50.000.000,00 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | 15 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Orang Rp. 30.000.000,00 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang Rp. 10.000.000,00 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Orang Rp. 20.000.000,00 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | 16 Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian belanja berikut : Tabel 5.3 Proyeksi Rencana Pendanaan Tahun 2026 dan Proyeksi Tahun 2027 Kabupaten Barru URAIAN (Sesuai PP 12 TAHUN 2019) Rencana Pendanaan Proyeksi Tahun 2026 2027 Pendapatan 921.137.072.985,00 924.647.684.421,00 Pendapatan Asli Daerah 115.982.078.698,00 118.533.070.342,00 Opsen PKB 7.603.179.742,00 Opsen BBNKB 6.483.942.234,00 Pendapatan Transfer 805.154.994.288,00 824.114.614.079,00 A. Transfer Pemerintah Pusat 712.548.273.963,00 729.984.777.546,00 B. Transfer Antar Daerah 64.754.206.635,00 65.965.110.299,00 BELANJA 939.739.833.732 951.749.845.077 Belanja Operasi 688.815.754.624 698.218.801.931 Belanja Pegawai 396.482.540.225 402.072.944.042 Belanja Barang dan jasa 265.776.681.950 269.311.511.820 Belanja Bunga 2.043.169.705 2.020.899.156 Belanja Subsidi 313.026.525 313.026.525 Belanja Hibah 24.200.336.219 24.500.420.388 Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal 155.572.935.543 158.179.899.581 Belanja tidak Terduga 839.982.105 839.982.105 Belanja Transfer 94.511.161.460 94.511.161.460 Belanja Bagi Hasil - - Belanja Bantuan Keuangan 94.511.161.460 96.707.180.217 Sumber : Data Olahan 2025 5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 Dalam Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah pada Bab III diproyeksi bahwa belanja daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 921.137.072.985,00. Belanja daerah tahun 2026 disusun berdasarkan prinsip- prinsip Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | 17 penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis money follow program priority dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2026, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Rincian belanja berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ditampilkan pada tabel berikut : Sekolah Daerah (BOSDA) untuk SD/MI dan SMP/Mts, Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD APM SD 95 % 95 % APM SMP 95 % 95 % Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) 1400 Orang 1400 Orang Pembangunan Akademi Sepak bola ramang Program pengembangan Kapasitas daya saing Keolahragaan Persentase Raihan prestasi / Medali pada Event olahraga Nasional dan Provinsi 2,00 % 2,404,184,009 2,00 % 2,411,396,561 Disparpora Subsidi SPP Mahasiswa S1, S2, dan S3 dan terutama Beasiswa 5 orang untuk Mahasiswa Kedokteran Program pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 15,30 % 299,987,300 15,30 % 3,008,987,262 Disparpora Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 0,91 % 0,91 % BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | 22 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 No Prioritas pembangunan daerah Sasaran Arah kebijakan tahun 2026 Program prioritas Program (Kepmedagri) Indikator kinerja Target tahun 2026 Pagu indikatif Target tahun 2027 Pagu indikatif Tahun 2027 Perangkat daerah Meningkatny a Derajat Kesehatan Masyarakat Peningkatan kualitas dan akses Pelayanan Kesehatan, Peningkatan kesejahteraan kader posyandu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Kematian Ibu (AKI) per 1000 Kelahiran Hidup < 5 73,989,615,426 < 5 74,797,730,811 Dinas Kesehatan ngka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup < 20 < 20 Persentase Balita Stunting 17,3 % 17,3 % Persentase Pasien yang tertangani sesuai standar berdasarkan peraturan perundangundangan 100 % 100 % Jumlah penyakit menular dan tidak menular yang tertangani 100 % 100 % Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan Program Pengarusutam aan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 18,90 % 43,856,670 18,90 % 43,988,240 DPMDPPKBP PPA Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat an, Lembaga Adat dan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Yang Aktif 100 % 151,487,220 100 % 151,941,682 DPMPDPKBP PPA BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | 23 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 No Prioritas pembangunan daerah Sasaran Arah kebijakan tahun 2026 Program prioritas Program (Kepmedagri) Indikator kinerja Target tahun 2026 Pagu indikatif Target tahun 2027 Pagu indikatif Tahun 2027 Perangkat daerah Masyarakat Hukum adat 3 PENINGKATA N KUALITAS INFRASTRUKT UR YANG BERKETAHAN AN IKLIM Meningkatny a daya saing infrastruktur wilayah Meningkatkan kualitas infrastruktur bekrlanjutan dan berketahanan wilayah terhadap bencana melalui perencanaan terpadu berbasis resiko, optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam, penguatan kapasitas sumberdaya manusia dengan penerapan teknologi inovatif, penguatan sistem peringatan dini, serta perluasan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat guna membangun infrastruktur yang tangguh, ramah Peningkatan Infrastruktur jalan Program Penyelenggara an Jalan Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota 35,06 % 35,341,450,929 35,06 % 37,440,708,515 Dinas PUTR Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Persentase Jaringan Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten 42 % 1,616,484,033 42 % 621,333,485 Dinas PUTR Peningkatan Infrastruktur Irigasi Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi 72 % 2,953,353,000 72 % Dinas PUTR Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota 12,9 % 12,9 % 4,462,213,059 Peningkatan Infrastruktur Air Bersih Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Persentase rumah tangga yang mengakses layanan pengolahan air limbah domestik layak 74 % 957,300,000 74 % 960,171,900 Dinas PUTR BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | 24 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 No Prioritas pembangunan daerah Sasaran Arah kebijakan tahun 2026 Program prioritas Program (Kepmedagri) Indikator kinerja Target tahun 2026 Pagu indikatif Target tahun 2027 Pagu indikatif Tahun 2027 Perangkat daerah lingkungan, adaptif terhadap perubahan iklim serta resiko bencana Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase rumah tangga yang mengakses air minum layak 86 % 895,000,000 86 % 960,171,900 Dinas PUTR Menurunnya emisi GRK Program Pengendalian dan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air 71 84,000,000 71 95,000,000 Dinas Lingkungan HidupIndeks Kualitas Udara 72 72 Meningkatny a Kualitas Manajemen Pencegahan dan Penanggulan gan Bencana Program Pencegahan, Penanggulanga n Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran (SPM) 100 % 1,756,236,450 100 % 1,914,297,730 BPBD Program Penanggulanga n Bencana Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan Informasi Rawan Bencana (SPM) 100 % 606,087,560 100 % 624,270,187 BPBD Persentase jumlah warga negara yang memeperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (SPM) 100 % 100 % Persentase Jumlah warga negara yang 100 % 100 % BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | 25 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 No Prioritas pembangunan daerah Sasaran Arah kebijakan tahun 2026 Program prioritas Program (Kepmedagri) Indikator kinerja Target tahun 2026 Pagu indikatif Target tahun 2027 Pagu indikatif Tahun 2027 Perangkat daerah memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (SPM) 4 TATA KELOLA PEMERINTAH AN YANG BERLANDASK AN NILAI- NILAI AGAMA Meningkatny a kualitas birokrasi yang responsive, adaptif, kolaboratif yang bernafaskan keagamaan Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui inovasi pelayanan publik yang cepat, mudah dan transparan dengan dukungan pengembangan sumberdaya manusia yang kompeten serta berbasis hasil penelitian enerapan dan Pengembangan Pemerintahan yang berbasis elektornik (SPBE) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 0,88 % 1.833,395,700 0,88 % 1,838,895,887 Diskominfo Digitalisasi Desa Program Administrasi Pemerintahan Desa Persentase peningkatan desa yang mencapai tertib adimistrasi sesuai peraturan Per UU an 100 % 2,056,491,122 100 % 1,240,200,595 DPMDPPKBP PPA Program Penataan Desa Persentase Penataan Desa yang baik sesuai peraturan Per UU an 7,5 % 120,143,200 7,5 % 2,000,000 DPMDPPKBP PPA Perbaikan tata kelola musabah tilawatil qur’an dan umroh serta peningkatan insentif bagi pegawai sara dan guru mengaji Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat Persentase pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan 100 % 14,320,539,920 100 % 14,292,383,792 Bagian Kesejahteraa n Rakyat 5 PENINGKATA N PEREKONOMI AN MASYARAKAT Meningkatny a daya saing industry pengolahan Meningkatkan produktifitas perekonomian daerah dengan arah kebijakan Pembangunan dan pengembangan kawasan industri Barru Program perencanaan dan Pembangunan industri Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator 100 % 5,057,679,485 100 % 19,400,944,472 Diskumdag BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | 26 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 No Prioritas pembangunan daerah Sasaran Arah kebijakan tahun 2026 Program prioritas Program (Kepmedagri) Indikator kinerja Target tahun 2026 Pagu indikatif Target tahun 2027 Pagu indikatif Tahun 2027 Perangkat daerah BERBASIS POTENSI mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, pariwisata, serta memperkuat kapasitas UMKM, menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah. (KIBAR) pembangunan industri dalam RIPIK Program Pengendalian izin usaha industri Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait 100 22,984,900 100 23,053,854 Diskumdag Program Penyelenggara an Penataan Ruang Persentase ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW 100 % 757,010,100 100 % 858,820,241 Dinas PUTR Program Pelayanan Penanaman Modal Persentase Peningkatan Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang diterbitkan 100 % 66,704,300 100 % 66,904,413 DPMPTSP Meningkatny a nlai tambah ekonomi daerah Perbaikan tata kelola dan subsidi pupuk, Pembangunan dan pengembangan agroteknologi, agropolitan serta hilirisasi pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan.SP BU nelayan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung tanaman pangan, Perkebunan dan Holtikultura 100 % 824,129,700 100 % 833,094,888 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung Peternakan 100 % 100 % Program Penyediaan dan Tingkat Produktivitas pertanian per hektar per tahun 5,37 % 11.160.833.000 5,37 % 11.160.833.000 Dinas Pertanian dan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | 27 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 No Prioritas pembangunan daerah Sasaran Arah kebijakan tahun 2026 Program prioritas Program (Kepmedagri) Indikator kinerja Target tahun 2026 Pagu indikatif Target tahun 2027 Pagu indikatif Tahun 2027 Perangkat daerah Pengembangan Sarana Pertanian Tingkat Produktivitas Sektor Peternakan Per Tahun 3,23 % 3,23 % Ketahanan Pangan Program Penyuluh Pertanian Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani 25 % 647,587,114 25 % 673,490,599 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Produksi Perikanan Budidaya 6.650,21 Ton 863,373,830 6.650,21 Ton 864,463,951 Dinas Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Produksi Perikanan Tangkap Nelayan 21.030,80 Ton 219,306,800 21.030,80 Ton 219,829,720 Dinas Perikanan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan UMKK 1.463,85 Ton 222,048,660 1.463,85 Ton 222,579,806 Dinas Perikanan Pembangunan Pariwisata Gurilla Program Peningkatan daya Tarik Destinasi Pariwisata persentase Peningkatan Jumlah PAD Pariwisata 2 % 4,289,000,001 2 % 4,664,689,943 Disparpora Penguatan Kapasitas UMKM dan Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis local Program Pengembangan UMKM Persentase Peningkatan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha mikro 0,90 % 150,000,000 0,90 % 153,000,000 Diskumdag Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Persentase Peningkatan Kualitas SDM Perkoperasian 65 145,000,000 65 145,900,000 Diskumdag BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | 28 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 No Prioritas pembangunan daerah Sasaran Arah kebijakan tahun 2026 Program prioritas Program (Kepmedagri) Indikator kinerja Target tahun 2026 Pagu indikatif Target tahun 2027 Pagu indikatif Tahun 2027 Perangkat daerah Program pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang 100 0 100 0 Diskumdag Rogram Pengelolaan Pendapatan Daerah Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD 0,02 % 1,813,098,323 0,02 % 1,869,304,371 Bapenda Meningkatny a Kemandirian Fiskal Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | 29 Pada tabel 5.2 diatas pagu indikatif terhadap Program Prioritas telah berkesesuaian dengan Pagu Indikatif yang terdapat pada dokumen RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029, dengan kemampuan proyeksi kemampuan fiscal Kabupaten Barru tahun 2026 sebesar Rp. 921.137.072.985,00,- Selanjutnya pada tebel diatas, indikator-indikator telah sesuai dengan Indikator pada dokumen RPJMD Kabupaten Barru tahun 2025-2029, karena telah mempedomani Kepmendagri terbaru yang tertanam di aplikasi SIPD-RI, dimana sebelumnya telah dilakukan pemetaan nomenkelatur dan indicator. Hal tersebut juga sama untuk indicator SPM Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 309.385.458.618,00 279.667.246.581,00 1 308.224.441.418,00 278.569.505.481,00 1 01 308.224.441.418,00 278.569.505.481,00 1 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 257.680.408.918,00 - 227.787.472.981,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 20.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN [ Meningkatnya Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ] Maturitas SPIP 3 257.680.408.918,00 227.787.472.981,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 1 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2180 Orang/bulan 255.990.408.918,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- TPG PNSD, DAK NON FISIK- TAMSIL GURU PNSD 226.097.472.981,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.03 1 01 01 2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 50,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 50,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 70,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 70,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Tabel 5.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 30.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 1 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 14 Orang 120.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 120.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 1 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 140,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 140,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 290.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 290.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.07 1 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 60.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 60.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.08 1 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 150,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 150,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 180,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 180,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 19 Laporan 250.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 31 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 52 Unit 90,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 90,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 70,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 70,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 150.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - - 50.544.032.500,00 - 50.782.032.500,00 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - - 25.141.139.700,00 - 25.171.139.700,00 1 01 02 2.01 0003 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 2 Ruang 580.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD 580.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0004 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Ruang 340.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 340.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0006 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 8 Unit 1.000.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0007 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 2 Unit 410.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 410.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0014 Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 5 Paket 200.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 220.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0016 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah Pengadaan Perlengkapan Sekolah - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 32 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 10 Paket 300.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 310.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0025 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 600 Peserta Didik 390.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 390.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0026 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 15 Orang 200.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0027 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 419 Orang 320.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 320.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0028 Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 199 Satuan Pendidikan 200.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0029 Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 199 Satuan Pendidikan 2.571.809.700,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2.571.809.700,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0038 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 70.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 70.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0039 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 70.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 70.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0047 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Pembangunan Ruang Kelas Baru Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 33 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 3 Ruang 510.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 510.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0049 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 80 Orang 70.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 70.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0050 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 199 Satuan Pendidikan 280.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 280.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0051 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 6 Ruang 570.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD 570.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0054 Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 16407 Peserta Didik 16.643.330.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOS REGULER 16.643.330.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Diadakan 416,000,000.00 416,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - - 14.180.120.000,00 - 14.388.120.000,00 1 01 02 2.02 0003 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 1 Ruang 570.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 570.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0004 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 1 Ruang 170.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 170.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0012 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 8 Unit 1.100.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER- SMP 1.100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0014 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 34 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 12 Ruang 1.200.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0025 Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 10 Paket 300.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0027 Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 10 Paket 320.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER- SMP 320.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0032 Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 6882 Peserta Didik 8.228.120.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOS REGULER 8.228.120.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0038 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 600 Peserta Didik 530.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 530.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0039 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3 Orang 36.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 36.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0040 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 244 Orang 320.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 320.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0041 Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 39 Satuan Pendidikan 200.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0051 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Pengadaan Mebel Sekolah Pengadaan Perlengkapan Sekolah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 35 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 70.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 70.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0052 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 70.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 70.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0058 Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 3407 Satuan Pendidikan 150.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0059 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 2 Ruang 450.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 450.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0060 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 60 Orang 50.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 416,000,000.00 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - - 10.852.772.800,00 - 10.852.772.800,00 1 01 02 2.03 0002 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 5 Unit 700.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER- PAUD 700.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0011 Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 6859 Peserta Didik 3.719.472.800,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOP PAUD 3.719.472.800,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0015 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Pembangunan Ruang Kelas Baru Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 36 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 645 Orang 5.613.300.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5.613.300.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0016 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 200 Orang 160.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 160.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0017 Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 254 Satuan Pendidikan 140.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 140.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0026 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 70.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 70.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0030 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 2 Ruang 400.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL yang Ditingkatkan Kapasitasnya 60 Orang 50,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 50,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - - 370.000.000,00 - 370.000.000,00 1 01 02 2.04 0010 Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 1050 Peserta Didik 250.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- BOP PENDIDIKAN KESETARAAN 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0028 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Pembangunan Ruang Kelas Baru BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 37 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 70.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 70.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0042 50.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.161.017.200,00 1.097.741.100,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.161.017.200,00 1.097.741.100,00 3 2 22 02 2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 2 22 02 2.01 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pengadaan yang dilakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 1 Objek 40.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 40.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 576.741.100,00 - 576.741.100,00 2 22 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 6 Laporan 456.741.100,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 456.741.100,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.02 0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Jumlah Orang dan Lembaga yang diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan 71 Sertifikat 120,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 120,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 140.000.000,00 - 140.000.000,00 2 22 02 2.03 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 38 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 1 Objek 140.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 140.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 4 2 22 03 2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 2 22 03 2.01 0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 300 Orang 65.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 65.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 5 2 22 05 2 22 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - - 89.276.100,00 - 26.000.000,00 2 22 05 2.01 0002 Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 27 Objek 89.276.100,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 26.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 6 2 22 06 2 22 06 2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota - - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 2 22 06 2.01 0001 250.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 221.013.120.857,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 221.013.120.857,00 0,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 221.013.120.857,00 0,00 7 1 02 01 [ Nilai Maturitas SPIP Dinas Kesehatan dan Meningkatnya Kualitas dan akuntabilitas kinerja RSUD ] Maturitas SPIP 2 146.314.500.534,00 0,00 1 02 01 2.01 DINAS KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 39 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 47.054.416,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 10.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 726 Orang/bulan 74.238.324.724,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD 1 Laporan 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.03 1 02 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuahn Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 6,716,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6,716,000.00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 10.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 40 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 50.000.000,00 - 0,00 1 02 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 50.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor yang Disediakan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 12,991,123.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 85,087,326.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 9 Paket 18,204,644.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 122,305,639.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 34,616,964.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 10.435.484,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 666.698.038,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 1 02 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan 0 0 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DINAS KESEHATAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 41 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1 02 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan 0 0 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 50 Unit 73,935,805.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan 0 - Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 120.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Lapporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 62,771,894.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 679,182,059.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 0004 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 42 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 965.193.217,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan 0 0 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 142,436,934.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 66 Unit 32,615,767.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya JumlahBangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dan Direhabilitasi 1 Unit 293,094,667.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 68.632.835.833,00 - 0,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 43 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 8 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 73.763.953.082,00 - 0,00 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 21.778.901.015,00 - 0,00 1 02 02 2.01 0002 Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 3 Unit 3.230.701.631,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB- REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0003 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 1 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB- REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0004 Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun 4 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB- REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0006 Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 3 Unit 5.526.413.250,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB- REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0007 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 8 Unit 3.189.089.245,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB- REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0009 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 1 Unit 825.323.088,00 - DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB- REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya [ Angka Kematian Ibu (AKI) per 1000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup, Angka Keberhasilan Penanganan Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular, Persentase Capaian SPM Rumah Sakit, Persentase Pembangunan Puskesmas Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengembangan Puskesmas Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 44 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Unit 412.661.544,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB- REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 5 Unit 1.082.280.593,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB- REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0014 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0020 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 200 Unit 151.255.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0023 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 2 Paket 7.242.719.415,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Pukesmas 34.890 Keluarga 50,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA 0,00 DINAS KESEHATAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 45 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1 02 02 2.01 0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan 144 Paket 68,457,249.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 51.840.519.177,00 - 0,00 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3259 Orang 493.158.375,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3239 Orang 100.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3080 Orang 100.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 14866 Orang 100.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2880 Orang 360.291.162,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 14100 Orang 100.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 46 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4571 Orang 100.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4510 Orang 140.136.765,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3069 Orang 100.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 475 Orang 140.057.105,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 3630 Orang 206.418.700,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 6975 Orang 105.925.060,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0014 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 0 Dokumen 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 47 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 2.132.884.603,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- BOKKB-BOK 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 54.182.873,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- BOKKB-BOK 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 244.673.632,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 12 Dokumen 70.029.076,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKKB- BOK 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0019 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 0 Dokumen 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 269.371.755,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 63.962.539,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 1.179.098.391,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 48 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 41.918.084.784,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Jumlah Orang yang Menerima Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah 0 0 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN [ Angka Kematian Ibu (AKI) per 1000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup, Angka Keberhasilan Penanganan Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular, Persentase Capaian SPM Rumah Sakit, Persentase Puskesmas Dengan Nilai Penilaian Kinerja Puskesmas Baik ] Angka Kematian Bayi per 1000 Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Persentase capaian SPM Rumah Sakit Persentase Pengendalian Penyakit menular dan Penyakit Tidak Menular sesuai Peraturan PerUndang-undangan Persentase Puskesmas dengan nilai Penilaian kinerja puskesmas Baik 14.7 2.1 67 75 85 73.763.953.082,00 0,00 1 02 02 2.02 0028 Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- BOKKB-BOK 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 1 Kegiatan 80,830,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- BOKKB-BOK 0,00 DINAS KESEHATAN - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional - BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 49 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 [ Angka Kematian Ibu (AKI) per 1000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup, Angka Keberhasilan Penanganan Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular, Persentase Capaian SPM Rumah Sakit, Persentase Puskesmas Dengan Nilai Penilaian Kinerja Puskesmas Baik ] Angka Kematian Bayi per 1000 Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Persentase capaian SPM Rumah Sakit Persentase Pengendalian Penyakit menular dan Penyakit Tidak Menular sesuai Peraturan PerUndang-undangan Persentase Puskesmas dengan nilai Penilaian kinerja puskesmas Baik 14.7 2.1 67 75 85 73.763.953.082,00 0,00 1 02 02 2.02 0030 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- BOKKB-BOK 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 1.479.038.810,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 0 7 0 586.672.638,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- BOKKB-BOK 0,00 DINAS KESEHATAN Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 50 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1 02 02 2.02 0037 0 12 0 5.281.688,00 - DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0038 0 13 0 859.518.617,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah Orang degan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3630 Orang 385317517 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN [ Angka Kematian Ibu (AKI) per 1000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup, Angka Keberhasilan Penanganan Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular, Persentase Capaian SPM Rumah Sakit, Persentase Puskesmas Dengan Nilai Penilaian Kinerja Puskesmas Baik ] Angka Kematian Bayi per 1000 Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Persentase capaian SPM Rumah Sakit Persentase Pengendalian Penyakit menular dan Penyakit Tidak Menular sesuai Peraturan PerUndang-undangan Persentase Puskesmas dengan nilai Penilaian kinerja puskesmas Baik 14.7 2.1 67 75 85 73.763.953.082,00 0,00 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 4.910.672,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0043 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Kawasan tanpa rokok BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 51 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok 0 Tatanan 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 27,356,010.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 214.843.170,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKKB- BOK 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 88.474.635,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 13 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0050 Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji 1 Dokumen 30.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.03 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 139.630.471,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 4.902.419,00 - 0,00 1 02 02 2.04 0001 Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 0002 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 52 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan 0 Unit 0 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 Dokumen 4,902,419.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 9 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - 704.325.680,00 - 0,00 1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota - - 9.020.026,00 - 0,00 1 02 03 2.01 0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1 Dokumen 3,524,214.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.01 0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 0 1 0 5.496.812,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - 10.439.396,00 - 0,00 1 02 03 2.02 0001 [ Persentase Puskesmas dengan Jenis dan Jumlah SDM Kesehatan yang sesuai standar ] Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 53 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 0 1 0 3.673.467,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia di Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Standar 38 Orang 2,246,216.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.02 0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0 1 0 4.519.713,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.03 1 02 03 2.03 0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 30 Orang 684.866.258,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA 0,00 DINAS KESEHATAN 10 1 02 04 [ Persentase Pemenuhan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang berizin dan bersertifikat ] Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman 100 68.666.740,00 0,00 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - - 33.966.764,00 - 0,00 1 02 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 3 Dokumen 33.966.764,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKKB- BOK 0,00 DINAS KESEHATAN - - - 68.666.740,00 0,00 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 54 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1 02 04 2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga - - 0,00 - 0,00 1 02 04 2.02 0001 Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 0 Dokumen 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN [ Persentase Pemenuhan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang berizin dan bersertifikat ] Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman 100 68.666.740,00 0,00 1 02 04 2.03 1 02 04 2.03 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 4 Dokumen 18.760.996,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga - BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 55 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) - - 0,00 - 0,00 1 02 04 2.04 0001 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.06 15.938.980,00 - 0,00 1 02 04 2.06 0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 20 Unit 15.938.980,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 11 1 02 05 [ Persentase Rumah Tangga yang menerapkan PHBS ] Persentase Penduduk yang menerapkan PHBS 57 161.674.821,00 0,00 1 02 05 2.01 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 6 Dokumen 65.928.315,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.02 1 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 10 Dokumen 65.928.315,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 56 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 6 Dokumen 29.818.191,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA 0,00 DINAS KESEHATAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 54.972.579.784,00 55.942.589.598,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 54.972.579.784,00 55.942.589.598,00 12 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 45.678.802.844,00 - 46.363.984.886,00 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai Maturitas SPIP 4 Poin 0,00 - 0,00 1 02 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA PATARAI 1 02 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA PATARAI 1 02 01 2.02 1 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0 0 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA PATARAI 1 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 0,00 - 0,00 1 02 01 2.03 0001 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA PATARAI 1 02 01 2.10 45.678.802.844,00 - 46.363.984.886,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA PATARAI - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Peningkatan Pelayanan BLUD BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 57 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 45.678.802.844,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 46.363.984.886,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA PATARAI 13 1 02 02 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Keterpenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar berdasarkan peraturan perundang- undangan Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk pelayanan pasien Persentase tingkat keterpenuhan Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan Rumah Sakit sesuai standar (nilai aspak minimal 60%) 100 % 100 persen >60 % 9.293.776.940,00 - 9.578.604.712,00 1 02 02 2.01 0008 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 1 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN 627.255.405,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA PATARAI 1 02 02 2.01 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN 509.130.538,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA PATARAI 1 02 02 2.01 0014 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 5 Unit 5.000.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB- REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN 5.500.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA PATARAI PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 58 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1 02 02 2.01 0022 Pengembangan Rumah Sakit 1 02 02 2.01 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan 1 Paket 2,281,228,100.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB- REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN 2,304,040,381.00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA PATARAI UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 100.000.000,00 0,00 1 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 100.000.000,00 0,00 14 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 56.387.245,00 - 0,00 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 22.191.500,00 - 0,00 1 02 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 13.950.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.120.000,00 0,00 UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.06 0005 1.700.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 34.195.745,00 - 0,00 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 59 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 21.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 15 1 02 02 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 29.767.755,00 - 0,00 1 02 02 2.01 0023 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 29.767.755,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 13.845.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 64.603.314.470,00 104.270.554.807,00 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 57.800.614.470,00 91.974.296.707,00 16 1 03 01 [ Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ] Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah 3 8.042.279.509,00 7.572.052.634,00 1 03 01 2.01 1 03 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 65.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 68.250.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 01 2.01 0007 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 60 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 01 2.02 1 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 57 Orang/Bulan 5,252,164,284.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5,671,740,134.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 6,000,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6,300,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 18 Laporan 23,800,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 24,990,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tepat Waktu 100 % 95.000.000,00 - 126.000.000,00 1 03 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 95.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 126.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 01 2.05 1 03 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 61 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 9 Orang 56.765.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 63.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 15 Orang 68.977.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 76.650.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 01 2.06 1 03 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2,600,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2,730,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 14,663,825.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 15,750,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 12,000,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12,600,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 68,000,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 83,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 62 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 11.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 11.550.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 3.400.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3.570.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 262.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 01 2.07 1 03 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadakan 1 Unit 165,000,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 165,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 75.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 01 2.07 0003 Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 1 Unit 800.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 44 Unit 52.800.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 50.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 150.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 20.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Alat Besar Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 63 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor 100 % 392.988.800,00 - 413.650.000,00 1 03 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 82,250,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 117,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 11,775,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 13,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 279,600,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 261,600,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara 100 % 417.120.600,00 - 459.272.500,00 1 03 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 49.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 54.022.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 30 Unit 77.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 85.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 01 2.09 0003 Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 6 Unit 286.120.600,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 315.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5.250.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 64 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 17 1 03 02 - - - 2.953.353.000,00 22.524.885.224,00 1 03 02 2.01 1 03 02 2.01 0026 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi 0 0 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 02 2.01 0028 Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi 0 0 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 02 2.01 0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Klembagaa Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibinaan dan diBerdayakan 0 0 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 02 2.01 0080 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai Jumlah Tanggul dan Tebing Sungai yang Dilakukan Operasi dan Pemeliharaan 1 Paket 100,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 02 2.01 0081 Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir Jumlah Kanal Banjir yang Dilakukan Operasi dan Pemeliharaan 1 Paket 200,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 300,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 02 2.01 0099 Peningkatan Kanal Banjir Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan 0,1 KM 200.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 02 2.01 0101 Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan 0 KM 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 540.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 02 2.01 0105 Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi 0,025 KM 200.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 02 2.01 0113 Panjang Kanal Banjir yang Dibangun 0,1 KM 200.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 02 2.01 0115 Pembangunan Tanggul Sungai Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Pembangunan Kanal Banjir PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 65 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun 0,04 KM 200.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 02 2.01 0121 Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 17.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 02 2.01 0122 Rehabilitasi Kanal Banjir Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi 0,2 KM 200.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 02 2.01 0125 Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun 1 Unit 50.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 02 2.01 0127 Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun 0 Dokumen 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 02 2.01 0128 Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun 1 Dokumen 422.011.800,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 02 2.02 1 03 02 2.02 0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Terbangun 0,2 KM 181,341,200.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0.32 284,885,224.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 02 2.02 0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan 0,25 KM 200,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,38 KM 300,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 02 2.02 0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 0,71 KM 500.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 700.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 66 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1 03 02 2.02 0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 0,33 KM 200.000.000 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,5 KM 300,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN [ Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi ] Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/ko ta yang dilayani oleh jaringan irigasi 72 2.953.353.000,00 22.524.885.224,00 1 03 02 2.02 0048 Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan 1 UNIT 100.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 18 1 03 03 [ Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum ] Rumah tangga dengan akses air minum aman (%) 15 895.000.000,00 3.797.685.000,00 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase rumah tangga yang mengakses air minum layak 82 % 895.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.797.685.000,00 1 03 03 2.01 0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Disusun 1 Dokumen 250,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN - - - 895.000.000,00 3.797.685.000,00 1 03 03 2.01 0026 Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 0 Liter/Detik 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Liter/Detik 500,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 03 2.01 0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dibangun 1 Liter/Detik 450,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Liter/Detik 897,685,000.00 - - - 895.000.000,00 3.797.685.000,00 1 03 03 2.01 0029 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan [ Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum ] Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Peningkatan Bendung Irigasi PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 67 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 03 2.01 0031 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 03 2.01 0032 Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 10 SR 195.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 19 1 03 05 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase rumah tangga yang mengakses layanan pengolahan air limbah domestik layak 68 % 957.300.000,00 - 860.171.900,00 1 03 05 2.01 0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 50 Rumah Tangga 200.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 05 2.01 0038 Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 2 Unit 200.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 05 2.01 0044 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Penyediaan Unit pengolahan setempat Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 68 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. 40 Rumah Tangga 557.300.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 460.171.900,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 20 1 03 06 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase drainse yang terbangun (rehabilitasi, peningkatan) 1,62 % 1.616.484.033,00 - 2.824.845.000,00 1 03 06 2.01 0012 Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 500 M 409.094.033,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 359.825.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 06 2.01 0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara 500 Meter 75.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 125.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 06 2.01 0021 Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan 1 Sistem Drainase Lingkungan 150.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 863.580.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 06 2.01 0023 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun 0 Dokumen 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 06 2.01 0028 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi 1 Sistem Drainase Perkotaan 150.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 251.877.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 06 2.01 0029 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun 1 Sistem Drainase Perkotaan 157.390.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 899.562.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 06 2.01 0030 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 69 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun 1 Dokumen 600.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 06 2.01 0031 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara 1 Sistem Drainase Perkotaan 75.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 125.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 21 1 03 08 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Persentase Layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 100 % 6.112.736.900,00 - 13.185.322.499,00 1 03 08 2.01 0017 Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan 7 Bangunan Gedung 3.800.736.900,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 08 2.01 0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala 1 Bangunan Gedung 49.914.799,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 49.914.799,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 08 2.01 0021 Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 7 Dokumen 2.142.613.501,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 9.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 08 2.01 0023 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 70 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 100 Dokumen 119.471.700,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 135.407.700,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 22 1 03 10 [ Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman ] Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota 34.95 35.341.450.928,00 38.934.334.450,00 1 03 10 2.01 684,106 KM Persentase panjang jalan dan jembatan yang terbangun 1,36 % 35.341.450.928,00 - 38.934.334.450,00 1 03 10 2.01 0043 Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 684,106 KM 200.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 684,106 KM 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 10 2.01 0051 Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 37 KM 1.000.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 10 2.01 0053 Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan 1 KM 2.120.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 KM 2.120.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 10 2.01 0055 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 3 KM 4.745.100.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 KM 5.745.100.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 10 2.01 0057 Penggantian Jembatan Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian 1 Meter 2.112.668.100,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Meter 2.112.668.100,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 10 2.01 0059 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 4.617 KM 17.520.541.675,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4.907 KM 18.619.799.261 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 10 2.01 0067 Pemeliharaan Rutin Jembatan Pembangunan Jalan PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Survey Kondisi Jalan/Jembatan Pemeliharaan Rutin Jalan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 71 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 10 Jembatan 250.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Jembatan 250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 10 2.01 0069 Pembangunan Jembatan 23 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase Tenaga Kerja Konstruksi terlatih yang Bersertifikat 100 % 1.125.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 % 1.225.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 100 % 1.000.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 % 1.100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 11 2.01 0010 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi 65 Orang 325.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 65 Orang 325.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 11 2.01 0014 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya 65 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 64 Dokumen 28,375,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 11 2.01 0016 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 65 Orang 650.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 750.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 11 2.02 1 03 11 2.02 0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 11 2.02 0014 Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3 Orang 25.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Orang 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 11 2.02 0015 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 72 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan 1 Layanan Informasi 25.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Layanan Informasi 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 11 2.04 1 03 11 2.04 0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan 10 Paket Pekerjaan 25.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Paket Pekerjaan 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 11 2.04 0006 Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk 3 Lembaga 25.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Lembaga 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 11 2.04 0010 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota 0 0 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 24 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW 100 % 757.010.100,00 - 1.050.000.000,00 1 03 12 2.01 1 03 12 2.01 0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada Selain RTRW Kab/Kota 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 12 2.01 0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 200.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 12 2.01 0008 dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 73 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1 03 12 2.01 0010 Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 12 2.01 0011 Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 39.263.100,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 12 2.01 0013 Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. 0 Laporan 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 12 2.02 1 03 12 2.02 0004 Penyusunan Peta Dasar Jumlah Data SHP Peta Dasar 1 Data 25,000,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Data 25,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 12 2.02 0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 12 2.02 0006 Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan 0 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 12 2.03 1 03 12 2.03 0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku 10 Layanan 18,274,700,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Layanan 183,820,241.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat 1 Dokumen 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 12 2.04 0006 Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang 3 Kasus 25.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Kasus 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Penetapan RDTR Kabupaten/Kota Pelaksanaan Audit Tata Ruang BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 74 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1 03 12 2.04 0011 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 6.802.700.000,00 12.296.258.100,00 25 1 04 02 [ Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah ] Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) 100% 1.250.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100% 4.451.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.01 [ Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana ] Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) 100% 1.250.000.000,00 4.451.000.000,00 1 04 02 2.01 0003 Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 15.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.01 0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.01 0006 Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 15.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.01 0007 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 75 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 15.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.01 0008 Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 15.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota "Persentase orang yang mengikuti Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 100 % 60.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100% 60.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.02 0001 Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota 70 Orang 15.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 70 Orang 16.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.02 0004 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih 30 Orang 25.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 24.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.02 0007 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 1 Orang 5,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Orang 5,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN [ Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah ] Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 76 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1 04 02 2.02 0008 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 100 Orang 15.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Orang 15.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.03 1 04 02 2.03 0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi korban bencana yang direhabilitasi 25 Unit Rumah 600,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 75 Unit Rummah 2,400,000,000 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.03 0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi korban bencana yang terbangun 3 Unit Rumah 180,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Unit Rumah 180,000,000.00 1 04 02 2.03 0007 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Korban Bencana yang difasilitasi 1 Rumah Tangga 60,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Rumah Tangga 60,000,000.00 1 04 02 2.03 0008 Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah 2 Rumah Tangga 180,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Rumah Tangga 180,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.03 0009 Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota 1 Unit Rumah 60.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Unit rumah tangga 1.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 26 1 04 03 852.700.000,00 - 1.085.258.100,00 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani di bawah 10 (Sepuluh) Ha 5,9 Ha 20.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5,9 Ha 20.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 03 2.02 0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terleg alisasi 1 Dokumen 20,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 20,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 77 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani di bawah 10 (Sepuluh) Ha 5,9 Ha 832.700.000,00 - 1.065.258.100,00 1 04 03 2.03 0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 8 Unit Rumah 192.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 8 Unit Rumah 192.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 03 2.03 0007 Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi 1 Dokumen 9.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 9.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 03 2.03 0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1 Unit 70.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 70.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 03 2.03 0013 Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar 4,8 Ha 561.700.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4,8 Ha 564.258.100,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 27 1 04 04 550.000.000,00 2.640.000.000,00 1 04 04 2.01 550.000.000,00 - 2.640.000.000,00 1 04 04 2.01 0001 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 13 Unit Rumah 310.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 13 Unit Rumah 311,650,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 78 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1 04 04 2.01 0004 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh 4 Rumah 240,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Rumah 240,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 28 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) 42% 4.150.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 52% 4.120.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 05 2.01 1 04 05 2.01 0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 05 2.01 0003 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 2 Laporan 50.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Laporan 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 05 2.01 0006 Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU 39 Kelompok 30.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 39 Kelompok 30.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 05 2.01 0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang [ Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) ] Persentase Peningkatan Kawasan Perumahan memiliki kelengkapan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 42.00 4.150.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 42.00 4.120.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 05 2.01 0011 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 4 Lokasi 1,000,000,000 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Lokasi 1,000,000,000 1 04 05 2.01 0012 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 6 Lokasi 3,000,000,000 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Lokasi 3,000,000,000 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 79 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 57.836.000,00 57.284.508,00 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 57.836.000,00 57.284.508,00 29 2 10 04 [ Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan ] - - 20.000.000,00 20.400.000,00 2 10 04 2.01 2 10 04 2.01 0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 20,000,000.00 20.400.000,00 30 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan 100 % 25.000.000,00 - 24.010.000,00 2 10 05 2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan tepat waktu 100 persen 25.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 24.010.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 2 10 05 2.01 0002 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 24.010.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 31 2 10 06 [ Meningkatnya Penyelesaian Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian ] - 1 Dokumen 12.836.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 12.874.508,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 2 10 06 2.01 2 10 06 2.01 0003 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota [ Meningkatnya keterseidaan lahan untuk kepentingan umum ] Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 80 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah 1 Dokumen 12.836.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 12.874.508,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.919.694.038,00 2.927.634.577,00 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 2.919.694.038,00 2.927.634.577,00 32 1 05 01 [ Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ] Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah 3 2.448.448.978,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 2.473.681.180,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Darah dan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang disusun 3 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Dokumen 3.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Peragkat Daerah yang Disusun 2 Dokumen 1,500,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 1,500,000.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun 1 Dokumen 1,500,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 1,500,000.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menirima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang 2,129,910,820.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 25 Orang 2,129,910,819.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 81 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1 05 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 6 Dokumen 500,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Dokumen 500,000.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatas Usahaan Jumlah Daerah pada SKPD 4 Laporan 500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatas Usahaan Jumlah Daerah pada SKPD 4 Laporan 500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 1 05 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 5.500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Orang 5.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 2 Orang 5.500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Orang 5.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 1 05 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4,500,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Paket 4,500,000.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 27,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Paket 30,000,000.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Paket 2.980.988,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 50.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Paket 55.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0005 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 82 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 11.271.170,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Paket 11.271.270,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 4.971.500,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 4.971.500,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 32.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 50 Laporan 35.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 1 05 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 120 Paket 27,248,787.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 20 Paket 45,000,000.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 1.704.201,00 - 0,00 1 05 01 2.08 0001 1.704.201,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 1.704.201,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 33 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA - - 606.087.560,00 - 596.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas layanan informasi dan edukasi rawan bencana dan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ] Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana dan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana 33.34 606.087.560,00 596.000.000,00 1 05 03 2.01 1 05 03 2.01 0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 100 Orang 35,087,560.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 0 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jumlah Laporan Penyediaaann Jasa Surat Menyurat Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 83 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - - 71.000.000,00 - 61.000.000,00 1 05 03 2.02 0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 60 Orang 21,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 60 Orang 21,000,000.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 1 Laporan 20,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 20,000,000.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 2 Kawasan 25.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Kawasan 20.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - - 430.000.000,00 - 430.000.000,00 1 05 03 2.03 0002 Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 1 Dokumen 370.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 370.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0003 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota [ Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat ] BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 84 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 355 Orang 20.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 355 Orang 20.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0007 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Operasi yang Sah/Legal 1 Dokumen 9.500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 9.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0008 Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis 1 Orang 8.500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Orang 8.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 150 Orang 17,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 150 Orang 17,000,000.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - - 70.000.000,00 - 75.000.000,00 1 05 03 2.04 0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerjasama dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 1 Dokumen 7,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 7,000,000.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia 1 Dokumen 9.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 10.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan [ Meningkatnya penanganan bencana pada saat pascabencana ] BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 85 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1 05 03 2.04 0005 0 1 Dokumen 8.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 8.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0007 Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi 1 Orang 8.500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Orang 8.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0012 Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana 1 Laporan 1.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 1.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 34,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 34,000,000.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH X NON URUSAN 134.842.500,00 83.042.500,00 X XX 34 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 134.842.500,00 - 83.042.500,00 X XX 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 X XX 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH X XX 01 2.02 0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 86 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD 18 Laporan 500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH X XX 01 2.08 X XX 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 57.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 57.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH X XX 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 46.800.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH X XX 01 2.09 X XX 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan X XX 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 18.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 18.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH X XX 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 4.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH X XX 01 2.09 0010 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 87 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 3.042.500,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3.042.500,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.472.274.633,00 8.208.752.841,00 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.472.274.633,00 8.208.752.841,00 35 1 05 01 [ Meningkatnya Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ] - - 5.483.424.933,00 5.589.178.341,00 1 05 01 2.01 1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 1,200,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Dokumen 1,200,000.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN - - - 5.483.424.933,00 5.589.178.341,00 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % Penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan 100 persen 4.774.890.858,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 persen 4.774.890.858,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menrima Gaji dan Tunjangan ASN 60 Orang 5,280,123,020.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 60 Orang 5,280,123,020.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah % Penyusunan dokumen laporan barang milik daerah pada perangkat daerah sesuai peraturan perundang undangan 100 persen 1.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 persen 1.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 1.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.05 1 05 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 3 Paket 20,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Paket 20,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 88 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1 05 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 5,500,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Orang 21,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 2 Orang 10.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Orang 15.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.06 1 05 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 1,500,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Paket 1,575,000.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2 Paket 1,500,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Paket 1,048,918.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 2.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Paket 1,102,164.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan 6 Paket 29.500.000,00 Kab. Barru, Semua DANA ALOKASI UMUM 6 Paket 32.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG 1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 4.785.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Paket 4.785.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250 Laporan 99.948.700,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 250 Laporan 109.948.700,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 persen 140.892.592,00 - 224.646.000,00 1 05 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Administrasi Umum Perangkat Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 89 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 1,500,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Unit 11,500,000.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 4.358.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Unit 14.358.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 15.104.592,00 18.858.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.08 88.065.283,00 - 88.065.283,00 1 05 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 150 Laporan 2.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 150 Laporan 2.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 74.965.963,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 74.965.963,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 9.600.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 9.600.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.09 1 05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 22 Unit 171.871.200,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 181.871.200,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 5.420.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5.420.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 90 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1 05 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 5,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Unit 5,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 36 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penyelenggaraan trantibumlinmas 100 persen 1.010.966.300,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1.013.999.199,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.01 1 05 02 2.01 0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7 Dokumen 1.700.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7 Dokumen 1.700.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 7 Dokumen 1.321.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7 Dokumen 1.353.899,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 971.100.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 975.100.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 7 Laporan 1.265.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7 Laporan 1.265.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 91 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada(SPM) 100 persen 35.080.300,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 persen 34.080.300,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.02 0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 7 Laporan 21.263.300,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7 Laporan 24.263.300,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.02 0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 7 laporan 6.908.500,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7 laporan 8.908.500,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.02 0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap 7 Laporan 6.908.500,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7 laporan 9.908.500,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 37 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100 persen 1.830.786.400,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 persen 1.501.843.200,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 2.01 1 05 04 2.01 0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 150 Laporan 1.542.643.200,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 150 Laporan 1.640.143.200,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 2.01 0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 5 Orang 22.593.250,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Orang 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 2.01 0017 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 92 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 4 Unit 150.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Unit 215.654.530,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 2.01 0018 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 5.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 2.04 1 05 04 2.04 0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 15.500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 16,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.636.293.093,00 0,00 1 06 38 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Maturitas SPIP 3 3.748.727.393,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 3.591.975.772,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.01 1 06 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 1.736.438,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Dokumen 1.736.438,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 93 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 3.245.504.919,00 - 0,00 1 06 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 3.245.504.919,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 30 Orang/bulan 3.245.504.919,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 Orang 14.816.760,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 8 Orang 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 Orang 14.816.760,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 8 Orang 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 168.535.976,00 - 0,00 1 06 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Paket 5,000,000.00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 Paket 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 7.860.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Paket 7.860.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 24.017.800,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Paket 24.017.800,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 6.090.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Paket 6.090.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 94 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 5.568.176,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Laporan 5.568.176,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 125.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 101.065.139,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.07 1 06 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 0 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Paket 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 18.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Unit 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 100.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 10.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 116.800.000,00 - 0,00 1 06 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 10.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 30.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 30.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.08 0004 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 95 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 76.800.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 76.800.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.09 1 06 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 68.333.300,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 68.333.300,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 15.600.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Unit 15.600.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 42.233.300,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 8 Unit 42.233.300,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 1 06 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 0 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 5.500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Unit 5.500.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 39 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL - - 1.216.774.900,00 - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota - - 1.216.774.900,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 02 2.03 0003 Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Keluarga 800.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 20 Keluarga 800.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 02 2.03 0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 96 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Lembaga 27.994.700,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Lembaga 27.994.700,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 02 2.03 0014 Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya 62 Orang 55.340.200,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 62 Orang 55.340.200,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 02 2.03 0016 333.440.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 774 333.440.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 40 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN - - 10.000.000,00 - 0,00 1 06 03 2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 10.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Orang 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 03 2.01 0003 Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 10.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Orang 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 97 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 41 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL - - 197.783.300,00 - 0,00 1 06 04 2.01 1 06 04 2.01 0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Orang 49.425.900,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 40 Orang 49.425.900,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 04 2.01 0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Orang 33.494.400,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 40 Orang 33.494.400,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 04 2.01 0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Orang 11.043.900,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Orang 11.043.900,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 04 2.01 0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Orang 10.862.300,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Orang 10.862.300,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 04 2.01 0005 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 10.600.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 15 Orang 10.600.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 04 2.01 0008 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 25.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Orang 25.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 04 2.01 0012 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pemberian Layanan Rujukan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 98 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 57.356.800,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 20 Orang 57.356.800,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 42 1 06 05 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - 183.921.200,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 183.921.200,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 05 2.02 0001 Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 14347 Orang 12.054.400,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1460 Orang 12.054.400,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 05 2.02 0006 Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1100 Orang 166.866.800,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1100 Orang 166.866.800,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 05 2.02 0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan 3586 Usulan 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3515 Usulan 5.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 43 1 06 06 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Presentase Korban Bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota (SPM) 100 Orang 234.086.300,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Orang 234.086.300,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 06 2.01 0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 1500 Orang 30.602.600,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1500 Orang 30.602.600,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga PROGRAM PENANGANAN BENCANA PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 99 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1 06 06 2.01 0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Orang 30.200.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 40 Orang 30.200.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 06 2.01 0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Orang 25.118.400,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 40 Orang 25.118.400,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 06 2.01 0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 9.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 20 Orang 9.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 11 Orang 139.165.300,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 11 Orang 139.165.300,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 06 2.02 0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 11 Orang 139.165.300,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 11 Orang 139.165.300,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 44 1 06 07 1 06 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota - - 45.000.000,00 - 0,00 1 06 07 2.01 0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 100 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 100 Makam 45.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Makam 45.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 623.788.627,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 625.584.995,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 45 2 08 02 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG 33 Laporan 16.750.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 33 Laporan 18.750.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 2.01 0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG 33 Laporan 16.750.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 33 Laporan 18.750.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 27.106.670,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 25.238.240,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 2.02 0003 Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi 6 Lembaga 10.842.668,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Lembaga 10.095.296,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 2.02 0008 jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi 140 orang 16.264.002,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 140 orang 15.142.944,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 46 2 08 03 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 101 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan 0.01% 198.192.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0.01% 198.786.576,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 03 2.01 0006 Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota 55 Lembaga 21.500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 55 Lembaga 21.500.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 03 2.02 176.692.000,00 177.286.576,00 2 08 03 2.02 0004 layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota 15 Orang 16.903.040,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Orang 16.974.389,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 03 2.02 0005 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota 15 Orang 26.736.880,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Orang 26.820.121,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 03 2.02 0006 22.736.880,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 03 2.02 0007 layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota 7 orang 17.669.200,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7 orang 17.728.658,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 03 2.02 0008 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 102 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota 15 orang 39.638.400,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Orang 39.757.315,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 03 2.02 0009 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota 15 Orang 53.007.600,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Orang 53.185.972,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 47 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA indeks kualitas keluarga (IKK) 79.00 Poin 25.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 79.37 Poin 25.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 66 Keluarga 11.840.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 66 Keluarga 11.840.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 04 2.01 0006 Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 66 Orang 11.840.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 66 Orang 11.840.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 04 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 13.160.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 04 2.02 0007 Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas 6 Lembaga 6.056.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Lembaga 6.056.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 04 2.02 0008 Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 103 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota 1 Lembaga 7.104.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Lembaga 7.104.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 48 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase OPD yang menerapkan anggaran berbasis gender 82% 14.546.630,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 86% 14.590.270,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 05 2.01 2 08 05 2.01 0003 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 2 Dokumen 14.546.630,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 14.590.270,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 49 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 2 Dokumen 14.546.630,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 14.590.270,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 06 2.01 2 08 06 2.01 0005 Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase OPD yang menerapkan pemenuhan Hak Anak dalam Pelayanan Tupoksi OPDnya 100% 65.210.230,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100% 65.405.861,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 50 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 276.983.097,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 277.814.048,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 2.01 2 08 07 2.01 0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota 2 Dokumen 13.295.188,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 13.335.074,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 2.01 0007 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 104 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota 4 Kegiatan 8.863.459,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Kegiatan 8.890.050,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 2.02 2 08 07 2.02 0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota 22 Orang 50.964.890,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 20 Orang 51.117.785,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 2.02 0009 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota 22 Orang 25.482.445,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 20 Orang 25.558.892,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 2.02 0010 layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota 7 Orang 15.289.467,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Orang 15.335.335,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 2.02 0011 layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 7 Orang 20.385.956,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Orang 30.670.671,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 2.02 0012 Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 7 Orang 30.578.934,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Orang 30.670.671,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 2.02 0013 Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota 22 Orang 76.447.335,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 20 Orang 76.676.677,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 105 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 08 07 2.02 0015 Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota 6 Orang 35.675.423,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Orang 35.782.450,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 10.859.646.509,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 25.357.662.801,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 4.789.222.424,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4.940.926.429,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 51 2 07 01 2 07 01 Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah 3 Poin 3.945.917.224,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Poin 4.086.364.313,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 07 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 760.463,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7 Dokumen 1.500.000,00 2 07 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 760.463,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7 Dokumen 1.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.02 2 07 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang 3.632.856.761,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 40 Orang 3.632.856.761,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokument 500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokument 2.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokument 2.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 45 Orang 10.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 45 Orang 20.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 106 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 07 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 0 0 0 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 45 Orang 10.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 185.500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 253.207.552,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Paket 500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Paket 2.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Paket 1.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 11.500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Paket 15.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 338 Laporan 172.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 338 Laporan 234.207.552,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.07 2 07 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 0 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Unit 0 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 5.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.07 0006 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 107 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Unit 5.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 10.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Unit 25.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 10.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Unit 10.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.08 2 07 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 15.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 20.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 20.500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 25.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 7 Laporan 43.800.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7 Laporan 43.800.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.09 2 07 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 5,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Unit 30.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 0 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 2.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Unit 1.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Unit 3.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 108 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 07 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Unit 3.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 3.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 52 2 07 02 2 07 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) - 0,00 - 0,00 2 07 02 2.01 0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Teanga Kerja Makro DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 02 2.01 0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah Lporan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 0,00 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 53 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA - - 204.493.600,00 - 205.107.081,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.01 2 07 03 2.01 0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 16 Orang 100.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 16 Orang 100.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.01 0002 Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n 1 Lembaga 4.493.600,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Lembaga 5.107.081,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.01 0003 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 109 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 2 Unit 50.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Unit 50.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.01 0004 Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n 16 Orang 20.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 16 Orang 20.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.01 0005 Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas 1 Lembaga 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.01 0006 Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n 1 Kesepakatan 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Kesepakatan 5.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.02 2 07 03 2.02 0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 1 Lembaga 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Lembaga 5.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi 1 Sumber Daya 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Sumber Daya 5.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.03 0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi 1 Sumber Daya 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Sumber Daya 5.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas 1 Perusahaan 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Perusahaan 5.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.04 0001 Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas 1 Perusahaan 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Perusahaan 5.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.05 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 110 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 07 03 2.05 0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 5.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 54 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA - - 50.978.000,00 - 50.007.934,00 2 07 04 2.01 2 07 04 2.01 0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi 10 Orang 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Orang 5.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.01 0002 Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 5 Orang 3.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Orang 3.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.01 0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 5 Orang 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Orang 5.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.01 0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 2 Orang 2.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Orang 2.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.01 0005 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 2 Orang 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Orang 5.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 3.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.02 0001 Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi 1 Lembaga 1.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Lembaga 1.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.02 0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku 1 Lembaga 2.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Lembaga 2.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan antar Kerja Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 111 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 07 04 2.03 0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 1 Data 1.978.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Data 1.007.934,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.03 0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 5 Orang 3.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Orang 3.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.03 0003 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 5 Orang 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Orang 5.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.04 2 07 04 2.04 0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 5 Orang 7.802.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Orang 8.071.406,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.04 0002 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani 5 Orang 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Orang 5.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.04 0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 5 Orang 5.198.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Orang 4.928.594,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 55 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 100% 587.833.600,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100% 599.447.101,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 40.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 50.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 112 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 07 05 2.01 0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 1 Perusahaan 15.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Perusahaan 20.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.01 0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 1 Perusahaan 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Perusahaan 5.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.01 0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 1 Data 20.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Data 25.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota - - 547.833.600,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 549.447.101,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.02 0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 3 Perselisihan 3.888.600,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Perselisihan 5.502.101,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.02 0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 3 Perkara 6.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Perkara 6.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.02 0003 Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 1 Asosiasi dan Serikat Pekerja 2.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Asosiasi dan Serikat Pekerja 2.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.02 0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 LKS 2.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 LKS 2.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.02 0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 100 Orang 533.945.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Orang 533.945.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 113 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 974.471.900,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 977.404.382,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 56 3 30 03 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya 95% 928.073.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 95% 930.857.659,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 03 2.01 0001 Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 4 Unit 16.052.700,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Unit 16.213.667,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 03 2.01 0002 Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 8 Unit 912.020.700,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 8 Unit 914.643.992,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 57 3 30 04 3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota koefisien variasi harga antar waktu 10 6.739.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 6.759.217,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 04 2.01 0003 Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 12 Laporan 6.739.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 6.759.217,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 58 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku 90.59% 39.659.500,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 91.39% 39.787.506,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 06 2.01 3 30 06 2.01 0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 800 Unit 34.845.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 800 Unit 34.973.006,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 06 2.01 0002 Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 260 Orang 4.814.500,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 260 Orang 4.814.500,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 31 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 114 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 59 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI - - 5.057.679.485,00 - 19.400.944.472,00 3 31 02 2.01 3 31 02 2.01 0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 4.844.679.485,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 19.187.944.472,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 31 02 2.01 0005 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dokumen 213.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 213.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 60 3 31 03 3 31 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan 1 Dokumen 22.984.900,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 23.053.855,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 31 03 2.01 0004 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 115 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 1 Dokumen 22.984.900,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 23.053.855,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 61 3 31 04 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota - - 15.287.800,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 15.333.663,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 31 04 2.01 0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Dokumen 15.287.800,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 15.333.663,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.790.679.273,00 1.189.440.099,00 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 116 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 62 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Nilai Maturitas SPIP Dinas Lingkungan Hidup 20 JPL 4.00 Point 3.041.674.973,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 20 JPL 4.00 Point 3.072.956.170,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP [ Meningkatnya Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ] Nilai SAKIP 3 3.041.674.973,00 0,00 2 11 01 2.01 2 11 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 500,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Dokumen 500,000.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan 100% 2.676.651.972,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100% 2.676.651.972,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 2.676.651.972,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 26 Orang/bulan 2.676.651.972,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Jumlah staf yang mengikuti diklat teknis/fungsional 100 % 50.000.000,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 % 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 50.000.000,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Orang 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 173.036.501,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 % 176.949.198,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4.000.000,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Paket 4.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 35.000.000,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Paket 42.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 18.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Paket 22.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 117 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 11 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 4.500.000,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 4.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 223 Laporan 111.536.501,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 238 103.949.198,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.07 2 11 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 25.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Unit 30.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor 100 % 55.494.500,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 61.040.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 570.000,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 570.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 25.454.500,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 31.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 29.470.000,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 29.470.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian pemeliharaan barang milik daerah 100 % 60.992.000,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 % 77.815.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 32 Unit 40.815.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 32 Unit 40.815.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 24 Unit 8.400.000,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 24 Unit 17.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 11.777.000,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 0010 Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 118 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 63 2 11 02 [ Terwujudnya Ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ] Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti 100% 343.316.500,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100% 143.746.449,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.01 2 11 02 2.01 0003 Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan 1 Dokumen 143.316.500,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.01 0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 0 Dokumen 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.02 2 11 02 2.02 0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 149.920.359,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.02 0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 143.746.449,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.02 0006 Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun 1 Dokumen 200.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 64 2 11 03 [ Terwujudnya Pengendalian Pencemaran dan kerusakan LH ] - - 84.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 95.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 2 11 03 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 0 Dokumen 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 119 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 11 03 2.01 0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 0 Dokumen 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 0005 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 0006 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun 1 Laporan 24.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 0007 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) 10 Data 10.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Data 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 0008 Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 1 Kegiatan 20.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Kegiatan 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 0009 Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 0010 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 0012 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan 6 Paket 20.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Paket 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 120 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 11 03 2.01 0013 Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen penanggulangan pencemaran/kerusakan LH yang disusun 1 DOK 0,00 - 15.000.000,00 2 11 03 2.02 0001 Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 0 Laporan 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 65 2 11 04 [ Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ] Persentase RTH 76,11% 30.933.400,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 76,18% 31.026.200,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 04 2.01 2 11 04 2.01 0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 20 30.933.400,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 20 31.026.200,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 66 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase Limbah B3 yang dikelola 90,73 % 17.439.500,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 90,73 % 19.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 05 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah usaha yang melakukan penyimpanan sementara LB3 1 usaha 17.439.500,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 usaha 19.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 05 2.01 0003 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 05 2.01 0004 Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota [ Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ] BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 121 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia 1 Unit 5.500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 05 2.01 0005 Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) 1 3.750.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 4.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 05 2.01 0006 Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan 8 Usaha 8.189.500,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 8 Usaha 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 05 2.02 2 11 05 2.02 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya 0 Dokumen 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 Dokumen 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 122 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 67 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota 100 % 15.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 % 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap izin Lingkungan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 20 usaha 15.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 06 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 10 Rekomendasi 7.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Rekomendasi 8,000,000.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 06 2.01 0006 Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD 2 11 06 2.01 0007 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya 2 11 06 2.01 0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 10 Usaha 8.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Usaha 12.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 68 2 11 07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya 100% 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100% 5.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP [ Terlaksananya Pengakuan Keberadaan Masayarakat Hukum Adat terkait dengan RPPLH ] - 5.000.000,00 0,00 2 11 07 2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 123 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 11 07 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 5.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 69 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya 90% 24.254.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 92% 25.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam PPLH 2 Lembaga/Organis asi 24.254.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Lembaga/Organisas i 25.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 08 2.01 0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 0 0 0 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 08 2.01 0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat 70 Masyarakat/Kelo mpok Masyarakat 9.701.600,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 70 Masyarakat/Kelomp ok Masyarakat 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 08 2.01 0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kel ompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 2 Lembaga 14.552.400,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Lembaga 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 70 2 11 10 [ Terlaksananya Pengaduan masyarakat terkait pelanggaran terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai peraturan per Uuan ] Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup 100% 10.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100% 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 124 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 11 10 2.01 Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola 3 Pengaduan 10.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Pengaduan 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 10 2.01 0009 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola 3 Pengaduan 10.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Pengaduan 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 71 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) 64.72 Poin 9.219.060.900,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 65.42 Poin 5.006.718.082,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah Jumlah sampah yang dikelola 25810.6 Ton 9.219.060.900,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5.006.718.082,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0004 Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 2 Kelompok 24.500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Kelompok 35.499.999,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada 0 Dokumen 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0007 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 125 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 1 Unit 4.900.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 347.657.183,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0008 Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 1 Dokumen 56.772.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0011 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota 0 Dokumen 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik 40 Unit 800.913.900,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 50 Unit 910.913.900,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 19691.49 Ton 3.436.875.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 20461.88 3.536.875.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 126 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.771.716.346,00 3.808.361.374,00 72 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 3.471.748.446,00 - 3.507.622.872,00 [ Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah , keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ] Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah 3 Poin 3.471.748.446,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Poin 3.507.622.872,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 2.779.459.946,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 30 Orang/bulan 2.779.459.946,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 2.569.022.953,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 30 Orang/bulan 2.779.459.946,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 2 12 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 120 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 17 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 2 12 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 153.704.100,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Paket 153.754.100,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Paket 520.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 127 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 1.774.900,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 1.317.700,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 110 Laporan 89.348.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 113 Laporan 73.021.526,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.07 2 12 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 600.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Unit 600.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 124.248.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Unit 149.248.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 2 12 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 40.220.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 40.220.500,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 244.800.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 244.800.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara 100 Persen 64.181.100,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 64.181.100,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 21 Unit 47.681.100,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 21 Unit 47.681.100,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 Unit 2.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Unit 2.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 11.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 14 Unit 11.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Pengadaan Mebel Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 128 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 12 01 2.09 0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 2 Unit 3.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Unit 3.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 73 2 12 02 [ Meningkatnya persentase perekaman KTP-EL dan KIA ] PERSENTASE PEREKAMAN KTP-EL 99% 142.691.200,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 99% 143.119.273,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 2 12 02 2.01 0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 88.693.800,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 88.851.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 76.942.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 77.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.03 2 12 02 2.03 0001 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2 Laporan 3.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 3.100.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.03 0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 2 Dokumen 25.813.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 25.913.400,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.03 0003 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk 2 Laporan 3.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Laporan 3.100.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.03 0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk 7 Laporan 5.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7 Laporan 5.100.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.04 2 12 02 2.04 0002 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk 4 Laporan 17.184.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 17.054.873,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Pelayanan Pendaftaran Penduduk Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 129 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 74 2 12 03 [ TERSELENGGARANYA PENCATATAN SIPIL ] Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 97.50% 81.408.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 98% 81.652.325,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.01 2 12 03 2.01 0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 4 Dokumen 2.424.100,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Dokumen 2.424.100,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.01 0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 1 Layanan 64.084.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 58.059.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 18.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 18.150.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.02 0002 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing- Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 4 Laporan 13.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 13.100.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.02 0006 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil 2 Laporan 5.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Laporan 5.050.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan 1 Laporan 3.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 3.019.225,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.03 0002 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan 1 Laporan 3.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 3.019.225,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENCATATAN SIPIL Pelayanan Pencatatan Sipil BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 130 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 75 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - - 53.392.100,00 - 32.966.904,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [ TERSELENGGARANYA PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ] Pemanfaatan data kependudukan 42 53.392.100,00 32.966.904,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.01 2 12 04 2.01 0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 2 Dokumen 4.658.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 4.683.351,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.01 0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 5 Dokumen 3.771.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Dokumen 3.796.151,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 15 Laporan 24.438.100,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 15 Laporan 24.487.402,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.03 0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 15 Laporan 24.438.100,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 15 Laporan 24.487.402,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 76 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN - - 43.000.000,00 - 43.000.000,00 [ TERSELENGGARANYA PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN ] Persentase Pemnafaatan Profil Kependudukan 100% 43.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100% 43.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 05 2.01 2 12 05 2.01 0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 1 Dokumen 43.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 43.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 9.536.615.444,26 12.613.889.871,00 2 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5.019.238.862,00 4.110.098.973,00 77 2 13 01 - Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah 3 Poin 2.673.055.960,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Poin 2.699.841.152,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Penyusunan Profil Kependudukan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 131 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 13 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 1.200.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 1.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 2.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.400.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 1.400.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.200.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 1.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 1 Dokumen 2.189.236.278,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 2.191.836.278,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 36 Orang/bulan 2.184.536.278,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 36 Orang/bulan 2.184.536.278,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 2.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD 4 Laporan 2.200.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 2.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.06 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Umum Perangkat Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 132 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 13 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 2.500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Paket 2.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 2.100.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Paket 2.100.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia 16 Unit 45.700.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 45.700.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5.200.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Unit 5.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 7.500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Unit 7.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 18.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Unit 18.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.08 94.949.589,00 - 94.949.589,00 2 13 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 35.405.150,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Laporan 35.405.150,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 18.744.439,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 18.744.439,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 40.800.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 40.800.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.09 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 133 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 13 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 162.960.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Unit 162.960.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 29 Unit 29.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 45.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 3.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Unit 8.900.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 1.500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Unit 3.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 6.010.093,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Unit 10.395.285,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 78 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase fasilitasi penataan Desa sesuai peraturan Per UU an 100 persen 120.143.200,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 45.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 02 2.01 2 13 02 2.01 0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 3 Desa 120.143.200,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 79 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Persentase Fasilitasi Kerjasama desa 100 persen 18.061.360,00 - 18.115.544,00 2 13 03 2.01 2 13 03 2.01 0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 40 Dokumen 10.836.816,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 40 Dokumen 10.869.326,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 03 2.01 0003 Penyelenggaraan Penataan Desa Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 134 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1 Dokumen 7.224.544,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7.246.218,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 80 2 13 04 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Persentase Desa yang Memiliki Administrasi Pemerintahan yang Baik 100% 2.056.491.122,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100% 1.240.200.595,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 04 2.01 0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 40 Dokumen 1.299.770.706,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 40 Dokumen 965.247.669,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 04 2.01 0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 40 Dokumen 35.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 40 Dokumen 35.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 04 2.01 0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 40 Dokumen 83.843.600,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 40 Dokumen 83.843.600,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 04 2.01 0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 80 Orang 25.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 80 Orang 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 04 2.01 0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 40 Laporan 10.836.816,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 40 Laporan 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 04 2.01 0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 40 Dokumen 10.800.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 40 Dokumen 10.869.326,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 04 2.01 0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 12 Laporan 500.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 18.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 04 2.01 0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 40 Laporan 10.240.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 40 Laporan 10.240.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 135 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 13 04 2.01 0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 55 Dokumen 17.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 55 Dokumen 17.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 04 2.01 0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 40 Dokumen 9.500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 40 Dokumen 9.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 04 2.01 0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 80 Orang 14.800.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 80 Orang 14.800.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 04 2.01 0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa 40 Desa 4.700.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 70.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 04 2.01 0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 55 Dokumen 35.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 55 Dokumen 35.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 81 2 13 05 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 151.487.220,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 151.941.682,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 05 2.01 0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 6 Lembaga 22.723.083,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Lembaga 22.791.253,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 05 2.01 0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 6 Dokumen 21.208.211,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7 Dokumen 21.271.835,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 136 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 13 05 2.01 0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 40 Unit 37.871.805,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 40 Unit 37.985.420,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 05 2.01 0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 63 Dokumen 69.684.121,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 63 Dokumen 69.893.174,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4.517.376.583,00 4.530.928.713,00 82 2 14 02 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 191.996.600,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 192.572.590,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 2 Laporan 61.438.912,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Laporan 61.623.229,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 0018 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana 1 Laporan 42.239.252,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 42.365.970,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 0023 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga 2 Dokumen 67.198.810,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB 2 Dokumen 67.400.406,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 137 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 14 02 2.02 0026 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk 5 Unit 21.119.626,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB 5 Unit 21.182.985,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 83 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 22,4 % 3.214.233.983,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB 24.60% 3.223.876.685,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 709.594.539,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB 709.594.540,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 0008 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 1 Laporan 113.535.126,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB 1 Laporan 113.535.127,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 1 Laporan 241.262.143,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB 1 Laporan 241.262.143,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 1 Laporan 85.151.345,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB 1 Laporan 85.151.346,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 138 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 14 03 2.01 0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 3 Dokumen 106.439.181,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB- REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR 3 Dokumen 106.439.180,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan 1 Laporan 14.191.891,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB 1 Laporan 14.191.891,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 15 Organisasi 149.014.853,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB 15 Organisasi 149.014.853,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.02 2 14 03 2.02 0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 298 Orang 510.623.933,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB 298 Orang 510.623.933,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.02 0007 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 12 Laporan 948.301.591,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB- REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR 855.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 139 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 14 03 2.03 0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 16 Laporan 23.336.971,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB 16 Laporan 23.336.971,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 717 Orang 280.043.654,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB 789 Orang 280.043.654,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 15 Unit 256.706.684,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB- REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR 15 Unit 256.706.684,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 2 Laporan 23.336.971,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB 2 Laporan 23.336.971,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah dokumen hasil Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 1 Dokumen 462.289.640,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB 1 Dokumen 471.932.341,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.04 0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah DASHAT di Kampung KB 55 Unit 221.899.027,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB 55 Unit 226.527.524,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.04 0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 55 Kampung 226.521.924,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB 55 Kampung 231.246.847,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 140 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 14 03 2.04 0007 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 1 Dokumen 13.868.689,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB 1 Dokumen 14.157.970,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 84 2 14 04 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen hasil fasilitasi bina Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1 Dokumen 173.946.000,15 - 177.279.438,00 2 14 04 2.01 0015 Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia 1 Kegiatan 8.697.300,01 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB 1 Kegiatan 8.863.971,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.01 0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 1 Laporan / Dokumen 34.789.200,03 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB 1 Laporan / Dokumen 35.455.888,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.01 0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 1 Laporan 13.915.680,01 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB 1 Laporan 14.182.355,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.01 0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 17 Unit 104.367.600,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB 21 Unit 106.367.663,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 141 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 14 04 2.01 0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 1 Kader 12.176.220,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB 1 Kader 12.409.561,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah dokumen hasil fasilitasi Peningkatan peran Organisasi Kemasyarakatan Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1 Dokumen 937.200.000,00 - 937.200.000,00 2 14 04 2.02 0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 5 laporan 426.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB 5 laporan 426.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.02 0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 5 laporan 511.200.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB 5 laporan 511.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA X X XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 147.800.000,00 175.100.000,00 85 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Maturitas SPIP Dinas PMDPPKB 3 poin 147.800.000,00 - 175.100.000,00 X XX 01 2.01 NON URUSAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 142 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 X XX 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD X XX 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 1 Dokumen 2.600.000,00 - 2.600.000,00 X XX 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD X XX 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD X XX 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen pelaksanaan pengadministrasian umum 1 Dokumen 125.000.000,00 - 128.000.000,00 X XX 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 125.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 128.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA X XX 01 2.07 X XX 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya DINAS PERHUBUNGAN 2 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 10.923.721.916,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12.824.978.616,00 DINAS PERHUBUNGAN 86 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 5.354.573.384,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5.381.573.384,00 DINAS PERHUBUNGAN [ Meningkatnya Efektifitas dan efesiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah dan ketaantan terhadap peraturan perundang- undangan Dinas Perhubungan ] Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah 3 Level 5.354.573.384,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Level 5.381.573.384,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 143 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 15 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 3.187.600,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Dokumen 3.187.600,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD 0 0 0 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan DPAA- SKPD 0 0 0 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2.937.800,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 5.083.100,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 5.083.100,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 2 15 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 602 Orang/Bulan 4.089.085.452,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 602 Orang/Bulan 4.089.085.452,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 0,00 - 380.621.032,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 244.621.032,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 244.621.032,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 100.000.000,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Orang 100.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 9 Orang 36.000.000,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 9 Orang 36.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 416.976.400,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 443.976.400,00 DINAS PERHUBUNGAN Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 144 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 15 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.976.400,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Paket 1.976.400,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 20.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Paket 20.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 3.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Paket 30.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 80.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Paket 80.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Paket 3.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 9.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 9.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 521 Laporan 300.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 521 Laporan 300.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.07 2 15 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 50.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Paket 20.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Paket 20.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 50.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Unit 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.07 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 10.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 107.400.000,00 - 107.400.000,00 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 145 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 15 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 12.400.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 12.400.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 120 Laporan 95.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 120 Laporan 95.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 222.219.800,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 222.219.800,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 21 Unit 84.719.800,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 21 Unit 84.719.800,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Unit 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 12.500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 25 Unit 12.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 80.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 80.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 30.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 30.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 87 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) - - 1.820.752.230,00 - 6.228.653.482,00 2 15 02 2.02 2 15 02 2.02 0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 160.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.02 0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 146 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 34 Unit 545.062.150,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2.935.740.232,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.02 0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah jalan yang direhabilitasi dan dilakukan pemeliharaan 5 Unit 10,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Unit 38,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.02 0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 856 Unit 705.923.280,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 856 Unit 835.213.250,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.03 2 15 02 2.03 0006 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C 160.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 160.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.03 0010 Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. 1 Orang 50.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Orang 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.03 0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 1 Orang 100.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Orang 100.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 2 15 02 2.05 0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 1 Unit 225.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Unit 50.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Unit 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2000 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2000 Dokumen 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 147 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 15 02 2.05 0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 6 Unit 20.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Unit 20.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 4 Laporan 10.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.06 2 15 02 2.06 0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 5 Laporan 20.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Laporan 20.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.06 0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 5 Laporan 569.700.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Laporan 569.700.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.07 2 15 02 2.07 0005 Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi 1 50.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.07 0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi 10 Laporan 15.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Laporan 15.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 2 Laporan 15.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Laporan 15.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.08 0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 2 Laporan 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Laporan 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 148 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 15 02 2.08 0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 2 Laporan 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.08 0009 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 2 Laporan 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Laporan 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 0,00 - 1.300.000.000,00 2 15 02 2.09 0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 0 Laporan 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.09 0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.200.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 88 2 15 03 2 15 03 2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau - - 1.250.000.000,00 - 1.250.000.000,00 2 15 03 2.13 0002 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 03 2.13 0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara 1 Unit 750.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 750.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 149 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 15 03 2.13 0011 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia 20 Unit 500.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 20 Unit 500.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 11.345.238.359,00 6.848.958.761,00 2 16 89 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Maturitas SPIP Diskominfo-SP 3 Level 3.320.307.559,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Level 3.333.302.242,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN [ Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Dareah, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset Daerah dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang Undangan ] Maturitas SPIP 3 Level 3.320.307.559,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Level 3.333.302.242,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan 100 % 1.626.250,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 % 1.626.250,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 643.400,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 643.400,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 355.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 355.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 319.300,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 319.300,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 150 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 16 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 308.550,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Laporan 308.550,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- undangan 100 % 3.038.368.999,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 % 3.038.368.999,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang/bulan 3.038.368.999,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 31 Orang/bulan 3.038.368.999,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5 Laporan 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Laporan 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5 Laporan 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Laporan 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 0,00 - 92.142.500,00 2 16 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 50.795.500,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 0 Orang 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 41.347.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 86.961.810,00 - 94.956.493,00 2 16 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.908.600,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Paket 2.004.030,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 1.499.100,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Paket 1.574.055,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 151 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 16 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 23.454.800,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Paket 24.627.540,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 1.192.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 1.251.600,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 63 Laporan 58.907.310,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 63 Laporan 65.499.268,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.07 2 16 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 30.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 50.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 50.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.08 2 16 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporann 21.455.390,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporann 26.455.390,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 16 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 84.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 84.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.09 2 16 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 unit 78.895.110,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 8 unit 78.895.110,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 84.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 78.895.110,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 152 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 16 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 4.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 8 Unit 4.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 90 2 16 02 [ Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik ] Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik 80% 6.107.894.400,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 81% 1.110.948.083,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya informasi pemerintah daerah yang dipublikasikan 540 Informasi 6.107.894.400,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1.110.948.083,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 02 2.01 0014 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media 1 Laporan 393.064.980,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 393.064.980,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 02 2.01 0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 58 Komunitas 304.965.480,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 58 Komunitas 304.965.480,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 02 2.01 0016 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika 2 Laporan 9.086.800,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Laporan 9.086.800,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 02 2.01 0017 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 15 Permohonan 5.080.596.710,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 15 Permohonan 80.596.710,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 02 2.01 0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 300 Rekomendasi 21.631.600,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 300 Rekomendasi 21.631.600,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 153 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 16 02 2.01 0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 73 Media 298.548.830,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 73 Media 301.602.513,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 02 2.01 0023 Penyusunan Konten Jumlah Konten Informasi Publik 6 Konten 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 168.289.250,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 91 2 16 03 [ Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik secara Online dan Terintegrasi ] Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 88% 1.833.395.700,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 89% 1.838.895.887,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Sub Domain 20.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Sub Domain 20.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 03 2.01 0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 20.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 03 2.02 2 16 03 2.02 0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 57 Perangkat Daerah 210.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 57 Perangkat Daerah 210.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 03 2.02 0025 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional 3 Layanan 110.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Layanan 110.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 154 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 16 03 2.02 0026 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo 1 Dokumen 30.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 30.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 03 2.02 0032 Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE 3 Aplikasi 30.395.700,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Aplikasi 30.895.887,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 03 2.02 0034 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 3 Aplikasi 30.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Aplikasi 30.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 03 2.02 0036 Penyediaan Akses Internet Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas 34 Perangkat 1.203.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 34 Perangkat 1.208.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 03 2.02 0038 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas 1 Laporan 200.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 200.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 66.410.200,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 66.609.430,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 92 2 20 02 [ Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas ] Persentase Publikasi Statistik yang menerapkan standar akurasi dan berkualitas 80% 66.410.200,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 80% 66.609.430,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 20 02 2.01 2 20 02 2.01 0017 Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik 100 % 5.172.500,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 % 41.160.100,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 20 02 2.01 0018 Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia Presentase Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia 40% 38,937,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 40% 29,500,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 155 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 20 02 2.01 0019 Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. 50 % 2.950.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 50 % 2.950.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 20 02 2.01 0020 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 2 Orang 8,191,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Orang 8,191,000.00 2 20 02 2.01 0021 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral 52 % 2.343.900,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 52 % 2.343.900,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 20 02 2.01 0022 Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral Jumlah Laporan Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral 1 Laporan 8,815,200.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 9,014,430.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 17.230.500,00 17.282.191,00 93 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Skor Nilai Area Keamanan Informasi Pemerintah Daerah 340 Poin 17.230.500,00 - 17.282.191,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN [ Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi ] Skor Nilai Area Keamanan Informasi Pemerintah Daerah 340 17.230.500,00 17.282.191,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 21 02 2.01 2 21 02 2.01 0005 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 1 Laporan 15.230.500,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 15.282.191,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 156 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 21 02 2.01 0006 Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan 1 Laporan 500,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 500,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 21 02 2.01 0007 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Jumkah Perangkat Daerah Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah 34 Perangkat Daerah 500,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 34 Perangkat Daerah 500,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 21 02 2.01 0008 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah 1 Dokumen 500,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 500,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 500.000,00 500.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 21 02 2.02 500.000,00 - 500.000,00 2 21 02 2.02 0002 Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. 1 Kegiatan 500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Kegiatan 500.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.469.670.780,00 2.399.995.895,00 2 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.469.670.780,00 2.399.995.895,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 94 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.108.126.080,00 - 2.028.869.593,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR [ Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ] BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 157 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 17 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 2.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Dokumen 2.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 2.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Dokumen 2.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 1.065.535.709,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 18 Orang/bulan 1.137.865.785,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 1.065.535.709,00 Kab. Barru, Barru, Tuwung DANA ALOKASI UMUM (DAU) 18 Orang/bulan 1.137.865.785,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 8 Orang/bulan 22.880.000,00 Kab. Barru, Barru, Tuwung DANA ALOKASI UMUM (DAU) 8 Orang/bulan 22.880.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 8 Orang/bulan 22.880.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 8 Orang/bulan 22.880.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.06 2 17 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Paket 5.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1.680.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Paket 1.680.500,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 25.645.100,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Paket 25.645.100,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 2.987.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 2.987.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 155 Laporan 463.877.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 155 Laporan 463.877.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 299.862.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Unit 279.898.308,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 34.050.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Unit 34.050.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Administrasi Umum Perangkat Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 158 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 17 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 180.812.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Unit 138.600.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 85.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Unit 95.330.808,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 56.000.000,00 - 56.000.000,00 2 17 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 2.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 2.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 18.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 18.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 36.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 36.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 157.157.971,00 - 130.035.900,00 2 17 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 19.000.000,00 Kab. Barru, Barru, Tuwung DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Unit 19.380.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 3.600.000,00 Kab. Barru, Barru, Tuwung DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Unit 3.672.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 132.612.971,00 Kab. Barru, Barru, Tuwung DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 105.038.900,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 1.945.000,00 Kab. Barru, Barru, Tuwung DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Unit 1.945.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 95 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 79.89% 43.165.100,00 Kab. Barru, Barru, Tuwung DANA ALOKASI UMUM (DAU) 83.65% 48.776.563,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 159 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 115 Unit 43.165.100,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 116 Unit 48.776.563,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 03 2.01 0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 115 Unit Usaha 43.165.100,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 48.776.563,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 96 2 17 04 [ Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi ] Persentase Koperasi Aktif 65% 7.697.900,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 70% 7.720.994,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 04 2.01 2 17 04 2.01 0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 87 Unit Usaha 7.697.900,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7.720.994,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 97 2 17 05 [ Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian ] Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan 145.000.000,00 145.900.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 05 2.01 2 17 05 2.01 0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 165 Orang 145.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 165 Orang 145.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 98 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro 10.55% 15.681.700,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10.97% 15.728.745,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 30 Unit Usaha 15.681.700,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 30 Unit Usaha 15.728.745,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 07 2.01 0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 30 Unit Usaha 15.681.700,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 30 Unit Usaha 15.728.745,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 99 2 17 08 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Persentase Peningkatan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha usaha mikro 0.90% 150.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.12% 153.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 160 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 17 08 2.01 0002 Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 5 Unit Usaha 75.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 78.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 08 2.01 0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 5 Unit Usaha 75.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Unit Usaha 75.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.956.811.430,00 3.231.519.566,00 2 18 100 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah 3 Level 2.781.029.899,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Level 2.999.772.984,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 925.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 925.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 925.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 925.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.02 2 18 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 2.400.260.439,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 30 Orang/bulan 2.400.260.439,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 0,00 - 119.710.945,00 2 18 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 46.886.728,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 0 Orang 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 72.824.217,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 [ meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah,keandalan pelaporan keuangan,pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan DPMPTSP ] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 161 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 18 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 354.217,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Paket 364.844,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 0 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2.474.163,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Paket 2.597.871,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 17.957.876,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Paket 15.496.612,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 1.522.536,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Paket 1.568.212,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 1.999.988,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 2.059.988,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 36 Laporan 69.376.680,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 45 Laporan 99.355.010,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 0,00 - 0,00 2 18 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 2 18 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.08 2 18 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 0 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 306.631,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 162 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 18 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 1.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Laporan 1.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 255.600.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 255.600.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah siap Pakai 100 Persen 28.634.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 29.493.020,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 10 Unit 28,279,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Unit 29,127,370.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU [ meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah,keandalan pelaporan keuangan,pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan DPMPTSP ] Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah 3 2.781.336.530,00 2.999.772.984,00 2 18 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 355.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 101 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Nilai Realisasi Investasi PMDN / PMA 695 Milyar 21.508.200,00 - 21.572.725,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase persetujuan fasilitas/ insentif 100 Persen 7.104.500,00 - 7.104.500,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 163 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 18 02 2.01 0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 Dokumen 4.748.500,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 4.748.500,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 02 2.01 0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen kemitraan yang dilakukan pleh Pemerintah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 2,356,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 2,356,000.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 02 2.02 2 18 02 2.02 0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 2,867,400.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 2,867,400.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 02 2.02 0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) Jumlah Daerah Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) 1 Daerah 1,578,540.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Daerah 1,578,540.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 02 2.02 0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Dokumen 16.759.700,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 16.824.225,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 102 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Persentase calon investor yang berinvestasi 3.80% 34.156.500,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4.10% 34.258.970,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 03 2.01 2 18 03 2.01 0002 Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 0 - Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 34.258.970,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 03 2.01 0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 1 Dokumen 34.156.500,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 103 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - - 66.704.300,00 - 66.904.413,00 [ Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko ] Persentase Peningkatan Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan 100% 41.003.200,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100% 41.203.313,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 164 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota - - 41.003.200,00 41.203.313,00 - 41.203.313,00 2 18 04 2.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 1.200.113,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 04 2.01 0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 2500 Pelaku Usaha 37.361.400,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2500 Pelaku Usaha 36.361.400,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 04 2.01 0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 5 Pelaku Usaha 3.641.800,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Pelaku Usaha 3.641.800,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 04 2.01 0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 550 Kegiatan Usaha 23.201.100,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 23.201.100,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 104 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha 100 Persen 53.105.900,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 53.208.200,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 165 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku usaha dalam membuka usaha 100 Persen 53.105.900,00 - 53.265.218,00 2 18 05 2.01 0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 30 Kegiatan Usaha. 12.505.800,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 30 Kegiatan Usaha. 17.104.100,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 05 2.01 0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 50 Pelaku Usaha 23.667.500,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 50 Pelaku Usaha 19.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 05 2.01 0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 40 Kegiatan Usaha 16.932.600,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 40 Kegiatan Usaha 17.104.100,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 105 2 18 06 - - - 0,00 55.745.256,00 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 0,00 - 55.745.256,00 2 18 06 2.01 0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Dokumen Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 0,00 1 Dokumen 55,745,256.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 166 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 5.027.502.287,00 5.073.215.176,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 5.027.502.287,00 5.073.215.176,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 106 2 23 01 4.168.599.187,00 - 4.121.435.367,00 [ Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keandalan pelaporan keuangan,pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ] Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah 3 Level 4.168.599.187,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Level 4.211.735.367,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 2 23 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 1.500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 1.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 1.500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 1.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 1.500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 1.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang/bulan 3.306.664.509,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 31 Orang/bulan 3.306.664.509,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang/bulan 3.306.664.509,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 31 Orang/bulan 3.306.664.509,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Unit 12.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Unit 12.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 12.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 12.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.05 2 23 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 Orang 45.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 15 Orang 45.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 167 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 23 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 15 Orang 45.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 15 Orang 45.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 104.261.400,00 - 105.261.400,00 2 23 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 11 Paket 28.215.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 11 Paket 28.215.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 11 Paket 3.300.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 11 Paket 28.215.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 131 Laporan 72.246.400,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 131 Laporan 73.246.400,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.07 2 23 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 27.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 28.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Paket 20.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Paket 20.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 25.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Unit 25.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.08 2 23 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 30.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 31.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 85.000.000,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 24 Laporan 86.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 366.000.000,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 366.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 168 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 98.173.278,00 - 137.309.458,00 2 23 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 27.120.000,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 17 Unit 27.370.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 2.500.000,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Unit 2.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 7.100.000,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 20 Unit 7.100.000,00 2 23 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 61.453.278,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Unit 10.039.458,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 107 2 23 02 [ Meningkatnya Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat ] Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 71.92 809.903.100,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 72.20 871.332.809,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 2 23 02 2.01 0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 135 Unit 51.413.490,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 135 Unit 51.413.490,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan 26 Unit 30.000.000,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 26 Unit 30.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0014 Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat 300 Eksemplar 30.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 300 Eksemplar 30.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 169 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 23 02 2.01 0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2 Orang 15.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Orang 24.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan informasi Perpustakaan 1 Dokumen 58.284.450,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 58.384.450,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 1000 Eksemplar 70.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1000 Eksemplar 70.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 2 Eksemplar 119.920.500,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Eksemplar 119.920.500,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 1 Eksemplar 8.210.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Eksemplar 8.210.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 427.074.660,00 - 429.404.369,00 2 23 02 2.02 0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya 1 Orang 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Orang 10.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.02 0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 1 Perpustakaan 65.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Perpustakaan 65.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 170 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 23 02 2.02 0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1 Perpustakaan 29.283.500,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Perpustakaan 29.283.500,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.02 0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 6 Orang 55.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Orang 55.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.02 0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 7 Lokus 267.791.160,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7 Lokus 270.120.869,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 108 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO - - 49.000.000,00 - 49.147.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki 0.01% 49.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0.02% 49.147.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 03 2.01 0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno 9 Orang 20.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 9 Orang 20.147.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 03 2.01 0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan 1 Eksemplar 29.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Eksemplar 29.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 37.259.570,00 37.371.349,00 109 2 24 02 [ Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis ] Tingkat Ketersediaan Arsip 75 Tingkat 25.352.570,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 75 Tingkat 25.428.628,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 15.500.000,00 15.576.058,00 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP [ Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno ] BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 171 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 24 02 2.01 0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 5.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 02 2.01 0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 5000 Naskah 4.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5000 Naskah 4.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 02 2.01 0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 13 Laporan 2.500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 13 Laporan 2.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 02 2.01 0005 Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 1 15 Lembaga 4.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4.076.058,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota - - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 2 24 02 2.02 0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 2 Arsip 3.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Arsip 3.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 02 2.03 2 24 02 2.03 0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 15 Layanan 2.500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 15 Layanan 2.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 02 2.03 0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 4 Laporan 4.352.570,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 4.352.570,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 110 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelematan Arsip 100% 11.907.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100% 11.942.721,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 03 2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun - - 2.999.800,00 - 3.035.521,00 2 24 03 2.01 0003 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan 2000 Berkas 2.299.800,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2000 Berkas 2.335.521,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota [ Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai SNPK ] BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 172 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 24 03 2.01 0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 2000 Arsip 700.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2000 Arsip 700.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 03 2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan 1 Arsip 8.494.500,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Arsip 8.494.500,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 03 2.03 0003 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan 1 Arsip 1.500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Arsip 1.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 03 2.03 0004 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan 1 Arsip 6.994.500,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Arsip 6.994.500,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 03 2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan 1 Berkas 412.700,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Berkas 412.700,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 03 2.05 0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan 1 Arsip 412.700,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 412.700,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 4.637.110.212,00 4.673.257.036,00 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.637.110.212,00 4.673.257.036,00 111 3 25 01 [ Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah ] Maturitas SPIP 3 Level 3.322.380.922,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3.356.383.559,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1.000.000,00 DINAS PERIKANAN DINAS PERIKANAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 173 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3 25 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Dokumen 500.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.02 3 25 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34 Orang/bulan 3.087.795.822,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 34 Orang/bulan 3.087.795.822,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.03 500.000,00 - 500.000,00 3 25 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 500.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.06 85.500.000,00 - 95.500.000,00 3 25 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Paket 2.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Paket 3.500.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 110 Laporan 80.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 120 Laporan 90.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.07 3 25 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 35.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 7.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Unit 10.500.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 15.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 91.710.100,00 - 94.800.000,00 3 25 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 210 Laporan 44.910.100,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 220 Laporan 48.000.000,00 DINAS PERIKANAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 174 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3 25 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 2.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 2.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 4.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Laporan 4.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 40.800.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 40.800.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 34.375.000,00 - 31.787.737,00 3 25 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 29.375.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 16 Unit 29.375.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 2.412.737,00 DINAS PERIKANAN 112 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP - - 219.306.800,00 - 219.829.720,00 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - - 59.341.000,00 - 35.500.000,00 3 25 03 2.01 0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen Dokumen 25.311.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen Dokumen 20.500.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 03 2.01 0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 10 Unit 34.030.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Unit 15.000.000,00 DINAS PERIKANAN [ Produksi Perikanan Tangkap ] BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 175 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 5 Kelompok 149.659.300,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Kelompok 173.329.720,00 DINAS PERIKANAN 3 25 03 2.02 0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 25 Orang 6.791.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 25 Orang 6.700.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 03 2.02 0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 5 Kelompok 4.345.400,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Kelompok 4.500.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 03 2.02 0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 120 Unit 40.310.159,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 120 Unit 41.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 03 2.02 0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil 10 Unit 98.212.741,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Unit 121.129.720,00 DINAS PERIKANAN 3 25 03 2.03 3 25 03 2.03 0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1 Layanan 10.306.500,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Layanan 11.000.000,00 DINAS PERIKANAN 113 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA - - 863.373.830,00 - 864.463.951,00 [ Produksi Perikanan Budidaya ] Produksi Perikanan Budidaya 6.801,7 863.373.830,00 864.463.951,00 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil - - 9.868.080,00 - 7.868.080,00 3 25 04 2.02 0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 5 Kelompok 8.470.380,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Kelompok 6.470.380,00 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.02 0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 10 Kelompok 1.397.700,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Kelompok 1.397.700,00 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 176 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3 25 04 2.03 0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Rekomendasi 1.740.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Rekomendasi 1.740.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - - 851.765.750,00 - 854.855.871,00 3 25 04 2.04 0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 10.200.100,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 10.200.100,00 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.04 0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Unit 53.777.500,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Unit 56.867.621,00 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.04 0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 2 5.844.400,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 5.844.400,00 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.04 0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 66 Unit 618.560.500,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 66 Unit 618.560.500,00 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.04 0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 40 Unit 4.860.400,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 40 Unit 4.860.400,00 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.04 0011 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan 20 Unit 146.080.600,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 20 Unit 146.080.600,00 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.04 0012 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan 1 Usulan Dokumen 12.442.250,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Usulan Dokumen 12.442.250,00 DINAS PERIKANAN 114 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN - - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 DINAS PERIKANAN [ Cakupan Pengawasan Sumberdaya Perikanan ] BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 177 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3 25 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota 10 Pelaku Usaha 10.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Pelaku Usaha 10.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 05 2.01 0004 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota 10 Pelaku Usaha 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 13 Pelaku Usaha 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 05 2.01 0006 Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota 10 Pelaku Usaha 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Pelaku Usaha 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN 115 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN - - 222.048.660,00 - 222.579.806,00 [ Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan UMKK ] - - 222.048.660,00 222.579.806,00 3 25 06 2.01 3 25 06 2.01 0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko 1 Data 17.372.800,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Data 17.372.800,00 DINAS PERIKANAN 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 3 Unit Usaha 9.636.500,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Unit Usaha 22.207.006,00 DINAS PERIKANAN Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 178 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3 25 06 2.02 0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 3 Unit Usaha 9.636.500,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Unit Usaha 22.207.006,00 DINAS PERIKANAN 3 25 06 2.03 3 25 06 2.03 0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 12534,65 Ton 35.020.100,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 40.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 06 2.03 0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 100 Pelaku Usaha 160.019.260,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 143.000.000,00 DINAS PERIKANAN X NON URUSAN 500.000,00 500.000,00 X XX 116 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 500.000,00 - 500.000,00 X XX 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 500.000,00 - 500.000,00 X XX 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 500.000,00 DINAS PERIKANAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.577.246.177,00 13.180.658.695,00 2 19 9.577.246.177,00 9.629.225.466,00 117 2 19 01 3.773.063.168,00 - 3.807.639.939,00PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 179 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 [ Meningkatnya Efektifitas dan efesiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang2an disparpora ] Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah 3 Level 3.773.063.168,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Level 3.807.639.939,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 6.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Dokumen 5.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 6.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Dokumen 5.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.02 2 19 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32 orang 3.387.431.974,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 32 orang 3.387.431.974,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD 3 Laporan 500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Laporan 500.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 500.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.03 2 19 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 400,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 400,000.00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 laporan 1.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 laporan 1.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 180 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 19 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 10.400.000,00 - 10.400.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 400.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 400.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 10.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 166.231.194,00 - 166.241.194,00 2 19 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Paket 2.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Paket 3.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Kegiatan 160.931.194,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Kegiatan 191.507.965,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3 Dokumen 300.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Dokumen 300.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.07 2 19 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 unit 5.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 unit 25.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 unit 25.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 160.000.000,00 - 160.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 181 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 19 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 80.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 80.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 80.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 80.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.09 2 19 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 8.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Unit 8.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 3.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Unit 3.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 118 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN - - 2.999.987.300,00 - 3.008.987.261,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [ Meningkatnya daya saing kepemudaan ] Rasio Wirausaha Pemuda 0.48 0.57 2 19 02 2.01 2 19 02 2.01 0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota 1 dokumen 50.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 50.000.000,00 0,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.01 0011 100.000.000,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 182 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 19 02 2.01 0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Jumlah yang menerima penghargaan pemuda 1792 Orang 2.469.287.300,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1792 orang 2.528.287.261,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.01 0013 Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 1 Kegiatan 70.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Kegiatan 70.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.01 0015 Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 40 Orang 70.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 40 Orang 70.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.01 0016 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 1 100.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 100.000.000,00 2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 140.700.000,00 - 140.700.000,00 2 19 02 2.02 0003 Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 2 Organisasi 130.700.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Organisasi 130.700.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.02 0004 Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 10 Orang 10.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Orang 10.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 119 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN - - 2.404.184.009,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.411.396.561,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [ Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga ] Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 183 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 700.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 700.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.01 0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota 1 Sekolah 200.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Sekolah 200.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.01 0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 10 Unit 400.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Unit 400.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.01 0006 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 100.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.02 2 19 03 2.02 0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1 Kejuaraan 200.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Kejuaraan 200.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.02 0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 40 peserta 240.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 40 peserta 240.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 50 Orang 117.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 50 Orang 117.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.03 0006 Seleksi Atlet Daerah Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 50 Orang 50.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 50 Orang 50.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 184 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2 19 03 2.03 0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Jumlah penerima Penghargaan olahraga 10 Orang 12.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Orang 12.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.03 0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 10 Orang 50.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Orang 50.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.03 0010 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 1 orang 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 orang 5.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional 1% 1.000.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1% 1.000.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.04 0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional 1% 1.000.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1% 1.000.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi - - 147.184.009,00 - 154.396.561,00 2 19 03 2.05 0009 Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 10 Unit 47.184.009,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Unit 54.396.561,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.05 0010 Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 1 Lembaga 100.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Lembaga 100.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 120 2 19 04 [ Meningkatnya kualitas kepramukaan ] Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan 2.48 400.011.700,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3.72 401.201.705,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 400.011.700,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Organisasi 4.001.201.705,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 04 2.01 0002 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 185 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 400.011.700,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Organisasi 4.001.201.705,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 4.571.495.201,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5.078.042.657,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 121 3 26 02 [ Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata ] Presentase Peningkatan PAD Pariwisata 201.71% 4.289.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 302.56 4.644.689.942,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3 26 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota - - 4.111.490.001,00 - 4.467.189.942,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3 26 02 2.01 0005 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 5 Lokasi 3.886.500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Lokasi 4.242.189.942,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3 26 02 2.01 0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 5.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3 26 02 2.01 0008 Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan 40 Orang 120.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 40 Orang 120.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3 26 02 2.01 0009 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 100.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 186 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - - 162.500.000,00 - 162.500.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3 26 02 2.03 0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 15 Destinasi 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 15 Destinasi 5.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3 26 02 2.03 0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 10 Unit 100.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Unit 100.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3 26 02 2.03 0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 40 Laporan 50.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 40 Laporan 50.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3 26 02 2.03 0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Lokasi 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Lokasi 5.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3 26 02 2.03 0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Laporan 2.500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 2.500.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3 26 02 2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota - - 15.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 15.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3 26 02 2.04 0008 Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021 10 Usaha 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Usaha 5.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 187 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3 26 02 2.04 0009 Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 5.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3 26 02 2.04 0015 Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan 30 Usaha Pariwisata 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 30 Usaha Pariwisata 5.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 122 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA - - 188.021.400,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 188.585.464,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [ Meningkatnya Wisatawan Nusantara dan Mancanegara ] Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan 6.00% 188.021.400,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 189.021.400,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota - - 188.021.400,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 188.585.464,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3 26 03 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 5.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3 26 03 2.01 0006 Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 3 Kegiatan 170.824.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Kegiatan 170.388.464,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3 26 03 2.01 0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 3 Dokumen 13.197.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Dokumen 13.197.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 123 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL - - 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 150.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 188 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3 26 04 2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif - - - 150.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3 26 04 2.02 0020 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif [ Meningkatnya Produk Ekonomi Kreatif yang Memiliki HAKI ] Jumlah Produk/Jasa Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kekayaan Intelektualnya 3 26 04 2.02 0022 Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 12.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 124 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - - 94.483.800,00 - 94.767.251,00 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar - - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 3 26 05 2.01 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 15 Orang 30.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 15 Orang 25.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3 26 05 2.02 3 26 05 2.02 0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 15 Orang 64.483.800,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 15 Orang 64.767.251,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.409.440.724,00 2.445.918.486,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual [ Meningkatnya Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekraf ] Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 189 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 2.409.440.724,00 2.445.918.486,00 125 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah 3 Poin 1.664.499.844,00 - 1.678.599.844,00 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan 100 Persen 40.000.000,00 100 Persen 40.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Dokumen 20.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 20.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Laporan 20.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan 100 Persen 1.319.009.600,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 1.319.009.600,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan 1.299.009.600,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 25 Orang/bulan 1.299.009.600,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 10.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Laporan 10.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 01 2.02 0007 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 190 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD 4 Laporan 10.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 10.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tepat Waktu 100 Persen 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 5.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 5.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat Kompotensi Teknis terhadap keseluruhan ASN 18.86 Persen 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 18.86 Persen 5.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Orang 5.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 01 2.06 3 27 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Paket 5.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Paket 20.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Paket 5.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Paket 5.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Administrasi Umum Perangkat Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 191 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3 27 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Paket 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Paket 5.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 80.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 82.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 51.790.244,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 51.790.244,00 51.790.244,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 20.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Unit 20.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 31.790.244,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Unit 33.799.742,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor 100 Persen 84.600.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 84.600.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 25.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 25.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 25.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 25.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 7.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 7.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 192 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 27.600.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 27.600.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 01 2.09 3 27 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 14.100.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Unit 14.100.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Unit 7.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 20.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 30.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 126 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Tingkat Produktivitas Sektor Peternakan Per Tahun 3.23 Persen 350.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3.23 Persen 360.500.000,00 3 27 02 2.02 3 27 02 2.02 0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 6.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 02 2.03 3 27 02 2.03 0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 2 Laporan 60.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Laporan 60.500.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 02 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengendalian dan Pengawasan Hijauan Pakan Ternak 100 Persen 6.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 6.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 193 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3 27 02 2.05 0004 Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar 0.60 Ton 6.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0.60 Ton 6.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 02 2.06 3 27 02 2.06 0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 2 Laporan 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Laporan 5.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 02 2.06 0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 1275 Bibit 273.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 52 Bibit 283.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 127 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung Peternakan 100 Persen 157.500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 162.225.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 03 2.01 3 27 03 2.01 0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan 19723 Ha 142.500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 19723 Ha 142.225.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 03 2.01 0009 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan 0 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 03 2.02 15.000.000,00 - 20.000.000,00 3 27 03 2.02 0012 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara 1 Unit 10.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 10.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 03 2.02 0014 Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 1 Unit 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 10.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 03 2.02 0015 Pembangunan Prasarana Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Pengembangan Prasarana Pertanian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 194 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 Unit 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 128 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular 79.63 Persen 234.487.280,00 79.63 Persen 241.521.898,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 04 2.01 3 27 04 2.01 0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis Jumlah kader zoonosis 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 30 Laporan 7.034.618,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 04 2.01 0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 5 Laporan 66.738.700,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Laporan 66.738.700,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perpindahan Hewan/Ternak dan Produk Hewan yang diawasi sesuai standar peraturan perundang undangan 100 Persen 50.023.800,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 50.023.800,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 04 2.02 0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM 7 Laporan 39.079.300,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7 Laporan 39.079.300,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 04 2.02 0007 Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya 3 Laporan 10.944.500,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Laporan 10.944.500,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah 100 Persen 74.606.600,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 74.606.600,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 195 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3 27 04 2.03 0001 Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium 2 Laporan 36.175.200,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Laporan 36.175.200,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 04 2.03 0002 Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 2 Laporan 38.431.400,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Laporan 38.431.400,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang dibina dan diawasi 100 Persen 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 04 2.04 0002 Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 0 Laporan 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 04 2.04 0007 Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi 0 Orang 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 Orang 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 04 2.04 0009 Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan 0 Orang 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 Orang 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 04 2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan Persentase Penerapan dan Pengawasan Kesejahteraan Hewan 100 Persen 43.118.180,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 43.118.180,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 04 2.05 0002 Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani 7 Kasus 43.118.180,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7 Kasus 43.118.180,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 129 3 27 06 3 27 06 2.03 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan Persentase Pelayanan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan 100 Persen 2.953.600,00 - 3.071.744,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 06 2.03 0002 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 196 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi 2 Laporan 2.953.600,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Laporan 3.071.744,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 500.935.940,00 520.773.378,00 2 09 130 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Persentase Jumlah Cadangan Pangan 39.14 Persen 5.000.000,00 - 5.000.000,00 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan 100 Persen 5.000.000,00 - 5.000.000,00 2 09 02 2.01 0003 Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 2 09 02 2.01 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik - - - 5.000.000,00 5.000.000,00 2 09 02 2.01 0006 Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia 0 unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 131 2 09 03 [ Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat ] Skor PPH Konsumsi 81.30 414.589.940,00 81.30 431.173.538,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 2 09 03 2.01 2 09 03 2.01 0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 1 Laporan 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 10.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 2 09 03 2.01 0003 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya [ Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan ] Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 197 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 12 Laporan 10.448.580,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 10.448.580,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 2 09 03 2.01 0007 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 1375 Keluarga 96.592.800,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1375 Keluarga 96.592.800,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 2 09 03 2.01 0008 Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 7 laporan 10.448.580,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7 laporan 10.448.580,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 2 09 03 2.01 0009 Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal 0 Laporan 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 5.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 2 09 03 2.01 0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan 7 Lembaga 11.338.240,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7 Lembaga 11.338.240,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 2 09 03 2.01 0011 Pemantauan Stok Pangan Informasi Stok Pangan 0 0 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 5.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 2 09 03 2.01 0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota 12 Laporan 8.993.230,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 8.993.230,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 2 09 03 2.01 0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 0 0 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 5.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 100 Persen 169.390.810,00 100 Persen 150.974.408,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 2 09 03 2.02 0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 198 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 1 Dokumen 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 10.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 2 09 03 2.02 0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 10 Ton 169.390.810,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Ton 125.974.408,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 2 09 03 2.02 0005 Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota 10 Ton 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Ton 5.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 2 09 03 2.02 0006 Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara 0 Ton 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Ton 10.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 2 09 03 2.03 2 09 03 2.03 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal 0 Laporan 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7 laporan 5.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 2 09 03 2.04 2 09 03 2.04 0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Laporan 10.784.900,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 10.784.900,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 2 09 03 2.04 0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 3 Laporan 96.592.800,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Laporan 96.592.800,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 2 09 03 2.04 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun 0 0 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7 laporan 5.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 199 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 132 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase Penurunan Kasus Kerawanan Pangan 10 Persen 42.363.400,00 10 Persen 44.057.936,00 2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang tersusun 1 Dokumen 26.083.000,00 1 Dokumen 24.083.000,00 2 09 04 2.01 0001 Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 Dokumen 26.083.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 24.083.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 2 09 04 2.02 2 09 04 2.02 0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 10.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 2 09 04 2.02 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 1 Laporan 16.280.400,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 9.974.936,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 133 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 78 Persen 38.982.600,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 78 Persen 40.541.904,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar 78 Persen 38.982.600,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 78 Persen 40.541.904,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 2 09 05 2.01 0004 Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 17.658.300,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 5.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 2 09 05 2.01 0006 Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 5.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 2 09 05 2.01 0007 [ Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan ] Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota [ Menurunnya kasus Kerawanan Pangan ] BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 200 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 21.324.300,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 20.541.904,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 2 09 05 2.01 0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 0 0 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 5.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 2 09 05 2.01 0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 0 0 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 5.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 12.613.345.764,00 12.797.057.542,00 3 27 134 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah 3 Poin 10.004.300.650,00 3 Poin 10.107.650.623,00 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan 100 Persen 65.000.000,00 100 Persen 100 Persen 65.000.000,00 3 27 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 33.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Dokumen 33.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 32.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Laporan 32.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan 100 Persen 9.425.707.725,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 9.426.707.725,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [ Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 201 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3 27 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 99 Orang 9.405.707.725,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 99 Orang 9.405.707.725,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 15.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Laporan 15.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD 4 Laporan 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 6.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tepat Waktu 100 Persen 8.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 8.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD [ Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ] Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah 3 10.004.300.650,00 3 10.107.650.623,00 3 27 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 5.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD - BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 202 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 [ Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ] Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah 3 10.004.300.650,00 10.107.650.623,00 3 27 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 3.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 3.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.05 3 27 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 5.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 15.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Orang 15.342.898,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah 100 Persen 148.500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 150.500.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Paket 5.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 35.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Paket 35.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Paket 5.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1.500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Paket 1.500.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 203 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3 27 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 7.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Laporan 8.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 95.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 96.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 80.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 180.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 100.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 Unit 0,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 20.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Unit 20.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 Unit 0,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 50.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Unit 50.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 10.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Unit 10.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 204 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor 100 Persen 146.600.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 146.600.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 40.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 40.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 36.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 36.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 10.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 10.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 60.600.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 60.600.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara 100 Persen 110.492.925,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 110.500.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 83 Unit 40.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 83 Unit 40.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 10.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Unit 10.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 50.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 50.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 205 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3 27 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10,492,925.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 50.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 0 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 0 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 135 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Tingkat Produktivitas pertanian per hektar per tahun 5.37 Persen 1.053.843.000,00 5.37 Persen 1.095.996.720,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN [ Meningkatnya hasil pertanian dengan sarana pertanian yang terpenuhi ] Tingkat Produktifitas Pertanian Per Hektar Pertahun Tingkat Produktiftas Sektor Peternakan Per Tahun 3.23 5.37 1.053.843.000,00 3.23 5.37 1.095.996.720,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Persentase penggunaan sarana pertanian 100 Persen 1.053.843.000,00 100 Persen 1.095.996.720,00 3 27 02 2.01 0001 Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 2 Laporan 36.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Laporan 37.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 02 2.01 0002 Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 4 Laporan 596.969.700,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 638.123.420,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 02 2.01 0003 Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak 10 Ton 420.873.300,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Ton 420.873.300,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 02 2.02 0,00 0,00 3 27 02 2.02 0003 Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 1 Unit 6.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 6.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 206 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3 27 02 2.02 0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 0 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 0,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 136 3 27 03 [ Meningkatnya hasil pertanian dengan prasarana pertanian yang terpenuhi ] Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung peternakan Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasrana Pertanian mendukung ketahanan pangan, perkebunan dan hortikultura 100 Persen 824.129.700,00 100 Persen 833.094.888,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Luas Lahan Pertanian Hortikultura Luas Lahan Pertanian Perkebunan Luas Lahan Pertanian Tanaman Pangan 4.207,48 Ha 10.436,48 Ha 29.533,82 Ha 308.129.700,00 - 317.094.888,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 03 2.01 0003 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 4 Laporan 15.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 15.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 03 2.01 0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan 44206 Ha 283.129.700,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 45056 Ha 292.094.888,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 03 2.01 0006 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan 0 unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 Unit 0,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 03 2.01 0007 Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 Unit 0,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 207 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3 27 03 2.01 0008 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 Unit 0,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 03 2.01 0010 Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 Unit 0,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 03 2.01 0011 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 Unit 0,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 03 2.01 0012 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 Unit 0,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 03 2.01 0013 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 Unit 0,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 03 2.01 0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 10.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 03 2.02 516.000.000,00 - 516.000.000,00 3 27 03 2.02 0002 Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 120.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 120.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 03 2.02 0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Ruas 200.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Ruas 200.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 03 2.02 0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Pembangunan Prasarana Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 208 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 Unit 0,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 03 2.02 0008 Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 7 Unit 113.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7 Unit 113.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 03 2.02 0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 Unit 0,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 03 2.02 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 1 Unit 83.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 83.000.000,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 137 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase Penurunan kerugian akibat bencana pertanian 50 Persen 80.531.700,00 50 Persen 83.752.968,00 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 5 Ha 80.531.700,00 5 Ha 83.752.968,00 3 27 05 2.01 0001 Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 5 Ha 31.550.800,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Ha 31.550.800,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 05 2.01 0002 Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani 2 Ha 48.980.900,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Ha 48.980.900,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan [ Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian ] BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 209 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3 27 05 2.01 0006 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 0 0 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 3.221.268,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 138 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase Usaha Pertanian yang memiliki Izin Usaha Sesuai Standart 100 Persen 2.953.600,00 100 Persen 3.071.744,00 2.953.600,00 3.071.744,00 3 27 06 2.01 2.953.600,00 - 3.071.744,00 3 27 06 2.01 0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi 1 Laporan 2.953.600,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 3.071.744,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 139 3 27 07 [ Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian ] Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan Kapasitasnya 25 647.587.114,00 25 673.490.599,00 3 27 07 2.01 647.587.114,00 673.490.599,00 3 27 07 2.01 0001 Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 7 Lembaga 437.038.600,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7 Lembaga 437.038.600,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 07 2.01 0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 7 Unit 26.381.900,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7 Unit 26.381.900,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 07 2.01 0003 Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 7 Unit 184.166.614,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7 Unit 184.166.614,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 07 2.01 0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 0 0 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7 Unit 25.903.485,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN [ Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian ] Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 210 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3 27 07 2.01 0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya 0 Orang 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 Orang 0,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 07 2.01 0007 Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 Unit 0,00 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 07 2.01 0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani RPJMD dan RKPD) 8 Dokumen 15.431.000,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Dokumen 15.560.249,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 238 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 5 01 03 2.01 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 4 Laporan 53.401.400,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 53.530.649,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.02 5 01 03 2.02 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 8 Dokumen 14.614.500,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Dokumen 14.743.749,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.02 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 4 Laporan 16.670.200,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 16.799.449,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.02 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 4 Dokumen 17.568.100,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Dokumen 17.697.349,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.02 0008 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 2 Laporan 17.968.400,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 18.097.649,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.03 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 239 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 5 01 03 2.03 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 8 Dokumen 37.538.100,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 8 Dokumen 37.667.349,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 4 Laporan 43.560.500,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 43.689.749,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.03 0005 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 14 Dokumen 8.871.500,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 14 Dokumen 9.000.749,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.03 0008 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 7 Laporan 7.857.100,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7 Laporan 7.986.349,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 162 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - 298.332.600,00 - 98.824.263,00 [ Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah dalam Perencanaan Pembangunan ] Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan 100 Persen 298.332.600,00 100 Persen 98.824.263,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 240 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 5 05 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan - - 47.435.700,00 - 47.763.475,00 5 05 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1 Laporan 34.910.900,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 35.074.787,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.01 0005 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 1 Laporan 12.524.800,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 12.688.688,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.03 5 05 02 2.03 0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 1 Dokumen 200.000.000,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 0 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan 100 Persen 50.896.900,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 51.060.788,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.04 0003 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 1 Laporan 50.896.900,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 51.060.788,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.613.500.667,00 5.613.500.667,00 5 02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif BADAN PENDAPATAN DAERAH KEUANGAN BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 241 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 163 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Nilai Maturitas SPIP BAPENDA 20 JPL 4.00 Point 3.800.402.344,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.800.402.344,00 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2.432.600,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.432.600,00 5 02 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.432.600,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2.432.600,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.02 5 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 27 Orang 3.166.355.144,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 27 Orang 3.166.355.144,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 1.487.800,00 - 1.487.800,00 5 02 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 1.487.800,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.487.800,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.05 5 02 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 26.426.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Orang 26.426.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 5 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.772.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Paket 1.772.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 2.024.400,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Paket 2.024.400,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 5.685.400,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 5.685.400,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH [ Meningkatnya efektivitas dan efisiensi Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 242 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 5 02 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 181 Laporan 185.719.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 181 Laporan 185.719.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.07 5 02 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 162.960.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 162.960.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 22.700.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Unit 22.700.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor 100 Persen 170.521.400,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 170.521.400,00 5 02 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 43.321.400,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 43.321.400,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 36 Laporan 127.200.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 36 Laporan 127.200.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.09 5 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 39.400.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 17 Unit 39.400.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 7.900.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 20 Unit 7.900.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.09 0009 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 243 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 5.018.600,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 5.018.600,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 164 5 02 04 [ Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Pendapatan Daerah ] - - 1.813.098.323,00 1.813.098.323,00 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase keterpenuhan capaian intensifikasi dan ekstensifikasi 100 Persen 1.813.098.323,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 1.813.098.323,00 5 02 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 1 Dokumen 10.633.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 10.633.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 1 Dokumen 78.516.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 78.516.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 7 Laporan 24.102.900,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7 Laporan 24.102.900,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 6 Unit 465.808.500,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Unit 465.808.500,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0005 Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 10 Laporan 47.010.800,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Laporan 47.010.800,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0006 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 28 Laporan 121.425.800,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 28 Laporan 121.425.800,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0008 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Penetapan Wajib Pajak Daerah Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 244 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 3 Dokumen 14.332.300,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Dokumen 14.332.300,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0010 Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 4 Dokumen 677.594.923,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Dokumen 677.594.923,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0011 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 4 Dokumen 273.831.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Dokumen 273.831.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0013 Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 4 Dokumen 55.676.700,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Dokumen 55.676.700,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0015 Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 4 Laporan 44.166.400,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 44.166.400,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 118.517.624.454,00 119.828.818.101,00 5 02 165 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 6.405.803.343,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6.476.267.180,00 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2.496.387,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2.523.847,00 5 02 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 2.496.387,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Dokumen 2.523.847,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 5.179.515.897,00 5.236.805.572,00 5 02 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 47 Orang 5.144.515.897,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 47 Orang 5.201.105.572,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD KEUANGAN [ Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Penagihan Pajak Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 245 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD 3 Laporan 35.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Laporan 35.700.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.05 5 02 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1.400.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 1.428.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 25 Orang 151.713.917,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 25 Orang 153.055.170,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 456.258.148,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 461.276.989,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.924.715,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Paket 4.978.887,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 35.372.340,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Paket 35.761.436,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 5.635.245,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Paket 5.697.233,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 61.784.438,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Paket 62.464.066,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 14.288.500,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Paket 14.445.674,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Penyediaan Komponen Instalasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 246 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 5 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 24.620.500,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 24.891.326,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 309.632.410,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 313.038.367,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 327.324.490,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 330.925.059,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 162.960.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 164.752.560,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 110.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Unit 111.210.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 54.364.490,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Unit 54.962.499,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 192.826.075,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 194.947.162,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 7.570.650,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 7.653.927,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 185.255.425,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 187.293.235,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.09 5 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 43.126.875,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Laporan 43.601.271,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 247 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 5 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 25.363.625,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 17 Unit 25.642.625,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 45 Unit 21.576.250,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 45 Unit 21.813.589,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 4.201.679,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 4.247.896,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 166 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase alokasi belanja infrastruktur Persentase Belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD 17,04 % 37,76 % 110.960.003.410,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 17,04 % 37,76 % 112.125.563.448,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - - 1.067.534.298,00 - 1.079.277.174,00 5 02 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 35.250.662,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 35.638.419,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 27.038.208,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 27.335.628,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0003 Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 54 Dokumen 4.210.700,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 54 Dokumen 4.257.018,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi 54 Dokumen 20.458.590,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 54 Dokumen 20.683.634,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD [ Meningkatnya tata kelola anggaran yang berkinerja ] BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 248 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 5 02 02 2.01 0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 54 Dokumen 10.848.087,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 54 Dokumen 10.967.416,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi 54 Dokumen 4.477.405,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 54 Dokumen 4.526.656,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 394.534.205,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 398.874.081,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0008 Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 208.923.628,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 211.221.788,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 5 Dokumen 131.944.662,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Dokumen 133.396.053,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 1 Dokumen 7.657.057,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 7.741.285,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 1 Dokumen 7.268.992,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 7.348.951,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 1 Dokumen 7.268.992,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 7.348.951,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 249 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 108 Orang 207.653.110,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 108 Orang 209.937.294,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - - 663.639.628,00 - 670.939.664,00 5 02 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 1 Dokumen 562.912.775,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 569.104.816,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0005 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 1 Dokumen 67.221.858,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 67.961.298,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2 Laporan 33.504.995,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Laporan 33.873.550,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH [ Meningkatnya trasnparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran ] Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu 100 Persen 110.960.003.410,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 112.125.563.448,00 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah [ Meningkatnya tata kelola perbendaharaan yang efisien ] BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 250 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 5 02 02 2.03 0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 12 Laporan 12.533.915,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 12.671.788,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0002 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban 4 Dokumen 43.506.648,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Dokumen 43.985.221,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0003 Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 3 Laporan 50.037.835,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Laporan 50.588.251,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 4 Laporan 34.963.468,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 35.348.066,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 251 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 604.263.258,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 555.910.154,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0006 Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 15.165.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 10 Orang 68.828.032,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Orang 69.585.141,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH [ Meningkatnya tata kelola anggaran yang berkinerja ] Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD 17.04 37.76 110.960.003.410,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 17.04 37.76 112.125.563.448,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.04 5 02 02 2.04 0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 2 Laporan 2.530.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Laporan 2.530.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.04 0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Laporan 99.200.546.105,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 100.571.329.860,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 252 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 5 02 02 2.04 0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 6.451.296.918,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 6.270.513.436,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah - - 217.853.305,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 220.249.693,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.05 0001 Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah 1 Dokumen 54.638.158,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 55.239.178,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.05 0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 1 Dokumen 115.704.460,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 116.977.209,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.05 0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 108 Orang 47.510.687,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 108 Orang 48.033.306,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 167 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap 3,88 % 1.151.817.701,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1.226.987.473,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah - - 1.151.817.701,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1.226.987.473,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 2 Satndar harga 107.998.900,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Satndar harga 109.186.888,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2 Dokumen 5.823.825,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 5.887.887,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH [ Meningkatnya tata kelola barang milik daerah yang memadai ] Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 253 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 5 02 03 2.01 0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 25.672.600,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 25.954.999,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 2 Laporan 417.208.400,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Laporan 484.297.471,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0006 Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 1 Laporan 68.399.300,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 69.151.692,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0007 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 2 Laporan 137.564.276,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Laporan 139.077.483,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0008 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1 Laporan 84.356.400,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 85.284.320,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0009 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 15.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 15.165.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 5 Dokumen 129.912.900,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Dokumen 131.341.942,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0011 Penilaian Barang Milik Daerah Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Inventarisasi Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 254 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 4 Laporan 49.918.100,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 50.467.199,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0013 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 108 Orang 109.963.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 108 Orang 111.172.592,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.079.069.660,00 5.119.531.070,00 5 03 168 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Maturitas SPIP BKPSDM 3 level 3.462.811.800,00 3 level 3.498.424.440,00 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2.150.000,00 - 2.150.000,00 5 03 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 200.000,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 200.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 200.000,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 200.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 1.500.000,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 1.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 250.000,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Laporan 250.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 3.124.646.300,00 - 3.124.646.300,00 5 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/bulan 3.124.396.300,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 33 Orang/bulan 3.124.396.300,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEPEGAWAIAN Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota [ Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah,dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 255 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 5 03 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD 6 Laporan 250.000,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Laporan 250.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.05 5 03 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 5.000.000,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Orang 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 5 03 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 2.791.600,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Paket 2.991.600,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 11.944.800,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Paket 14.735.040,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 144.375.500,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Laporan 174.700.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 94.250.000,00 - 97.126.000,00 5 03 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 37 Paket 19.250.000,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 37 Paket 23.126.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 7 Unit 75.000.000,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 74.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 45.578.100,00 - 45.000.000,00 5 03 01 2.08 0001 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 256 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 45.578.100,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 45.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.09 5 03 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 25.175.500,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 18 Unit 25.175.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 18 Unit 6.900.000,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 18 Unit 6.900.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 169 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Nilai elemen NSPK Manajemen Mutasi dan pengembangan karier Nilai elemen NSPK Manajemen Pengembangan kompetensi, Kinerja dan Penghargaan Nilai elemen NSPK Manajemen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN 19 poin 22 poin 31,1 poin 704.826.960,00 19 poin 22 poin 31,1 poin 806.041.440,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase keterpenuhan ASN tiap tahun yang dikelola secara elektronik 57,53 Persen 245.889.520,00 57,53 Persen 308.902.700,00 5 03 02 2.01 0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 2 Dokumen 996.100,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 1.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah [ Meningkatnya pengelolaan kepegawaian daerah ] BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 257 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dokumen 134.775.000,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 164.775.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0006 Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1 Dokumen 41.199.700,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 64.990.700,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0008 Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 6 Lembaga 13.778.200,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Lembaga 15.156.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0010 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 44.481.520,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 44.481.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0011 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 2 Dokumen 10.659.000,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 18.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.02 5 03 02 2.02 0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 4 Dokumen 48.095.540,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Dokumen 56.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.02 0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 2 Dokumen 23.062.800,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 35.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.02 0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 2 Dokumen 337.745.600,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 335.904.740,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.03 5 03 02 2.03 0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 25 Orang 10.111.700,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 25 Orang 20.845.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - - 39.921.800,00 - 49.389.000,00 5 03 02 2.04 0002 Pengembangan Kompetensi ASN Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Pengelolaan Data Kepegawaian Mutasi dan Promosi ASN Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Koordinasi Pelaksanaan Administrasi BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 258 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 3 Dokumen 13.726.500,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Dokumen 14.636.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 280 Orang 11.626.800,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 419 Orang 18.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 6 Orang 14.568.500,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7 Orang 16.753.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 911.430.900,00 815.065.190,00 170 5 04 02 [ Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional ] Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan SDM 36.00 911.430.900,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 36.00 815.065.190,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 2.02 5 04 02 2.02 0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 4 Laporan 911.430.900,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 815.065.190,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INSPEKTORAT 13.717.571.922,00 14.014.005.376,00 6 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 13.717.571.922,00 14.014.005.376,00 171 6 01 01 [ Meningkatnya mutu layanan dan keterpenuhan administrasi Inspektorat ] Persentase keterpenuhan layanan administrasi 100 8.456.114.222,00 8.545.571.430,00 6 01 01 2.01 6 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 58.235.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Dokumen 58.851.068,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 58.356.200,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 259 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan 100 Persen 4.481.315.522,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 4.528.723.346,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 44 Orang/bulan 4.479.811.922,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 44 Orang/bulan 4.527.203.839,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD 12 Laporan 1.503.600,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 1.519.507,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Penyusunan dokumen Barang Milik Daerah Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan 100 Persen 435.100,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 439.703,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 435.100,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 439.703,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.05 6 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 190 Orang 1.502.700.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 190 Orang 1.518.597.059,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 134 Orang 531.385.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 134 Orang 537.007.329,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 6 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 33.659.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Paket 34.015.382,00 INSPEKTORAT Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 260 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 6 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 19.587.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Paket 19.794.918,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 81.237.000,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Paket 82.096.406,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 11.981.100,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Paket 12.107.848,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 403 Laporan 697.025.500,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 403 Laporan 704.399.331,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.07 6 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 162.960.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 164.683.953,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 15 Unit 78.819.000,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 15 Unit 79.652.826,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 25 Unit 431.504.800,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 25 Unit 436.069.688,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Keterpenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor 100 % 63.442.100,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 % 64.113.254,00 6 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 8.742.400,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 8.834.886,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 261 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 41.896.800,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 24 Laporan 42.340.026,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 36 Laporan 12.802.900,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 36 Laporan 12.938.342,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.09 243.470.100,00 246.045.769,00 6 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 50.975.000,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 9 Unit 51.514.264,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae - 0,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 56 Unit 24.665.000,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 56 Unit 24.925.931,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 167.830.100,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 169.605.574,00 INSPEKTORAT 172 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase hasil pemeriksaan eksternal (temuan BPK) dan internal (APIP) yang telah ditindaklanjuti 95 Persen 4.278.807.400,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 95 Persen 4.407.171.622,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persentase Hasil Pengawasan 28,5 1.670.503.000,00 - 1.720.618.090,00 6 01 02 2.01 0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 6 Laporan 212.903.100,00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Laporan 219.290.193,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah [ Menurunnya insidensi penyimpangan/ penyalahgunaan baik keuangan maupun yang bersifat kewenangan ] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 262 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 27 Laporan 650.864.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 27 Laporan 670.389.920,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0003 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 35 Laporan 107.349.300,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 35 Laporan 110.569.779,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 1 Laporan 59.782.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 61.575.460,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 80 Laporan 425.419.700,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 80 Laporan 438.182.291,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 1 Kerjasama 314.500,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Kerjasama 323.935,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 4 Dokumen 213.870.400,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Dokumen 220.286.512,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 100 % 2.608.304.400,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 % 2.686.553.532,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.02 0001 Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 3 Laporan 100.557.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Laporan 103.573.710,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 71 Laporan 2.507.747.400,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 71 Laporan 2.582.979.822,00 INSPEKTORAT 173 6 01 03 [ Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi ] Presentase keterjadian penyalahgunaan/penyimp angan 0.16 982.650.300,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0.16 1.061.262.324,00 INSPEKTORAT 6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 100 % 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 % 0,00 INSPEKTORAT Reviu Laporan Kinerja Penanganan Penyelesaian Kerugian Pengawasan dengan Tujuan Tertentu PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 263 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 6 01 03 2.01 0001 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 0 Rekomendasi 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 Rekomendasi 0,00 INSPEKTORAT 6 01 03 2.01 0002 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 0 Rekomendasi 0,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0 Rekomendasi 0,00 INSPEKTORAT 6 01 03 2.02 6 01 03 2.02 0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 34 perangkat daerah 608.762.800,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 657.463.824,00 INSPEKTORAT 6 01 03 2.02 0002 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 34 perangkat daerah 310.476.900,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 34 perangkat daerah 335.315.052,00 INSPEKTORAT 6 01 03 2.02 0003 Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 4 Kegiatan 33.315.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Kegiatan 35.980.200,00 INSPEKTORAT 6 01 03 2.02 0004 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 34 perangkat daerah 30.095.600,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 30.095.600,00 32.503.248,00 INSPEKTORAT KECAMATAN TANETE RIAJA 3.969.703.227,00 4.039.358.656,00 7 7 01 KECAMATAN 3.969.703.227,00 4.039.358.656,00 174 7 01 01 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi UNSUR KEWILAYAHAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Pendampingan dan Asistensi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 264 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 [ Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Kecamatan Tanete Riaja ] Nilai SAKIP 3 3.483.480.794,00 3.519.201.699,00 7 01 01 2.01 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu 100 Persen 3.064.558.155,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 3.064.558.155,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34 Orang/bulan 3.064.558.155,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 34 Orang/bulan 3.064.558.155,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 01 2.03 7 01 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 1.256.000,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Dokumen 1.256.000,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang berkinerja Baik 100 Persen 4.598.000,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 4.598.000,00 7 01 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 2 Orang 4.598.000,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4.598.000,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 238.997.507,00 - 242.528.400,00 7 01 01 2.06 0001 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 265 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 1.457.700,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Paket 2.700.000,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 1.844.700,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Paket 2.500.000,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 11 Paket 32.628.400,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 11 Paket 32.628.400,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 5.929.440,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Paket 6.500.000,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1.510.000,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 1.600.000,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 6.032.000,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 6.500.000,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 189.595.267,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 190.100.000,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat digunakan 100 Persen 35.996.800,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 45.510.000,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 5.000.000,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Unit 6.000.000,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 29.510.000,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Unit 29.510.000,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 01 2.07 0010 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 266 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 1.486.800,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Unit 10.000.000,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 01 2.08 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 68.949.500,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 70.300.000,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 29.161.532,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 36 Laporan 32.000.000,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7 01 01 2.09 36.436.000,00 54.691.144,00 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 22.718.100,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 8 Unit 32.091.144,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 1.265.000,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Unit 2.000.000,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 5.130.000,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Unit 10.000.000,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 5.822.900,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Unit 8.900.000,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 5.822.900,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Unit 8.900.000,00 KECAMATAN TANETE RIAJA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 267 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 175 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase terpenuhinya layanan pemerintahan dan publik kepada masyarakat secara efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan standar pelayanan 100 Persen 18.532.400,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 18.587.997,00 KECAMATAN TANETE RIAJA [ Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ] Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan 85.35 18.532.400,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 85.35 18.587.997,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 02 2.01 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5 Laporan 12.638.600,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Laporan 12.694.197,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 5.669.300,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 5.669.300,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase urusan pemerintahan kewenangan perangkat daerah yang diselenggarakan oleh kecamatan 100 Persen 224.500,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 224.500,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 02 2.02 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 224.500,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 224.500,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 176 7 01 03 [ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa/kelurahan ] Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan 100 Persen 406.316.433,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 440.011.241,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 03 2.01 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 268 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 30 Lembaga Kemasyarakatan 1.151.700,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 30 Lembaga Kemasyarakatan 1.151.700,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan 100 Persen 188.628.633,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 205.465.441,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Lembaga Kemasyarakatan 18.460.740,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7 Lembaga Kemasyarakatan 20.845.441,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 45.886.793,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 60.000.000,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 Pokmas / Ormas 123.711.100,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Pokmas / Ormas 123.800.000,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina dan diberdayakan 100 Persen 216.536.100,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 233.394.100,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 3 Lembaga Kemasyarakatan 216.536.100,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Lembaga Kemasyarakatan 233.394.100,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 177 7 01 04 [ Meningkatnya Layanan terkait Pengaduan Kasus Konflik dan Kriminalitas ] Persentase Penyelesaian Pengaduan Kasus Konflik dan Kriminalitas 100 Persen 30.033.600,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 30.123.700,00 KECAMATAN TANETE RIAJA Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 269 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Keterlibatan Aktif Stakeholder dalam urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 Persen 30.033.600,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 30.123.700,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 16.270.000,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 16.313.700,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 04 2.01 0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 13.763.600,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Laporan 13.810.000,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 178 7 01 05 [ Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ] Persentase Penyelesaian Tugas Pemerintahan Umum Tepat Waktu 100 Persen 28.115.500,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 28.199.846,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Prosentase Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan 100 Persen 28.115.500,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 28.199.846,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 13 Orang 26.493.500,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 13 Orang 26.577.846,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 05 2.01 0008 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 270 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 1.622.000,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Dokumen 1.622.000,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 179 7 01 06 [ Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ] Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dibina dan diawasi 100 Persen 3.224.500,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 3.234.173,00 KECAMATAN TANETE RIAJA 7 01 06 2.01 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 6 Laporan 3.224.500,00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Laporan 3.234.173,00 KECAMATAN TANETE RIAJA KECAMATAN MALLUSETASI 5.816.739.511,00 6.569.237.188,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.816.739.511,00 6.569.237.188,00 7 01 KECAMATAN 5.816.739.511,00 6.569.237.188,00 180 7 01 01 [ Meningkatnya Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ] Maturitas SPIP 3 4.879.652.541,00 5.570.202.338,00 7 01 01 2.01 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen 3.500.000,00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 9 Dokumen 3.500.000,00 KECAMATAN MALLUSETASI 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1.500.000,00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 1.500.000,00 KECAMATAN MALLUSETASI 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 3.935.991.943,00 - 4.501.098.342,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 Orang 3.935.991.943,13 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 45 Orang 3.935.991.943,13 KECAMATAN MALLUSETASI 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 7 01 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 8 Unit 4.000.000,00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 8 Unit 4.000.000,00 KECAMATAN MALLUSETASI 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 18.500.000,00 - 18.500.000,00 7 01 01 2.05 0011 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 271 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 10 Orang 18.500.000,00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Orang 18.500.000,00 KECAMATAN MALLUSETASI 7 01 01 2.06 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 6.500.000,00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Paket 6.500.000,00 KECAMATAN MALLUSETASI 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 7.500.000,00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Paket 7.500.000,00 KECAMATAN MALLUSETASI 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 19.800.000,00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Paket 19.800.000,00 KECAMATAN MALLUSETASI 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 10.300.000,00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Paket 10.800.000,00 KECAMATAN MALLUSETASI 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 11.500.000,00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Dokumen 11.500.000,00 KECAMATAN MALLUSETASI 7 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 9.500.000,00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 12 Laporan 9.500.000,00 KECAMATAN MALLUSETASI 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1546 Laporan 354.928.722,00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1546 Laporan 277.530.000,00 KECAMATAN MALLUSETASI 7 01 01 2.07 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Paket 6.500.000,00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Paket 6.500.000,00 KECAMATAN MALLUSETASI Penyediaan Bahan Logistik Kantor Fasilitasi Kunjungan Tamu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 272 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 92.487.100,00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Unit 51.432.000,00 KECAMATAN MALLUSETASI 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 4.500.000,00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Unit 5.500.000,00 KECAMATAN MALLUSETASI 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 233.823.452,00 - 482.661.996,00 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 48.592.720,00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 50.782.850,00 KECAMATAN MALLUSETASI 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 70.630.732,00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 36 Laporan 72.630.732,00 KECAMATAN MALLUSETASI 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 114.600.000,00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 114.600.000,00 KECAMATAN MALLUSETASI 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 158.821.324,00 - 152.380.000,00 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 64.110.000,00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 20 Unit 61.250.000,00 KECAMATAN MALLUSETASI 7 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 7.500.000,00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Unit 7.500.000,00 KECAMATAN MALLUSETASI 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 23 Unit 15.058.500,00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 23 Unit 15.058.500,00 KECAMATAN MALLUSETASI Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 273 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 52.500.000,00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Unit 52.680.000,00 KECAMATAN MALLUSETASI 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 9 Unit 19.652.824,00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 9 Unit 20.750.000,00 KECAMATAN MALLUSETASI 181 7 01 02 [ Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ] Indeks Pelayanan Publik. 3.69 9.423.600,00 11.308.320,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 9.423.600,00 - 11.308.320,00 7 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 9.423.600,00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Laporan 11.308.320,00 KECAMATAN MALLUSETASI 182 7 01 03 [ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa/kelurahan ] Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan 100 861.116.670,00 898.844.760,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 25 Lembaga Kemasyarakatan 1.800.000,00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 25 Lembaga Kemasyarakatan 1.800.000,00 KECAMATAN MALLUSETASI 7 01 03 2.02 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 274 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 15 Lembaga 24.624.000,00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 15 Lembaga 24.624.000,00 KECAMATAN MALLUSETASI 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Unit 247.328.000,00 3 Unit 326.650.834,00 KECAMATAN MALLUSETASI 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 25 Pokmas / Ormas 338.692.000,00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN 25 Pokmas / Ormas 135.579.600,00 KECAMATAN MALLUSETASI 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - 247.358.670,00 - 287.238.360,00 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 5 Lembaga Kemasyarakatan 247.358.670,00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN 5 Lembaga Kemasyarakatan 287.238.360,00 KECAMATAN MALLUSETASI 183 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 28.833.100,00 - 32.250.000,00 [ Meningkatnya Layanan terkait Pengaduan Kasus Konflik dan Kriminalitas ] Persentase Penyelesaian Pengaduan Kasus Konflik dan Kriminalitas 100 28.833.100,00 32.250.000,00 7 01 04 2.01 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 275 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 19.629.600,00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 19.750.000,00 KECAMATAN MALLUSETASI 7 01 04 2.01 0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 12 Laporan 9.203.500,00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 12.500.000,00 KECAMATAN MALLUSETASI 184 7 01 05 [ Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ] Persentase Penyelesaian Tugas Pemerintahan Umum Tepat Waktu 100 Persen 34.213.600,00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 52.881.770,00 KECAMATAN MALLUSETASI 7 01 05 2.01 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 25 Orang 29.213.600,00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 25 Orang 29.316.240,00 KECAMATAN MALLUSETASI 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Dokumen 5.000.000,00 KECAMATAN MALLUSETASI 185 7 01 06 [ Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ] Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dibina dan diawasi 100 Persen 3.500.000,00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 3.750.000,00 KECAMATAN MALLUSETASI Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 276 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 3.500.000,00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3.750.000,00 KECAMATAN MALLUSETASI 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5 Laporan 3.500.000,00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Laporan 3.750.000,00 KECAMATAN MALLUSETASI KECAMATAN SOPPENG RIAJA 4.212.289.144,00 4.325.110.748,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.212.289.144,00 4.325.110.748,00 7 01 186 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Maturitas SPIP Kantor Kecamatan Soppeng Riaja 3 point 3.528.156.044,00 - 3.562.540.535,00 [ Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundah-undangan kecamatan Soppeng Riaja ] Nilai SAKIP 3 3.528.156.044,00 3.562.540.535,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang telah terpenuhi 100 persen 2.364.000,00 100 persen 2.531.500,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 1.353.000,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 8 Dokumen 1.377.000,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 1.011.000,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 1.154.500,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 01 2.02 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang 2.902.864.072,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 30 Orang 2.902.864.072,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 01 2.03 1.296.000,00 - 1.866.000,00 KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 277 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 7 01 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 6 Dokumen 1.296.000,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Dokumen 1.866.000,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 01 2.05 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 6 Orang 13.794.000,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Orang 13.794.000,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 01 2.06 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 373.400,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Paket 394.800,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 1.043.800,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Paket 1.076.400,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 11 Paket 37.097.200,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 11 Paket 37.237.200,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 5.427.302,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Paket 5.734.630,00 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 3.360.000,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Dokumen 3.360.000,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12.088.000,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 12.938.000,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Fasilitasi Kunjungan Tamu BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 278 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 202.537.900,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 204.653.400,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 01 2.07 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Paket 14.938.500,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Paket 22.770.000,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 82.684.600,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Unit 99.410.500,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 1.572.400,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Unit 3.072.400,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Keterpenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor 10 Unit 169.689.670,00 10 Unit 171.196.933,00 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 41.000.500,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 42.507.763,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 32.089.170,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 36 Laporan 32.089.170,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 96.600.000,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 96.600.000,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 01 2.09 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13 Unit 54.473.600,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 13 Laporan 55.211.100,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 279 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 7 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 Unit 680.000,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Unit 795.000,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unir 8.485.000,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 15 Unit 8.840.000,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 11.386.600,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Unit 12.294.600,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 2.000.000,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Unit 2.500.000,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 187 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase terpenuhinya layanan pemerintahan dan publik kepada masyarakat secara efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan standar pelayanan 100 persen 25.492.940,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 persen 25.569.418,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase kegiatan pemerintahan yang terkoordinasi dengan baik 100 persen 24.817.420,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 persen 24.883.518,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 6 Laporan 16.556.380,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Laporan 16.622.478,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 Dokumen 8.261.040,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Dokumen 8.261.040,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA [ Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ] BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 280 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase urusan pemerintahan kewenangan perangkat daerah yang diselenggarakan oleh kecamatan 100 Persen 675.520,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 685.900,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 02 2.02 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 675.520,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Laporan 685.900,00 188 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa/kelurahan 100 persen 608.728.660,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 persen 684.939.562,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Presentase Partisipasi Lembaga masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan di Desa 100 persen 820.000,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 persen 1.070.107,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 35 Lembaga Kemasyarakatan 820.000,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 35 Lembaga Kemasyarakatan 1.070.107,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 03 2.02 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 14 Lembaga Kemasyarakatan 20.424.650,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 14 Lembaga Kemasyarakatan 48.435.400,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 184.122.457,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Unit 189.244.525,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 03 2.02 0003 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan [ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa/kelurahan ] Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 281 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Pokmas / Ormas 83.792.660,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7 Pokmas / Ormas 83.014.630,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 03 2.02 0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 2 Laporan 846.000,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Laporan 846.000,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 03 2.03 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 189 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penyelesaian Pengaduan Kasus Konflik dan Kriminalitas 100 persen 28.475.000,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 persen 28.560.425,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA [ Meningkatnya Layanan terkait Pengaduan Kasus Konflik dan Kriminalitas ] Persentase Penyelesaian Pengaduan Kasus Konflik dan Kriminalitas 100 28.475.000,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 28.560.425,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Keterlibatan Aktif Stakeholder dalam urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 persen 28.475.000,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 persen 28.560.425,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 18.775.000,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 18.860.425,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 04 2.01 0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 9.700.000,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Laporan 9.700.000,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 190 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelesaian tugas pemerintahan umum tepat waktu 100 persen 19.858.500,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 persen 19.918.075,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Presentase Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan 100 persen 19.858.500,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 persen 19.918.075,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA Evaluasi Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat [ Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ] BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 282 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 13 Orang 18.995.520,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 13 Orang 19.055.095,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 862.980,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Dokumen 862.980,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 191 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi 100 persen 1.578.000,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 persen 3.582.733,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan 5 Laporan 1.578.000,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Laporan 3.582.733,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya [ Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ] Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 283 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5 Laporan 1.578.000,00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Laporan 3.582.733,00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7 UNSUR KEWILAYAHAN 695.098.205,00 719.444.668,00 7 01 192 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 295.847.338,00 - 309.347.338,00 KECAMATAN BALUSU [ Meningkatnya Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ] Maturitas SPIP 3 295.847.338,00 309.347.338,00 KECAMATAN BALUSU 7 01 01 2.01 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Dokumen 3.000.000,00 KECAMATAN BALUSU 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 437.000,00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 437.000,00 KECAMATAN BALUSU 7 01 01 2.06 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 4.000.000,00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Paket 4.500.000,00 KECAMATAN BALUSU 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 74.307.165,00 - 79.307.165,00 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 27.310.265,00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Unit 30.310.265,00 KECAMATAN BALUSU 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 46.996.900,00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Unit 48.996.900,00 KECAMATAN BALUSU 7 01 01 2.08 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 114.919.100,00 117.419.100,00 KECAMATAN BALUSU Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Mebel Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KECAMATAN BALUSU KECAMATAN Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 284 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 7 01 01 2.08 0002 19.497.873,00 Kab. Barru, Balusu, Balusu DANA ALOKASI UMUM (DAU) 20.497.873,00 KECAMATAN BALUSU [ Meningkatnya Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ] Maturitas SPIP 3 295.847.338,00 309.347.338,00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 61.528.700,00 - 63.528.700,00 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 38.406.600,00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 9 Unit 38.406.600,00 KECAMATAN BALUSU 7 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 22 Unit 4.075.500,00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 22 Unit 5.075.500,00 KECAMATAN BALUSU 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 8.050.005,00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Unit 11.005.000,00 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 8.041.600,00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Unit 8.041.600,00 KECAMATAN BALUSU 193 7 01 02 - - - 20.777.577,00 21.830.336,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 20.777.577,00 - 21.830.336,00 7 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5 Laporan 17.586.170,00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Laporan 17.638.929,00 KECAMATAN BALUSU Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pemeliharaan Mebel BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 285 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 Dokumen 35.330.830,00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Dokumen 35.330.830,00 KECAMATAN BALUSU 194 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 323.334.850,00 - 332.963.480,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 2.327.000,00 - 2.327.000,00 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyarakatan 2.327.000,00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Lembaga Kemasyarakatan 2.327.000,00 KECAMATAN BALUSU 7 01 03 2.02 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyarakatan 13.723.820,00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Lembaga Kemasyarakatan 13.723.820,00 KECAMATAN BALUSU 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 56.371.370,00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 60.000.000,00 KECAMATAN BALUSU 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 11 Pokmas / Ormas 164.024.480,00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 11 Pokmas / Ormas 166.024.480,00 KECAMATAN BALUSU 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan 5.696.500,00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 5.696.500,00 KECAMATAN BALUSU 7 01 03 2.03 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 6 Lembaga Kemasyarakatan 75.915.500,00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Lembaga Kemasyarakatan 78.915.500,00 KECAMATAN BALUSU Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan [ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa/kelurahan ] Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 286 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 195 7 01 04 [ Meningkatnya Layanan terkait Pengaduan Kasus Konflik dan Kriminalitas ] - - 21.792.140,00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 21.857.175,00 KECAMATAN BALUSU 7 01 04 2.01 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 laporan 6.876.800,00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 7.876.500,00 KECAMATAN BALUSU - - - 21.792.140,00 21.857.175,00 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - 14.915.000,00 - 14.915.000,00 7 01 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 14.915.000,00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 14.915.000,00 KECAMATAN BALUSU 196 7 01 05 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 31.909.800,00 - 32.005.529,00 7 01 05 2.01 0001 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 287 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 13 Orang 31.909.800,00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 13 Orang 32.005.529,00 KECAMATAN BALUSU 197 7 01 06 [ Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ] - - 1.436.500,00 1.440.810,00 7 01 06 2.01 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 6 Laporan 1.436.500,00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.440.810,00 KECAMATAN BALUSU X NON URUSAN 2.358.150.285,00 2.361.993.285,00 X XX 198 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.358.150.285,00 - 2.361.993.285,00 X XX 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2.169.469.275,00 - 2.169.469.275,00 X XX 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/bulan 2.169.469.275,00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 23 Orang/bulan 2.169.469.275,00 KECAMATAN BALUSU X XX 01 2.06 X XX 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 4.328.000,00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Paket 4.328.000,00 KECAMATAN BALUSU X XX 01 2.06 0004 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX - Penyediaan Bahan Logistik Kantor PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Administrasi Umum Perangkat Daerah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 288 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 49.692.600,00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Paket 50.692.600,00 KECAMATAN BALUSU X XX 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12.619.410,00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Paket 13.462.410,00 KECAMATAN BALUSU X XX 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 3.960.000,00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 3.960.000,00 KECAMATAN BALUSU X XX 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 118.081.000,00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 120.081.000,00 KECAMATAN BALUSU KECAMATAN BARRU 8.000.734.364,00 8.231.412.984,00 7 7 01 KECAMATAN 8.000.734.364,00 8.231.412.984,00 199 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Maturitas SPIP Kantor Kecamatan Barru 3 Poin 6.210.440.968,00 - 6.274.843.737,00 [ Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ] Nilai Maturitas SPIP Kecamatan 3 6.210.440.968,00 6.274.843.737,00 7 01 01 2.01 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 1.687.800,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 8 Dokumen 1.687.800,00 KECAMATAN BARRU 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 566.800,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 1.133.600,00 KECAMATAN BARRU 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu 100 Persen 4.690.985.150,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 4.690.985.150,00 KECAMATAN BARRU 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 52 Orang/bulan 4.690.985.150,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 52 Orang/bulan 4.690.985.150,00 KECAMATAN BARRU Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UNSUR KEWILAYAHAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 289 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun 100 Persen 1.256.000,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 1.556.000,00 KECAMATAN BARRU 7 01 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 12 Laporan 1.256.000,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 1.256.000,00 KECAMATAN BARRU 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang berkinerja Baik 100 Persen 11.396.000,00 100 Persen 13.794.000,00 KECAMATAN BARRU 7 01 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 6 Orang 11.396.000,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Orang 13.794.000,00 KECAMATAN BARRU 7 01 01 2.06 484.900.780,00 - 486.805.650,00 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6.341.900,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Paket 6.489.500,00 KECAMATAN BARRU 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 6.321.000,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Paket 4.241.000,00 KECAMATAN BARRU 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 77.704.000,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Paket 80.291.800,00 KECAMATAN BARRU 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 9.916.480,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Paket 10.804.450,00 KECAMATAN BARRU 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 14.110.000,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Dokumen 14.110.000,00 KECAMATAN BARRU 7 01 01 2.06 0008 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 290 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 11.410.000,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 11.410.000,00 KECAMATAN BARRU 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 359.817.400,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 359.458.900 KECAMATAN BARRU 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat digunakan 100 Persen 268.850.453,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 251.670.500,00 KECAMATAN BARRU 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 19 Paket 127.169.000,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 56 Paket 139.400.400,00 KECAMATAN BARRU 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 13 Unit 91.120.953,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 9 Unit 79.732.600,00 KECAMATAN BARRU 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 50.560.500,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 8 Unit 32.537.500,00 KECAMATAN BARRU 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Keterpenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor 100 Persen 584.125.313,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 590.411.400,00 KECAMATAN BARRU 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 492.911.400,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 494.731.400,00 KECAMATAN BARRU 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 55.143.913,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 24 Laporan 59.610.000,00 KECAMATAN BARRU 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 36.070.000,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 36.070.000,00 KECAMATAN BARRU Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 291 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara 100 Persen 166.672.672,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 236.799.637,00 KECAMATAN BARRU 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 72.182.800,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 9 Unit 93.553.500,00 KECAMATAN BARRU [ Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ] Nilai Maturitas SPIP Kecamatan 3 6.210.440.968,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 6.274.843.737,00 KECAMATAN BARRU 7 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 6 Unit 1.960.000,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Unit 2.705.000,00 KECAMATAN BARRU 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 38 Unit 18.020.000,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 43 Unit 19.810.000,00 KECAMATAN BARRU 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 69.959.872,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Unit 116.181.138,00 KECAMATAN BARRU 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 4.550.000,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Unit 4.550.000,00 KECAMATAN BARRU 200 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase terpenuhinya layanan pemerintahan dan publik kepada masyarakat secara efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan standar pelayanan 100 Persen 52.880.330,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 53.988.830,00 KECAMATAN BARRU [ Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ] Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 292 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase kegiatan pemerintahan yang terkoordinasi dengan baik 100 Persen 51.801.530,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 52.910.030,00 KECAMATAN BARRU 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 laporan 16.470.700,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 laporan 16.470.700,00 KECAMATAN BARRU 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 Dokumen 35.330.830,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Dokumen 35.330.830,00 KECAMATAN BARRU 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase urusan pemerintahan kewenangan perangkat daerah yang diselenggarakan oleh kecamatan 100 Persen 1.078.800,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 1.078.800,00 KECAMATAN BARRU 7 01 02 2.02 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 1.078.800,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Laporan 1.078.800,00 KECAMATAN BARRU 201 7 01 03 [ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa/kelurahan ] Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan 100 Persen 1.700.515.066,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 1.865.571.723,00 KECAMATAN BARRU 7 01 03 2.01 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 35 Lembaga Kemasyarakatan 4.570.000,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 35 lembaga 5.070.000,00 KECAMATAN BARRU Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 293 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan 100 Persen 715.156.066,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 806.512.723,00 KECAMATAN BARRU 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 35 Lembaga Kemasyarakatan 45.500.800,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 35 Lembaga Kemasyarakatan 47.246.800,00 KECAMATAN BARRU 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 612.931.766,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Unit 620.000.000,00 KECAMATAN BARRU 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 11 Pokmas 55.145.500,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 11 Pokmas / Ormas 137,687,923,00 KECAMATAN BARRU 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 5 Laporan 1.578.000,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Laporan 1.578.000,00 KECAMATAN BARRU 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina dan diberdayakan 100 Persen 980.789.000,00 100 Persen 1.053.989.000,00 KECAMATAN BARRU 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 30 Lembaga Kemasyarakatan 980.789.000,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 30 Lembaga Kemasyarakatan 1.053.989.000,00 KECAMATAN BARRU 202 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penyelesaian Pengaduan Kasus Konflik dan Kriminalitas 100 Persen 30.594.000,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 30.685.782,00 KECAMATAN BARRU 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Keterlibatan Aktif Stakeholder dalam urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 Persen 30.594.000,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 30.685.782,00 KECAMATAN BARRU 7 01 04 2.01 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan [ Meningkatnya Layanan terkait Pengaduan Kasus Konflik dan Kriminalitas ] Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 294 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 21.670.000,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 21.670.000,00 KECAMATAN BARRU 7 01 04 2.01 0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 7 Laporan 8.924.000,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7 Laporan 9.015.782,00 KECAMATAN BARRU 203 7 01 05 [ Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ] Persentase Penyelesaian Tugas Pemerintahan Umum Tepat Waktu 100 Persen 1.234.000,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 1.237.702,00 KECAMATAN BARRU 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Prosentase Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan 100 Persen 1.234.000,00 100 Persen 1.237.702,00 KECAMATAN BARRU 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 25 Orang 782.500,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 25 Orang 782.500,00 KECAMATAN BARRU 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 451.500,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Dokumen 455.202,00 KECAMATAN BARRU 204 7 01 06 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 295 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 [ Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ] Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dibina dan diawasi 100 Persen 5.070.000,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 5.085.210,00 KECAMATAN BARRU 7 01 06 2.01 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10 Laporan 5.070.000,00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Laporan 5.085.210,00 KECAMATAN BARRU KECAMATAN PUJANANTING 2.900.258.523,00 3.012.336.703,00 7 7 01 KECAMATAN 2.900.258.523,00 3.012.336.703,00 205 7 01 01 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kec. Pujananting ] Rata-rata nilai komponen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada hasil evaluasi atas AKIP Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA 1 6 2.483.368.303,00 2.503.324.903,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 565.000,00 - 1.750.000,00 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 3.050.000,00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Dokumen 3.050.000,00 KECAMATAN PUJANANTING 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1.500.000,00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 1.500.000,00 KECAMATAN PUJANANTING 7 01 01 2.02 2.048.677.143,00 - 2.048.677.143,00 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/bulan 2.048.677.143,00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 23 Orang/bulan 2.048.677.143,00 KECAMATAN PUJANANTING 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 500.000,00 - 1.000.000,00 7 01 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 500.000,00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Dokumen 1.000.000,00 KECAMATAN PUJANANTING 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD UNSUR KEWILAYAHAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 296 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 4 Orang 7.627.000,00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 9 Orang 20.500.000,00 KECAMATAN PUJANANTING 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 221.196.760,00 - 223.393.560,00 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.452.800,00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 paket 3.452.800,00 KECAMATAN PUJANANTING 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 3.589.000,00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Paket 4.000.000,00 KECAMATAN PUJANANTING 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 38.646.000,00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Paket 38.646.000,00 KECAMATAN PUJANANTING 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 7.974.760,00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Paket 7.974.760,00 KECAMATAN PUJANANTING 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6 Dokumen 4.320.000,00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Dokumen 4.320.000,00 KECAMATAN PUJANANTING 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 laporan 30.000.000,00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 laporan 30.000.000,00 KECAMATAN PUJANANTING 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan 135.000.000,00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 laporan 140.000.000,00 KECAMATAN PUJANANTING 7 01 01 2.07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kec. Pujananting ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 297 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 paket 11.000.000,00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 paket 11.000.000,00 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 29.700.000,00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Unit 29.700.000,00 KECAMATAN PUJANANTING 7 01 01 2.08 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 laporan 25.357.400,00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 laporan 25.357.400,00 KECAMATAN PUJANANTING 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 15.407.500,00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 laporan 15.407.500,00 KECAMATAN PUJANANTING 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 70.800.000,00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 70.800.000,00 KECAMATAN PUJANANTING 7 01 01 2.09 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 32.704.000,00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7 Unit 32.704.000,00 KECAMATAN PUJANANTING 7 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 1.450.000,00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Unit 1.450.000,00 KECAMATAN PUJANANTING 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 4.500.000,00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 15 Unit 7.500.000,00 KECAMATAN PUJANANTING Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 298 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 5.535.300,00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 17.500.000,00 KECAMATAN PUJANANTING 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 1.500.000,00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Unit 1.500.000,00 KECAMATAN PUJANANTING 206 7 01 02 [ Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Masyarakat Kec.Pujananting ] - - 24.000.000,00 24.000.000,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 15.749.500,00 - 15.749.500,00 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5 Laporan 14.249.500,00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Laporan 14.249.500,00 KECAMATAN PUJANANTING 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1.500.000,00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Dokumen 1.500.000,00 KECAMATAN PUJANANTING 207 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 329.967.720,00 - 408.512.400,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 7 01 03 2.01 0001 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK [ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa/kelurahan ] Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 299 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12 Lembaga 3.200.000,00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Lembaga 3.200.000,00 KECAMATAN PUJANANTING 7 01 03 2.02 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2 Lembaga Kemasyarakatan 12.000.000,00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Lembaga Kemasyarakatan 18.000.000,00 KECAMATAN PUJANANTING 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 135.000.000,00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 135.000.000,00 KECAMATAN PUJANANTING 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Kelompok 150.000.000,00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Kelompok 150.000.000,00 KECAMATAN PUJANANTING 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan 500.000,00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 750.000,00 KECAMATAN PUJANANTING 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - 36.762.400,00 - 36.762.400,00 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lembaga Kemasyarakatan 36.762.400,00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Lembaga Kemasyarakatan 36.762.400,00 KECAMATAN PUJANANTING 208 7 01 04 [ Mewujudkan Masyarakat yang Aman di Kecamatan Pujananting ] Persentase Penyelesaian Pengaduan Kasus Konflik dan Kriminalitas 12 24.109.400,00 26.999.400,00 7 01 04 2.01 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 300 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 16.349.400,00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 16.349.400,00 KECAMATAN PUJANANTING 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 7.760.000,00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Laporan 7.760.000,00 KECAMATAN PUJANANTING 209 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 37.074.100,00 - 47.500.000,00 [ Meningkatnya Penyelesaian tugas pemerintahan umum tepat waktu ] - - 37.074.100,00 47.500.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 37.074.100,00 - 47.500.000,00 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 301 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 13 Orang 32.074.100,00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 13 Orang 32.074.100,00 KECAMATAN PUJANANTING 210 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 1.739.000,00 - 2.000.000,00 [ Meningkatnya Pemerintahan desa/kel yang dibina dan diawasi ] Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dibina dan diawasi 6 1.739.000,00 2.000.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 1.739.000,00 - 2.000.000,00 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 12 Laporan 1.739.000,00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 2.000.000,00 KECAMATAN PUJANANTING KECAMATAN TANETE RILAU 5.097.138.054,00 5.206.134.057,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.097.138.054,00 5.206.134.057,00 7 01 KECAMATAN 5.097.138.054,00 5.206.134.057,00 211 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 4.292.591.194,00 - 4.336.677.080,00 - - - 4.292.591.194,00 4.336.677.080,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1.127.300,00 - 2.304.500,00 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 302 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 dokumen Dokumen 843.900,00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 8 dokumen Dokumen 843.900,00 KECAMATAN TANETE RILAU 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan Laporan 283.400,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan Laporan 1.460.600,00 KECAMATAN TANETE RILAU 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 3.688.566.339,00 - 3.688.566.339,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/bulan 3.688.566.339,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 45 Orang/bulan 3.688.566.339,00 KECAMATAN TANETE RILAU 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 500.000,00 - 1.400.000,00 7 01 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 500.000,00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Dokumen 1.400.000,00 KECAMATAN TANETE RILAU 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 4.598.000,00 - 9.196.000,00 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 2 Orang 4.598.000,00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Orang 9.196.000,00 KECAMATAN TANETE RILAU 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 245.740.395,00 - 255.007.381,00 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 1.942.200,00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Paket 2.442.200,00 KECAMATAN TANETE RILAU 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 303 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 2.661.800,00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Paket 3.832.992,00 KECAMATAN TANETE RILAU 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 11 Paket 46.977.900,00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 11 Paket 46.977.900,00 KECAMATAN TANETE RILAU 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 5.590.795,00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Paket 7.418.220,00 KECAMATAN TANETE RILAU 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 3.360.000,00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 3.360.000,00 KECAMATAN TANETE RILAU 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 6.143.700,00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 7.643.700,00 KECAMATAN TANETE RILAU 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 179.064.000,00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 183.332.369,00 KECAMATAN TANETE RILAU 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 129.182.100,00 - 150.271.500,00 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 25.000.000,00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Unit 50.000.000,00 KECAMATAN TANETE RILAU 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 78.360.900,00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Unit 78.360.900,00 KECAMATAN TANETE RILAU 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 25.821.200,00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7 Unit 21.910.600,00 KECAMATAN TANETE RILAU BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 304 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 173.628.960,00 - 169.628.960,00 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 127.590.800,00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 124.590.800,00 KECAMATAN TANETE RILAU 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 31.558.660,00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 24 Laporan 30.558.660,00 KECAMATAN TANETE RILAU 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 14.479.500,00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 14.479.500,00 KECAMATAN TANETE RILAU 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 49.248.100,00 - 60.302.400,00 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 28.097.000,00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Unit 33.716.400,00 KECAMATAN TANETE RILAU 7 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 7 Unit 1.752.000,00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7 Unit 1.752.000,00 KECAMATAN TANETE RILAU 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 11.195.000,00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 28 Unit 12.550.000,00 KECAMATAN TANETE RILAU 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 6.704.100,00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Unit 9.784.000,00 KECAMATAN TANETE RILAU BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 305 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 1.500.000,00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Unit 2.500.000,00 KECAMATAN TANETE RILAU 212 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 24.607.310,00 - 24.681.132,00 [ Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tanete Rilau ] Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan 90 24.607.310,00 24.681.132,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 24.161.810,00 - 24.161.810,00 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12 Laporan 13.864.000,00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 13.864.000,00 KECAMATAN TANETE RILAU 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 Dokumen 10.297.810,00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Dokumen 10.297.810,00 KECAMATAN TANETE RILAU - - - 24.607.310,00 24.681.132,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 445.500,00 - 519.322,00 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 306 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 445.500,00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Laporan 519.322,00 KECAMATAN TANETE RILAU 213 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 686.882.950,00 - 751.440.075,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 1.500.000,00 - 3.600.000,00 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 40 Lembaga Kemasyarakatan 1.500.000,00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 40 Lembaga Kemasyarakatan 3.600.000,00 KECAMATAN TANETE RILAU 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 304.445.850,00 - 332.929.850,00 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 12 Lembaga Kemasyarakatan 23.757.000,00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Lembaga Kemasyarakatan 26.861.000,00 KECAMATAN TANETE RILAU 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Unit 251.769.850,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Unit 272.269.850,00 KECAMATAN TANETE RILAU 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 307 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 Pokmas / Ormas 27.919.000,00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Pokmas / Ormas 32.799.000,00 KECAMATAN TANETE RILAU 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 2 Laporan 1.000.000,00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Laporan 1.000.000,00 KECAMATAN TANETE RILAU 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - 380.937.100,00 - 414.910.225,00 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarakatan 380.937.100,00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 9 Lembaga Kemasyarakatan 414.910.225,00 KECAMATAN TANETE RILAU 214 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 40.702.000,00 - 40.824.106,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 40.702.000,00 - 40.824.106,00 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 24.018.000,00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 24.140.106,00 KECAMATAN TANETE RILAU 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 16.684.000,00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Laporan 16.684.000,00 KECAMATAN TANETE RILAU 215 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 50.354.600,00 - 50.505.664,00 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 308 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 50.354.600,00 - 50.505.664,00 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 13 Orang 48.732.600,00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 13 Orang 48.883.664,00 KECAMATAN TANETE RILAU 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 1.622.000,00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Dokumen 1.622.000,00 KECAMATAN TANETE RILAU 216 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 2.000.000,00 - 2.006.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 2.000.000,00 - 2.006.000,00 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 309 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 8 Laporan 2.000.000,00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 8 Laporan 2.006.000,00 KECAMATAN TANETE RILAU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.389.460.362,00 4.597.730.715,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 4.389.460.362,00 4.597.730.715,00 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.389.460.362,00 4.597.730.715,00 217 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah 3 level 2.302.534.697,00 - 2.326.077.797,00 [ Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undanganan ] Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah 3 2.302.534.697,00 2.326.077.797,00 8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 500.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan 100 Persen 2.175.076.997,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 2.175.076.997,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 2.175.076.997,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 20 Orang/bulan 2.175.076.997,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah tepat waktu 100 Persen 494.400,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 486.800,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 310 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 494.400,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Laporan 486.800,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang telah Mengikuti Diklat Kompetensi teknis Terhadap Keseluruhan ASN 100 Persen 2.299.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 2.299.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 2.299.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Orang 2.299.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 31.358.500,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 40.886.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 1.637.800,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7 Paket 1.637.800,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 2.143.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Paket 2.143.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 1.540.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 1.540.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35 Laporan 26.037.700,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 59 Laporan 35.565.200,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 5.107.500,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 16.457.500,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 311 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 8 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 2.270.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Unit 13.620.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 2.837.500,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 2.837.500,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Keterpenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor 100 Persen 55.970.300,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 57.643.500,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 28.508.300,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 4 Laporan 30.181.500,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 8.262.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 8.262.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 19.200.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 19.200.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara 100 Persen 31.728.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 32.728.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 27.320.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6 Unit 27.320.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 312 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 3.000.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 8 Unit 4.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1.408.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 1.408.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 218 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase tingkat keikutsertaan aparat dan masyarakat dalam kegiatan bela negara dan wawasan kebangsaan 100 Persen 1.060.177.700,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100% 1.242.140.856,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [ Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan ] Persentase Tingkat Keikutsertaan Aparat dan Masyarakat Bela Negara 100 Persen 1.060.177.700,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 1.242.140.856,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 3 Dokumen 1.060.177.700,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Dokumen 1.242.140.856,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 10 Orang 6.840.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10 Orang 6.840.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 313 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka 2 Dokumen 613.080.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 785.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 0008 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 76 Orang 440.257.700,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 76 Orang 449.800.856,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 219 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase pelaksanaan pendidikan politik 100 Persen 594.362.135,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 596.146.133,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [ Meningkatnya etika dan budaya politik ] Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik 100 Persen 594.362.135,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 596.146.133,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 3 Dokumen 594.362.135,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Dokumen 596.146.133,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 314 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 400 Orang 594.362.135,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 400 Orang 596.146.133,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 220 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase Organisasi kemasyarakatan yang Diberdayakan dan Diawasi 100 Persen 149.999.530,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 149.999.530,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [ Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan ] Persentase organisasi masyarakat yang diberdayakan dan diawasi 100 Persen 149.999.530,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 149.999.530,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 3 Dokumen 149.999.530,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Dokumen 149.999.530,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 100 Orang 70.253.830,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Orang 70.253.830,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 315 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 8 01 04 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 14 Orang 70.291.900,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 14 Orang 70.291.900,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 100 Laporan 9.453.800,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Laporan 9.453.800,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 221 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 100 Persen 15.952.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 16.152.099,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [ Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat ] Persentase pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya 100 15.952.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100 Persen 16.152.099,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 2 Dokumen 15.952.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 16.152.099,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 316 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 8 01 05 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 280 Orang 1.192.800,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 280 Orang 1.192.800,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 05 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 13 Orang 14.759.200,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 13 Orang 14.959.299,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 222 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase penurunan konflik sosial di Lingkungan Masyarakat 50 Persen 266.434.300,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 50 Persen 267.214.300,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [ Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan ] Persentase penurunan konflik sosial di lingkungan masyarakat 50 Persen 266.434.300,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 50 Persen 267.214.300,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 317 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 5 Dokumen 266.434.300,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 5 Dokumen 267.214.300,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 70 Orang 11.476.100,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 70 Orang 11.326.100,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 318 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 1 3 4 8 9 10 11 15 16 17 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 59 Orang 87.855.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 59 Orang 87.855.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 12 Laporan 18.355.200,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 12 Laporan 18.355.200,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 148.748.000,00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2 Dokumen 149.678.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 319 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 1 6.1 Indikator Makro Pembangunan Indikator makro pembanguan merupakan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sector, urusan, dan bidang pemerintahan sebagaimana dituangkan pada tabel berikut. Tabel 6.1 Capaian, Target, dan Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2029 Indikator Kinerja Makro Kabupaten Barru Tahun 2024-2026 No INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 HASIL KESEPAKATAN RAKORTEK TARGET TAHUN 2026 KET 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 4,92 5,81 5,81 2. Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 6,42 6,24 6,24
3.Tingkat Kemiskinan Persen 8,31 7,48-6,58 7,47
4.Rasio Gini Angka 0,31 0,297 0,298 5. Penurunan Intensitas Emisi GRK Persen 32,66 39,88
6.PDRB Per Kapita (Rp. Juta) 52,27 58,14 66,75 7. Indeks Pembangunan Manusia Angka 72,31 73,22 75,77 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2 6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (impact based) yang bersifat kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan target IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini : Tabel 6.2 Capaian, Target, dan Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2029 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barru Tahun 2024-2026 No Indikator kinerja Utama Satuan Realisasi 2024 Asumsi Capain Tahun 2025 Target Tahun 2026 Capaian Hingga tahun 2030 I.T.1 Indeks Gini Poin 0,310 0,304 0,298 0,272 I.S.1 Angka Kemiskinan % 8,31 7,65 7,47 6,14 I.S.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 6,42 6,33 6,24 4,88 I.T.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) poin 74,51 75,22 75,77 77,97 I.S.3 Indeks Pendidikan Poin 67,19 67,51 68,15 70,68 Nilai Rapor dan Pendidikan Poin 62,62 80,21 82,17 92,17 I.S.4 Indeks Kesehatan Poin 81,15 82,51 83,31 86,49 Prevalensi Stunting % 21,00 24,6 22,3 13,0 I.S.5 Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur Poin 3,990 3,995 4,000 4,02 Indeks Infrastruktur Daerah Poin 55 56,85 65,78 I.S.7 Indeks Resiko Bencana Poin 143,89 136,41 128,93 99,00 I.S.6 Penurunan Intensitas Emisi GRK % - 36,56 39,88 53,15 Indeks Ketahanan Daerah 0,53 0,54 0,61 I.T.4 Indeks Reformasi Birokrasi Poin 68,28 70,82 73,37 83,54 I.S.8 Nilai Sakip Poin 61,43 62,83 65,87 78,04 Indeks Pemerintahan Digital Poin - 0,8 1,80 Indeks Pelayanan Publik Poin 3,480 4,010 4,066 4,291 Maturitas SPIP Level 2 3 3 4 I.T.5 PDRB Perkapita Juta Rupiah 52,28 56,26 66,75 108,75 I.S.9 Pertumbuhan Ekonomi % 4,92 5,74 5,81 7,81 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 3 I.S.10 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB % 4,97 5,29 5,62 7,21 I.S.11 Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah % 13,46 12,97 13,36 18,63 I.T.3 Indeks Daya Saing Daerah Poin 3,42 3,54 3,66 4,14 Indeks Kerukunan Umat Beragama Poin 75,70 76,5 77,3 80,5 6.3 Indikator Kinerja Daerah Indkator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah provinsi. Capaian, target, dan kondisi akhir RPJMD Tahun 2026 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Barru selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 6.3 Realisasi Tahun 2024, Asumsi Capaian Tahun 2025, Target Tahun 2026, dan Kondisi Akhir Tahun 2030 No Indikator Satuan Realisasi Tahun 2024 Asumsi Capaian Tahun 2025 Target Tahun 2026 Target Tahun 2030 Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 I ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI a. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan 1 Indeks Ketahanan Pangan Poin 86.67 86.85 87.03 87.76 2 Skor Pola Pangan Harapan % 75 78 80 90 3 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Ton 5027 5500 6000 8000 4 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan % 8.70 7.98 7.27 4.40 5 Konsumsi Listrik Per Kapita kWh/ kapita - 1680 1958 3070 6 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum % 31.79 33.63 35.47 42.83 b. Lingkungan Hidup Berkualitas Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 76.65 77.38 78.11 81.03 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) % 1.19 4.25 7.31 19.56 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah % 16.02 20.98 25.94 45.78 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah % 2.13 17.704 33.278 95.574

c.Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Penurunan Intensitas Emisi GRK % 0.9 1.68 4.8 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 4 Indeks Risiko Bencana Poin 149.41 149.41 50-100 50-100 Indeks Ketahanan Daerah Poin 0.49 0.5 0.51 0.55 d. Demografi Laju Pertumbuhan Penduduk % 1.38 1.394 1.408 1.464 Rasio Penduduk % 96.61 96.61 96.61 96.61 Kepadatan Penduduk Org/km2 165.65 165.65 165.65 194.35 II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT a. Kesejahteraan Ekonomi 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 4.92 5.37 5.81 7.36 2 Tingkat Kemiskinan % 8.31 7.45 6.58 4.07 3 PDRB Per Kapita Juta Rupiah 52.28 56.26 58,14 108.75 4 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6.42 6.33 6.24 4.43 5 Indeks Gini Poin 0.31 0.3 0.297 0.288 6 Indeks Pembangunan Manusia Poin 74.51 75.22 73,22 77.97 b. Kesehatan untuk Semua 1 Usia Harapan Hidup Tahun 69.7 72.37 72.875 74.895 2 Indeks Keluarga Sehat Poin 0.312 0.41 0.51 0.90 3 Prevalensi Stunting % 21 19.5 16.31 5 4 Presentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan % 100 100 100 100 5 Jumlah Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran 210 200 180 150 6 Angka Keberhasilan Pebgobatan Tuberkulosis % 100 100 100 100 7 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional % 100 100 100 100 c. Pendidikan Berkualitas yang Merata 1 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 8.8 8.91 9.02 9.46 2 Harapan Lama Sekolah Tahun 13.63 13.69 13.74 13.97 3 Angka Literasi/Numerasi Poin 62.62 64.264 65.908 72.48 4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Poin 38.6 44.88 51.16 76.28 e. Perlindungan Sosial yang Adaptif 1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja % 21,44 21,44 21,44 39,03 f. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 1 Indeks Kerukunan Umat Beragama Poin 74,6 74,6 74,6 82,33 g. Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif 1 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Poin 70,74 70,92 71,16 72,16 2 Indeks Ketimpangan Gender Poin 0,36 0,35 0,34 0,31 III ASPEK DAYA SAING DAERAH a. Daya Saing Sumber Daya Manusia 1 Angka Ketergantungan % 48,66 48,34 48,09 47,22 b. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 62,26 63,55 64,87 69,33 2 Indeks Inovasi Daerah Poin 35 36 38 50 3 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Poin 80 85 88 95 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 5 c. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru 1 Indeks Ekonomi Hijau Poin 59,95 63,77 67,86 74,75 f. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 1 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Poin 3,99 4,05 4,17 4,77 2 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak % 98,01 98,38 98,56 99,15 3 Persentase Desa Mandiri % 82,50 82,50 82,50 99,50 g. Stabilitas Ekonomi Makro 1 Tingkat Inflasi Poin 1,73 1-3 1-3 1-3 2 Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Poin 5,10 5,13 5,14 5,8 IV ASPEK PELAYANAN UMUM a. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif 1 Indeks Reformasi Hukum Poin 96,12 96,20 96,40 97,00 2 Indeks SPBE Poin 2,79 2,82 2,84 2,95 3 Indeks Pelayanan Publik Poin 3,48 3,62 3,87 4,57 4 Maturitas SPIP Poin 3 3,2 3,5 4
b.Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial Persentase Penegakan Perda % 100 100 100 100 Persentase Capaian Aksi HAM % 33,3 42,01 49,36 70,00 Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani % 100 100 100 100
c.Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan Indeks Daya Saing Daerah Poin 3,19 3,190 3,225 3,330 Persentase Jumlah Kerjasama Daerah % 100 100 100 100 6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 6 dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:
1. 1.Pendidikan
2. 2.Kesehatan
3. 3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. 4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. 5.Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. 6.Sosial Capaian, Asumsi, target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 6.4 Capaian, Asumsi, dan Target Indikator SPM Kabupaten Barru Tahun 2023-2025 No Jenis Layanan Dasar Indikator Target Nasional Capaian 2024 Asumsi Capaian 2025 Target 2026 SPM PENDIDIKAN 1 Pendidikan Dasar (SD) Pendidikan Dasar (SMP) Jumlah warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 100% 99,30% 100% 100% Rata-rata kemampuan literasi dan numerisasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional 100% 96,51 100% 100% Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah 2 Pendidikan Kesetaraan yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 100% 98,30% 100% 100% Rata-rata kemampuan literasi dan numerisasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional 3 Pendidikan Anak Jumlah Warga usia dini Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam 100% 78,31% 100% 100% pendidikan PAUD SPM KESEHATAN 1 Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% 70% 100% 100% 2 Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% 73% 100% 100% Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 7 No Jenis Layanan Dasar Indikator Target Nasional Capaian 2024 Asumsi Capaian 2025 Target 2026 3 Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% 76% 100% 100% 4 Pelayanan Kesehatan Bagi Balita Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% 82% 100% 100% 5 Pelayanan Kesehatan Bagi usia pendidikan dasar Jumlah anak pada usia pendidikan yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% 99% 67,5% 100% 6 Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Produktif Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan 100% 93% 59,8% 100% pelayanan kesehatan 7 Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Lanjut Jumlah Warga Negara yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% 70% 82,5% 100% 8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% 89% 100% 100% 9 Pelayanan Kesehatan Bagi Diabetes Militus Jumlah Warga Negara penderita diabetes militus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% 112% 100% 100% 10 Pelayanan Kesehatan Bagi Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% 102% 100% 100% 11 Pelayanan Kesehatan Bagi tuberkolosis Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% 72% 100% 100% 12 Pelayanan Kesehatan Bagi penderita HIV Jumlah warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% 71% 90% 100% SPM PEKERJAAN UMUM 1 Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari- hari Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari 100% 97,52% 99,43% 100% Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 8 No Jenis Layanan Dasar Indikator Target Nasional Capaian 2024 Asumsi Capaian 2025 Target 2026 2 Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 100% 68,8% 100% 100% SPM PERUMAHAN RAKYAT 1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 100% 100% 100% 100% 2 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah ya g layak huni 100% 100% 100% 100% SPM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 1 Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota 100% 100% 100% 100% 2 Pelayanan informasi rawan bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100% 100% 100% 100% 3 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsediaan terhadap bencana 100% 100% 100% 100% 4 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100% 100% 100% 100% SPM SOSIAL 1 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti 100% 100% 100% 100% 2 Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti 100% 100% 100% 100% 3 Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitsi sosial di luar panti 100% 98,85% 100% 100% Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 9 No Jenis Layanan Dasar Indikator Target Nasional Capaian 2024 Asumsi Capaian 2025 Target 2026 4 Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti 100% 100% 100% 100% 5 perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota 100% 100% 100% 100% 6.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota. Capaian Tahun TPB Tahun 2024 dan Penetapan target indicator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) Kabupaten Barru berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Srategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025 - 2029 disajikan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 10 tabel berikut ini: Tabel 6.5 Capaian dan Target Indikator TPB Kabupaten Barru Tahun 2023-2025 NO. TPB TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN NO. INDIKATOR INDIKATOR TPB SATUAN REALIS ASI TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2026 OPD PENGAMPU 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umue Persen 8,31 7,47 BAPPERID A 1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerj aan. Jiwa 35,648 37,335 Dinas PPTK 1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap Persen 96,75 100 Dinas Kesehatan 1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan % 96,75 100 Dinas PUTR Perkim 1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan % 68,8 100 Dinas PUTR Perkim 1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sedera jat. % 98,82 100 Dinas Pendidikan 1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sedera jat % 96,59 100 Dinas Pendidikan 1.4.1.(j) Persentase Penduduk umur 0-17 Tahun dengan kepemilikan akta kelahiran % 97,27 99 Dinas Kependudukan dan Capil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 11 NO. TPB TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN NO. INDIKATOR INDIKATOR TPB SATUAN REALIS ASI TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2026 OPD PENGAMPU 1.5.1 Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang Per 100.000 Orang 0,02568 0,0001 BPBD 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. Desa/ Kel 27 29 BPBD 1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. Jiwa 1474 550 Dinas Sosial dan BPBD 1.5.1.(c) Pendampinga n psikososial korban bencana sosial. Jiwa 2 2 Dinas Sosial dan BPBD 1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencan a sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus (SMAB=Sekol ah Madrasah aman Bencana) 3 5 BPBD 1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Rp 1,989,500, 000 100,000,000 BPBD 1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. dok Belum Ada ADA BPBD Menghilangka n Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan 2.1.1 Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Pravelalance of Undernourishme nt) % 8,2 7 Dinas Pertanian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 12 NO. TPB TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN NO. INDIKATOR INDIKATOR TPB SATUAN REALIS ASI TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2026 OPD PENGAMPU 2.1.2(a) Proporsi Penduduk dengan asupan kalori mjinimum di bawah 1400/kkal/kapita /hari Persen 7,65 7,65 Dinas Pertanian 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun % 26,9 22,3 Dinas Pertanian 3.2.2* Angka kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup % 11 8 Dinas Kesehatan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia 3.2.2 (a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup % 15 8 Dinas Kesehatan 3.2.2(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80%imunisasi dasar lengkap pada bayi % 80 100 Dinas Kesehatan 3.7.1.(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern. % 9,52 101 Dinas PMDPPKBPPPA 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan 4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. % 81,24 83 Dinas Pendidikan 4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. % 74,36 77 Dinas Pendidikan 4.1.1.(d) Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Sederajat % 98,83 99,05 Dinas Pendidikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 13 NO. TPB TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN NO. INDIKATOR INDIKATOR TPB SATUAN REALIS ASI TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2026 OPD PENGAMPU 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/sed erajat % 96,59 97,8 Dinas Pendidikan 4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur > Tahun % 8,54 8,77 Dinas Pendidikan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan % 6 6 Dinas PMDPPKBPPPA 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah % 20 20 Dinas PMDPPKBPP PA 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. % 97,52 100 Dinas PUPR & Perkim 6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan . % 10 10 Dinas PUPR & Perkim 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak % 68,8 100 Dinas PUPR & Perkim 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelura han yang melaksanaka n sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Desa/Kelu rahan 55 55 Dinas Kesehatan 6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Desa/Kel urahan 55 55 Dinas Kesehatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 14 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua 8.1.1.(a) PDB per kapita. Juta Rupiah 52,28 66,75 Badan Perencanaa, Pembangun an, Penelitian dan Pengembang an Daerah 10 Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antarnegara 10.1.1* Koefisien Gini Poin 0,31 0,30 BAPPEDA 11 Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Jiwa 0,061 0,01 BPBD 11.3.2 (b) Jumlah lembaga pembiay aan infrastru ktur Lembaga Belum ada Belum ada BKAD 13 Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. jiwa 0,061 0,01 BPBD 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragam an Hayati 15.9.1.(a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragam an hayati. Dok 3 2 Dinas Lingkungan Hidup Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 15 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan 16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. % 0,01 0,01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diksriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. Dok Belum Ada Belum Ada BAG Hukum Setda 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan 17.1.1(a) Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. Rp 1.081.6 62.957. 430 970,531, 014,774 Badan Pendapatan Daerah 6.6 Indikator Kinerja Kunci Indikator kinerja daerah memuat target penyelenggaraan pemerintahaan daerah melalui indikator kinerja kunci (IKK) yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah. Capaian indikator kinerja daerah Tahun 2024 serta penetapan target indikator kinerja daerah Kabupaten Barru Tahun 20252030 sebagaimana tertuang pada tabel-tabel berikut Tabel 6.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kab. Barru Tahun 2025-2029 No INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KET 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1 Pendidikan 1 Tingkat partisipasi warga negara usia 56 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD % 91,97 100 100 100 100 100 100 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 16 No INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KET 2 Tingkat partisipasi warga negara usia 712 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar % 99,30 100 100 100 100 100 100 3 Tingkat partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalapendidikan menengpertama % 96,51 100 100 100 100 100 100 4 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan % 76,28 100 100 100 100 100 100 2 Kesehatan 1 Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan Rasio 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 2 Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi % 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayan % 70 100 100 100 100 100 100 4 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan % 72 100 100 100 100 100 100 5 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir % 75 100 100 100 100 100 100 6 Cakupan pelayanan kesehatan % 82 100 100 100 100 100 100 7 Persentase anakusia pendidikan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 99 100 100 100 100 100 100 8 Persentase orang15- 59 tahun mendapatkan skkesehatan sesuai standar % 93 100 100 100 100 100 100 9 Persentase warga negara usia 60 utahun ke atas mendapatkan skkesehatan sesuai standar % 70 100 100 100 100 100 100 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 17 No INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KET 10 Persentase penderita hipertyang mendapatkpelayanan kesehatan sesuai standar % 89 100 100 100 100 100 100 11 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 112 100 100 100 100 100 100 12 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar % 102 100 100 100 100 100 100 13 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar % 72 100 100 100 100 100 100 14 Persentase orang dengresiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar % 71 100 100 100 100 100 100 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota Nilai 10,71 16,74 23,37 30,03 42,37 50,00 50,00 2 Rasio luas kawasan Permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota Nilai 17,96 28 35 50 65 80 80 3 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Nilai 50,07 50,07 60,86 71,21 82,29 90,00 90,00 4 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga % 97,53 100 100 100 100 100 100 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 18 No INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KET 5 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik % 100 100 100 100 100 100 100 6 Rasio kepatuhan kab/ kota % 100 100 100 100 100 100 100 7 Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota % 33,30 42,15 51,09 59,77 67,27 75,00 75,00 8 Rasio tenaga operator/teknisi/an alisis yang memiliki sertfikat kompetensi % 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 9 Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi % 100 100 100 100 100 100 100 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota % 100 100 100 100 100 100 100 2 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bmasyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota % 100 100 100 100 100 100 100 3 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU(Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) % 21,14 34,89 47,09 60,17 75,98 87,00 87,00 5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 1 Persentase Gangguan Trantibuyang dapat diselesaikan % 100 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan % 100 100 100 100 100 100 100 3 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Orang 125 125 125 125 125 125 125 4 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Orang 145 145 145 145 145 145 145 5 Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korba rencana % 365 100 100 100 100 100 100 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 19 No INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KET 6 Persentase pelayan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran % 100 100 100 100 100 100 100 7 Waktu tanggap (response time rate) Penanganan Kebakaran Menit 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 6 Sosial 1 Persentase penyandang disabilitasnterlantar, anak terlantar, lanjuusia terlantar dan gelandangan pengemiyang terpenuhi kebutuhan % 100 100 100 100 100 100 100 2 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota % 100 100 100 100 100 100 100 2 Urusan Wajin Non Pelayanan Dasar 1 Tenaga Kerja 1 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja % 70 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi % 31 35 40 45 50 55 55 3 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) % 22 30 40 50 60 70 70 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 20 No INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KET 4 Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota % 42,3 50 60 70 80 90 90 2 Pemberdayaan dan Perlindungan Anak 1 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten % 100 100 100 100 100 100 100 2 Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk Perempuan) Rasio 0,08 0 0 0 0 0 0 3 Indeks Ketimpangan Gender Poin 0,330 0,298 0,296 0,294 0,292 0,290 0,288 3 Pangan 1 Persentase cadangan pangan % 316 100 100 100 100 100 100 4 Pertanahan 1 Persentase pemanfaattanah yang sesuai dengan peruntukkan Tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan % 100 100 100 100 100 100 100 2 Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasiliumum % 78 100 100 100 100 100 100 3 Tersedianya pembangunan rangka penanamodal. % 100 100 100 100 100 100 100 4 Tersedianya tanah untuk masyarakat % 0,00 100 100 100 100 100 100 5 Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi % 100 100 100 100 100 100 100 5 Lingkungan Hidup 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota Nilai 76,65 77 77,33 77,51 77,88 78,00 78,00 2 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota % 87,04 88,15 88,93 89,59 90,57 93,12 95 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 21 No INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KET 3 Ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh PEMDA % 100 100 100 100 100 100 100 6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 Perekaman KTP elektronik % 99,37 99,40 99,45 99,50 99,55 99,60 100 2 Persentase anak usia 07 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (Kepemilikan akta kelahiran) % 53,58 60 65 70 75 80 80 3 Kepemilikan akta kelahiran % 96,85 97 97,50 98 98,50 99 100 4 Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama PD 33 33 33 33 33 33 33 7 Pemberdayaan Masyarakat Dessa 1 Persentase pengentasan desa tertinggal % 100 100 100 100 100 100 100 2 Persentase peningkatan status desa mandiri Persen 82,5 85 90,95 100 100 100 100 8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 TFR (Angka Kelahiran Total) % 2,52 2,80 2,95 3,15 3,20 3,35 3,35 2 Persentase Pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) % 67,98 80 90 100 100 100 100 3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) % 7,76 10 15 20 25 30 30 9 Perhubungan 1 Rasio Konektivitas kabupaten/kota Rasio 77,5 80 90 100 100 100 100 10 Komunikasi dan Informatika 1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yangterhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persen 100 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persen 86,04 87 88 89 91 92 93 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 22 No INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KET 3 Persentase masyarakat yang menjadi sasaran Penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota Persen 79 79 80 81 82 84 85 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 Meningkatnya Koperasi yang berkualitas Persen 63,46 65 67 70 73 75 75 2 Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha Persen 1,27 1,55 1,75 1,90 2,05 2,15 2,15 12 Penanaman Modal 1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Investor 76 80 85 90 95 100 100 13 Kepemudaan dan Olahraga 1 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Persen 3,95 4,5 5 5,5 6 6,5 6,5 2 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Persen 9,25 12 15 17 20 22 22 3 Peningkatan prestasi olahraga Persen 100 100 100 100 100 100 100 14 Statistik 1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 2 Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 15 Persandian 1 Tingkat keamanan informasi pemerintah Persen 34,88 35 37 40 43 47 50 16 Kebudayaan 1 Terlestraikannya keamanan informasi pemerintah Persen 0,33 0,5 1 1,5 2 2,5 2,5 17 Perpustakaan 1 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Poin 71,92 72,00 72,10 72,20 72,30 72,40 72,50 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 23 No INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KET 2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Poin 84,17 84,50 84,70 84,90 85,10 85,30 85,50 18 Kearsipan 1 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Nilai 75 75 100 100 100 100 100 2 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Nilai 66,66 66,66 83,33 83,33 100 100 100 3 Pelayanan Urusan Pilihan 1 Kelautan dan Perikanan 1 Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP) Ton 26939,65 27,388 27.832 28.283 28.743 29.209 29.210 2 Pariwistata 1 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan % 79 85 95 100 100 100 100 2 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota % 3,42 5 10 15 20 25 25 3 Tingkat Hunian Akomodasi % 12 20 40 60 80 100 100 4 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB % 0,12 0,50 1 1,5 2 2,5 2,5 5 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD % 3,35 4,05 4,75 5,15 5,45 5,75 5,75 3 Pertanian 1 Produktivitas pertanian per hektar per tahun % 5,33 6,14 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 2 Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular % 0,76 0,5 0,3 0 0 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 24 No INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KET 4 Perdagangan 1 Persentase Peningkatan pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) % 20,83 27,89 34,13 40,11 48,97 56,98 56,98 2 Persentase kinerja realisasi Pupuk % 91,66 95 100 100 100 100 100 3 Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku % 100 100 100 100 100 100 100 5 Perindustrian 1 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Kota % 36,26 100 100 100 100 100 100 2 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator Pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP % #N/A 100 100 100 100 100 100 3 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait % 100 100 100 100 100 100 100 4 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait % 0,00 100 100 100 100 100 100 5 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota % 0,00 100 100 100 100 100 100 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 25 No INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KET 6 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini Poin 100 100 100 100 100 100 100 4 Fungsi Urusan Pemerintahan 1 Perencanaan, Keuangan, dan Pengawasan 1 Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan % 23,18 23,15 22,85 22,5 22,15 21,15 20 2 Rasio PAD % 12 12,5 13 14 15 16 16 3 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Nilai 3,09 3,09 3,10 3,10 3,5 3,5 3,7 4 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Poin 3,00 3,09 3,10 3,10 3,2 3,3 3,5 5 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures) % 71,18 77,47 72,62 71,91 71,21 70,79 68,10 6 Opini BPK terhadap laporan keuangan Indeks WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 2 Sekertariat Daerah 1 Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif % 348 100 100 100 100 100 100 3 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan % 65 100 100 100 100 100 100 Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah % 2,97 10 20 30 40 50 50 3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 1 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) % 77,28 80 82 84 85 85 85 2 Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) % 27,24 30 31 33 34 35 35 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 26 No INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KET 3 Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) % 14,83 20 25 30 35 40 40 4 Manajemen Keuangan 1 Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD % 0,08 5 4 4 3 3 3 2 Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD % -1,46 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 3 Assets Management % 100 100 100 100 100 100 100 4 Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya % 3,79 3,78 3,76 3,74 3,72 3,70 3,68 5 Transparansi dan Partisipasi Publik 1 Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan % 89,05 90 95 100 100 100 100 2 Akses publik terhadap informasi keuangan daerah % 100 100 100 100 100 100 100 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 27 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB VII Penutup | 1
a.RKPD Kabupaten Barru Tahun 2026, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA- APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2026;
b.Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan berbasis pada SIPD;
c.Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN/BLN/PHLN dan sumber- sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun dan membuat Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sebagai dasar pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahun 2026 dengan berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Barru Tahun 2026;
d.Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB VII Penutup | 2 Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
e.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing- masing Kepala Perangkat Daerah;
f.Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dimungkinkan terjadi perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2026 bila diperlukan;
g.RKPD Kabupaten barru Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2026;
h.Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas serta efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 7.2. Kesimpulan
1. 1.Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 dengan tetap bersinergi dengan jajaran pemerintah Kabupaten, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat;
2. 2.RKPD Kabupaten Barru Tahun 2026 dalam penyusunannya telah menggunakan 4 (empat) pendekatan yaitu Pendekatan Teknokratis, Pendekatan partisipatif dan Bottom-up, Pendekatan Top-Down, dan Pendekatan Politis sehingga diharapkan akan dihasilkan dokumen perencanaan yang memenuhi asas akuntabilitas dan kemanfaatan;
3. 3.Pendekatan partisipatif dilakukan dengan berdasarkan usulan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, DPRD melalui pokok- pokok pikiran dan pemangku pembangunan lainnya; Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026 BAB VII Penutup | 3
4. 4.RKPD Kabupaten Barru Tahun 2026, diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas- prioritas pembangunan Nasional dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat berupa pendanaan dari APBN, Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan melalui APBD Prov.Sulsel maupun sumber dana lainnya;
5. 5.Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing- masing BUPATI BARRU INA KARTIKA SARI