Pemerintah Kabupaten Barru
Pemerintah Kabupaten Barru memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai representasi negara di tingkat lokal, bertanggung jawab langsung terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat Barru. Ruang lingkup operasionalnya mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program, termasuk penyediaan layanan publik esensial seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta administrasi kependudukan. Pemerintah Kabupaten Barru juga merancang dan melaksanakan berbagai inisiatif pembangunan di berbagai sektor untuk mencapai visi Barru Maju Berkelanjutan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru
Pemerintah Kabupaten Barru mengemban mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan menyediakan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai representasi negara di tingkat lokal, bertanggung jawab langsung terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat Barru.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Barru mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, aspek pelayanan publik esensial seperti pendidikan dan kesehatan, serta aspek program pembangunan di berbagai sektor. Contohnya adalah percepatan digitalisasi transaksi pemerintahan dan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) sebagai bagian dari program keagamaan.
Beberapa program strategis yang diintervensi meliputi optimalisasi program gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan komitmen terhadap digitalisasi pemerintahan menuju tata kelola yang modern. Pembangunan infrastruktur keagamaan, pengembangan SDM aparatur, serta partisipasi dalam pemeriksaan laporan keuangan turut menjadi fokus utama.
Pemerintah Kabupaten Barru berkontribusi dalam isu nasional melalui implementasi program prioritas pemerintah pusat di tingkat daerah, seperti optimalisasi program pemenuhan gizi. Komitmen terhadap digitalisasi pemerintahan juga sejalan dengan agenda nasional untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan transparan. Partisipasi dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK menunjukkan dukungan terhadap prinsip akuntabilitas nasional.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Barru untuk berbagai keperluan, mulai dari administrasi kependudukan seperti pengurusan KTP dan KK, hingga perizinan usaha dan bangunan. Layanan kesehatan dan pendidikan melalui fasilitas daerah juga menjadi bagian interaksi penting, termasuk penyampaian pengaduan masyarakat dan pencarian informasi publik.
Pemerintah Kabupaten Barru menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan mandatnya untuk kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program strategis dan penyediaan layanan publik yang responsif. Peran aktif dalam isu-isu nasional dan tata kelola pemerintahan yang efektif menjadi kunci dalam membangun Barru Maju Berkelanjutan.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2025
PASAL I PASAL II
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barru Nomor 73 Tahun 2025
Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru No. 1 Tahun 2014
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 13 Tahun 2019
BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: ASAS DAN RUANG LINGKUP BAB III: NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB IV: MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA BAB V: JANGKA WAKTU BERDIRINYA BAB VI: BESARNYA MODAL DASAR BAB VII: ORGAN DAN PEGAWAI BAB VIII: SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA BAB IX: PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN BAB X: ANAK PERUSAHAAN BAB XI: PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BAB XII: EVALUASI, RESTRUKSI, PERUBAHAN BENTUK HUKUM DAN PRIVATISASI BAB XIII: PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILAHLIHAN DAN PEMBURUAN BAB XIV: KEPAILITAN BAB XV: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH BAB XVI: KETENTUAN - KETENTUAN LAIN BAB XVII: KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 15 Tahun 2017
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BAB V : PERENCANAAN KEBUTAHAN BARANG MILIK DAERAH BAB VI : PENGADAAN BAB VII : PENGGUNAAN BAB VIII : PEMANFAATAN BAB IX : PENGAMANAN, PENERTIBAN DAN PEMELIHARAAN BAB X : PENILAIAN BAB XI : PEMINDAHTANGANAN BAB XII : PEMUSNAHAN BAB XIII : PENGHAPUSAN BAB XIV : PENATAUSAHAAN BAB XV : PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB XVI : PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BAB XVII : GANTI RUGI SANKSI BAB XVIII: KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XIX : KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barru Nomor 60 Tahun 2025
PASAL 1 PASAL 2 PASAL 3 PASAL 4 PASAL 5
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2025
PASAL 1 PASAL 2 PASAL 3 PASAL 4 PASAL 5 PASAL 6 PASAL 7 PASAL 8 PASAL 9 PASAL 10 PASAL 11 PASAL 12 PASAL 13
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru Nomor 52 Tahun 2018
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KRITERIA DAN OBJEK PENGADUAN BAB III TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN BAB IV PENANGANAN PENGADUAN BAB V KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VI EVALUASI DAN MONITORING PENANGANAN PENGADUAN BAB VII PENDANAAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP