DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang ASB Fisik meliputi: a. bangunan; b. jalan; c. jembatan; dan d. pengairan ASB Fisik dimaksud merupakan biaya paling tinggi dari pekerjaan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan dokumen anggaran serta pelaksanaan dan pengendalian anggaran berbasis kinerja. Rincian ASB Fisik dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a disusun dengan berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Fisik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang
2.Bupati adalah Bupati Batang
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Analisis Standar Belanja Fisik selanjutnya disebut ASB Fisik adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja fisik setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Rencana kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu kegiatan atau lebih dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
7.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal, termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa. 3

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya serta penyertaan jenis Kegiatan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Perturan Bupati ini bertujuan:

a.mewujudkan kewajaran dan keadilan anggaran belanja fisik antar perangkat Daerah, antar Program dan Kegiatan sejenis;
b.meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan Kegiatan dan pengendalian anggaran yang efisien dan ekonomis; dan
c.sebagai pedoman dalam perhitungan besaran belanja fisik dalam RKA SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup ASB Fisik dalam Peraturan Bupati ini meliputi Kegiatan belanja fisik di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)ASB Fisik dalam Peraturan Bupati ini menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja fisik atas anggaran yang diajukan berdasarkan batasan alokasi obyek belanja fisik dalam sebuah Kegiatan.

BAB II

PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

Pasal 5

(1)SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah menerapkan ASB Fisik pada saat penyusunan RKA SKPD pada tahapan perencanaan.
(2)ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bangunan;
2. b.jalan;
3. c.jembatan; dan
4. d.pengairan
(3)ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya paling tinggi dari pekerjaan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan dokumen anggaran serta pelaksanaan dan pengendalian anggaran berbasis kinerja.
(4)ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk biaya umum dan keuntungan sebesar paling banyak 15% (lima belas persen) serta pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai estimasi kebutuhan anggaran.
(6)Rincian ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Fisik (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 4

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. Ditetapkan di Batang pada tanggal 2 Januari 2025 Pj. BUPATI BATANG, ttd LANI DWI REJEKI ARI YUDIANTO BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025 NOMOR 1 Salinan sesuai dengan aslinya Ditandatangani secara elektronik oleh; KEPALA BAGIAN HUKUM, BUDIONO, S.H.,M.H. Pembina Tingkat I NIP. 19710331 199003 1 001 Diundangkan di Batang pada tanggal 2 Januari 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, ttd 5 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK RINCIAN ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK NO. KODE AKUN URAIAN ASB FISIK SATUAN NILAI ASB FISIK (Rp) KODE REKENING 1 1.3.03.01.01.0001 ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor M2 6.110.591,04 5.2.03.01.01.0001 2 1.3.03.01.01.0001 ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor M2 3.971.884,18 5.2.03.01.01.0001 3 1.3.03.01.01.0001 ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor M2 2.749.765,97 5.2.03.01.01.0001 4 1.3.03.01.01.0001 ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor M2 2.138.706,87 5.2.03.01.01.0001 5 1.3.03.01.01.0001 ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor M2 6.770.134,75 5.2.03.01.01.0001 6 1.3.03.01.01.0001 ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor M2 4.400.587,59 5.2.03.01.01.0001 7 1.3.03.01.01.0001 ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor M2 3.046.560,64 5.2.03.01.01.0001 8 1.3.03.01.01.0001 ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor M2 2.369.547,16 5.2.03.01.01.0001 9 1.3.03.04.01.0004 ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m M' 5.153.771,50 5.2.03.04.01.0004 10 1.3.03.04.01.0004 ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m M' 3.349.951,48 5.2.03.04.01.0004 11 1.3.03.04.01.0004 ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m M' 2.319.197,18 5.2.03.04.01.0004 12 1.3.03.04.01.0004 ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m M' 1.803.820,03 5.2.03.04.01.0004 6 13 1.3.03.04.01.0004 ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Belakang Tinggi 3,00 m M' 2.757.378,30 5.2.03.04.01.0004 14 1.3.03.04.01.0004 ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Belakang Tinggi 3,00 m M' 1.792.295,90 5.2.03.04.01.0004 15 1.3.03.04.01.0004 ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Belakang Tinggi 3,00 m M' 1.240.820,24 5.2.03.04.01.0004 16 1.3.03.04.01.0004 ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Belakang Tinggi 3,00 m M' 965.082,41 5.2.03.04.01.0004 17 1.3.03.04.01.0004 ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Samping Tinggi 2,00 m M' 2.587.418,70 5.2.03.04.01.0004 18 1.3.03.04.01.0004 ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Samping Tinggi 2,00 m M' 1.681.822,16 5.2.03.04.01.0004 19 1.3.03.04.01.0004 ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Samping Tinggi 2,00 m M' 1.164.338,42 5.2.03.04.01.0004 20 1.3.03.04.01.0004 ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Samping Tinggi 2,00 m M' 905.596,55 5.2.03.04.01.0004 21 1.3.03.01.01.0006 ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Kesehatan (Puskesmas) M2 6.866.910,76 5.2.03.01.01.0006 22 1.3.03.01.01.0006 ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Kesehatan (Puskesmas) M2 4.463.491,99 5.2.03.01.01.0006 23 1.3.03.01.01.0006 ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Kesehatan (Puskesmas) M2 3.090.109,84 5.2.03.01.01.0006 24 1.3.03.01.01.0006 ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Kesehatan (Puskesmas) M2 2.403.418,77 5.2.03.01.01.0006 25 1.3.04.01.01.0010 ASB Perkerasan Paving Block M2 542.088,09 5.2.04.01.01.0010 Pj. BUPATI BATANG, ttd LANI DWI REJEKI

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…