Pemerintah Kabupaten Batang
Pemerintah Kabupaten Batang adalah lembaga pemerintahan daerah yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing wilayah. Kehadiran lembaga ini esensial sebagai representasi negara di tingkat lokal, bertanggung jawab langsung terhadap kebutuhan dan aspirasi warga, serta menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan nasional di daerah. Ruang lingkup operasionalnya mencakup aspek regulasi melalui penyusunan produk hukum daerah, pelayanan publik dasar seperti administrasi kependudukan dan kesehatan, serta implementasi program strategis pembangunan daerah. Hal ini termasuk program peningkatan investasi, pencegahan stunting, pemberdayaan UMKM, pelestarian budaya, dan penanganan dampak perubahan iklim.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batang
Pemerintah Kabupaten Batang mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Kehadiran lembaga ini sangat krusial sebagai representasi negara di tingkat lokal, bertanggung jawab langsung terhadap kebutuhan dan aspirasi warga Batang, serta menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan nasional. Hal ini tercermin dari layanan esensial yang disediakan, mulai dari administrasi kependudukan hingga penanganan bencana, yang secara langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Batang mencakup tiga aspek utama: regulasi, pelayanan, dan program. Aspek regulasi meliputi penyusunan dan penetapan produk hukum daerah seperti peraturan daerah untuk mengatur berbagai sektor. Aspek pelayanan menyediakan berbagai layanan publik dasar dan non-dasar, termasuk kependudukan, perizinan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial. Sementara itu, aspek program melibatkan pelaksanaan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD, serta program sektoral seperti pemberdayaan UMKM dan penanganan kebencanaan.
Beberapa program strategis yang diintervensi oleh Pemerintah Kabupaten Batang menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan. Ini meliputi peningkatan investasi yang terbukti dengan realisasi triwulan I tahun 2026 mencapai Rp3,88 triliun, menduduki posisi nomor satu di Jawa Tengah. Program lain mencakup pencegahan stunting dan peningkatan gizi masyarakat melalui Festival Gemarikan, pemberdayaan UMKM, pelestarian budaya seperti Batik Rifaiyah, serta penanganan dampak perubahan iklim dan lingkungan melalui penanaman mangrove dan pengembangan wisata perikanan.
Pemerintah Kabupaten Batang turut berkontribusi pada isu-isu nasional melalui berbagai inisiatifnya. Capaian investasi yang tinggi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, sementara program Gemarikan berkontribusi pada upaya nasional mengatasi masalah stunting. Upaya pelestarian Batik Rifaiyah memperkaya warisan budaya nasional, dan penanaman mangrove merupakan bagian dari mitigasi serta adaptasi perubahan iklim secara nasional. Selain itu, penyediaan data dan informasi publik melalui PPID mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik secara nasional.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Batang untuk berbagai keperluan penting. Ini termasuk administrasi kependudukan seperti mengurus KTP-el, KIA, akta kelahiran, dan akta kematian. Masyarakat juga berinteraksi untuk perizinan usaha, layanan pendidikan dan kesehatan, informasi ketenagakerjaan, pengajuan bantuan sosial, hingga pelaporan pengaduan dan layanan kedaruratan seperti pemadam kebakaran dan PSC 119 Si Slamet.
Sebagai entitas pemerintahan daerah yang vital, Pemerintah Kabupaten Batang memiliki mandat luas untuk melayani masyarakat dan mendorong pembangunan di wilayahnya. Ruang lingkup tugasnya mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan implementasi program strategis yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Kontribusinya terhadap isu-isu nasional seperti investasi, penanganan stunting, pelestarian budaya, dan mitigasi perubahan iklim menunjukkan peran aktifnya dalam pembangunan bangsa. Berbagai layanan yang disediakan menjadi titik kontak utama bagi warga Batang dalam memenuhi kebutuhan administrasi, sosial, dan darurat mereka.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2017
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan Dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pengelolaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, tujuan dan ruang lingkup, hak dan kewajiban, kawasan tanoa rokok, larangan, peran serta masyarakat, tanggungjawab dan kewajiban, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana danketentuan penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2020
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2019
Perda ini mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, meliputi: Kebijakan BUMD; Pendirian BUMD; Modal BUMD; Organ dan Pegawai BUMD; Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya; Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan BUMD; Penggunaan Laba BUMD; Anak Perusahaan BUMD; PEnugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD; Evaluasi, Restrukturisasi, PErubahan Bentuk Hukum; dan Privatisasi BUMD; PEnggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran BUMD; Kepailitan BUMD; Pembinaan dan Pengawasan BUMD
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2020
Dalam peraturan ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2025
DI dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan SNP, Tenaga Perpustakaan, Penyerahan Karya Cetak, Pegiat Literasi, Forum Komunikasi Perpustakaan, Penghargaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 41 Tahun 2025
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Batang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dimaksud berpedoman pada: a. Renstra Perangkat Daerah; b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; dan c. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2015
Perda Ini Mengatur Mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016