DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Batang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
8.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
9.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 3
11.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

a.penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b.penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c.fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
d.penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:
1. a.Sekretaris DPRD;
2. b.Bagian Umum dan Keuangan;
3. c.Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
4. d.Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. 4

Pasal 7

(1)Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
(2)Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pengoordinasian, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan, serta pelayanan administratif dan teknis ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perencanaan, penganggaran, perlengkapan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi, keuangan, aset dan barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawab Sekretariat DPRD.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

a.pelaksanaan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Bagian Umum dan Keuangan;
b.pelaksanaan dan pengoordinasian upaya peningkatan pelayanan publik pada Bagian Umum dan Keuangan;
c.pengoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran Sekretariat DPRD;
d.pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administratif meliputi perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian, kerumahtanggaan, ketatausahaan, dan kearsipan di lingkungan Sekretariat DPRD;
e.pengoordinasian, pembinaan dan pengembangan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Sekretariat DPRD;
f.pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, zona integritas, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat DPRD;
g.pengoordinasian pengelolaan data dan pelaksanaan dukungan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Sekretariat DPRD;
h.pengoordinasian penyusunan laporan kinerja Sekretariat DPRD;
i.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bagian Umum dan Keuangan; dan
j.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

Susunan Organisasi Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas:

a.Subbagian Program dan Keuangan;
b.Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
c.Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 10

(1)Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
(2)Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Subbagian Program dan Keuangan;
2. b.menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Program dan Keuangan;
3. c.mengumpulkan, mengolah, dan melakukan sistematika data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan secara integrasi dengan bagian; 5
4. d.menyiapkan dan menghimpun bahan untuk keperluan penyusunan anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD;
5. e.melaksanakan verifikasi dan penatausahaan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
6. f.menyiapkan bahan pendukung dan melaksanakan fungsi akuntansi serta penyusunan laporan keuangan Sekretariat DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;
7. g.menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Sekretariat DPRD baik bulanan, triwulan, semester maupun tahunan sesuai peraturan perundang-undangan;
8. h.melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di Subbagian Program dan Keuangan; dan
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

(1)Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
(2)Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. b.menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
3. c.melaksanakan pelayanan administrasi umum dan penatausahaan kearsipan;
4. d.melaksanakan pengelolaan administrasi surat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD;
5. e.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur;
6. f.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian DPRD;
7. g.melaksanakan pengelolaan urusan organisasi, tatalaksana dan kinerja;
8. h.melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…