DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 404

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Batang.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Disdikbud adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang.
9.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang.
10.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut DP3AP2KB adalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batang.
11.Dinas Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dispaperta adalah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang.
12.Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang. 3
13.Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Disparpora adalah Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang.
14.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Disperindagkop dan UKM adalah Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Batang.
15.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
16.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut DPUPR adalah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang.
17.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut DPRKP adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang.
18.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang.
19.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dispermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang.
20.Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Batang.
21.Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang.
22.Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dislutkan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang.
23.Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinsos adalah Dinas Sosial Kabupaten Batang.
24.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disebut Disperpuska adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Batang.
25.Dinas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Disnaker adalah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang.
26.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.
27.Kepala Dinas adalah kepala yang memimpin Dinas Daerah.
28.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang.
29.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Daerah pada Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
30.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
31.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
32.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas terdiri atas:

a.Disdikbud;
b.Satpol PP;
c.DP3AP2KB; 4
d.Dispaperta;
e.Dinas Lingkungan Hidup;
f.Disparpora;
g.Disperindagkop dan UKM;
h.Dinas Kesehatan;
i.DPUPR;
j.DPRKP;
k.Disdukcapil;
l.Dispermades;
m.Dishub;
n.Diskominfo;
o.Dislutkan;
p.Dinsos;
q.Dispepuska;
r.Disnaker; dan
s.DPMPTSP.

Pasal 3

(1)Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Disdikbud mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Disdikbud mempunyai fungsi:

a.perumusan dan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, kegiatan dan anggaran serta pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik, peningkatan standar pelayanan minimal dan upaya peningkatan pemenuhan standar nasional di bidang pendidikan dan kebudayaan;
c.penyelenggaraan pelayanan teknis dan administratif di bidang pendidikan dan kebudayaan;
d.penyelenggaraan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perencanaan, penganggaran, perlengkapan, ketatalaksanaan, kepegawaian, pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi, keuangan, aset dan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas.
e.penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
f.fasilitasi rekomendasi perijinan dan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan pengelolaan kebudayaan daerah; 5
g.pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal yang meliputi pembinaan pengelolaan kelembagaan dan pemenuhan sarana prasarana, pembiayaan, pengembangan kurikulum, standar isi, standar proses dan standar penilaian, pengembangan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini, pengembangan kompetensi lulusan pendidikan nonformal, pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter serta peningkatan prestasi peserta didik;
h.pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pendidikan sekolah dasar yang meliputi pembinaan kelembagaan dan pemenuhan sarana prasarana, pembiayaan, pengembangan kurikulum, standar isi, standar proses dan penilaian, pengembangan kompetensi lulusan, pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter serta peningkatan prestasi peserta didik sekolah dasar;
i.pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pendidikan sekolah menengah pertama yang meliputi pembinaan kelembagaan dan pemenuhan sarana prasarana, pembiayaan, pengembangan kurikulum, standar isi, standar proses dan penilaian, pengembangan kompetensi lulusan, pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter serta peningkatan prestasi peserta didik sekolah menengah pertama;
j.pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
k.pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, pengelolaan, pelindungan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan yang meliputi cagar budaya, permuseuman, kesejarahan, kepurbakalaan, nilai budaya, tradisi, kesenian dan bahasa serta tenaga kebudayaan;
l.koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah;
m.pelaksanaan pembinaan pada UPTD Dinas dan satuan pendidikan Daerah;
n.pelaksanaan fasilitasi stakeholder pendidikan dan kebudayaan;
o.pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
p.penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
q.pelaksanaan evaluasi, pengawasan, pengendalian teknis dan pelaporan tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
r.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di Daerah.

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi Disdikbud terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat;
3. c.Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
4. d.Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
5. e.Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
6. f.Bidang Pembinaan Ketenagaan;
7. g.Bidang Kebudayaan;
8. h.UPTD; dan
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi Disdikbud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 6

Pasal 7

(1)Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Disdikbud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
(2)Dalam melaksanakan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas:
1. a.berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi melalui Dinas yang melaksanakan urusan pendidikan dan kebudayaan dan instansi lain yang terkait;
2. b.menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan kepada Gubernur dan/atau menteri yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan melalui Bupati.

Pasal 8

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pengoordinasian, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan, serta pelayanan administratif dan teknis ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perencanaan, penganggaran, perlengkapan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi, keuangan, aset dan barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:

a.pelaksanaan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan di Sekretariat;
b.pelaksanaan dan pengoordinasian upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan dan Dinas;
c.pengoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran Dinas;
d.pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administratif meliputi perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian, kerumah tanggaan, kehumasan, keprotokolan, ketatausahaan, arsip, hukum, kerjasama dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
e.pengoordinasian, pembinaan dan pengembangan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
f.penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi fasilitasi pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pendidikan tinggi dan kemahasiswaan, fasilitasi penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan dan kebudayaan, fasilitasi pembinaan lembaga perfilman, fasilitasi pengelolaan warisan budaya, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
g.pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, zona integritas, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas; 7
h.pengoordinasian pengelolaan data dan pelaksanaan dukungan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Dinas;
i.pengoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas;
j.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Sekretariat; dan
k.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas:

a.Subbagian Keuangan;
b.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11

(1)Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2)Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Subbagian Keuangan;
2. b.menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
3. c.menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik pada Subbagian Keuangan;
4. d.melaksanakan verifikasi dan penatausahaan pengelolaan anggaran Dinas;
5. e.menyiapkan bahan pendukung dan melaksanakan fungsi akuntansi serta penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
6. f.melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di Subbagian Keuangan; dan
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Isi peraturan

Teks404PDFHirarki

Memuat teks peraturan…