DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 141

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Batang.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Badan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Batang.
9.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang.
10.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Batang.
11.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang. 3
12.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang.
13.Kepala Badan adalah kepala yang memimpin Badan Daerah.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
15.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
17.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan terdiri atas:

a.Bapperida;
b.BPKPAD;
c.BKPSDM;
d.Bakesbangpol; dan
e.BPBD.

Pasal 3

(1)Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Badan dipimpin oleh Kepala Badan.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Bapperida mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bapperida mempunyai fungsi:

a.perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan strategis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; 4
b.penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
d.pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
e.pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dari seluruh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
f.penyusunan dan perumusan rencana pembangunan daerah baik rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan;
g.pengembangan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
h.pengembangan rencana program pembangunan yang bersifat lintas sektoral maupun lintas Perangkat Daerah;
i.perumusan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah;
j.pelaksanaan desiminasi dan sosialisasi serta publikasi hasil penelitian dan pengembangan di daerah;
k.pengoordinasian sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
l.pelayanan teknis dan administrastif di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
m.penyiapan data dan informasi bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
n.penyelenggaraan kesekretariatan Badan;
o.pengoordinasian, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; dan
p.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi Bapperida terdiri atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat;
3. c.Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
4. d.Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
5. e.Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
6. f.Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
7. g.Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
8. h.UPTD; dan
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi Bapperida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Bapperida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. 5

Pasal 8

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pengoordinasian, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan, serta pelayanan administratif dan teknis ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perencanaan, penganggaran, perlengkapan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi, keuangan, aset dan barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawab Badan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:

a.pelaksanaan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan di Sekretariat;
b.pelaksanaan dan pengoordinasian upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan dan Badan;
c.pengoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran Badan;
d.pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administratif meliputi perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian, kerumahtanggaan, kehumasan, keprotokolan, ketatausahaan, arsip, hukum, kerjasama dan dokumentasi di lingkungan Badan;
e.pengoordinasian, pembinaan dan pengembangan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Badan;
f.pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, zona integritas, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan;
g.pengoordinasian pengelolaan data dan pelaksanaan dukungan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Badan;
h.pengoordinasian penyusunan laporan kinerja Badan;
i.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Sekretariat; dan
j.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas:

a.Subbagian Keuangan;
b.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11

(1)Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2)Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Subbagian Keuangan;
2. b.menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
3. c.menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik pada Subbagian Keuangan; 6
4. d.melaksanakan verifikasi dan penatausahaan pengelolaan anggaran Badan;
5. e.menyiapkan bahan pendukung dan melaksanakan fungsi akuntansi serta penyusunan laporan keuangan Badan sesuai peraturan perundang-undangan;
6. f.melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di Subbagian Keuangan; dan
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Isi peraturan

Teks141PDFHirarki

Memuat teks peraturan…