DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, BHPR, Penentuan Besaran BHPR, Pengelolaan BHPR, Tata Cara Pencairan dan Penyaluran, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tk II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kebupaten Daerah Tk II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Batang
4.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang.
5.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dispermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Batang.
7.Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Batang
8.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur peyelenggara Pemerintahan Desa.
11.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya di sebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaran Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13.Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPR adalah alokasi yang diberikan kepada Desa, yang bersumber dari realisasi penerimaan pendapatan dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
14.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
15.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

BAB II

BHPR

Pasal 2

BHPR ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III

PENENTUAN BESARAN BHPR

Pasal 3

(1)Besaran BHPR ditetapkan berdasarkan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2 (dua) tahun sebelumnnya yang dirinci menurut Desa.
(2)Asas yang dipergunakan dalam penentuan besaran BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
1. a.asas merata merupakan besaran BHPR yang sama untuk setiap Desa; dan
2. b.asas adil merupakan besaran BHPR secara proporsional berdasarkan realisasi PBB-P2 Desa dan Realisasi Pajak Daerah lainnya serta realisasi Retribusi Daerah masing-masing Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel.
(3)Penetapan BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara:
1. a.sebesar 60% (enam puluh persen) secara merata; dan
2. b.sebesar 40% (empat puluh persen) secara proposional berdasar realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing.
(4)BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan rumus:

1.BHX = (60% x BHPRR) + (40% x BHPRPX) Keterangan : BHX : Bagi Hasil untuk Desa X BHPRR : Bagi Hasil Rata yang diterima Desa BHPRPX : Bagi Hasil Proporsional untuk Desa X 4
2.BHPRPX = (80% x BHPBBX) + (20% x BHPDLX) Keterangan : BHPRPX : Bagi Hasil proporsional untuk Desa X BHPBBX : Bagi Hasil proporsional berdasarkan realisasi PBB-P2 Desa X BHPDLX : Bagi Hasil proporsional berdasarkan realisasi Pajak Daerah lainnya dan Retribusi Daerah Desa X
3.BHPBBX = RPBBX : RPBBK Keterangan : BHPBBX : Bagi Hasil proporsional berdasarkan realisasi PBB-P2 Desa X RPBBX : Realisasi PBB-P2 Desa X RPBBK : Realisasi PBB-P2 total Daerah
4.BHPDLX = RPDLX : RPDLK Keterangan : BHPDLX : Bagi Hasil proporsional berdasarkan realisasi Pajak Daerah lainnya dan Retribusi Daerah Desa X RPDLX : Realisasi Pajak Daerah lainnya dan Retribusi Daerah Desa X RPDLK : realisasi Pajak Daerah lainnya dan Retribusi Daerah total kabupaten

(5)Besaran BHPR setiap Desa dan pembagiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN BHPR

Pasal 4

(1)Pengelolaan BHPR merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku pemegang kekuasaaan umum Keuangan Desa.
(2)Prinsip pengelolaan BHPR di Desa sebagai berikut:
1. a.BHPR dikelola dalam satu kesatuan dengan pengelolaan Keuangan Desa;
2. b.BHPR merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APB Desa;
3. c.BHPR dikelola secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien; dan
4. d.penggunaan BHPR dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

BAB V

TATA CARA PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pasal 5

(1)Penyaluran BHPR dilakukan setelah anggaran pendapatan dan belanja Daerah di tetapkan.
(2)Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tahap I mulai bulan Februari; dan
2. b.tahap II mulai pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus.
(3)Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk memberikan tunjangan lainnya berupa tunjangan hari raya bagi kepala Desa dan perangkat Desa.
(4)Besaran tunjangan lainnya bagi kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
(5)Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. 5
(6)Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah yang disalurkan pada tahap II dan digunakan untuk:
1. a.administrasi pemungutan PBB-P2;
2. b.penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang, PBB-P2;
3. c.membantu sosialisasi PBB-P2;
4. d.penyelenggaraan kegiatan inovasi PBB-P2 tingkat Desa;
5. e.mendukung pendataan wajib pajak baru; dan
6. f.mendukung penyelesaian permasalahan PBB-P2 di tingkat Desa.
(7)Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah yang disalurkan pada tahap II dan digunakan untuk mendukung kegiatan:
1. a.tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
2. b.lembaga pemberdayaan masyarakat Desa;
3. c.karang taruna; dan
4. d.satuan perlindungan masyarakat.

Pasal 6

(1)Dalam hal alokasi BHPR berdasarkan data realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat selisih dengan BHPR yang telah disalurkan, maka terdapat kurang salur/lebih salur.
(2)Kurang salur/lebih salur BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan alokasi BHPR tahun anggaran berikutnya.
(3)Alokasi BHPR kurang salur/lebih salur sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Permohonan pencairan BHPR dilakukan oleh Kepala Desa setelah APB Desa tahun berkenaan ditetapkan.
(2)Permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkas kelengkapannya, ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dispermades.
(3)Berkas kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi Kecamatan.
(4)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) telah lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan, Camat mengajukan permohonan pencairan berdasarkan rekapitulasi dari permohonan yang diajukan Desa untuk disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dispermades.
(5)Dalam hal permohonan Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) telah lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan, Kepala Dispermades mengajukan proses pencairan dana kepada Kepala BPKPAD.
(6)BPKPAD memroses pencairan sesuai ketentuan perundang-undangan setelah menerima pengajuan proses pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7)Setelah pengajuan proses pencairan dana telah lengkap dan benar, BPKPAD mentransfer pengajuan BHPR melalui rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
(8)Dalam hal berkas tidak lengkap dan benar maka dikembalikan kepada Pemerintah Desa untuk diperbaiki dan dikirim kembali kepada Kecamatan.

Pasal 8

(1)Kelengkapan permohonan pencairan BHPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) meliputi:
1. a.tahap I:
  1. 1.laporan realisasi penyerapan BHPR tahun anggaran sebelumnya dari aplikasi/sistem informasi resmi Pemerintah;
  2. 2.surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan BHPR bermeterai cukup yang ditanda tangani oleh kepala Desa; 6
  3. 3.fotokopi rekening kas Desa (RKD); dan
  4. 4.tanda terima tunjangan lain kepada kepala Desa dan perangkat Desa yang telah ditandatangani.
2. b.tahap II:
  1. 1.rencana penggunaan BHPR;
  2. 2.rincian rencana anggaran biaya (RAB);
  3. 3.surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan BHPR bermeterai cukup yang ditandatangani oleh kepala Desa;
  4. 4.fotokopi rekening kas Desa (RKD);
  5. 5.capaian PBB-P2 tahun sebelumnya tercapai 100% (seratus persen) sampai dengan pengajuan pencairan dibuktikan dengan surat keterangan dari BPKPAD;
(2)Dalam hal capaian PBB-P2 tahun sebelumnya tidak tercapai 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5, maka BHPR dicairkan sesuai dengan persentase realisasi PBB-P2 tahun sebelumnya.
(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dengan membubuhkan stempel verifikasi dan paraf serta dibuatkan berita acara verifikasi.
(4)Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) dengan melampirkan:
1. a.berita acara verifikasi kelengkapan berkas;
2. b.fotokopi rekening kas Desa;
3. c.tanda terima tunjangan lain/rencana pengeluaran BHPR;
4. d.surat pernyataan kegiatan pelaksanaan BHPR sudah tercantum APB Desa bermeterai cukup yang ditandatangani oleh kepala Desa; dan
5. e.Surat pernyataan tanggungjawab mutlak penggunaan BHPR bermeterai cukup yang ditandatangani oleh kepala Desa;
(5)Surat permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(5)dengan melampirkan:
1. a.fotokopi rekening kas Desa; dan
2. b.rekapitulasi pengajuan pencairan BHPR Desa.

Pasal 9

Format kelengkapan berkas pengajuan BHPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Dalam hal terdapat sisa BHPR tahun sebelumnya yang belum dicairkan karena tidak tercapai target yang ditentukan, maka pencairan BHPR tahun sebelumnya dilakukan setelah anggaran pendapatan dan belanja Daerah Perubahan disetujui, dengan proses sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Pelaporan pelaksanaan BHPR terintegrasi dengan pelaporan pelaksanaan APB Desa sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…