DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan 2 Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Batang.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Badan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas/Badan.
10.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
11.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. 3

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.UPTD Balai Benih Pertanian pada Dinas Pangan dan Pertanian, dengan tipe UPTD Kelas A;
2. b.UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak pada Dinas Pangan dan Pertanian, dengan tipe UPTD Kelas A.
3. c.UPTD Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup, dengan tipe UPTD Kelas A;
4. d.UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum pada Dinas Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum, dengan Tipe UPTD Kelas A, terdiri atas:
  1. 1.UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum Wilayah Batang, dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Batang, Kecamatan Kandeman dan Kecamatan Warungasem;
  2. 2.UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum Wilayah Subah, dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Subah, Kecamatan Tulis dan Kecamatan Pecalungan;
  3. 3.UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum Wilayah Bandar, dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Bandar, Kecamatan Blado, dan Kecamatan Wonotunggal;
  4. 4.UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum Wilayah Bawang, dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Reban, Kecamatan Tersono dan Kecamatan Bawang; dan
  5. 5.UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum Wilayah Limpung, dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Limpung, Kecamatan Banyuputih dan Kecamatan Gringsing.
5. e.UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan, dengan tipe UPTD Kelas A;
6. f.UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan, dengan tipe UPTD Kelas A.
7. g.UPTD Public Safety Center (PSC) 119 Si Slamet pada Dinas Kesehatan, dengan tipe UPTD Kelas A.
8. h.UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan Tipe UPTD B.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)UPTD Balai Benih Pertanian merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pangan dan Pertanian.
(2)UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian. 4

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Pertanian terdiri atas:
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Subbagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Subbagian Tata Usaha dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
(3)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
(4)Bagan susunan organisasi UPTD Balai Benih Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

UPTD Balai Benih Pertanian mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pangan dan Pertanian.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Balai Benih Pertanian mempunyai fungsi:

a.penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran UPTD;
b.penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik pada UPTD;
c.pelaksanaan pengembangan benih/bibit untuk menyediakan bibit yang berkualitas;
d.pelaksanaan produksi dan perbanyakan benih sebar bersertifikat kepada produsen/masyarakat;
e.pelaksanaan penerapan teknologi pembenihan, baik di lapangan maupun pada proses pengolahan, penyimpanan dan penyaluran benih;
f.pelaksanaan perbanyakan varietas unggul baru spesifik lokasi yang telah dilepas agar dapat dikembangkan di masyarakat;
g.pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan balai benih hortikultura;
h.penyediaan sarana pelatihan dan magang bagi petani, pelajar dan masyarakat;
i.pelaksanaan kegiatan dalam upaya ikut menstabilkan/mengendalikan harga beras melalui pembelian Gabah Kering Giling (GKG) petani yang berkualitas di daerah;
j.pelayanan jasa operasional penggilingan gabah (rice mill) dan pengeringan gabah masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian;
k.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPTD; dan
l.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6. 5

Pasal 8

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

a.menyiapkan bahan perencanaan dan program kerja di UPTD;
b.melaksanakan kegiatan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, kehumasan dan urusan rumah tangga;
c.melaksanakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
d.melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
e.melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
f.menyusun laporan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran kegiatan UPTD; dan
g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

(1)UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pangan dan Pertanian.
(2)UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian.

Pasal 10

(1)Susunan Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak terdiri atas:
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Subbagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Subbagian Tata Usaha dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
(3)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
(4)Bagan susunan organisasi UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pangan dan Pertanian.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…