(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp l .545.905.380.800,00 (satu triliun lima ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus lima juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah rupiah), yang terdiri atas:
a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.440.294.530.000,00 (satu triliun empat ratus empat puluh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
a.dana desa sebesar Rp 224.459.121.000,00 (dua ratus dua puluh empat miliar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu rupiah)
b.insentif fiskal sebesar Rp 7.298.922.000,00 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah)
c.dana bagi hasil sebesar Rp 42.453.684.000,00 (empat puluh dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) terdiri atas :
1) dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 6.019.025.000,00 (enam miliar sembilan belas juta dua puluh lima ribu rupiah); 2) dana bagi hasil pph pasal 21 sebesar Rp 19.279.718.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus tujuh puluh sembilanjuta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah); 3) dana bagi hasil pph pasal 25 dan pasal 29/WPOPDN sebesar Rp 858.621.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) 4) dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp 14.978.556.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah); 5) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) gas bumi sebesar Rp 41.915.000,00 ( empat puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah); 6) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) pengusahaan panas bumi sebesar Rp 4.438.000,00 (empatjuta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); 7) dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) mineral dan batubara-royalty sebesar Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah); 8) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) kehutanan- provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp 304.826.000,00 (tiga ratus empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah); 9) dana bagi hasil sumber daya alam (sda) perikanan sebesar Rp 966.264.000,00 (sembilan ratus enam puluh enamjuta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)
c.dana alokasi umum, sebesar Rp 849.930.643.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) terdiri atas :
1) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp 787.374.210.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) 2) DAU tambahan dukungan pendanaan kelurahan sebesar Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah)
d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp230.125.000.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar seratus dua puluh limajuta rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 159.895.862.738,00,00 (seratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 17.774.761.093,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh tiga rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.894.183.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
6
7.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: