DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Batang

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peratturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 8, perubahan Pasal 21.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap pekerja berhak mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar terhadap Pekerja Rentan dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja dan kematian;
b.bahwa untuk mengoptimalkan pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan maka perlu memperluas cakupan baik dari aspek calon peserta maupun sumber penganggaran;
c.bahwa Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika masyarakat sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan; BUPATIBATANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERUBAHANATASPERATURANBUPATINOMOR30 TAHUN2024 TENTANG JAMINANSOSIALKETENAGAKERJAANBAGIPEKERJARENTAN TENTANG PERATURANBUPATI BATANG NOMOR so TAHUN2025 BUPATI BATANG PROVINS! JAWA TENGAH 2

Pasal 8

(1)Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.warga Daerah;
2. b.memiliki KTP elektronik;
3. c.berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun saat didaftarkan;
4. d.salah satu anggota keluarga dalam satu kartu keluarga tidak ada yang menjadi Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Negara Republik Indonesia/pegawai badan usaha milik negara/ pegawai badan usaha milik Daerah;
5. e.belum terdaftar sebagai peserta program JKK dan JKM; dan
6. f.merupakan pekerja rentan yang tercatat dalam basis data kesejahteraan sosial yang dikeluarkan pemerintah.
(2)Basis data kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f) merupakan basis data yang digunakan Daerah untuk menentukan sasaran bantuan sosial.
(3)Dalam hal jumlah pekerja rentan melebihi kemampuan anggaran Daerah, Dinas dapat melakukan pemrioritasan sesuai dengan kategori tingkat kesejahteraan dalam basis data kesejahteraan sosial.
(4)Pemrioritasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
1. a.diutamakan kategori miskin ekstrim;
2. b.dalam hal kategori miskin ekstrim sudah terpenuhi dan masih tersedia anggaran, maka dapat dipergunakan untuk kategori sangat miskin;
3. c.dalam hal kategori sangat miskin sudah terpenuhi dan masih tersedia anggaran, maka dapat dipergunakan untuk kategori miskin; dan
  1. 1.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 Nomor 30) diubah sebagai berikut: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN. Menetapkan MEMUTUSKAN: 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 3 BERITADAERAHKABUPATENBATANGTAHUN2025 NOMORsa LANIDWIREJEKI SEKRETARIS DA~TEN BATANG, _..., Diundangkan di Batang pada tanggal ~Ii r<lorest zozs M. FAIZKURNIAWAN Ditetapkan di Batang pada tanggal :J.4 Mare I: ~ois Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Pasal 21

( 1) Pembiayaan pelaksanaan Program J aminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah dibebankan pada:

a.APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
b.dana tanggung jawab sosial perusahaan ( corporate social responsibility); dan/ a tau
c.anggaran BPJS Ketenagakerjaan.

(2)Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk iuran peserta oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan terhadap kegiatan verifikasi calon peserta, sosialisasi, monitoring, pembinaan dan pengawasan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.

2.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

d.dalam hal kategori miskin melebihi ketersedian anggaran, maka diprioritaskan sesuai urutan usia dari usia yang tertua.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 21

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 21

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024