DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penganggaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati, Presentase Pembagian Biaya Penunjang Operasional Bupati da Wakil Bupati dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel, serta sebagai dasar hukum pertanggungjawaban biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu membagi biaya penunjang operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati Batang;
c.bahwa pembagian biaya penunjang operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Persentase Pembagian Biaya Penunjang Operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati Masa Jabatan 2025-2030; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 2 diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSENTASE PEMBAGIAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI MASA JABATAN 2025-2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Batang.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang.
5.Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

BAB II

PENGANGGARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

(1)Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(2)Penganggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak 0,15 % (nol koma lima belas persen) dari pendapatan asli Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah. 3
(3)Penganggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
(4)Penganggaran Biaya Penunjang Operasional dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah.

BAB III

PERSENTASE PEMBAGIAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 3

Persentase pembagian Biaya Penunjang Operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan 2025-2030 sebagai berikut:

a.persentase biaya penunjang operasional bagi Bupati sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari total anggaran Biaya Penunjang Operasional dalam 1 (satu) tahun anggaran; dan
b.persentase Biaya Penunjang Operasional bagi Wakil Bupati sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari total anggaran Biaya Penunjang Operasional dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 4

Persentase pembagian Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik sampai dengan akhir masa jabatan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. Ditetapkan di Batang pada tanggal 8 April 2025 BUPATI BATANG, ttd M. FAIZ KURNIAWAN Diundangkan di Batang pada tanggal 8 April 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, ttd SRI PURWANINGSIH BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025 NOMOR 23 Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM, BUDIONO, SH.,MH. Pembina Tingkat I NIP. 19710331 199003 1 001

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…