DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar harga satuan yang meliputi: a. satuan biaya honorarium; b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor; d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan e. satuan biaya pemeliharaan. Standar harga satuan dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang standar harga satuan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun 2026; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
2. 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6867);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. 6.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Batang.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
7.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
9.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
10.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
11.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. 3
12.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
13.Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19.Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
20.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
21.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
22.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau Unit SKPD pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

BAB II

STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan standar harga satuan tahun 2026.
(2)Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.satuan biaya honorarium;
2. b.satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. c.satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
4. d.satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan 4
5. e.satuan biaya pemeliharaan.
(3)Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1)Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipergunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
(2)Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
2. b.referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
3. c.bahan perhitungan pagu indikatif APBD.
(3)Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran Kegiatan; dan
2. b.estimasi, merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

(1)Standar harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadang kendaraan bermotor, berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk dan/atau e-catalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(2)Standar harga satuan untuk buku perpustakaan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit dan/atau e-catalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(3)Standar harga satuan obat-obatan generik berdasarkan pada harga yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, dan untuk obat non generik berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh pabrik obat dan/atau e- catalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 5

(1)Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.
(2)Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan perubahan apabila:
1. a.terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau Daerah;
2. b.terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar tertinggi; dan berdampak pada kebutuhan Kegiatan SKPD.
(2)Perubahan standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati.
(3)Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.usul perubahan diajukan Kepala SKPD kepada Ketua Tim Standarisasi;
2. b.Tim melakukan kajian terhadap usulan perubahan dimaksud; 5
3. c.dalam hal usulan perubahan diterima, akan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.
(4)Tim standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Khusus perencanaan pengadaan Barang/Jasa selain biaya pemeliharaan dan pengadaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dan huruf e, berpedoman pada referensi tambahan/suplemen daftar harga pengadaan Barang/Jasa.
(2)Referensi tambahan/suplemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Tambahan/suplemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan perubahan apabila:
1. a.terdapat penambahan jenis (item) satuan tambahan yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
2. b.terjadi perubahan harga pada standar harga satuan dalam suplemen.
(2)Perubahan satuan tambahan/suplemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.usul perubahan diajukan Kepala Perangkat Daerah kepada ketua Tim Standarisasi;
2. b.tim melakukan kajian terhadap usulan perubahan tersebut;
3. c.dalam hal usulan perubahan tambahan/suplemen diterima, akan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. Ditetapkan di Batang pada tanggal 05 Mei 2025 BUPATI BATANG, ttd M. FAIZ KURNIAWAN Diundangkan di Batang pada tanggal 05 Mei 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, ttd SRI PURWANINGSIH BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025 NOMOR 27 Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM, BUDIONO, S.H., M.H. Pembina Tingkat I NIP. 19710331 199003 1 001 1 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2026 SATUAN BIAYA HONORARIUM Satuan biaya honorarium ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran. Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan;
2.Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
3.Honorarium Pengguna Anggaran;
4.Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/ Panitia;
5.Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
6.Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara;
7.Honorarium Penyuluh atau Pendampingan Non ASN;
8.Honorarium Rohaniawan;
9.Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website;
10.Honorarium Penyelenggaraan Ujian;
11.Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Propinsi, Kabupaten, Kota;
12.Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Diklat;
13.Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
14.Honorarium Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara Profesional.
1.Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada: 1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); 1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD); 1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan 1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu. Honorarium Penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA.
b.Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai dilingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu 2 diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai pagu belanja pegawai yang dikelola.
c.Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut: 1) Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA: a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan b) KPA yang dibantu PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu. 2) Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK. 3) Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut: a) Jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan b) Besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD. 4) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; 5) Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
1. 2.Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.
2. 3.Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pengguna Anggaran Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:
a.Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau
b.Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium tersebut.
1. 4.Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia 4.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas Honorarium diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, 3 diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, focus group discussion dan kegiatan sejenis (tidak termasuk diklat). Honorarium diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
b.Narasumber atau pembahas berasal dari: 1) Luar SKPD penyelenggara atau masyarakat; atau 2) Dalam SKPD penyelenggara apabila peserta dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.
c.Dalam hal narasumber atau pembahas berasal dari SKPD penyelenggara, maka honorarium yang diberikan sebesar 50% dari honorarium tersebut. 4.2 Honorarium Moderator Honorarium diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sispil Negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, focus group discussion dan kegiatan sejenis (tidak termasuk kegiatan diklat). Honorarium diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; atau
b.Moderator berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat. 4.3 Honorarium Pembawa Acara Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD dan/atau masyarakat. 4.4 Honorarium Panitia Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat berwenang sebagai panitia pelaksanaan kegiatan seminas, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya dan kegiatan sejenis sepanjang peserta berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Non Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Jika jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat menerima honorarium maksimal 10% dari jumlah peseta. 4 I II III 1 Pejabat Eselon I dan Eselon II 2 3 4 2 Pejabat Eselon III 3 4 5 3 Pejabat Eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional 5 6 7 JabatanNo Klasifikasi Jika jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, maka jumlah panitia yang dapat diberi honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
1. 5.Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III dan pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:
a.Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan.
b.Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan.
c.Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan. 5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
a.Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur
b.Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah; 1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkutan; 2) Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah,
c.Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
d.Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;
e.Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien. 5 5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan adminstratif untuk menunjang tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
a.Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
b.Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.
1. 6.Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara 6.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli Honorarium diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian dibidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium yang dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium tersebut. 6.2 Honorarium Beracara Honorarium diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.
2. 7.Honorarium Penyuluh atau Pendampingan Non ASN Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:
a.Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; 6
b.Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
c.Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling diberikan 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
d.Lulusan Sarjana (S2) diberikan paling diberikan 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
e.Lulusan Doktor (S3) diberikan paling diberikan 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.
1. 8.Honorarium Rohaniawan Honorarium diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.
2. 9.Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website 9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal Honorarium diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal. 9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu. 9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website Honorarium diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud. 7
3. 10.Honorarium Penyelenggara Ujian Honorarium diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
4. 11.Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota Honorarium diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
5. 12.Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 12.1. Honorarium Penceramah Honorarium diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
b.Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
c.Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah. 12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Honorarium diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara. 12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Honorarium diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dengan ketentuan sebagai berikut: 8
a.Bagi widyaiswara honorarium diberikan atas kelebihan jam tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
b.Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusun modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen). 12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Honorarium diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
b.Dilakukan secara selektif;
c.Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
d.Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honor paling banyak 4 (empat) orang;
e.Jam pelajaran yang digunakan untuk penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.
1. 13.Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Honorarium diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah dengan jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.
2. 14.Honorarium Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara Profesional Honorarium diberikan untuk jasa narasumber, moderator atau pembawa acara professional (pakar, praktisi atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi dan kegiatan sejenisnya. 9 No Uraian Spesifikasi Harga Satuan Ket I. Satuan Biaya Honorarium 1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kategori 1-Nilai pagu s/d 100Jt 728.000 OB - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kategori 1-Nilai pagu s/d 100Jt 707.000 OB - Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Kategori 1-Nilai pagu s/d 100Jt 280.000 OB - Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Kategori 1-Nilai pagu s/d 100Jt 170.000 OB - Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Kategori 1-Nilai pagu s/d 100Jt 130.000 OB - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kategori 2-diatas 100Jt s/d 250Jt 875.000 OB - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kategori 2-diatas 100Jt s/d 250Jt 847.000 OB - Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Kategori 2-diatas 100Jt s/d 250Jt 336.000 OB - Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Kategori 2-diatas 100Jt s/d 250Jt 210.000 OB - Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Kategori 2-diatas 100Jt s/d 250Jt 155.000 OB - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kategori 3-diatas 250Jt s/d 500Jt 1.015.000 OB - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kategori 3-diatas 250Jt s/d 500Jt 987.000 OB - Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Kategori 3-diatas 250Jt s/d 500Jt 399.000 OB - Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Kategori 3-diatas 250Jt s/d 500Jt 250.000 OB - Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Kategori 3-diatas 250Jt s/d 500Jt 185.000 OB - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kategori 4-diatas 500Jt s/d 1 M 1.162.000 OB - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kategori 4-diatas 500Jt s/d 1 M 1.127.000 OB - Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Kategori 4-diatas 500Jt s/d 1 M 462.000 OB - Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Kategori 4-diatas 500Jt s/d 1 M 285.000 OB - Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Kategori 4-diatas 500Jt s/d 1 M 215.000 OB 10 No Uraian Spesifikasi Harga Satuan Ket I. Satuan Biaya Honorarium 1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kategori 5-diatas 1 M s/d 2,5 M 1.379.000 OB - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kategori 5-diatas 1 M s/d 2,5 M 1.337.000 OB - Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Kategori 5-diatas 1 M s/d 2,5 M 539.000 OB - Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Kategori 5-diatas 1 M s/d 2,5 M 335.000 OB - Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Kategori 5-diatas 1 M s/d 2,5 M 250.000 OB - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kategori 6-diatas 2,5 M s/d 5 M 1.596.000 OB - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kategori 6-diatas 2,5 M s/d 5 M 1.547.000 OB - Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Kategori 6-diatas 2,5 M s/d 5 M 616.000 OB - Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Kategori 6-diatas 2,5 M s/d 5 M 385.000 OB - Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Kategori 6-diatas 2,5 M s/d 5 M 285.000 OB - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kategori 7-diatas 5 M s/d 10 M 1.813.000 OB - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kategori 7-diatas 5 M s/d 10 M 1.764.000 OB - Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Kategori 7-diatas 5 M s/d 10 M 693.000 OB - Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Kategori 7-diatas 5 M s/d 10 M 430.000 OB - Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Kategori 7-diatas 5 M s/d 10 M 320.000 OB - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kategori 8-diatas 10 M s/d 25 M 2.107.000 OB - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kategori 8-diatas 10 M s/d 25 M 2.044.000 OB - Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Kategori 8-diatas 10 M s/d 25 M 875.000 OB - Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Kategori 8-diatas 10 M s/d 25 M 545.000 OB - Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Kategori 8-diatas 10 M s/d 25 M 405.000 OB 11 No Uraian Spesifikasi Harga Satuan Ket I. Satuan Biaya Honorarium 1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kategori 9-diatas 25 M s/d 50 M 2.394.000 OB - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kategori 9-diatas 25 M s/d 50 M 2.324.000 OB - Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Kategori 9-diatas 25 M s/d 50 M 1.064.000 OB - Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Kategori 9-diatas 25 M s/d 50 M 660.000 OB - Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Kategori 9-diatas 25 M s/d 50 M 490.000 OB - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kategori 10-diatas 50 M s/d 75 M 2.688.000 OB - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kategori 10-diatas 50 M s/d 75 M 2.604.000 OB - Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Kategori 10-diatas 50 M s/d 75 M 1.246.000 OB - Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Kategori 10-diatas 50 M s/d 75 M 775.000 OB - Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Kategori 10-diatas 50 M s/d 75 M 575.000 OB - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kategori 11-diatas 75 M s/d 100 M 2.975.000 OB - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kategori 11-diatas 75 M s/d 100 M 2.891.000 OB - Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Kategori 11-diatas 75 M s/d 100 M 1.428.000 OB - Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Kategori 11-diatas 75 M s/d 100 M 890.000 OB - Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Kategori 11-diatas 75 M s/d 100 M 665.000 OB - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kategori 12-diatas 100 M s/d 250 M 3.339.000 OB - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kategori 12-diatas 100 M s/d 250 M 3.241.000 OB - Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Kategori 12-diatas 100 M s/d 250 M 1.708.000 OB Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Kategori 12-diatas 100 M s/d 250 M 1.060.000 OB - Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Kategori 12-diatas 100 M s/d 250 M 790.000 OB 12 No Uraian Spesifikasi Harga Satuan Ket I. Satuan Biaya Honorarium 1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kategori 13-diatas 250 M s/d 500 M 3.703.000 OB - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kategori 13-diatas 250 M s/d 500 M 3.591.000 OB - Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Kategori 13-diatas 250 M s/d 500 M 1.981.000 OB - Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Kategori 13-diatas 250 M s/d 500 M 1.235.000 OB - Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Kategori 13-diatas 250 M s/d 500 M 920.000 OB - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kategori 14-diatas 500 M s/d 750 M 4.067.000 OB - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kategori 14-diatas 500 M s/d 750 M 3.948.000 OB - Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Kategori 14-diatas 500 M s/d 750 M 2.261.000 OB - Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Kategori 14-diatas 500 M s/d 750 M 1.405.000 OB - Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Kategori 14-diatas 500 M s/d 750 M 1.045.000 OB - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kategori 15-diatas 750 M s/d 1 Triliun 4.431.000 OB - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kategori 15-diatas 750 M s/d 1 Triliun 4.298.000 OB - Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Kategori 15-diatas 750 M s/d 1 Triliun 2.534.000 OB - Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Kategori 15-diatas 750 M s/d 1 Triliun 1.580.000 OB - Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Kategori 15-diatas 750 M s/d 1 Triliun 1.175.000 OB - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kategori 16-diatas 1 Triliun 5.159.000 OB - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kategori 16-diatas 1 Triliun 4.998.000 OB - Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Kategori 16-diatas 1 Triliun 3.094.000 OB - Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Kategori 16-diatas 1 Triliun 1.920.000 OB - Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Kategori 16-diatas 1 Triliun 1.430.000 OB 13 No Uraian Spesifikasi Harga Satuan Ket I. Satuan Biaya Honorarium 2 2.1 Kepala ULP 700.000 OB 2.2 Sekretariat/staf Pendukung ULP 525.000 OB 3 Honorarium Pengguna Anggaran 3.1 Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) - Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Nilai pagu pengadaan diatas 100M s/d 250 M 1.790.000 O/P - Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Nilai pagu pengadaan diatas 250M s/d 500 M 2.015.000 O/P - Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Nilai pagu pengadaan diatas 500M s/d 750 M 2.245.000 O/P - Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Nilai pagu pengadaan diatas 750M s/d 1 T 2.470.000 O/P - Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Nilai pagu pengadaan diatas 1 T 2.505.000 O/P 3.2 Pengadaan Barang (Non Konstruksi) - Pengadaan Barang (Non Konstruksi) Nilai pagu pengadaan diatas 100M s/d 250 M 1.615.000 O/P - Pengadaan Barang (Non Konstruksi) Nilai pagu pengadaan diatas 250M s/d 500 M 1.820.000 O/P - Pengadaan Barang (Non Konstruksi) Nilai pagu pengadaan diatas 500M s/d 750 M 2.020.000 O/P - Pengadaan Barang (Non Konstruksi) Nilai pagu pengadaan diatas 750M s/d 1 T 2.225.000 O/P - Pengadaan Barang (Non Konstruksi) Nilai pagu pengadaan diatas 1 T 2.505.000 O/P 3.3 Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) - Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) Nilai pagu pengadaan jasa konsltansi /jasa lainnya diatas 10M s/d 25 M 755.000 O/P - Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) Nilai pagu pengadaan jasa konsltansi /jasa lainnya diatas 25M s/d 50 M 875.000 O/P - Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) Nilai pagu pengadaan jasa konsltansi /jasa lainnya diatas 50M s/d 75 M 995.000 O/P - Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) Nilai pagu pengadaan jasa konsltansi /jasa lainnya diatas 75M s/d 100 M 1.115.000 O/P - Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) Nilai pagu pengadaan jasa konsltansi /jasa lainnya diatas 100M s/d 250 M 1.280.000 O/P - Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) Nilai pagu pengadaan jasa konsltansi /jasa lainnya diatas 250M s/d 500 M 1.440.000 O/P - Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) Nilai pagu pengadaan jasa konsltansi /jasa lainnya diatas 500M s/d 750 M 1.600.000 O/P - Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) Nilai pagu pengadaan jasa konsltansi /jasa lainnya diatas 750M s/d 1 T 1.760.000 O/P - Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) Nilai pagu pengadaan jasa konsltansi /jasa lainnya diatas 1 T 1.980.000 O/P Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan barang dan Jasa (UKPBJ) 14 No Uraian Spesifikasi Harga Satuan Ket I. Satuan Biaya Honorarium 4 Honorarium Narasumber /Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia 4.1 Honorarium Narsum/Pembahas - Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/Yang disetarakan 1.700.000 OJ - Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan 1.400.000 OJ - Pejabat Esselon I /Yang disetarakan 1.200.000 OJ - Pejabat Esselon II /Yang disetarakan 1.000.000 OJ - Pejabat Esselon III ke bawah /Yang disetarakan 900.000 OJ 4.2 Honorarium Moderator 350.000 OK 4.3 Honorarium Pembawa Acara 200.000 OK 4.4 Honorarium Panitia - Penanggungjawab 225.000 OK - Ketua/Wakil Ketua 200.000 OK - Sekretaris 150.000 OK - Anggota 150.000 OK 5 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan & Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 5.1.1 Yang Ditetapkan oleh Bupati
a.Pengarah 1.200.000 OB
b.Penanggungjawab 1.000.000 OB
c.Ketua 800.000 OB
d.Wakil Ketua 680.000 OB
e.Sekretaris 600.000 OB
f.Anggota 600.000 OB 5.1.2 Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
a.Pengarah 600.000 OB
b.Penanggungjawab 560.000 OB
c.Ketua 520.000 OB
d.Wakil Ketua 480.000 OB
e.Sekretaris 400.000 OB
f.Anggota 400.000 OB 5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.2.1 Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah/Bupati
a.Ketua/Wakil Ketua 200.000 OB
b.Anggota 176.000 OB 6 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara 6.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli - Saksi ahli 1.500.000 OK - Saksi 500.000 OK 6.2 Honorarium Beracara - Tim kuasa hukum Pemkab litigasi/non litigasi 1.800.000 OK 7 Honorarium Penyuluhan atau pendampingan Non ASN - SLTA 1.680.000 OB - DI/DII/DIII/Sarjana terapan 1.920.000 OB - Sarjana (SI) 2.080.000 OB - Master (S2) 2.240.000 OB - Master (S3) 2.400.000 OB 15 No Uraian Spesifikasi Harga Satuan Ket I. Satuan Biaya Honorarium 8 Honorarium Rohaniawan 200.000 OK 9 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website 9.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal - Penanggungjawab 250.000 Oter - Redaktur 200.000 Oter - Penyunting/Editor 150.000 Oter - Desain Grafis 100.000 Oter - Fotografer 90.000 Oter - Sekretariat 75.000 Oter - Pembuat Artikel 100.000 /hal 9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah - Penanggungjawab 200.000 Oter - Redaktur 150.000 Oter - Penyunting/Editor 125.000 Oter - Desain Grafis 100.000 Oter - Fotografer 90.000 Oter - Sekretariat 75.000 Oter - Pembuat Artikel 50.000 /hal 9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website - Penanggungjawab 250.000 Oter - Redaktur 225.000 Oter - Penyunting/Editor 200.000 Oter - Web Admin 175.000 Oter - Web Developer 150.000 Oter - Pembuat Artikel 50.000 /hal 10 Honorarium Penyelenggaraan Ujian 10.1 Honorarium Penyelenggaraan Ujian Tingkat Pendidikan Dasar - Penyusun/Pembuat Bahan Ujian 75.000 naskah/ Pelajara n - Pengawas Ujian 120.000 OH - Pemeriksa Hasil Ujian 2.500 Siswa/ mata ujian 10.2 Honorarium Penyelenggaraan Ujian Tingkat Pendidikan Menengah - Penyusun/Pembuat Bahan Ujian 95.000 naskah/ Pelajara n - Pengawas Ujian 135.000 OH - Pemeriksa Hasil Ujian 3.750 Siswa/ mata ujian 11 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Propinsi,Kab,Kota 11.1 Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Propinsi,Kab,Kota 50.000 /Butir Soal 11.2 Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Propinsi,Kab,Kota - Telaah Materi Soal 22.500 /Butir Soal - Telaah Bahasa Soal 10.000 /Butir Soal 16 No Uraian Spesifikasi Harga Satuan Ket I. Satuan Biaya Honorarium 12 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Diklat - Honorarium Penceramah 500.000 OJP - Honorarium Pengajar Yang Berasal dr Luar SKPD Penyelenggara 150.000 OJP - Honorarium Pengajar Yang Berasal dr SKPD Penyelenggara 100.000 OJP - Honorarium Penyusunan Modul Diklat 2.500.000 /Modul - Honorarium Penyelenggara Kegiatan Diklat
a.Lama Diklat s.d 5 Hari : Penanggungjawab 225.000 OK Ketua/Wakil Ketua 200.000 OK Sekretaris 150.000 OK Anggota 150.000 OK
b.Lama Diklat 6 s.d 30 Hari : Penanggungjawab 337.500 OK Ketua/Wakil Ketua 300.000 OK Sekretaris 225.000 OK Anggota 225.000 OK
c.Lama Diklat s.d 30 Hari : Penanggungjawab 450.000 OK Ketua/Wakil Ketua 400.000 OK Sekretaris 300.000 OK Anggota 300.000 OK 13 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Honorarium Tim Anggaran Pemda
a.Pembina 3.500.000 OB
b.Pengarah 3.000.000 OB
c.Ketua 2.500.000 OB
d.Wakil Ketua 2.000.000 OB
e.Sekretaris 1.500.000 OB
f.Anggota 1.300.000 OB Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemda
a.Ketua 1.000.000 OB
b.Sekretaris 900.000 OB
c.Anggota 600.000 OB 14 Honorarium Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara Profesional 14.1 Honorarium Narasumber 850.000 O/J 14.2 Honorarium Moderator 500.000 O/K 14.3 Honorarium Pembawa Acara 375.000 O/K 17
1. 1.Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia
a.Apabila honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli yang diberikan tidak menggunakan APBD Kabupaten Batang dan melebihi ketentuan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini maka penetapan besaran honornya harus tertuang dalam kesepakatan (MOU) antara Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli yang ditunjuk.
b.Termasuk yang disebut tenaga ahli adalah tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) dan tim ahli pemeriksa barang dalam hal pengadaan barang/jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian teknis khusus.
c.Aanwijzer tim yang mempunyai kemampuan untuk memberikan masukan dan penjelasan teknis tentang spesifikasi Barang/Jasa pada rapat penjelasan.
1. 2.Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium tersebut.
2. 3.Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website. Mitra bestari (peer review) atau disebut Penelaah Sejawat adalah orang yang melakukan penelaahan yang bertujuan membuat penelitian memenuhi standar disiplin ilmiah dan standar keilmuan.
3. 4.Pemberian honorarium dengan memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah, efektif, efisien serta kepatutan dan kewajaran. Keterangan: OJ : Orang/jam OH : Orang/Hari OB : Orang/Bulan OT : Orang/Tahun OP : Orang/Paket OK : Orang/Kegiatan OR : Orang/Responden Oter : Orang/Terbitan OJP : Orang/Jam Pelajaran PENJELASAN SATUAN BIAYA HONORARIUM BUPATI BATANG, ttd M. FAIZ KURNIAWAN 18 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2026 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan atau estimasi pelaksanaan yang dapat dilampaui didasarkan atas bukti pertanggungjawaban (at cost).
4. 1.Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri
a.Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka: 1) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; 2) Mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya; 3) Pengumandahan (detasering); 4) Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan; 5) Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; 6) Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas; 7) Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri; 8) Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; 9) Mengikuti pendidikan dan pelatihan.
b.Prinsip pelaksanaan perjalanan dinas jabatan, adalah: 1) Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah; 2) Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah; 3) Efisiensi penggunaan belanja daerah; 4) Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.
c.Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi: 1) Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan 2) Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota. 19 Perjalanan Dinas Dalam Negeri kurang dari 8 jam
1. 1.Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD 100.000 - - - OH
2. 2.Wakil DPRD 90.000
3. 3.Pejabat Esselon II/Anggota DPRD 80.000 - - - OH
4. 4.Pejabat Esselon III/Gol.IV 70.000 - - - OH
5. 5.Pejabat Esselon IV/Gol.III 60.000 - - - OH
6. 6.Gol.II/Gol.I 50.000 - - - OH Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota lebih dari 8 jam (Uang Harian)
7. 1.Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD 150.000 - - OH
8. 2.Wakil DPRD 150.000
9. 3.Pejabat Esselon II/Anggota DPRD 150.000 - - OH
10. 4.Pejabat Esselon III/Gol.IV 140.000 - - OH
11. 5.Pejabat Esselon IV/Gol.III 130.000 - - OH
12. 6.Gol.II/Gol.I 120.000 - - OH UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI SATUANURAIAN KEGIATANNO UANG TRANSPORT (Rp.) UANG HARIAN (Rp) UANG REPRESE NTATIF (Rp) BIAYA PENGINAP AN/TARIF HOTEL (Rp) Catatan : Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang trasnport lokal. Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabuapten pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah provinsi.
d.Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan didalam kota terdiri atas: 1) Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan 2) Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
e.Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut: 1) Uang harian; 2) Biaya transport; 3) Biaya penginapan; dan 4) Uang representasi perjalanan dinas.
1. 2.Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Uang Representasi
a.Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal. Uang harian Pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan diluar kota. TABEL 2.a 20 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam kota ≥ 8 jam atau Luar Kota (Uang Harian Diklat) 1 Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD 100.000 - - OH 2 Wakil DPRD 100.000 - - OH 3 Pejabat Esselon II/Anggota DPRD 100.000 - - OH 4 Pejabat Esselon III/Gol.IV 100.000 - - OH 5 Pejabat Esselon IV/Gol.III 100.000 - - OH
1. 6.Gol.II/Gol.I 100.000 - - OH Catatan : A. Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Kota Pekalongan (Uang Harian) 1 Pejabat Esselon II - 130.000 - - OH 2 Pejabat Esselon III/Gol.IV - 120.000 - - OH 3 Pejabat Esselon IV/Gol.III - 110.000 - - OH 4 Gol.II/Gol.I - 100.000 - - OH B. Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Aceh,Kalteng (Uang Harian) 1 Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD 360.000 - - OH 2 Wakil DPRD 350.000 - - OH 3 Pejabat Esselon II/Anggota DPRD 340.000 - - OH 4 Pejabat Esselon III/Gol.IV 330.000 - - OH 5 Pejabat Esselon IV/Gol.III 320.000 - - OH 6 Gol.II/Gol.I 310.000 - - OH 1 Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD 370.000 - - OH 2 Wakil DPRD 360.000 - - OH 3 Pejabat Esselon II/Anggota DPRD 350.000 - - OH 4 Pejabat Esselon III/Gol.IV 340.000 - - OH 5 Pejabat Esselon IV/Gol.III 330.000 - - OH 6 Gol.II/Gol.I 320.000 - - OH 1 Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD 380.000 - - OH 2 Wakil DPRD 370.000 - - OH 3 Pejabat Esselon II/Anggota DPRD 360.000 - - OH 4 Pejabat Esselon III/Gol.IV 350.000 - - OH 5 Pejabat Esselon IV/Gol.III 340.000 - - OH 6 Gol.II/Gol.I 330.000 - - OH E. Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Babel,Sulbar,Jatim (Uang Harian) 1 Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD 410.000 - - OH 2 Wakil DPRD 400.000 - - OH 3 Pejabat Esselon II/Anggota DPRD 390.000 - - OH 4 Pejabat Esselon III/Gol.IV 380.000 - - OH 5 Pejabat Esselon IV/Gol.III 370.000 - - OH 6 Gol.II/Gol.I 360.000 - - OH Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Sumut, Riau, Kepri, Jambi, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Banten dan Jateng (Uang Harian) Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Sumbar, Sumsel, Lampung, Bengkulu, Kalbar, Kalsel, Sultra dan Maluku (Uang Harian) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan diluar kota. NO URAIAN KEGIATAN UANG TRANSPORT (Rp.) UANG HARIAN (Rp) UANG REPRESENTATI F (Rp) BIAYA PENGINAPAN/ TARIF HOTEL (Rp) SATUAN D. C. 21 F. Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk DIY (Uang Harian) 1 Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD - 420.000 - - OH 2 Wakil DPRD - 410.000 - - OH 3 Pejabat Esselon II/Anggota DPRD - 400.000 - - OH 4 Pejabat Esselon III/Gol.IV - 390.000 - - OH 5 Pejabat Esselon IV/Gol.III - 380.000 - - OH 6 Gol.II/Gol.I - 370.000 - - OH G. 1 Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD - 430.000 - - OH 2 Wakil DPRD - 420.000 - - OH 3 Pejabat Esselon II/Anggota DPRD - 410.000 - - OH 4 Pejabat Esselon III/Gol.IV - 400.000 - - OH 5 Pejabat Esselon IV/Gol.III - 390.000 - - OH 6 Gol.II/Gol.I - 380.000 - - OH H. Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk NTB (Uang Harian) 1 Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD - 440.000 - - OH 2 Wakil DPRD - 430.000 - - OH 3 Pejabat Esselon II/Anggota DPRD - 420.000 - - OH 4 Pejabat Esselon III/Gol.IV - 410.000 - - OH 5 Pejabat Esselon IV/Gol.III - 400.000 - - OH 6 Gol.II/Gol.I - 390.000 - - OH I. 1 Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD - 480.000 - - OH 2 Wakil DPRD - 470.000 - - OH 3 Pejabat Esselon II/Anggota DPRD - 460.000 - - OH 4 Pejabat Esselon III/Gol.IV - 450.000 - - OH 5 Pejabat Esselon IV/Gol.III - 440.000 - - OH 6 Gol.II/Gol.I - 430.000 - - OH J. Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk DKI Jakarta (Uang Harian) 1 Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD - 530.000 - - OH 2 Wakil DPRD - 520.000 - - OH 3 Pejabat Esselon II/Anggota DPRD - 510.000 - - OH 4 Pejabat Esselon III/Gol.IV - 500.000 - - OH 5 Pejabat Esselon IV/Gol.III - 490.000 - - OH 6 Gol.II/Gol.I - 480.000 - - OH K. Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Papua (Uang Harian) 1 Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD - 580.000 - - OH 2 Wakil DPRD - 570.000 - - OH 3 Pejabat Esselon II/Anggota DPRD - 560.000 - - OH 4 Pejabat Esselon III/Gol.IV - 550.000 - - OH 5 Pejabat Esselon IV/Gol.III - 540.000 - - OH 6 Gol.II/Gol.I - 530.000 - - OH NO UANG TRANSPORT (Rp.) UANG HARIAN (Rp) UANG REPRESENTATI F (Rp) BIAYA PENGINAPAN /TARIF HOTEL (Rp) Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk NTT, Kaltim, Kalut, Sulsel, Maluku Utara dan Jabar (Uang Harian) Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Bali, Papua Barat (Uang Harian)Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan SATUANURAIAN KEGIATAN 22 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota lebih dari 8 jam (Uang Representatif)
2. 1.Pejabat Negara/Pejabat Daerah - - 125.000 - OH
3. 2.Pejabat Esselon II - - 75.000 - OH Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota (Uang Representatif)
4. 1.Pejabat Negara/Pejabat Daerah - - 250.000 - OH
5. 2.Pejabat Esselon II - - 150.000 - OH Catatan: Uang Representatif :Diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara,Pejabat Daerah dan Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas. BIAYA PENGINAPAN /TARIF HOTEL (Rp) SATUANNO URAIAN KEGIATAN UANG TRANSPORT (Rp.) UANG HARIAN (Rp) UANG REPRESENTATIF (Rp)
b.Uang Representasi Perjalanan Dinas Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat Negara, Pejabat Daerah dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah dan pejabat eselon II, seperti biaya tips porter, tips pengemudi yang diberikan lumpsum.
1. 3.SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil). Dalam hal ini perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. 23 1 Aceh 4.300.000 3.000.000 2.500.000 1.250.000 550.000 550.000 2 Sumatera Utara 3.900.000 1.800.000 1.500.000 1.000.000 500.000 500.000 3 Riau 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.300.000 750.000 750.000 4 Kepulauan Riau 3.400.000 2.150.000 1.650.000 950.000 650.000 650.000 5 Jambi 3.200.000 2.800.000 2.400.000 1.000.000 450.000 450.000 6 Sumatera Barat 4.200.000 3.100.000 2.600.000 1.000.000 500.000 500.000 7 Sumatera Selatan 4.600.000 3.000.000 2.500.000 1.200.000 650.000 650.000 8 Lampung 3.500.000 2.200.000 1.700.000 950.000 500.000 500.000 9 Bengkulu 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.200.000 600.000 600.000 10 Bangka Belitung 3.100.000 2.800.000 2.300.000 1.500.000 500.000 500.000 11 Banten 4.500.000 2.300.000 1.800.000 800.000 600.000 600.000 12 Jawa Barat 4.200.000 2.600.000 2.100.000 900.000 550.000 550.000 13 DKI Jakarta 4.500.000 1.700.000 1.400.000 900.000 700.000 700.000 14 Jawa Tengah 3.300.000 1.600.000 1.400.000 850.000 600.000 600.000 15 DIY 4.000.000 2.600.000 2.100.000 1.200.000 700.000 700.000 16 Jawa Timur 3.500.000 1.800.000 1.600.000 1.000.000 650.000 650.000 17 Bali 3.900.000 2.100.000 1.600.000 800.000 800.000 800.000 18 NTB 2.800.000 2.500.000 2.200.000 1.200.000 500.000 500.000 19 NTT 2.400.000 1.700.000 1.400.000 1.200.000 450.000 450.000 20 Kalimantan Barat 2.100.000 1.750.000 1.400.000 1.000.000 450.000 450.000 21 Kalimantan Tengah 3.800.000 3.150.000 2.650.000 1.000.000 550.000 550.000 22 Kalimantan Selatan 3.800.000 3.150.000 2.650.000 1.150.000 450.000 450.000 23 Kalimantan Timur 3.200.000 2.250.000 1.750.000 1.200.000 700.000 700.000 24 Kalimantan Utara 3.200.000 2.250.000 1.750.000 1.200.000 650.000 650.000 25 Sulawesi Utara 3.900.000 2.250.000 1.750.000 750.000 600.000 600.000 26 Gorontalo 3.300.000 2.600.000 2.100.000 1.150.000 600.000 600.000 27 Sulawesi Barat 3.250.000 2.600.000 2.100.000 850.000 550.000 550.000 28 Sulawesi Selatan 3.850.000 1.800.000 1.400.000 900.000 700.000 700.000 29 Sulawesi Tengah 2.000.000 1.650.000 1.500.000 1.200.000 700.000 700.000 30 Sulawesi Tenggara 2.000.000 1.650.000 1.500.000 1.000.000 600.000 600.000 31 Maluku 2.700.000 2.550.000 2.400.000 900.000 500.000 500.000 32 Maluku Utara 2.700.000 2.550.000 2.400.000 900.000 450.000 450.000 33 Papua 3.000.000 2.800.000 2.650.000 1.900.000 650.000 650.000 34 Papua Barat 3.100.000 2.700.000 2.550.000 1.700.000 600.000 600.000 Gol.III/ Pejabat Es.IV (Rp) Gol.I/ GoIl.II (Rp) NO URAIAN Bupati/ WaBup /Ketua DPRD /Pejabat Es.I (Rp) Wakil DPRD (Rp) Anggota DPRD/ Pejabat Es.II (Rp) Gol.IV/ Pejabat Es.III (Rp) TABEL 3 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 24
2. 4.KOMPONEN BIAYA TRANSPORT MELIPUTI;
3. 4.A. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) Satuan biaya pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. TABEL 4.A ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI 1 2 3 4 5 1 JAKARTA AMBON 11.292.250,00 6.018.850,00 2 JAKARTA BALIKPAPAN 6.300.200,00 3.227.450,00 3 JAKARTA BANDA ACEH 6.391.150,00 3.818.200,00 4 JAKARTA BANDAR LAMPUNG 2.045.950,00 1.345.550,00 5 JAKARTA BANJARMASIN 4.464.200,00 2.545.750,00 6 JAKARTA BATAM 4.136.950,00 2.454.800,00 7 JAKARTA BENGKULU 3.709.400,00 2.227.850,00 8 JAKARTA BIAK 11.955.250,00 6.391.150,00 9 JAKARTA DENPASAR 4.509.250,00 2.772.700,00 10 JAKARTA GORONTALO 6.146.350,00 4.100.400,00 11 JAKARTA JAMBI 3.455.250,00 2.091.000,00 12 JAKARTA JAYAPURA 12.382.800,00 4.414.050,00 13 JAKARTA YOGYAKARTA 3.490.950,00 1.927.800,00 14 JAKARTA KENDARI 6.509.300,00 3.554.700,00 15 JAKARTA KUPANG 8.001.050,00 4.318.850,00 16 JAKARTA MAKASSAR 6.327.400,00 3.254.650,00 17 JAKARTA MALANG 3.909.150,00 2.290.750,00 18 JAKARTA MAMUJU 6.200.750,00 4.136.950,00 19 JAKARTA MANADO 9.200.400,00 4.336.700,00 20 JAKARTA MANOKWARI 13.792.100,00 9.200.400,00 21 JAKARTA MATARAM 4.518.600,00 2.745.500,00 22 JAKARTA MEDAN 6.164.200,00 3.236.800,00 23 JAKARTA PADANG 4.700.500,00 2.509.200,00 24 JAKARTA PALANGKARAYA 4.236.400,00 2.536.400,00 25 JAKARTA PALEMBANG 3.281.850,00 1.927.800,00 26 JAKARTA PALU 7.945.800,00 4.346.050,00 27 JAKARTA PANGKAL PINANG 2.900.200,00 1.818.150,00 No. KOTA SATUAN BIAYA TIKET SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) 25 ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI 1 2 3 4 5 28 JAKARTA PEKANBARU 4.745.550,00 2.563.600,00 29 JAKARTA PONTIANAK 3.700.050,00 2.363.850,00 30 JAKARTA SEMARANG 3.281.850,00 1.854.700,00 31 JAKARTA SOLO 3.281.850,00 1.990.700,00 32 JAKARTA SURABAYA 4.646.100,00 2.272.900,00 33 JAKARTA TERNATE 8.500.850,00 5.664.400,00 34 JAKARTA TIMIKA 11.755.500,00 6.363.950,00 35 JAKARTA TANJUNG SELOR 6.310.400,00 3.448.450,00 36 AMBON DENPASAR 6.845.900,00 3.800.350,00 37 AMBON JAYAPURA 6.318.900,00 3.536.850,00 38 AMBON KENDARI 4.100.400,00 2.427.600,00 39 AMBON MAKASSAR 5.118.700,00 2.936.750,00 40 AMBON MANOKWARI 4.400.450,00 2.572.950,00 41 AMBON PALU 5.219.000,00 2.981.800,00 42 AMBON SORONG 3.091.450,00 1.918.450,00 43 AMBON SURABAYA 7.482.550,00 4.118.250,00 44 AMBON TERNATE 3.418.700,00 2.081.650,00 45 BALIKPAPAN BANDA ACEH 10.828.150,00 5.736.650,00 46 BALIKPAPAN BATAM 8.800.900,00 4.509.250,00 47 BALIKPAPAN DENPASAR 9.128.150,00 4.800.800,00 48 BALIKPAPAN JAYAPURA 16.210.350,00 8.573.100,00 49 BALIKPAPAN YOGYAKARTA 8.218.650,00 4.036.650,00 50 BALIKPAPAN MAKASSAR 10.764.400,00 5.227.500,00 51 BALIKPAPAN MANADO 13.346.700,00 6.200.750,00 52 BALIKPAPAN MEDAN 10.619.050,00 5.219.000,00 53 BALIKPAPAN PADANG 9.300.700,00 4.563.650,00 54 BALIKPAPAN PALEMBANG 8.028.250,00 4.036.650,00 55 BALIKPAPAN PEKANBARU 9.346.600,00 4.609.550,00 56 BALIKPAPAN SEMARANG 8.028.250,00 3.972.900,00 57 BALIKPAPAN SOLO 8.028.250,00 4.091.050,00 58 BALIKPAPAN SURABAYA 9.255.650,00 4.346.050,00 59 BALIKPAPAN TIMIKA 15.646.800,00 8.028.250,00 60 BANDA ACEH DENPASAR 9.209.750,00 5.337.150,00 61 BANDA ACEH JAYAPURA 16.291.950,00 9.109.450,00 62 BANDA ACEH YOGYAKARTA 8.300.250,00 4.573.000,00 63 BANDA ACEH MAKASSAR 10.846.000,00 5.763.850,00 64 BANDA ACEH MANADO 13.428.300,00 6.737.100,00 65 BANDA ACEH PONTIANAK 8.491.500,00 4.964.000,00 66 BANDA ACEH SEMARANG 8.100.500,00 4.509.250,00 67 BANDA ACEH SOLO 8.100.500,00 4.627.400,00 68 BANDA ACEH SURABAYA 9.337.250,00 4.882.400,00 69 BANDA ACEH TIMIKA 15.728.400,00 8.564.600,00 70 BANDAR LAMPUNG BALIKPAPAN 6.909.650,00 3.509.650,00 71 BANDAR LAMPUNG BANDA ACEH 6.991.250,00 4.046.000,00 72 BANDAR LAMPUNG BANJARMASIN 5.264.050,00 2.900.200,00 73 BANDAR LAMPUNG BATAM 4.964.000,00 2.818.600,00 74 BANDAR LAMPUNG BIAK 12.001.150,00 6.363.950,00 75 BANDAR LAMPUNG DENPASAR 5.300.600,00 3.099.950,00 76 BANDAR LAMPUNG JAYAPURA 12.382.800,00 6.882.450,00 77 BANDAR LAMPUNG YOGYAKARTA 4.381.750,00 2.346.000,00 78 BANDAR LAMPUNG KENDARI 7.100.900,00 3.809.700,00 79 BANDAR LAMPUNG MAKASSAR 6.936.850,00 3.536.850,00 80 BANDAR LAMPUNG MALANG 4.754.900,00 2.663.900,00 81 BANDAR LAMPUNG MANADO 9.519.150,00 4.509.250,00 82 BANDAR LAMPUNG MATARAM 5.309.100,00 3.082.100,00 83 BANDAR LAMPUNG MEDAN 6.782.150,00 3.527.500,00 No. KOTA SATUAN BIAYA TIKET SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) 26 ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI 1 2 3 4 5 84 BANDAR LAMPUNG PADANG 5.473.150,00 2.873.000,00 85 BANDAR LAMPUNG PALANGKARAYA 5.054.950,00 2.890.850,00 86 BANDAR LAMPUNG PALEMBANG 4.191.350,00 2.346.000,00 87 BANDAR LAMPUNG PEKANBARU 5.509.700,00 2.918.050,00 88 BANDAR LAMPUNG PONTIANAK 4.573.000,00 2.737.000,00 89 BANDAR LAMPUNG SEMARANG 4.191.350,00 2.282.250,00 90 BANDAR LAMPUNG SOLO 4.191.350,00 2.400.400,00 91 BANDAR LAMPUNG SURABAYA 5.428.100,00 2.654.550,00 92 BANDAR LAMPUNG TIMIKA 11.819.250,00 6.336.750,00 93 BANDUNG BATAM 5.345.650,00 3.045.550,00 94 BANDUNG DENPASAR 4.782.100,00 2.764.200,00 95 BANDUNG JAMBI 4.255.100,00 2.499.850,00 96 BANDUNG YOGYAKARTA 2.863.650,00 1.809.650,00 97 BANDUNG PADANG 5.209.650,00 2.981.800,00 98 BANDUNG PALEMBANG 3.727.250,00 2.236.350,00 99 BANDUNG PANGKAL PINANG 3.909.150,00 2.327.300,00 100 BANDUNG PEKANBARU 5.546.250,00 3.145.850,00 101 BANDUNG SEMARANG 2.572.950,00 1.663.450,00 102 BANDUNG SOLO 3.099.950,00 1.927.800,00 103 BANDUNG SURABAYA 4.100.400,00 2.427.600,00 104 BANDUNG TANJUNG PANDAN 3.773.150,00 2.263.550,00 105 BANJARMASIN BANDA ACEH 9.173.200,00 5.118.700,00 106 BANJARMASIN BATAM 7.145.950,00 3.891.300,00 107 BANJARMASIN BIAK 14.183.100,00 7.436.650,00 108 BANJARMASIN DENPASAR 7.473.200,00 4.182.000,00 109 BANJARMASIN JAYAPURA 14.564.750,00 7.955.150,00 110 BANJARMASIN YOGYAKARTA 6.564.550,00 3.418.700,00 111 BANJARMASIN MEDAN 8.964.100,00 4.600.200,00 112 BANJARMASIN PADANG 7.655.100,00 3.945.700,00 113 BANJARMASIN PALEMBANG 6.373.300,00 3.418.700,00 114 BANJARMASIN PEKANBARU 7.691.650,00 3.991.600,00 115 BANJARMASIN SEMARANG 6.373.300,00 3.364.300,00 116 BANJARMASIN SOLO 6.373.300,00 3.482.450,00 117 BANJARMASIN SURABAYA 7.600.700,00 3.727.250,00 118 BANJARMASIN TIMIKA 14.001.200,00 7.409.450,00 119 BATAM BANDA ACEH 8.873.150,00 5.045.600,00 120 BATAM DENPASAR 7.182.500,00 4.100.400,00 121 BATAM JAYAPURA 14.264.700,00 7.873.550,00 122 BATAM YOGYAKARTA 6.264.500,00 3.345.600,00 123 BATAM MAKASSAR 8.818.750,00 4.536.450,00 124 BATAM MANADO 11.401.050,00 5.509.700,00 125 BATAM MEDAN 8.664.050,00 4.518.600,00 126 BATAM PADANG 7.355.050,00 3.864.100,00 127 BATAM PALEMBANG 6.073.250,00 3.345.600,00 128 BATAM PEKANBARU 7.400.950,00 3.909.150,00 129 BATAM PONTIANAK 6.454.900,00 3.736.600,00 130 BATAM SEMARANG 6.073.250,00 3.281.850,00 131 BATAM SOLO 6.073.250,00 3.400.000,00 132 BATAM SURABAYA 4.760.000,00 3.655.000,00 133 BATAM TIMIKA 13.701.150,00 7.327.850,00 134 BENGKULU PALEMBANG 2.464.150,00 1.609.050,00 135 BIAK BALIKPAPAN 15.828.700,00 8.055.450,00 136 BIAK BANDA ACEH 15.910.300,00 8.591.800,00 137 BIAK BATAM 13.883.050,00 7.364.400,00 138 BIAK DENPASAR 14.219.650,00 7.645.750,00 139 BIAK JAYAPURA 3.072.750,00 1.972.850,00 140 BIAK YOGYAKARTA 13.300.800,00 6.891.800,00 141 BIAK MANADO 9.973.900,00 5.400.050,00 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) No. KOTA SATUAN BIAYA TIKET 27 ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI 1 2 3 4 5 142 BIAK MEDAN 15.701.200,00 8.073.300,00 143 BIAK PADANG 14.392.200,00 7.418.800,00 144 BIAK PALEMBANG 13.110.400,00 6.891.800,00 145 BIAK PEKANBARU 14.437.250,00 7.463.850,00 146 BIAK PONTIANAK 13.492.050,00 7.282.800,00 147 BIAK SURABAYA 10.864.700,00 6.018.850,00 148 BIAK TIMIKA 4.936.800,00 2.927.400,00 149 DENPASAR JAYAPURA 9.928.000,00 5.818.250,00 150 DENPASAR KUPANG 4.327.350,00 2.509.200,00 151 DENPASAR MAKASSAR 3.554.700,00 2.236.350,00 152 DENPASAR MANADO 6.673.350,00 3.636.300,00 153 DENPASAR MATARAM 1.564.000,00 1.181.500,00 154 DENPASAR MEDAN 9.000.650,00 4.809.300,00 155 DENPASAR PADANG 7.691.650,00 4.154.800,00 156 DENPASAR PALANGKARAYA 4.723.450,00 4.172.650,00 157 DENPASAR PALEMBANG 6.409.850,00 3.636.300,00 158 DENPASAR PEKANBARU 7.728.200,00 4.200.700,00 159 DENPASAR PONTIANAK 6.791.500,00 4.027.300,00 160 DENPASAR TIMIKA 8.619.000,00 5.209.650,00 161 JAMBI BALIKPAPAN 6.573.050,00 3.745.950,00 162 JAMBI BANJARMASIN 6.536.500,00 3.564.050,00 163 JAMBI DENPASAR 6.573.050,00 3.773.150,00 164 JAMBI YOGYAKARTA 5.655.050,00 3.018.350,00 165 JAMBI KUPANG 9.718.900,00 5.163.750,00 166 JAMBI MAKASSAR 8.210.150,00 4.209.200,00 167 JAMBI MALANG 6.027.350,00 3.336.250,00 168 JAMBI MANADO 10.800.950,00 5.182.450,00 169 JAMBI PALANGKARAYA 6.327.400,00 3.564.050,00 170 JAMBI PONTIANAK 5.846.300,00 3.409.350,00 171 JAMBI SEMARANG 5.463.800,00 2.954.600,00 172 JAMBI SOLO 5.463.800,00 3.072.750,00 173 JAMBI SURABAYA 6.700.550,00 3.327.750,00 174 JAYAPURA YOGYAKARTA 11.282.900,00 6.536.500,00 175 JAYAPURA MANADO 18.792.650,00 9.573.550,00 176 JAYAPURA MEDAN 16.092.200,00 8.582.450,00 177 JAYAPURA PADANG 14.773.850,00 7.927.950,00 178 JAYAPURA PALEMBANG 13.492.050,00 7.409.450,00 179 JAYAPURA PEKANBARU 14.819.750,00 7.973.000,00 180 JAYAPURA PONTIANAK 13.873.700,00 7.800.450,00 181 JAYAPURA TIMIKA 3.072.750,00 1.945.650,00 182 YOGYAKARTA DENPASAR 3.281.850,00 2.108.850,00 183 YOGYAKARTA MAKASSAR 5.546.250,00 3.309.050,00 184 YOGYAKARTA MANADO 8.955.600,00 4.863.700,00 185 YOGYAKARTA MEDAN 8.091.150,00 4.054.500,00 186 YOGYAKARTA PADANG 6.773.650,00 3.400.000,00 187 YOGYAKARTA PALEMBANG 5.491.000,00 2.873.000,00 188 YOGYAKARTA PEKANBARU 6.818.700,00 3.445.900,00 189 YOGYAKARTA PONTIANAK 5.873.500,00 3.264.000,00 190 YOGYAKARTA TIMIKA 10.109.900,00 5.982.300,00 191 KENDARI BANDA ACEH 11.010.050,00 6.036.700,00 192 KENDARI BATAM 8.982.800,00 4.809.300,00 193 KENDARI DENPASAR 4.636.750,00 2.782.050,00 194 KENDARI YOGYAKARTA 6.909.650,00 4.000.100,00 195 KENDARI PADANG 9.491.950,00 4.863.700,00 196 KENDARI PALEMBANG 8.210.150,00 4.336.700,00 197 KENDARI PEKANBARU 9.537.000,00 4.909.600,00 198 KENDARI SEMARANG 8.210.150,00 4.272.950,00 199 KENDARI SOLO 8.210.150,00 4.391.100,00 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) No. KOTA SATUAN BIAYA TIKET 28 ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI 1 2 3 4 5 200 KENDARI SURABAYA 9.437.550,00 4.646.100,00 201 KENDARI TIMIKA 15.838.050,00 8.328.300,00 202 KUPANG JAYAPURA 12.228.100,00 4.341.800,00 203 KUPANG YOGYAKARTA 6.245.800,00 3.554.700,00 204 KUPANG MAKASSAR 6.491.450,00 3.664.350,00 205 KUPANG MANADO 9.900.800,00 5.219.000,00 206 KUPANG SURABAYA 5.736.650,00 3.163.700,00 207 MAKASSAR BIAK 7.219.050,00 4.191.350,00 208 MAKASSAR JAYAPURA 8.664.050,00 4.918.950,00 209 MAKASSAR KENDARI 2.263.550,00 1.518.100,00 210 MAKASSAR MANADO 4.527.950,00 2.472.650,00 211 MAKASSAR TIMIKA 9.964.550,00 5.581.950,00 212 MALANG BALIKPAPAN 8.591.800,00 4.363.900,00 213 MALANG BANDA ACEH 8.673.400,00 4.900.250,00 214 MALANG BANJARMASIN 6.936.850,00 3.745.950,00 215 MALANG BATAM 6.646.150,00 3.664.350,00 216 MALANG BIAK 13.673.950,00 7.209.700,00 217 MALANG JAYAPURA 14.055.600,00 7.728.200,00 218 MALANG KENDARI 8.773.700,00 4.663.950,00 219 MALANG MAKASSAR 8.609.650,00 4.391.100,00 220 MALANG MANADO 11.191.950,00 5.364.350,00 221 MALANG MEDAN 8.464.300,00 4.373.250,00 222 MALANG PADANG 7.155.300,00 3.727.250,00 223 MALANG PALANGKARAYA 6.727.750,00 3.745.950,00 224 MALANG PALEMBANG 5.864.150,00 3.200.250,00 225 MALANG PEKANBARU 7.191.850,00 3.773.150,00 226 MALANG TIMIKA 13.492.050,00 7.191.850,00 227 MANADO MEDAN 13.219.200,00 6.218.600,00 228 MANADO PADANG 11.910.200,00 5.564.100,00 229 MANADO PALEMBANG 10.628.400,00 5.037.100,00 230 MANADO PEKANBARU 11.946.750,00 5.609.150,00 231 MANADO PONTIANAK 11.010.050,00 5.436.600,00 232 MANADO SEMARANG 10.628.400,00 4.973.350,00 233 MANADO SOLO 10.628.400,00 5.091.500,00 234 MANADO SURABAYA 8.446.450,00 4.472.700,00 235 MANADO TIMIKA 13.755.550,00 7.645.750,00 236 MATARAM BALIKPAPAN 9.137.500,00 4.772.750,00 237 MATARAM BANDA ACEH 9.219.100,00 5.309.100,00 238 MATARAM BANJARMASIN 7.482.550,00 4.154.800,00 239 MATARAM BATAM 4.641.850,00 4.082.550,00 240 MATARAM BIAK 9.819.200,00 5.564.100,00 241 MATARAM JAYAPURA 11.128.200,00 6.227.950,00 242 MATARAM YOGYAKARTA 3.754.450,00 2.363.850,00 243 MATARAM MAKASSAR 4.009.450,00 2.472.650,00 244 MATARAM MANADO 7.409.450,00 4.027.300,00 245 MATARAM MEDAN 9.010.000,00 4.791.450,00 246 MATARAM PADANG 7.701.000,00 4.136.950,00 247 MATARAM PALEMBANG 6.418.350,00 3.609.100,00 248 MATARAM PEKANBARU 7.736.700,00 4.172.650,00 249 MATARAM PONTIANAK 6.800.850,00 4.000.100,00 250 MATARAM SURABAYA 3.254.650,00 1.972.850,00 251 MEDAN BANDA ACEH 2.946.100,00 1.864.050,00 252 MEDAN MAKASSAR 10.636.900,00 5.246.200,00 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) No. KOTA SATUAN BIAYA TIKET 29 ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI 1 2 3 4 5 253 MEDAN PONTIANAK 8.273.050,00 4.445.500,00 254 MEDAN SEMARANG 7.891.400,00 3.991.600,00 255 MEDAN SOLO 7.891.400,00 4.109.750,00 256 MEDAN SURABAYA 9.128.150,00 4.363.900,00 257 MEDAN TIMIKA 15.519.300,00 8.036.750,00 258 PADANG MAKASSAR 9.327.900,00 4.591.700,00 259 PADANG PONTIANAK 6.964.050,00 3.791.000,00 260 PADANG SEMARANG 6.582.400,00 3.336.250,00 261 PADANG SOLO 6.582.400,00 3.455.250,00 262 PADANG SURABAYA 7.819.150,00 3.709.400,00 263 PADANG TIMIKA 14.210.300,00 7.382.250,00 264 PALANGKARAYA BANDA ACEH 8.964.100,00 5.118.700,00 265 PALANGKARAYA BATAM 6.936.850,00 3.891.300,00 266 PALANGKARAYA YOGYAKARTA 6.355.450,00 3.418.700,00 267 PALANGKARAYA MATARAM 7.273.450,00 4.154.800,00 268 PALANGKARAYA MEDAN 8.755.000,00 4.600.200,00 269 PALANGKARAYA PADANG 7.446.000,00 3.945.700,00 270 PALANGKARAYA PALEMBANG 6.164.200,00 3.418.700,00 271 PALANGKARAYA PEKANBARU 4.932.550,00 3.991.600,00 272 PALANGKARAYA SEMARANG 6.164.200,00 3.354.950,00 273 PALANGKARAYA SOLO 6.164.200,00 3.473.100,00 274 PALANGKARAYA SURABAYA 7.391.600,00 3.727.250,00 275 PALEMBANG BALIKPAPAN 8.409.900,00 4.437.000,00 276 PALEMBANG MAKASSAR 8.046.100,00 4.063.850,00 277 PALEMBANG PONTIANAK 5.682.250,00 3.264.000,00 278 PALEMBANG SEMARANG 5.300.600,00 2.809.250,00 279 PALEMBANG SOLO 5.300.600,00 2.927.400,00 280 PALEMBANG SURABAYA 6.536.500,00 3.182.400,00 281 PALEMBANG TIMIKA 12.928.500,00 4.314.600,00 282 PALU MAKASSAR 3.627.800,00 2.191.300,00 283 PALU POSO 1.663.450,00 1.209.550,00 284 PALU SORONG 5.846.300,00 3.300.550,00 285 PALU SURABAYA 5.846.300,00 3.300.550,00 286 PALU TOLI-TOLI 2.499.850,00 1.627.750,00 287 PANGKAL PINANG BALIKPAPAN 7.682.300,00 3.936.350,00 288 PANGKAL PINANG BANJARMASIN 6.027.350,00 3.327.750,00 289 PANGKAL PINANG BATAM 5.728.150,00 3.245.300,00 290 PANGKAL PINANG YOGYAKARTA 5.155.250,00 2.772.700,00 291 PANGKAL PINANG MAKASSAR 7.701.000,00 3.963.550,00 292 PANGKAL PINANG MANADO 10.282.450,00 4.936.800,00 293 PANGKAL PINANG MEDAN 7.554.800,00 3.955.050,00 294 PANGKAL PINANG PADANG 6.236.450,00 3.300.550,00 295 PANGKAL PINANG PALEMBANG 4.954.650,00 2.772.700,00 296 PANGKAL PINANG PEKANBARU 6.282.350,00 3.345.600,00 297 PANGKAL PINANG PONTIANAK 5.337.150,00 3.173.050,00 298 PANGKAL PINANG SEMARANG 4.954.650,00 2.708.950,00 299 PANGKAL PINANG SOLO 4.954.650,00 2.827.100,00 300 PANGKAL PINANG SURABAYA 6.191.400,00 3.082.100,00 301 PEKANBARU PONTIANAK 7.009.950,00 3.836.900,00 302 PEKANBARU SEMARANG 6.627.450,00 3.382.150,00 303 PEKANBARU SOLO 6.627.450,00 3.500.300,00 304 PEKANBARU SURABAYA 7.854.850,00 3.745.950,00 305 PEKANBARU TIMIKA 14.255.350,00 7.428.150,00 306 PONTIANAK MAKASSAR 8.427.750,00 4.454.850,00 307 PONTIANAK SEMARANG 5.682.250,00 3.200.250,00 308 PONTIANAK SOLO 5.682.250,00 3.318.400,00 309 PONTIANAK SURABAYA 6.919.000,00 3.573.400,00 310 PONTIANAK TIMIKA 13.310.150,00 7.254.750,00 311 SEMARANG MAKASSAR 8.046.100,00 4.000.100,00 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) No. KOTA SATUAN BIAYA TIKET 30 ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI 1 2 3 4 5 312 SOLO MAKASSAR 8.046.100,00 4.118.250,00 313 SURABAYA DENPASAR 2.718.300,00 1.682.150,00 314 SURABAYA JAYAPURA 10.773.750,00 6.146.350,00 315 SURABAYA MAKASSAR 5.045.600,00 2.918.050,00 No. KOTA SATUAN BIAYA TIKET SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

(1)Biaya tiket pesawat dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
(2)Pembiayan tiket pesawat perjalanana dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam tabel 4.A, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost). 4.B. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi: ➢ Keberangkatan - Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, Pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; - Dari bandara, Pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan; ➢ Kepulangan - Dari tempat tujuan menuju bandara, Pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau - Dari bandara, Pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya trasnportasi lainnya. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 4.B Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 4.B, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost). 31 TABEL 4.B NO PROVINSI SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) 1 ACEH Orang/Kali 123.000 2 SUMATERA UTARA Orang/Kali 232.000 3 RIAU Orang/Kali 94.000 4 KEPULAUAN RIAU Orang/Kali 137.000 5 JAMBI Orang/Kali 147.000 6 SUMATERA BARAT Orang/Kali 190.000 7 SUMATERA SELATAN Orang/Kali 128.000 8 LAMPUNG Orang/Kali 167.000 9 BENGKULU Orang/Kali 109.000 10 BANGKA BELITUNG Orang/Kali 90.000 11 BANTEN Orang/Kali 446.000 12 JAWA BARAT Orang/Kali 166.000 13 DKI JAKARTA Orang/Kali 256.000 14 JAWA TENGAH Orang/Kali 75.000 15 D.I. YOGYAKARTA Orang/Kali 118.000 16 JAWA TIMUR Orang/Kali 194.000 17 BALI Orang/Kali 159.000 18 NUSA TENGGARA BARAT Orang/Kali 231.000 19 NUSA TENGGARA TIMUR Orang/Kali 108.000 20 KALIMANTAN BARAT Orang/Kali 135.000 21 KALIMANTAN TENGAH Orang/Kali 111.000 22 KALIMANTAN SELATAN Orang/Kali 150.000 23 KALIMANTAN TIMUR Orang/Kali 450.000 24 KALIMANTAN UTARA Orang/Kali 102.000 25 SULAWESI UTARA Orang/Kali 138.000 26 GORONTALO Orang/Kali 240.000 27 SULAWESI BARAT Orang/Kali 313.000 28 SULAWESI SELATAN Orang/Kali 145.000 29 SULAWESI TENGAH Orang/Kali 165.000 30 SULAWESI TENGGARA Orang/Kali 171.000 31 MALUKU Orang/Kali 240.000 32 MALUKU UTARA Orang/Kali 215.000 33 PAPUA Orang/Kali 431.000 34 PAPUA BARAT Orang/Kali 182.000 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 32 Contoh 1: Saudara A sebagai pejabat instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut: ➢ Keberangkatan - Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kota Surabaya ke bandara Juanda Surabaya; - Satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan - Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost. ➢ Kepulangan - Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost; - Satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil Pegunungan Bintang; dan - Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Kota Surabaya ke tempat kedudukan (kantor). 4.C. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY) Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk Menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (One Way) terinci pada Tabel 4.C. 33 TABEL 4.C. NO. IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN 1 2 3 4 5 1 Banda Aceh Kab. Aceh Barat Orang/Kali 275.000,00 2 Banda Aceh Kab. Aceh Barat Daya Orang/Kali 298.000,00 3 Banda Aceh Kab. Aceh Besar Orang/Kali 183.000,00 4 Banda Aceh Kab. Aceh Jaya Orang/Kali 238.000,00 5 Banda Aceh Kab. Aceh Selatan Orang/Kali 325.000,00 6 Banda Aceh Kab. Aceh Singkil Orang/Kali 420.000,00 7 Banda Aceh Kab. Aceh Tamiang Orang/Kali 315.000,00 8 Banda Aceh Kab. Aceh Tengah Orang/Kali 293.000,00 9 Banda Aceh Kab. Aceh Tenggara Orang/Kali 460.000,00 10 Banda Aceh Kab. Aceh Timur Orang/Kali 289.000,00 11 Banda Aceh Kab. Aceh Utara Orang/Kali 270.000,00 12 Banda Aceh Kab. Bener Meriah Orang/Kali 278.000,00 13 Banda Aceh Kab. Bireuen Orang/Kali 220.000,00 14 Banda Aceh Kab. Gayo Lues Orang/Kali 370.000,00 15 Banda Aceh Kab. Nagan Raya Orang/Kali 275.000,00 16 Banda Aceh Kab. Pidie Orang/Kali 190.000,00 17 Banda Aceh Kab. Pidie Jaya Orang/Kali 205.000,00 18 Banda Aceh Kota Langsa Orang/Kali 301.000,00 19 Banda Aceh Kota Lhokseumawe Orang/Kali 240.000,00 20 Banda Aceh Kota Subulussalam Orang/Kali 400.000,00 21 Medan Kab. Asahan Orang/Kali 259.000,00 22 Medan Kab. Batubara Orang/Kali 225.000,00 23 Medan Kab. Dairi Orang/Kali 270.000,00 24 Medan Kab. Deli Serdang Orang/Kali 186.000,00 25 Medan Kab. Humbang HasundutanOrang/Kali 300.000,00 26 Medan Kab. Karo Orang/Kali 200.000,00 27 Medan Kab. Labuhan Batu Orang/Kali 287.000,00 28 Medan Kab. Labuhan Batu SelatanOrang/Kali 360.000,00 29 Medan Kab. Labuhan Batu Utara Orang/Kali 300.000,00 30 Medan Kab. Langkat Orang/Kali 186.000,00 31 Medan Kab. Mandailing Natal Orang/Kali 420.000,00 32 Medan Kab. Padang Lawas Orang/Kali 420.000,00 33 Medan Kab. Padang Lawas Utara Orang/Kali 420.000,00 34 Medan Kab. Pakpak Bharat Orang/Kali 300.000,00 35 Medan Kab. Samosir Orang/Kali 330.000,00 36 Medan Kab. Serdang Bedagai Orang/Kali 200.000,00 37 Medan Kab. Simalungun Orang/Kali 264.000,00 38 Medan Kab. Tapanuli Selatan Orang/Kali 328.000,00 39 Medan Kab. Tapanuli Tengah Orang/Kali 345.000,00 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY ) ACEH SUMATERA UTARA 34 NO. IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN 1 2 3 4 5 40 Medan Kab. Tapanuli Utara Orang/Kali 330.000,00 41 Medan Kab. Toba Orang/Kali 300.000,00 42 Medan Kota Binjai Orang/Kali 180.000,00 43 Medan Kota Pematang Siantar Orang/Kali 225.000,00 44 Medan Kota Sibolga Orang/Kali 345.000,00 45 Medan Kota Tanjung Balai Orang/Kali 285.000,00 46 Medan Kota Tebing Tinggi Orang/Kali 203.000,00 47 Pekanbaru Kab. Indragiri Hilir Orang/Kali 380.000,00 48 Pekanbaru Kab. Indragiri Hulu Orang/Kali 315.000,00 49 Pekanbaru Kab. Kampar Orang/Kali 200.000,00 50 Pekanbaru Kab. Kuantan Singingi Orang/Kali 300.000,00 51 Pekanbaru Kab. Pelalawan Orang/Kali 225.000,00 52 Pekanbaru Kab. Rokan Hilir Orang/Kali 350.000,00 53 Pekanbaru Kab. Rokan Hulu Orang/Kali 322.000,00 54 Pekanbaru Kab. Siak Orang/Kali 350.000,00 55 Pekanbaru Kota Dumai Orang/Kali 400.000,00 56 Tanjung Pinang Kab. Bintan Orang/Kali 185.000,00 57 Jambi Kab. Batanghari Orang/Kali 175.000,00 58 Jambi Kab. Bungo Orang/Kali 270.000,00 59 Jambi Kab. Kerinci Orang/Kali 325.000,00 60 Jambi Kab. Merangin Orang/Kali 260.000,00 61 Jambi Kab. Muaro Jambi Orang/Kali 170.000,00 62 Jambi Kab. Sarolangun Orang/Kali 241.000,00 63 Jambi Kab. Tanjung Jabung Barat Orang/KaIi 225.000,00 64 Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur Orang/Kali 190.000,00 65 Jambi Kab. Tebo Orang/Kali 250.000,00 66 Jambi Kota Sungai Penuh Orang/Kali 308.000,00 67 Padang Kab. Agam Orang/Kali 225.000,00 68 Padang Kab. Dharmasraya Orang/Kali 250.000,00 69 Padang Kab. Lima Puluh Kota Orang/Kali 225.000,00 70 Padang Kab. Padang Pariaman Orang/Kali 205.000,00 71 Padang Kab. Pasaman Orang/Kali 250.000,00 72 Padang Kab. Pasaman Barat Orang/Kali 250.000,00 73 Padang Kab. Pesisir Selatan Orang/Kali 205.000,00 74 Padang Kab. Sijunjung Orang/Kali 225.000,00 75 Padang Kab. Solok Orang/Kali 210.000,00 76 Padang Kab. Solok Selatan Orang/Kali 250.000,00 77 Padang Kab. Tanah Datar Orang/Kali 220.000,00 78 Padang Kota Bukit Tinggi Orang/Kali 215.000,00 79 Padang Kota Padang Panjang Orang/Kali 210.000,00 80 Padang Kota Pariaman Orang/Kali 200.000,00 81 Padang Kota Payakumbuh Orang/Kali 225.000,00 82 Padang Kota Sawahlunto Orang/Kali 215.000,00 83 Padang Kota Solok Orang/Kali 210.000,00 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY ) RIAU KEP. RIAU JAMBI SUMATERA BARAT 35 NO. IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN 1 2 3 4 5 84 Palembang Kab. Banyuasin Orang/Kali 203.000,00 85 Palembang Kab. Empat Lawang Orang/Kali 315.000,00 86 Palembang Kab. Lahat Orang/Kali 250.000,00 87 Palembang Kab. Muara Enim Orang/Kali 235.000,00 88 Palembang Kab. Musi Banyuasin Orang/Kali 235.000,00 89 Palembang Kab. Musi Rawas Orang/Kali 320.000,00 90 Palembang Kab. Musi Rawas Utara Orang/Kali 325.000,00 91 Palembang Kab. Ogan Ilir Orang/Kali 205.000,00 92 Palembang Kab. Ogan Komering Ilir Orang/Kali 205.000,00 93 Palembang Kab. Ogan Komering Ulu Orang/Kali 248.000,00 94 Palembang Kab. Ogan Komering Ulu SelatanOrang/Kali 250.000,00 95 Palembang Kab. Ogan Komering Ulu Timur Orang/Kali 245.000,00 96 Palembang Kab. Pali Orang/Kali 265.000,00 97 Palembang Kota Lubuk Linggau Orang/Kali 290.000,00 98 Palembang Kota Pagar Alam Orang/Kali 280.000,00 99 Palembang Kota Prabumulih Orang/Kali 205.000,00 100 Bandar Lampung Kab. Lampung Barat Orang/Kali 270.000,00 101 Bandar Lampung Kab. Lampung Selatan Orang/Kali 234.000,00 102 Bandar Lampung Kab. Lampung Tengah Orang/Kali 246.000,00 103 Bandar Lampung Kab. Lampung Timur Orang/Kali 246.000,00 104 Bandar Lampung Kab. Lampung Utara Orang/Kali 252.000,00 105 Bandar Lampung Kab. Mesuji Orang/KaIi 276.000,00 106 Bandar Lampung Kab. Pesawaran Orang/Kali 216.000,00 107 Bandar Lampung Kab. Pesisir Barat Orang/Kali 200.000,00 108 Bandar Lampung Kab. Pringsewu Orang/Kali 222.000,00 109 Bandar Lampung Kab. Tanggamus Orang/Kali 240.000,00 110 Bandar Lampung Kab. Tulang Bawang Orang/Kali 252.000,00 111 Bandar Lampung Kab. Tulang Bawang Barat Orang/Kali 267.000,00 112 Bandar Lampung Kab. Way Kanan Orang/Kali 270.000,00 113 Bandar Lampung Kota Metro Orang/Kali 234.000,00 114 Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Orang/Kali 344.000,00 115 Bengkulu Kab. Bengkulu Tengah Orang/Kali 232.000,00 116 Bengkulu Kab. Bengkulu Utara Orang/Kali 313.000,00 117 Bengkulu Kab. Kaur Orang/Kali 385.000,00 118 Bengkulu Kab. Kepahiang Orang/Kali 298.000,00 119 Bengkulu Kab. Lebong Orang/Kali 375.000,00 120 Bengkulu Kab. Mukomuko Orang/Kali 423.000,00 121 Bengkulu Kab. Rejang Lebong Orang/Kali 313.000,00 122 Bengkulu Kab. Seluma Orang/Kali 282.000,00 123 Pangkalpinang Kab. Bangka Orang/Kali 250.000,00 124 Pangkalpinang Kab. Bangka Barat Orang/Kali 275.000,00 SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY) 36 NO. IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN 1 2 3 4 5 125 Pangkalpinang Kab. Bangka Selatan Orang/Kali 275.000,00 126 Pangkalpinang Kab. Bangka Tengah Orang/Kali 250.000,00 127 Serang Kab. Lebak Orang/Kali 208.000,00 128 Serang Kab. Pandeglang Orang/Kali 138.000,00 129 Serang Kab. Serang Orang/Kali 160.000,00 130 Serang Kab. Tangerang Orang/Kali 254.000,00 131 Serang Kota Cilegon Orang/Kali 160.000,00 132 Serang Kota Tangerang Orang/Kali 313.000,00 133 Serang Kota Tangerang Selatan Orang/Kali 347.000,00 134 Bandung Kab. Bandung Orang/Kali 183.000,00 135 Bandung Kab. Bandung Barat Orang/Kali 275.000,00 136 Bandung Kab. Bekasi Orang/Kali 265.000,00 137 Bandung Kab. Bogor Orang/Kali 185.000,00 138 Bandung Kab. Ciamis Orang/Kali 245.000,00 139 Bandung Kab. Cianjur Orang/Kali 215.000,00 140 Bandung Kab. Cirebon Orang/Kali 280.000,00 141 Bandung Kab. Garut Orang/Kali 243.000,00 142 Bandung Kab. Indramayu Orang/Kali 275.000,00 143 Bandung Kab. Karawang Orang/Kali 248.000,00 144 Bandung Kab. Kuningan Orang/Kali 275.000,00 145 Bandung Kab. Majalengka Orang/Kali 235.000,00 146 Bandung Kab. Pangandaran Orang/Kali 283.000,00 147 Bandung Kab. Purwakarta Orang/Kali 218.000,00 148 Bandung Kab. Subang Orang/Kali 208.000,00 149 Bandung Kab. Sukabumi Orang/Kali 245.000,00 150 Bandung Kab. Sumedang Orang/Kali 230.000,00 151 Bandung Kab. Tasikmalaya Orang/Kali 245.000,00 152 Bandung Kota Banjar Orang/Kali 283.000,00 153 Bandung Kota Bekasi Orang/Kali 265.000,00 154 Bandung Kota Bogor Orang/Kali 285.000,00 155 Bandung Kota Cimahi Orang/Kali 168.000,00 156 Bandung Kota Cirebon Orang/Kali 270.000,00 157 Bandung Kota Depok Orang/Kali 275.000,00 158 Bandung Kota Sukabumi Orang/Kali 226.000,00 159 Bandung Kota Tasikmalaya Orang/Kali 245.000,00 160 Semarang Kab. Banjarnegara Orang/Kali 260.000,00 161 Semarang Kab. Banyumas Orang/Kali 257.000,00 162 Semarang Kab. Batang Orang/Kali 240.000,00 163 Semarang Kab. Blora Orang/Kali 270.000,00 164 Semarang Kab. Boyolali Orang/Kali 240.000,00 165 Semarang Kab. Brebes Orang/Kali 263.000,00 BANTEN SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY) JAWA BARAT JAWA TENGAH 37 NO. IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN 1 2 3 4 5 166 Semarang Kab. Cilacap Orang/Kali 280.000,00 167 Semarang Kab. Demak Orang/Kali 230.000,00 168 Semarang Kab. Grobogan Orang/Kali 235.000,00 169 Semarang Kab. Jepara Orang/Kali 240.000,00 170 Semarang Kab. Karanganyar Orang/Kali 250.000,00 171 Semarang Kab. Kebumen Orang/Kali 260.000,00 172 Semarang Kab. Kendal Orang/Kali 230.000,00 173 Semarang Kab. Klaten Orang/Kali 250.000,00 174 Semarang Kab. Kudus Orang/Kali 235.000,00 175 Semarang Kab. Magelang Orang/Kali 240.000,00 176 Semarang Kab. Pati Orang/Kali 240.000,00 177 Semarang Kab. Pekalongan Orang/Kali 245.000,00 178 Semarang Kab. Pemalang Orang/Kali 250.000,00 179 Semarang Kab. Purbalingga Orang/Kali 270.000,00 180 Semarang Kab. Purworejo Orang/Kali 250.000,00 181 Semarang Kab. Rembang Orang/Kali 250.000,00 182 Semarang Kab. Semarang Orang/Kali 230.000,00 183 Semarang Kab. Sragen Orang/Kali 250.000,00 184 Semarang Kab. Sukoharjo Orang/Kali 250.000,00 185 Semarang Kab. Tegal Orang/Kali 260.000,00 186 Semarang Kab. Temanggung Orang/Kali 240.000,00 187 Semarang Kab. Wonogiri Orang/Kali 250.000,00 188 Semarang Kab. Wonosobo Orang/Kali 250.000,00 189 Semarang Kota Magelang Orang/Kali 240.000,00 190 Semarang Kota Pekalongan Orang/Kali 245.000,00 191 Semarang Kota Salatiga Orang/Kali 235.000,00 192 Semarang Kota Surakarta Orang/Kali 245.000,00 193 Semarang Kota Tegal Orang/Kali 260.000,00 194 Yogyakarta Kab. Bantul Orang/Kali 250.000,00 195 Yogyakarta Kab. Gunung Kidul Orang/Kali 350.000,00 196 Yogyakarta Kab. Kulon Progo Orang/Kali 350.000,00 197 Yogyakarta Kab. Sleman Orang/Kali 200.000,00 198 Surabaya Kab. Bangkalan Orang/Kali 225.000,00 199 Surabaya Kab. Banyuwangi Orang/Kali 285.000,00 200 Surabaya Kab. Blitar Orang/Kali 255.000,00 201 Surabaya Kab. Bojonegoro Orang/Kali 225.000,00 202 Surabaya Kab. Bondowoso Orang/Kali 255.000,00 203 Surabaya Kab. Gresik Orang/Kali 225.000,00 204 Surabaya Kab. Jember Orang/Kali 261.000,00 205 Surabaya Kab. Jombang Orang/Kali 235.000,00 206 Surabaya Kab. Kediri Orang/Kali 235.000,00 207 Surabaya Kab. Lamongan Orang/Kali 225.000,00 208 Surabaya Kab. Lumajang Orang/Kali 261.000,00 209 Surabaya Kab. Madiun Orang/Kali 245.000,00 210 Surabaya Kab. Magetan Orang/Kali 253.000,00 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY ) D.I YOGYAKARTA JAWA TIMUR 38 NO. IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN 1 2 3 4 5 211 Surabaya Kab. Malang Orang/Kali 228.000,00 212 Surabaya Kab. Mojokerto Orang/Kali 225.000,00 213 Surabaya Kab. Nganjuk Orang/Kali 245.000,00 214 Surabaya Kab. Ngawi Orang/Kali 253.000,00 215 Surabaya Kab. Pacitan Orang/Kali 285.000,00 216 Surabaya Kab. Pamekasan Orang/Kali 243.000,00 217 Surabaya Kab. Pasuruan Orang/Kali 228.000,00 218 Surabaya Kab. Ponorogo Orang/Kali 255.000,00 219 Surabaya Kab. Probolinggo Orang/Kali 228.000,00 220 Surabaya Kab. Sampang Orang/Kali 235.000,00 221 Surabaya Kab. Sidoarjo Orang/Kali 240.000,00 222 Surabaya Kab. Situbondo Orang/Kali 255.000,00 223 Surabaya Kab. Sumenep Orang/Kali 255.000,00 224 Surabaya Kab. Trenggalek Orang/Kali 245.000,00 225 Surabaya Kab. Tuban Orang/Kali 245.000,00 226 Surabaya Kab. Tulungagung Orang/Kali 245.000,00 227 Surabaya Kota Batu Orang/Kali 242.000,00 228 Surabaya Kota Blitar Orang/Kali 255.000,00 229 Surabaya Kota Bojonegoro Orang/Kali 225.000,00 230 Surabaya Kota Kediri Orang/Kali 235.000,00 231 Surabaya Kota Madiun Orang/Kali 245.000,00 232 Surabaya Kota Malang Orang/Kali 228.000,00 233 Surabaya Kota Mojokerto Orang/Kali 225.000,00 234 Surabaya Kota Probolinggo Orang/Kali 228.000,00 235 Denpasar Kab. Badung Orang/Kali 188.000,00 236 Denpasar Kab. Bangli Orang/Kali 225.000,00 237 Denpasar Kab. Buleleng Orang/Kali 265.000,00 238 Denpasar Kab. Gianyar Orang/Kali 225.000,00 239 Denpasar Kab. Jembrana Orang/Kali 270.000,00 240 Denpasar Kab. Karangasem Orang/Kali 263.000,00 241 Denpasar Kab. Tabanan Orang/Kali 225.000,00 242 Mataram Kab. Lombok Barat Orang/Kali 325.000,00 243 Mataram Kab. Lombok Tengah Orang/Kali 450.000,00 244 Mataram Kab. Lombok Timur Orang/Kali 350.000,00 245 Kupang Kab. Belu Orang/Kali 325.000,00 246 Kupang Kab. Kupang Orang/Kali 175.000,00 247 Kupang Kab. Timor Tengah Selatan Orang/Kali 218.000,00 248 Kupang Kab. Timor Tengah Utara Orang/Kali 275.000,00 249 Pontianak Kab. Bengkayang Orang/Kali 270.000,00 250 Pontianak Kab. Kapuas Hulu Orang/Kali 550.000,00 BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY ) 39 NO. IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN 1 2 3 4 5 251 Pontianak Kab. Kayong Utara Orang/Kali 550.000,00 252 Pontianak Kab. Ketapang Orang/Kali 550.000,00 253 Pontianak Kab. Kubu Raya Orang/Kali 185.000,00 254 Pontianak Kab. Landak Orang/Kali 270.000,00 255 Pontianak Kab. Melawi Orang/Kali 430.000,00 256 Pontianak Kab. Mempawah Orang/Kali 230.000,00 257 Pontianak Kab. Sambas Orang/Kali 300.000,00 258 Pontianak Kab. Sanggau Orang/Kali 303.000,00 259 Pontianak Kab. Sekadau Orang/Kali 343.000,00 260 Pontianak Kab. Sintang Orang/Kali 392.000,00 261 Pontianak Kota Singkawang Orang/Kali 257.000,00 262 Palangkaraya Kab. Barito Selatan Orang/Kali 290.000,00 263 Palangkaraya Kab. Barito Timur Orang/Kali 333.000,00 264 Palangkaraya Kab. Barito Utara Orang/Kali 425.000,00 265 Palangkaraya Kab. Gunung Mas Orang/Kali 300.000,00 266 Palangkaraya Kab. Kapuas Orang/Kali 275.000,00 267 Palangkaraya Kab. Katingan Orang/Kali 250.000,00 268 Palangkaraya Kab. Kotawaringin Barat Orang/Kali 425.000,00 269 Palangkaraya Kab. Kotawaringin Timur Orang/Kali 300.000,00 270 Palangkaraya Kab. Lamandau Orang/Kali 525.000,00 271 Palangkaraya Kab. Murung Raya Orang/Kali 448.000,00 272 Palangkaraya Kab. Pulau Pisau Orang/Kali 250.000,00 273 Palangkaraya Kab. Seruyan Orang/Kali 328.000,00 274 Palangkaraya Kab. Sukamara Orang/Kali 525.000,00 275 Banjarmasin Kab. Balangan Orang/Kali 230.000,00 276 Banjarmasin Kab. Banjar Orang/Kali 170.000,00 277 Banjarmasin Kab. Barito Kuala Orang/Kali 200.000,00 278 Banjarmasin Kab. Hulu Sungai Selatan Orang/Kali 200.000,00 279 Banjarmasin Kab. Hulu Sungai Tengah Orang/Kali 212.000,00 280 Banjarmasin Kab. Hulu Sungai Utara Orang/Kali 218.000,00 281 Banjarmasin Kab. Kota Baru Orang/Kali 290.000,00 282 Banjarmasin Kab. Tabalong Orang/Kali 234.000,00 283 Banjarmasin Kab. Tanah Bumbu Orang/Kali 300.000,00 284 Banjarmasin Kab. Tanah Laut Orang/Kali 200.000,00 285 Banjarmasin Kab. Tapin Orang/Kali 189.000,00 286 Banjarmasin Kota Banjarbaru Orang/Kali 225.000,00 287 Samarinda Kab. Kutai Barat Orang/Kali 1.500.000,00 288 Samarinda Kab. Kutai Kartanegara Orang/Kali 500.000,00 289 Samarinda Kab. Kutai Timur Orang/Kali 1.350.000,00 290 Samarinda Kab. Paser Orang/Kali 1.650.000,00 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY ) KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR 40 NO. IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN 1 2 3 4 5 291 Samarinda Kab. Penajam Paser Utara Orang/Kali 650.000,00 292 Samarinda Kota Balikpapan Orang/Kali 550.000,00 293 Samarinda Kota Bontang Orang/Kali 600.000,00 294 Manado Kab. Bolaang Mongondow Orang/Kali 250.000,00 295 Manado Kab. Bolaang Mongondow Selatan Orang/Kali 275.000,00 296 Manado Kab. Bolaang Mongondow Timur Orang/Kali 250.000,00 297 Manado Kab. Bolaang Mongondow Utara Orang/Kali 300.000,00 298 Manado Kab. Minahasa Orang/Kali 180.000,00 299 Manado Kab. Minahasa Selatan Orang/Kali 180.000,00 300 Manado Kab. Minahasa Tenggara Orang/Kali 200.000,00 301 Manado Kab. Minahasa Utara Orang/Kali 175.000,00 302 Manado Kota Bitung Orang/Kali 175.000,00 303 Manado Kota Kotamobagu Orang/Kali 250.000,00 304 Manado Kota Tomohon Orang/Kali 170.000,00 305 Gorontalo Kab. Boalemo Orang/Kali 400.000,00 306 Gorontalo Kab. Gorontalo Orang/Kali 300.000,00 307 Gorontalo Kab. Gorontalo Utara Orang/Kali 350.000,00 308 Gorontalo Kab. Pahuwato Orang/Kali 650.000,00 309 Mamuju Kab. Majene Orang/Kali 240.000,00 310 Mamuju Kab. Mamasa Orang/Kali 359.000,00 311 Mamuju Kab. Mamuju Tengah Orang/Kali 200.000,00 312 Mamuju Kab. Pasangkayu Orang/Kali 270.000,00 313 Mamuju Kab. Polewali Mandar Orang/Kali 260.000,00 314 Makassar Kab. Bantaeng Orang/Kali 235.000,00 315 Makassar Kab. Barru Orang/Kali 210.000,00 316 Makassar Kab. Bone Orang/Kali 240.000,00 317 Makassar Kab. Bulukumba Orang/Kali 240.000,00 318 Makassar Kab. Enrekang Orang/Kali 250.000,00 319 Makassar Kab. Gowa Orang/Kali 175.000,00 320 Makassar Kab. Jeneponto Orang/Kali 230.000,00 321 Makassar Kab. Luwu Orang/Kali 350.000,00 322 Makassar Kab. Luwu Timur Orang/Kali 375.000,00 323 Makassar Kab. Luwu Utara Orang/Kali 365.000,00 324 Makassar Kab. Maros Orang/Kali 170.000,00 325 Makassar Kab. Pinrang Orang/Kali 230.000,00 326 Makassar Kab. Sidenreng Rappang Orang/Kali 230.000,00 327 Makassar Kab. Sinjai Orang/Kali 235.000,00 328 Makassar Kab. Soppeng Orang/Kali 235.000,00 329 Makassar Kab. Takalar Orang/Kali 190.000,00 330 Makassar Kab. Tanatoraja Orang/Kali 350.000,00 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY ) SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN 41 NO. IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN 1 2 3 4 5 331 Makassar Kab. Toraja Utara Orang/Kali 350.000,00 332 Makassar Kab. Wajo Orang/Kali 230.000,00 333 Makassar Kota Palopo Orang/Kali 350.000,00 334 Makassar Kota Pare-Pare Orang/Kali 225.000,00 335 Palu Kab. Luwuk Orang/Kali 400.000,00 336 Palu Kab. Buol Orang/Kali 472.000,00 337 Palu Kab. Donggala Orang/Kali 130.000,00 338 Palu Kab. Morowali Orang/Kali 400.000,00 339 Palu Kab. Morowali Utara Orang/Kali 400.000,00 340 Palu Kab. Parigi Moutong Orang/Kali 250.000,00 341 Palu Kab. Poso Orang/Kali 280.000,00 342 Palu Kab. Sigi Orang/Kali 219.000,00 343 Palu Kab. Tojouma-Una Orang/Kali 350.000,00 344 Palu Kab. Toli-Toli Orang/Kali 412.000,00 345 Kendari Kab. Bombana Orang/Kali 355.000,00 346 Kendari Kab. Kolaka Orang/Kali 370.000,00 347 Kendari Kab. Kolaka Timur Orang/Kali 300.000,00 348 Kendari Kab. Kolaka Utara Orang/Kali 425.000,00 349 Kendari Kab. Konawe Orang/Kali 300.000,00 350 Kendari Kab. Konawe Selatan Orang/Kali 305.000,00 351 Kendari Kab. Konawe Utara Orang/Kali 300.000,00 352 Sofifi Kab. Halmahera Barat Orang/Kali 850.000,00 353 Sofifi Kab. Halmahera Tengah Orang/Kali 1.000.000,00 354 Sofifi Kab. Halmahera Timur Orang/Kali 1.250.000,00 355 Sofifi Kab. Halmahera Utara Orang/Kali 900.000,00 356 Jayapura Kab. Jayapura Orang/Kali 600.000,00 357 Jayapura Kab. Keerom Orang/Kali 900.000,00 358 Jayapura Kab. Sarmi Orang/Kali 2.700.000,00 359 Jayapura Kan.Merauke Orang/Kali 1.134.000,00 360 Manokwari Kab. Teluk Bintuni Orang/Kali 900.000,00 361 Manokwari Kab. Manokwari Selatan Orang/Kali 750.000,00 362 Manokwari Kab. Pagunungan Arfak Orang/Kali 2.650.000,00 363 Manokwari Kota Sorong Orang/Kali 1.000.000,00 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY ) PAPUA PAPUA BARAT SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU UTARA 42

1.SATUAN BIAYA UANG HARIAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota < 100 Km Golongan IV 40.000 - - OH Golongan III 35.000 - - OH Golongan II dan I 30.000 - - OH Golongan IV 65.000 - - OH Golongan III 60.000 - - OH Golongan II dan I 55.000 - OH Golongan IV 100.000 - - OH Golongan III 90.000 - - OH Golongan II dan I 80.000 - OH Golongan IV 40.000 - - - OH Golongan III 35.000 - - - OH Golongan II dan I 30.000 - - - OH Golongan IV 100.000 - - - OH Golongan III 90.000 - - - OH Golongan II dan I 80.000 - - - OH Golongan IV 250.000 - - - OH Golongan III 225.000 - - - OH Golongan II dan I 200.000 - - - OH NO URAIAN KEGIATAN UANG HARIAN (Rp) UANG TRANSPORT (Rp) UANG REPRESE NTATIF (Rp) SATUAN Khusus pelayanan kesehatan RSUD/Puskesmas (BLUD dan Semi BLUD) Biaya Perjalanan Dinas Rujuk/CT Scan Pasien dan mengantar Jenazah (Supir dan pengantarnya(Dokter/Perawat). Khusus pelayanan kesehatan RSUD/Puskesmas (BLUD dan Semi BLUD) Biaya Perjalanan Dinas Rujuk/CT Scan Pasien dan mengantar Jenazah (Supir dan pengantarnya(Dokter/Perawat). Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Kab/Kota Semarang, Kab.Demak, Kab.Salatiga, Kota Kudus, Kab.Temanggung, Kab.Grobogan, Kab.Brebes. (Uang Harian) BIAYA PENGINAPA N/TARIF HOTEL (Rp) Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Ke Wilayah Kecamatan Jarak 5 s/d 25 KM Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Ke Wilayah Kecamatan Jarak 26 s/d 40 KM Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Ke Wilayah Kecamatan Jarak 41 s/d 65 KM 1 2 3 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Kabupaten Pekalongan, Kab.Kendal, Kab.Pemalang, Kab/Kota Tegal (Uang Harian) 3 2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Kota Pekalongan (Uang Harian) 1 43 Golongan IV 300.000 - - - OH Golongan III 275.000 - - - OH Golongan II dan I 250.000 - - - OH Golongan IV 350.000 - - - OH Golongan III 325.000 - - - OH Golongan II dan I 300.000 - - - OH 6 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Aceh,Kalteng (Uang Harian) Golongan IV 330.000 - - - OH Golongan III 320.000 - - - OH Golongan II dan I 310.000 - - - OH Golongan IV 340.000 - - - OH Golongan III 330.000 - - - OH Golongan II dan I 320.000 - - - OH Golongan IV 350.000 - - - OH Golongan III 340.000 - - - OH Golongan II dan I 330.000 - - - OH Golongan IV 380.000 - - - OH Golongan III 370.000 - - - OH Golongan II dan I 360.000 - - - OH Golongan IV 400.000 - - - OH Golongan III 390.000 - - - OH Golongan II dan I 380.000 - - - OH SATUAN BIAYA UANG HARIAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG SATUANNO URAIAN KEGIATAN UANG HARIAN (Rp) UANG TRANSPORT (Rp) UANG REPRESE NTATIF (Rp) BIAYA PENGINA PAN/TARI F HOTEL (Rp)4 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Kab. Jepara, Kab.Boyolali, Kab.Pati, Kab.Klaten, Kab.Purwokerto, Kab.Blora, Kab.Banjarnegara, Kab.Kebumen, Kab.Wonosobo, Kota/Kab.Magelang, Kota Surakarta (Uang Harian) 5 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Kab.Rembang, Kab.Wonogiri, Kab.Cilacap, Kab.Sragen, DIY. (Uang Harian) 7 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Sumut, Riau, Kepri, Jambi, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Banten (Uang Harian) 8 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Sumbar, Sumsel, Lampung, Bengkulu, Kalbar, Kalsel, Sultra dan Maluku (Uang Harian) 9 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Babel,Sulbar,Jatim (Uang Harian) 10 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk NTT, Kaltim, Kalut, Sulsel, Maluku Utara dan Jabar (Uang Harian) 44 11 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk NTB (Uang Harian) Golongan IV 410.000 - - - OH Golongan III 400.000 - - - OH Golongan II dan I 390.000 - - - OH Golongan IV 450.000 - - - OH Golongan III 440.000 - - - OH Golongan II dan I 430.000 - - - OH 13 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk DKI Jakarta (Uang Harian) Golongan IV 450.000 - - - OH Golongan III 400.000 - - - OH Golongan II dan I 350.000 - - - OH 14 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Papua (Uang Harian) Golongan IV 550.000 - - - OH Golongan III 540.000 - - - OH Golongan II dan I 530.000 - - - OH Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota < 100 Km Golongan IV 40.000 - - OH Golongan III 35.000 - - OH Golongan II dan I 30.000 - - OH Golongan IV 65.000 - - OH Golongan III 60.000 - - OH Golongan II dan I 55.000 - OH Golongan IV 130.000 - - OH Golongan III 120.000 - - OH Golongan II dan I 100.000 - OH 1 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Ke Wilayah Kecamatan Jarak 5 s/d 25 KM 2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Ke Wilayah Kecamatan Jarak 26 s/d 40 KM 3 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Ke Wilayah Kecamatan Jarak 41 s/d 65 KM Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Non Rujukan RSUD Kabupaten Batang 12 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Bali, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan (Uang Harian) Catatan: Biaya Perjalanan Dinas Bagi karyawan BLUD dan Mitra BLUD (Dokter) disesuaikan dengan golongan III, untuk karyawan BLUD dan Mitra BLUD (Non Dokter) disesuaikan dengan golongan II dan I. Untuk biaya penginapan dapat menggunakan Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG SATUANNO URAIAN KEGIATAN UANG HARIAN (Rp) UANG TRANSPORT (Rp) UANG REPRESE NTATIF (Rp) BIAYA PENGINAP AN/TARIF HOTEL (Rp) 45 1 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Kota Pekalongan (Uang Harian) Golongan IV 80.000 - - - OH Golongan III 75.000 - - - OH Golongan II dan I 65.000 - - - OH 2 Golongan IV 150.000 - - - OH Golongan III 125.000 - - - OH Golongan II dan I 100.000 - - - OH 3 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Aceh,Kalteng (Uang Harian) Golongan IV 330.000 - - - OH Golongan III 320.000 - - - OH Golongan II dan I 310.000 - - - OH Golongan IV 340.000 - - - OH Golongan III 330.000 - - - OH Golongan II dan I 320.000 - - - OH Golongan IV 350.000 - - - OH Golongan III 340.000 - - - OH Golongan II dan I 330.000 - - - OH Golongan IV 380.000 - - - OH Golongan III 370.000 - - - OH Golongan II dan I 360.000 - - - OH 7 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk DIY (Uang Harian) Golongan IV 390.000 - - - OH SATUAN BIAYA UANG HARIAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG Biaya Perjalanan Dinas Luar Kota Non Rujukan RSUD Kabupaten Batang (Bagi PNS dan CPNS) 6 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Babel, Sulbar, Jatim (Uang Harian) Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Kabupaten Pekalongan, Kab.Kendal, Kab.Pemalang, Kab/KotaTegal (Uang Harian) 4 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Sumut, Riau, Kepri, Jambi, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Banten dan Jateng (Uang Harian) 5 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Sumbar, Sumsel, Lampung, Bengkulu, Kalbar, Kalsel, Sultra dan Maluku (Uang Harian) SATUANNO URAIAN KEGIATAN UANG HARIAN (Rp) UANG TRANSPORT (Rp) UANG REPRESE NTATIF (Rp) BIAYA PENGINAP AN/TARIF HOTEL (Rp) 46 Golongan IV 400.000 - - - OH Golongan III 390.000 - - - OH Golongan II dan I 380.000 - - - OH 9 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk NTB (Uang Harian) Golongan IV 410.000 - - - OH Golongan III 400.000 - - - OH Golongan II dan I 390.000 - - - OH Golongan IV 450.000 - - - OH Golongan III 440.000 - - - OH Golongan II dan I 430.000 - - - OH 11 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk DKI Jakarta (Uang Harian) Golongan IV 500.000 - - - OH Golongan III 490.000 - - - OH Golongan II dan I 480.000 - - - OH 12 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Papua (Uang Harian) Golongan IV 550.000 - - - OH Golongan III 540.000 - - - OH Golongan II dan I 530.000 - - - OH Catatan: Biaya Perjalanan Dinas Bagi karyawan BLUD dan Mitra BLUD (Dokter) disesuaikan dengan golongan III, untuk karyawan BLUD dan Mitra BLUD (Non Dokter) disesuaikan dengan golongan II dan I. Untuk biaya penginapan dapat menggunakan Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri. 8 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk NTT, Kaltim, Kalut, Sulsel, Maluku Utara dan Jabar (Uang Harian) 10 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Bali, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan (Uang Harian) SATUAN BIAYA UANG HARIAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG SATUANNO URAIAN KEGIATAN UANG HARIAN (Rp) UANG TRANSPORT (Rp) UANG REPRESE NTATIF (Rp) BIAYA PENGINAP AN/TARIF HOTEL (Rp) 47
6.TABEL JARAK ANTAR IBUKOTA KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN BATANG 48
7.SATUAN BIAYA BBM dipergunakan untuk kepentingan perjalanan dinas luar daerah dalam negeri dari Kabupaten Batang ke Kabupaten/Kota tujuan pulang pergi di Pulau Jawa dengan menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat). No Jarak (Km) 1 Kab. Banjarnegara 77 2 Kab. Banyumas (Purwokerto) 171 3 Kab. Blora 218 4 Kab. Boyolali 170 5 Kab. Brebes 127 6 Kab. Cilacap 207 7 Kab. Demak 135 8 Kab. Grobogan (Purwodadi) 170 9 Kab. Jepara 177 10 Kab. Karanganyar 219 11 Kab. Kebumen 110 12 Kab. Kendal 74 13 Kab. Klaten 195 14 Kab. Kudus 168 15 Kota Magelang 171 16 Kab. Magelang (Mungkid) 163 17 Kab. Pati 185 18 Kota Pekalongan 10 19 Kab. Pekalongan (Kajen) 33 20 Kab. Pemalang 67 21 Kab. Purbalingga 126 22 Kab. Purworejo 113 23 Kab. Rembang 369 24 Kota Salatiga 139 25 Kota Semarang 94 26 Kab. Semarang (Ungaran) 124 27 Kab. Sragen 214 28 Kab. Sukoharjo 200 29 Kota Surakarta 196 30 Kota Tegal 93 31 Kab. Tegal (Slawi) 104 32 Kab. Temanggung 71 33 Kab. Wonogiri 255 34 Kab. Wonosobo 107 Kabupaten/Kota Tujuan 49 No Jarak (Km) 35 Kab. Bantul (DIY) 230 36 Kab. Gunung Kidul (DIY) 242 37 Kab. Kulonprogo (DIY) 221 38 Kab. Sleman (DIY) 217 39 Kota Yogyakarta (DIY) 215 40 Kab. Bangkalan (Madura) 487 41 Kab. Banyuwangi 715 42 Kab. Blitar (Kanigoro) 415 43 Kota Blitar 408 44 Kab. Bojonegoro 323 45 Kab. Bondowoso 631 46 Kab. Gresik 435 47 Kab. Jember 609 48 Kab. Jombang 376 49 Kab. Kediri (pamenang) 390 50 Kota Kediri 368 51 Kab. Lamongan 465 52 Kab. Lumajang 568 53 Kab. Madiun (Caruban) 297 54 Kota Madiun 294 55 Kab. Magetan 293 56 Kab. Malang (Kepanjen) 545 57 Kota Malang 508 58 Kab. Mojokerto (Mojosari) 413 59 Kota Mojokerto 395 60 Kab. Nganjuk 332 61 Kab. Ngawi 275 62 Kab. Pacitan 296 63 Kab. Pamekasan (Madura) 566 64 Kab. Pasuruan (Bangil) 497 65 Kota Pasuruan 482 66 Kab. Ponorogo 323 67 Kab. Probolinggo (Kraksaan) 566 68 Kota Probolinggo 519 69 Kab. Sampang (Madura) 540 70 Kab. Sidoarjo 445 71 Kab. Situbondo 649 Kabupaten/Kota Tujuan SATUAN BIAYA BBM 50 No Jarak (Km) 72 Kab. Sumenep (Madura) 618 73 Kab. Trenggalek 387 74 Kab. Tuban 376 75 Kab. Tulungagung 400 76 Kota Batu 439 77 Kota Surabaya 438 78 Kab. Bandung (Soreang) 338 79 Kab. Bandung Barat (Ngamprah) 311 80 Kota Bandung 295 81 Kab. Bekasi (Cikarang Pusat) 334 82 Kota Bekasi 360 83 Kab. Bogor (Cibinong) 411 84 Kota Bogor 405 85 Kab. Ciamis 263 86 Kab. Cianjur 389 87 Kab. Cirebon (Sumber) 172 88 Kota Cirebon 166 89 Kab. Garut (Tarogong Kidul) 385 90 Kab. Indramayu 225 91 Kab. Karawang (Karawang Barat) 316 92 Kab. Kuningan 164 93 Kab. Majalengka 206 94 Kab. Pangandaran (Parigi) 260 95 Kab. Purwakarta 315 96 Kab. Subang 286 97 Kab. Sukabumi (Palabuhan ratu) 388 98 Kota Sukabumi 385 99 Kab. Sumedang (Sumedang Utara) 249 100 Kab. Tasikmalaya (Singaparna) 314 101 Kota Tasikmalaya 267 102 Kota Banjar 214 103 Kota Cimahi 306 104 Kota Depok 390 105 Kab. Administrasi Kepulauan Seribu 381 106 Kota Administrasi Jakarta Barat (Kembangan) 385 107 Kota Administrasi Jakarta Pusat (Menteng) 375 108 Kota Administrasi Jakarta Selatan (Kebayoran Baru) 374 109 Kota Administrasi Jakarta Timur (Cakung) 363 Kabupaten/Kota Tujuan SATUAN BIAYA BBM 51 No Jarak (Km) 110 Kota Administrasi Jakarta Utara (koja) 375 111 Kota DKI Jakarta 376 112 Kab. Lebak (Rangkasbitung) 474 113 Kab. Pandeglang 578 114 Kab. Serang (Ciruas) 444 115 Kota Serang 454 116 Kab. Tangerang (Tigaraksa) 422 117 Kota Tangerang 401 118 Kota Tangerang Selatan 394 119 Kota Cilegon 470 Kabupaten/Kota Tujuan SATUAN BIAYA BBM 52
8.SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku dan biaya penginapan. Besaran biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri selanjutnya dapat merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026. 53
1.Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk uang makan, keperluan transport lokal dan uang saku. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, lumpsum adalah jumlah uang yang dibayarkan sekaligus, tidak dengan diangsur.
2.Komponen perjalanan dinas, meliputi:

a.Uang Harian, Uang Harian, terdiri dari uang makan, uang transport lokal, uang saku dan dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.

(1)Uang transport; ➢ Uang transport lokal yang dimaksud pada komponen uang harian adalah biaya transport dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri sampai dengan 8 (delapan) jam; ➢ Uang transport lokal tersebut, termasuk digunakan untuk pembayaran retribusi parkir dan pungutan lain sehingga tetap diberikan meskipun menggunakan kendaraan dinas; ➢ Biaya Transport, dibayarkan sesuai biaya riil. (Khusus transport kegiatan dalam Kab/Kota dapat dibayarkan secara lumpsum),
(2)Uang harian perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 jam; ➢ Perjalanan dinas dalam negeri sampai dengan 8 (delapan) jam direalisasikan berdasarkan kepatutan dan kewajaran. ➢ Uang harian dibayarkan sesuai hari melaksanakan perjalanan dinas dari hari tanggal keberangkatan sampai dengan tanggal kepulangan, meliputi: uang makan, keperluan transportasi lokal dan uang saku adalah dibayarkan secara Lumpsum. ➢ Untuk pelaksanaan kegiatan rakor/bintek/pendidikan diluar daerah, peserta dapat diberikan uang harian sebesar: 1) < 4 hari : 100% dari uang harian; 2) 4-10 hari : 80% dari uang harian; 3) 11-15 hari : 70% dari uang harian; 4) ≥ 16 hari : 60% dari uang harian. ➢ Untuk pelaksanaan kegiatan rakor/bintek/pendidikan diluar daerah yang akomodasinya ditanggung penyelenggara, peserta dapat diberikan uang harian sebesar 75% (untuk Bupati dan Wakil Bupati), 60% (untuk Pimpinan DPRD, anggota DPRD) dan 60% (untuk Pejabat/PNS).
(3)Uang harian diklat.telah jelas.
1. b.Uang Representasi Perjalanan Dinas;
(1)Dapat diberikan mengikuti lamanya perjalanan dinas.
(2)Untuk pelaksanaan kegiatan bintek/pendidikan diluar daerah tidak dapat diberikan uang representatif. PENJELASAN SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS NEGERI 54
1. c.Sewa Kendaraan Dalam Kota diberikan dengan ketentuan: a) Khusus untuk Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya apat diberikan sewa kendaraan dalam kota. b) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada angka (1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak. c) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan secara riil, hanya untuk perjalanan dinas kelompok/rombongan (bukan perseorangan) pejabat Negara dan anggota DPRD dengan acara pokok kedinasan. Serta biaya angkut barang sejenisnya.
2. d.Biaya pemetian jenazah termasuk berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah termasuk dibayarkan sesuai biaya riil.
3. e.Biaya angkutan jenazah termasuk berhubungan dengan dengan pengruktian/pengurusan jenazah termasuk dibayarkan sesuai biaya riil.
  1. 3.Pelaksanaan perjalanan dinas A. Uang saku 1) Uang saku rapat dapat diberikan kepada peserta rapat yang diselenggarakan di dalam kantor diluar jam kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
4. a.dilaksanakan minimal 4 jam diluar jam kerja;
5. b.tidak diberikan uang makan lembur; 2) Satu orang peserta rapat hanya berhak mendapatkan uang saku rapat satu kali dalam satu hari. 3) Uang saku rapat hanya dapat dibayarkan untuk rapat yang diselenggarakan diluar jam kerja pada hari kerja satuan kerja bersangkutan. B. Biaya Penginapan; Biaya penginapan, dengan ketentuan: 1) Biaya penginapan merupakan biaya yang digunakan untuk menginap:
6. a.Di hotel; atau
7. b.Di tempat menginap lainnya. 2) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan, dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan; Biaya penginapan dapat diberikan sebesar 30% dari SHS tarif hotel di kota tempat tujuan, dengan ketentuan: 1) Tidak terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, sehingga pelaksana SPD menginap ditempat menginap yang tidak menyediakan kuitansi/bukti biaya penginapan; 2) Terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, namun pelaksana SPD tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya. 55 Biaya penginapan sebesar 30% tidak diberikan untuk; 1) Perjalanan Dinas Jabatan dalam kota lebih dari 8 jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama; 2) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan paket meeting fullboard; 3) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan. Biaya penginapan dibayarkan riil, jika tidak menggunakan fasilitas hotel maka uang penginapan dibayarkan 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tujuan sesuai tingkat pelaksana perjalanan dan dibayarkan secara lumpsum diberikan maksimal 1 (satu) hari. Fasilitas dan kelas penginapan yang diberlakukan: 1) Bagi Bupati/Wakil Bupati: Hotel Bintang Lima (*****) kelas Deluxe (1 orang/kamar); 2) Bagi Eselon II Pimpinan dan anggota DPRD: Hotel Bintang Empat (****) kelas Deluxe (1 orang/kamar); 3) Bagi Eselon III/Golongan IV dan III: Hotel Bintang Tiga (***) kelas Standar (1 orang/kamar); 4) Bagi Eselon IV, V/Golongan III: Hotel Bintang Dua (**) kelas Standar (2 orang/kamar); 5) Bagi Golongan II dan I: Hotel Bintang Satu (*) kelas Standar (2 orang/kamar); 6) Dalam kondisi tertentu fasilitas penginapan dapat dibayarkan menyesuaikan fasilitas yang ada di tempat tujuan dengan memperhatikan asa kepatutan dan kewajaran. C. Biaya Transport, Meliputi : 1) Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP)/Biaya tiket dari moda transportasi yang digunakan; 2) Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri; 3) Biaya transportasi darat dari ibu kota propinsi ke kabupaten/kota dalam propinsi yang sama (one way); Biaya transportasi pegawai di bayarkan secara at cost (biaya riil) dengan ketentuan: 1) Diperhitungkan perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan (keberangkatan dan kepulangan/biaya perjalanan pergi pulang); 2) Termasuk biaya ke terminal bus/stasiun KA/bandara/Pelabuhan; 3) Termasuk biaya retribusi masuk terminal/stasiun KA/bandara/Pelabuhan; 4) Termasuk BBM/karcis tol dan lain-lain, apabila menggunakan kendaraan umum untuk menyerahkan tiket per orang; 5) Apabila menggunakan kendaraan dinas menyerahkan nota pembelian BBM dan nota pembayaran jalan tol. 6) Apabila melebihi standar biaya taksi dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil. 56 Pesawat Udara Kapal Laut Kereta Api/Bus Lainnya 1 Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD,Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pejabat Eselon I dan Pejabat lainnya yang setara A Bisinis VIP/ Kelas I Eksekutif sesuai kenyataan 2 Anggota DPRD, Pejabat Eselon II/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Lainnya yang setara B Ekonomi IB Eksekutif sesuai kenyataan 3 Pejabat Eselon III/Pejabat Administrator/PNS Golongan IV, Pejabata Eselon IV/Pejabat Pengawas/PNS Golongan III serta Pejabat lain yang setara C Ekonomi IIA Eksekutif sesuai kenyataan 4 PNS Golongan II, Golongan I dan Pihak lain yang setara D Ekonomi IIB Ekonomi sesuai kenyataan Yang melaksanakanNo Tingkat Biaya Perjalanan Dinas Moda Transportasi 7) Fasilitas transportasi: a) Pejabat penerbit surat tugas dapat memerintahkan pihak lain diluar Pejabat Daerah/PNS/Pegawai tidak tetap untuk melakukan perjalanan dinas. b) Pihak lain dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan. c) Penggolongan terhadap Pihak Lain dapat merujuk dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan. D. Penggolongan terhadap Pihak Lain dapat merujuk dengan ketentuan sebagai berikut:
(1)PNS yang melakukan perjalanan dinas mendampingi pejabat eselon/Kepala Dinas/Organisasi Perangkat Daerah lainnya dapat menggunakan fasilitas dan kelas penginapan yang menyesuaikan pejabat yang didampingi.
(2)Bagi non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas, besarnya biaya disamakan dengan PNS golongan I.
(3)Apabila dalam pelaksanaan perjalanan dinas mengajak/mengikutsertakan pihak lain (Non PNS): Lembaga/Organisasi Sosial/Kemasyarakatan/Keagamaan, Tenaga Ahli/Terampil, Aparat Desa, BPD dan tenaga sejenisnya dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan dengan persetujuan Bupati/Sekretaris Daerah, dengan besaran sebagai berikut: a) Lembaga/organisasi social/kemasyarakatan/keagamaan, tenaga ahli/terampil dan tenaga sejenisnya yang melaksanakan perjalanan dinas, besarnya biaya disesuaikan dengan strata pendidikan: 57 ➢ Sarjana disetarakan dengan Golongan III; ➢ D3/SLTA disetarakan dengan Golongan II; ➢ SMP disetarakan dengan Golongan I. b) Kepala Desa dan BPD yang melaksanakan perjalanan dinas, besarnya biaya disetarakan dengan PNS Golongan III. c) Sekretaris Desa (Non PNS) yang melaksanakan perjalanan dinas, besarnya biaya disamakan dengan Golongan II. d) Bagi Perangkat Desa/masyarakat umum (Non PNS) yang melaksanakan perjalanan dinas, besarnya disamakan dengan Golongan I.
(4)Biaya Perjalanan Dinas Bagi karyawan BLUD dan Mitra BLUD (Dokter) disesuaikan dengan golongan III, untuk karyawan BLUD dan Mitra BLUD (Non Dokter) disesuaikan dengan golongan II dan I. Untuk biaya penginapan dapat menggunakan Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
(5)Bagi desa yang belum membuat standar biaya dapat mengacu kepada Peraturan Bupati ini.
(6)Bagi PNS Fungsional yang melaksanakan perjalanan dinas, besarnya biaya berdasarkan golongan yang bersangkutan.
(7)Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang melaksanakan perjalanan dinas, dengan menggunakan tabel konversi golongan/ruang gaji PPPK dibawah ini. No Golongan/Ruang PNS Golongan PPPK 1 I/a I 2 I/b II 3 I/c III 4 I/d IV 5 II/a V 6 II/b VI 7 II/c VII 8 II/d VIII 9 III/a IX 10 III/b X 11 III/c XI 12 III/d XII 13 IV/a XIII 14 IV/b XIV 15 IV/c XV 16 IV/d XVI 17 IV/e XVII Tabel Konversi golongan/ruang gaji PPPK dibawah ini: Sumber: Surat Menteri Keuangan RI Tanggal 27 Desember 2019 Nomor: S-952/MK.02 /2019 58 E. Ketentuan lain,
(1)PNS yang melakukan perjalanan dinas mendampingi Pejabat Eselon/Kepala Dinas/Organisasi Perangkat Daerah lainnya dapat menggunakan transportasi udara (pesawat terbang) sesuai dengan kelas pesawat dan pejabat yang didampingi.
(2)Perjalanan dinas dalam negeri luar kota dengan menggunakan kendaraan dinas dapat dibayarkan biaya BBM 1,5 liter untuk 10 Km dan dipertanggungjawabkan secara rill/at cost.
(3)Untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya bagi peserta daerah yang diharuskan menyetor kepada panitia, maka biaya tersebut tidak diperhitungkan dalam biaya perjalanan, tetapi biaya administrasi umum unit kerja masing-masing (biaya rapat/kursus/seminar dan lain-lain).
(4)Pengumadahan (detasering) adalah penugasan sementara waktu atau penempatan pegawai untuk bertugas disuatu tempat dalam jangka waktu tertentu. BUPATI BATANG, ttd M.FAIZ KURNIAWAN 59 LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2026 SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI DALAM DAN DI LUAR KANTOR

1.Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat. Standar biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis, yaitu:

a.Paket Fullboard Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen fullboard meliputi akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
b.Paket Fullday Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen fullday meliputi makan 1(satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali ruang pertemuan dan fasiltasnya.
c.Paket Halfday Satuan biaya paket Halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen halfday meliputi makan 1 (satu) kali, rehat kopi, kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
d.Paket Residence Satuan biaya paket Residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 12 (dua belas) jam tanpa menginap. Komponen Residence meliputi makan 2 (dua) kali, rehat kopi, kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a.Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut: 1). Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan 2). Untuk pejabat eselon III kebawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan 60 No Uraian Spesifikasi Harga Satuan Ket 1 Halfday 232.000 OP 2 Fullday 309.000 OP 3 Fullboard 749.000 OP 4 Residence 541.000 OP 1 Halfday 191.000 OP 2 Fullday 263.000 OP 3 Fullboard 675.000 OP 4 Residence 454.000 OP 1 Halfday 183.000 OP 2 Fullday 250.000 OP 3 Fullboard 670.000 OP 4 Residence 367.000 OP Biaya Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar kantor-Kepala Daerah/Eselon I Biaya Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar kantor-Eselon II Biaya Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar kantor-Eselon III kebawah TABEL I SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DILUAR KANTOR SETINGKAT ESELON I, II
b.Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan diluar kantor (fullboard, fullday, halfday dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan.
1. 2.Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. Standar biaya uang harian kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor sama untuk semua peserta. No Uraian Spesifikasi Harga Satuan Ket 1 Fullboard diluar kota 100.000 OH 2 Fullboard di dalam kota 100.000 OH 3 Fullday/halfday didalam kota 75.000 OH 4 Residence didalam kota 100.000 OH 1 Rapat/Bintek/Sosialisasi /Sejenisnya 25.000 OH 2 Rapat/Bintek/Sosialisasi /Sejenisnya 50.000 OH 3 Rapat/Bintek/Sosialisasi /Sejenisnya 75.000 OH 4 Rapat/Bintek/Sosialisasi /Sejenisnya 100.000 OH Uang Harian Rapat-ASN Uang Harian- ASN/Peserta (Rapat/Bintek/ Sosialisasi/ UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR 61 No Uraian Spesifikasi Harga Satuan Ket 1 Rapat koordinasi tingkat kepala daerah/Eselon I/Setara dan Resepsi Jamuan Makan Prasmanan (Rapat/Resepsi Kepda) 55.000 orang/kali Jamuan Makan Perseorangan(Rapat/Resepsi Kepda) 45.000 orang/kali Snack Rapat/Resepsi Kepda 20.000 orang/kali Penerimaan Tamu Dalam/Luar negeri: -snack Prasmanan (Tamu dalam/luar negeri) 20.000 orang/kali -Makan Prasmanan (Tamu dalam/luar negeri) 55.000 orang/kali Jamuan makan untuk tamu Bupati/DPRD/Negara Dengan full service - 1 kali jamuan termasuk buah-buahan 95.000 orang/kali UP paket Acara khusus Kepala Daerah dan sejenisnya : - Keleman 1 paket 5 orang UP paket - Tumpeng 1 paket 30 orang UP paket - Makanan ringan UP tahun 2 Rapat biasa/tamu - Makan Rapat/Bintek/Sosialisasi /Sejenisnya 38.000 orang/kali - Snack Rapat/Bintek/Sosialisasi /Sejenisnya 15.000 orang/kali Prasmanan rapat/tamu - Makan Rapat/Bintek/Sosialisasi /Sejenisnya 50.000 orang/kali - Snack Rapat/Bintek/Sosialisasi /Sejenisnya 20.000 orang/kali Jamuan makan untuk tamu Bupati/DPRD/Negara di Restoran dan SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT
2. 3.Satuan Biaya Konsumsi Rapat Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untukmenyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan.
a.rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
b.rapat biasa yang melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam. BUPATI BATANG, ttd M.FAIZ KURNIAWAN 62 LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2026 SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS
1. 1.Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. No Uraian Spesifikasi Harga Satuan 1 Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon I 702.970.000 unit 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II 444.496.000 unit 3 Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor/ Lapangan Roda 4 Pick up 208.312.000 unit 4 Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor/ Lapangan Roda 4 minibus 310.732.000 unit 5 Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor/ Lapangan Roda 4 Double gardan 468.830.000 unit 6 Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor/ Lapangan Roda 4 Bus,Roda 4 dan/atau kecil 360.942.000 unit 7 Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor/ Lapangan Roda 4 Bus,Roda 6 dan/atau sedang 718.252.000 unit 8 Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor/ Lapangan Roda 4 Bus,Roda 6 dan/atau besar 1.184.787.000 unit 9 Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor/ Lapangan Roda 2 Operasional 30.213.000 unit 10 Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor/ Lapangan Roda 2 Lapangan 33.815.000 unit 11 Pengadaan Kendaraan Operasional Khusus operasional / lapangan UP unit KENDARAAN DINAS PEJABAT BUPATI BATANG, ttd M.FAIZ KURNIAWAN 63 LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2026 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN
2. 1.Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri Satuan biaya pemeliharan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan dalam negeri, guna menjaga atau memeprtahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari sama atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung atau bangunan tidak bertingkat dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:
a.Gedung atau bangunan milik daerah; dan /atau
b.Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. No Uraian Spesifikasi Harga Satuan 1 Biaya pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri Gedung bertingkat 173.000 m²/ tahun 2 Biaya pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri Gedung tidak bertingkat 97.000 m²/ tahun 3 Biaya pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri Halaman gedung/bangunan kantor 10.000 m²/ tahun SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI
1. 2.Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 64 No Uraian Spesifikasi Harga Satuan 1 Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD 29.330.000 unit/ tahun 2 Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Anggota DPRD 28.700.000 unit/ tahun 3 Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Pejabat Eselon I 20.000.000 unit/ tahun 4 Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Pejabat Eselon II 19.975.000 unit/ tahun 5 Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 17.440.000 unit/ tahun 6 Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Double gardan 19.025.000 unit/ tahun 7 Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 1.975.000 unit/ tahun 8 Biaya Pemeliharaan Operasional dalam lingkungan kantor 4.875.000 unit/ tahun 9 Biaya Pemeliharaan Operasional Roda 6 18.555.000 unit/ tahun 10 Biaya Pemeliharaan Operasional Speed Boat 10.120.000 unit/ tahun SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT, KENDARAAN DINAS OPERASIONAL, OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6 DAN SPEED BOAT Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:
a.Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan /atau
b.Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan atau overhaul 65 NO SATUAN HARGA KET Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1 Sedan/Jeep/Station Wagon/MPV/SUV/Sejenis Pertalite : 7 lt x 240 hari tahun UP Pertamax : sd 2000cc = 5 lt x 240 hari > 2000cc = 7 lt x 240 hari Oli tahun UP Ganti Oli : Biasa : 4 bulanan (3 kali/tahun) tahun UP Lengkap : 4 bulanan (3 kali/tahun) tahun UP Doorsmeer lengkap termasuk oli mesin tahun UP Persneleng & Gardan Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP Perbaikan sedang/suku cadang tahun UP Accu : 1(satu) Buah tahun UP Ban Standar Ban luar : 2 (dua) buah tahun UP Ban dalam : 2 (dua) buah tahun UP Bea Administrasi Kendaraan : Kir/Uji Kendaraan 2 x 1 tahun tahun UP Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ) buah/tahun UP Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 2 Truck Ber BBM Solar : 15 lt x 240 hari tahun UP Oli : 8 lt x 12 bl tahun UP Ganti Oli : Biasa : 4 bulanan (3 kali/tahun) tahun UP Lengkap : 4 bulanan (3 kali/tahun) tahun UP Doorsmeer lengkap termasuk oli mesin tahun UP Persneleng & Gardan Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP Perbaikan berat tahun UP Accu : 1(satu) Buah tahun UP Ban Standar Ban luar : 4 (empat) buah tahun UP Ban dalam : 4 (empat) buah tahun UP Flaps/Sliwer : 4 (empat) buah tahun UP Bea Administrasi Kendaraan : Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ) buah/tahun UP 3 Truck sampah (Dump Truck dan Amroll) (Dalam kota) BBM solar : 15 lt x 365 hr tahun UP Oli Mesin : 10 ltr x 3 tahun UP Persneleng & Gardan tahun UP Oli hidrolik 10 liter x 1 tahun Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP Perbaikan Berat tahun UP SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN URAIAN/JENIS 66 NO SATUAN HARGA KET Accu 2 tahun sekali tahun UP Ban Standar 1(satu) pasang tahun UP Bea Administrasi Kendaraan : Uji Kendaraan kend/thn UP Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ) buah/tahun UP minyak rem 2ltr x 1 tahun UP 3 Pick Up Pertalite : 7 lt x 240 hari tahun UP Pertamax : sd 2000cc = 7 lt x 240 hari > 2000cc = 7 lt x 240 hari Oli tahun UP Ganti Oli : Biasa : 4 bulanan (3 kali/tahun) tahun UP Lengkap : 4 bulanan (3 kali/tahun) tahun UP Doorsmeer lengkap termasuk oli mesin tahun UP Persneleng & Gardan Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP Perbaikan berat tahun UP Accu : 1(satu) Buah tahun UP Ban Standar Ban luar : 2 (dua) buah tahun UP Ban dalam : 2 (dua) buah tahun UP Bea Administrasi Kendaraan : Kir/Uji Kendaraan 2 x 1 tahun tahun UP Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ) buah/tahun UP
1. 9.Sepeda Motor/Kend. Bermotor Roda Dua Pertalite : 2 lt x 240 hr tahun UP Pertamax : 2 lt x 240 hr tahun UP Oli : 1 ltr x 3bln tahun UP Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP Perbaikan berat tahun UP Accu : 1 (satu) buah tahun UP Ban Standar 1(satu) Pasang tahun UP Bea Administrasi Kendaraan : Uji Kendaraan kend/thn UP Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ) buah/tahun UP SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN URAIAN/JENIS 67 NO SATUAN HARGA KET DLH Biaya Pemeliharaan Kendaraaan Pengelolaan Sampah 1 Pick up sampah BBM solar : 15 lt x 365 hr tahun UP Pertalite/Pertamax : 15 lt x 365 hr tahun UP Oli Mesin : 5 ltr x 3 tahun UP Persneleng & Gardan tahun UP Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP Perbaikan Berat tahun UP Accu 2 tahun sekali tahun UP Ban Standar 1(satu) pasang tahun UP Bea Administrasi Kendaraan : Uji Kendaraan kend/thn UP Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ) buah/tahun UP minyak rem 2ltr x 1 tahun UP 2 Truck sampah (Dump Truck dan Amroll) (Dalam kota) BBM solar : 15 lt x 365 hr tahun UP Oli Mesin : 10 ltr x 3 tahun UP Persneleng & Gardan tahun UP Oli hidrolik 10 liter x 1 tahun Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP Perbaikan Berat tahun UP Accu 2 tahun sekali tahun UP Ban Standar 1(satu) pasang tahun UP Bea Administrasi Kendaraan : Uji Kendaraan kend/thn UP Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ) buah/tahun UP minyak rem 2ltr x 1 tahun UP 3 Truck sampah (Dump Truck dan Amroll) (Luar kota) BBM solar : 25 lt x 365 hr tahun UP Oli Mesin : 10 ltr x 3 tahun UP Persneleng & Gardan tahun UP Oli hidrolik 10 liter x 1 tahun UP Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP Perbaikan Berat tahun UP Accu 2 tahun sekali tahun UP Ban Standar 1(satu) pasang tahun UP Bea Administrasi Kendaraan : Uji Kendaraan kend/thn UP Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ) buah/tahun UP minyak rem 2ltr x 1 tahun UP SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN URAIAN/JENIS 68 NO SATUAN HARGA KET 4 Alat Berat (Excavator, Buldozer, dll) BBM solar/dexlite : 60 lt x 365 hr tahun UP Oli mesin: 40 liter x 4 tahun UP oli hidrolik: 20 - 30 liter x 6 tahun UP Ganti Oli Hidrolik : 1 tahun sekali tahun UP Air Radiator : 1 tahun sekali tahun Accu 2 tahun sekali Oli stempet 20kg tahun UP Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP Bea Administrasi Kendaraan : tahun UP Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ) unit/tahun UP
2. 5.Sepeda Motor Roda Tiga Pengangkut Sampah Pertalite/Pertamax : 2 lt x 365 hr tahun UP Ganti Oli : 4 kali tahun UP Persneleng & Gardan tahun UP Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP Perbaikan Berat tahun UP Accu tahun UP Ban Standar 1(satu) pasang tahun UP Bea Administrasi Kendaraan : tahun UP Uji Kendaraan kend/thn UP Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ) buah/tahun UP
3. 6.Kendaraan Toilet Dalam Kota BBM Dexlite : 15 lt x sesuai kebutuhan kegiatantahun UP Oli Mesin : 10 ltr x 3 tahun UP Persneleng & Gardan tahun UP Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP Perbaikan Berat tahun UP Accu 2 tahun sekali tahun UP Ban Standar 1(satu) pasang tahun UP Bea Administrasi Kendaraan : Uji Kendaraan kend/thn UP Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ) buah/tahun UP minyak rem 2ltr x 1 tahun UP SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN URAIAN/JENIS 69 NO SATUAN HARGA KET 7 Kendaraan Toilet Luar Kota BBM Dexlite : 25 lt x sesuai kebutuhan kegiatan tahun UP Oli Mesin : 10 ltr x 3 tahun UP Persneleng & Gardan tahun UP Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP Perbaikan Berat tahun UP Accu 2 tahun sekali tahun UP Ban Standar 1(satu) pasang tahun UP Bea Administrasi Kendaraan : Uji Kendaraan kend/thn UP Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ) buah/tahun UP minyak rem 2ltr x 1 tahun UP 8 Mesin cuci kendaraan BBM Pertalite/ Pertamax : 1 lt x 365 hr tahun UP Oli : 6 ltr tahun UP Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP 9 Mobil Tinja (Pengambilan wil. Kec. Batang, Kec. Kandeman, Kec. Warungasem) BBM dexlite : 5 ltr x 1 kali pengambilan (1rit) tahun UP (Pengambilan wil. Kec. Tulis, Kec. Subah, Kec. Wonotunggal, Kec. Bandar) BBM dexlite : 7 ltr x 1 kali pengambilan (1rit) BBM dexlite : 10 ltr x 1 kali pengambilan (1rit) Oli Mesin : 10 ltr x 3 tahun UP Persneleng & Gardan tahun UP Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP Perbaikan Berat tahun UP Accu 2 tahun sekali tahun UP Ban Standar 1(satu) pasang tahun UP Bea Administrasi Kendaraan : Uji Kendaraan kend/thn UP Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ) buah/tahun UP minyak rem 2ltr x 1 tahun UP SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN URAIAN/JENIS (Pengambilan wil. Kec. Blado, Kec. Reban, Kec. Bawang, Kec. Pecalungan, Kec. Banyuputih, Kec. Gringsing, Kec. Limpung, Kec. Tersono) 70 NO SATUAN HARGA KET DPUPR 1 Dump Truck (Dalam kota) : Ber BBM Solar : 15 lt x 240 hari tahun UP Oli : 8 lt x 12 bl tahun UP Ganti Oli : Biasa : 4 bulanan (3 kali/tahun) tahun UP Lengkap : 4 bulanan (3 kali/tahun) tahun UP Doorsmeer tahun UP Persneleng & Gardan Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP Perbaikan berat tahun UP Accu : 1 (satu) buah tahun UP Ban Standar tahun UP Ban luar : 4 (empat) buah tahun UP Ban dalam : 4 (empat) buah tahun UP Flaps/Sliwer : 4 (empat) buah tahun UP Bea Administrasi Kendaraan : Uji Kendaraan kend/thn UP Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ) buah/tahun UP 2 Dump Truck (Luar kota) : Ber BBM Solar : 25 lt x 240 hr tahun UP Oli : 8 lt x 12 bl tahun UP Ganti Oli : Biasa : 4 bulanan (3 kali/tahun) tahun UP Lengkap : 4 bulanan (3 kali/tahun) tahun UP Doorsmeer tahun UP Persneleng & Gardan Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP Perbaikan berat tahun UP Accu : 1(satu) Buah tahun UP Ban Standar 2 (dua) Pasang tahun UP Flaps/Sliwer : 4 (empat) buah tahun UP Bea Administrasi Kendaraan : Uji Kendaraan kend/thn UP Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ) buah/tahun UP 3 Alat Berat (Excavator) DPUPR BBM dexlite : 60 lt x 365 hr tahun UP Oli : 800 lt tahun UP Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP Perbaikan Berat tahun UP SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN URAIAN/JENIS 71 NO SATUAN HARGA KET DPUPR 4 Pemeliharaan Jalan/Perbaikan Drainase/Normalisasi Sungai/Penanganan Bencana Excavator BBM dexlite : 1 jam x 8.5 liter tahun UP Oli mesin: 10 liter x 6 tahun UP Oli hidrolik: 40 liter x 6 tahun UP Accu 2 unit x 1 tahun tahun UP Oli stempet 5 kg x 12 bulan tahun UP Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP Perbaikan sedang/suku cadang tahun UP 5 Pemeliharaan Jalan/Perbaikan Drainase/Normalisasi Sungai/Penanganan Bencana Dump Truck BBM dexlite : 1 liter x 5 Km tahun UP Oli Mesin : 8 liter x 6 kali tahun UP Persneleng & Gardan 2 kali / tahun tahun UP Oli hidrolik 20 liter x 6 kali tahun UP Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP Perbaikan sedang/suku cadang tahun UP Accu 2 unit setahun tahun UP Ban luar, ban dalam, manset 4 buah per tahun tahun UP Bea Administrasi Kendaraan : Uji Kendaraan kend/thn UP Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ) buah/tahun UP 6 Pemeliharaan Jalan/Penanganan Bencana Tandam Roller BBM dexlite : 1 jam x 3 liter tahun UP Oli mesin: 10 liter x 6 tahun UP Oli hidrolik: 20 liter x 6 tahun UP Accu 1 unit x 1 tahun tahun UP Oli stempet 5 kg x 12 bulan tahun UP Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP Perbaikan sedang/suku cadang tahun UP 7 Pemeliharaan Jalan/Perbaikan Drainase/Normalisasi Sungai/Penanganan Bencana Truck + Attachment (Mobil Towing) BBM dexlite : 1 liter x 5 Km tahun UP Oli Mesin : 8 liter x 6 kali tahun UP Persneleng & Gardan 2 kali / tahun tahun UP Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP Perbaikan sedang/suku cadang tahun UP Accu 2 unit setahun tahun UP Ban luar, ban dalam, manset 6 buah per tahun tahun UP Bea Administrasi Kendaraan : Uji Kendaraan kend/thn UP Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ) buah/tahun UP SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN URAIAN/JENIS 72 NO SATUAN HARGA KET DISLUTKANAK Biaya Pengerukan alur sungai 1 Alat Berat (Excavator) DISLUTKANAK BBM Solar Industri : 200 lt x 1 hari (7 jam) tahun UP Oli mesin: 100 liter (Kapasitas 20 liter x 5) tahun UP Oli hidrolik: 200 lt (1 drum untuk 1 tahun) tahun UP Oli Gardan : 40 liter (Kapasitas 20 lt x 2) tahun UP Accu 3 tahun sekali tahun UP Oli stempet 25 kg x 10 tahun UP Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP Perbaikan Sedang/Suku Cadang tahun UP 2 Alat Berat (Ponton/Kapal Tongkang Bermotor) DISLUTKANAK Perbaikan ringan/suku cadang tahun 160.000.000 Perbaikan Sedang/suku cadang tahun 400.000.000 Perbaikan Berat/suku cadang tahun 600.000.000 3 Kendaraan Derek BBM Dexlite : 1 jam x ± 13 liter Liter/Jam UP Oli mesin: 15 liter x 6 tahun UP Oli hidrolik: 20 - 30 liter x 6 tahun UP Ganti Oli Hidrolik : 1 tahun sekali tahun UP Accu 2 unit x 1 Tahun tahun UP Oli stempet 5kg tahun UP Ban 2 unit x 1 Tahun tahun UP Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP Perbaikan sedang/suku cadang tahun UP Perbaikan berat/suku cadang tahun UP SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN URAIAN/JENIS 73 NO SATUAN HARGA KET DISHUB Sarana LLAJ (Rambu) 1 Rambu Bersuar Trafficlight Unit/Tahun UP Warning Lamp Unit/Tahun UP Rambu bersuar lainnya Unit/Tahun UP 2 Rambu Tak Bersuar Rambu lalu lintas Unit/Tahun UP Marka Jalan Meter 2 /Tahun UP Guardrail/Pagar Pengaman Jalan Meter/Tahun UP Mata Kucing/Deliniator Unit/Tahun UP RPPJ (Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan) Unit/Tahun UP Rumble Street/Pita Penggaduh Meter 2 /Tahun UP Cermin Cembung Unit/Tahun UP Rambu tak bersuar lainnya Unit/Tahun UP 3 4 Sarana Prasarana Perlintasan Sebidang Kereta Api Pengamanan Lintasan KA dengan Modul tahun UP Pengamanan Lintasan KA Manual tahun UP Handy Talky tahun UP Rig (Radio Rigging) tahun UP Alat Pengamanan Perlintasan Sebidang Lainnya tahun UP 5 APJ (Alat Penerangan Jalan) Lampu Penerangan Jalan Konvensional unit/tahun UP Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya unit/tahun UP 6 Kendaraan Pemeliharaan PJU (Penerangan Jalan Umum) Truck Crane/Skylift BBM Dexlite : 1 jam x 8 liter Liter/Jam UP Oli mesin: 15 liter x 6 tahun UP Oli hidrolik: 20 - 30 liter x 6 tahun UP Ganti Oli Hidrolik : 1 tahun sekali tahun UP Accu 2 unit x 1 Tahun tahun UP Oli stempet 5kg tahun UP Ban 2 unit x 1 Tahun tahun UP Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP Perbaikan sedang/suku cadang tahun UP Perbaikan berat/suku cadang tahun UP SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN URAIAN/JENIS Peralatan pengujian kendaraan bermotor (termasuk kalibrasi) diluar penggantian komponen pokok tahun UP 74 NO SATUAN HARGA KET DISPERINDAG 1 TRUCK CONTAINER SAMPAH a (Wilayah Pasar Batang,) BBM solar : 15 lt x (15 har X12 bulan) tahun UP Oli Mesin : 10 ltr x 2 tahun UP minyak rem 2ltr x 1 tahun UP Oli hidrolik 10 liter x 2 tahun Persneleng & Gardan tahun UP Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP Perbaikan Berat tahun UP Accu 2 tahun sekali tahun UP Ban Standar 1(satu) pasang tahun UP Bea Administrasi Kendaraan : Uji Kendaraan kend/thn UP Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ) buah/tahun UP b (Wilayah Pasar Plelen, limpung, Pasar Gorong, Pasar Simbang Desa,) BBM solar : 30 lt x (15 har X12 bulan) tahun UP Oli Mesin : 10 ltr x 2 tahun UP minyak rem 2ltr x 1 tahun UP Oli hidrolik 10 liter x 2 tahun Persneleng & Gardan tahun UP Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP Perbaikan Berat tahun UP Accu 2 tahun sekali tahun UP Ban Standar 1(satu) pasang tahun UP Bea Administrasi Kendaraan : Uji Kendaraan kend/thn UP Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ) buah/tahun UP 2 Kendaraan roda tiga (untuk angkut sampah) Sepeda Motor Roda Tiga Pengangkut Sampah Pertamax : 3 lt x 365 hr tahun UP Ganti Oli : 4 kali tahun UP Persneleng & Gardan tahun UP Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP Perbaikan Berat tahun UP tahun UP Ban Standar 1(satu) pasang tahun UP Bea Administrasi Kendaraan : tahun UP Uji Kendaraan kend/thn UP Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ) buah/tahun UP SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN URAIAN/JENIS 75 NO SATUAN HARGA KET DISPERINDAG 3 Gerobak sampah Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP 4 Mesin pemotong rumput BBM Pertamax : 8 lt setiap kali digunakan tahun UP Pisau potong rumput : 2 (dua buah) tahun UP digunakan 1 kali sebulan DPRKP 1 TRUCK TANGKI AIR (Wilayah Kecamatan Batang) BBM dexliter : 7 lt x (25 hari X 9 bulan) tahun UP Oli Mesin : 10 ltr x 4 kali tahun UP minyak rem 2 ltr x 1 tahun UP Persneleng & Gardan tahun UP Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP Accu 2 tahun sekali tahun UP Ban Standar 3(tiga) buah tahun UP Bea Administrasi Kendaraan : Uji Kendaraan kend/thn UP Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ) buah/tahun UP 2 ALKON (Pompa air) BBM pertamax : 1 lt x (25 hari X 9 bulan) tahun UP Oli Mesin : 1 ltr x 4 kali tahun UP Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP 3 MPR (mesin pemotong rumput) dorong BBM Pertamax : 2 lt X 15 hari X 12 bulan tahun UP Pisau potong rumput : 6(enam) buah/ tahun tahun UP 4 MPR (mesin pemotong rumput) gendong BBM Pertamax : 1 lt X 15 hari X 12 bulan tahun UP Pisau potong rumput : 6(enam) buah/ tahun tahun UP oli mesin: 1 liter x4/tahun tahun UP 5 Kendaraan roda tiga (untuk perawatan taman) BBM Pertamax : 1 lt x 15 hr x 12 bulan tahun UP Ganti Oli : 4 kali tahun UP Persneleng & Gardan tahun UP Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP Ban Standar 1(satu) buah tahun UP Bea Administrasi Kendaraan : tahun UP Uji Kendaraan kend/thn UP Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ) buah/tahun UP SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN URAIAN/JENIS 76 NO SATUAN HARGA KET DISPERINDAG 3 Gerobak sampah Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP 4 Mesin pemotong rumput BBM Pertamax : 8 lt setiap kali digunakan tahun UP Pisau potong rumput : 2 (dua buah) tahun UP digunakan 1 kali sebulan DPRKP 1 TRUCK TANGKI AIR (Wilayah Kecamatan Batang) BBM dexliter : 7 lt x (25 hari X 9 bulan) tahun UP Oli Mesin : 10 ltr x 4 kali tahun UP minyak rem 2 ltr x 1 tahun UP Persneleng & Gardan tahun UP Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP Accu 2 tahun sekali tahun UP Ban Standar 3(tiga) buah tahun UP Bea Administrasi Kendaraan : Uji Kendaraan kend/thn UP Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ) buah/tahun UP 2 ALKON (Pompa air) BBM pertamax : 1 lt x (25 hari X 9 bulan) tahun UP Oli Mesin : 1 ltr x 4 kali tahun UP Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP 3 MPR (mesin pemotong rumput) dorong BBM Pertamax : 2 lt X 15 hari X 12 bulan tahun UP Pisau potong rumput : 6(enam) buah/ tahun tahun UP 4 MPR (mesin pemotong rumput) gendong BBM Pertamax : 1 lt X 15 hari X 12 bulan tahun UP Pisau potong rumput : 6(enam) buah/ tahun tahun UP oli mesin: 1 liter x4/tahun tahun UP 5 Kendaraan roda tiga (untuk perawatan taman) BBM Pertamax : 1 lt x 15 hr x 12 bulan tahun UP Ganti Oli : 4 kali tahun UP Persneleng & Gardan tahun UP Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP Ban Standar 1(satu) buah tahun UP Bea Administrasi Kendaraan : tahun UP Uji Kendaraan kend/thn UP Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ) buah/tahun UP SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN URAIAN/JENIS 77 NO SATUAN HARGA KET DPRKP 6 Genset BBM Dexlite : 26 lt x 7 bulan tahun UP Ganti Oli : 2 kali tahun UP Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP Accu 2 tahun sekali tahun UP SATPOL PP 1 Mobil Pemadam Kebakaran (kapasitas 5.000-6000 L) BBM Solar : 4 ltr x 365 hari (untuk pemanasan) tahun UP untuk 1 kali ambil air :6-8 liter untuk skali ambil air Oli Mesin : 10 ltr x 3 kali tahun UP Oli Gardan : 4 liter X2 OLi Persneleng : 6 liter X2 Oli PTO : 3 liter X2 Oli Pompa: 4 liter X2 Accu 2 tahun sekali tahun UP Ban Standar 4(empat) buah tahun UP Bea Administrasi Kendaraan : Uji Kendaraan kend/thn UP Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ) buah/tahun UP Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP Perbaikan sedang/suku cadang tahun UP Perbaikan berat/suku cadang tahun UP 2 SCBA/Self Container Breathi g Apparatus isi ulang dengan kapasitas 6 liter dengan masa expired 2 tahun UP SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN URAIAN/JENIS 78 NO SATUAN HARGA KET DISPERPUSKA 1 Mobil Perpustakaan Keliling L300 ( wilayah 15 kecamatan) BBM Dexlite : 15 ltr x +-240 hari tahun UP Oli Mesin : 5 ltr x 4 kali tahun UP Oli Gardan : 5 liter X2 tahun UP Persneleng & Gardan tahun UP Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP Perbaikan sedang/suku cadang tahun UP Accu 2 tahun sekali tahun UP Ban Standar 2(dua) buah tahun UP Bea Administrasi Kendaraan : Uji Kendaraan kend/thn UP Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ) buah/tahun UP 2 Hillux (Car fre day) BBM Pertamax : 4 ltr x 4 X 12 tahun UP Oli Mesin : 4 ltr x 4 kali tahun UP Oli Gardan : 5 liter X 1 tahun UP Persneleng & Gardan tahun UP Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP Perbaikan sedang/suku cadang tahun UP Accu 2 tahun sekali tahun UP Ban Standar 2(dua) buah tahun UP Bea Administrasi Kendaraan : Uji Kendaraan kend/thn UP Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ) buah/tahun UP SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN URAIAN/JENIS 79 NO SATUAN HARGA KET DINAS KESEHATAN 1 Mobil Ambulance a puskesmas rawat inap (PKM Gringsing 1/PKM Bandar 1/PKM Subah/PKM Bawang Pertalite : 10 lt x 30 hr x 12 bln tahun UP Pertamax : 5 lt x 240 hr tahun UP Oli Mesin : 5 ltr x 2 kali tahun UP Oli Gardan : 5 liter X2 tahun UP Persneleng & Gardan tahun UP Perbaikan ringan/suku cadang tahun UP Perbaikan sedang/suku cadang tahun UP Accu 2 tahun sekali tahun UP Ban Standar 2(dua) buah tahun UP Bea Administrasi Kendaraan : Uji Kendaraan kend/thn UP Daftar ulang (tambahan bea SWDKLLJ) buah/tahun UP SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN URAIAN/JENIS 80 No Uraian Spesifikasi Harga Satuan 1 Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Inventaris kantor 80.000 Org/thn 2 Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Personal Computer/Notebook 730.000 unit/thn 3 Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Printer 690.000 unit/thn 4 Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor AC Split 610.000 unit/thn 5 Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Genset lebih kecil dari 50 KVA 7.190.000 unit/thn 6 Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 75 KVA 8.640.000 unit/thn 7 Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 100 KVA 10.150.000 unit/thn 8 Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 125 KVA 10.780.000 unit/thn 9 Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 150 KVA 13.260.000 unit/thn 10 Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 175 KVA 14.810.000 unit/thn 11 Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 200 KVA 15.850.000 unit/thn 12 Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 250 KVA 16.790.000 unit/thn 13 Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 275 KVA 17.760.000 unit/thn 14 Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 300 KVA 20.960.000 unit/thn 15 Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 350 KVA 22.960.000 unit/thn 16 Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 450 KVA 25.620.000 unit/thn 17 Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 500 KVA 31.770.000 unit/thn
4. 3.Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/notebook, printer, AC split dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. 81
5. 1.Overhaul adalah pemeriksaan dalam istilah otomotif, merupakan suatu kata dalam Bahasa Inggris yang mempunyai arti pemeriksaan yang sangat teliti, pemeriksaan ini meliputi pembongkaran komponen- komponen kendaraan, kemudian diperiksa dengan sangat teliti agar didapat data-data yang sah, sehingga langkah perbaikan selanjutnya dapat dilakukan. Atau dikenal dengan istilah turun mesin. PENJELASAN SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN BUPATI BATANG, ttd M.FAIZ KURNIAWAN 82 LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2026 TAMBAHAN/SUPLEMEN Tambahan merupakan acuan dalam menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa agar dapat berfungsi secara optimal. Mekanisme pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah. Standar ini juga mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan atau estimasi pelaksanaan yang dapat dilampaui didasarkan atas bukti pertanggungjawaban (at cost). Tambahan, terdiri dari: A. Klasifikasi pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah untuk pekerjaan konstruksi; B. Satuan uang makan lembur bagi pegawai aparatur sipil Negara dan uang makan lembur bagi non aparatur sipil Negara; C. Satuan Biaya Honorarium di Rumah Sakit Umum Kabupaten Batang D. Honorarium Pengurus /Penyimpan Barang Milik Daerah E. Honorarium Verifikator/Petugas Akuntansi F. Besaran billing rate/remunerasi G. Kegiatan bersumber Dana Transfer (selain APBD Kabupaten Batang) H. Daftar Harga Barang; I. Pengadaan Jasa; J. Penjelasan Tambahan; K. Contoh Surat Usulan Perubahan/Penambahan SHS Barang/Jasa; L. Contoh Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak; M. Contoh Lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab. A. Klasifikasi pemberian honorarium tim teknis menggunakan honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sebagai anggota untuk pekerjaan konstruksi. Klasifikasi Honorarium diberikan hanya untuk pekerjaan konstruksi berdasarkan pagu dan/atau kompleksitas pekerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
6. 1.Pagu s/d Rp. 200 juta Pejabat teknis hanya dapat diberikan untuk 1 orang dengan volume pemberian honorarium maksimal 2 (dua) kali.
7. 2.Pagu Rp. 200 juta s/d Rp 2,5M Tim teknis maksimal terdiri dari 3 orang dengan volume pemberian honorarium maksimal 3 (tiga) kali.
8. 3.Pagu Rp 2,5M s/d 10M Tim teknis maksimal terdiri dari 5 orang dengan volume pemberian honorarium maksimal 5 (lima) kali.
9. 1.Pagu diatas Rp 10M Tim teknis maksimal terdiri dari 7 orang dengan volume pemberian honorarium maksimal 7 (tujuh) kali. 83 No Uraian Spesifikasi Satuan Harga Ket 1 Uang makan lembur Golongan IV OH 41.000 2 Uang makan lembur Golongan III OH 37.000 3 Uang makan lembur Golongan I dan II OH 35.000 4 Uang makan lembur Non ASN OH 30.000 BIAYA LEMBUR ASN DAN NON ASN No Uraian Spesifikasi Harga Satuan Ket B Standar Biaya Honorarium di Rumah Sakit Umum Daerah 1 Honorarium Tim Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa - Penanggung Jawab 1.000.000 O/B - Pengarah 800.000 O/B - Ketua 700.000 O/B - Wakil Ketua 600.000 O/B - Sekretaris 500.000 O/B - Anggota 400.000 O/B - Honorarium PPTK Kegiatan Non Pengadaan Barang/Jasa Pagu s/d 200 Juta 150.000 O/K - Honorarium PPTK Kegiatan Non Pengadaan Barang/Jasa Pagu >200 juta s/d 400 Juta 175.000 O/K - Honorarium PPTK Kegiatan Non Pengadaan Barang/Jasa Pagu >400 juta s/d 1 M 200.000 O/K - Honorarium PPTK Kegiatan Non Pengadaan Barang/Jasa Pagu >1 M s/d 2.5 M 300.000 O/K - Honorarium PPTK Kegiatan Non Pengadaan Barang/Jasa Pagu >2.5 M s/d 5 M 400.000 O/K - Honorarium PPTK Kegiatan Non Pengadaan Barang/Jasa Pagu > 5 M 500.000 O/K - Honorarium Tim P3K 100.000 O/K - Honorarium Staf Administrasi Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa(BLUD) 200.000 O/K - Honorarium Staf Administrasi Kegiatan Non Pengadaan Barang/Jasa 150.000 O/K 2 Yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran - Pengarah 275.000 O/B - Penanggungjawab 250.000 O/B - Ketua 225.000 O/B - Wakil Ketua 175.000 O/B - Sekretaris 150.000 O/B - Ketua Sub Komite/Koordinator 125.000 O/B - Anggota/Anggota Sub komite/Assesor 100.000 O/B B. Satuan Uang Makan Lembur bagi Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara
10. 1.Uang makan lembur dihari kerja Diperuntukkan bagi aparatur sipil Negara (ASN) /Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali.
11. 2.Uang makan lembur di hari libur Diperuntukkan bagi aparatur sipil Negara (ASN)/Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) setelah bekerja lembur paling kurang 5 (lima) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 2 (dua) kali. Catatan: Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti sebagaimana dimaksud (kategori Non ASN) tidak termasuk Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan perjanjian kerja/kontrak dengan pihak penyedia tenaga alih daya (outsourcing). C. Satuan Biaya Honorarium di Rumah Sakit Umum Kabupaten Batang 84 No Uraian Spesifikasi Harga Satuan Ket B Standar Biaya Honorarium di Rumah Sakit Umum Daerah 3 Honorarium Petugas CITO Operasi/Hemodialisa 150.000 Tim/ 4 Honorarium Tenaga Bimbingan Rohani Muslim 750.000 O/B 5 Honorarium Tenaga Bimbingan Rohani Non Muslim 500.000 O/B 6 Honorarium Tenaga Pemulasaran Jenazah Wanita 750.000 O/B 7 Honorarium Tenaga Dokter Residen 1.000.000 O/B 8 Honorarium Tenaga Dokter Spesialis Mitra (Diluar Daerah Batang dan Pekalongan) UP O/K 9 Honorarium Tenaga Dokter Spesialis Mitra (Dalam Daerah Batang dan Pekalongan dengan resiko dampak radiasi) UP O/K 10 Honorarium Tenaga Dokter Spesialis Mitra (Dalam Daerah Batang dan Pekalongan tanpa resiko dampak radiasi) UP O/K 11 Memandikan jenazah kondisi utuh 100.000 O/B 12 Memandikan jenazah kondisi rusak 150.000 O/B 13 Tenaga pemakaman jenazah terlantar 750.000 O/B 14 Tenaga pemulasaran jenazah khusus (HIV/AIDS) 200.000 O/B D. Honorarium Pengurus /Penyimpan Barang Milik Daerah Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Jumlah pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik daerah paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat Pengguna Barang dan 2 (dua) orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang. Honorarium Pengurus /Penyimpan Barang Milik Daerah - Tingkat Pengguna Barang Rp. 320.000,00 - O/B - Tingkat Kuasa Pengguna Barang Rp. 240.000,00 - O/B E. Honorarium Verifikator/Petugas Akuntansi Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan-Verifikator/Petugas Akuntansi - Tingkat PPKD SKPD Rp. 200.000,00 - O/B - Tingkat PPKD Unit SKPD Rp. 150.000,00 - O/B 85 RUPIAH /BULAN RUPIAH /BULAN RUPIAH /BULAN S1/Setara S2/Setara S3/Setara 1 16.419.000 22.313.000 28.838.500 2 17.682.000 23.786.500 30.522.500 1 3 19.155.500 25.470.500 32.206.500 2 4 20.418.500 27.154.500 33.890.500 3 5 21.681.500 28.628.000 35.574.500 1 4 6 22.944.500 30.312.000 37.258.500 2 5 7 24.207.500 31.364.500 38.942.500 3 6 8 25.470.000 33.469.500 40.626.500 4 7 9 26.944.000 33.469.500 42.310.500 5 8 10 28.207.000 34.943.000 43.994.500 6 9 11 29.470.000 36.627.000 45.678.500 7 10 12 30.733.000 38.311.000 47.362.500 8 11 13 31.996.000 39.784.500 49.046.500 9 12 14 33.259.000 41.468.500 50.730.500 10 13 15 34.732.500 42.942.000 52.414.500 11 14 16 35.995.500 44.626.000 54.098.500 12 15 17 37.258.500 46.310.000 54.940.500 13 16 18 38.521.500 47.783.500 57.466.500 14 17 19 39.784.500 49.467.500 59.150.500 15 18 20 41.047.500 50.941.000 60.834.500 16 19 21 42.521.000 52.625.000 62.518.500 17 20 22 43.784.000 54.098.500 64.202.500 18 21 23 45.047.000 55.782.500 65.886.500 19 22 24 46.310.000 57.466.500 67.570.500 20 23 25 47.573.000 58.940.000 69.254.500 AHLI UTAMA KUALIFIKASI TENAGA AHLI PENGALAMAN AHLI MUDA AHLI MADYA F. Besaran Remunerasi/Billing Rate Minimal Tahun 2026 Besaran Remunerasi/Billing Rate Minimal Tahun 2026 Untuk Tenaga Ahli Nasional Berpendidikan S1/S2/S3 Berdasarkan Pengalaman Profesional yang setara Kabupaten Batang untuk seleksi Jasa Konsultasi (di atas 100 Juta). Keterangan: Keputusan Menteri PUPR Nomor: 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi. 86 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
12. 1.18,11 16,57 13,71 11,31 9,75 8,54 7,32 5,85 4,08 2,68 1,94 1,8
13. 2.10,59 8,43 7,09 5,94 5,94 4,95 4,26 3,83 3,05 2,03 1,54 1,49
14. 3.14,00 12,00 8,37 5,47 3,52 2,37 1,55 1,00 0,67 0,45 0,30 0,25 PENGELOLA KEGIATAN(%) 100.000 sd 250.000 250.000 sd 500.000 > 500.000 1 PENGAWASAN KONSTRUKSI (%) 2.500 sd 5.000 5.000 sd 10.000 10.000 sd 25.000 25.000 sd 50.000 50.000 sd 100.000 PERENCANAAN KONSTRUKSI (%) 0 sd 250 250 sd 500 500 sd 1000 1000 sd 2.500 BIAYA KONSTRUKSI FISIK(JUTA Rp.) KOMPONEN KEGIATAN DASAR: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 22/PRT/M/2018 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA TABEL 1. PROSENTASE MAKSIMAL KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI SEDERHANA TABEL 2. PROSENTASE MAKSIMAL KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 19,80 18,20 15,29 12,89 11,32 10,08 8,80 7,16 5,03 3,28 2,43 2,32 2 28,57 26,50 22,56 19,21 16,35 12,72 8,90 6,11 4,07 2,64 1,69 1,36 3 21,08 19,64 16,78 14,12 11,82 9,19 6,37 4,31 2,94 1,94 1,30 1,10 5.000 sd 10.000 10.000 sd 25.000 25.000 sd 50.000 50.000 sd 100.00 0 0 sd 250 250 sd 500 500 sd 1000 1000 sd 2.500 2.500 sd 5.000 > 500.000 1 PERENCANAAN KONSTRUKSI (%) MANAJEMEN KONSTRUKSI (%) PENGAWASAN KONSTRUKSI (%) 100.000 sd 250.000 250.000 sd 500.000 BIAYA KONSTRUKSI FISIK(JUTA Rp.) KOMPONEN KEGIATAN 87 No. Kelompok Keahlian Pendidikan dan Pengalaman Rupiah/Bulan D3/S0 (5 - 10 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun) D3/S0 (> 3 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun) D3/S0 (> 3 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun) D3/S0 (> 3 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun) D3/S0 (> 6 Tahun) S1 (3 - 5 Tahun) S2 (1 - 3 Tahun) D3/S0 (3 - 6 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun) D3/S0 (> 3 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun) D3/S0 (> 3 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun) No. Rupiah/Bulan E.2. 1 6.689.500 2 6.059.900 3 6.610.800 4 4.092.400 5 3.620.200 6 3.029.950 7 2.164.250 8 1.967.500 9 2.321.650 10 2.124.900 7 Special Technician/Inspector 8 Surveyor 6.453.400 5.902.500 5 Senior Assistant Professional Staff 6 Assistant Professional Staff 8.420.900 6.453.400 3 Hardware Technician 4 Facilitator 6.453.400 6.453.400 2 Software Programmer/Implementer 6.453.400 7.712.600 1 CAD/CAM Operator Kelompok Keahlian Tenaga Pendukung Office Manager *) Site Office Manager/Administrator Bilingual Secretary Driver Office Guard/Security Officer Secretary Computer Operator/Typist Drafter (Manual) **) Messenger Office Boy Catatan: *) Digunakan untuk konsultan konstruksi / non konstruksi dengan jumlah pendukung minimal 20 orang **) Disesuaikan dengan jenis kegiatan dengan pendidikan sekolah kejuruan terkait. 88 G. Kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer ➢ Sumber dana selain APBD; 1) Kegiatan yang bersumber dari dana transfer (sumber selain APBD Kabupaten Batang) dapat menggunakan juknis/peraturan perundangan yang berlaku; 2) kegiatan bersumber dana transfer untuk ASN/Non ASN Pemerintah Kabupaten Batang tetap menggunakan standar harga satuan Pemerintah Kabupaten Batang pada tahun berkenaan; 3) Standar harga kegiatan bersumber transfer untuk selain yang diperuntukkan ASN/Non ASN Pemerintah Kabupaten Batang dapat mengacu pada standar peraturan perundangan yang berlaku. H. Daftar Harga Barang Daftar harga barang disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

(1)Daftar harga barang adalah untuk jenis barang tidak terkecuali untuk kendaraan dinas apabila tidak terdapat dalam E-Katalog
(2)Daftar harga barang adalah untuk kategori barang persediaan dan barang modal
(3)Barang Persediaan adalah barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan.
(4)Barang modal adalah barang asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan/satu periode akuntansi, meliputi:

1.Tanah merupakan barang asset yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai;
2.Peralatan dan mesin mencakup mesin, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya dalam kondisi siap pakai;
3.Bangunan dan gedung mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai;
4.Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta memiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai;
5.Aset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi keadaan siap pakai;
6.Aset lainnya, mencakup asset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap.

(5)Daftar harga barang ini berfungsi sebagai referensi batas tertinggi dalam perencanaan anggaran.
(6)Apabila harga pengadaan barang telah tercantum dalam e-katalog, dapat berpedoman pada patokan harga, jenis dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam daftar e-katalog. 89
(7)Dalam hal pengadaan barang belum tercantum dalam Standar Harga Satuan ini atau e-katalog, harga pengadaan barang ditetapkan sebagai berikut:

1.Suku cadang kendaraan bermotor, ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Pemegang Merk;
2.Harga per m² (meter persegi) untuk pengadaan tanah menyesuaikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP/Harga pasar/hasil nilai appraisal independen;
3.Harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasrkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit;
4.Harga satuan obat-obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi kesehatan;
5.Harga satuan pekerjaan konstruksi berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi pekerjaan umum;
6.Biaya penyelenggaraan kegiatan dapat berpedoman pada ketentuan harga yang ditetapkan Kementrian/Lembaga terkait. I. Pengadaan Jasa Terdapat 3 (tiga) jenis pengadaan jasa yaitu Jasa Konsultasi, Jasa Pemeliharaan Aset dan Jasa Lainnya.
1.Jasa Konsultansi Jasa Konsultansi merupakan jasa layanan professional yang mebutuhkan keahlian tertentudiberbagai bidangkeilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Terdapat 2 (dua) jenis, yaitu:

a.Jasa Konsultansi Konstruksi Dalam jasa konsultansi konstruksi yang dimaksud dengan: 1) Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. 2) Jenjang Jabatan Ahli adalah penggolongan profesi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian. 3) Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi. 4) Tenaga Kerja Konstruksi adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan disektor jasa konstruksi baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat, yang terdiri dari kualifikasi dalam jabatan operator, teknisi atau analis dan ahli. 5) Ahli adalah orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, menginterpretasi suatu ilmu atau memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. 6) Billing Rate/Remunerasi adalah imbalan yang diberikan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilakukan.
b.Jasa Konsultansi Non Konstruksi Dalam jasa konsultansi non konstruksi, jenjang jabatan, sertifikat kompetensi, billing rate/remunerasi dan lain-lain 90 dapat diatur mengikuti ketentuan yang berlaku di pasar yang ditetapkan oleh asosiasi jasa profesi yang terkait (khususnya untuk profesi spesifik) dengan tetap memperhatikan formulasi/struktur biaya (dalam hali ini biaya personil dan non personil).
1. 2.Jasa Pemeliharaan Aset Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang Milik Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Besaran yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dengan metode HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Jasa Pemeliharaan Aset terdiri dari: 1). Jasa Pemeliharaan alat-alat kerja/kantor 2). Jasa Pemeliharaan alat-alat rumah tangga
2. 3.Jasa Lainnya Jasa Lainnya merupakan biaya jasa selain jasa konsultansi dan jasa pemeliharaan asset. J. Penjelasan Tambahan Komponen menjadi belanja modal dengan memperhatikan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Batang, diatur sebagai berikut:
a.Komponen biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan asset:
1. 1.Biaya persiapan tempat;
2. 2.Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (Handling Cost);
3. 3.Biaya pemasangan (Installation Cost);
4. 4.Biaya professional seperti arsitek dan insinyur;
5. 5.Biaya konstruksi, sepanjang tidak masuk dalam RAB kontrak;
6. 6.Biaya pengujian asset untuk menguji apakah asset telah berfungsi dengan benar (Testing Cost);
7. 7.Biaya kepanitiaan, diperuntukkan bagi pengadaan tanah dengan spesifikasi khusus.
b.Komponen belanja yang tidak boleh dianggarkan di rekening belanja modal sebagai Administrasi Proyek (AP) yaitu:
1. 1.Honor KPA;
2. 2.Honor Pejabat/Panitia Pengadaan;
3. 3.Honor PPTK;
4. 4.Honor tim teknis;
5. 5.Belanja makanan dan minuman;
6. 6.Belanja perjalanan dinas;
7. 7.Belanja cetak dan penggandaan;
8. 8.Belanja alat tulis kantor (ATK);
9. 9.Belanja sosialisasi;
10. 10.Belanja survei;
11. 11.Belanja monitoring;
12. 12.Belanja Pelaporan. Kesemuanya masuk ke rekening belanja barang/jasa.
c.Belanja pemeliharaan dengan pagu anggaran diatas Rp.20.000.000,- yang akan mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kualitas dan volume masuk dalam rekening belanja modal. K. CONTOH SURAT USULAN PERUBAHAN/ PENAMBAHAN SHS BARANG/ JASA KOP SURAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tempat, tanggal /bulan /tahun Nomor : Kepada: Lampiran : Yth. Bupati Batang Perihal : Usulan perubahan/penambahan Cq.Kepala BPKPAD Kabupaten Batang Standar Harga Satuan SKPD di B A T A N G Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor … Tahun 20.… tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 20.…, dengan ini kami mengajukan Permohonan usulan perubahan/penambahan (*) Standar Harga Satuan SKPD dikarenakan …………………………………………………….. Sebagai informasi sebagai berikut: Nama SKPD : Nama Kegiatan : No Kode Rekening Nama/Jenis/Barang Spesifikasi Satuan Harga(termasuk Pajak) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Data tersebut berdasarkan survey harga secara professional, efisien, efektif dan transparan yang kami lakukan pada 3 (tiga) penyedia barang/jasa (**) sebagaimana terlampir. Kami bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran material yang timbul dari penggunaan Standar Harga Satuan tersebut diatas. Demikian usulan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. (*) coret yang tidak perlu (**) dilampirkan 3 (tiga) surat penyedia barang/jasa Kepala ……………………. Selaku PA/KPA Pangkat NIP. Tembusan: Kepada Yth.
1. 1.Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
2. 2.Arsip. L. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KOP SURAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ................................ (diisi dengan nama lengkap dan gelar) NIP : .................................. (diisi dengan NIP sesuai ketentuan) Golongan/Pangkat : ................................ (diisi dengan NIP sesuai ketentuan) Jabatan : Kepala ...................... (diisi dengan nama SKPD) Kabupaten Batang Selaku Pengguna Anggaran dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:
3. 1.Barang/jasa yang jenis, spesifikasi, dan harganya disebut dalam Lampiran Surat Pernyataan ini tidak tercantum dalam Standar Harga Satuan Barang/Jasa sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Batang Nomor … tahun 20....
4. 2.Barang/jasa tersebut telah dan/atau akan diadakan dengan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 20.… pos anggaran (diisi dengan nama SKPD).
5. 3.Harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Pernyataan ini merupakan hasil survei harga yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. 4.Saya bertanggung jawab secara mutlak atas pengadaan barang/jasa yang dimaksud dalam Lampiran Surat pernyataan ini, yang telah mengakibatkan pengeluaran keuangan daerah, dan bersedia untuk dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat guna menjadikan maklum. Batang, 20.… Kepala ……………………. Selaku Pengguna Anggaran Pangkat NIP. M. CONTOH LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB No Kode Rekening Nama/Jenis/ Barang Spesifikasi Satuan Harga (termasuk Pajak) Ket. (Dasar Pengambil an Harga) %TKDN 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 Kepala ……………………. Selaku Pengguna Anggaran Pangkat NIP. BUPATI BATANG, ttd M.FAIZ KURNIAWAN

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…