Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. Ditetapkan di Batang pada tanggal 27 Mei 2025 BUPATI BATANG, ttd M. FAIZ KURNIAWAN Diundangkan di Batang pada tanggal 27 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, ttd LANI DWI REJEKI BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025 NOMOR 28 Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM, BUDIONO, SH.,MH. Pembina Tingkat I NIP. 19710331 199003 1 001 4 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2024-2028 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2024-2028 Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 Kata Pengantar 2 2 KATA PENGANTAR Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, sebagaimana ketentuan pada Pasal 20 ayat (5), Kebijakan dan Strategi Kabupaten Penyelenggaraan SPAM disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota setiap 5 (lima) tahun sekali. Pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama dalam penyediaan akses air minum untuk masyarakat perlu meningkatkan komitmennya melalui pengintegrasian target dan sasaran penyediaan air minum nasional. Oleh karena itu, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah mengintegrasikan dokumen perencanaan pembangunan air minum, baik antar pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan. Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 harus dapat dijadikan bahan penyusunan dan/atau penyesuaian dokumen perencanaan pemerintah daerah Kabupaten Batang. Kami berharap dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 ini bisa memberikan hasil sesuai dengan standar yang berlaku dan dapat menjadi acuan dalam pengintegrasian target dan sasaran penyediaan air minum di Kabupaten Batang. Demikian dokumen ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Batang, Oktober 2023 Tim Penulis Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 Datar Isi 3 3 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL i KATA PENGANTAR ii DAFTAR ISI iiii DAFTAR TABEL ivi DAFTAR GAMBAR vi BAB I PENDAHULUAN 1-1 1.1 Latar Belakang 1-1 1.2 Maksud dan Tujuan 1-2 1.2.1 Maksud 1-2 1.2.2 Tujuan 1-2 1.3 Landasan Hukum 1-3 1.4 Ketentuan Umum 1-4 1.4.1 Daftar Istilah 1-4 1.4.2 Kerangka Penyusunan Kebijakan dan Strategi SPAM 1-8 BAB II KONDISI DAN PERMASALAH PENYELENGGARAAN SPAM 2-1 2.1 Kondisi Penyelenggaraan SPAM 2-1 2.2 Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan SPAM 2-3 2.2.1 Peningkatan Akses Aman Air Minum 2-3 2.2.2 Pengembangan Pendanaan 2-3 2.2.3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 2-4 2.2.4 Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan 2-4 2.2.5 Peningkatan Penyediaan Air Baku Untuk Air Minum 2-4 2.2.6 Peningkatan Keterlibatan Swasta dan Masyarakat 2-5 2.2.7 Pengembangan SPAM melalui Penerapan Inovasi Teknologi 2-5 2.2.8 Tantangan Internal 2-5 2.2.9 Tantangan Eksternal 2-6 BAB III VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN SPAM 3-1 3.1 Visi 3-1 3.2 Misi 3-1 BAB IV SASARAN PEMBANGUNAN SPAM 4-1 Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 Datar Isi 4 BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 5-1 BAB VI RENCANA TINDAK 6-1 BAB VII KERANGKA PENDANAAN 7-1 BAB VIII KERANGKA KELEMBAGAAN 8-1 BAB IX KERANGKA REGULASI 9-1 BAB X PENUTUP 10-1 Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 Datar Tabel 5 4 DAFTAR TABEL Tabel 2 1 Pencapaian Akses Air Minum Kabupaten Batang Tahun 2019 –2023 2-1 Tabel 2 2 Pencapaian Air Minum per Penyelenggara SPAM Tahun 2019 –2023 2-1 Tabel 2 3 Kondisi Pendanaan Air Minum di Kabupaten Batang Tahun 2019 –2023 2-2 Tabel 2 4 Kendala Dan Permasalahan Penyelenggaraan SPAM Perumda Air Minum 2-2 Tabel 2 5 Kendala Dan Permasalahan Penyelenggaraan SPAM Non Perumda Air Minum 2-2 Tabel 4 1 Sasaran Pembangunan SPAM Kabupaten Batang Tahun 2024-2028 4-1 Tabel 5 1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan SPAM Tahun 2024-2028 5-1 Tabel 6 1 Rencana Tindak Pembangunan Kabupaten Batang SPAM Tahun 2024-2028 6-1 Tabel 7 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan SPAM Tahun 2024-2028 7-1 Tabel 8 1 Kerangka Kelembagaan Pembangunan SPAM Tahun 2024-2028 8-1 Tabel 9 1 Kerangka Regulasi Penyelenggaraan SPAM Tahun 2024 – 2028 9-1 Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 Daftar Gambar 6 5 DAFTAR GAMBAR Gambar 1 1 Bagan Alur Keterkaitan Jakstrada SPAM dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1-10 Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 1 Pendahuluan 1 6 BAB I PENDAHULUAN 6.1 Latar Belakang Air merupakan kebutuhan dasar manusia. Tersedianya air minum menjadi indikator baik atau buruknya kualitas hidup masyarakat, karena air berkaitan langsung dengan derajat kesehatan dan kesejahteraannya. Jika kebutuhan air minum tidak dapat terpenuhi, maka akan dapat mengakibatkan berkurangnya derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Terkait penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, sebagaimana tertuang dalam:
1.Pasal 5 : Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat.
2.Pasal 6 : Negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungnya, dan terjangkau.
Secara teknis, penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bertujuan untuk memenuhi hak rakyat atas air yang merupakan salah satu layanan dasar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP- SPAM) yang diganti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan Strategi Nasional (KSN) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa kebijakan dan strategi pengembangan dan penyediaan air minum merupakan arah pengembangan sistem penyediaan air minum dalam 5 (lima) tahun mendatang, dan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga mengatur kewenangan desa terkait air minum. Demikian juga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 1 Pendahuluan 2 Pemerintah Daerah. Sehingga penyusunan perencanaan penyelenggaraan SPAM dan penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM perlu diselaraskan dengan perundang- undangan dan peraturan teknis terkait. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif dalam rangka mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Pemerintah berkewajian untuk menyediakan akses terhadap air minum yang aman dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Penyediaan akses air minum juga menjadi salah satu prioritas pembangunan yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDG) dengan target pada tahun 2030 yaitu mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. Kondisi capaian akses air minum di Kabupaten Batang pada Tahun 2023 adalah sebesar 87,39%. Capaian tersebut masih pada kriteria akses air minum layak dan belum mencapai pada kriteria akses air minum aman, sehingga masih diperlukan komitmen dan upaya yang lebih besar dan serius untuk mencapai target yang ditetapkan tersebut. Untuk menjaga kesinambungan upaya untuk memenuhi target penyediaan air minum yang aman dan berkelanjutan serta untuk merespon beberapa perkembangan/dinamika pembangunan diperlukan keberlanjutan arah kebijakan dan strategi dalam penyediaan air minum sehingga perlu untuk disusun Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) Kabupaten Batang Tahun 2024- 2028. 6.2 Maksud dan Tujuan 6.2.1 Maksud Maksud penyusunan dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstra – SPAM) 2024-2028 disusun dan digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Batang dalam rangka meningkatkan akses air minum untuk mencapai sasaran pembangunan air minum layak dan aman di tingkat provinsi ataupun di tingkat nasional. 6.2.2 Tujuan Perumusan Kebijakan dan Strategi kabupaten dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstra – SPAM) Kabupaten Batang Tahun 2024-2028 bertujuan untuk:
1.Tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air minum;
Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 1 Pendahuluan 3
2.Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
3.Tercapainya kepentingan yang seimbang antara Pelanggan, PERUMDAM, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha yang melaksanakan Penyelenggaraan SPAM;
4.Tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum;
5.Pembatasan wilayah pelayanan Air Minum antara Perumdam, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha dalam pengelolaan Air Minum;
6.Mendorong upaya gerakan penghematan pemakaian air; dan
7.Melindungi kualitas air baku terhadap pencemaran.
6.3 Landasan Hukum Peraturan Perundangan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan Kebijakan dan Strategi kabupaten dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstra – SPAM) Kabupaten Batang Tahun 2024-2028 ini adalah :
1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4.Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
5.Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 1 Pendahuluan 4
11.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
14.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
15.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024;
16.Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penanganan Stunting;
17.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
18.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha;
20.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
21.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
22.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan
23.Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
24.Permen Kemendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 1 Pendahuluan 5
25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
26.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019 – 2039.
27.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang.
28.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.
29.Peraturan Bupati Batang Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pajak Air Tanah
30.Peraturan Bupati Batang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
31.Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perumda Air Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang.
6.4 Ketentuan Umum 6.4.1 Daftar Istilah
1.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah suatu sistem yang dibangun menjadi satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum
2.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut Perumdam adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah yang bergerak di bidang usaha jasa layanan penyediaan air minum di Kabupaten Batang dan usaha lainnya.
3.Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan air tanah.
4.Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5.Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 1 Pendahuluan 6
6.Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7.Air Minum Domestik yang selanjutnya adalah Air Minum untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari.
8.Air Minum Non Domestik adalah Air Minum yang digunakan untuk aktifitas penunjang di permukiman selain untuk kebutuhan Air Minum Domestik.
9.Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
10.Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
11.Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
12.Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
13.Proses Dasar Manajemen adalah serangkaian proses kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka mengoptimalkan manfaat dan fungsi SPAM.
14.Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
15.Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
16.Pembangunan Baru adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang sebelumnya tidak ada atau menambah sarana dan prasarana yang baru.
17.Peningkatan adalah upaya untuk penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM yang tersedia baik sebagian maupun keseluruhan.
Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 1 Pendahuluan 7
18.Perluasan adalah upaya untuk penambahan cakupan pelayanan SPAM.
19.Operasi dan Pemeliharaan adalah kegiatan dalam rangka menjamin keberlangsungan fungsi dari sarana dan prasarana SPAM sesuai dengan standar teknis.
20.Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kegiatan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM.
21.Perbaikan adalah kegiatan untuk mengembalikan fungsi teknis sarana dan prasarana SPAM seperti kondisi semula baik yang disebabkan oleh kerusakan atau umur teknis terlampaui.
22.Pengembangan Kelembagaan adalah kegiatan untuk mewujudkan pelaksanaan Pengelolaan SPAM yang mengikuti tata kelola perusahaan yang profesional dan akuntabel.
23.Izin Penyelenggaraan SPAM adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rekomendasi teknis yang diusulkan Perumdam.
24.Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil sumber daya air permukaan untuk melakukan kegiatan usaha Air Minum atau surat izin pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.
25.Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil air tanah untuk melakukan kegiatan usaha.
26.Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disingkat KSNP SPAM adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM secara nasional, yang menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM dan Kebijakan dan Strategi Kabupaten Penyelenggaraan SPAM.
27.Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Jakstrada SPAM Provinsi adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Provinsi yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Provinsi dan penyusunan Kebijakan dan Strategi Kabupaten Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 1 Pendahuluan 8
28.Kebijakan dan Strategi Kabupaten Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Jakstrada SPAM Kabupaten adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Kabupaten dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
29.Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten yang selanjutnya disebut RISPAM Kabupaten adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
30.SPAM Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.
31.SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM BJP merupakan satu kesatuan sarana prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan.
32.Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
33.Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari Perumdam, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
34.Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya.
35.Badan Usaha Swasta yang selanjutnya disingkat BUS adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, atau koperasi.
36.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 1 Pendahuluan 9
37.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
38.Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Bupati, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak, sesuai peraturan perundang-undangan mengenai KPBU.
39.Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Perumdam, UPTD, Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri dan Kelompok Masyarakat.
40.Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang berhak diperoleh warga negara secara minimal.
41.Sistem Informasi Penyediaan Air Minum adalah sistem informasi yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai jaringan air minum berdasarkan kondisi eksisting serta kebutuhan penanganan, yang dapat dijadikan landasan kerja bagi pihak terkait untuk merealisasikan pengembangan infrastruktur penyediaan sistem jaringan air minum Kabupaten.
42.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
43.Rencana Jangka Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6.4.2 Kerangka Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah SPAM Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) memiliki posisi yang sangat penting, yaitu sebagai jembatan antara dokumen RPJMN yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPAM dan Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 1 Pendahuluan 10 berbagai dokumen perencanaan sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional beserta peraturan turunannya, yaitu: Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten/Kota, dan Renstra Perangkat Daerah. KSNP SPAM berkedudukan sebagai jabaran dari RPJMN yang berkaitan dengan pembangunan sektor air minum secara nasional. Oleh karena itu, penyusunan KSNP SPAM harus berpedoman pada RPJMN. Selanjutnya, KSNP SPAM digunakan sebagai acuan di dalam penyusunan Jakstrada SPAM provinsi. Jakstrada SPAM provinsi berkedudukan sebagai jabaran dari KSNP SPAM sesuai dengan kondisi setiap provinsi. Oleh karena itu, penyusunan Jakstra provinsi harus mengacu pada KSNP SPAM. Jakstrada SPAM provinsi selanjutnya digunakan sebagai acuan penyusunan Jakstrada SPAM kabupaten dan menjadi pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di provinsi yang bersangkutan. Dalam kedudukannya sebagai pedoman, Jakstrada SPAM provinsi menjadi bahan penyusunan RPJMD provinsi serta bahan penyesuaian dalam penyusunan RKPD provinsi dan Renstra perangkat daerah provinsi yang dijabarkan ke dalam Renja perangkat daerah provinsi. Jakstrada SPAM provinsi juga dapat menjadi acuan masyarakat di provinsi yang bersangkutan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan SPAM. Jakstrada SPAM kabupaten berkedudukan sebagai penjabaran dari Jakstrada SPAM provinsi yang sesuai dengan kondisi pada setiap kabupaten. Penyusunan Jakstra kabupaten harus mengacu pada Jakstra provinsi. Jakstrada SPAM kabupaten selanjutnya digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPM di kabupaten. Dalam kedudukannya sebagai pedoman, Jakstrada kabupaten menjadi bahan penyusunan RPJMD kabupaten serta bahan penyesuaian dalam penyusunan RKPD kabupaten dan Renstra perangkat daerah kabupaten yang dijabarkan ke dalam Renja perangkat daerah kabupaten. Jakstrada SPAM kabupaten juga dapat menjadi acuan masyarakat di kabupaten untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan SPAM. Integrasi dokumen Jakstrada SPAM dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.Pengimplementasian Jakstrada SPAM tidak harus menunggu penyesuaian dokumen RPJMD, tetapi dapat langsung disesuaikan pada Renstra perangkat daerah.
Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 1 Pendahuluan 11 Penyesuaian Renstra itu dijabarkan ke dalam penyesuaian Renja perangkat daerah. Selanjutnya, Renja itu menjadi bahan penyusunan RKPD tahun rencana atau perubahan RKPD tahun berjalan.
2.Target/sasaran dalam Jakstrada SPAM dapat dimasukkan ke dalam RKPD pada saat rapat koordinasi teknis (Rakortek) penyusunan RKPD dan tidak serta merta masuk ke dalam RPJMD.
3.Pada saat Jakstrada SPAM diterbitkan dan RPJMD masih pada periode pelaksanaan, Jakstrada dapat disesuaikan dengan evaluasi paruh waktu (pada tahun ke-3 pelaksanaan RPJMD).
4.Walaupun Jakstrada SPAM belum masuk ke dalam RPJMD karena ketidaksamaan periode, pencapaian pelaksanaannya dapat menjadi bagian dari laporan evaluasi hasil RKPD, sekaligus menjadi laporan pengendalian pelaksanaan RPJMD (tiap-tiap tahun) serta menjadi bagian dari laporan evaluasi hasil RPJMD (5 tahun, pertanggungjawaban akhir bupati).
5.Apabila dokumen Jakstrada diterbitkan pada saat Pemda menyusun RPJMD, Jakstra dapat dimasukkan ke dalam rancangan awal RPJMD dan dibahas secara intensif dalam forum perangkat daerah/ forum lintas perangkat daerah dan dipastikan dalam musyawarah pembangunan daerah (Musrenbangda).
6.Data perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan SPAM dilakukan secara terintegrasi dengan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD).
Alur keterkaitan Jakstrada SPAM dengan dokumen perencanaan lainnya dalam bentuk bagan dapat dilihat pada Gambar I-1 berikut. Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 1 Pendahuluan 12 Gambar 1-1 Bagan Alur Keterkaitan Jakstrada SPAM dengan Dokumen Perencanaan Lainnya IPERHATI Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 2 Kondisi dan Permasalahan Penyelanggara SPAM 1 7 BAB II KONDISI DAN PERMASALAH PENYELENGGARAAN SPAM 7.1 Kondisi Penyelenggaraan SPAM Capaian akses layanan air minum Kabupaten Batang tahun 2023:
1.Akses Air Minum Layak capaian saat ini sebesar 90,04%
2.Akses Air Minum Jaringan Perpipaan sebesar 40,82%
3.Akses Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan sebesar 59,18%
4.Akses Air Minum Aman sebesar 18,46% Kondisi pencapaian pembangunan air minum selama periode lima tahun terakhir dituangkan ke dalam tabel berikut Tabel 2-1 Pencapaian Akses Air Minum Kabupaten Batang Tahun 2019 –2023 No .
Capaian Pembangunan SPAM Satua n Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 1 Akses Air Minum Layak % 82,17 % 82,60 % 84,12 % 86,80 % 90,04 % 2 Akses Air Minum Jaringan Perpipaan % 37,62 % 38,58 % 39,91 % 40,40 % 40,82 % 3 Akses Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan % 62,38 % 61,42 % 60,09 % 59,60 % 59,18 % 4 Akses Air Minum Aman % 13,59 % 14,60 % 14,48 % 17,19 % 18,46 % Capaian pembangunan air minum per penyelenggara SPAM dituangkan ke dalam Tabel berikut. Tabel 2-2 Pencapaian Air Minum per Penyelenggara SPAM Tahun 2019 –2023 No. Penyelenggara SPAM Kontribusi Pencapaian (%) Akses Layak Perpipaan Akses Layak Bukan Perpipaan Akses Air Minum Aman 1 UPTD Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 2 Kondisi dan Permasalahan Penyelanggara SPAM 2 2 BUMD/PUDAM 18,46% 18,46% 3 BUM Desa 4 POKMAS 5 SISTEM INDIVIDUAL 22,36% 59,18% Tren perkembangan pembiayaan dan investasi yang telah dikeluarkan selama lima tahun terakhir dapat dituangkan ke dalam Tabel berikut. Tabel 2-3 Kondisi Pendanaan Air Minum di Kabupaten Batang Tahun 2019 –2023 N o Sumber Pendanaan Perkembangan Pendanaan (x Juta Rupiah) 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 1 Internal BUMD/PUDAM 5.500 6.000 4.500 5.500 6.500 28.000 2 APBD Kabupaten 5.600 5.800 4.200 7.600 8.000 31.200 3 APBD provinsi 4.000 4.500 5.000 5.000 5.500 24.000 4 Alternatif pembiayaan a KPBU b Kerjasama B to B c CSR d Pinjaman perbankan 5 Dana desa 4.500 4.500 5.000 5.000 5.500 24.500 6 Hibah 0 7 Dana alokasi khusus (DAK) 8.000 8.000 10.00 0 10.00 0 10.00 0 46.000 8 APBN 6.000 7.000 7.500 8.000 8.500 37.000 9 Sumber pembiayaan lainnya Jumlah 33.60 0 35.80 0 36.20 0 41.10 0 44.00 0 190.70 0 Tabel 2-4 Kendala Dan Permasalahan Penyelenggaraan SPAM Perumda Air Minum Kendala Permasalahan Aspek Teknis ▪ Unit Air Baku ▪ Adanya penurunan debit sumber air baku; ▪ Perlu adanya upaya penanganan dalam pelestarian sumber air. ▪ Unit Produksi Masih adanya kehilangan air di unit produksi yang disebabkan adanya reservoir yang kurang memadai dan usia pipa diatas 25 tahun yang rawan pecah. Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 2 Kondisi dan Permasalahan Penyelanggara SPAM 3 Kendala Permasalahan ▪ Unit Distribusi Masih adanya kehilangan air di unit distribusi dikarenakan masih adanya water meter pelanggan yang rusak, pencurian air dan pemakaian sendiri (washout). ▪ Unit Pelayanan ▪ Masih rendahnya pertumbuhan pelanggan; ▪ Masih rendahnya konsumsi air domestic; Aspek Non Teknis ▪ Aspek Kelembagaan Masih rendahnya perbandingan biaya diklat terhadap biaya pegawai. ▪ Aspek Keuangan Tingginya biaya investasi untuk pengembangan di wilayah-wilayah baru; Tabel 2-5 Kendala Dan Permasalahan Penyelenggaraan SPAM Non Perumda Air Minum Kendala Permasalahan Aspek Teknis ▪ Unit Air Baku ▪ Masih rendahnya tingkat pemeliharaan bangunan pengambilan air baku; ▪ Kurangnya kesadaran masyarakat untuk perlindungan di lingkungan sumber air baku; ▪ Unit Produksi Masih rendahnya pendanaan terkait perawatan sarana prasarana produksi sehingga dapat berpengaruh terhadap tingkat produksi. ▪ Unit Distribusi ▪ Target unit SR (sambungan rumah) belum terpenuhi secara optimal (terkait besaran pendanaan yang mempengaruhi realisasi jumlah unit SR); ▪ Kesadaran masyarakat dalam water meter masih agak kurang sehingga masih stagnan untuk cakupan pelayanan. ▪ Unit Pelayanan Masih adanya masyarakat yang mengambil langsung dari sumber air baku (BJP), sehingga tidak memanfaatkan SPAM Lembaga Non Perumda Air Minum. Aspek Non Teknis ▪ Aspek Kelembagaan Belum optimalnya kelembagaan dikarenakan keterbatasan anggotanya baik karena kesibukan pengurus (pengurus bersifat relawan) maupun kapasitas sumber daya yang ada, sehingga pembinaan dan penguatan kapasitas sangat dibutuhkan; ▪ Aspek Keuangan Masih adanya keterbatasan pendanaan dalam pembiayaan operasional dan biaya pengembangan dikarenakan belum mempunyai sumber pendanaan yang pasti, masih bergantung dari fasilitasi pemerintah; Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 2 Kondisi dan Permasalahan Penyelanggara SPAM 4 7.2 Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan SPAM Beberapa isu strategis dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan SPAM di Kabupaten Batang adalah sebagai berikut : 7.2.1 Peningkatan Akses Aman Air Minum Terkait peningkatan akses aman air minum, isu strategis dan permasalahannya antara lain :
1.Pertumbuhan cakupan pelayanan air minum melalui SPAM dengan Jaringan Perpipaan, belum dapat mengimbangi pesatnya tingkat pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi;
2.Perkembangan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan menjadi Jaringan Perpipaan terlindungi masih memerlukan pembinaan dan belum menjadi prioritas;
3.Pelayanan air minum melalui SPAM dengan Jaringan Perpipaan masih terbatas untuk masyarakat menengah keatas di perkotaan, sedangkan pelayanan air minum untuk masyarakat miskin masih belum memadai juga lebih mahal;
4.Angka prevalensi penyakit yang disebabkan buruknya akses air minum yang aman masih tinggi.
7.2.2 Pengembangan Pendanaan Isu strategis dan permasalahan dalam aspek pengembangan pendanaan antara lain:
1.Tarif di Perumda Air Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang masih dibawah harga pokok produksi;
2.Investasi masih bergantung pada dana pemerintah daripada sumber dana internal, dan pengembangan sumber pendanaan dalam negeri, potensi masyarakat, serta dunia usaha belum diberdayakan secara optimal;
3.Pengalokasian dana dari pemerintah Kabupaten Batang yang belum memadai, yang tidak sebanding dengan keinginannya untuk segera melayani masyarakat;
4.peran serta swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pengembangan SPAM masih rendah;
Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 2 Kondisi dan Permasalahan Penyelanggara SPAM 5
5.Komitmen dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Batang atau penyelenggara SPAM untuk peningkatan pelayanan air minum di wilayah perkotaan dan perdesaan masih rendah.
7.2.3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Isu strategis dan permasalahan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan antara lain:
1.Lembaga/dinas di Kabupaten Batang belum sepenuhnya berfungsi;
2.Manajemen penyelenggara SPAM masih lemah;
3.Komitmen dan kemampuan pemerintah Kabupaten Batang untuk meningkatkan pelayanan air minum baik cakupan maupun kualitas layanan masih rendah;
4.Bentuk Kelembagaan belum sesuai dengan PP No.54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Daerah (BUMD);
5.Tingkat kebocoran air (NRW) masih tinggi (rata-rata) 44%;
7.2.4 Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan peraturan perundang-undangan antara lain :
1.Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di tingkat nasional belum ditindaklanjuti untuk menjadi pengaturan di daerah;
2.Pedoman/pengaturan mengenai SPAM berbasis masyarakat (PAMSIMAS) belum tersosialisasi dengan baik;
3.Pengaturan pemanfaatan air tanah dalam di wilayah pelayanan PDAM yang telah dilayani SPAM perpipaan belum ada;
4.Penerapan peraturan serah terima aset masih sulit;
5.Dokumen perencanaan pengembangan SPAM (Rencana Induk, Studi Kelayakan, dan Perencanaan Teknis) masih banyak yang belum lengkap dan perlu penyempurnaan.
7.2.5 Peningkatan Penyediaan Air Baku Untuk Air Minum Isu strategis dan permasalahan dalam hal peningkatan penyediaan air baku untuk air minum antara lain :
1.Kapasitas daya dukung dan kualitas air baku di berbagai lokasi semakin menurun;
Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 2 Kondisi dan Permasalahan Penyelanggara SPAM 6
2.Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku masih kurang optimal;
3.Terjadinya konflik antar wilayah dan antar pengguna atas penggunaan sumber air akibat ketidakseimbangan antara ketersediaan air baku dan kebutuhan atau akibat pemekaran wilayah;
4.Masih banyak penyelenggara SPAM yang belum memiliki Surat Ijin Pemanfaatan Air Baku (SIPA);
5.Keterbatasan sumber air baku (tidak mencukupi kebutuhan) akibat daya dukung lingkungan yang menurun.
7.2.6 Peningkatan Keterlibatan Swasta dan Masyarakat Isu strategis dan permasalahan peningkatan keterlibatan swasta dan masyarakat antara lain:
1.Potensi masyarakat dan dunia usaha belum diberdayakan secara optimal;
2.Kesadaran masyarakat akan penghematan air masih rendah;
3.Pembinaan Pemerintah Daerah ke kelompok masyarakat penyelenggara SPAM masih kurang;
4.Sektor swasta kurang tertarik untuk melakukan investasi dalam pengembangan SPAM akibat kurang kondusifnya iklim usaha :
▪ Masih kurangnya kepastian hukum terhadap pelaksanaan kerjasama pemerintah dan swasta; ▪ Masih adanya pemberlakuan tarif air minum dibawah harga pokok penjualan; ▪ Masih rendahnya komitmen pemerintah daerah; ▪ Belum ada kejelasan pengembalian investasi dari pemerintah. 7.2.7 Pengembangan SPAM melalui Penerapan Inovasi Teknologi Isu strategis dan permasalahan terkait pengembangan SPAM melalui inovasi teknologi antara lain :
1.Aplikasi teknologi yang efisien dan tepat guna dalam pengolahan air untuk kawasan yang memiliki keterbatasan kualitas air baku atau di derah rawan kekeringan;
2.Inovasi teknologi yang efisiensi dalam penggunaan energi dan penurunan kehilangan air fisik (kebocoran) yang masih perlu ditingkatkan;
Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 2 Kondisi dan Permasalahan Penyelanggara SPAM 7
3.Pelatihan Trainer of Trainee untuk penyelenggara SPAM di wilayah kabupaten/kota sehingga dapat mengaplikasikan teknologi secara baik dan benar.
7.2.8 Tantangan Internal
1.Meningkatkan cakupan air minum melalui SPAM dengan Jaringan Perpipaan baik di perkotaaan dan perdesaan melalui pembangunan baru, optimalisai kapasitas unit produksi, penurunan kehilangan air dan memenuhi kualitas air minum sesuai kriteria yang telah disyaratkan;
2.Upaya pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum;
3.Optimalisasi potensi pendanaan pengembangan SPAM;
4.Penyelenggaraan SPAM yang profesional dengan penerapan Good Corporate Governance;
5.Penerapan teknologi pengolahan air yang efisien dan tepat guna serta teknologi untuk efisiensi pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik (kebocoran);
6.Memberdayakan potensi masyarakat dan dunia usaha.
7.2.9 Tantangan Eksternal
1.Penerapan pembangunan SPAM yang berkelanjutan;
2.Menerapkan Good Governance melalui pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan;
3.Melaksanakan komitmen terhadap kesepakatan Sustainability Development Goals (SDG’s) 2030, pembangunan perkotaan harus dilaksanakan berimbang dengan pembangunan diperdesaan serta Jakstranas 2019;
4.Meningkatkan iklim investasi yang kompetitif;
5.Melaksanakan pengembangan SPAM dengan mempertimbangkan peningkatan kualitas lingkungan dan konservasi.
Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 3 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN SPAM 1 8 BAB III VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN SPAM 8.1 Visi Visi pengembangan SPAM Kabupaten Batang adalah suatu keadaan masyarakat yang ingin dicapai di masa depan yang secara mandiri mampu hidup dengan sehat dan sejahtera dengan air minum berkualitas yang dihasilkan melalui sebuah sinergi dari seluruh stakeholder melalui kinerja pengelolaan air minum yang professional dan berkualitas. Visi akan dapat terwujud melalui seluruh kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh seluruh stakeholder yang langsung terkait maupun tidak. Perwujudan visi akan lebih optimal apabila terdapat kerjasama yang sinergis antar stakeholder dari seluruh kegiatan – kegiatan yang ada. Dalam kerjasama ini, Pemerintah Kabupaten Batang lebih berperan dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, maupun kepada operator penyelenggaraan SPAM. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap fungsi pelayanan penyelenggaran SPAM agar dapat berpartisipasi aktif dalam setiap pengambilan keputusan yang penting bagi kepentingan bersama. Untuk itu, visi tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam perumusan misi yang lebih spesifik sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pencapaian terhadap kondisi yang diinginkan. Visi Jakstrada SPAM Kabupaten Batang adalah : “Mewujudkan masyarakat Kabupaten Batang yang sejahtera dengan terpenuhinya air minum yang berkualitas, terjangkau, berkelanjutan’ 8.2 Misi Upaya pencapaian visi tersebut di atas perlu dilakukan dengan misi sebagai berikut:
1.Memfasilitasi dan melaksanakan pembangunan, perluasan, dan/atau peningkatan sistem pelayanan air minum di wilayah Kabupaten Batang;
2.Memfasilitasi dan melaksanakan peningkatkan kapasitas kelembagaan Penyelenggara SPAM dan penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK);
3.Memfasilitasi dan melaksanakan pengembangan pendanaan dan kerjasama dengan badan usaha dan masyarakat;
Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 3 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN SPAM 2
4.Melaksanakan pemenuhan kebutuhan air baku; dan
5.Memfasilitasi dan melaksanakan peningkatan pelayanan air minum di lintas Kabupaten/Kota.
Memfasilitasi dan melaksanakan pembangunan, perluasan, dan/atau peningkatan sistem pelayanan air minum di wilayah Kabupaten Batang, memiliki pemahaman sebagai berikut :
1.Pelayanan air minum dapat memenuhi aspek kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan;
▪ Air minum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat termasuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga terjangkau; ▪ Pelayanan air minum dilakukan secara adil dan merata, menjangkau semua daerah termasuk daerah rawan air bersih/kekeringan/rawan bencana dan pesisir; ▪ Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan secara kontinu.
2.Pelayanan air minum memenuhi aspek kualitas ▪ Penyediaan air minum dapat memenuhi standar kualitas air minum sehingga dapat dikonsumsi baik dari SPAM perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan.
Memfasilitasi dan melaksanakan peningkatkan kapasitas kelembagaan Penyelenggara SPAM dan penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), memiliki pemahaman sebagai berikut :
1.Kemampuan manajemen dan kelembagaan penyelenggaraan SPAM sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance;
▪ Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dalam pengembangan SPAM; ▪ Penyelenggaraan SPAM yang transparan, parsitipatif, serta akuntabel; ▪ Pelibatan semua pemangku kepentingan dalam pengembangan SPAM; ▪ Pengelolaan air minum secara efektif dan efisisen serta profesional; ▪ Penguatan kelembagaan dengan penyesuaian struktur dan kewenangan kelembagaan penyelenggara SPAM.
2.Mengembangkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Menegakkan Hukum Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 3 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN SPAM 3 ▪ Penyusunan NSPK terkait dengan pengembangan SPAM dan perlindungan air baku;
▪ Pemerintah Kabupaten Batang menetapkan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan pengembangan SPAM; ▪ Penegakkan hukum dan diberlakukannya sanksi bagi pelanggar peraturan terkait dengan penyelenggaraan pengembangan SPAM. Memfasilitasi dan melaksanakan pengembangan pendanaan dan kerja sama dengan badan usaha dan masyarakat, memiliki pemahaman sebagai berikut :
1.Mobilisasi dana dari berbagai sumber untuk pengembangan SPAM ▪ Pengembangan alternative sumber pembiayaan untuk pengembangan SPAM;
▪ Pengembangan potensi pendanaan di internal penyelenggara SPAM melalui peningkatan pengelolaan manajemen, peningkatan penerapan konsep kewirausahaan dalam pengembangan air minum;
2.Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan SPAM ▪ Pelibatan masyarakat dan dunia usaha untuk aktif dalam penyelenggaraan SPAM;
▪ Penyampaian sistem informasi yang terbuka bagi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mendorong keterlibatan dunia usaha dan masyarakat. Memfasilitasi dan melaksanakan pemenuhan kebutuhan air baku, memiliki pemahaman untuk menjamin ketersediaan air baku yang berkualitas secara berkelanjutan, melalui : ▪ Perlindungan air baku oleh Pemerintah Kabupaten Batang, penyelenggara SPAM, dan masyarakat; ▪ Penyelenggaran konservasi alam dan penyehatan lingkungan dalam rangka perlindungan terhadap sumber air baku. Memfasilitasi dan melaksanakan peningkatan pelayanan air minum di lintas Kabupaten/Kota, desa rawan air bersih/kekeringan/rawan bencana dan pesisir, memiliki pemahaman sebagai berikut : ▪ Penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota (SPAM Regional Petanglong); ▪ Pemanfaatan sumber air baku lintas wilayah lintas kabupaten/kota. Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 4 SASARAN PEMBANGUNAN SPAM 1 9 BAB IV SASARAN PEMBANGUNAN SPAM Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Batang mengacu pada:
1.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, target sasaran adalah pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan kuantitas dan kualitas air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilayani melalui sistem penyediaan air minum, diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu, serta berdomisili pada daerah rawan air.
2.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Sustainable Development Goals (SDGs), target sasaran tahun 2030 tercapainya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
3.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, target sasaran penyelenggaraan SPAM nasional tahun 2024 adalah:
a.Akses Layak 100%.
b.Akses Aman 15%.
c.Jaringan perpipaan 30%.
4.Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Batang 2014-2035. Target penyelenggaraan SPAM Jaringan perpipaan Kabupaten Batang 100% di tahun 2031.
Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 4 SASARAN PEMBANGUNAN SPAM 2 Tahapan pengembangan diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, tahapan pengembangan SPAM Kabupaten Batang dari tahun 2024- 2028. Tabel 4-1 Sasaran Pembangunan SPAM Kabupaten Batang Tahun 2024-2028 N o. Sasaran Pembangunan SPAM Satua n Target Kinerja 2024 2025 2026 2027 2028 1 Meningkatnya akses air minum layak % 100% 100% 100% 100% 100% 2 Meningkatnya akses air minum aman % 18,46 % 19,35 % 20,23 % 21,12 % 22% 3 Meningkatnya akses air minum jaringan perpipaan % 42,82 % 43,62 % 44,41 % 45,21 % 50%
4.Meningkatnya akses air minum bukan jaringan perpipaan % 57,18 % 56,38 % 55,59 % 54,79 % 50,00 %
5.Meningkatnya jumlah sambungan rumah SR 2.500 3.500 4.000 5.000 6.000 Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 5 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 1 10 BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI Kebijakan penyelenggaraan SPAM dirumuskan untuk menjawab isu strategis, permasalahan dan tantangan dalam Penyelenggaraan SPAM, adapun arah kebijakan penyelenggaraan SPAM Kabupaten Batang 2024-2028 sebagai berikut Tabel 5-1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan SPAM Tahun 2024-2028 No Arah Kebijakan Strategi 1 Peningkatan akses aman dan akses layak air minum bagi seluruh masyarakat.
1.1 Mengembangkan SPAM Jaringan Perpipaan Perumda Air Minum dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal. 1.2 Mengembangkan SPAM Jaringan Perpipaan Non Perumda Air Minum dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal. 1.3 Meningkatkan akses air minum layak SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi berkelanjutan. 1.4 Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku. 1.5 Menurunkan tingkat kehilangan air. 1.6 Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan air minum yang diselenggarakan SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum. 2 Peningkatan kemampuan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan. 2.1 Meningkatkan kemampuan finansial internal penyelenggara SPAM. 2.2 Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam pendanaan pengembangan SPAM 2.3 Mengembangkan pola pembiayaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR). 2.4 Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non-pemerintah, seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, serta pinjaman non-perbankan Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 5 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 2 No Arah Kebijakan Strategi 3 Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan SPAM perpipaan Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum 3.1 Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengembangan SPAM 3.2 Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi dalam pengembangan SPAM 3.3 Menerapkan prinsip Good Corporate Governance untuk Penyelenggara/operator SPAM 3.4 Mengembangkan manajemen aset SPAM jaringan perpipaan Kabupaten Batang dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan 4 Pengembangan dan penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) 4.1 Melengkapi produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM 4.2 Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis 5 Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan. 5.1 Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber daya air 5.2 Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum 5.3 Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai 5.4 Pemanfaatan air baku melalui sistem regional 6 Peningkatan peran serta masyarakat 6.1 Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan 6.2 Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. 7 Pengembangan inovasi teknologi SPAM 7.1 Mendorong penelitian untuk menciptakan teknologi bidang air minum 7.2 Memasarkan hasil inovasi teknolog 7.3 Menyusun rencana implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan SPAM Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 6 RENCANA TINDAK 1 11 BAB VI RENCANA TINDAK Rencana tindak merupakan perincian strategi yang terdiri atas serangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh pemangku kepentingan dan/atau penyelenggara SPAM. Kriteria perumusan rencana tindak adalah seperti berikut.
1.Rencana tindak harus mencantumkan kegiatan dan/atau program yang telah ditetapkan dalam RPJMD pada periode tahun berjalan.
2.Kegiatan yang terdapat dalam rencana tindak harus realistis, terukur, dan dapat dijabarkan dan/atau diimplementasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan pada pemerintah daerah kabupaten/kota
3.Rencana tindak dapat digunakan sebagai acuan oleh penyelenggara SPAM untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan rencana tindak tersebut.
4.Rencana tindak disertai waktu pelaksanaan untuk setiap aktivitas yang akan dilaksanakan dan dituangkan ke dalam matriks rencana tindak.
Tabel 6-1 Rencana Tindak Pembangunan Kabupaten Batang SPAM Tahun 2024-2028 No Strategi Rencana Tindak Rencana Tahun Pelaksanaan 2024 2025 2026 2027 2028 1 Kebijakan 1: Peningkatan akses aman dan akses layak air minum bagi seluruh masyarakat. 1.1 Mengembangkan SPAM Jaringan Perpipaan Perumda Air Minum dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal. 1.1.1 Mengembangkan SPAM Perumda Air Minum dengan mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); 1.1.2 Mengembangkan SPAM Perumda Air Minum sesuai RISPAM; 1.1.3 Memperluas jangkauan pelayanan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); 1.1.4 Mewujudkan integrasi sistem SPAM Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum; dan Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 6 RENCANA TINDAK 2 No Strategi Rencana Tindak Rencana Tahun Pelaksanaan 2024 2025 2026 2027 2028 1.1.5 Pengawasan terhadap penggunaan air tanah untuk kebutuhan industri, niaga dan pariwisata. 1.2 Mengembangkan SPAM Jaringan Perpipaan Non Perumda Air Minum dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal. 1.2.1 Mengembangkan SPAM Jaringan Perpipaan Non Perumda Air Minum dengan mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); 1.2.2 Meningkatkan prasarana dan sarana SPAM Jaringan Perpipaan Non Perumda Air Minum dari layak menjadi aman dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan setempat; dan 1.2.3 Memperluas jangkauan pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan Non Perumda Air Minum. Meningkatkan akses air minum layak SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi berkelanjutan. 1.3.1 Meningkatkan prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi menjadi aman dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan setempat; 1.3.2 Melakukan pembinaan dan pengawasan teknis prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan; dan 1.3.3 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan teknis pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik. 1.4 Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku. 1.4.1 menerapkan kontrol kualitas air jaringan perpipaan terhadap kualitas air yang diterima masyarakat melalui pemeriksaan laboratorium secara berkala; 1.4.2 meningkatkan pengawasan kualitas air minum secara berkala melalui penugasan perangkat Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 6 RENCANA TINDAK 3 No Strategi Rencana Tindak Rencana Tahun Pelaksanaan 2024 2025 2026 2027 2028 daerah yang membidangi pengawasan kualitas air; 1.4.3 memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM Non Perumda Air Minum yang berinisiatif untuk meningkatkan kualitas air minum; 1.4.4 memfasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan air minum (water safety plan); dan 1.4.5 meningkatkan kualitas konstruksi sumber air bersih untuk menurunkan prosentase risiko pencemaran sumber air. 1.5 Menurunkan tingkat kehilangan air. 1.5.1 melakukan analisis yang menyebabkan tingginya kehilangan air dengan neraca air; 1.5.2 penurunan kehilangan air teknis; 1.5.3 penurunan kehilangan air non teknis; dan 1.5.4 menerapkan audit debit secara berkala. 1.6 Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan air minum yang diselenggarakan SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum. 1.6.1 mengembangkan sistem informasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum; 1.6.2 menyusun SOP mekanisme pelaporan kemajuan kinerja pelayanan air minum oleh SPAM Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum; 1.6.3 mendorong pengelola SPAM Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum melaksanakan pelaporan secara periodik kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi air minum; dan 1.6.4 melaksanakan bimbingan teknis SDM dalam rangka pemutakhiran data penyediaan air minum. 2 Kebijakan 2: Peningkatan kemampuan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan. 2.1 2.1.1 upaya peningkatan pendapatan; Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 6 RENCANA TINDAK 4 No Strategi Rencana Tindak Rencana Tahun Pelaksanaan 2024 2025 2026 2027 2028 Meningkatkan kemampuan finansial internal penyelenggara SPAM. 2.1.2 efisiensi biaya operasional dan pemeliharaan; dan 2.1.3 penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh. 2.2 Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam pendanaan pengembangan SPAM 2.2.1 optimalisasi penyertaan modal pemerintah (PMP) dalam penyelenggaraan SPAM Perumda Air Minum; 2.2.2 memberi stimulan untuk mendorong optimalisasi SPAM Non Perumda Air Minum secara mandiri melalui bimbingan teknis oleh instansi/lembaga terkait; dan 2.2.3 melakukan fasilitasi kepada SPAM Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum untuk memperoleh pembiayaan dari pihak-pihak lain antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan CSR. 2.3 Mengembangkan pola pembiayaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR). 2.3.1 pemanfaatan forum komunikasi CSR untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah; 2.3.2 inventarisasi dan pemetaan potensi dan kebutuhan pengembangan SPAM Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum yang dapat didanai oleh dana CSR; 2.3.3 menetapkan mekanisme pelaksanaan program pengembangan SPAM dari dana CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak; 2.3.4 melakukan promosi kerjasama pembangunan air minum berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik; dan 2.3.5 melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 6 RENCANA TINDAK 5 No Strategi Rencana Tindak Rencana Tahun Pelaksanaan 2024 2025 2026 2027 2028 penyelenggaraan pengembangan SPAM yang melalui dana CSR. 2.4 Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non-pemerintah, seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, serta pinjaman non-perbankan 2.4.1 menyusun skenario SPAM dan Penyelenggara yang didanai dengan berbagai alternatif pembiayaan seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman pusat Investasi pemerintah dan lembaga keuangan lainnya; 2.4.2 memfasilitasi penyelenggara untuk mengakses berbagai alternatif sumber pembiayaan bagi pengembangan SPAM Kabupaten Batang; 2.4.3 memfasilitasi tersedianya pengaturan terkait pelaksanaan investasi pendanaan non- pemerintah; 2.4.4 memperkuat kelembagaan penyelenggara untuk persiapan pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah; dan 2.4.5 mendukung pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah.
3.Kebijakan: Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan SPAM perpipaan Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum.
3.1 Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengembangan SPAM 3.1.1 peningkatan kapasitas SDM pengelola SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum melalui pendidikan dan pelatihan; 3.1.2 meningkatkan kapasitas lembaga pengelola SPAM jaringan perpipaan non Perumda Air Minum melalui pelatihan, bimbingan dan pemantauan kemajuan 3.1.3 kinerja layanan air minum, meliputi aspek teknis, administrasi/manajemen, dan keuangan; dan Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 6 RENCANA TINDAK 6 No Strategi Rencana Tindak Rencana Tahun Pelaksanaan 2024 2025 2026 2027 2028 3.1.4 mendorong pengisian jabatan struktural/fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai. 3.2 Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi dalam pengembangan SPAM 3.2.1 melaksanakan peran sebagai regulator sehingga mampu mempunyai target capaian dalam pengembangan SPAM; 3.2.2 melaksanakan pengaturan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan 3.2.3 meningkatkan pelaksanaan tugas dalam fungsi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan penyediaan data informasi terpadu. 3.3 Menerapkan prinsip Good Corporate Governance untuk Penyelenggara/operator SPAM 3.3.1 menerapkan tata kelola SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan, dan profesional; 3.3.2 menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum; 3.3.3 menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengeloaan SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum secara periodik; 3.3.4 memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga penyelenggara SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum; dan 3.3.5 menerapkan manajemen keuangan penyelenggara SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum secara efisien. Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 6 RENCANA TINDAK 7 No Strategi Rencana Tindak Rencana Tahun Pelaksanaan 2024 2025 2026 2027 2028 3.4 Mengembangkan manajemen aset SPAM jaringan perpipaan Kabupaten Batang dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan 3.4.1 menyusun pedoman penerapan manajemen aset SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum maupun non Perumda Air Minum yang efisien; 3.4.2 pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen aset SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum maupun non Perumda Air Minum; dan 3.4.3 meningkatkan manajemen dan optimalisasi aset SPAM SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum maupun non Perumda Air Minum. 4 Kebijakan: Pengembangan dan penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). 4.1 Melengkapi produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM 4.1.1 penyusunan produk hukum pengaturan air minum di daerah; dan 4.1.2 pendampingan penyusunan rencana bisnis (business plan) SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum. 4.2 Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis 4.2.1 melaksanakan perencanaan SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4.2.2 melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan pengembangan SPAM jaringan perpipaan yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap; 4.2.3 melaksanakan kegiatan konstruksi, pengelolaan, Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 6 RENCANA TINDAK 8 No Strategi Rencana Tindak Rencana Tahun Pelaksanaan 2024 2025 2026 2027 2028 rehabilitasi dan pemeliharaan yang mengikuti dokumen perencanaan (teknis/fisik) yang benar dan lengkap; dan 4.2.4 melaksanakan rekonstruksi terhadap sistem fisik/teknis yang belum mengikuti kaidah teknis yang benar dan lengkap.
5.Kebijakan: Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan.
5.1 Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber daya air 5.1.1 menetapkan sumber air dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang; 5.1.2 meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan perlindungan sumber air berbasis kearifan lokal, melaksanakan rehabilitasi hutan dan DAS kritis, perlindungan sumber air baku dari pencemaran, serta memadukan penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi 5.1.3 meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah; 5.1.4 meningkatkan upaya pengendalian penggunaan air tanah; dan 5.1.5 optimalisasi sumur resapan dan embung. 5.2 Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum 5.2.1 menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai; 5.2.2 memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum; Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 6 RENCANA TINDAK 9 No Strategi Rencana Tindak Rencana Tahun Pelaksanaan 2024 2025 2026 2027 2028 5.2.3 meningkatkan upaya pengembangan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah dan antar pemilik kepentingan. 5.2.4 memprioritaskan penyediaan air baku bagi daerah rawan air; dan 5.2.5 memfasilitasi fasilitas IPAL Domestik untuk melaksanakan upaya penggunaan kembali (reuse) air olahannya bagi keperluan non- domestik. 5.3 Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai 5.3.1 menyediakan informasi neraca air (water balance); 5.3.2 menyediakan data kebutuhan air baku di daerah untuk air minum sampai jangka waktu tertentu; 5.3.3 melakukan sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan air baku untuk air minum dan kewajiban penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku; dan 5.3.4 menyelaraskan peraturan perizinan pemanfaatan dengan peraturan yang lebih tinggi. 5.4 Pemanfaatan air baku melalui sistem regional 5.4.1 melakukan pemetaan kebutuhan regionalisasi pemanfaatan air baku; 5.4.2 mengembangkan potensi pemanfaatan air baku secara regionalisasi; 5.4.3 mengembangkan model regionalisasi yang mempertimbangkan model institusi kelembagaan regionalisasi, model pengelolaan keuangan dan sumber pembiayaan; 5.4.4 mengoptimalkan peran pemerintah provinsi dalam Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 6 RENCANA TINDAK 10 No Strategi Rencana Tindak Rencana Tahun Pelaksanaan 2024 2025 2026 2027 2028 pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku; 5.4.5 memantapkan kriteria kesiapan usulan (readinesscriteria) sebelum pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku, termasuk sosialisasi kepada masyarakat; 5.4.6 meningkatkan upaya penghematan air; dan 5.4.7 melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan air tanah 6 Kebijakan: Peningkatan peran serta masyarakat. 6.1 Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan 6.1.1 meningkatkan akses masyarakat dalam penggunaan SPAM jaringan perpipaan; 6.1.2 mendorong pembentukan forum pengelola air minum SPAM non Perumda Air Minum; 6.1.3 meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penerapan penyelenggaraan SPAM jaringan perpipaan non Perumda Air Minum; dan 6.1.4 meningkatkan peran serta kader kesehatan dalam pemberdayaan penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat. 6.2 Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. 6.2.1 melakukan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan air minum yang aman dan berkelanjutan; 6.2.2 meningkatkan pemicuan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) terutama pada peningkatan penggunaan air bersih; dan 6.2.3 monitoring dan evaluasi pelaksanaan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) secara berkala. Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 6 RENCANA TINDAK 11 No Strategi Rencana Tindak Rencana Tahun Pelaksanaan 2024 2025 2026 2027 2028 7 Kebijakan: Pengembangan inovasi teknologi SPAM 7.1 Mendorong penelitian untuk menciptakan teknologi bidang air minum 7.1.1 Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian/ swasta/ perguruan tinggi untuk mengembangkan; 7.1.2 Inovasi teknologi dalam pengembangan SPAM Kabupaten Batang khususnya pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku, termasuk inovasi teknologi; 7.1.3 Inovasi teknologi pengelolaan air minum untuk mencapai efisiensi dan berwawasan lingkungan khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik; dan 7.1. Pemanfaatan air hasil daur ulang dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk penggunaan non konsumsi. 7.2 Memasarkan hasil inovasi teknolog 7.2.1 Melakukan sosialisasi hasil inovasi teknologi; 7.2.2 Melakukan uji coba hasil inovasi teknologi; 7.2.3 Melakukan kemitraan dengan lembaga/pabrikan/ahli teknologi dalam dan luar negeri terkait penggunaan teknologi baru bidang air minum; dan 7.2.4 mengembangkan pasar yang dapat memanfaatkan inovasi teknologi antara lain melalui pengembangan kebijakan pemanfaatan inovasi teknologi. 7.3 Menyusun rencana implementasi prinsip 7.3.1 mendorong lembaga penelitian/ swasta untuk Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 6 RENCANA TINDAK 12 No Strategi Rencana Tindak Rencana Tahun Pelaksanaan 2024 2025 2026 2027 2028 pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan SPAM melakukan pengembangan daur ulang (life cycle assessment) dalam pengelolaan air minum; dan 7.3. mendorong lembaga penelitian/swasta untuk mengembangkan perencanaan pengelolaan air minum yang berkelanjutan (design for sustainability). Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 7 KERANGKA PENDANAAN 1 12 BAB VII KERANGKA PENDANAAN Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan untuk menentukan sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, pengoptimalan dalam menggunakan sumber dana, dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan SPAM untuk mencapai visi dan misi pembangunan air minum di daerah serta mencapai target pembangunan nasional di bidang air minum. Penyusunan kerangka pendanaan dilakukan dengan memperhatikan:
1.perspektif jangka menengah lima tahun yang sesuai dengan periode Jakstrada SPAM;
2.kebutuhan pendanaan yang sesuai dengan pembagian target atau sasaran pembangunan SPAM yang telah ditetapkan;
3.prioritas yang bersumber dari pendanaan swasta atau melalui kerja sama Tabel 7-1 Kerangka Pendanaan Pembangunan SPAM Tahun 2024-2028 No. Sumber Pendanaan Rencana Pendanaan (x Juta rupiah) 2024 2025 2026 2027 2028 TOTAL 1 PUDAM 7.500 7.500 8.500 8.500 8.500 40.500 2 APBD Kabupaten 10.000 12.000 14.000 15.000 18.000 69.000 3 APBD provinsi 6.000 6.000 8.000 8.000 10.000 38.000 4 Alternatif pembiayaan 0 a KPBU 0 b Kerjasama B to B 0 c CSR 0 d Pinjaman perbankan 0 5 Dana desa 7.500 8.500 9.500 10.500 11.500 47.500 6 Hibah 0 7 Dana alokasi khusus (DAK) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 8 APBN 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 62.500 9 Sumber pembiayaan lainnya 0 Jumlah 53.500 56.500 62.500 64.500 70.500 307.500 Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 8 KERANGKA KELEMBAGAAN 1 13 BAB VIII KERANGKA KELEMBAGAAN Kerangka kelembagaan terdiri atas dua pembahasan, yaitu pembahasan tentang kerangka kelembagaan dalam pengertian seluruh perangkat atau organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan dan strategi dan kerangka kelembagaan dalam pengertian perbaikan dan/atau peningkatan peran penyelenggara SPAM dalam mencapai sasaran pembangunan SPAM.
1.Kerangka kelembagaan merupakan seluruh perangkat dan/atau organisasi yang terlibat di dalam proses pembangunan SPAM sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi masing-masing. Kerangka kelembagaan disusun untuk meningkatkan keterkaitan dan koordinasi antar lembaga serta memastikan bahwa seluruh kebijakan dan strategi dapat dilaksanakan, dikendalikan, serta dievaluasi agar sasaran pembangunan SPAM dapat tercapai.
2.Kerangka kelembagaan, dalam pengertian untuk perbaikan dan meningkatkan peran penyelenggara SPAM dalam pencapaian sasaran pembangunan SPAM sebagaimana yang telah ditetapkan, merupakan jawaban atas isu strategis dan pengoperasian strategi tentang kelembagaan. Peningkatan peran dapat berupa penambahan jumlah penyelenggara SPAM, seperti penambahan jumlah Pokmas atau dapat berupa peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM, seperti peningkatan kapasitas PUDAM, peningkatan pengelolaan UPTD menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), dan sebagainya.
Tabel 8-1 Kerangka Kelembagaan Pembangunan SPAM Tahun 2024-2028 No Lembaga/Pemangku Kepentingan Peran 1 Kementerian PUPR melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengawasan, pembinaan pelaksanaan norma, Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 8 KERANGKA KELEMBAGAAN 2 No Lembaga/Pemangku Kepentingan Peran standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, serta fasilitasi pemberdayaan bidang pengembangan sistem penyediaan air minum. 2 Kementerian Dalam Negeri perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah dan partisipasi masyarakat; 4 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi perumusan kebijakan di bidang perencanaan teknis pembangunan desa dan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan, pengembangan sosial budaya dan lingkungan desa dan perdesaan, advokasi dan kerja sama desa dan perdesaan, serta fasilitasi pemanfaatan dana desa; 5 Kementerian Kesehatan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 6 Pemerintah Daerah Provinsi (Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah) ▪ menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Pengembangan Air Minum; ▪ menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Air Minum; ▪ menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Air Minum; ▪ menyiapkan bahan penetapan Badan Usaha Milik Daerah provinsi sebagai penyelenggara sistem penyediaan air minum lintas kabupaten/kota; ▪ menyiapkan bahan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum lintas kabupaten/kota; ▪ menyiapkan bahan penyelesaian masalah dan permasalahan sistem penyediaan air minum lintas kabupaten/kota; ▪ menyiapkan bahan peningkatan kapasitas teknik dan manajemen; Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 8 KERANGKA KELEMBAGAAN 3 No Lembaga/Pemangku Kepentingan Peran ▪ menyiapkan bahan penetapan kebutuhan air baku; dan ▪ menyiapkan bahan pengawasan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum; ▪ menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Air Minum; dan 7 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Batang ▪ Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang Tata Bangunan dan Lingkungan ▪ Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Tata Bangunan dan Lingkungan ▪ Pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perijinan bidang Tata Bangunan dan Lingkungan ▪ Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi Pembinaan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung ▪ Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung dan Lingkungan ▪ Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi Bina Jasa Konstruksi ▪ Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang Tata Bangunan dan Lingkungan 8 Perumda Air Minum Sendang Kamulyan ▪ memenuhi kebutuhan masyarakat berupa penyediaan air minum dan air bersih, yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat; dan ▪ melayani masyarakat dengan mencukupi kebutuhan akan air bersih, termasuk penyediaan saluran air, pengembangan pelayanan sarana maupun prasarana, dan pendistribusian. Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 8 KERANGKA KELEMBAGAAN 4 No Lembaga/Pemangku Kepentingan Peran ▪ meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; 9 Pokja PKP ▪ melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kab/kota, dan/atau pelaku lainnya. ▪ melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah provinsi dan kab/kota; dan Mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan daerah. 10 KP-SPAM Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS). Dimana KP-SPAMS mempunyai tugas untuk mengelola operasi dan pemeliharaan dari sistem air minum yang sudah dibangun. Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 9 KERANGKA REGULASI 1 14 BAB IX KERANGKA REGULASI Kerangka regulasi disusun sebagai salah satu bentuk pengoperasian arah kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai sasaran pembangunan SPAM. Kerangka regulasi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menyelesaikan masalah yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan SPAM. Kerangka regulasi merupakan arah kebutuhan regulasi, yang bentuknya dapat berupa peraturan daerah, peraturan bupati/walikota, keputusan bupati/walikota dan lain-lain, serta peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPAM. Kebutuhan regulasi yang akan disusun dapat berdasarkan hal berikut.
1.Hasil evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang ada. Apabila regulasi yang ada dipandang belum optimal dalam mencapai tujuan/sasaran penyelenggaraan SPAM, dapat dilakukan revisi atau diganti dengan peraturan yang baru.
2.Kebutuhan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan SPAM.
3.Kebutuhan untuk mengimplementasikan kebijakan dan strategi SPAM. Contoh, ketika akan melaksanakan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk penyelenggaraan air minum, diperlukan payung hukum peraturan daerah.
Tabel 9-1 Kerangka Regulasi Penyelenggaraan SPAM Tahun 2024 – 2028 No. Aspek/ Urgensi Pembentukan Peraturan Kebutuhan Pengaturan Unit Penanggung Jawab Instansi Terkait Target Penyelesaian 1 Terjaminnya ketersediaan pelayanan air minum dan yang memenuhi standar kualitas pelayanan, pengelolaan, dan prinsip Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum DPUPR, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang ▪ Bapelitbang ▪ DPUPR ▪ DINKES ▪ DLH ▪ Dispermasdes ▪ Bagian Hukum Sekretariat Daerah 2024 – 2028 Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 9 KERANGKA REGULASI 2 No. Aspek/ Urgensi Pembentukan Peraturan Kebutuhan Pengaturan Unit Penanggung Jawab Instansi Terkait Target Penyelesaian pembangunan berkelanjutan 2 Mendorong percepatan pembangunan sarana dan prasarana air minum di Daerah Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum DPUPR, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang ▪ Bapelitbang ▪ DPUPR ▪ DINKES ▪ DLH ▪ Dispermasdes ▪ Bagian Hukum Sekretariat Daerah 2024 – 2028 3 Mendorong peningkatan tanggung jawab koordinasi pengelolaan air minum dan sanitasi yang sinergis antar sektor dan antar pelaku Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum DPUPR, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang ▪ Bapelitbang ▪ DPUPR ▪ DINKES ▪ DLH ▪ Dispermasdes ▪ Bagian Hukum Sekretariat Daerah 2024 – 2028 4 Memberikan landasan dan kepastian hukum dalam upaya mewujudkan pembangunan dan pengelolaan air minum dan sanitasi yang amandan berkelanjutan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum DPUPR, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang ▪ Bapelitbang ▪ DPUPR ▪ DINKES ▪ DLH ▪ Dispermasdes ▪ Bagian Hukum Sekretariat Daerah 2024 – 2028 5 Terjaganya sumber-sumber air baku secara kuantitatif dan kualitatif. Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum DPUPR, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang ▪ Bapelitbang ▪ DPUPR ▪ DINKES ▪ DLH ▪ Dispermasdes ▪ Bagian Hukum Sekretariat Daerah 2024 – 2028 Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 BAB 10 PENUTUP 1 15 BAB X PENUTUP Dengan diselesaikannya dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028, dapat digunakan sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten Batang dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM yang berkualitas dan berkelanjutan. Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 ini bersifat umum, dalam pelaksanaannya dibutuhkan satu penerjemahan yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan. Adopsi dan adaptasi Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 telah disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan SPAM. Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2028 perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing Perangkat Daerah teknis terkait, sebagai panduan operasionalisasi kebijakan Penyelenggaraan SPAM.