DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 37 Tahun 2025

Nomor: 37
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. RKPD Tahun 2026 digunakan sebagai: a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD Tahun Anggaran 2026; b. bahan penyusunan dan pembahasan KUA serta PPAS; dan c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Uraian secara rinci RKPD Tahun 2026 dimaksud pada ayat sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2026; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 2
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 Nomor 12);
6.Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
4.Bupati adalah Bupati Batang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Batang untuk periode selama 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sebelum dibahas bersama dengan DPRD. 3

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai:

a.pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD Tahun Anggaran 2026;
b.bahan penyusunan dan pembahasan KUA serta PPAS; dan
c.pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 4

(1)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.JUDUL;
2. b.DAFTAR ISI;
3. c.DAFTAR TABEL;
4. d.DAFTAR GAMBAR;
5. e.BAB I PENDAHULUAN: 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Hubungan Antar Dokumen 1.4. Maksud dan Tujuan 1.5. Sistematika Dokumen RKPD
6. f.BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH: 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan Realisasi RPD sampai dengan tahun 2026 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
7. g.BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH: 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
8. h.BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH: 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
9. i.BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH: 5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2026 5.2 Penyusunan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah 5.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar 5.2.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 5.2.3. Urusan Pilihan 5.2.4. Urusan Penunjang 4 5.3 Dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada prioritas nasional dalam RKPD Tahun 2026 5.4 Dukungan program daerah terhadap kebijakan pengarusutamaan dan pembangunan lintas bidang RKPD Tahun 2026
10. j.BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH: 6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah 6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 6.3 Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan
11. k.BAB VII PENUTUP.
(2)Uraian secara rinci RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. Ditetapkan di Batang pada tanggal 11 Juli 2025 BUPATI BATANG, ttd M. FAIZ KURNIAWAN Diundangkan di Batang pada tanggal 11 Juli 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, ttd SRI PURWANINGSIH BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025 NOMOR 37 Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM, BUDIONO, S.H., M.H. Pembina Tingkat I NIP. 19710331 199003 1 001 5 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2026 URAIAN SECARA RINCI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2026 Penyusunan perencanaan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Batang Tahun 2026 telah merujuk atau mengacu pada dokumen perencanaan lainnya, utamanya amanat pembangunan yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, demikian halnya dengan sinergitas dengan dokumen perencanaan di atasnya. RKPD Kabupaten Batang Tahun 2026 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan APBD atau Rencana Kerja Anggaran (RKA) bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang untuk Tahun Anggaran 2026. Namun, dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Batang Tahun 2026. Pedoman ini disusun agar setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan, serta tepat sasaran. Selain itu, perencanaan pembangunan secara heirarki telah ditempuh dengan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan yang dilakukan melalui forum reguler yang telah terprogram dari tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) hingga tingkat Kabupaten (Musrenbangkab) maupun forum parsial atau forum terfokus melalui Focus Group Discussion (FGD) antar pelaku pembangunan. Agar RKPD Kabupaten Batang Tahun 2026 dapat terlaksana secara efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif, maka beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diatur sebagai berikut:

1.RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman bagi Perangkat daerah dalam menyusun Renja PD Tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.Dalam menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RKPD Tahun 2026, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang berkewajiban melakukan pemantauan terhadap penjabaran RKPD tahun 2026 ke dalam Renja Perangkat Daerah, KUA dan PPAS, dan RKA Tahun Anggaran 2026, serta mengevaluasi hasil RKPD tahun 2025.
3.Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 diharapkan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 secara tepat berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, akuntabel dan partisipatif.
4.RKPD Tahun 2026 akan dijadikan rencana pembangunan dokumen KUA dan PPAS, dan Rencana APBD Kabupaten Batang Tahun 2026 untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah bersama DPRD.
5.Seluruh Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan RKPD Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas 6 pokok dan fungsinya dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dan antar unit kerja
6.Seluruh stakeholders (masyarakat dan dunia usaha) diharapkan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026.
7.Dalam pelaksanaannya, Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II tahun 2026 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sesuai dengan amanat regulasi. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2026 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat Kabupaten Batang pada tahun yang direncanakan, yakni tahun 2026. BUPATI BATANG, ttd M. FAIZ KURNIAWAN

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…