DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 41 Tahun 2025

Nomor: 41
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Batang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dimaksud berpedoman pada: a. Renstra Perangkat Daerah; b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; dan c. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam menyusun perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2026; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5.Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Bupati adalah Bupati Batang.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 3
8.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Batang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada:

a.Renstra Perangkat Daerah;
b.hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; dan
c.hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 4

(1)Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut: a. b. c. d. e.
(2)Uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang 1.2.Landasan Hukum 1.3.Maksud dan Tujuan 1.4.Sistematika Penulisan HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD sampai dengan Tahun 2025 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4.1. Program dan Kegiatan PENUTUP.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. 4

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. Ditetapkan di Batang pada tanggal 1 Agustus 2025 BUPATI BATANG, ttd M. FAIZ KURNIAWAN Diundangkan di Batang pada tanggal 1 Agustus 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, ttd SRI PURWANINGSIH BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025 NOMOR 41 Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM, BUDIONO, SH.,MH. Pembina Tingkat I NIP. 19710331 199003 1 001 5 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2026 URAIAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2026 Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

a.Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
b.Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
c.Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan;
d.Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2026 telah merujuk atau mengacu pada dokumen perencanaan lainnya, utamanya amanat pembangunan yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, maupun RKPD Kabupaten Batang Tahun 2026. BUPATI BATANG, ttd M. FAIZ KURNIAWAN

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…