DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 47 Tahun 2025

Nomor: 47
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Yang Meliputi a. penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan; b. tahapan penyelenggaraan Cadangan Pangan; c. penanggulangan Krisis Pangan; d. sistem informasi Cadangan Pangan; e. peran serta masyarakat; f. pendanaan; dan g. pengawasan dan pelaporan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Batang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Dinas adalah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang.
6.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7.Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
8.Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di suatu wilayah untuk dikonsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pengan, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
9.Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10.Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi;
11.Beras adalah butir padi yang sudah terkupas dari kulitnya, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies Oryza sativa. 3
12.Gabah adalah butir padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih terbungkus oleh kulit (sekam), gabah merupakan hasil panen padi yang belum diproses menjadi beras.
13.Gabah Kering Giling yang selanjutnya disingkat GKG adalah gabah yang telah melalui proses pengeringan hingga mencapai kadar air maksimal 14% (empat belas persen), kadar kotoran/hampa paling banyak 3% (tiga persen), dan siap digiling menjadi beras.
14.Jagung adalah hasil tanaman jagung (Zea mays L) berupa biji pipilan kering yang telah dipisahkan dari tongkolnya, dibersihkan, dan dikeringkan yang digunakan untuk bahan pakan ternak dan keperluan lainnya.
15.Kedelai adalah hasil tanaman kedelai (glycine max-merr) berupa biji kering yang telah dilepaskan dari kulit polong, dibersihkan dan dikeringkan yang digunakan untuk bahan baku tempe, tahu, dan keperluan lainnya.
16.Bawang adalah hasil tanaman kedelai (glycine max-merr) berupa biji kering yang telah dilepaskan dari kulit polong, dibersihkan dan dikeringkan yang digunakan untuk bahan baku tempe, tahu, dan keperluan lainnya.
17.Gula Konsumsi adalah gula kristal putih yang berasal dari hasil pengolahan tebu dan/atau gula kristal mentak untuk dikonsumsi masyarakat tanpa tambahan perasa atau pewarna.
18.Minyak Goreng adalah minyak yang menggunakan bahan baku berasal dari kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Daging Unggas adalah daging ayam ras yang dihasilkan dari hewan ternak kelompok burung.
20.Daging Ruminansia adalah daging sapi atau kerbau yang berasal dari ternak memamah biak.
21.Telur Unggas adalah telur konsumsi yang berasal dari hasil budidaya ayam ras petelur final stock yang tidak dibuahi.
22.Ikan Kembung adalah ikan yang berasal dari sumber daya ikan laut yang tergolong dalam genus Rastrelliger.
23.Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
24.Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, Bencana Alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
25.Keadaan Darurat adalah adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, antara lain Bencana Alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.
26.Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
27.Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan/atau teror.
28.Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan pokok (beras) yang ditingkat pasar mencapai 5% (dua puluh lima persen) atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin.
29.Stabilisasi Harga Pangan adalah upaya untuk mencegah dan/atau menanggulangi Gejolak Harga Pangan.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan. 4

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:

a.mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
b.mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan krisis pangan akibat gejolak harga yang signifikan, Bencana Alam, dan Bencana Sosial.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan;
b.tahapan penyelenggaraan Cadangan Pangan;
c.penanggulangan Krisis Pangan;
d.sistem informasi Cadangan Pangan;
e.peran serta masyarakat;
f.pendanaan; dan
g.pengawasan dan pelaporan.

BAB II

PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS CADANGAN PANGAN

Pasal 5

(1)CPPD berupa Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.
(2)Jenis Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Beras dan/atau Gabah;
2. b.Jagung;
3. c.Kedelai;
4. d.Bawang merah;
5. e.Bawang putih;
6. f.cabai;
7. g.Daging Unggas;
8. h.Telur Unggas;
9. i.Daging Ruminansia;
10. j.Gula Konsumsi;
11. k.Minyak Goreng; dan
12. l.ikan.
(3)Penyelenggaraan CPPD atas jenis Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan dan anggaran Pemerintah Daerah.
(4)Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi tim penyelenggaraan CPPD.
(5)Jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

TAHAPAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan CPPD dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.Pengadaan;
2. b.Pengelolaan; dan 5
3. c.penyaluran.
(2)Penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Dinas.
(3)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menyelenggarakan CPPD dapat bekerjasama dengan:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. c.badan usaha milik negara;
4. d.badan usaha milik Daerah;
5. e.badan usaha; dan/atau
6. f.Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1)Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan CPPD.
(2)Tim Pelaksana CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Dinas;
2. b.Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
3. c.Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penanggulangan sosial;
4. d.Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencatatan sipil;
5. e.Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kedaruratan dan kebencanaan; dan
6. f.Perangkat Daerah lain sesuai dengan kebutuhan.
(3)Tim Pelaksana CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.merencanakan CPPD meliputi sasaran dan pengadan;
2. b.berkoordinasi dalam pengadaan CPPD meliputi volume, jenis, dan waktu pelaksanaan;
3. c.mengelola CPPD meliputi penyimpanan, pemeliharaan, pengolahan dan/atau pelepasan stok;
4. d.menyalurkan CPPD.
(4)Tim Pelaksana Penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
1. a.pembelian; dan/atau
2. b.metode pengadaan lain yang sah.
(2)Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan produksi dari dalam negeri dan mengutamakan produksi Daerah.
(3)Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(4)Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaan pengadaan disesuaikan dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
(5)Dalam hal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menetapkan harga pembelian, Bupati menetapkan harga pembelian yang digunakan sebagai acuan untuk pengadaan CPPD.
(6)Dalam hal harga pembelian yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) lebih rendah dari harga pasar, maka pengadaan CPPD dapat menggunakan harga pasar. 6
(7)Penggunaan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didahului dengan survei harga yang dilaksanakan oleh Dinas.
(8)Pengadaan CPPD sebagaimana dimasud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada badan usaha milik Daerah untuk melaksanakan pengadaan CPPD.
(2)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menjaga kecukupan dan mutu CPPD.
(2)Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme:
1. a.perputaran stok secara dinamis sesuai kebutuhan operasional; dan/atau
2. b.memanfaatkan teknologi untuk menjaga mutu dan memperpanjang masa simpan produk.

Pasal 11

(1)Dinas harus menjaga kualitas CPPD yang disimpan.
(2)Kualitas CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…