DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Yang Meliputi Dasar Pengenaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pelaporan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Sinergi Pemungutan, Rekonsiliasi Pajak.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 2 Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kebupaten Batang
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Batang;
4.Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang.
5.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6.Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang undangan di bidang mineral dan batu bara.
7.Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
9.Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 3
12.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13.Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

BAB II

DASAR PENGENAAN

Pasal 2

(1)Dasar pengenaan opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.
(2)Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
(3)Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
(4)Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari Pajak MBLB.

BAB III

PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN

Pasal 3

(1)Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
(2)Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batang dalam SSPD Pajak MBLB.
(3)Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penagihan.
(4)Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
(5)Penagihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh BPKPAD.
(6)Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 4

(1)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB. 4
(2)Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
(3)Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
(4)Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
(5)Gubernur dan Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannnya SKPDLB.

BAB V

SINERGI PEMUNGUTAN

Pasal 5

(1)Bupati dan Gubernur dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen MBLB membangun sinergitas di wilayah daerah.
(2)Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui antara lain pada:
1. a.pembentukan forum komunikasi dan/atau jejaring kerja;
2. b.kerja sama daerah;
3. c.rapat koordinasi; dan
4. d.bentuk sinergitas lainnya.
(3)Sinergitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan untuk kegiatan sebagai berikut:
1. a.pelayanan Pemungutan Pajak dan Opsen Pajak MBLB;
2. b.penanganan piutang Pajak dan Opsen Pajak MBLB;
3. c.melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensial Pajak;
4. d.optimalisasi pelaksanaan Pajak dan Opsen Pajak MBLB;
5. e.pengembangan data potensi Pajak;
6. f.pengembalian kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
7. g.pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas Pemungutan Pajak dan Opsen Pajak MBLB;
8. h.pelaksanaan kerja sama teknis;
9. i.pertukaran data dan informasi; dan
10. j.hal lainnya dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak dan Opsen Pajak MBLB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
4. d.pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan; dan
5. e.peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan. 5

BAB VI

REKONSILIASI PAJAK

Pasal 6

(1)Bupati bersama-sama dengan Gubernur dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
(2)Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyocokkan:
1. a.surat pemberitahuan Pajak Daerah;
2. b.surat setoran Pajak Daerah;
3. c.rekening koran bank; dan
4. d.dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
(3)Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. ditetapkan di Batang pada tanggal 13 Januari 2025 Pj. BUPATI BATANG, ttd LANI DWI REJAKI Diundangkan di Batang pada tanggal 13 Januari 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, ttd ARI YUDIANTO BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025 NOMOR 5 Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM, BUDIONO, SH.,MH. Pembina Tingkat I NIP. 19710331 199003 1 001

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…