DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 52 Tahun 2025

Nomor: 52
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Limpung Kelas C Yang Meliputi Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dewan Pengawas , Otonomi Keuangan Dan Barang Milik Daerah, Otonomi Kepegawaian, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan di rumah sakit, perlu mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja;
c.bahwa untuk menyesuaikan peningkatan kelas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Limpung dari Kelas D ke Kelas C, maka Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Limpung Kelas D, perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Limpung Kelas C; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 2 Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 6);
8.Peraturan Bupati Batang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG KELAS C.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang. 3
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Batang.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
7.Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8.Rumah Sakit Umum Daerah Limpung yang selanjutnya disingkat RSUD Limpung adalah Rumah Sakit Umum Daerah Limpung Kabupaten Batang;
9.Direktur Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Limpung.
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12.Instalasi atau Unit adalah unit pelayanan non struktural yang diselenggarakan oleh RSUD Limpung.
13.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas pelayanan di RSUD Limpung.
14.Standar Pelayanan yang yang selanjutnya disingkat SP adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD Limpung pada Dinas.
(2)RSUD Limpung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)RSUD Limpung merupakan unit organisasi bersifat khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik Daerah dan pengelolaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)RSUD Limpung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian RSUD Limpung. 4

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan organisasi RSUD Limpung terdiri atas:
1. a.Direktur;
2. b.bagian administrasi dan keuangan, terdiri atas: 1) subbagian perencanaan dan keuangan; dan 2) subbagian administrasi umum dan kepegawaian;
3. c.bidang pelayanan medik dan pelayanan keperawatan, terdiri atas: 1) seksi pelayanan medik; dan 2) seksi pelayanan keperawatan dan kebidanan;
4. d.bidang penunjang medik dan penunjang non medik, terdiri atas: 1) seksi penunjang medik; dan 2) seksi penunjang non medik;
5. e.kelompok Jabatan Fungsional; dan
6. f.unit organisasi pendukung.
(2)Bagan susunan organisasi RSUD Limpung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

RSUD Limpung mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RSUD Limpung mempunyai fungsi:

a.penyusunan rencana kerja, program, dan kegiatan RSUD Limpung;
b.pengelolaan pelayanan medik dan penunjang medik;
c.pengelolaan pelayanan non medik;
d.pengelolaan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
e.pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;
f.pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan;
g.pengelolaan dan pelaksanaan sistem dan data informasi rumah sakit;
h.pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan barang milik Daerah;
i.pelaksanaan kerja sama dan hubungan masyarakat;
j.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas RSUD Limpung; dan
k.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 5

Pasal 7

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Limpung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 8

(1)Bagian administrasi dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(2)Bagian administrasi dan keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan kebijakan, pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), kepala bagian administrasi dan keuangan mempunyai fungsi:

a.penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran bagian administrasi dan keuangan;
b.pelaksanaan dan pengoordinasian upaya peningkatan pelayanan publik di bagian administrasi dan keuangan;
c.pengoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran RSUD Limpung;
d.pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, kerumahtanggaan, kehumasan, ketatausahaan, arsip, hukum, kerja sama, pendidikan dan pelatihan;
e.pengoordinasian, pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana di lingkungan RSUD Limpung;
f.pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, zona integritas, dan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan RSUD Limpung;
g.pengoordinasian penyusunan laporan kinerja RSUD Limpung;
h.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bagian administrasi dan keuangan; dan
i.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

(1)Subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian.
(2)Subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di subbagian perencanaan dan keuangan;
2. b.menyiapkan bahan penyusunan SOP dan/atau SP serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik pada subbagian perencanaan dan keuangan; 6
3. c.mengumpulkan, mengolah, dan melakukan sistematika data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan secara integrasi dengan bidang;
4. d.menyiapkan dan menghimpun bahan untuk keperluan penyusunan anggaran di lingkungan RSUD Limpung;
5. e.melaksanakan verifikasi dan penatausahaan pengelolaan anggaran RSUD Limpung;
6. f.menyiapkan bahan pendukung dan melaksanakan fungsi akuntansi serta penyusunan laporan keuangan RSUD Limpung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.menyusun laporan kinerja RSUD Limpung baik bulanan, triwulan, semester maupun tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di subbagian perencanaan dan keuangan; dan
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021