DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2025

Nomor: 53
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Meliputi Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Kepegawaian, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan perkembangan jumlah penduduk, beban layanan, dan kebutuhan wilayah, perlu penataan ulang organisasi dan tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat agar lebih adaptif, efisien, dan mampu menjangkau pelayanan kesehatan secara optimal;
c.bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 2 telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 6);
9.Peraturan Bupati Batang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Batang.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
6.Unit Organisasi Bersifat Fungsional adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu pada Dinas Daerah yang memberikan layanan secara profesional.
7.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
8.Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
9.Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
10.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas pada Dinas.
(2)Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional.

Pasal 3

(1)Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.Puskesmas Wonotunggal;
2. b.Puskesmas Bandar 1;
3. c.Puskesmas Bandar 2;
4. d.Puskesmas Blado 1;
5. e.Puskesmas Blado 2;
6. f.Puskesmas Reban;
7. g.Puskesmas Bawang;
8. h.Puskesmas Tersono;
9. i.Puskesmas Gringsing 1; 4
10. j.Puskesmas Gringsing 2;
11. k.Puskesmas Limpung;
12. l.Puskesmas Subah;
13. m.Puskesmas Tulis;
14. n.Puskesmas Batang 1;
15. o.Puskesmas Batang 2;
16. p.Puskesmas Batang 3;
17. q.Puskesmas Batang 4;
18. r.Puskesmas Warungasem;
19. s.Puskesmas Kandeman;
20. t.Puskesmas Pecalungan; dan
21. u.Puskesmas Banyuputih;
(2)Kategori, karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan Puskesmas ditetapkan oleh Bupati.
(3)Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja masing-masing yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 4

(1)Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Puskesmas terdiri atas:
1. a.Kepala Puskesmas;
2. b.Klaster Manajemen;
3. c.Klaster Kesehatan Ibu dan Anak;
4. d.Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia;
5. e.Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan; dan
6. f.Lintas Klaster.
(2)Bagan susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 5

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Puskesmas mempunyai fungsi:

a.penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer di wilayah kerjanya;
b.wahana pendidikan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, wahana program internsip, serta tempat penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Pasal 9

(1)Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Puskesmas melaksanakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. b.pengelolaan klaster;
3. c.koordinasi jejaring pelayanan kesehatan primer di wilayah kerja Puskesmas;
4. d.pengelolaan data dan sistem informasi;
5. e.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Puskesmas;
6. f.pelaksanaan urusan administrasi Puskesmas; dan
7. g.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan.

Pasal 10

Klaster Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan, menyusun, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan penyelenggaraan manajemen inti Puskesmas, manajemen arsip, manajemen sumber daya manusia, manajemen sarana, prasarana, perbekalan, manajemen mutu pelayanan, manajemen keuangan dan aset/barang milik Daerah, manajemen sistem informasi digital, manajemen jejaring dan manajemen pemberdayaan masyarakat. 6

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…