DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 54 Tahun 2025

Nomor: 54
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Biaya Perjalanan Dinas Pembinaan Dan Pengawasan Pada Inspektorat Daerah Yang Meliputi Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan, Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan, Biaya Perjalanan Dinas Pembinaan Dan Pengawasan, Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Pembinaan Dan Pengawasan, Tata Cara Pertanggungjawaban, Ketentuan Lain-Lain.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian biaya perjalanan dinas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk memenuhi kebutuhan operasional biaya perjalanan dinas pengawasan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang diberi tugas melaksanakan pengawasan yang telah ditetapkan dalam program kerja pengawasan tahunan dan kegiatan pengawasan lainnya, sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja dan menjaga integritas Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
c.bahwa ketentuan biaya perjalanan dinas pengawasan pada Inspektorat Daerah perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah; Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Batang.
2.Bupati adalah Bupati Batang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang.
5.Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Batang.
6.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif, efisien, dan ekonomis untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
7.Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
8.Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
9.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
10.Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
11.Kegiatan Pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan selain audit, reviu, evaluasi dan pemantauan.
12.Tim Pembinaan dan Pengawasan adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Inspektorat Daerah yang diberi surat penugasan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan. 3
13.Hari Penugasan adalah jumlah hari yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap 1 (satu) objek pengawasan.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian biaya perjalanan dinas tetap dalam negeri dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:

a.menetapkan besaran biaya perjalanan dinas tetap dalam Daerah pembinaan dan pengawasan;
b.menetapkan jumlah Hari Penugasan yang dapat diberi biaya perjalanan dinas tetap dalam Daerah pembinaan dan pengawasan;
c.mengatur pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas tetap dalam Daerah pembinaan dan pengawasan secara akuntabel.

BAB II

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

(1)Inspektorat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsi yang dimiliki, terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. a.profesional;
2. b.independen; dan
3. c.objektif.

Pasal 5

(1)Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.pendampingan/asistensi/fasilitasi/supervisi;
2. b.konsultasi;
3. c.pendidikan dan pelatihan;
4. d.pemberian jasa konsultasi;
5. e.penelitian dan pengembangan; dan
6. f.kegiatan pembinaan lainnya.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.Audit;
2. b.Reviu;
3. c.monitoring;
4. d.Evaluasi;
5. e.Pemantauan; dan
6. f.Kegiatan Pengawasan lainnya.

Pasal 6

Jenis, objek, dan jadwal pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 4

BAB III

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan kegiatan pembinan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk tim dengan surat perintah tugas Inspektur Daerah.
(2)Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penanggungjawab;
2. b.wakil penanggungjawab;
3. c.pengendali teknis;
4. d.ketua; dan
5. e.anggota.
(3)Untuk mendukung kegiatan Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk sekretariat Tim Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan, Tim Pembinaan dan Pengawasan diberikan biaya perjalanan dinas.
(2)Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya perjalanan dinas tetap dalam Daerah.
(3)Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan untuk setiap objek yang diperiksa sesuai dengan jumlah Hari Penugasan.

Pasal 9

Biaya perjalanan dinas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan biaya per satuan Hari Penugasan yang ditetapkan berdasarkan peran dalam Tim Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 10

Biaya perjalanan dinas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas komponen:

a.uang transport; dan
b.uang harian.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…