DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 58 Tahun 2025

Nomor: 58
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Yang Meliputi . fungsi UPTD PPA dalam Perlindungan Anak; b. rehabilitasi Anak Korban Kekerasan; dan c. RAD KLA dan Gugus Tugas KLA.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 2 Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 11). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan;

1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Batang.
4.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, kejahatan dan diskriminasi.
7.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, guru dan semua warga sekolah, pemerintah dan Negara.
8.Korban adalah seseorang yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Daerah.
9.Anak Sebagai Korban Tindak Pidana adalah anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan yang disebabkan tindak pidana yang diterima oleh anak tersebut.
10.Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap perempuan dan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
11.Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
12.Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga dan masyarakat. 3
13.Diversi adalah pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan alternatif terbaik untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum.
14.Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
15.Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat UPTD PPA merupakan organisasi yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan penunjang dari Dinas atau Badan Daerah yang mengampu tugas perlindungan perempuan dan anak;
16.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK merupakan lembaga nonstruktural yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban.
17.Justice Collaborator adalah pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk memberikan keterangan dan bantuan dalam pengungkapan tindak pidana.
18.Pendamping Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Pendamping PPA merupakan seseorang yang ditetapkan oleh kepala UPTD PPA untuk menjalankan layanan UPTD PPA kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan perlindungan khusus
19.Analis Hukum Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Analis Hukum UPTD PPA adalah jabatan fungsional yang bertugas melakukan analisis, evaluasi hukum dan pendampingan hukum terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan perlindungan khusus.
20.Pos Bantuan Hukum Pengadilan adalah lembaga yang memberikan layanan hukum gratis kepada masyarakat yang tidak mampu.
21.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
22.Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan yang sebelumnya telah melakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama urusan hukum dengan Pemerintah Daerah.
23.Pemeriksaan Medikolegal adalah pemeriksaan medis yang dilakukan untuk kepentingan hukum pidana atau perdata.
24.Pemeriksaan Visum et Repertum adalah pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang.
25.Pemeriksaan Visum et Psikiatrikum adalah pemeriksaan kesehatan jiwa yang dilakukan oleh dokter spesialis kejiwaan (psikiater) untuk kepentingan penegakan hukum.
26.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang yang memiliki kewarganegaraan Indonesia, baik secara otomatis maupun melalui proses hukum.
27.Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA merupakan seseorang berkewarganegaraan non-Indonesia yang berada di wilayah Republik Indonesia.
28.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
29.Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen yang berfungsi sebagai acuan untuk mengembangkan kebijakan secara terarah, sistematis, dan tepat sasaran 4
30.Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah kelompok yang bertugas untuk mendukung program Kabupaten Layak Anak.
31.Badan Narkotika Nasional atau yang disingkat dengan BNN adalah instansi yang memiliki peran penting dalam memberantas jaringan kejahatan terorganisasi yang terlibat dalam peredaran narkotika

Pasal 2

Perlindungan kepada Anak di Daerah dilaksanakan dengan asas:

a.non-diskriminasi;
b.kepentingan terbaik untuk Anak;
c.hak untuk hidup, keberlangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d.penghargaan terhadap Anak.

Pasal 3

Pelaksanaan perlindungan Anak di Daerah dilaksanakan dengan prinsip:

a.non diskriminasi;
b.hubungan setara dan menghormati;
c.menjaga privasi dan kerahasiaan;
d.memberi rasa aman dan nyaman;
e.menghargai perbedaan individu;
f.tidak menghakimi;
g.menghormati pilihan dan keputusan Korban;
h.peka terhadap latar belakang dan kondisi Korban;
i.pemakaian bahasa yang sesuai dan dimengerti oleh Korban;
j.cepat dan sederhana;
k.empati;
l.kepentingan terbaik bagi Anak;
m.penghargaan terhadap pandangan Anak; dan
n.hak hidup dan tumbuh kembang.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.fungsi UPTD PPA dalam Perlindungan Anak;
b.rehabilitasi Anak Korban Kekerasan; dan
c.RAD KLA dan Gugus Tugas KLA.

BAB II

FUNGSI UPTD PPA DALAM PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan Perlindungan Anak, UPTD PPA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(2)Dalam melaksanakan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD PPA menjalankan fungsi:
1. a.menerima laporan atau penjangkauan Korban;
2. b.memberikan informasi tentang hak Korban;
3. c.memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
4. d.memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
5. e.memfasilitasi pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi Sosial, pemberdayaan sosial, dan Reintegrasi Sosial;
6. f.menyediakan layanan hukum;
7. g.mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi; 5
8. h.mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
9. i.memfasilitasi kebutuhan Korban penyandang disabilitas;
10. j.bekerja sama atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya; dan
11. k.memantau pemenuhan hak Korban oleh aparatur.
(3)Penyediaan layanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
1. a.pendampingan hukum;
2. b.pendampingan pemeriksaan kesehatan;
3. c.pendampingan Rehabilitasi Sosial; dan/atau
4. d.pendampingan pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

Pasal 6

(1)Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk:
1. a.Anak Sebagai Korban Tindak Pidana; dan/atau
2. b.Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.
(2)Pendampingan hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
1. a.konsultasi hukum;
2. b.pendampingan untuk memperoleh perlindungan saksi dan Korban dari LPSK;
3. c.pendampingan pengajuan gugatan perdata yang berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak Korban tindak pidana; dan/atau
4. d.pendampingan untuk memperoleh layanan bantuan hukum.
(3)Layanan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pendamping PPA dan/atau Analis hukum UPTD PPA.
(4)Pendampingan hukum terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain;
1. a.pendampingan Diversi pada tahap penyidikan, Diversi di Kejaksaan, dan Diversi di Pengadilan Negeri;
2. b.pendampingan pada saat persidangan di Pengadilan;
3. c.pendampingan untuk memperoleh perlindungan saksi dari LPSK jika pelaku menjadi Justice Collaborator; dan/atau
4. d.pendampingan untuk memperoleh layanan bantuan hukum.
(5)Pendampingan hukum sebagaimana ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pendamping PPA dan/atau Analis Hukum UPTD PPA.
(6)Pendampingan untuk memperoleh layanan bantuan hukum sebagaimana pada ayat (4) huruf d dilaksanakan oleh Pendamping PPA dan/atau Analis Hukum UPTD PPA dengan cara membantu Anak pelaku tindak pidana untuk memperoleh bantuan hukum yang diselenggarakan oleh:
1. a.Pos Bantuan Hukum Pengadilan;
2. b.Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
3. c.Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
(7)Layanan bantuan hukum sebagaimana pada ayat (6) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

Pasal 7

(1)Pendampingan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b merupakan pendampingan pemeriksaan kesehatan terhadap anak sebagai:
1. a.Korban tindak pidana; dan/atau
2. b.anak Korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
(2)Pendampingan pemeriksaan kesehatan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pendamping PPA dan/atau konselor psikologi UPTD.
(3)Pendampingan pemeriksaan kesehatan terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pemberian dukungan psikologi awal;
2. b.pendampingan untuk memperoleh pemeriksaan anamnesa;
3. c.pendampingan untuk memperoleh pemeriksaan fisik oleh dokter umum;
4. d.pendampingan untuk memperoleh pemeriksaan penunjang oleh dokter spesialis; dan/atau
5. e.pendampingan untuk memperoleh Pemeriksaan Medikolegal.
(4)Pendampingan Pemeriksaan Medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf e antara lain;
1. a.Pemeriksaan Visum et Repertum; dan/atau
2. b.Pemeriksaan Visum et Psikiatrikum.
(5)Pendampingan kesehatan kepada Anak Korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara membantu Anak Korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya untuk mendapatkan rehabilitasi dari kecanduan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari BNN atau badan lain yang menyelenggarakan rehabilitasi narkotika dan zat adiktif lain.

Pasal 8

(1)Pendampingan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c diberikan kepada;
1. a.Anak Korban tindak pidana Kekerasan seksual;
2. b.Anak yang terpapar radikalisme dan terorisme;
3. c.Anak tuna sosial;
4. d.Anak Korban perdagangan manusia;
5. e.Anak Korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
6. f.Anak Korban stigmatisasi negatif masyarakat;
7. g.Anak penyandang disabilitas;
8. h.Anak Korban penelantaran;
9. i.Anak dengan HIV/AIDS;
10. j.Anak minoritas yang terisolasi;
11. k.Anak dalam situasi darurat; dan
12. l.Anak pelaku tindak pidana.
(2)Pendampingan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang mengampu urusan sosial Daerah dengan dukungan Pendamping PPA dan/atau konselor psikologi UPTD PPA.
(3)Dukungan Pendamping PPA sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas untuk memberikan Dukungan Psikologi Awal dan/atau memberikan 7 informasi tentang bentuk dan layanan Rehabilitasi Sosial yang diselenggarakan oleh dinas pengampu urusan sosial Daerah.

Pasal 9

(1)Pendampingan pemulangan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d diberikan kepada;
1. a.Anak yang berhadapan dengan hukum yang telah menyelesaikan proses hukumnya atau Anak yang telah menyelesaikan perkaranya dengan proses Diversi;
2. b.Anak dari orang tua pelaku tindak pidana Kekerasan seksual;
3. c.Anak dari orang tua yang terpapar radikalisme dan terorisme;
4. d.Anak tuna sosial;
5. e.Anak Korban perdagangan manusia; dan
6. f.Anak Korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
(2)Pendampingan pemulangan dan Reintegrasi Sosial terhadap Anak WNI yang berada di dalam negeri dilaksanakan oleh Pendamping PPA dan dinas yang mengampu urusan sosial Daerah.
(3)Pendampingan pemulangan dan Reintegrasi Sosial terhadap Anak WNI yang berada di luar negeri dilaksanakan oleh Pendamping PPA dan dinas yang mengampu urusan sosial Daerah setelah mendapatkan rujukan dari Kementerian yang membidangi urusan perlindungan perempuan dan Anak.
(4)Pendampingan pemulangan dan Reintegrasi Sosial terhadap Anak WNA yang berada di dalam negeri dilaksanakan dengan cara melimpahkan perkara pendampingan pemulangan dan Reintegrasi Sosial kepada Kementerian yang membidangi urusan perlindungan perempuan dan Anak;

BAB III

REHABILITASI ANAK KORBAN KEKERASAN

Pasal 10

(1)Rehabilitasi terhadap Anak Korban Kekerasan terdiri atas:
1. a.Layanan hukum;
2. b.rehabilitasi kesehatan;
3. c.Rehabilitasi Sosial; dan
4. d.pemulangan dan Reintegrasi Sosial.
(2)Rehabilitasi layanan hukum bagi Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pendampingan hukum dalam rangka memperoleh hak restitusi;
2. b.upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; dan
3. c.pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
(3)Rehabilitasi kesehatan bagi Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pendampingan dan/atau pemantauan penyembuhan fisik; dan/atau
2. b.pendampingan dan/atau pemantauan penyembuhan psikis.
(4)Rehabilitasi sosial Anak Korban Kekerasan berlaku mutatis dan mutandis sebagaimana dalam Pasal 8.
(5)Rehabilitasi pemulangan dan Reintegrasi Sosial Anak Korban Kekerasan berlaku mutatis mutandis sebagaimana dalam Pasal 9.
(6)Layanan rehabilitasi sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerjasama dengan: 8
1. a.instansi vertikal;
2. b.pemerintah provinsi;
3. c.pemerintah kabupaten/kota lainnya;
4. d.pemerintah desa;
5. e.lembaga swadaya masyarakat;
6. f.pihak swasta;
7. g.masyarakat; dan/atau
8. h.keluarga.

BAB IV

RAD KLA DAN GUGUS TUGAS KLA

Pasal 11

RAD KLA disusun dalam rangka Perlindungan Anak yang diintegrasikan dengan pelaksanaan pemenuhan Hak Anak melalui penyelenggaraan KLA.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…