DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 60 Tahun 2025

Nomor: 60
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Yang Meliputi a. penguatan kelembagaan; b. pemenuhan klaster Hak Anak; c. RAD KLA; d. Kecamatan Layak Anak; e. Desa Layak Anak; f. sekolah ramah Anak; g. peran dunia usaha; h. peran masyarakat; i. peran media massa; j. peran forum Anak; k. peran perguruan tinggi; l. monitoring dan evaluasi; dan m. pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 2
6.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan ini adalah;

1.Bupati adalah Bupati Kabupaten Batang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
4.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat sebagai KLA adalah suatu Kabupaten dengan sistem yang terorganisir secara sistematik dan masif dalam rangka pemeliharaan dan pemenuhan hak-hak anak.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6.Hak Anak adalah sesuatu hak-hak anak yang dijamin oleh Undang-Undang yang melekat dalam diri anak sesaat setelah anak dilahirkan hingga usia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun.
7.Konvensi Hak Anak adalah sebuah perjanjian tentang hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB.
8.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9.Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
10.Kecamatan Layak Anak adalah Kecamatan dengan sistem yang terorganisir secara sistematik dan masif dalam rangka pemeliharaan dan pemenuhan hak-hak anak.
11.Desa Layak Anak adalah Desa dengan sistem yang terorganisir secara sistematik dan masif dalam rangka pemeliharaan dan pemenuhan hak-hak anak.
12.Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak selanjutnya disingkat RAD KLA adalah suatu Rencana Aksi Daerah sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan Hak Anak di Daerah.
13.Air Susu Ibu Eksklusif adalah yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif pemberian ASI saja kepada bayi sejak lahir hingga berusia 6 (enam) bulan, tanpa diganti dengan makanan atau minuman lain.
14.Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain yang selanjutnya disebut NAPZA adalah obat atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh 3 terhadap fungsi tubuh, terutama otak sehingga dapat mempengaruhi kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya menjadi tidak normal.
15.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat dengan HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh.
16.Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat dengan AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh infeksi HIV.

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA di Daerah bertujuan untuk:

a.meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
b.meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, Masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA.

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA di Daerah berprinsip pada:

a.non-diskriminasi yaitu prinsip yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal daerah, kondisi fisik maupun psikis Anak;
b.kepentingan yang terbaik bagi Anak yaitu menjadikan kepentingan yang terbaik bagi Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah, badan legislatif, badan yudikatif dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan Anak;
c.hak untuk hidup yaitu melindungi hak asasi Anak sebagai hak yang paling mendasar dalam kehidupan Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
d.penghargaan terhadap pendapat Anak yaitu penghormatan atas hak-hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan Anak.

Pasal 4

Strategi dalam rangka pengintegrasian pemenuhan Hak Anak diterapkan melalui:

a.proses perancangan dan penyusunan program, kebijakan dan pembangunan Daerah;
b.proses pelaksanaan pembangunan, penganggaran, dan evaluasi hasil penyusunan penyusunan program, kebijakan dan pembangunan Daerah; dan
c.pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam tingkat Kecamatan hingga Desa.

Pasal 5

Ruang Lingkup penyelenggaraan KLA dalam peraturan ini:

a.penguatan kelembagaan;
b.pemenuhan klaster Hak Anak;
c.RAD KLA;
d.Kecamatan Layak Anak;
e.Desa Layak Anak;
f.sekolah ramah Anak;
g.peran dunia usaha;
h.peran masyarakat;
i.peran media massa;
j.peran forum Anak;
k.peran perguruan tinggi;
l.monitoring dan evaluasi; dan
m.pendanaan. 4

BAB II

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 6

Penguatan kelembagaan KLA di Daerah antara lain:

a.tersedianya peraturan dan kebijakan pemenuhan Hak Anak yang sesuai dengan perkembangan dinamika tumbuh kembang Anak;
b.tersedianya persentase anggaran untuk pemenuhan Hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
c.tersedianya jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok Anak lainnya;
d.tersedia sumber daya manusia terlatih Konvensi Hak Anak dan mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
e.tersedia data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan wilayah dalam setiap kelembagaan badan;
f.tersedianya data keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak; dan
g.tersedianya data keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak.

BAB III

PEMENUHAN KLASTER HAK ANAK

Pasal 7

Pemenuhan klaster Hak Anak terdiri atas:

a.hak sipil dan kebebasan;
b.hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c.hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d.hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
e.hak Perlindungan Khusus.

Pasal 8

(1)Pemenuhan indikator hak sipil dan kebebasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan dasar yang pertama kali diberikan kepada Anak berkenaan dengan status kewarganegaraan dan kebebasan Anak;
(2)Pemenuhan indikator hak sipil terdiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.pencatatan peristiwa kelahiran;
2. b.pencatatan kelahiran pada kutipan akta kelahiran;
3. c.pembebasan bea kutipan akta kelahiran Anak; dan
4. d.pemberian kartu identitas Anak (KIA).
(3)Pemenuhan indikator kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.memberikan kebebasan Anak dalam rangka berkumpul, berserikat, dan berpendapat;
2. b.menyediakan sarana informasi Anak dari media sekolah dan informasi dari media non sekolah; dan
3. c.menyediakan informasi layak Anak. 5
(4)Informasi layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, antara lain:
1. a.informasi yang disediakan untuk Anak bebas dari pelanggaran Hak Anak dan/atau informasi yang mengandung bahan berbahaya;
2. b.bahan informasi yang disediakan sudah diperiksa secara menyeluruh; dan
3. c.dilakukan pemantauan terhadap informasi yang telah disediakan secara berkala.

Pasal 9

(1)Pemenuhan indikator hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan upaya:
1. a.pencegahan pernikahan usia Anak;
2. b.menyediakan lembaga konsultasi keluarga; dan
3. c.menyediakan lembaga kesejahteraan sosial.
(2)Upaya pencegahan pernikahan usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
1. a.pemerintah desa/kelurahan domisili Anak berkewajiban untuk memberi nasihat agar Anak dapat menunda perkawinan hingga usia dewasa;
2. b.melakukan asesmen psikologi oleh Dinas yang mengampu urusan Perlindungan Anak di Daerah;
3. c.melakukan asesmen kesehatan reproduksi oleh Dinas yang mengampu urusan kesehatan di Daerah; dan/atau
4. d.melakukan pendidikan pra-nikah kepada calon pengantin Anak yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Daerah.
(3)Lembaga konsultasi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak di Daerah diantaranya;
1. a.bina keluarga balita;
2. b.bina keluarga remaja;
3. c.pusat pembelajaran keluarga;
4. d.pusat pelayanan keluarga sejahtera; dan
5. e.pusaka sakinah.
(4)Lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan lembaga sosial Anak di Daerah disediakan oleh Dinas yang mengampu urusan sosial Daerah.

Pasal 10

(1)Pemenuhan indikator hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan dengan cara:
1. a.menekan angka kematian bayi tahap kehamilan;
2. b.menekan angka kematian bayi tahap persalinan;
3. c.mencegah kekurangan gizi pada balita;
4. d.memastikan ASI Eksklusif kepada bayi;
5. e.menyediakan ruang laktasi pada fasilitas umum, fasilitas pemerintah dan perkantoran swasta;
6. f.memastikan setiap bayi di Daerah mendapatkan imunisasi dasar lengkap; dan
7. g.menyediakan kawasan bebas rokok. 6
(2)Menekan angka kematian bayi tahap kehamilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memastikan:
1. a.ibu hamil memperoleh pelayanan dan konseling kesehatan;
2. b.ibu hamil memperoleh stimulasi dan gizi agar kehamilan berlangsung sehat dan janinnya lahir sehat dan cerdas;
3. c.ibu hamil memperoleh rangkaian pemeriksaan guna deteksi dini masalah, penyakit dan penyulit/komplikasi kehamilan;
4. d.ibu hamil memperoleh pengetahuan tentang persalinan yang bersih dan aman;
5. e.ibu hamil memperoleh informasi perencanaan antisipasi dan persiapan dini untuk melakukan rujukan jika terjadi penyulit/komplikasi;
6. f.ibu hamil memperoleh informasi penatalaksanaan kasus serta rujukan cepat dan tepat waktu bila diperlukan;
7. g.ibu hamil mendapatkan hak keterlibatan ibu hamil, suami, dan keluarganya dalam menjaga kesehatan dan gizi ibu hamil, menyiapkan persalinan dan kesiagaan bila terjadi penyulit/komplikasi; dan
8. h.ibu hamil mendapatkan pemeriksaan rutin.
(3)Menekan angka kematian bayi tahap persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memastikan:
1. a.setiap persalinan ibu hamil di Daerah harus dilaksanakan pada Fasilitas Kesehatan yang telah memenuhi standar persalinan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
2. b.dalam kaitannya persalinan tidak dapat dilakukan pada Fasilitas Kesehatan dengan alasan kondisi geografi yang menyulitkan, maka persalinan tetap dapat dilaksanakan dengan minimal dibantu oleh dua tenaga kesehatan; dan
3. c.dalam kaitannya persalinan dengan risiko harus dilakukan pada Fasilitas Kesehatan dengan standar persalinan dengan risiko sebagaimana standarisasi fasilitas persalinan Menteri Kesehatan.
(4)Mencegah kekurangan gizi pada balita sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c dilakukan dengan memastikan:
1. a.ibu memperoleh informasi tentang makanan pendamping air susu ibu; dan
2. b.terdapat tenaga konselor makanan pendamping air susu ibu.
(5)Memastikan ASI Eksklusif kepada bayi, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d dilakukan dengan memastikan:
1. a.bayi mendapatkan ASI Eksklusif hingga berusia 6 (enam) bulan; dan
2. b.tersedianya konselor laktasi yang tersertifikasi dalam membantu ibu yang terdapat masalah menyusui.
(6)Menyediakan ruang laktasi pada fasilitas umum, fasilitas pemerintah dan perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing tempat.
(7)Memastikan setiap bayi di Daerah mendapatkan imunisasi dasar lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan pada saat bayi berusia 0-24 (nol sampai dengan dua puluh empat) bulan.

Pasal 11

Pemenuhan indikator klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dalam Pasal 7 huruf d dilakukan dengan cara:

a.meningkatkan angka partisipasi pendidikan Anak usia dini;
b.kampanye dan penggerakan wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
c.standarisasi sekolah ramah Anak;
d.transportasi ramah Anak; dan 7
e.tersedianya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah Anak, di luar sekolah, yang dapat diakses oleh semua Anak.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…