DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang sistem manajemen keamanan informasi pada sistem pemerintahan berbasis elektornika; ketentuan umum; kebijakan internal manajemen keamanan informasi; penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penerapan standar SNI ISO/IEC 27001 menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan keamanan, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah potensi ancaman siber yang dapat mengganggu pelayanan serta stabilitas pemerintahan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; SALINAN SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6400);
6.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
8.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI PADA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3.Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6.Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disingkat TIK adalah terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi.
7.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
8.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9.Data adalah tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi.
10.Informasi adalah satu atau sekumpulan Data, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, eletronic data interchange, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
11.Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan.
12.Infrastruktur adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
13.Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang selanjutnya disingkat SMKI adalah sistem manajemen untuk membangun, mengimplementasikan, mengoperasikan, memonitor, meninjau, memelihara dan meningkatkan Keamanan Informasi berdasarkan pendekatan risiko.
14.Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersedian, dan kenirsangkalan informasi.
15.Risiko adalah segala kejadian dalam setiap aktivitas yang mungkin timbul karena faktor ketidakpastian, yang mengandung potensi untuk menghambat pencapaian sasaran kinerja dari layanan Sistem Elektronik.
16.Manajemen Risiko adalah aktivitas terkoordinasi untuk identifikasi, penilaian, dan penentuan prioritas risiko yang kemudian akan dikelola, dipantau, dan dikontrol untuk mengurangi dampak dan/atau kemungkinan terjadinya risiko tersebut.
17.Rencana Tindak Lanjut Risiko adalah yang selanjutnya disebut RTL Risiko respon yang direncanakan manajemen untuk menindaklanjuti hasil evaluasi risiko.
18.Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
19.Audit Keamanan Informasi adalah Audit TIK cakupan Keamanan Informasi.
20.Auditor Keamanan Informasi adalah orang yang memiliki kompetensi untuk melakukan Audit Keamanan Informasi.
21.Audit Internal Keamanan Informasi adalah Audit Keamanan Informasi yang dilaksanakan oleh Auditor Keamanan Informasi internal Pemerintah Daerah.
22.Audit Eksternal Keamanan Informasi adalah Audit Keamanan Informasi yang dilaksanakan oleh Auditor Keamanan Informasi dari luar Pemerintah Daerah yang memiliki sertifikasi sebagai Auditor Keamanan Informasi.
23.Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
24.Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha yang berbadan hukum.
25.Insiden Siber adalah satu atau serangkaian kejadian yang mengganggu atau mengancam Keamanan Informasi antara lain namun tidak terbatas pada web defacement, malware, unauthorized access, data breach, dan distributed denial of service.
26.Tim Tanggap Insiden Siber yang selanjutnya disingkat TTIS adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab menangani Insiden Siber dalam ruang lingkup yang ditentukan terhadapnya.
27.Tim Pengelola SMKI yang selanjutnya disebut Tim SMKI adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab untuk menyusun, mengkomunikasikan, memastikan, dan memantau pelaksanaan SMKI di Pemerintah Daerah.
28.Pihak Ketiga adalah orang perorangan atau organisasi, yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang berinteraksi dengan data dan sistem pemerintahan mencakup namun tidak terbatas pada tenaga ahli, konsultan perorangan, vendor, penyedia layanan, kontraktor, atau model mitra bisnis lainnya.
29.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB II

KEBIJAKAN INTERNAL MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

Pasal 2

(1)Kebijakan internal manajemen Keamanan Informasi SPBE meliputi:
1. a.ruang lingkup;
2. b.penanggung jawab SMKI;
3. c.perencanaan;
4. d.dukungan pengoperasian;
5. e.kendali keamanan;
6. f.audit Keamanan Informasi; dan
7. g.evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan Keamanan Informasi.
(2)Kendali keamanan sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
1. a.keamanan sumber daya manusia;
2. b.keamanan aset informasi;
3. c.keamanan akses;
4. d.keamanan kriptografi;
5. e.keamanan fisik dan lingkungan;
6. f.keamanan operasional;
7. g.keamanan komunikasi;
8. h.keamanan pengembangan dan pemeliharaan;
9. i.keamanan Pihak Ketiga;
10. j.manajemen Insiden Siber;
11. k.manajemen keberlangsungan layanan informasi; dan
12. l.pengendalian kepatuhan;

Pasal 3

(1)Ruang lingkup manajemen Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.manajemen keamanan Data dan Informasi SPBE;
2. b.manajemen keamanan Aplikasi SPBE;
3. c.manajemen keamanan Infrastruktur SPBE; dan
4. d.manajemen keamanan sumber daya manusia SPBE.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset Daerah yang harus diamankan dalam SPBE.

Pasal 4

(1)Penanggung jawab SMKI adalah Sekretaris Daerah selaku koordinator SPBE.
(2)Penanggung jawab SMKI bertanggung jawab:
1. a.memastikan pelaksanaan Kebijakan SMKI;
2. b.menyediakan sumber daya yang memadai untuk menetapkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memantau, meninjau, memelihara, dan meningkatkan SMKI;
3. c.menetapkan kriteria penerimaan risiko dan tingkat risiko yang dapat diterima;
4. d.menetapkan kriteria penerimaan risiko dan tingkat risiko yang dapat diterima;
5. e.menetapkan arsitektur Keamanan Informasi;
6. f.menetapkan peta rencana 5 (lima) tahun dan sasaran Keamanan Informasi tahunan;
7. g.melakukan tinjauan secara berkala atas pelaksanaan kebijakan SMKI; dan
8. h.menyampaikan kinerja pelaksanaan kebijakan SMKI kepada Bupati.
(3)Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanggung jawab SMKI dibantu oleh Tim SMKI.

Pasal 5

(1)Penanggung jawab SMKI bersama dengan Tim SMKI menjalankan pengelolaan Keamanan Informasi.
(2)Ketua Tim SMKI dijabat oleh Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
(3)Ketua Tim SMKI memiliki kewenangan dalam menentukan komposisi, kualifikasi, dan jumlah anggota tim.
(4)Tim SMKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:
1. a.menyusun, mengkomunikasikan, dan memantau pelaksanaan kebijakan SMKI;
2. b.melakukan analisis kebutuhan Keamanan Informasi;
3. c.merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program kerja dan anggaran Keamanan Informasi;
4. d.memastikan seluruh pembangunan/pengembangan aplikasi dan infrastruktur informasi termasuk yang dilakukan oleh Pihak Ketiga, minimal memenuhi Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber;
5. e.memastikan peningkatan kesadaran, kepedulian, dan kepatuhan oleh seluruh pegawai terhadap kebijakan, prosedur, dan standar Keamanan Informasi;
6. f.memastikan diterapkannya perjanjian menjaga kerahasiaan aset informasi yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerahasiaan;
7. g.mengendalikan dan menjaga kemutakhiran kebijakan, prosedur, dan standar Keamanan Informasi;
8. h.memfasilitasi pelaksanaan audit internal dan audit eksternal Keamanan Informasi baik secara mandiri melalui PD yang menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pengawasan maupun melalui pihak yang berkompeten di bidang audit Keamanan Informasi yang ditunjuk sebagai konsultan;
9. i.memastikan diterapkannya manajemen risiko, manajemen insiden siber, dan manajemen aset dalam pelaksanaan pengamanan aset Informasi;
10. j.mendorong perbaikan penerapan Keamanan Informasi berdasarkan hasil temuan audit internal dan audit eksternal; dan
11. k.menyusun laporan evaluasi penerapan Kebijakan SMKI dan menyampaikannya kepada penanggung jawab SMKI.
(5)Pembentukan Tim SMKI ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Audit internal Keamanan Informasi dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pengawasan.
(2)Dalam melaksanakan audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD yang menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pengawasan bertanggung jawab:
1. a.menyusun pedoman Audit Internal Keamanan Informasi;
2. b.menyusun perencanaan Audit Internal Keamanan Informasi;
3. c.melaksanakan Audit Internal Keamanan Informasi;
4. d.memberikan rekomendasi perbaikan atas hasil temuan Audit Internal Keamanan Informasi;
5. e.menyusun laporan hasil Audit Internal Keamanan Informasi; dan
6. f.menyampaikan laporan hasil Audit Internal Keamanan Informasi kepada penanggung jawab SMKI.

Pasal 7

Analisis kebutuhan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b diselenggarakan dengan cara:

a.mengidentifikasi aplikasi dan infrastruktur untuk Keamanan Informasi;
b.mengidentifikasi standar kompetensi personel Keamanan Informasi; dan
c.mengidentifikasi program peningkatan kompetensi Keamanan Informasi dan penanggulangan Insiden Siber.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah sebagai Penyelenggara SPBE yang merupakan Sistem Elektronik Lingkup Publik, melakukan kategorisasi setiap sistem elektronik yang dimilikinya sebagai salah satu dasar dalam pelaksanaan Keamanan Informasi.
(2)Kategorisasi sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan Keamanan Informasi dilakukan dengan memperhatikan berbagai risiko yang dapat mengakibatkan terjadinya kegagalan Keamanan Informasi di Pemerintah Daerah.
(2)Dalam melaksanakan perencanaan Keamanan Informasi, Tim SMKI melakukan manajemen risiko Keamanan Informasi yang meliputi:
1. a.menyusun penilaian risiko Keamanan Informasi dengan mengidentifikasi ancaman, kerentanan, peluang, dan dampak apabila risiko terjadi;
2. b.menyusun RTL bersama dengan PD terkait; dan
3. c.melakukan sosialisasi dan komunikasi RTL kepada para pemilik risiko.
(3)Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan jika ada perubahan aset atau proses bisnis yang berdampak signifikan terhadap profil risiko yang ditetapkan.

Pasal 10

(1)Tim SMKI menyusun program kerja Keamanan Informasi berdasarkan RTL sebagai wujud realisasi atas tindak lanjut risiko Keamanan Informasi.
(2)Program kerja Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.edukasi kesadaran Keamanan Informasi;
2. b.penilaian kerentanan Keamanan Informasi;
3. c.peningkatan Keamanan Informasi;
4. d.penanganan insiden siber; dan
5. e.audit Keamanan Informasi.
(3)Program kerja Keamanan Informasi dituangkan dalam peta rencana Keamanan Informasi yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat sasaran tahunan.
(4)Peta rencana Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian dari peta rencana SPBE.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…