Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) adalah lembaga pemerintahan daerah yang mengemban mandat untuk menyelenggarakan otonomi daerah, memastikan pembangunan yang merata, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik. Keberadaan Pemkab Beltim sangat signifikan dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam konteks lokal, menjawab kebutuhan spesifik daerah, dan mengimplementasikan program pembangunan yang relevan. Ruang lingkup operasional Pemkab Beltim mencakup regulasi daerah, penyediaan layanan publik esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan, hingga pelaksanaan program pembangunan strategis melalui digitalisasi pemerintahan dan transparansi anggaran. Melalui berbagai inisiatif seperti piloting digitalisasi bansos dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemkab Beltim secara aktif berkontribusi pada agenda transformasi nasional.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan otonomi, serta menyediakan pelayanan publik esensial bagi masyarakatnya. Kehadiran lembaga ini sangat vital dalam memastikan pembangunan yang merata, pengelolaan sumber daya daerah yang efektif, dan peningkatan kesejahteraan di wilayah Belitung Timur. Pemkab Beltim bertanggung jawab untuk menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam konteks lokal, sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.
Ruang lingkup kerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan. Dalam regulasi, Pemkab Beltim menetapkan peraturan daerah dan kebijakan tata ruang, sementara dalam pelayanan, mereka menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan perizinan. Dari sisi program, Pemkab Beltim merencanakan dan melaksanakan berbagai proyek strategis daerah serta program-program yang mendukung visi dan misi kepala daerah.
Beberapa program strategis yang diimplementasikan mencakup Daftar Proyek Strategis Daerah 2025, Rencana Pengadaan Barang/Jasa melalui e-purchasing, dan Piloting Digitalisasi Bansos. Intervensi ini menunjukkan komitmen terhadap modernisasi, transparansi, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan. Selain itu, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), TRAWANG (Transparansi Wilayah Anggaran), dan Sistem Monitoring Pembangunan Partisipatif (SIMPOR) menjadi pilar utama dalam meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berkontribusi signifikan pada isu-isu nasional melalui perannya dalam digitalisasi pemerintahan, transparansi, dan peningkatan pelayanan publik. Sebagai salah satu dari 42 kabupaten/kota yang ditunjuk untuk piloting digitalisasi bansos, Beltim aktif mendukung agenda transformasi digital nasional. Partisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026 dan Seleksi CPNS 2024 juga menunjukkan kontribusi aktif dalam pengumpulan data dan manajemen sumber daya manusia aparatur negara.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk berbagai keperluan, mulai dari administrasi kependudukan melalui Halo Dukcapil hingga perizinan usaha melalui siCantik atau OSS. Mereka juga dapat menyampaikan pengaduan, mencari informasi publik melalui PPID Beltim, atau mengakses layanan kesehatan dan bantuan sosial. Berbagai layanan ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui mandat yang diemban, ruang lingkup yang luas, serta program-program strategis yang inovatif, Pemkab Beltim terus berupaya meningkatkan kualitas hidup warganya dan berkontribusi pada pembangunan nasional. Komitmen terhadap digitalisasi dan partisipasi publik menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur No. 1 Tahun 2016
Dalam Peraturan ini diatur tentang: maksud, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan desa wisata. Selain itu, diatur pula mengenai pencanangan dan penetapan desa wisata, serta pembangunan desa wisatal. Jenis pembangunan desa wisata meliputi industry Desa Wisata, objek Desa Wisata, pemasaran Desa Wisata, dan kelembagaan Desa Wisata. Untuk kepentingan pembangunan Desa Wisata ditetapkan pengelola Desa Wisata. Dalam rangka pengembangan Desa Wisata, dilakukan pengembangan daya tarik wisata. Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata pengembangan Desa Wisata didukung dengan usaha pariwisata yang baik. Perda ini juga mengatur mengenai kewajiban pemerintah daerah terkait dengan Desa Wisata. Dalam rangka peningkatan promosi Desa Wisata, Pemerintah daerah dapat mengangkat Duta Wisata.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2025
Dalam peraturan ini mengatur tentang standar harga satuan tahun anggaran 2026; ketentuan umum; standar harga satuan; penutup.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2025
Dalam peraturan ini mengatur tentang pakaian dinas aparatur sipil negara; ketentuan umum; pakaian dinas aparatur sipil negara; atribut dan kelengkapan pakaian dinas; pendanaan; pembinaan dan pengawasan; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup;
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan Daerah ini mengubah ketentuan Pasal 2, dan Pasal 50.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur No. 9 Tahun 2016
Dalam Peraturan ini diatur tentang: pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yg memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2022
PERDA ini mengatur mengenai Izin Pengiriman Barang Tertentu.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2025
Dalam peraturan ini mengatur tentang teknis pemberian tunjangan hari raya dangaji ketiga belas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025; ketentuan umum; pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas; pembayaran; pendanaan; ketentuan penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur No. 13 Tahun 2016
Dalam Peraturan ini mengubah Pasal 19 huruf g, Pasal 64, menghapus Pasal 36 ayat (4), Pasal 48 ayat (3), Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, menyisipkan 4 pasal baru diantara BAB XXV dan BAB XXVI yakni Pasal 115 A, 115 B, 115 C, 115 D.