DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 19 tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan daerah; ketentuan umum; bapperida; jabatan perangkat daerah; ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah; SALINAN SALINAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 192);
8.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 137);
17.Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 19); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 19) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 7, angka 16, diubah dan ditambahkan 4 (empat) angka yakni angka 19, angka 20, angka 21 dan angka 22 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
2.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur
3.Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
4.Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Belitung Timur.
8.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur.
9.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
10.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur.
11.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.
12.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
13.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
14.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
16.Eselon adalah tingkatan jabatan manajerial.
17.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
18.Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
19.Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
20.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daeerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
22.Rencana Pembangunan Tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2.Judul BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
3.Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

BAPPERIDA

Pasal 2

(1)Bapperida berkedudukan sebagai PD yang merupakan pelaksana kebijakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(2)Bapperida dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Bapperida terdiri dari:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, terdiri atas:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional;
3. c.Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
4. d.Bidang Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. e.Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
6. f.Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi Bapperida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5.Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan keluaran dan hasil penyusunan dan pelaksanaan pembangunan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian analisis dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan Daerah secara holistik-tematik, integratif dan spasial, dalam bidang:
  1. 1.perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
  2. 2.perencanaan pembangunan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan.
2. b.perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan;
3. c.perumusan kebijakan terkait bidang penelitian dan pengembangan Daerah;
4. d.perumusan kebijakan perencanaan Daerah jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;
5. e.pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan baik bersifat vertikal (antara Daerah dengan pusat dan provinsi) maupun horizontal (antarPD);
6. f.pembinaan dan pengawasan pembangunan kebun raya dan pengelolaan kebun raya; dan
7. g.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
  1. 6.Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang menyangkut perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Bapperida.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan rencana kerja pertahun anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan tugas, fungsi, dan rencana;
2. b.pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
3. c.pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
4. d.pelaksanaan pengusulan pegawai dan pengangkatan dalam jabatan;
5. e.perencanaan peningkatan keterampilan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan teknis, struktural, dan fungsional;
6. f.pengumpulan data dan penyiapan bahan usul, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pemberian penghargaan, penempatan formasi, kesejahteraan pegawai, mutasi dan pemberhentian pegawai, pendidikan dan pelatihan, ujian pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, tugas belajar, pembuatan kartu pegawai, asuransi kesehatan, tabungan dan asuransi pensiun, dan kartu suami/istri;
7. g.penyusunan daftar urut kepangkatan serta pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian;
8. h.penyiapan bahan penetapan pengelolaan keuangan Daerah, bendahara, dan bendahara pembantu;
9. i.pelaksanaan dan mengatur fasilitasi rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
10. j.pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban kantor;
11. k.penatausahaan daftar inventaris arsip dan dokumentasi;
12. l.pelaksanaan inventarisasi permasalahan sesuai bidang tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah; dan
13. m.pelaksanaan penyusunan laporan Subbagian.
(3)Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

7.Ketentuan ayat (2) Pasal 7, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam memimpin, mengoordinasikan, dan melaksanakan tugas perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
1. a.pengoordinasian penyusunan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
2. b.pengoordinasian penyusunan analisa dan pengkajian perencanaan kewilayahan;
3. c.pengoordinasian penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD;
4. d.pengoordinasian pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
5. e.pengintegrasian dan harmonisasi program pembangunan di Daerah;
6. f.perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;
7. g.pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran Daerah;
8. h.pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, serta hasil rencana pembangunan;
9. i.pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
10. j.pelaksanaan analisa permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
11. k.pengoordinasian pembinaaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan;
12. l.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
13. m.pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
14. n.penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah; dan
15. o.pengendalian pelaksanaan kerja sama Daerah.
(3)Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

8.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengendalian invensi dan inovasi di Daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
2. b.penyusunan perencanaan program dan anggaran, kelembagaan dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
3. c.koordinasi penyusunan atas rencana induk dan peta jalan serta perencanaan, program, anggaran, kelembagaan dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah;
4. d.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, invensi dan inovasi, kerja sama invensi dan inovasi serta kemitraan invensi dan inovasi di Daerah;
5. e.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, kerjasama invensi dan inovasi serta kemitraan invensi dan inovasi di Daerah;
6. f.pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
7. g.pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
8. h.koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dihasilkan lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah; dan
9. i.koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah.
(3)Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

9.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pada Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, pendidikan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, kesatuan bangsa dan politik, unsur penunjang Urusan Pemerintahan perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
1. a.pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
2. b.pengoordinasian penyusunan rencana strategis PD dan rencana kerja PD;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan Daerah;
4. d.pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
5. e.pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada PD; dan
6. f.pengoordinasian monitoring dan evaluasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
(3)Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

10.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, tenaga kerja, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, kehutanan suburusan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, energi dan sumber daya mineral sub urusan energi baru terbarukan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:
1. a.pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
2. b.pengoordinasian penyusunan rencana strategis PD dan rencana kerja PD;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan Daerah;
4. d.pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
5. e.pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada PD; dan
6. f.pengoordinasian monitoring dan evaluasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan bidang Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.
(3)Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

11.Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 68

(1)Kepala Badan Daerah merupakan Jabatan Manajerial Eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)Sekretaris pada Badan Daerah merupakan Jabatan Manajerial Eselon IIIa atau jabatan administrator.
(3)Kepala Pelaksana BPBD merupakan Jabatan Manajerial Eselon IIIa atau setara dengan jabatan administrator.
(4)Kepala Bidang pada Badan Daerah merupakan Jabatan Manajerial Eselon IIIb atau jabatan administrator.
(5)Kepala Subbagian, Kepala Subbidang pada Badan Daerah merupakan Jabatan Manajerial Eselon IVa atau jabatan pengawas.
(6)Kepala Sekretariat BPBD merupakan Jabatan Manajerial Eselon IVa atau setara dengan jabatan pengawas.
(7)Kepala Seksi merupakan Jabatan Manajerial Eselon IVa atau setara dengan jabatan pengawas. LLAH, S.H. ina Tk.I/IV.b 10602 200604 1 005 Salinan s suai dengan aslinya KE GIAN HUKUM, Diundangkan di Manggar pada tanggal 25 Agustus 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, ttd HENDRI YANI BERITA DAERAH KABUPATENBELITUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 19 Ditetapkan di Manggar pada tanggal 25 Agustus 2025 BUPATI BELITUNG TIMUR, ttd KAMARUDIN MUTEN Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II Penataan/penyesuaian PD mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mi dilaksanakan paling lambat tanggal 15 November 2025.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…