DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri; ketentuan umum; prinsip pejalanan dinas; pelaksanaan perjalanan dinas; biaya perjalanan dinas; pelaksanaan dan prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas; pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas; pengendalian internal; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pejabat Daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu adanya peraturan yang mengatur pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
c.bahwa perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan berdasarkan standar harga satuan regional yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional; SALINAN SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2.Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belitung Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5.Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur.
6.Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur.
7.Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur.
8.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9.Pihak lain adalah pihak selain Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan anggota DPRD dan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk menghadiri atau melaksanakan kegiatan tertentu.
10.Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Pe merintah Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
11.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
12.Unit Kerja adalah unit kerja PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
13.Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat Daerah, Pegawai ASN, dan pihak lain melewati batas kota dan dalam kota dari Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke Tempat Kedudukan semula dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara/Daerah.
14.Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan Pihak Lain.
15.Pelaksana SPD adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
16.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD/Unit Kerja yang bersangkutan.
17.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada PD/Unit Kerja yang bersangkutan.
18.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah PA yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompentensi sesuai dengan bidang tugas Pejabat Pembuat Komitmen.
19.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada PD.
20.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada unit kerja PD.
21.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
22.Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
23.Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor Pelaksana SPD atau tempat menginap bagi Pelaksana SPD dengan lebih dari 1 (satu) tujuan Perjalanan Dinas.
24.Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
25.Satuan biaya transport adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat/kapal/bus/kereta api pergi pulang (pp) dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan dan kedatangan menuju Tempat Tujuan dan sebaliknya.
26.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
27.Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai ASN dan pihak lain yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:
1. a.Perjalanan Dinas yang melewati batas kota (luar kota); dan
2. b.Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam kota.
(3)Perjalanan Dinas yang melewati batas kota (luar kota) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di Luar Daerah.
(4)Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam Daerah.
(5)Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
1. a.Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
2. b.Perjalanan Dinas yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

BAB II

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

(1)Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
1. a.selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
2. b.ketersediaan anggaran dan kesesuian dengan pencapaian kinerja PD/Unit Kerja;
3. c.efisiensi penggunaan belanja Daerah; dan
4. d.akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.
(2)Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam hal sebagai berikut:
1. a.kepastian tidak terdapat pelaksanaan Perjalanan Dinas yang tumpang tindih atau rangkap;
2. b.tidak terdapat pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dipisahkan apabila suatu Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta, Tempat Tujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama;
3. c.Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan oleh Pelaksana SPD yang dapat memberikan kontribusi nyata dari hasil yang akan dicapai dari Perjalanan Dinas; dan
4. d.mengutamakan pencapaian kinerja dengan pagu anggaran yang tersedia.
(3)Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.atasan Pelaksana SPD dalam menerbitkan surat tugas dan SPD;
2. b.PPK dalam melakukan pembebanan biaya Perjalanan Dinas;
3. c.PA/KPA dalam melakukan pengujian dan penerbitan perintah pembayaran;
4. d.bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan pengujian atas pembayaran kepada Pelaksana SPD; dan
5. e.Pelaksana SPD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.

BAB III

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:

a.pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b.mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
c.pengumandahan (detasering)/penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu;
d.menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
e.menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai ASN atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
f.memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
g.mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai ASN;
h.penugasan untuk mengikuti pendidikan setara diploma/S1/S2/S3; dan
i.mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 5

(1)Perjalanan Dinas oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam surat tugas.
(2)Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
1. a.Bupati/penjabat Bupati/penjabat sementara Bupati/pelaksana tugas Bupati untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh:
  1. 1.Bupati/penjabat Bupati/penjabat sementara Bupati/ pelaksana tugas Bupati;
  2. 2.Wakil Bupati;
  3. 3.jabatan pimpinan tinggi pratama/pelaksana tugas jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
  4. 4.jabatan administrator/pelaksana tugas administrator yang memegang jabatan kepala Perangkat Daerah atau camat.
2. b.Ketua DPRD/pelaksana tugas Ketua DPRD/Ketua DPRD sementara untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Ketua DPRD/pelaksana tugas Ketua DPRD/Ketua DPRD sementara, wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD;
3. c.Sekretaris Daerah/Penjabat Sekretaris Daerah/pelaksana tugas Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh jabatan administrator/pelaksana tugas administrator, jabatan pengawas/pelaksana tugas pengawas, jabatan pelaksana/fungsional dan Pihak Lain pada sekretariat Daerah;
4. d.Kepala PD/pelaksana tugas Kepala PD/pelaksana harian Kepala PD untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh administrator/pelaksana tugas administrator, jabatan pengawas/pelaksana tugas pengawas, jabatan pelaksana/fungsional dan Pihak Lain di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
(3)Dalam hal pejabat penerbit surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sedang melaksanakan cuti, kewenangan penerbitan surat tugas dapat dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.
(4)Dalam hal Pelaksana SPD berasal dari luar PD/Unit Kerja, surat tugas diterbitkan oleh Kepala PD/Unit Kerja penyelenggara kegiatan.
(5)Pejabat penerbit surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dapat memerintahkan pihak lain di luar Pejabat Daerah/Pegawai ASN secara selektif, untuk melakukan Perjalanan Dinas.
(6)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Daerah, digolongkan setingkat Pegawai ASN Golongan I.
(7)Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan:
1. a.pemberi tugas;
2. b.pelaksana tugas;
3. c.waktu pelaksanaan tugas;
4. d.tempat pelaksanaan tugas;
5. e.maksud pelaksanaan tugas; dan
6. f.dasar penugasan.
(8)Pembebanan terhadap biaya Perjalanan Dinas di dalam kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b, dicantumkan dalam surat tugas.

Pasal 6

(1)Bentuk formulir surat tugas yang diterbitkan oleh Bupati/penjabat Bupati/penjabat sementara Bupati/pelaksana tugas Bupati dan Wakil Bupati menggunakan Lambang Negara.
(2)Bentuk formulir surat tugas yang diterbitkan oleh Ketua DPRD/pelaksana tugas Ketua DPRD/Ketua DPRD sementara menggunakan Kop Naskah Dinas DPRD.
(3)Bentuk formulir surat tugas yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah/Penjabat Sekretaris Daerah/pelaksana tugas Sekretaris Daerah menggunakan Kop Sekretariat Daerah.
(4)Bentuk formulir surat tugas yang diterbitkan Kepala PD/pelaksana tugas Kepala PD/pelaksana harian Kepala PD menggunakan Kop Naskah Dinas PD terkait.
(5)Bentuk formulir surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Surat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menjadi dasar penerbitan SPD.
(2)SPD sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh PPK/KPA/PA kegiatan yang berkenaan dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas.
(3)Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kepala PD, atau Kepala Unit Kerja mengesahkan tanggal keberangkatan dari Tempat Kedudukan.
(4)Pejabat/pihak yang mengesahkan tanggal kedatangan di Tempat Tujuan dan tanggal keberangkatan dari Tempat Tujuan adalah pejabat/pihak yang berwenang untuk mengesahkan yang terkait langsung dengan maksud/tujuan dari Perjalanan Dinas.
(5)Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan/cacat dalam hal penulisan.
(6)Dalam hal terjadi perubahan untuk menyesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya dilakukan dengan coretan/digaris horisontal dan dibubuhi paraf oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 8

(1)Dalam penerbitan SPD, PPK/PA/KPA berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.
(2)Dalam menerbitkan SPD, PPK/PA/KPA harus mencantumkan pembebanan anggaran pada instansi dan akun/kode rekening yang berkenaan.

Pasal 9

(1)Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas diselenggarakan dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya dengan beban biaya oleh satuan kerja penyelenggara, penerbitan SPD dapat dibuat secara kolektif dengan melampirkan daftar peserta yang telah disahkan oleh PPK pada satuan kerja penyelenggara.
(2)Daftar peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format dan petunjuk pengisian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Bentuk formulir SPD menggunakan kop Naskah Dinas PD/ Unit Kerja pelaksana kegiatan.
(4)SPD dibuat sesuai dengan format dan petunjuk pengisian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 10

(1)Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen sebagai berikut:
1. a.uang harian;
2. b.uang representasi;
3. c.biaya transportasi;
4. d.biaya penginapan;
5. e.biaya sewa kendaraan;
6. f.biaya menjemput/mengantar jenazah.
(2)Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang SHS.
(3)Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan ketentuan:
1. a.uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi SHS Biaya Perjalanan Dinas;
2. b.uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi SHS Biaya Perjalanan Dinas;
3. c.biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran riil berdasarkan fasilitas transportasi;
4. d.biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran riil dan tidak melewati batas tertinggi sebagaimana ditetapkan dalam SHS Biaya Perjalanan Dinas;
5. e.biaya sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran riil; dan
6. f.biaya menjemput/mengantar jenazah dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran riil.
(4)Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan DPRD disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Bupati dan biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD selain biaya Representasi disetarakan dengan pejabat pimpinan tinggi pratama.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…