DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Tujuan, Sumber dan Proposi Alokasi Dana Desa; Bab 3. Rumus Penetapan Alokasi dana Desa; Bab 4. Penyaluran dan Penggunaan; Bab 5. Pertanggungjawaban; Bab 6. Sanksi; Bab 7. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2024; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lernbaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); d. Dipindai dengan Cam Scanner
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2021 tentang Sadan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6623);
5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 1 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Oesa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 sebagaimana telah diubah dcngan Pcraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6 1 1 ) ;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 07);
8.Peraturan Bupati Belu Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 57); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Belu.

2.Bupati adalah Bupati Belu.
3.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang dialrui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Pcmcrintah Dcsa adalah Kcpala Dcsa at.au yang discbut dcngan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. S. Dipindai dengan Cam Scanner
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
9.Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa.
10.Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa .. 1 1 . Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
12.Sisa Lebih Penghitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
13.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14.Rckening Kas Desa adalah rckening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
15.Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
16.Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan keschatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten.
17.Peserta adalah kepala desa dan perangkat desa yang telah membayar iuran jaminan kesehatan.
18.Pemberi kerja adalah Pemerintah daerah kabupaten.
19.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
20.Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayar melalui suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau dilakukan.

Pasal 2

(1)ADD untuk setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
1. a.alokasi dasar; dan
2. b.alokasi formula. Dipindai dengan Cam Scanner
(2)Alokasi dasar scbagaimana dimaksud pada ayat ( l ) huruf a ditetapkan secara proporsional sesuai jumlah pcnduduk sctiap dcsa dengan kctentuan :
1. a.Jumlah penduduk 1 - 3 . 0 0 0 : Rp. 695.041.000,
2. b.Jumlah penduduk 3.001 - 6.000 Rp. 783.042.000,-
3. c.Jumlah penduduk 6.001 - 9.000 : Rp. 873.043.000,
4. d.Jumlah penduduk 9.000 - 10.000 : Rp. 885.041.000,
(3)Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa dengan bobot sebagai berikut:
1. a.10% (sepuluh per seratus) untukjumlah penduduk desa;
2. b.50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan desa;
3. c.15% (lima belas per seratus) untuk luas wilayah desa; dan
4. d.25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
(4)Jumlah penduduk, Angka kemiskinan desa, tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing ditunjukan oleh miskin desa dan 1KG desa.

BAB II

TUJUAN, SUMBER DAN PROPORSI ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

(1)ADD bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa.
(2)ADD bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.
(3)Alokasi ADD adalah paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB III

RUMUS PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

(1)Penetapan ADD untuk tiap desa dengan menggunakan rumus sebagai berikut: W = ( 0 , 1 0 x Zl) + (0,50 x Z2) + (0,15 x Z3) +(0,25 x Z4) Keterangan : W = ADD setiap desa yang dihitung berdasarkan klaster jurnlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa. Z 1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa. Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa. Z3 = Rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa. Z4 = Rasio 1KG setiap desa terhadap total 1KG desa.
(2)Penetapan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini. ~, Dipindai dengan Cam Scanner G: BABIV PENYALURAN DAN PENGGUNAAN Pasal 5
(1)Penyaluran ADD kepada Desa dilakukan secara bertahap ke Rekening Kas Desa.
(2)Penyaluran ADD kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
1. a.tahap I : paling banyak 70 % dari jumlah total ADD; dan
2. b.tahap II : paling sedikit 30 % darijumlah total ADD.
(3)Persyaratan Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (l} disampaikan kepala desa kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa setelah mendapat rekomendasi dari Camat, dengan ketentuan :
1. a.tahap I 1 . surat permohonan penyaluran ADD dari kepala desa;
  1. 2.rekomendasi camat atas laporan realisasi pelaksanaan APB Desa dan kegiatan tahun anggaran sebelumnya;
  2. 3.peraturan desa tentang RPJM Desa dan Peraturan Desa tentang RKP Desa;
  3. 4.peraturan desa tentang APB Desa;
  4. 5.peraturan desa tentang pertanggungjawaban APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
  5. 6.rencana penggunaan dana;
  6. 7.surat pernyataan tanggungjawab mutlak penggunaan dana tahun anggaran scbclumnya dari kepala desa bermeterai cukup;
  7. 8.rekomendasi atas produk hukum desa dari Bagian hukum Sekretariat Daerah Belu;
  8. 9.berita acara pemeriksaan kas tahun anggaran sebelumnya dari Inspektorat Daerah Kabupaten Belu;
  9. 10.keputusan kepala desa tentang penetapan pelaksana pengelola keuangan desa tahun anggaran berkenaan; 1 1 . foto kopi surat keputusan Bupati tentang pengangkatan kepala desa/penjabat kepala desa.
  10. 12.surat pengantar dari Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ditujukan ke Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah terhadap kelengkapan dokumen penyaluran;
2. b.tahap II berupa : 1 . surat permohonan penyaluran ADD dari kepala desa;
  1. 2.rekomendasi camat terhadap kesesuaian antara rencana pengunaan dan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa tahap sebelumnya;
  2. 3.laporan realisasi pelaksanaan APB Desa tahap sebelumnya;
  3. 4.rencana penggunaan keuangan desa;
  4. 5.foto kopi surat keputusan Bupati tentang pengangkatan kepala desa/ penjabat kepala desa;
  5. 6.keputusan kepala desa tentang penetapan pelaksana pengelola keuangan desa tahun anggaran berkenaan.
  6. 7.surat pengantar dari Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ditujukan ke Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah terhadap kelengkapan dokumen penyaluran; g Dipindai dengan Cam Scanner
(4)ADD digunakan untuk :
1. a.paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa; dan pembayaran jaminan sosial kesehatan kcpala desa dan perangkat desa; dan
2. b.paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk: 1 . penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
  1. 2.operasional Pemerintah Desa;
  2. 3.tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
  3. 4.insentif rukun tetangga dan rukun warga.
(5)Pembayaran jaminan sosial kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibayarkan sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah perbulan, dengan ketentuan:
1. a.4% (empat persen) dibayarkan oleh pemberi kerja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. b.1 % (satu persen) dibayarkan oleh peserta yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(6)Pembayaran jaminan sosial kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1 % (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan melalui pemotongan langsung oleh BUD saat penyaluran ADD dari RKUD ke RKD masing-masing desa yang dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran iuran jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa.
(7)Hasil pemotongan langsung iuran jaminan sosial kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) oleh BUD disetorkan langsung ke rekening BPJS sebagai iuran jarninan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(8)iuran Jaminan kesehatan hasil pemotongan ADD oleh BUD sebesar 1 % (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bagian dari pagu ADD setiap desa. B AB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

(1)Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah Desa.
(2)Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD.
(3)Bentuk pelaporan Pemerintah Desa terhadap kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana penggunaan ADD yang terdiri d ari :
1. a.laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya, yang memuat realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD; dan
2. b.laporan berkala sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan bagian dari laporan semester dan Laporan akhir penggunaan ADD. g Dipindai dengan Cam Scanner
(4)Laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Belu dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa serta camat.
(5)Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa termasuk ADD diadministrasikan oleh Kaur Keuangan Desa sesuai ketentuan dan sebagai bahan evaluasi oleh Inspektorat dan/ atau lembaga pengawas fungsional lainnya.

Pasal 7

( 1) Dalam hal pada penutupan buku kas umurn akhir tahun anggaran terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut dialihkan penggunaannya ke tahun anggaran berikutnya.

(2)ADD yang masih berada di rckening kas umum dacrah dan bclum disalurkan ke rekening kas desa pada tahun anggaran sebelumnya tetap menjadi hak desa dan akan diakumulasikan ke pagu ADD desa yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 8

(1)Dalam hal pemerintah desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD atau laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati dikenai sanksi penundaan penyaluran ADD.
(2)Pengelolaan ADD yang tidak sesuai ketentuan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD secara teknis dilaksanakan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dan Camat.
(2)BPD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa tentang APB Desa.
(3)Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Belu dan aparat pengawas fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 01), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. , Dipindai dengan CamScanner Pasal 1 1 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu. Ditetapkan di Atambua pada tanggal 7 Januari 2025 GUSTINUS ». . ' "TA€ h E PP 'A DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2025 NOMOR 01 Diundangkan di Atambua pada tanggal 7 Januari 2025 ,.E;,$��J;;.""'�..,.__.....---...,.......s DAERAH KABUPATEN BELU,I K Dipindai dengan Cam Scanner .I ; ; I J • [8 [ [ g] 3I E[ 5[ 3[ 3/ 3 z /0J o) o [ o [ ol ol ol ol o z1 -l e g[ y e[ g [ 8s[ 8[ 3/ 6l 6/ 6l 31 51 6 l 5l 8/ 81 /5 ol ol o l o l ol o l o l ol o l o l ol o 5/al3l/31& ol ol ol o l o l o 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3 o o o o l o l o 3/ 3l 3/ 3/ 3) 3l 5l 3 oi l l o l l ~l 6l o 3l 3l 3/ 3l 3l 3 6l l 6l ol o l ey 0 H t 00 , Q ] - O u ] oo oI o o o l o l o oroto /cl l o ] ol ol o [ ] ol c e l o] [ o ] J r ] r v [ t] Io i o l o l o o l o l o o l o l ol o i 6l ol l 6l ol l ~l ol l 6l o (N u0) + l o [ t 6l 5l 61 5l 6 l s cl l cl c l o l c vol gp] vfo z/ o 6181616l6161816 6l ch ol l l l l 5l 3/ 3/ 3/ 3l 3 6l l oi l l c 3l 5/ 3l 3/ 3 l 5/ 5l 5 cl ~l ol l ~ l l cl 3l 3[ 3/ 5l 5l cl l cl c l l c 3/3[3/El3/3[3/5l3/5l3/5 l l c l o l l l c l l l c l l c 3l3/3/3/5l5/5l3/5 s 6l c l l ol ol ol ol l c e I 3 ! € • ii "' 1 5 1 . c t I l p v l @l : t S .IS { 2 £ 1 # # } / £ e S 8 _] El ; 5 + H 5l 1 1 ) ii E] ? gl 2 , i 3l % 1 3 ! l 5 il l % # 5l 3 al z = 0 x &l z zl3 s 5 2 2 z 5 z % 5 t3 ' 7 jE 7 ° ; F E £ i 2 I ! .t %. 1 2 3E p f 3 z c z ( t 3 9 ± z er "' g Dipindai dengan Cam Scanner I 3l 3/ 3l % c o l ol c at t v Go N at a0 •or cloy 0l e 0, c t o o I o oio o o o 5$3/3/5/5l5/3/5 ol l ol ol cl ol ol o t b t u 5 5 5l 5 53l 6 l s o o l o h o ol o 5/ 3/ 5/ 3/ 5] 5/ 3 o o l ol o ol 6 l o 1 8 2/ 1 l 5/ z] 2[ 2 of 0 [ ey e] 0l o1 oy 0y o 0) ci ol o\ 0l o1 o ol o z 53]:]5]3[5][z/ [] [ 3 :] 3 3\ 3] zl [] a[ 8[ 8 ] 3] 3[ 3[ 3[ 5\ /71 8/ 3\ j 5] [; t •1 l 5/ 3/ 3l 5l 53/ 5] 5l 5 t~l e ] sl ~] ~l ol l s] e · I l t. I [ } [ I l [ [; } [ [ [ li p [; [. [ . [ [ [ t [ 5l 5l 3l @l sl 3l s o I o o I o o o 5l 5/ 5/ 5l 5l 5l 5/ 5 l o l l ol cl ol o l o 5l 51 5/ 8 o 6 l l c 3/ 3 5 5/ 8 5l 5 oi o l ol oi oi o o l o •13:/53I5[5EI55% z 10I C\ ol 0l e\ 0 oI o c 3l/ 5l 5/ 3l 3/ 5/ 3 ol c l ol o l l o l 5l5l3l5l5/5/5l% 6 h o\ 6l c 8 8/ 8l 5 cl o l ol o iv e t + o oa td t d

c.o l o. c o o c o l 3 / l cl o] l o] 6 ] c] ] c 3 5(3/5/5/l& ol c o c l 3/ 5 51 l 5 5l 3/ s l ol cl cl ol ol l \ 3\ $1 5/ 8\ 7 1 3 4 6 [ / 8 ] l [ a t 3\5\5l5\3/El3lg .i b e tu ,l e e t c • t c o o o o c o o c /c ] ~ l s] c ] l o ] cl o l c 55El55%IE cl ol l s l ol cl o 3l l 5/ 3l 5/ 5l € l ci o cr o c c $1 3l 31 3 5 @/ :l :, • t t 3l3'5l515//5/% ol o l ol o l c l o sl c 5l sl 5/ 2/ 3/ 3\ 5\ 5) s . . d 9l g[ of t l l 5/ % cl 6l o o l g y o 5l 8\ / 5\ 8 l l ol o $l$ ° °21 g il . " . z ±[ 3/ 5/ 3/ 3/ 3/ / 5/ 3/ 5/ 8l 15l 3 3/ 3[ / 8[ / 3 l ] e l l • ]3]3]3]3/{/3/3]3/] [3] 3 ] 3] 3] 3] 3 :] 5 = /] 5 / 5) 2 5) 5 5) 3 5) 5] [3]5]3]85)5l ; t all5llzll:]5 Hu u s u sj f ; %j j i] %j ] .. :, " 5 :, £c E e l i 3 5 0 ii 2 £ 5l c 1 5 sJ! « = e ?l ' 5 at ll " 32/ %C 5l ? l &1 C ; E " a 5/ / :l f «t e r sli il 5l 3 8 u :, £ 7\ 5 C C c a 5l%e 3l 51 d 5l z. 5 2 ±12 :, 5l % + • .l!l El ?¥ 5 I- .. 0 _, 2 z • z :, £ 3e.. :, :, • :, .., .., � D :, :, / % l 5 8/ ? E 4 c :, al % 31 8 I ±:, u 0 :i 5 { 5 .: z/ 7 {ls z! 5 E g : R ; 3l ¢ 3 5 5 Ii;z Eli 215 - "' t ., 0 Dipindai dengan Cam Scanner

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…