Pemerintah Kabupaten Belu
Pemerintah Kabupaten Belu memiliki mandat utama untuk mewujudkan visi pembangunan daerah "Belu yang Berkualitas, Mandiri, Harmonis, Demokratis, dan Berbudaya" untuk periode 2025-2029. Sebagai daerah perbatasan negara yang strategis, Kabupaten Belu berperan penting dalam menjaga kedaulatan wilayah, memperkuat hubungan sosial-budaya lintas batas, serta menjadi beranda depan Indonesia yang mencerminkan kemajuan dan keterbukaan. Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Belu mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan, yang meliputi penataan birokrasi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah. Selain itu, pemerintah juga berfokus pada pembangunan infrastruktur dan lingkungan berbasis tata ruang, serta pelestarian budaya dan kearifan lokal secara berkelanjutan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Belu
Pemerintah Kabupaten Belu memiliki mandat utama untuk mewujudkan visi pembangunan daerah "Belu yang Berkualitas, Mandiri, Harmonis, Demokratis, dan Berbudaya" untuk periode 2025-2029. Visi ini menggambarkan cita-cita pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat dengan peningkatan kualitas hidup, pelayanan publik, infrastruktur, dan ekonomi yang unggul. Sebagai daerah perbatasan negara yang strategis, Kabupaten Belu berperan penting dalam menjaga kedaulatan wilayah, memperkuat hubungan sosial-budaya lintas batas, serta menjadi beranda depan Indonesia yang mencerminkan kemajuan dan keterbukaan.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Belu mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. Dalam aspek regulasi, pemerintah bertanggung jawab dalam penataan birokrasi daerah dan perencanaan serta pengawasan pembangunan yang selaras antara pusat dan regional. Aspek pelayanan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, serta pelayanan sosial yang adaptif dan inklusif.
Program strategis Pemerintah Kabupaten Belu meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui layanan pendidikan dan kesehatan yang berkeadilan, serta peningkatan ekonomi berbasis potensi daerah. Intervensi lainnya adalah pembangunan infrastruktur dan lingkungan berbasis tata ruang, penataan birokrasi daerah, serta pengembangan dan pelestarian budaya serta kearifan lokal.
Sebagai daerah perbatasan negara, Kabupaten Belu memiliki peran strategis dalam isu nasional, yaitu menjaga kedaulatan wilayah sebagai beranda depan Indonesia. Belu juga berfungsi sebagai jembatan dalam memperkuat hubungan sosial-budaya lintas batas. Selain itu, dengan mengoptimalkan potensi lokal untuk ketahanan pangan, Kabupaten Belu turut berkontribusi pada stabilitas pangan nasional dan pemerataan pembangunan.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Belu dalam berbagai kesempatan, terutama terkait dengan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Ini juga mencakup perizinan dan regulasi terkait kegiatan ekonomi, pembangunan, dan administrasi kependudukan. Partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah juga merupakan interaksi penting.
Pemerintah Kabupaten Belu mengemban mandat penting untuk mewujudkan visi pembangunan yang komprehensif, mencakup peningkatan kualitas SDM, kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal, dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Sebagai daerah perbatasan, Belu memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan memperkuat hubungan lintas batas. Seluruh elemen masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan demi mencapai Belu yang berkualitas, mandiri, harmonis, demokratis, dan berbudaya.
DokumenLihat semua
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belu Nomor 31 Tahun 2025
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; Bab 3. Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan tersebut berisi tentang Peraturan Belu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Belu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan tersebut berisi tentang perubahan ketentuan pada pasal 1; perubahan pada pasal 7; perubahan pada pasal 9;
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belu Nomor 8 Tahun 2025
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Belu Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2025
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Status Kepegawaian; Bab 4. Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN; Bab 5. Pengangkatan Pegawai Non ASN BLUD; Bab 6. Hubungan Kerja; Bab 7. Hak dan Kewajiban; Bab 8. Pembinaan; Bab 9. Pemberhentian; Bab 10. Pembiayaan; Bab 11. Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belu No. 5 Tahun 2015
Peraturan tersebut memuat perubahan ketentuan yaitu ketentuan pasal 1, di antara angka 3 dan angka 4 disisipkan 2 angka yaitu angka 3a dan 3b, di antara angka 18 dan angka 19 disisipkan 1 angka yaitu angka 18a, angka 30 dihapus, dan diantara angka 32 dan 33 disisipkan angka 32a; ketentuan pasal 5 ayat (1) diubah; ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (3) diubah; ketentuan pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah; ketentuan pasal 10 diubah; ketentuan pasal 12 diubah; ketentuan pasal 32 ayat (1) diubah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Sistematika dan Isi RPJMD; Bab 3. Pengendalian dan Evaluasi; Bab 4. Ketentuan Peralihan; Bab 5. Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belu No. 5 Tahun 2014
Peraturan tersebut berisi tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu