DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Dicabut

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Maret 2025
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Bab 5. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 2

( 1 ) Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dibcrikan kepada:

a.PNS dan Calon PNS;
b.Pejabat Negara;
c.Pimpinan dan Anggota DPRD;
d.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
e.Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BHadan Layanan Umum Daerah; dan
f.PPPK.

(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalamjabatan setarajabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
4. d.fungsional utama;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli mudaf g fungeional an] perter
7. h.fungsiona1 " Penyeli; fungsional 1, err,
8. f.fungsional terarmpit,
9. k.fungsional pemula, dan I pelaksana 3) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
10. a.sedang cuti diluar tanggu 4 ngan negarn, «nun
11. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalum negeri maupun di luar negeni yang gajinyn dibayar oleh instansi tempat penugnsan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam l (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannyad Dalm hal guru y ang gaji pokoknya bersumber dnri anggaran pendapatan dan t he le elanja daerah tidak menerima tnrbaha.n p e n gu ia s u i a n seba Bamnna dmmaksud pada ayat ( I ) h u r u f " dapat dibenkan paling banyak sebesnr tunjangan profs guru tau paling b anyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Ne gara yang ditenima dalamn I (satu) bulan Tunjangan Hari Re dan (: aya dan gaji ketiga belas bag Pimpinan Angota Dewan Perwallan Rakyat Daerah, paling banya ebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan kelure?· dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewnm perwnkilan Rakyat Daerah sesuni dengan ketenruan peraturan perundan-undangan yang mengatur hak keuangen da administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Raya" paerah. 04 Tunjangan Hari Raya dan gaji ketga belas bag
6. a.pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan • pegawai non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertua° oada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. aling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, ata kelas jabatannya setara.
(5)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
3. e.PPPK denga n masa p sebelum tanpg] Ja kurang dari 1 (satu) bulan kalender ketiga belas ' J u m i Tahun 205, idakx di b e rt a n sat', ti ttlK er 1sh lhl palam hal pergn asilan 1 ebelum bulan Harl _, ( sa t u ) bulan pada 2 (dua) bule velum hibayark, ' sebagaimana diraksud pada ayat ( l ) drterima ka.rcna �ebesar Penghaeilan yang seharusnya b.r,,iangkutan r\lba.hnyo penp,hneilon lcepode. y&ng " tctap cdi " D e nik an selisih kxekurangan Tunjanem Hari Raya ) p.-r1ghasi.lan sebag,urnan ... -gi CPNS t' ~eliputi. a pada ayat ( 1 ) diberikan b 80 % (delapan puluh
4. a.Dersen) dari gaji pokok PNS; • tunjangan keluarga;
5. e.tunjangan pangan; • tunjangan umum; dan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima alam l (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yen8 memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan emampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan etentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara Mutatis Mutandis terhadap Besaran Pemberian tunjangan Hari Raya9 Pada saat Peratu, Pasat g an B u p , Nomor 8 Ta, at ini mulai ber n 2024 tentan% rlaku, Peraturan Bupati Pel Dan Gaji Ketiga Baj, '& Teknis Pemberian Tunjangan Han Raya as Kepada A Pensiun, Dan pen, 'paratur Negara, Pensiunan, Penermna Kabupaten p a , 'frima Tunjangan Tahun 2024 (Berta Daerah berlake, "l u Tahun 2024 Noror 8), dicabut dan dinyatakan tdak

Pasal 9

Peraturan B u p a t a 1 uni mulni berlaku pada tnnggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, mererintahkan pengundungnn Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daera Kabupaten Belu Ditetapkan di Atamnbua pad tnnggal 10 Maret 2025 A JDPT JLUP Diundangkan di Atambua pada tanggal 10 Maret 2025 k sEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU, BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2025 NOMOR 10.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…