DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Kedudukan Bupati dan Wakil Bupati; Bab 4. Belanja Operasional; Bab 5. Besarnya Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati; Bab 6. Pertanggungjawaban Belanja Operasional Bupati dan Wakil Bupati; Bab 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyelenggraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab Bupati dan Wakil Bupati mempunyai peran yang strategis di bidang penyelenggaran Pemerintah, Pembangunan dan pelayanan masyarakat dan bertanggungjawab sepenuhnya ten tang jalannya Pemerintahan Daerah;
b.bahwa kedudukan Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pejabat Negara, dan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintha Daerah, perlu diberikan hak-hak keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban yang ditetapkan berdasarkan prinsip akuntabilitas, profesionalitas, Proporsionalitas dan transparan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Operasional Bupati Dan Wakil Bupati;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2.Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 t ' Nomor 47,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4 286) s ebagaimanatelahdiubahdenganPeratura n PemerintahNomor 1Tahun2020tentangkebijakan KeuanganNegaraDanStabilitasSistem KeuanganNegara UntukPenangananPandemi Corona Virus Disease2019 (Covid- 19)Dan/ Atau DalamRangka MenghadapiAncaman YangMembahayakanPerekonomianNa sionalDan/Atau Stabilitassistem Keuangan(Lembara nNegaraRepublik Indonesia Tahu n 2020 Nomor 87, TambahanLembaran Negara Republk Indones ia Nomor 6485) ; 4 . Undang-UndangNomor 1Tahun2004tentang Perbendahara a n Negara(LembaranNegaraRepublik Indones iaTahun2004Nomor 5,TambahanLembaran Negara RepublkIn donesiaNomor 4355) sebagaimana telah diubahdenganPeraturanPemerintahNomor 1Tahun 2020 tentangkebijakan KeuanganNegaraDanStabilitas Sistem KeuanganNegaraUntuk Penanganan Pandemi CoronaVirusDisease 2019(Covid- 19)Dan/AtauDalam Rangka Menghadapi AncamanYangMembahayakan PerekonomianNasionalDan/Atau Stabilitas sistem Keuangan(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2020Nomor87,Tambahan LembaranNegara Republk IndonesiaNomor 6485); 5.Undang-undangNomor23Tahun2014 tentang Pemertntahan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5587)sebagaimana telah beberapakalidiubah terakhir dengan Undang- UndangNomor 6Tahun2023tentang Penetapan PeraturanPemerintah PenggantiUndang-UndangNomor2 Tahun2022 tentang CiptaKerja MenjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2023Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6 .Peraturan Pemerintah Nomor 109Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan KepalaDaerah DanWakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun2000 Nomor 40,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7.Peratu ran Pemerintah Nomor 12Tahun2019tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8 .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun20 20 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keua ngan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tnhun 2020 Nomor 17 54);
9.Peraturan Daerah Kabupnten Belu Nomor 7 Tahun 2 0 2 1 tentang Pokok-Pokok Pe ngelolaan Keuangan Daerah (Lembara n Daerah Kabupaten Belu Tahun 202 1 Nomor 0 7. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 150); .t( MEMUTUSKAN : PELAKSANAANDANPERTANGGUNGJAWABAN BELANJA OPERASIONAL BUPATIDAN WAKILBUPATI.

BAB III

KEDUDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI Pasal 3

Pasal 5

(1)Besarnya biaya penunjang operasional Bupati, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asili Daerah sebagai berikut :
1. a.Sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp 125juta dan paling tinggi sebesar 3%;
2. b.di atas Rp 5 milyars/d Rp 10 milyar paling rendah Rp 150 juta da n paling tinggi sebesar 2 %;
3. c.di atas 10 milyars/d Rp 20 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50 %;
4. d.di atas Rp 20 milyar s/d Rp 50 milyar paling rendah Rp 300 juta da n paling tinggi sebesar 0 ,80%; I e.diatasRp50milyars/dR . . palingtinggisebesar 0 40 t. 150 mtlyarpahngrendnhRp 400 jutadun . ,1/o,dan f.d1atasRp150milyarr %. pamgrendahRp600jutadanpaling tinggi 0, 15 Bes arnyaBiayaOper· 1 . . . b 1 . . ·aswnauntukBupatid1tetapka n s ebesar62,5%dart ea~Ja ?PerasmnaJ dialokasikan setiaptahunanggaran,sisascbcsar 37 , 5 ~dialokasikanuntukWakilBupati sebagaimana tercantumd a lam lampi~a_n _yangmerupakanBagianyangtidakterpisahkandariPeraturan BupatI1m. BABVI PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI Pasal 6
(1)BupatidanWakilBupatiwajibmenyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja operasional yang disampaikan sebagai lampiran dalamIaporankeuangan Perangkat DaerahPengelola belanja operasional Bupati danWakilBupati.
(2)Pertanggungjawaban yang dimaksudkan padaayat(1)berupalaporan penggunaanbelanja operasionalBupatidanWakilBupati. BABVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada Saat PeraturanBupatiini berlaku,Peraturan Bupati Belu Nomor 21tahun 2012 ten tang Pelaksanaan Dan Pertanggunggjawaban Belanja Operasional KepalaDaerah( Berita Daerah Kabupaten BeluTahun 2012Nomor 22)dicabut dandinyatalkan tidak berlaku.

Pasal 8

PeraturanBupatiinimulai berlakupadatanggal 1Januari2025. Agarsetiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu. DitetapkandiAtambua padatanggal 10 Maret202 5 ½fh TIBELU, \)___"~ipa---- <c.--~ I :',·,,...,\-- l:.r:{·~~~LI\~ 1 AGUSTINUS l Diundangkan di Atambua · / 'f pada ta nggal 10 Maret 2025 ,/! [ 1 ::...l_\, .-;fSE~.RETARIS DAE RAH KABUPATEN BELUJ , /, I . '. \:! J BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2025 NOMOR 11.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…