DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belu Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Uang Daerah, Perencanaan Kas Pemerintah Daerah, Pengelolaan Kelebihan Kas dan Bank Umum; Bab 4. Penarikan Dana; Bab 5. Pencatatan; Bab 6. Pertanggungjawaban, Akuntansi dan Pelaporan Uang Daerah; Bab 7. Monitoring dan Evaluasi; Bab 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkansaldokas minimal; b.bahwa berdasarkan pertimbanganpadahurufa,maka perlu menentukanstrategi manajemen kasuntukmengatasi kekurangan kas maupun untukmenggunakan kelebihankaspengelolaan keuangandidaerah; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufadan hurufbperlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen KasDaerah Pada Rekening KasUmum Daerah;

1.Pasal 18 Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); J 3.Undang-UndangNomor 17Tahun2003tentangKeuanganNegara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2003Nomor 4 7, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiNomor 4286) sebagaimana telahdiubah dengan PeraturanPemerintahPengganti Undang-UndangNomor1Tahun2020 tentangKebijakan KeuanganNegaraDanStabilitas Sistem Keuangan Untuk PenangananPandemi CoronaVirus Disease 2019(COVID-19)Dan/ Atau Dalam Rangka MenghadapiAncamanYangMembahayakan Perekonomian NasionalDan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2000Nomor87, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 6485); 4.Undang-UndangNomor 1Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2004Nomor 5,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahPengganti Undang-UndangNomor 1Tahun 2020 tentangKebijakan KeuanganNegaraDanStabilitas Sistem KeuanganUntuk PenangananPandemi Corona Virus Disease 2019(COVID-19)Dan/ AtauDalam Rangka MenghadapiAncamanYangMembahayakan PerekonomianNasionalDan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000Nomor87, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6485); 5.Undang-UndangNomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakaliterakhir dengan Undang- UndangNomor 6Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); i 7.PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor77Tahun2020 ten tang PedomanTeknis PengelolaanKeuangan Daerah(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2020Nomor 1781); 8.PeraturanBupatiBeluNomorNomor 21Tahun2015tentang Penempatan DanPengoperasianVang Daerah Pada BankUmum (BeritaDaerah Kabupaten BeluTahun2015Nomor21) sebagaimana telahdiubah denganPeraturanBupatiBeluNomor 03Tahun2017 tentang PerubahanAtasPeraturan BupatiBelu Nomor21Tahun2015 tentang Penempatan Dan Pengoperasian UangDaerah Pada Bank Umum(BeritaDaerah KabupatenBelu Tahun 2017Nomor 03); MEMUTUSKAN: CMenetapkan: PERATURAN BUPATI BELU TENTANG MANAJEMEN KAS DAERAH PADA REKENING KAS UMUM DAERAH.

BAB III

UANG DAERAH, PERENCANAAN KAS PEMERITAH DAERAH, PENG ELOLAAN KELEBIHAN KAS DAN BANK UMUM

Pasal 3

(1)Uang daerah meliputi uang rupiah dan uang asing.
(2)Uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uang Kas Daerah dan Uang pada Bendahara Penerimaan Daerah dan/ atau bendahara Pengeluaran Daerah.

Pasal 4

(1)Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD bertangung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo minimal.
(2)Besar saldo minimal Kas Daerah adalah sebesar 75 % dari jumlah belanja wajib dan mengikat setiap bulannya serta belanja tak terduga.
(3)Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BUD menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
(4)Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilaksanakan BUD harus dapat memastikan:
1. a.pemerintah daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau
2. b.saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.

Pasal 5

(1)Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menempatkan uang daerah pada rekening di Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku dan/atau bunga nego dalam bentuk Deposito atau scjenisnya. J I I
(2)PenempatanuangdaerahpadaBankUmum dilakukandengan memastikan bahwaBUDdapatmenarikuangtersebutkeRKUD padasaatyang diperlukandan/atausaldokasminimaltidak mencukupi.
(3)BesarnyaUangDaerah yang ditempatkanpalingbanyak adalah sebesarkelebihan saldopadaperhitunganSaldo Kas Minimal.

Pasal 6

(1)Sebelummelaksanakan penempatanUangDaerah dalam bentukDeposito, BUDmembuatpertimbanganberupa rencana penempatandanakepada Bupati tentangusulan besaranuang yangakanditempatkan.
(2)Rencana penempatandanasebagaimana dimaksudpadaayat(1) rsekurang-kurangnya memuatinformasi: ( a.saldoKasUmum Daerahpada bulan berkenaan ketika rencana penempatandanadibuat; b.rencanapenggunaandana pada bulan yangakandatang; c.besaran dana/UangDaerah yang ditempatkan;dan d.besaran bunga dari basilpenempatan Uang Daerah.

Pasal 7

(1)Berdasarkan arahanBupatipada rencana penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal6ayat(2), BUDmelakukan perjanjian kerjasamadengan pihak bank.
(2)Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat(1), sekurang-kurangnya memuat: a.ruanglingkup kerja sama; b.bentuk penempatan uang; c.jangka waktu penempatan; d.tingkat bunga; e.tata cara pencairan; f.hak dan kewajiban;
1. g.sanksi;
2. h.keadaaan kahar {force majeure); dan
3. i.penyelesaian perselisihan ·1 r (
(3)Perjanjian Kerjasamasebagaimana dimaksudpada ayat(2) ditandatanganioleh BUDdanpihakbankyangditunjukuntuk menyimpandanmengcloladanadcpositodimaksud.

Pasal 8

(1)Sumberdanayang dipindahkan berasal dari penerimaan Daerah yangberdasarkan anggarankasbelum dimanfaatkandan beradadibawahkendali BUD.
(2)Pembukaanrekening depositodilakukanoleh BUD dengan mengeluarkansuratperintah pemindahbukuandariRKUD ke rekening depositoatas namaPemerintah Daerah, dengan mencantumkannilai yangakandipindahkanserta besaran penawaranbunga.
(3)Penempatandeposito tidak boleh mengganggukelancaran pelaksanaan pembangunandan tugas rutinPemerintah Daerah.
(4)Bunga atasdeposito disetorkan ke RKUDsetiapjatuhtempo sebelum deposito dimaksuddiperpanjang.
(5)Depositodapatsegera dipindahkan ke RKUDapabilakebutuhan terhadap kasDaerah meningkat.
(6)Pemindahanantarrekening sebagaimana dimaksud padaayat
(5)dilakukan oleh BUD dengan menerbitkansuratperintah pemindahbukuanrekening deposito ke Rekening Kas Umum Daerah.
(7)Terhadap uang daerah yang beradadiBank Umum, BUD/Kuasa BUDberhakmemperoleh bunga,jasagiro/ bagi hasilpada tingkat bunga yang berlakuumum untuk keuntungan kas Daerah.
(8)Bunga deposito,jasagiro/ bagi hasil yang diperolehatas penempatan uang daerah dibank merupakan pendapatan Daerah pada jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah.
(9)Sunga dan/ataubagi hasil yang diperoleh dari hasil penempatan Uang Daerah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
(10)Sunga dan/a tau bagi hasil yang diperoleh duri hasil penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dikenakan pajak sesuai ketentuun peraturan perundang- undangan.~ ( Pasal 9
(1)Bankumumyang ditunjukuntukpenempatan uang daerah adalah bankmilikpemerintah yang sehat danberkedudukandi daerah.
(2)Sehatsebagaimana dimaksudpadaayat(1)berdasarkanhasil penilaian tingkat Kesehatanbankyang diterbitkanolehBank Indonesia.
(3)Penunjukan Bankumumdilaksanakan sesuai ketentuan yang berlakudanyang menguntungkan Pemerintah Daerah. BABIV PENARIKAN DANA

Pasal 10

(1)BUD wajibmemperhatikan ketersediaandana padaKasUmum Daerah.
(2)Prosespenarikan dana/UangDaerahdapat dilakukan langsung tanpa harusmelaluipersetujuanBupati, dengan membuatsurat pemindahbukuankebank tempat UangDaerah tersebut ditempatkan.
(1)BABV PENCATATAN

Pasal 11

BUDmencatat pemindahbukuan dari Rekening KasUmum Daerah ke rekening deposito sebesar jumlah uang yang didepositokan.

(2)BUD mencatat pemindahbukuan dari rekening deposito ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan kas. f C
(2)PPKDsebagaiBUDmelakukan akuntansi danpelaporanatas pengelolaan Uang Daerah berdasarkanStandarAkuntansi Pemerintah.
(3)PelaporanPengelolaan UangDaerah dalam rangka pertangungjawabanPemerintahDaerah dalam bentuk laporan keuanganPemerintah Daerah dilakukansecaraperiodik oleh fungsiakuntansi danpelaporan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

BUD melakukan rekonsiliasiatasUang Daerah yang ditempatkan dalam rangka manajemenkas baik jumlah maupun besamya bunga atasUang Daerah yang ditempatkan dalam rangka manajemen kas tersebut yang termasuk pada berita acararekonsiliasi Kas Umum Daerah setiap bulannya. f KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 PeraturanBupatiinimulai berlakupadatanggaldiudangkan. Agarsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganperaturanini dengan penempatannyadalamBerita Daerah.f DiundangkandiAtambua Padatanggal8 April2025 DitetapkandiAtambua Padatanggal8 April2025 -~}E:~~\RIS DAERAH KABUPATEN BELU ¢ ':·.Jf..:( ' '~JO»NE ANDES PRIHATIN i'!~~~·/·...~· - ''t/ ' ' C BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2025NOMOR 15

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…