(1)Beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugas melampui beban kerja normal minimal 112,5 jam/bulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan) dan/atau batas waktu normal minimal 170 jam/bulan (seratus tujuh puluhjam per bulan).
(2)Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
(3)Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
· a. 62% (enam puluh dua persen) dari besaran dasar TPP untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah kecuali Sekretaris Daerah dengan perumusan sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Beberapa ketentuan dalam Peratura.n Bupati Belu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 58 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 7 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 58) diubah sebagai berikut : Pasal I PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELU NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHKABUPATEN BELU. Menetapkan : MEMUTUSKAN : BERITADAERAHKABUPATENBELUTAHUN 2025 NOMOR 16.a JOH Diundangkan di Atambua pada tanggal 15 April 2025 \SEKRETARISDAERAH KABUPATEN BELU,i Ditetapkan di Atambua ~=:::--a.....da tanggal 15 April 2025 Pcraturan Bupati ini mulai berlaku sampai pada tanggal ditetapkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu. Pasal II TPP Kondisi Kerja = ( 14% x besaran dasar TPP) ,, (1)Kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegswai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang memiliki resiko tinggi khusus bidang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah
(2)Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu, 14% (empat belas persen) dari besaran dasar TPP untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dengan perumusan sebagai berikut: