DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belu Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Bab 3. Rancang Bangun dan Pengembangan Sistem Aplikasi SPBE; Bab 4. Integrasi Sistem Aplikasi SPBE; Bab 5. Basis Data; Bab 6. Pengelolaan dan Pemutakhiran; Bab 7. Monitoring dan Evaluasi; Bab 8. Pembiayaan; Bab 9. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk kelancaran pembangunan sistem aplikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belu diperlukan suatu pedoman bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Belu; c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pedoman Pembangunan Dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Belu;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 Pembentukan Daerah - Daerah tingkat 11 dalam wilayah Pada Daerah tingkat I Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4.Undang-Undang Nomor 1 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 I , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7.Peraturan Mentri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan lnteroperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik;
8.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan lnformatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
9.Peraturan Bupati Belu Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Pemerintahan Kabupaten Belu (Tambahan Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022 Nomor 27). MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : I. Sistem Aplikasi adalah kumpulan perintah program yang ada dalam komputer yang bertugas untuk menyelesaikan kebutuhan atau tugas yang spesifik atau khusus

2.Sistem lnformasi Manajemen adalah suatu kesatuan sistem yang mencakup prosedur, program, sumber daya manusia dan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk pengelolaan data.
3.Pembangunan Sistem Aplikasi adalah proses pembuatan suatu sistem aplikasi yang memiliki tujuan tertentu sesuai dengan rancangan sistem.
4.Pengembangan Sistem Aplikasi adalah proses perubahan suatu sistem untuk meningkatkan kemampuan, fitur dan kapasitas dari suatu sistem aplikasi yang sudah ada.
5.Pengelolaan Sistem Aplikasi adalah proses operasionalisasi dari sistem aplikasi yang selesai dibangun dan/ atau dikembangkan.
6.Pemeliharaan Sistem Aplikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan agar sistem aplikasi yang sudah ada berjalan normal dan bisa mencapai tujuan.
7.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
8.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/ atau pemerintah daerah.
9.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah.
10.Integrasi adalah sistem yang mengalami pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. 1 1 . Interoperabilitas adalah kemampuan suatu aplikasi untuk bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama lewat f berbagai macam jalur komunikasi. I 2. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan.
13.Basis Data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak berupa program aplikasi untuk menghasilkan infonnasi.
14.Tata Cara Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi adalah mekanisme dan tahapan yang harus dilalui oleh Perangkat Daerah dalam melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi.
15.Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi adalah pedoman yang disusun sebagai dasar dari proses pembangunan dan pengembangan aplikasi oleh Perangkat Daerah. 1 6 . Internet adalah jaringan komputer saling terhubung satu dengan yang lain diseluruh dunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data berupa suara, gambar, video dan teks
17.Intranet adalah jaringan komputer yang saling tersambung digunakan suatu sistem organisasi.
18.Rencana Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi adalah rencana pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi pada setiap Perangkat Daerah yang disusun satu kali pada awal proses pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi serta digunakan sebagai masukan dalam penyusunan pedoman sistem aplikasi pemerintahan.
19.Rancangan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi adalah rancangan pembangunan dan pengembangan sistem Aplikasi yang disusun setiap melakukan pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi.
20.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi atau penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
21.Akses adalah kegiatan untuk melakukan interaksi dengan suatu sistem baik sistem jaringan, sistem aplikasi maupun sistem komunikasi.
22.Kode program untuk selanjutnya disebut source code adalah kumpulan pemyataan atau deklarasi bahasa pemrograman komputer yang ditulis dan dapat dibaca oleh manusia sehingga memungkinkan programmer untuk berkomunikasi dengan komputer menggunakan beberapa perintah terdefinisi.
23.Standar Operation Procedure untuk selanjutnya disebut SOP adalah suatu sistem acuan atau standarisasi yang berisi urutan proses melakukan suatu pekerjaan dari awal sampai akhir dan disusun untuk memudahkan, merapikan da, menertibkan pekerjaan. T
24.Bisnis Proses adalah sekumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyetesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan tertentu.
25.User Manal untuk selanjutnya disebut petunjuk penggunaan adalah dokumen komunikasi teknis yang disusun untuk meberikan penjelasan bagaimana suatu sistem bisa dipakai/ digunakan.
26.Kesalahan pada sistem aplikasi yang selanjutnya disebut Bug adalah kesalahan pada komputer yang disebabkan oleh perangkat lunak atau perangkat keras sehingga komputer tidak bekerja sebagaimana mestinya.
27.Sistem Elektronik adalah selanjutnya serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/ atau menyebarkan informasi pubtik.
28.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah sebuah media atau alat bantu yang digunakan untuk transfer data/ informasi maupun memberikan informasi kepada orang lain serta dapat digunakan untuk alat berkomunikasi baik satu arah ataupun dua arah.
29.Meta Data adalah informasi yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan datau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola.
30.Penyirnpanan data atau server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
31.Pencarian sumber masalah atau troubleshooting merupakan pencarian sumber masalah tersebut dapat diselesaikan.
32.Monitoring dan Evaluasi adalah suatu proses pengumpulan data dan pengukuran kemajuan pencapaian tujuan dari suatu program kegiatan.
33.Repository adalah tempat penyimpanan aplikasi, source code, komponen um um aplikasi dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
34.Server adalah sebuah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
35.Dinas Komunikasi Dan lnformatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu.
36.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerinlah yang menjadi kewenagan Daerah.
37.Daerah adalah Kabupaten Belu.
38.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
39.Bupati adalah Bupati Belu.

BAB II

RANCANG BANGUN DAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI SPBE

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah : a Untuk menjamin sistem aplikasi yang dibangun dapat berkelanjutan dan dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya terutama terkait penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar;

b.Menjamin sistem aplikasi dapat berjalan dengan handal dan dapat menyesuaikan dengan resiko kesalahan pemasukan data dan perubahan sistem operasi serta bebas dari bug aplikasi; dan c Menjamin bahwa sistem aplikasi dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi yang lain yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah a meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan Sistem Aplikasi secara optimal dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b mewujudkan pemerintahan yang efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas, bersih dan transparan dalam penyelenggaraan Pemerintahan; c sebagai sarana penataan sistem informasi manajemen dan proses bisnis pemerintahan; dan d terbentuknya sistem aplikasi yang memiliki fitur untuk kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama yang memerlukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi dalam lingkup Perangkat Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

a.rancang bangun dan pengembangan sistem aplikasi SPBE;
b.integrasi sistem aplikasi SPBE; c basis data; d pengelolaan dan pemeliharaan sistem aplikasi SPBE;
e.monitoring dan evaluasi ; dan f pembiayaan.

Pasal 5

(1)Aplikasi SPBE digunakan oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
(2)Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas:
1. a.aplikasi umum; dan
2. b.aplikasi khusus
(3)Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengernbangan system yang meliputi tahap :
1. a.perencanaan;
2. b.analisis
3. c.pembangunan dan/atau pengembangan;
4. d.penerapan;dan
5. e.pemeliharaan.
(4)Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari pimpinan Perangkat Daerah terkait sesuai, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (SJ Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah tersedia,Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.
(6)Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(7)Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi khusus di Pemerintah Daerah sebagimana dimaksud sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(8)Hak Cipta atas aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi milik Pemerintah Kabupaten Belu dan tidak dapat digunakan Pemerintah daerah tanpa persetujuan dari Dinas.
(1)Setiap Perangkat Daerah akan melakukan Pemabangunan Sistem Aplikasi SPBE wajib melakukan Perancangan terhadap Sistem Aplikasi.
(2)Perancangan Sistem Aplikasi SPBE meliputi spesifikasi kebutuhan lunak sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) terdir dari 2 (dua) spesifikasi sebagai berikut:
1. a.spesifikasi fungsional yang memuat proses dan layanan yang disediakan oleh system aplikasi,dan
2. b.spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan proses bisnis dan SOP sesuai kebutuhan Perangkat Daerah yang disetujui dan/atau disahkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
(3)Perancangan Sistem Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
1. a.dapat disusun oleh Perangkat Daerah Bersama Dinas atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
2. b.perancangan Sistem Aplikasi SPBE Perangkat Daerah yang bekerjasama dengan pihak ketiga harus mendapat persetujuan/rekomendasi dari Dinas.

Pasal 7

(1)Proses bisnis sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b sebagai dasar penyusunan SOP.
(2)Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dikelola oleh Perangkat Daerah Bersama Dinas.

Pasal 8

(1)Perancangan Sistem Aplikasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Bersama Dinas harus sesuai dengan proses bisnis dan SOP yang disetujui oleh Bupati.
(2)Perancangan Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan tahapan uji coba internal di Perangkat Daerah.
(3)Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Serita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah. {

Pasal 9

(1)Pengembangan Sistem Aplikasi SPBE meliputi :
1. a.desain dan analisa system aplikasi,sesuai dengan rancangan yang sudah disetujui
2. b.pembangunan core script dan modul/fitur yang dibutuhkan;
3. c.ujicoba dan perbaikan system aplikasi sesuai hasil uji coba;
4. d.implementasi system aplikasi,termasuk training penggunaan;dan
5. e.dokumentasi teknis
(2)Dokumentasi teknis sebagaimana dimaksud pad a ayat ( I ) huruf e,meliputi:
1. a.proses bisnis dan SOP;
2. b.user manual;
3. c.source code;
4. d.kebutuhan pengguna yang merupakan kebutuhan Perangkat Daerah terhadap aplikasi untuk pelaksanaan pernerintahan;
5. e.rancangan Sistem Aplikasi dan Basis Data,yang merupakan perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah kedalam satu kesatuan yang utuh;
6. f.pengujian Sistem Aplikasi, yang merupakan proses mengeksekusi suatu bagian program atau keseluruhan aplikasi dengan tujuan untuk menemukan bug aplikasi;
7. g.manual instalasi, yang merupakan panduan tertulis dan gambar terkait pemasangan aplikasi;
8. h.manual pengguna, yang merupakan panduan, tertulis dan gambar terkait penggunaan aplikasi;
  1. 1.manual admin, yang merupakan panduan tertulis dan gambar terkait penggunaan aplikasi;
9. j.pencarian sumber masalah (troubleshooting)
(3)Dokumentasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Dinas disertai berita acara yang telah ditandatangani oleh masing-masing pimpinan Perangkat Daerah
(4)Serah terima dokumentasi teknis sebagaimana dimaksud ayat (3) ke Bupati melalui Dinas. dilaporkanf

Pasal 10

(1)Pengembangan system Aplikasi SPBE merupakan pembangunan perangkat lunak/aplikasi termasuk database yang harus dilengkapi. ketersediaan infrastruktur server aplikasi yang menjadi lokasi penempatan system aplikasi dan database aplikasi;
1. a.ketersedian internet dan intranet sebaagai fasilitas untuk mengakses sistem aplikasi;
2. b.ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem aphkasi;
3. c.ketersediaan rancangan sistem yang sudah mendapat persetujan dari Dinas.
(2)Dalam pengembangan Sistem Aplikasi SPBE Perangkat Daerah dapat menunjuk pihak ketiga setelah berkoordinasi dengan Dinas.
(3)Pengembangan Si stem Aplikasi SPBE sebagimana dimaksud pada ayat ( l ) dilakukan dengan memperhatikan standar Meta Data yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Perangkat Daerah dan Dinas menyelaraskan Pengembangan Sistem Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) dengan perencanaan Teknologi lnforrnasi Dan Komunikasi di Daerah.

Pasal 11

(1)Dalam rangka pelayanan publik, Perangkat Daerah mengembangkan sistem Aplikasi SPBE sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan kebutuhan pelayanan.
(2)Sistim Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksankan berdasarkan pedoman pengembangan Sistem Aplikasi SPBE yang diatur oleh Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…