DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belu Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pembentukan dan Kedudukan; Bab 3. Tugas dan Fungsi; Bab 4. Tata Kerja; Bab 5. Pengangkatan dan Pemberhentian; Bab 6. Keuangan; Bab 7. Pelaporan; Bab 8. Pembiayaan; Bab 9. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melancarkan penyelenggaraan Pemerintah serta mendukung tercapainya target Pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam rencana Pembangunan jangka menengah daerah diperlukan langkah strategis, oleh karena itu perlu didukung staf khusus yang memiliki kemampuan analisa secara komprehensif terhadap permasalahan di bidang pemerintahan dan pembangunan;
b.bahwa untuk mendukung kelancaran tugas staf khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur pedoman pengangkatan staf khusus Bupati dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Belu; BUPATIBELU, DENGANRAHMATTUHANYANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PEDOMANPENGANGKATANSTAF KHUSUSBUPATIDALAM LINGKUP PEMERINTAHKABUPATENBELU TENTANG PERATURANBUPATIBELU NOMOR 14 TAHUN2025 BUPATIBELU PROVINS!NUSATENGGARATIMUR I ~ Dipindai dengan CamScanner BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Staf Khusus Bupati yang selanjutnya disebut staf khusus adalah staf khusus Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam meningkatkan kinerja Bupati secara professional efektif, efisien, transparan dan bertangung jawab pada peraturan perundang-undangan. y PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI PADA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BELU. Menetapkan MEMUTUSKAN [Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tnmbahan Lcmboran Negoru Republik Jndon sin Nomor 5234) scbagaimanu telah diubah dcngnn Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tcntang Perubahan Kedun Arns Undang-Undang Nomor 12 Tohun 2011 icntang P imbcntukan Pcraturan Pcrundang-Undnngan (Lcrnbnran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 143, Tarnbahon Lernbaran Ncgnra Republik lndoncsia Nomor 680 I);
3.Undnng-Undnng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perncrintahnn Dnerah [Lcmbaran Negara Rcpublik lndonesin Tahun 20 I 4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terokhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dipindai dengan CamScanner Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, staf Khusus mempunyai fungsi :

a.melakukan pengamatan, monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, pembangunan, sosial, budaya dan pemerintahan; y

Pasal 4

(1)Staf Khusus mempunyai tugas membantu Bupati dengan memberikan saran, pendapat, masukan dan pertimbangan berdasarkan pengamatan, Analisa dan kajian dalam perumusan kebijakan dan pemecahan masalah sesuai substansi tugas.
(2)Saran, pendapat, masukan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atas permintaan Bupati dan/ atau Prakarsa sendiri. BABIII TUGASDANFUNGSI

Pasal 3

(1)StafKhusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan bidang tugas sebagai berikut:
1. a.Politik dan Pemerintahan ;
2. b.Hukum dan Pendidikan;
3. c.Perencanaan Pembangunan dan Investasi;
4. d.Ekonomi, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Luar Negeri;
5. e.Ketahanan Pangan; dan
6. f.lnfrastruktur.
(2)Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Staf Khusus Bupati.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

2.Perongkat daerah adalah pcrangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu.
3.Bupati adalah Bupati Belu.
4.Daerah adalah daerah Kabupaten Bclu.
5.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu. Dipindai dengan CamScanner Persyaratan agar dapat diangkat menjadi Staf Khusus adalah :

a.warga negara Indonesia;
b.pendidikan minimal S 1 (strata satu);
c.memiliki keahlihan teknis/pengalaman sesuai dengan kebutuhan;
d.tidak sedang mencalonkan diri dan/ atau berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
e.mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dengan baik. ~

Pasal 8

(1)Staf khusus diangkat oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Staf khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Profesional/ ahli/ praktisi/ pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

BABV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

Staf Khusus dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah dan instansi pemerintah lainnya.

b.mcngumpulkan data, fakta dan informasi sebagai bahan analisa dan kajian atas perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, Pembangunan, sosial, budaya dan pemerintahan;
c.melaksanakan Analisa dan kajian atas hasil pengamatan dan monitoring situasi dan kondisi politik, ekonomi, Pembangunan, sosial, budaya dan pemeri n tahan;
d.melakukan konfirmasi, klarifikasi, konsultasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah berdasarkan pengarnatan dan monitoring situasi dan kondisi politik, ekonomi, Pembangunan, sosial, budaya dan pemerintahan;
e.menyarnpaikan telaahan staf yang berisi saran, pendapat, masukan dan pertimbangan berdasarkan hasil analisa dan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan ; dan
f.melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

TATAKERJA

Pasal 12

Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Staf Khusus dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Berlu serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

PEMBIAYMN

Pasal 11

(1)Staf Khusus membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala yaitu triwulan dan tahunan kepada Bupati.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisikan rekapitulasi atas pelaksanaan tugas dalam periode laporan. BABVII PELAPORAN

Pasal 10

(1)Staf khusus diberikan hak keuangan berupa honorarium atau tunjangan kerja sesuai ketentuan Perundang-Undangan,
(2)Biaya Operasional Staf Khusus dan penugasan lainnya diberikan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan. BABVI KEUANGAN

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…