DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belu Nomor 18.a Tahun Tahun 2025

Nomor: 18.a
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud, Tujuan dan Sasaran; Bab 3. Kerjasama; Bab 4. Pelayanan Kesehatan; Bab 5. Mekanisme Pelayanan; Bab 6. Sistem Informasi; Bab 7. Pembiayaan; Bab 8. Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan; Bab 9. Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dalam Pengobatan Gratis Di Kabupaten Belu; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); P4: a. BUPATI BELU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DALAM PROGRAM PENGOBATAN GRATIS BAGI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BELU TENTANG PERATURAN BUPATI BELU NOMOR: 18.a TAHUN 2025 BUPATIBELU PROVINS! NUSA TENGGARA TlMUR Mengingat Menimbang •) Dipindai dengan CamScanner

2.Undang-Undang Nomor 40 Tabun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 150, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4456) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nornor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentarig Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Ten tang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jarninan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128 Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sarna Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sarna Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); ~ Dipindai dengan CamScanner 11. 10. 9. Daerah adalah Kabupaten Belu. Kepala Daerah adalah Bupati Belu. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Belu. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Belu. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Belu. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan Kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan Kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat. Fasilita Pelayanan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan Kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/ atau pelayanan Kesehatan lainnya. Penduduk adalah Masyarakat Kabupaten Belu. 8.

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Menetapkan MEMUTUSKAN:

9.Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 07); 1 o. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Belu Dengan Badan Penyelenggaraan Jarninan Sosial Kesehatan Cabang Atambua Nomor 04 Tahun 2025 dan Nomor 39/KTR/Xl-11/0525 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional;
11.Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Belu Dengan Sadan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Atambua Nomor 08 Tahun 2025 dan Nomor 42/KTR/XI-11 /0625 ten tang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja; Dipindai dengan CamScanner

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANANKESEHATANDALAM PENGOBATANGRATIS BAGIKELUARGAMISKINDI KABUPATENBELU.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.membebaskan biaya pengobatan atas pelayanan kesehatan bagi penduduk;
b.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Belu secara paripuma melalui program jaminan sosial kesehatan di Kabupaten Belu;
c.meningkatkan pelayanan Jaminan Kesehatan bagi seluruh penduduk Belu yang berkualitas dan bermutu, meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif; dan
d.terselenggaranya pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat dengan polajaminan kesehatan nasional di Kabupaten Belu. ~ dasar hukum untuk dalam Pengobatan Gratis

Pasal 2

Peraturan Bupati mi dima.ksudkan sebagai Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Belu.

12.Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Keshatan yang melakukan pelayanan Kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap Tingkat lanjutan, dan rawat ianp di ruang perawatan khusus.
13.Penerima Bantuan luran yang selanjutnya disingkat PBI adalah Fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan Kesehatan.
14.Peserta Penduduk Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peserta Penduduk PBU dan BP Pemda adalah setiap orang yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh piha.k Pertama untuk diikutsertakan dalam Jaminan Kesehatan dengan hak pelayanan Kesehatan di Kelas Ill.
15.Bayi baru lahir adalah bayi atau anak yang lahir dari ibu kandung yang telah terdaftar sebagai peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
16.Juran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk Program Jaminan Kesehatan.
17.Bantuan Iuran Peserta PBPU dan BP Pemda yang selanjutnya disebut bantuan Iuran adalah pembayaran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan atas selisih iuran peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dima.ksud dalam Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan.
18.Keluarga Miskin adalah ketidalonampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan ma.kanan maupun non ma.kanan yang bersifat mendasar. Dipindai dengan CamScanner

BAB II

MAKSUD,TUJUANDANSASARAN

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan Jarninan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pemerintah Daerah bekerja sama dengan BPJS Cabang Belu yang teknis pelaksanaannya diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama. J'4;

BAB III

KERJASAMA

Pasal 4

( 1) Peserta yang mendapat jam in an pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan iurannya dibayar oleh Pemerintah Daerah adalah seluruh penduduk, dengan kriteria sebagai berikut:

a.belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
b.peserta PBPU dan PB yang pembayarannya diambil alih oleh Pemerintah Daerah;
c.memiliki Nomor Induk Kependudukan Kabupaten Belu dan/atau Kartu Keluarga yang berdomisili di Kabupaten Belu maupun yang menetap diluar Kabupaten Belu dan yang belum bekerja; dan
d.bayi baru lahir dari ibu peserta PBPU dan BP yang dibayar oleh Pemerintah Daerah;

(2)Bersedia mendapatkan pelayanan kelas III pada FKRTL.
(3)Peserta dengan keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa Setempat.
(4)Pemerintah Daerah dapat menghentikan pembayaran atas Jaminan Pelayanan Kesehatan kepada Penduduk apabila yang bersangkutan:
1. a.melakukan pindah kelas perawatan atas permintaan sendiri;
2. b.pindah kependudukan keluar Daerah Kabupaten Belu;
3. c.meninggal dunia; dan melakukan pindah segmen kepesertaan menjadi peserta BPJS kesehatan mandiri atau segmen kepesertaan lain.
(5)Penduduk yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dibuktikan dengan:
1. a.surat keterangan kematian dari Desa/Lurah setempat;
2. b.surat keterangan kematian dari Rumah Sakit bagi pasien yang meninggal di Rumah Sakit; atau
3. c.laporan kematian dari Puskesmas yang dikirimkan ke Dinas Dinas Kesehatan bagi yang meninggal di Puskesmas.
(6)Terhadap data penduduk yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kepesertaannya dinonaktifkan sebagai penerimajarninan kesehatan yang dibiayai dari APBD. SASARAN Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7

(1)Pelayanan kesehatan untuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan pada:
1. a.FKTP milik Pemerintah Daerah dan Fasilitas Kesehatan lain yang telah melakukan Kerjasama dengan BPJS Cabang Belu;
2. b.FKRTLmilik Pemerintah Daerah dan FKTRLlain yang telah bekerjasama dengan BPJS Cabang Belu.
(2)Pelayanan Kesehatan pada fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari pelayanan Kesehatan Tingkat pertama.
(3)Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan Kesehatan Tingkat pertama kecuali pada keadaan gawat darurat. fl':,

Pasal 6

(1)Setiap Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhak mendapat pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan.
(2)Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
1. a.Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan nonspesialistik yang mencakup:
  1. 1.administrasi pelayanan;
  2. 2.pelayanan promotif dan preventif;
  3. 3.pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
  4. 4.tindakan medis nonspesialistik, baik operatif maupun nonoperatif;
  5. 5.pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
  6. 6.pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertarna; dan
  7. 7.rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis.
2. b.Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup:
  1. 1.administrasi pelayanan;
  2. 2.pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar;
  3. 3.pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialistik;
  4. 4.tindakan medis spesialistik baik bedah maupun non bedah, sesuai dengan indikasi medis;
  5. 5.pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
  6. 6.pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
  7. 7.rehabilitasi medis;
  8. 8.pelayanan darah;
  9. 9.pemulasaranjenazah peserta yang meninggal di Fasilitas Kesehatan;
  10. 10.pelayanan keluarga berencana;
  11. 11.perawatan inap non intensif; dan
  12. 12.perawatan inap di ruang intensif;
3. c.pelayanan ambulans darat atau air, untuk pelayanan rujukan pasien dari FKTPke FKRTLdalam Kabupaten dan dalam Provinsi.

BAB IV

PELAYANANKESEHATAN Dipindai dengan CamScanner

Pasal 11

Tim Verifikasi pembayaran dari Dinas Kesehatan melakukan verifikasi · dan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan. ~

Pasal 10

Biaya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

(1)Dalam rangka efisiensi, efektifitas dan optimalisasi pelayanan kesehatan, pelaksanaan kegiatan kepesertaan program Kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat, menggunakan sistem informasi data terpadu maupun Sistem Rujukan Daerah.
(2)Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Atambua melakukan evaluasi dan rekonsiliasi kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. BABVI SISTEM INFORMASI BABV MEKANISME PELAYANAN

Pasal 8

(1)Penduduk yang menerima pelayanan Kesehatan, wajib menunjukkan identitas diri yaitu:
1. a.kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat;
2. b.kartu Tanda Penduduk;
3. c.kartu Keluarga bagi yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk;dan
4. d.surat Keterangan Lahir bagi bayi baru lahir.
(2)Penduduk yang tidak dapat menunjukkan identitas diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi waktu paling lambat 3 x 24 jam untuk melengkapi persyaratan yang dimaksud dan apabila pasien tidak mampu melengkapi persyaratan yang ada sesuai waktu yang ditentukan maka yang bersangkutan wajib membayar biaya pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
(3)Penduduk yang mendapatkan pelayanan Kesehatan di FKRTL wajib membawa rujukan dari FKTP.
(4)Tim Verifikasi Dan Validasi dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati. Dipindai dengan CamScanner BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2025 NOMOR 21.a Diundangkan di Atambua pada tanggal 4 Juni 2025 \ SEKRETARJS DAE H KABUPATEN BELU, f Ditetapkan di Atambua pada tanggal 4 Juni 2025

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…