DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belu Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Anggaran Kas; Bab 4. Tata Cara Penerbitan Surat Penyediaan Dana.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Kas Dan Surat Penyediaan Dana Pemerintah Daerah;

1.Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah � Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 20 I 9 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 Nomor 07); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS DAN SURAT PENYEDIAAN DANA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn peraturan ini yang dimaksud dengan: 1 . Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

2.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersediannya dana sebagai dasar penerbitan SPP atas pelaksanaan APBD.
3.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
6.Saluan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugasj melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8.Sistem lnformasi Pengelolaan Keuangan suatu aplikasi yang digunakan pemerintah daerah sebagai alat bantu pengelolaan keuangan daerah.
9.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
10.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD. 1 1. Daerah adalah Kabupaten Belu
12.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu
13.Bupati adalah Bupati Belu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(I) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Mekanisme Penyusunan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana Pemerintah Daerah.

(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB ILL

ANGGARAN KAS

Pasal 3

( I ) PPKD se!aku Kuasa BUD menyusun anggaran kas Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.

(2)Penyusunan Anggaran Kas memuat informasi aliran data serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik dengan sistem informasi pengelolaan keuangan yang digunakan Pemerintah Daerah.
(3)Anggaran kas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan realisasi penerimaan daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap bulannya yang datanya bersumber dari kompilasi dan sinkronisasi anggaran kas SKPD.
(4)Penyusunan Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (!) memuat:
1. a.perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas pemerintah daerah; dan
2. b.perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas pemerintah daerah.
(5)Penyusunan Perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub rincian objek pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan waktu estimasi realisasi penerimaan kas dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD.
(6)Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek pendapatan dan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat ke f daJam dokumen anggaran kas yang memuat jumlah anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan selama satu tahun dan rencana penerimaan setiap bulan.
(7)Perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dihitung berdasarkan rencana belanja per sub rincian objek setiap bulannya, berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan daJam DPA SKPD dan anggaran kas SKPD serta mekanisme pembayaran atas belanja sub kegiatan serta rencana pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan anggaran pengeluaran yang telah di tetapkan.
(8)Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek belanja dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dicatat ke dalam dokumen anggaran kas keluar yang memuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu tahun dan rencana pengeluaran setiap bulan.

Pasal 4

Perubahan Anggaran Kas dapat dilakukan apabila terdapat konclisi sebagai berikut:

a.pembayaran pengeluaran kebutuhan wajib dan mengikat
b.pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik
a.sosial, dan / atau kejadian luar biasa
c.terjacli perubahan jadwal kegiatan / sub kegiatan akibat keadaan; dan
d.darurat termasuk keperluan mendesak.

Pasal 5

Tahapan penyusunan anggaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a.PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada SKPD untuk membuat Rancangan Anggaran Kas SKPD bersamaan dengan pemberitahuan pembuatan rancangan DPA SKPD, paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah clisahkan;
b.Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat kisaran besaran/prosentase untuk masing-masing triwulan dengan memperhatikan kegiatan/program secara utuh;
c.Kepala SKPD menyusun rancangan anggaran kas berdasarkan rancangan DPA SKPD serta jadwal pelaksanaan kegiatannya dan menyampaikan rancangan anggaran kas SKPD paling lama 3 (tiga) hari sejak DPA SKPD clisahkan;
d.Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya anggaran kas dari SKPD;
e.Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi anggaran kas SKPD, sebagaimana dimaksud pada huruf d, memperhatikan perkiraan penerimaan, jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan dana dalam DPA SKPD;
f.Kuasa BUD berdasarkan anggaran kas SKPD yang telah diverifikasi, sebagaimana dimaksud pada huruf e, menyusun rancangan anggaran kas pemerintah daerah;
g.Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kas pemerintah daerah kepada PPKD selaku BUD; �
h.PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas pemeri.ntah daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat I (satu) hari sejak dokumen rancangan anggaran kas pemerintah daerah diterima; dan
i.Anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan sebagai dasar penyusunan SPD. BAB TV TATA CARA PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA

Pasal 6

(l) PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:

a.anggaran kas Pemerintah Daerah;
b.ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
c.penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD.

(2)SPD sebagaimana dimaksud pada ayat I , disiapkan oleh Kuasa BUD setiap triwulan dan disampaikan kepada PPKD untuk ditandatangani.
(3)SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan SKPD atau unit SKPD setiap periodik.
(4)Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Pasal 7

PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terdapat kondisi sebagai berikut:

a.ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan penerimaan dalam anggaran kas;
b.perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak;
c.penyediaan dana pada anggaran kas tidak mencukupi kebutuhan per triwulan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat; dan
d.perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran berikutnya.

Pasal 8

Tahapan Penyusunan SPD sebagai berikut:

a.Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran kas pemerintah daerah;
b.Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD selaku BUD untuk disahkan; dan
c.Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada kepala SKPD-f

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalarn Serita Daerah., Ditetapkan di Atarnbua pada tanggal 26 Mei 2025 Diundangkan di Atambua pada tanggal 26 Mei 2025 1 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU t ( ti#JoH�TIN SERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2025 NOMOR 2 1

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…