DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belu Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 23 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Masyarakat

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk kelancaran pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Belu Nomor 23 Tahun 2020;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 23 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Masyarakat;

1.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan ~mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 't DENGANRAHMATTUHANYANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERUBAHANATAS PERATURANBUPATIBELU NOMOR23 TAHUN2020 TENTANGTATA CARAPEMBERIANPINJAMANDAERAHKEPADA MASYARAKAT TENTANG PERATURANBUPATIBELU NOMOR: 28 TAHUN2025 BUPATIBELU PROVINSINUSATENGGARATIMUR Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6

(1)Pemberian Pinjaman Daerah dicantumkan dalam DPA-BPKAD.
(2)DPA-BPKADsebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat.
(3)Pemberian Pinjaman Daerah dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
(4)Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang melakukan pinjaman dikenakan bunga sebesar 15% (lima betas persen) per tahun atas total pinjaman yang disetujui oleh Bupati. 'f

2.Ketentuan Pasal 6 diubah setelah ayat (5) ditarnbahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (6) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

( l) Sasaran pemberian pinjaman daerah adalah masyarakat.

(2)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah :
1. a.masyarakat yang memiliki ijin usaha;
2. b.DPRD;
3. c.ASN;
4. d.kelompok usaha masyarakat yang berbadan hukum; dan
5. e.masyarakat yang terdaftar sebagai peserta pelatihan kompetensi kerja pada Lembaga Pelatihan Kerja yang sudah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Masyarakat (Serita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020 Nomor 23) diubah sebagai berikut :
6. l.Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah setelah huruf d ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf e sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : PERATURAN BUPATI TENiANO PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELU NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANO TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT. Menetapkan : MEMUTUSKAN :
  1. 3.l'rrnlman l'('mrrintah Nomor 12 Tahun 2019 tcntan Pen lolaan Kcuan An D erah (I rnbaran N(' rA t·kpuhlik lndonr la Tahun 20 t 9 Nomor 42, Tamb h n Lcmbnran N are ~rpubllk lndon la Nomor 6 22);
  2. 4.Peraturan Bupati Belu Nomor 23 Tahun 2020 t ntang Tata Care Pemberian Pinjaman Da rah Kepada Mesyaraket (Serita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020 Nomor 23); Dipindai dengan CamScanner l

Pasal 7

( 11 Masyarakat sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 5 ayat (21 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d yang akan mengajukan permohonan pinjaman wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a.mengisi formulir permohonan pinjaman;
b.fotokopi kartu tanda penduduk suarni/istri/ahli waris yang telah dilegalisir,
c.fotokopi kartu keluarga;
d.fotokopi akta perkawinan;
e.rekening bank/buku bank pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
f.surat persetujuan suami/isteri bagi yang sudah menikah;
g.surat persetujuan penerusan pembayaran dari ahli waris;
h.fotocopi sertifikat tanah sebagai jaminan;
i.fotocopi ijasah terakhir minimal SMA/SMK/Sederajat, khusus bagi masyarakat yang mengikuti pelatihan kompetensi kerja pada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang sudah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu;
j.surat ijin orang tua bagi peserta pelatihan kompetensi kerja (bermaterai);
k.pas foto warna suarni istri ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
l.pas foto warna ahli waris ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
m.surat keterangan usaha bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf d;
n.surat kuasa pemotongan dari penghasilan per bulan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c; ( 1 a) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) h uruf e yang akan mengajukan permohonan pinjaman daerah wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a.mengisi formulir pennohonan pinjaman;
b.fotokopi kartu tanda penduduk bagi yang belum menikah sedangkan yang sudah menikah disertai fotokopi kartu tanda penduduk suami/istri/ahli waris;
c.fotokopi kartu keluarga;
d.fotokopi akta perkawinan bagi yang sudah menikah;
e.rekening bank / buku bank pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
f.surat persetujuan suami/isteri bagi yang sudah menikah; « KctcntuRn Po I 7 diantara l\ et (I) den ayat (21 dltambahkan 88lU (I) ayat aitu · t (In), schingga Pasal 7 berbunyl sebagai berikut :

(5)Oun o pinjemen daerah bagalmana dlrnak ud pada ayat (4) adalah JX't1dRJ>8tRn A II daerah Ang dlcetal dalarn DPA-OPl<AD ebagal lain- latn pendapatan a II dacrah ang 88h.
(6)Me rekAl bn elmann dlrnak ud dalam Pe I 5 ayat (2) huruf e tidak dikenakan bungs pmjnrnan. Dipindai dengan CamScanner

Pasal 12

(1)Masyarakat yang melakukan pinjaman kepada Pemerintah Daerah wajib memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1) dan apabila tidak memenuhi kewajibannya maka akan dikenakan sanksi.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyitaan atas jaminan yang diagunkan dan aset-aset senilai besaran pinjaman.
(3)Penyitaan atas jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila peminjam tidak dapat mengembalikan angsuran pinjaman selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
(4)Sanksi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf e berupa teguran tertulis dan atau pembatalan rekomendasi penempatan bagi perusahaan penyalur pekerja migran 1

5.Ketentuan Pasal 12 diubah, setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(I) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d wajib mengangsur pokok pinjaman dan bunga pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sesuai jangka waktu yang ditentukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas umum daerah;

(2)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf e, wajib mengangsur pokok pinjaman sesuai perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dengan cara menyetor langsung ke rekening kas umum daerah;
(3)Pengembalian Pinjaman kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b, dan huruf c dilakukan dengan cara pemotongan langsung atas penghasilan tetap melalui bendahara gaji.

4.Ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi:

(2)Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf f, huruf g, hurufj, huruf m, hurufn, huruf o dan huruf q tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. . fotocopi ija h terakhir minimal SMA/SMK/S derajat, khusua bagl me .arnkat ang m ngtkutl pclotlhon kornpeten I kerja pada Lcmbaga I clatihan Kerja (LPK) yang sudah bckerja same dcngan Pemerintah Doer h Kabupatcn Belu;
1. h.fotocopy perjanjian kerja sama antara Lernbaga Pelatihan Kerja dengan Pemerintah Daerah;
2. i.Menandatangani perjanjian pernberian Pinjarnan Daerah dengan Pemerintah Daerah.
3. j.pakta integritas tentang kesanggupan mengembalikan pinjaman daerah; dan
4. k.fotocopy perjanjian kerja sarna antara Lernbaga dengan Pemerintah Daerah. Dipindai dengan CamScanner Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Belu. I'//

Pasal 13

( 1) Apabila perninjnm mcninggol dunla atau berhalnngan tetap sehlngga tidak dnpat mcneruskan p ngembulian pinjarnan maim pcngembalian pinjamnn dinlihknn kepada ahli waris.

(2)Mos nrnknt scbagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf e apabila meninggal dunio rnaka sernua kewajiban pengembalian pinjaman dibatalkan.

6.Ketcntunn Pasal 13 diubah s hlngga Posa! 13 bcrbunyl s bagal berikut : Dipindai dengan CamScanner : Rp ( dengan huruf ).- : Tahun Bulan( Bulan) : (jumlah di tanggung oleh peminjam) : (ibu kandung dari peminjam) : (di isi jika memang memiliki penghasilan tetap) : (di isijika memang bekerja di dinas/instansi) : (alamat ternpat kerja peminjam jika bekerja di dinas/instansi) : Peminjam : (rumah pribadi) : (alamat ternpat tinggal) Telp. Instansi
6.Nama Suami/ lsteri
7.Nama lbu Kandung
8.Jumlah Tanggungan Dalam Keluarga
9.Jumlah Pinjaman Yang Diajukan
0.Jangka Waktu
1.Untuk Keperluan
3.AJamat Nomor HP Kepemilikan Tempat Tinggal Domisili / Lamanya Menetap
4.Status Debitur Pekerjaan/Jabatan La.manya Pekerja
5.Nama Instansi Alamat Instansi
2.Tempat/Tgl. Lahir/Usia: . : OELU IOENTITAS PEMOHON
1.Nama KABUPATEN KECAMATAN DESA/KELURAHAN LAMPIRAN I PERATURAN OUPATI IJELU NOMOR : 28 TAHUN 2025 TANOOAL : 12 AOUSTUS 2025 A. F RMULIR PERMO Dipindai dengan CamScanner Perninjam, : (senilai besaran pinjaman)
2.Memiliki Rekening Pinjaman 3.Jaminan (Atambua), ..................................... Dipindai dengan CamScanner {. ) Menyetujui Suami/Istri (Atambua), (tgl,bulan,tahun) Demikian surat persetujuan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. N ( . . ) ( ·1· ')ama : nama permnjam suarm istri Pekerjaan/Jabatan: . No.KTP . Alarnat : (alamat ternpat tinggal) Untuk peminjaman uang kepada pemerintah daerah kab.Belu sebesar Rp (dengan huruf] dengan rincian pengembalian pokok sebesar Rp . (dengan huruf], bunga pinjaman sebesar Rp ( dengan huruf] selama tahun . Bulan terhitung mulai bulan tahun s/d bulan tahun .. dengan semua ketentuan, dan syarat yang berlaku. Dengan ini saya (suami/istri) menyatakan bahwa saya memberikan persetujuan sepenuhnya kepada suami/istri saya : Yang bertanda tnngan dibawah ini : Narna : (nama pemberi izin) (suami/istri) Pekerjnan/Jabatnn : . No.J\.'TP . Alamat : (alamat tern pat tinggal) B. SURAT PERNYATAANPERSETUJUAN SUAMI/ISTRI '1 ' Dipindai dengan CamScanner Materai 10000 (Atambua),(tanggal,bu Ian, tahun ) Ahli Waris, : Anak Kandung,anak angkat yang sah di mata hukum : Laki-laki/Perempuan : Anak : Suami/lstri : Laki-laki/Perempuan : (alamat tempat tinggal) : Suami/Istri ( ) Perninjam,
1.Narna TTL Jenis Kelamin Alamat Agama Status Hubungan Pekerjaan
2.Nama TTL Jenis Kelamin Alamat Agama Status Hubungan Pekerjaan Demikian surat keterangan dan pemyataan ahli waris ini kami buat dengan sebenamya diatas kertas bennaterai cukup dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada tekanan maupun paksaan dari siapapun dan apabila dikemudian hari keterangan dan pemyataan kami tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku dan pihak pejabat maupun dinas/instansi pemerintah terlepas dari segala tuntutan dan atau gugatan karena ini merupakan tanggungjawab kami selaku ahli waris, selanjutnya untuk diketahui dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang Bertnndotongn.n di bawah ini kami s bagnl nhll waris dart (peminjam) dengan ini menerungkan dun menyatakan bahwa kami menyetujul meneruskan pembaynran pinjarnan don bersedia melunasi seluruh pinjaman dari Bapak/Jbu (peminjam] Kepada Pemerintah Daerah apabila yang bersangkutan meningga.l dunia. Para Ahli waris : C. SURAT PERSETUJUAN PENERUSAN PEMBAYARAN DARI AHLI WARIS Dipindai dengan CamScanner ........................................... Mengetahui Pimpinan OPD ······························ Pernin jam Juru Bayar GajiYang Memberi Kuasa. Yang bertanda tnngnn dibnwuh ini : Narna : [narna peminjom) P kcrjnnn/Jnbntnn : . Ala mat : [alarnat tern pat tinggal) (Atambua),(tanggal,bulan,tahun) Demikian surat kuasa. ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dengan ini memberi kuasa kepada Juru Bayar Oaji untuk memotong penghasilan yang sa a terima sebesar Rp ,- ( dengan huruf ) dengan perhitugan pokok sebesar Rp ,- ( dengan huruf) dan bunga pinjaman sebesar Rp ,- ( dengan huruf I per tahun, guna melunasi pinjaman daerah kepada masyarakat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Belu,terhitung sejak bulan tahun s/d bulan ...... tahun . D, SURAT KUASA PEMOTONGAN GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA ,- Dipindai dengan CamScanner ( ) Materai 10000 p Yong bcrtnnda tnngan dibawah : Narna : (nama pemlnjnm) Pckcrjnnn/Jnbnlnn : .. Alarnat : [alarnat tern pat tinggal) Dengan lnl rnenyatakan dan bertanggungjawab secara penuh atas hal-hal s bagnl berikut :
1.Terhadap pinjaman daerah ini saya berjanji akan melunasi pokok dan bunga pinjaman tepat waktu setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku
2.Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan pinjaman daerah yang diterima.
3.Apabila diketahui terjadi penyimpangan dalam hal penggunaannya dikemudian hari yang berdampak pada kerugian daerah maka saya bersedia mengganti dan menyetor kembali kerugian tersebut serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekwensinya Dernikian surat pemyataan ini saya buat diatas materai 10000. Disetujui oleh. (Atambua),(tanggal,bulan,tahun) Pembuat Pemyataan,

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belu Nomor 28 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 10

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Belu Nomor 23 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 10

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Belu Nomor 23 Tahun 2020