DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belu Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud, Tujuan dan Asas; Bab 3. Ruang Lingkup; Bab 4. Tanggung Jawab dan Kewenangan; Bab 5. Penyusunan Kebijakan Pengamanan Informasi; Bab 6. Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi; Bab 7. Pengamanan Sistem Elektronik dan Pengamanan Informasi Nonelektronik; Bab 8. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi; Bab 9. Forum Komunikasi Persandian Daerah; Bab 10. Koordinasi dan Konsultasi; Bab 11. Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan; Bab 12. Pembiayaan; Bab 13. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Belu; BUPATI BELU, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG PENYELENGGARAANPERSANDIANUNTUKPENGAMANANINFORMASIPADA LINGKUPPEMERINTAHKABUPATENBELU PERATURANBUPATIBELU NOMOR 29 TAHUN 2025 BUPATI BELU PROVINSI NUSA TENGGARATIMUR ., Dipindai dengan CamScanner Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
2.Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikat Elektronik BSSN.
3.Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
4.lnformasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca serta disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.
5.Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.
6.lnformasi berklasifikasi adalah informasi publik yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.lnformasi elektronik adalah informasi satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik (electronic maiij, telegram, teleks, telecopyatau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti dan/ atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
8.Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan informasi.
9.Pengamanan informasi adalah segala upaya, kegiatan dan tindakan untuk mewujudkan Keamanan inforrnasi.
10.Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,mengolah,menganalisis, menyimpan, menampilkan,mengumumkan, mengirimkan dan/ ata~ menyebarkan informasi elektronik. 1

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANO PENYELENOGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PADA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BELU. Mcnctopkon Dipindai dengan CamScanner Penyelenggaraan persandian dilaksanakan berdasarkan:

a.asas kerahasiaan yaitu penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi yang berklasifikasi.
b.asas keaslian yaitu penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi untuk terjaganya keaslian informasi dan tidak mengizinkan pihak yang tidak berwenang untuk melakukan pengubahan.
c.asas keutuhan yaitu penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi dengan memastikan bahwa informasi tersebut tidak dapat diubah tanpa izin dari yang berwenang, menjamin keutuhan inforrnasi dan tata kelolanya.
d.Asas kenirsangkalan yaitu penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi dalam bentuk bukti/identitas yang tidak terbantahkan sehingga tidak akan ada penyangkalan terhadap informasi.
e.asas ketersediaan yaitu penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi untuk menjamin ketersediaan informasi tersebut saat dibutuhkan, dengan memperhatikan kewenangan pengguna. {

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, yakni:

a.menciptakan harmonisasi dan koordinasi dalam melaksanakan persandian untuk Pengamanan lnformasi pada Lingkup Pemerintah Daerah; dan
b.meningkatkan komitmen, efektifitas dan kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan persandian untuk Pengamanan lnformasi pada Lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penyelenggaraan persandian untuk Pengamanan lnformasi pada Lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pcnggunn loyonon kcamannn inforrnasi yang sclanjutnyu discbul pengguna laynnan adalah para pihok yang memonfaatkan kcarnanan informusi. Bodon Sibcr don Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lernbngn pernerintah yang menyelenggarakan tugas pernerintahan dibidang keamanan siber dan persandian. Dinas adalah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Iingkungan Pemerintah Kabupaten Belu yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Daerah adalah Kabupaten Belu. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu. Bupati adalah Bupati Belu. .. 1 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Dipindai dengan CamScanner

(1)Dinas bertanggungjawab atas pelaksanaan penyelenggaraan persandian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Dinas berwenang dalam penyelenggaraan persandian, sebagai berikut:
1. a.merumuskan kebijakan penyelenggaraan persandian;
2. b.melakukan pengamanan data dan informasi elektronik dan nonelektronik;
3. c.melaksanakan manajemen pengamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
4. d.melaksanakan kegiatan bidang persandian;
5. e.melakukan perlindungan informasi melalui pengamanan sinyal dan kontra penginderaan;
6. f.melakukan identifikasi kerentanan dan penilaian risiko terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. g.melakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan U. informasi/ siber; l

BAB II

MAKSUDTUJUANDANASAS Laynnnn kcomonon informosi udoloh kcluoron dori satu atau bcbcrapa pelaksanuun kcgintnn pcnyclenggoroon urusan pcmcrintnhan bidong pcrsondion.

Pasal 6

BABIV TANGGUNGJAWABDANKEWENANGAN Ruang lingkup penyelenggaraan persandian meliputi:

a.tanggungjawab dan kewenangan;
b.penyusunan kebijakan pengamanan informasi;
c.pengelolaan sumber daya keamanan informasi;
d.pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik;
e.penyediaan layanan keamanan informasi;
f.koordinasi dan konsultasi;
g.pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
h.pembiayaan; dan
i.ketentuan penutup.

Pasal 5

f.nsns kcarnanan yaitu pcnyclcnggnrnun pcrsandian dalarn pengurnnnan, informnsi hnnyu do pol dinkscs olch orang yang berwenang.
g.usas kchondolon ynitu pcnyclcngguroon pcrsondion dalom pcngamonan informosi sccarn tcrus mcncrus, cepat, tepat dun akurat scrta mampu rncngikuti pcrkcrnbangan teknologi informasi dan kornunikasi.
h.asns manfaat yaitu penyclcnggarann persandion dalam pcngamanon informosi rncrnpunyai manfaat sebesar-besarnya untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan.
i.asas lerpusat yaitu pembangunan sistem persandian dilakukan secara terpusat, untuk menjamin keterpaduan dan memudahkan pengendalian yang tepat waktu dan tepat sasaran.
j.asas kcmudahan yaitu sistem persandian yang direncanakan, dibangun dan digelar harus mudah dioperasikan oleh pengguna.
k.asas profesionalitas yaitu penyelenggaraan persandian dalarn pengamanan informasi mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akuntabel. I. asas keterpaduan yaitu penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi dapat dipadukan dalam mendukung tugas pemerintahan. Dipindai dengan CamScanner

(1)Bupati menetapkan arsitektur keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
(2)Arsitektur keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)t memuat:

Pasal 9

(1)Penyusunan rencana strategis pengamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan oleh Dinas.
(2)Dinas wajib melakukan koordinasi dan konsultasikepada BSSN dalam melakukan penyusunan rencana strategis.
(3)Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan target pelaksanaan pengamanan infonnasi setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
2. b.peta rencana penyelenggaraan pengamanan informasi yang merupakan penjabaran dari tahapan rencana strategis yang akan dicapai setiap tahun untukjangka waktu 5 (lima) tahun.
(4)Rencana strategis pengamanan informasi yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 8

Penyusunan kebijakan pengamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan dengan:

a.menyusun rencana strategis pengamanan informasi;
b.menetapkan arsitektur keamanan informasi; dan
c.menyusun kebijakan mengenai tata kelola keamanan informasi.

Pasal 7

BABV PENYUSUNANKEBIJAKANPENGAMANANINFORMASI

h.melakukon pcningkoton keamunan slstcrn clcktronik;
i.menerapkan scrtilikot clcktronik untuk melindungi slstcrn clektronik don dokumcn clcktronik;
j.rnclakukan litcrasi kcnmanun informosi dan pengukuran pemohoman litcrnsi kcomanon informasi;
k.mclokukon peningkatan kompctcnsi sumber daya manusia dibidong keamannn informasi; I. melaksanakan pengelolaan pusat operasi pengamanan inforrnaai;
m.melaksanakan penanganan insiden siber oleh Tim Tanggap lnsiden Siber;
n.melakukan kategorisasi sistem elektronik;
o.melakukan audit keamanan sistem elektronik/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
p.menerapkan sistem manajemen pengarnanan informasi untuk peningkatan keamanan;
q.melakukan perlindungan informasi melalui penyediaan perangkat teknologi keamanan informasi; dan
r.mengindentifikasi aplikasi perangkat daerah yang menerapkan keamanan infonnasi. Dipindai dengan CamScanner

(1)Keamanan sumber daya teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.aspek keamanan dan keberlangsungan sistem; dan
2. b.mekanisme dasar.
(2)Aspek keamanan dan keberlangsungan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, meliputi:
1. a.kerahasiaan artinya akses terhadap data/ informasi dibatasi hanya bagi mereka yang punya otoritas;
2. b.keutuhan artinya data tidak boleh diubah tanpa ijin dari yang berhak;
3. c.otentikasi yaitu untuk meyakinkan identitas pengguna sistem;
4. d.ketersediaan artinya ketersediaan layanan, termasuk up-time dari siste"h. dan teknologi informasi; dan 1

Pasal 11

(1)Penyusunan kebijakan mengenai tata kelola keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, paling sedikit memuat:
1. a.keamanan sumber daya teknologi informasi;
2. b.keamanan akses kontrol;
3. c.keamanan data dan informasi;
4. d.keamanan sumber daya manusia;
5. e.keamanan jaringan;
6. f.keamanan surat elektronik;
7. g.keamanan pusat data; dan/ atau
8. h.keamanan komunikasi.
(2)Dinas wajib melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN dalam melakukan penyusunan kebijakan tata kelola Keamanan lnformasi.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…