DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belu Nomor 45 Tahun 2025

Nomor: 45
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi peserta didik di Kabupaten Belu, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Belu Nomor 24 Tahun 2025;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan; DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA BUPATIBELU, Mengingat Menimbang PERUBAHANATAS PERATURANBUPATI BELU NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANGPEMBERIANBANTUAN BIAVA PENDIDIKAN TENTANG PERATURANBUPATI BELU NOMOR 45 TAHUN 2025 BUPATIBELU PROVINS!NUSATENGGARATIMUR Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Belu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Belu.
3.Bupati adalah Bupati Belu.
4.Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belu.
5.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagarnaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahklak mulia, serta keteremapilan yang diperlukan dirinya, masynraknt, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Kabupaten Belu.
6.Bantuan Biaya Pendidikan adalah surnber daya keuangan yang disediakan oleh pernerintah daerah untuk memberikan dukungan bagi masyarakat kurang mampu atau berprcstasi dalam mernperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya.
7.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur Iorrnul, nonformal, dun informnl pada sctiap jenjang dan satuan Pcndidikan, ~

Pasal 1

1.Ketentuan Pasal 1 angka 8, angka 12, angka 13 dan angka 14 diubah, serta angka 10 dan angka 17 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2025 Nomor 27) diubah sebagai berikut: Pasal I Menetapkan : PERATURANBUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN BANTUANBIAYA PENDIDIKAN. MEMUTUSKAN: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5.Peraturan Bupati Belu Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu (Berita Darah Kabupaten Belu Tahun 2021 Nomor 17);
6.Peraturan Bupati Belu Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2025 Nomor 27);

Pasal 6

(1)Bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a merupa.kan bantuan untuk mendukung Pendidikan peserta didik pada waktu tertentu dan diberikan tidak secara terns menerus. fl';

3.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

(1)Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disediakan dalam rangka menjamin keberlangsungan pendidikan dan apresiasi pemerintah kepada masyarakat Kabupaten Belu.
(2)Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa:
1. a.Biaya transportasi, biaya kursus singkat dan biaya keperluan mendesak lainnya;
2. b.Iuran Pengembangan lnstitusi atau yang disebut dengan nama lainnya; dan
3. c.Bantuan bagi mahasiswa kurang mampu yang berprestasi dibidang akademik atau non-akademik.

Pasal 5

2.Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
8.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9.Warga Belajar adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan non formal.
10.Dihapus.
11.Mahasiswa adalah peserta diclik pada jenjang Pendidikan tinggi, baik yang berprestasi akademik maupun non-akademik di Kabupaten Belu.
12.Iuran Pengembangan Institusi atau yang disebut dengan nama lainnya yang selanjutnya disebut IPI adalah biaya yang clikena.kan kepada setiap Mahasiswa sebagai kontribusi untuk pengembangan Perguruan Tinggi.
13.Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
14.Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah biaya Pendidikan bagi Mahasiswa yang diperuntukkan untuk menunjang kebutuhan Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan proses Pendidikan.
15.Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat OT-SEN adalah sistem data terpadu yang menggabungkan data sosial dan ekonomi dari berbagai sumber untuk mendukung program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
16.Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat yang dikeluarkan oleh Desa atau Kelurahan bagi keluarga yang dikategorikan miskin atau tidak mampu.
17.Dihapus.
18.Letter of Acceptance yang selanjutnya disingkat LoAatau surat penerimaan adalah surat resmi dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa seseorang telah diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi.

(1)Penerima bantuan seba.gaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mengajukan Surat Permohonan dan Proposal bantuan biaya Pendidikan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.penduduk daerah;
2. b.peserta didik Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang tersebut dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
3. c.fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon penerima bantuan yang bersangkutan, Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali calon penerima bantuan, dan Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, masing-masing 2 (dua) lembar;
4. d.surat ket.erangan terdaftar dalarn OT-Sen pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Bidang Sosial dan atau SKTM dari Lurah/Kepala Desa set.empat sebanyak 2 (dua) lembar; dan
5. e.fotokopi nomor rekening Bank atas nama pribadi sebanyak 2 (dua) lernbar.
(2)Penerima bantuan seba.gaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mengajukan Surat Pennohonan dan Proposal kepada Bupati dengan melampirk.an persyaratan sebagai berikut: t-.

Pasal 8

4.Ketentua.n Pasal 7 dihapus.
5.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: (2J Juran Pengembangan Instirusi atau yang disebut dengan nama Iainnya sebagaimana dim.aksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan kepada rnahasiswa yang baru Julus pada jenja.ng Perguru.an Tinggi yang t.elah bekerja sarna dengan Pemerintah Daerah. 3) Bantuan bagi mahasiswa kurang mampu sebagaimana d.imaksud dalarn Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah bantuan yang diberikan tidak secara terus menerus dengan kategori sebagai berikut:

a.bagi mahasiswa yang berprestasi dibidang akademik, harus memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75 untuk Jurusan Eksakta dan Indeks Prestasi Kumulatif 3,0 untuk .Jurusan Non-Eksakta serta Indeks Prestasi Kumulatif 3,5 untuk Program Strata Dua dan Strata Tiga;
b.mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis, karya tulis ilmi.ah atau sejenisnya;
c.mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf b tetap memenuhi persyaratan Indeks Prestasi Kumulatif sebagai.mana dimaksud pada huruf a; dan
d.bagi mahasiswa yang berprestasi dibidang non-akademik harus menunjukkan bukti prestasi yang sah dan relevan, dengan kategori sebagai berikut:
1. 1.prestasi tingkat Universitas, seperti juara lomba seni, olahraga, atau kegiatan kemahasiswaan lainnya;
2. 2.prestasi tingkat Iokal atau regional, seperti medali atau penghargaan dalam kompetisi non-akademik; dan
3. 3.prestasi tingkat Nasional atau Internasional, seperti penghargaan dalam ajang kompetisi berskala Nasional atau Internasional, a, penduduk daerah;
b.peserta didik Sekolah Mencngah Atas/Sckolah Mcncngah Kcjuruan atau bentuk lain yang sederajat yang telah mcnyclcsaikan pendidikan pada jenjang tersebut dan difaeilltasi olch Pemerintah Daerah;
c.fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon penerirna bantuan yang bersangkutan, Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali caJon penerima bantuan, dan Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh Perangkat Daerah yang rnenyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, masing-masing 2 (dua) lernbar;
d.surat rekornendasi dari kepala sekolah sebanyak 2 (dua) Iernbar;
e.LoA dari pendidikan tinggi yang dimuat dalam ketentuan umum;
f.surat keterangan terdaftar dalam OT-Sen pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Bidang SosiaJ dan atau SKTM dari Lurah/Kepala Desa setempat sebanyak 2 (dua) lembar;
g.terdaftar pada sistem Data Pokok Pendidikan (Oapodik);dan
h.fotokopi nomor rekening Bank atas nama pribadi sebanyak 2 (dua) lernbar,

(3)Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 aat (2) huruf c, mengajukan Surat Permohonan dan Proposal kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.penduduk daerah;
2. b.terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang program studinya telah terakreditasi minimal B;
3. c.bukan mahasiswa pendidikan tinggi kedinasan dan Aparatur Sipil Negara;
4. d.memiliki prestasi dibidang akademik atau non-akademik;
5. e.fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon penerima bantuan, Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali calon penerima bantuan, dan Kartu Keluarga yang telah dilegalisir perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar;
6. f.fotokopi Kartu Mahasiswa yang telah dilegalisir sebanyak 2 (dua) lernbar;
7. g.fotokopi surat keterangan masih aktif dari Perguruan Tinggi sebanyak 2 (dua) lembar;
8. h.fotokopi transkrip nilai 2 (dua) semester terakhir dari Perguruan Tinggi sebanyak 2 (dua) lembar;
9. i.surat keterangan tidak sedang menerima bantuan pendidikan lainnya kecuali bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu yang berprestasi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi sebanyak 2 (dua) lembar;
10. j.surat keterangan sedang melaksanakan tugas akhir dari Perguruan Tinggi (bagi mahasiswa yang mengajukan bantuan untuk menyelesaikan tugas akhir / skripsi / tesis / disertasi / karya tulis ilmiah lainnya) sebanyak 2 (dua) lembar;
11. k.surat keterangan terdaftar dalam OT-Sen pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial atau SKTM dari Lurah/Kepala desa tempat domisili sebanyak 2 (dua) lembar; I. fotokopi serti.fikat atau piagam penghargaan yang telah dilegalisir oleh lembaga penyelenggara bagi calon penerima bantuan dengan prestasi non akademik, masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar (bila ada); dan
12. m.fotokopi nomor rekening Bank atas nama pribadi sebanyak 2 (dua) lembar~ Diundangkan di Atambua pada tanggal_ 6 Oktober 2025 \ SEKRi-ri'ii:;~6A~RAH KABUPATEN BELU, i • "' ; / )t \. \, ·., Ii ·:t:,'.""'..-..-/ ·: ·1, I I ' F;"'<.· _:' I - ' , I \ : . : \' \ . .............. ...,... ~ ll-:,JOH . ~- -~__9ES ,IJRIHATIN ··,,[) t: I '.).,.-;,( BERITA bAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2025 NOMOR 48. '· Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Belu.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…