DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belu Nomor 56 Tahun 2025

Nomor: 56
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Jenis dan Bantuan Iuran; Bab 4. Penerima Bantuan Iuran; Bab 5. Pelaporan; Bab 6. Pendanaan; Bab 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu memberikan bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja rentan;
c.bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Informal; Menimbang PERATURANBUPATIBELU NOMOR56 TAHUN2025 TENTANG PEMBERIANBANTUANIURANJAMINANSOSIALKETENAGAKERJMN BAGIPEKERJA RENTANINFORMAL DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIBELU,

a.bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, rasa aman dan nyaman bagi pekerja rentan dalam BUPATIBELU PROVINSINUSATENGGARATIMUR , ., Dipindai dengan CamScanner Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
1. 3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik v i Dipindai dengan CamScanner MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN INFORMAL. Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaJi terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
6. 8.Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang OptimaJisasi Pelaksanaan Program Jaminan SosiaJ Ketenagakerjaan;
7. 9.Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang OptimaJisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; Menetapkan Dipindai dengan CamScanner

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Belu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3.Bupati adalah Bupati Belu.
4.Dinas adalah Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Belu.
5.Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial yang terdiri dari Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
6.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
7.Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/ atau Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
8.Bantuan luran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah bantuan untuk pembayaran iuran peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
9.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris dari pekerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
11.Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
12.Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan ./ ~ Dipindai dengan CamScanner BABIV PENERIMABANTUANJURAN

Pasal 5

(1)Penerima Bantuan Juran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu V

BAB III

JENIS BANTUANJURAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Juran bagi Pekerja Rentan.
(2)Bantuan Juran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa:
1. a.JKK; dan
2. b.JKM.
(3)Bantuan Juran sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) diberikan kepada 1 (satu) orang Pekerja Rentan atau lebih dalam 1 (satu) kepala keluarga untuk paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan.
(4)Bantuan Juran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah clan berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Mnksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pecloman Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Juran bagi Pekerja Rentan Informal di Daerah sehingga clapat berjalan efektif, efisien clan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3

Pemberian bantuan Juran ini bertujuan untuk:

a.mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; clan
b.mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam pelaksanaan pekerjaan atau tugas bagi Pekerja Rentan. mcmitiki tingkat kesejahteraan rcndoh dan/atou yang masuk sebagai kntcgori miskin atau sangat miskin. Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6

Kriteria Pekerja Rentan Informalpenerima Bantuan Juran meliputi:

a.terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi dengan kategori miskin atau sangat miskin;
b.memiliki Kartu Keluarga;
c.memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah dan berdomisili di Daerah;
d.aktif bekerja;
e.berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun sampai dengan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat didaftarkan; dan
f.tidak terdaftar sebagai peserta aktif Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 7

(1)Bupati Belu melalui Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Belu menghimpun data pekerja rentan informal berdasarkan basis data pencari kerja, usulan Kelurahan/ Desa, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi, data kerniskinan ekstrern atau data-data sosial lainnya dengan kategori rniskin atau sangat rniskin sesuai dengan kriteria pekerja rentan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a . ./
1. o.pelani;
2. b.buruh Lani;
3. c.nelayan;
4. d.tukang ojek;
5. e.buruh harian lepas;
6. f.tukang kayu;
7. g.tukang batu;
8. h.tukang las;
9. i.pedagang;
10. j.juru parkir;
11. k.sopir;
12. l.asisten rumah tangga;
13. m.relawan;
14. n.tukang becak; dan
  1. 0.petugas kebersihan. Pekerja Rentan.
(2)Pekerja Rentan Informal sebagairnana yang dimaksud ayat (1) paling sedikit untuk jenis pekerjaan: Dipindai dengan CamScanner

Pasal 9

(1)Dalam hal terjadi perubahan daftar penerima sebagairnana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bupati mendelegasikan penetapan daftar penerima dan jangka waktu pemberian bantuan Iuran kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(2)Perubahan penerima bantuan iuran sebagaimana ayat (1) di atas dimungkinkan dalam kondisi penggantian penerima yang meninggal, berpindah segmen dari pekerja rentan informal ke pekerja penerima upah/ mandiri, berpindah domisili ke luar daerah.

Pasal 10

Pemberian Bantuan Iuran berakhir apabila:

a.tidak memenuhi kriteria penerima Bantuan Iuran; atau
b.penerima Bantuan luran meninggal dunia dibuktikan dengan surat kematian/akta kematian yang diterbitkan oleh kelurahan, rumah sakit, atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan. V

Pasal 8

(1)Calon peserta sebagaimana Pasal 7 ayat (3) diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(2)Keputusan Bupati tentang Daftar penerima, besaran Bantuan Iuran, dan jangka waktu pemberian Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)digunakan sebagai dasar pembayaran Bantuan Iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Dinos Kopernsi,Tenogu Kerja Dan Tmnsmigrasi Kabupaten Belu bersama BPJS Ketenogokcrjaan rnelakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang terhimpun dan dicocokan dengan data kependudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
(3)HasiJ validasi terhadap status kepesertaan calon penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Serita Acara Hasil Verifikasidan Validasi; I, Dipindai dengan CamScanner SERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2025 NOMOR 59 ./ JO Pcndanaan Bantuan luran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersumber dari:
1. a.onggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
2. b.surnber lain yang sah dan tidak rnengikat

Pasal 13

Peraruran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Belu . Kcpnla Dinn Kopcrnsl, 1'cnngo I< rju Don Trunsrnlgra i m lnporkan rcalisasi I n, nlurnn Unntunn lurnn kcpada Uupoll mclolul I< polo P rangknt Do rah yun mcluksanukan Iungs] pcnunjnng urn an pcmcrintohon bidang kcuangan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…